RENCANA KERJA KECAMATAN GAYUNGAN TAHUN 2018 fix.pdfKerja dan realisasi target Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga dapat dijadikan sebagai

RENCANA KERJA

KECAMATAN GAYUNGAN

TAHUN 2018

Tahun 2017

---------------------------------------------------

Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusunan

Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan Pemerintah

Kota Surabaya Tahun 2018 sesuai Peraturan Walikota Surabaya No 26 Tahun

2017 dapat diselesaikan dengan baik, walaupun dalam realisasinya terdapat

berbagai tantangan dan hambatan sehingga pencapaian target kinerjanya

sempurna 100 %.

Makna penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui sejauh

mana realisasi program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan tahun

2018, serta pencapaian sementara kinerja yang dihasilkan oleh Kecamatan

Gayungan pada tahun 2017, sekaligus untuk menyusun dan menetapkan Rencana

Kerja dan realisasi target Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam

laporan pencapaian kinerja 1 (satu) tahun kedepan sebagaimana dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya

Tahun 2016-2021.

Kami sangat menyadari bahwa, penyusunan Rencana Kerja ini jauh dari

sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua

pihak, sebagai bahan koreksi dalam penyusunan rencana strategis berikutnya.

Selanjutnya kami berharap semoga dokumen rencana strategis ini dapat

bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja pada lingkup tugas Kecamatan

Gayungan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, Agustus 2017

Camat Gayungan

Soedibyo, SH, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660425 198603 1 008

---------------------------------------------------


ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………………………………............................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN …..........…...................................................... 1

I.1 Latar Belakang ………….............................................................. 1

I.1.1. Pengertian Renja OPD .......................................................... 1

I.1.2. Proses penyusunan Renja OPD ............................................ 1

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya ........................................................... 2

I.2 Landasan Hukum .........……………......................................... 5

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) dan Kewenangan OPD .......................................... 5

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ....... 5

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

OPD ................................................................................... 6

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD ..... 6

I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait OPD .......................... 7

I.3. Maksud dan Tujuan ................................................................ 8

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja OPD .................................... 8

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja OPD ...................................... 8

I.4. Sistematika Penulisan ............................................................. 8

BAB II ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN OPD DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .................................. 9

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan OPD ....................................... 9

II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah ................ 10

II.1.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan ............... 10

II.1.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan OPD ............... 12

II.1.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya (seperti MDG’s, Rencana

Aksi Nasional) ....................................................................... 22

II.1.5 Analisis kondisi pelayanan OPD ........................................... 23

II.2.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD ......................................................................................... 26

II.2.1 Keterkaitan antara Renstra SKPD 2016 - 2021 dengan Renja OPD

2018 ...................................................................................... 26

II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2017 ............................ 35

II.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ... 40

II.3.1 Tingkat Kinerja OPD ........................................................... 41

---------------------------------------------------


iii

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan ............................................. 41

II.3.3 Peluang dan Tantangan ...................................................... 42

II.3.4 Isu - Isu Penting / Strategis Pelayanan OPD ...................... 43

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........ 44

II.4.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari

MUSRENBANG ................................................................... 45

II.4.2 Kesesuaian Usulan MUSRENBANG dengan Isu Penting

Penyelenggaraan OPD ....................................................... 45

II.4.3 Usulan program/kegiatan masyarakat .................................. 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............. 50

III.1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis pembangunan kota dalam

RKPD 2018 ………………..................…………………………. 50

III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja OPD …………. 56

III.2.1 Visi, Misi Pelayanan OPD …………….....……………….. 56

III.2.2 Tujuan Strategis Renja OPD …………...……………………. 57

III.2.1 Sasaran Renja OPD ………………...………………………… 58

III.3. Program dan Kegiatan ………………………………………….. 58

III.3.1 Faktor – faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan ……………………………………….. 59

III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan …………. 60

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 65

---------------------------------------------------


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec Gayungan .... ... 28

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja dalam Renstra OPD 2016-2021..... 29

