RENCANA KERJA (RENJA) 2017_2.pdf · rencana kerja (renja) tahun 2017 pemerintah kabupaten kulon progo badan perencanaan pembangunan daerah

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/21/VI/2016

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

2Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

16. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

3KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Juni 2016

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2017

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 .................................. 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................................... 13 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .............................................. 17 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ....................................... 19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 25 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................................................... 25 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................................................................... 27 3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................................... 28

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................................. 38


Bappeda Kabupaten Kulon Progo 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam implementasinya sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama RPJMD 2017-2022. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD, sehingga RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD 2017.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.



1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah : a. Landasan Idiil: Pancasila. b. Landasan Konstitusional: UUD 1945. c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

m. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.



p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten

Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki

visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 3

urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;

b. Penyediaan Jasa Keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri

c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)



6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

d. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi;

e. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan

Dana Lainnya;

c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

d. Penyusunan Data Dasar Spasial;

e. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

g. Penyusunan RKPD;

h. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman Modal;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan;

k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup;

n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;

r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.



9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Data Statistik Daerah;

b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD);

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

(%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kinerja program 87,00% 93,73%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

80,27% 82,35%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan

program

100 100

Capaian tindak lanjut kerjasama 81,25 75,00

Cakupan ketersediaan data

perencanaan 81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.666.661.167,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.347.895.287,00



Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.



SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja SKPD Tahun

2015Realisasi

Renja SKPD tahun 2015

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun 2016

Tingkat capaian realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang

kawasanRencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW 1 dokumen

27 15 2 2 100% 2 19 70%5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 98,32 97,71 100 100 100% 100 98,80 100,48%5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang

(rekomendasi) 167 128 35 206 589% 40 374 224%6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN6 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 100 60 20 20 100% 20 100 100%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

perkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 97,47 95,33 97,46 98,05 101% 97,47 91,92 94%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran (unit) 119 114 32 32 100% 55 201 169%6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoranSarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (unit) 73 73 73 73 100% 73 73 100%

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2016

1

TABEL IIIREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DANPENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016KABUPATEN KULON PROGO

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

Program (Akhir Periode Renstra

SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015




2015Realisasi



Realisasi Capaian



Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)6 3 Program peningkatan kapasitas sumber

daya manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 98,99 97,10 100 100 100% 100 98,28 99%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop dan sumber daya SKPD (pegawai) 98 67 23 23 100% 24 114 116%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) 100 61,95 19,03 19,03 100% 19,03 100 100%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) 10 6 2 2 100% 2 10 100%

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD (dokumen) 7 4 2 2 100% 1 7 100%6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerjalaporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profi l Kinerja SKPD (dokumen)

89 51 19 19 100% 19 89 100%6 6 Program perencanaan pembangunan

daerahCapaian kesesuaian perencanaan program (%) 100 86,65 100,00 100,00 100% 100,00 100,00 100%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 1 0 0 #DIV/0! 1 2 100%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan danrancangan KUA dan PPAS murni Kab. KulonProgo (dokumen)

20 12 4 4 100% 4 20 100%6 6 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan dan Dana LainnyaLaporan pengendalian dan evaluasi programdan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasitahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 4 Monitoring dan Evaluasi PembangunanSumber Daya Air

Laporan Program WISMP (laporan) 5 3 1 1 100% 1 5 100%6 6 5 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 3 1 1 100% 2 6 100%6 6 6 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-UpayaPenanggulangan Kemiskinan danpenurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah (LP2KD) 5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 6 7 Sinkronisasi Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upayapencegahan dan pemberantasan korupsi(laporan)

10 0 5 5 100% 4 9 90%

Target Program dan



berjalan 2016

1





SKPD) Tahun 2016







2015Realisasi



Realisasi Capaian



Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)6 6 8 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

(dokumen) 9 5 2 2 100% 2 9 100%6 6 9 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan DaerahLaporan pengendalian dan evaluasi programdan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasitahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 10 Perencanaan Pembangunan Sub BidangPerindustrian, Perdagangan, Koperasi,Pariwisata dan Penanaman Modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidangPerindustrian, Perdagangan, Koperasi,Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 11 Perencanaan Pembangunan Sub BidangPertanian, Kehutanan, Perikanan danKelautan

Perencanaan dan pengendalian sub bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan danKelautan (dokumen)

16 0 8 8 100% 8 16 100%6 6 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU

dan PerumahanPerencanaan dan pengendalian sub bidangPU dan Perumahan dan kewenngankeistimewaan (dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%6 6 13 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Tata Ruang dan PerhubunganPerencanaan dan pengendalian sub bidangTata Ruang dan Perhubungan (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 14 Perencanaan Pembangunan Sub BidangESDM dan Lingkungan Hidup

Perencanaan dan pengendalian sub bidangESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 15 Perencanaan Pembangunan Sub BidangPendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan dan pengendalian sub bidangPendidikan dan Kebudayaan serta urusankebudayaan pada kewenangan keistimewaan(dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%