Tabel 2.3 Target Indikator dalam Rencana Kerja SKPD 2017-2018..... 32

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan

Gayungan Sampai Dengan Tahun 2017 ……………………… 36

Tabel 2.5 Kajian Usulan Program / Kegiatan dari Masyarakat ………… 45

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD 2018………………….. 52

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ………………… 61

---------------------------------------------------


v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD ……………………… 4

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran …………………………………………… 5

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan .. 13


1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja OPD

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang dapat

disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek Organisasi

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun

2016 - 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya

Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gayungan Tahun

2016 - 2021. Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Kota Surabaya tahun

2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara

rinci di bidang pelayanan masyarakat agar terarah, efektif, efisien, terpadu

dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu - isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas

dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan

oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program

dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja OPD

Lihatlah Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010, sebagai berikut

Renja OPD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada Standart Pelayana Minimal sesuai

dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan

pilihan yang menjadi tanggung jawab OPD.


2

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga

tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan

rancangan, dan tahap penetapan renja OPD sebagaimana ditunjukkan pada

gambar 1.1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD

dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan

agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan

Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan

akhir Renja Kecamatan Gayungan dilakukan dengan pengesahan oleh

Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk

menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai

kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1.2. Renja OPD disusun oleh masing - masing

Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Alokasi anggaran yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah

tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan.


3

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan

tahunan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran

dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu

lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis

dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan

sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan

dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya

keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan

tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk

kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk

mengukurnya.Untuk lebih jelas lihat Gambar 1.2.

Data:

1. Permendagri 54/2010, Pemendagri 13/2006, Permendagri 59/2007,

dan Permendagri 21/2011 sebagai peraturan perundang-undangan

terkait perencanaan, monitoring, penganggaran dan evaluasi serta

tugas fungsi OPD

2. Dokumen RKPD tahun 2018

3. Rancangan Renstra SKPD yang sudah dilakukan sinkronisasi terhadap

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2016-2021


4

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja OPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuaiT

ida

k

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD


5

Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan OPD

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Oranisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan serta Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang mendasari perencanaan adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


6

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 -

2025

5. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018

Peraturan yang mendasari penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011.

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

(pasal 1 huruf 19). Sesuai peraturan tersebut, OPD Kecamatan Gayungan

memiliki target Standart Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi sampai

dengan tahun 2018 sebagai berikut :


7

“ Capaian 12 Indikator Pelayanan pada Indeks kepuasan Masyarakat

( IKM ) “

12 Indikator Kinerja Kunci pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayungan memiliki indikator sebagai

berikut :

1. Kejelasan Petugas Pelayanan

2. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

3. Tanggung jawab petugas pelayanan

4. Kemampuan petugas pelayanan

5. Kecepatan petugas pelayanan

6. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan;

7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;

8. Kepastian jadwal pelayanan;

9. Kenyamanan lingkungan pelayanan

10. Keamanan pelayanan

11. Kemudahan mendapatkan informasi sistem/prosedur

12. Penanganan pengaduan masyarakat.

I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait OPD (Millennium Development

Goals)

Dalam kaitannya dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan,

OPD Kecamatan Gayungan memiliki indikator dan target yang harus

dipenuhi sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Indikator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan target

12 Bulan.

2. Indikator Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat dengan target 288 Kegiatan

3. Indikator Penanggulangan Masalah Sosial dengan target 6 Laporan

4. Indikator Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak dengan target 6 Kegiatan

5. Indikator Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan target 12 Bulan

6. Indikator Pengelolaan Kebersihan Kota dengan target 180 peserta

7. Indikator Penanggulangan Kemiskinan dengan target 12 Laporan

8. Indikator Monitoring dan pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

dengan target 12 Laporan


8

9. Indikator Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat

Kecamatan dengan target 12 Laporan

10. Indikator Operasional Kegiatan Keluraha dengan target 12 bulan

11. Indikator Penyediaan Barang Jasa Peragkat Daerah dengan target 12

Bulan

12. Indikator Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan

target 12 Bulan

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja OPD

Maksud disusunnya Renja OPD Kecamatan Gayungan adalah

sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan,

sehingga di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan dapat terfokus, dan tidak terjadi tindakan - tindakan yang biasa.

Maksud penyusunan Renja OPD adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis OPD jangka

pendek (1 tahun).

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan OPD, usulan

masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis

OPD.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja OPD

Tujuan disusunnya Renja OPD Kecamatan yaitu :

a. Keselarasan tugas masing - masing unit pelaksana mewujudkan

kegiatan.

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran OPD.

c. Mewujudkan profesionalitas pegawai di dalam merumuskan tema dan

pokok tema Pemerintah Kota Surabaya.

d. Menyelaraskan irama roda Pemerintahan Kecamatan dengan instansi -

instansi terkait lainnya.

e. Sebagai dasar untuk pembuatan LKj 2018.

f. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD dalam jangka 1

tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD diantaranya Latar Belakang penyusunan


9

Renja, Dasar Hukum terkait dengan penyusunan Renja, Maksud

dan Tujuan penyusunan Renja, dan Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Gayungan 2018

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat tentang kajian terhadap hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu - Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD serta Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta

Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

10 Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Tahun 2018

BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN OPD DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan OPD

II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2030 bahwa

Kecamatan Gayungan termasuk dalam :

1. Kawasan pada Unit Pengembangan Perdagangan dan Jasa dengan

meliputi Perkantoran dan Pertokoan

2. Kawasan pengembangan pendidikan tinggi dan perkantoran

pemerintahan

Fungsi kegiatan utama pusat lingkungan pada Unit

Pengembangan IX Ahmad Yani meliputi permukiman, pendidikan,

perdagangan dan jasa serta pemerintahan, pengembangan perumahan dan

permukiman kepadatan sedang.

II.1.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan

Kecamatan Gayungan merupakan salah satu dari kecamatan yang

ada di Kota Surabaya yang membawahi 4 (empat) kelurahan, 30 RW dan

163 RT dengan luas Wilayah + 618.52 Ha dan jumlah Penduduknya +

46.942 jiwa dengan latar belakang suku, budaya, pendidikan, agama, mata

pencaharian yang berbeda - beda. Penduduk Kecamatan Gayungan

memiliki mata pencaharian antara lain bidang perdagangan, pendidikan,

pemerintahan dan militer.

Kecamatan Gayungan merupakan pusat lingkungan pada Unit

Pengembangan IX Ahmad Yani meliputi permukiman, pendidikan,

perdagangan dan jasa dan pemerintahan, pengembangan perumahan dan

permukiman kepadatan sedang. Keadaan perekonomian di wilayah

Kecamatan Gayungan sangatlah variatif, mengingat strata ekonomi

masyarakat di wilayah Kecamatan Gayungan bersifat heterogen, masih

terdapat perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, dan juga tingkat

sumber daya manusia yang kurang. Namun dengan adanya lembaga -

lembaga yang mengelola program - program bantuan Pemerintah, sudah

banyak membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Gayungan.


Kecamatan Gayungan Kota Surabaya merupakan organisasi

Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Wilayah

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Kecamatan Gayungan Kota

Surabaya berada di wilayah Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, secara

administratif terbagi ke dalam 4 Kelurahan yaitu :

1. LUAS WILAYAH

NO KELURAHAN LUAS KETERANGAN

1 Gayungan 142,52 ha

2 Ketintang 297 ha

3 Menanggal 65,69 ha

4 Dukuh Menanggal 113,31 ha

JUMLAH 618,52 ha

2. BATAS WILAYAH

NO BATAS WILAYAH

1. Utara : Kecamatan Wonokromo

2. Timur : Kecamatan Wonocolo

3. Selatan : Kabupaten Sidoarjo

4. Barat : Kecamatan Jambangan

3. JUMLAH PENDUDUK

NO

KELURAHAN JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI -LAKI PEREMPUAN