6 6 16 Perencanaan Pembangunan Sub BidangSosial dan Kesehatan

Perencanaan dan pengendalian sub bidangSosial dan Kesehatan (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 17 Perencanaan Pembangunan Sub BidangPemerintahan Umum

Perencanaan dan pengendalian sub bidangPemerintahan Umum (dokumen) 16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 18 Perencanaan Pembangunan Sub BidangKepegawaian, Keuangan dan Poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub bidangKepegawaian, Keuangan dan Poldagri(dokumen)

16 0 8 8 100% 8 16 100%

Target Program dan



berjalan 2016

1





SKPD) Tahun 2016







2015Realisasi



Realisasi Capaian



Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)6 6 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi PermukimanReview buku SSK PPSP 2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 6 20 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDG's Kulon Progo 3 0 0 0 #DIV/0! 3 3 100%6 6 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Masterplan RTH 1 0 0 0 #DIV/0! 1 1 100%6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 100 81,25 75 92% 87,5 87,5 100%6 7 1 Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Perguruan TinggiLaporan pelaksanaan KKN, PengabdianMasyarakat dan Kerjasama denganPerguruan Tinggi

5 3 1 1 100% 1 5 100%6 7 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian

Kabupaten Kulon Progo 5 3 1 1 100% 1 5 100%URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) 90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%23 1 1 Penyusunan Database Daerah dan

Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)

Database Daerah dan pengelolaan SistemInformasi Pembangunan Daerah (unit data) 2 2 2 2 100% 2 2 100%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) 1 1 1 1 100% 1 1 100%23 1 3 Penyusunan Data Statistik Daerah Forum data (unit data) 7 6 6 6 100% 1 1 14%

Target Program dan



berjalan 2016

1





SKPD) Tahun 2016






Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah:

1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon Progo dalam menemukan teknologi tepat guna.

II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah: 1. Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan.

2. Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi

60 bulan dalam RPJMD. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan

pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat. 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan di RKPD.

7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah



Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada.

III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah: 1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon.

Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun



2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.



Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator SPM/

standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%)

Proyeksi (%) Catatan Analisis

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal 1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja SKPD 1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja SKPD 1 Capaian kesesuaian perencanaan program 81,40 100 100 100 100



No. Indikator SPM/ standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%)

Proyeksi (%) Catatan Analisis

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2 Capaian tindak lanjut kerjasama 75 81,25 87,50 75 87,50 3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 20 20 20 20 Program setiap

SKPD 4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 97,34 97,46 97,47 98,05 97,47 Program setiap

SKPD 5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 100 100 100 100 Program setiap

SKPD 6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 23,79 19,03 19,03 19,03 19,03 Program setiap

SKPD C Urusan Statistik Indikator Kinerja Kunci 1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Indikator Kinerja SKPD 1 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 90,91 81,82 90,91



Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan; Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi

pada hasil; Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan

terhadap pembangunan di Kulon Progo; Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja

perencanaan pembangunan.



Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun; c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang; d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang

terjadi keterlambatan dalam penetapannya; b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan

perencanaan; c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan

pencapaian indikator; e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.

3) Urusan Statistik a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan

pemerintahan; d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan

pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan

prioritas tahun 2017 adalah: Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses

perencanaan pembangunan. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Peningkatan kinerja penataan ruang.



2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana

kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.



ddd

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANGI. Program Perencanaan Tata

Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100% 549.000 Program Perencanaan Tata

Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 13.79 % 812.550

1 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Dokumen Review RTRW 1 dokumen 549.000 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Dokumen Review RTRW, materi teknis RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan Strategis Bandara

4 dokumen 812.550

II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% 145.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% 135.600 1 Pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 145.000 Pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 135.600 B. URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNANURUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20,00% 266.424 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100,00% 267.809 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup Bappeda Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 70.280 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup Bappeda Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 79.392

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang 3 orang2 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 28.904 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup Bappeda honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 35.200 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Lingkup Bappeda Makanan, minuman rapatdan biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 167.240 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Lingkup Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.217

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

98,08% 515.674 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

100,00% 803.723 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda sarana dan prasarana perkantoran 62 unit 242.065 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, stabilisator 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 1 unit, komputer 1 unit, laptop 2 unit, printer portable 1 unit, LCD 1 unit, layar LCD electric 1 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit

26 unit 527.630

Tersedianya almari arsip kayu 3 buah, almari arsip kecil 1 buah 4 buahTersedianya kanopi 1 buah 1 buahTersedianya gordyn 1 paket

TABEL VREVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017

KABUPATEN KULON PROGO

No.Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik 66 unit 273.609 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup Bappeda Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit

49 unit 276.093

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulanTersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulanTerpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah

51 buah

Terpeliharanya kamar mandi dan WC 2 unitTerpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket 2 paketTerpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, kendaraan roda dua 18 unit

22 unit

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 30.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 33.898

1 Pendidikan dan pelatihan non formal Lingkup Bappeda Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri25 orang 30.000 Pendidikan dan pelatihan non formal Lingkup Bappeda Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri

30 pegawai 30.000

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Lingkup Bappeda Penilaian pegawai fungsional perencana 2 orang 3.898

IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

21,67% 47.250 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100,00% 77.249

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Bappeda Laporan capaian kinerja keuangan semester 2 dokumen 21.250 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup Bappeda Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen 21.250 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Lingkup Bappeda Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 12.000 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Lingkup Bappeda Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 40.999

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Lingkup Bappeda laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP19 dokumen 14.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Lingkup Bappeda Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP

21 dokumen 15.000

V. Program Kerjasama Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% 311.991 Program Kerjasama Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% 379.786 1 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 65.504 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan TinggiKab. Kulon Progo Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700

2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Kab. Kulon Progo Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati 1 dokumen 246.487 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Kab. Kulon Progo Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati 1 dokumen 320.086 Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program

100,00% 2.631.553 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program

100,00% 2.858.739 1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kulon Progo Laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 4 dokumen 33.000 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kulon Progo Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

4 dokumen 30.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Kab. Kulon Progo Profil KPI, Success Story, dan Laporan PSETK 3 dokumen 175.000 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Kab. Kulon Progo Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR 3 dokumen 176.600

3 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan2 dokumen 553.025 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan updating data kemiskinan

3 dokumen 577.372

4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo Dokumen RKPD tahun 2018 dan Perubahan RKPD 2017 2 dokumen 381.212 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 2 dokumen 410.685 5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon Progo KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017

4 dokumen 120.000 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon Progo Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 20174 dokumen 121.023

6 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahKab. Kulon Progo Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA

10 dokumen 217.062 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahKab. Kulon Progo Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA

10 dokumen 187.526

7 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 45.100 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 55.490

8 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8 dokumen 47.300 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8 dokumen 54.540

9 Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan

10 dokumen 170.000 Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan

10 dokumen 171.450

10 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubunganKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan, peta digital tematik LPJU dan guardrail

9 dokumen 90.000 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubunganKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan dan peta digital tematik LPJU dan guardrail

9 dokumen 90.550

11 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidupKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 42.500 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidupKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 47.550

12 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 54.581 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaanKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 57.581

13 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan8 dokumen 37.400 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen 47.890

14 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum8 dokumen 73.700 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum Kab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen 90.050

15 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagriKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 41.800 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagriKab. Kulon Progo Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 56.380



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana LainnyaKab. Kulon Progo Laporan DAK dan TP, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY

16 dokumen 106.712 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana LainnyaKab. Kulon Progo Dokumen laporan DAK dan TP, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY

16 dokumen 102.771

17 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon Progo RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 1 dokumen 400.000 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon Progo Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis2 dokumen 538.344

19 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Kab. Kulon Progo Laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 43.161 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Kab. Kulon Progo Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 42.937 C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIKI. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan

77,78% 278.000 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan

77,78% 293.000

1 Penyusunan data statistik daerah Kab. Kulon Progo Laporan forum data 4 dokumen 106.000 Penyusunan data statistik daerah Kab. Kulon Progo Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 106.000 3 Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo Database daerah danSIPD yang update dan akurat 2 dokumen 172.000 Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo Dokumen Database daerah dan SIPD yang update dan akurat 2 dokumen 187.000

Infografi visualisasi data 5 tema



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.



Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU,

MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;



2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah:

1. Sosial dan budaya 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Kinerja aparatur dan birokrasi

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun

2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi

Bappeda Kulon Progo melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Fungsi Penunjang Urusan (Perencanaan Pembangunan), dan Urusan Statistik, sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan) dan ke-6 (Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup).



Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2017 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN (%) (1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 66,17

2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian ruang 83,00

3.3 Program dan Kegiatan Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 9 program terdiri 34 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Tata Ruang a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran b. Penyediaan jasa keuangan c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD



c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:

a. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP b. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan c. Penyusunan RKPD d. Penyusunan KUA dan PPAS e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah f. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi g. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman modal h. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan i. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan j. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan k. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup l. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan m. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan n. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum o. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri p. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs q. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya r. Penyusunan RPJMD

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah b. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.



TABEL VII











TABEL VIII

SUMBER DANA: APBD PROVINSI

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGETA URUSAN STATISTIKI Program Pengembangan

Statistik Daerah 510.000.000,00 561.000.000,00

1 Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik DaerahKab. Kulon Progo Gini Ratio Kecamatan di Kulon Progo, PDRB Kecamatan di Kulon Progo, dan NTP Kulon Progo

3 dokumen Data statistik daerah yang up to date 3 dokumen 510.000.000,00 561.000.000,00 Baru Bappeda DIY (Balai Statistik Daerah)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

NO. URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF (RP)

PRAKIRAAN MAJU

KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATAN SKPD



TABEL IX

SUMBER DANA: APBD APBN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET - - - - - - - - - - - - - - -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

NO. URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF (RP)

PRAKIRAAN MAJU

KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATAN SKPD



BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan

daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi DIY, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 9 Juni 2016 Kepala Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005

RENCANA KERJA (RENJA) 2017_2.pdf · rencana kerja (renja) tahun 2017 pemerintah kabupaten kulon progo badan perencanaan pembangunan daerah

Documents