1

Gayungan

6.056

6.105

12.161

2

Ketintang

8.128

8.219

16.347

3

Menanggal

4.788

5.027

9.815

4

Dukuh Menanggal

4.410

4.209

8.619

JUMLAH

23.380

23.559

46.942

4. JUMLAH RT – RW -

LKMK

NO

KELURAHAN

RT

RW

LKMK

1

Gayungan

48

7

1

2

Ketintang

46

8

1

3

Menanggal

38

6

1

4

Dukuh Menanggal

31

9

1

JUMLAH

163

30

4


5. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

NO

KELURAHAN

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

PETANI

11

3

14

2

NELAYAN

1

0

1

3

PEDAGANG

75

45

120

4

PNS

1,265

741

2,006

5

TNI – AD

122

6

128

6

TNI – AL

84

5

89

7

TNI – AU

20

2

22

8

KEPOLISIAN

431

47

478

9

PENSIUNAN

620

187

807

10

SWASTA

8,273

4,265

12,554

11

WIRASWASTA

1,536

818

2,354

12

BURUH

51

15

66

13

PEMBANTU

1

26

27

14

PELAJAR

3,122

2,751

5,873

15

MAHASISWA

1,561

1,422

2,983

16

IBU RMH TANGGA

0

7,206

7,206

17

DOKTER

133

143

256

18

GURU/DOSEN

252

455

707

19

TENAGA MEDIS

3

60

63

20

PEJABAT TINGGI NEGARA

2

1

3

21

BELUM BEKERJA

5,425

5,047

10,472

22

LAIN - LAIN

172

541

713

JUMLAH TOTAL

23.161

23.781

46.942

II.1.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan OPD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan

tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu

oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”.

Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi Kecamatan

sebagaimana gambar 2.1 di bawah ini :


Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

Dari gambar di atas Kecamatan dipimpin oleh seorang CAMAT, yang

dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Seksi Pemerintahan

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Kepala Seksi Perekonomian

6. Kepala Seksi Pembangunan

7. Lurah, yang terdiri dari 4 ( Empat ), yaitu :

a. Lurah Gayungan

b. Lurah Ketintang

c. Lurah Menanggal

d. Lurah Dukuh Menanggal


Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 73 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Oranisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Kecamatan serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya,

Camat Mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan umum,

melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik,

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan selain itu juga

menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan

Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Pelayanan Umum, Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan,

Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya di wilayah Kerja Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud sebagaimana, dijelaskan di atas, Camat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas dan fungsi kecamatan adalah

sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

meliputi :

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahanan dan pemeliharaan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,

dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal,

regional, dan nasional;

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;


e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat meliputi :

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan

kecamatan;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan;

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja

pemerintah maupun swasta;

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada

organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan

pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada Walikota.


Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan;

b. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :

a. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan

kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat kecamatan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan meliputi :

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

kelurahan;

b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi kelurahan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat

kelurahan;


e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di

tingkat kecamatan; dan

f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat

daerah yang ada di kecamatan meliputi :

a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;

b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah kecamatan; dan

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan kepada Walikota.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Pelimpahan kewenangan Walikota sebagaimana

dimaksud diatas, dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik

yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan

masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Kewenangan yang

dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri dari aspek perizinan dan non

perizinan yang meliputi: rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan

lain yang dilimpahkan.

Selain hal tersebut Pelimpahan kewenangan yang bersifat wajib

sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelimpahan kewenangan

sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan yang bersifat wajib dalam rangka mengoptimalkan

pelayanan, eksternalitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan.

Sedangkan Pelimpahan kewenangan yang bersifat pilihan merupakan

pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan konkuren di

luar urusan sebagaimana dimaksud diatas.


Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas

Camat di bidang kesekretariatan. Untuk pelaksanaan tugas dimaksud,

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran

dan perundang-undangan;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;

c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat, dan protokol;

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi

dan Lurah;

j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas

dan fungsinya.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

dimaksud, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan, dengan

rician tugas dan fungsi sebagai berikut :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mampunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan sebagian tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan

program dan perundang-undangan;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar

pelayanan publik;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

administrasi umum dan administrasi perizinan/non

perizinan/rekomendasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi,

hubungan masyarakat dan protokol;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan

perpustakaan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja

dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan

ketatalaksanaan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris Kecamatan di bidang Keuangan. Untuk melaksanakan sebagian

tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dan administrasi Barang Milik Daerah;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang pemerintahan. Untuk pelaksanaan sebagaian tugas

dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan administrasi kependudukan;

b. melaksanakan administrasi pertanahan;

c. melaksankakan administrasi pajak daerah dan retribusi;

d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;

e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;


f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang tata pemerintahan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang

pemerintahan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Camat di bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan

sebagian tugas dimaksud , Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di

bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga,

kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian

bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin.

d. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang

kesejahteraan rakyat;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan

ketertiban umum. Untuk pelaksanaan sebagian tugas dimaksud, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota ;

b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;


c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan

prasarana serta aset milik Daerah;

f. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan

perlindungan masyarakat;

g. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan

perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;

h. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

i. melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang perekonomian. Untuk melaksanakan sebagian tugas

dimaksud , Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di

bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro,

perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan

perikanan, tenaga kerja;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program

pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;

c. melaksanakan penyusunan program di bidang perekonomian;

d. melaksanakan program di bidang perekonomian;

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang perekonomian;

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang

perekonomian;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai



Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan sebagian tugas

dimaksud , Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di

bidang pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup,

komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau,

perhubungan, dan cipta karya, tataruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman;

b. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat Kecamatan;

c. melaksanakan penyusunan program di bidang pembangunan;

d. melaksanakan program di bidang pembangunan;

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain dibidang pembangunan;

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang

pembangunan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


II.1.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya

Kecamatan sebagai OPD penunjang dalam pencapaian

indikator Kinerja Kota, maka diperlukan kegiatan yang sinergis. Seperti yang

telah kami uraikan pada bab sebelumnya bahwa Indikator program kegiatan

tahun 2018 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya adalah meliputi :

1. Indikator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

2. Indikator Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

3. Indikator Penanggulangan Masalah Sosial

4. Indikator Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak

5. Indikator Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Indikator Pengelolaan Kebersihan Kota

7. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

8. Indikator Pendataan harga bahan pokok dan UMKM

Dengan 8 indikator tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian 12

indikator dalam Standart Pelayanan Masyarakat.


II.1.5 Analisis kondisi pelayanan OPD

Perkembangan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan

Kecamatan Gayungan sebagai gambaran dapatlah dijelaskan beberapa

potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja

Kecamatan Gayungan baik secara internal maupun eksternal dan perlu

mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program

kegiatan. Permasalahan dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas

adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan

3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik

5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

II.1.5a Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh OPD

Dalam pencapaian Renja tentu masih ada yang belum sempurna, oleh

karenanya dalam Renja mendatang akan ditingkatkan secara terus

menerus. Dari pencapaian Renja 2017 dapat kami simpulkan hal - hal

sebagai berikut :

a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

b. Meningkatnya Sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam

Lingkungan Masyarakat.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam melayani warga masyarakat

Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial.

d. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas di

Kelurahan dan Kecamatan.

e. Meningkatnya Kualitas Proteksi dan Terwujudnya Kegiatan

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, tepat,

sederhana dan terjangkau Kepada Masyarakat dalam Bidang

Kependudukan dan Izin Mendirikan Bangunan.

g. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

h. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

i. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran


j. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Validasi Penanggulangan

Kemiskinan.

k. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan

Pokok dan UMKM.

l. Terlaksananya Operasional Kegiatan Kelurahan

II.1.5b Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh OPD

Beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di

wilayah kerja Kecamatan Gayungan baik secara internal maupun eksternal

dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan

program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial :

a. Masih terdapatnya jumlah keluarga miskin;

b. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Masih terdapatnya pengangguran;

d. Rendahnya Tingkat Pemahaman Kesehatan;

e. Masih adanya tingkat Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Lingkungan yang bersih,

dan sehat.

b. Terbatasnya Jumlah Kader Kebersihan Lingkungan yang tersedia.

c. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan

Lingkungan Perkotaan.

d. Terbatasnya Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.

3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. :

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran terhadap Peraturan

Daerah

b. Tingginya Jumlah Angka Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Terbatasnya Jumlah Personil.

d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

e. Masih adanya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :

a. Terbatasnya Jumlah Personil.

b. Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai.

c. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik yang

memadai.





c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.

d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang

memadai.

e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tatalaksana yang

memadai.

f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.

II.1.5c Kondisi/prediksi pelayanan OPD yang diharapkan ke depan

Sesuai dengan data dan uraian yang telah disampaikan

sebelumnya, maka SKPD Kecamatan Gayungan berusaha untuk

mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan

transparan. Selain itu mewujudkan penataan lingkungan masyarakat

Kecamatan Gayungan yang bersih, hijau dan indah, mewujudkan

lingkungan yang tertib dan kehidupan yang tentram serta meningkatkan

Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Sosial Masyarakat dan

Peran perempuan serta perlindungan anak.

Dari hal – hal tersebut proyeksi pelayanan ke depan dapat

kami rumuskan sebagai berikut :

a. Terwujudnya Monitoring Dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tingkat Kecamatan.

b. Terlaksananya Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan strategis.

c. Terciptanya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja.

d. Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

e. Terwujudnya Monitoring Pendataan PMKS Dan PSKS.

f. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Gayungan.

g. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Ketintang.

h. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Menanggal.

i. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal.

j. Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender Dan Anak.

k. Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan.

l. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan.

m. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran.

n. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran.


o. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Dan Validasi Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan.

p. Terlaksananya Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan

UMKM

Sebagai data pendukung berikut kami sampaikan contoh laporan

rekapitulasi mengenai kondisi pelayanan OPD disajikan dalam tabel 2.1

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 OPD Kecamatan

Gayungan Kota Surabaya telah mencapai target indikator sesuai dengan

Renstra 2016 – 2021. Dengan demikian pencapaian target indikator ini

merupakan langkah awal untuk menuju Rencana Kerja berikutnya.

II.2.1 Keterkaitan antara Rancangan Renstra OPD 2016-2021 dengan Renja

OPD 2018

Sebelumnya kita ulas sedikit tentang Visi Misi selama Renstra

2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan Visi OPD Kecamatan Gayungan

yaitu “Gayungan Terdepan Dalam Pelayanan Masyarakat Yang

Berkarakter, Inovatif, Transparan Dan Berdaya Saing Global” akan

sejalan dengan Visi RPJMD pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 – 2021

“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global

Berbasis Ekologi”. Visi dalam RPJMD tersebut mengandung makna

bahwa :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota

yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman,

selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang

memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya

lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah

pancasila.

Berdaya saing global dimaksudkan pada kondisi dimana Kota Surabaya

sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan

dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses

ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur

dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan

usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan

industri kreatif berdaya saing di pasar global.


Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan

pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang penataan

ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan

kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi,

mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan

pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan

sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10

(sepuluh) misi pembangunan kota, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang

ramah lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan

jasa antar pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk

dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Di bawah ini kami tampilkan tabel Rancangan Renstra SKPD 2016-2021

yang merupakan terjemahan dari RPJMD 2016-2021 tabel 2.2 tabel 2.3

tentang Renja OPD 2016 s/d 2017.

- 28 - Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Tahun 2018

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gayungan

Pemerintah Kota Surabaya

No Indikator

SPM/Standar Nasional IKK MDG’s Indikator Lainnya

Target Realisasi

Capaian Proyeksi Target

Realisasi


Realisasi


Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahu

n...

Tahun

...

Tahu

n...

Tahun

...

Tahun

.....

Tahun

.....

Tahun.

..

Tahun

...

Tahun.

..

Tahun

...

Tahu

n.....

Tahun

.....

Tahun

...

Tahun.

..

Tahun

...

Tahu

n...

Tahun

.....

Tahun.

....

Tahun

...

Tahu

n...

Tahun

...

Tahu

n...

Tahu

n.....

Tahun

.....

(thn

n-2)

(thn

n-1)

(thn

n-2)

(thn n-

1) (thn n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn

n-1)

(thn n-

2)

(thn

n-1)

(thn

n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn n-

1)

(thn n-

2)

(thn

n-1)

(thn

n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn

n-1)

(thn n-

2)

(thn

n-1)

(thn

n)

(thn

n+1)


Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja dalam Rancangan Renstra OPD 2016-2021

Nama SKPD : Kecamatan Gayungan

No Program Indikator kinerja Program / Kegiatan

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJM

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah

288 kali 288 kali 288 kali 288 kali 288 kali 288 kali

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang

disusun 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Penanggulangan Kemiskinan yang disusun

24 Laporan 12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak

11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

5 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Jumlah sampah yang dikelola di TPA

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Jumlah kader lingkungan tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

120 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang

6 Program Penataan Administrasi Cakupan penerbitan akte kelahiran


Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12 bulan 12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Pendataan harga bahan pokok dan UMKM

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

8 Program Penataan Daerah Otonom

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan 12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

10 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen

11 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a Operasional Kegiatan Kelurahan Dukuh Menanggal

Jumlah kegiatan pelaksanaan operasional kelurahan selama 12 bulan 12 bulan

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

b Operasional Kegiatan Kelurahan Gayungan


12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

c Operasional Kegiatan Kelurahan Ketintang Jumlah kegiatan pelaksanaan operasional kelurahan selama 12 bulan 12 bulan

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

d Operasional Kegiatan Kelurahan Menanggal


12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkatoran

12 bulan 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Waktu Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran

12 bulan 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit


Tabel 2.3

Target Indikator dalam Renja OPD 2017-2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian Kinerja

Lokasi Target

Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 WAJIB

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Surabaya Surabaya

1.06.21.0001 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%

1.08 Lingkungan Hidup

1.08.25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Surabaya

1.08.25.0001

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan

Kelurahan,Kecamatan Gayungan

100%

Kelurahan,Kecamatan Gayungan

100%

1.1 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Surabaya Surabaya

1.10.15.0001 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Surabaya Surabaya

1.11.20.0001 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%


1.13 Sosial

1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Surabaya Surabaya

1.13.16.0001 Pendataan PMKS Dan PSKS Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Surabaya Surabaya

1.19.16.0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

4 Wilayah Kecamatan Gayungan 100%

4 Wilayah Kecamatan Gayungan 100%

1.2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Surabaya Surabaya

1.20.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%

1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Surabaya Surabaya

1.20.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%

1.20.29 Program Penataan Daerah Otonom Surabaya Surabaya

1.20.29.0001 Operasional Kelurahan Ketintang Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketintang

Kelurahan Ketintang Kec. Gayungan 100%

Kelurahan Ketintang Kec. Gayungan 100%

1.20.29.0002 Operasional Kelurahan Menanggal Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menanggal

Kelurahan Menanggal Kec. Gayungan 100%

Kelurahan Menanggal Kec. Gayungan 100%

1.20.29.0003 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal

Kelurahan Dukuh Menanggal Kec. Gayungan 100%

Kelurahan Dukuh Menanggal Kec. Gayungan 100%

1.20.29.0004 Operasional Kelurahan Gayungan Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gayungan

Kelurahan Gayungan Kec. Gayungan 100%

Kelurahan Gayungan Kec. Gayungan 100%

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Surabaya Surabaya

1.22.20.0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan Kecamatan Gayungan 100% Kecamatan Gayungan 100%


II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2017

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian target dari

Renstra secara keseluruhan dapat terpenuhi. Sedangkan dari Renja 2016 s/d

2017 dimana saat ini masih pada triwulan III juga dapat terpenuhi. Hal ini

menunjukkan bahwa Kinerja Kecamatan Gayungan sudah sama dengan target

yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi program kegiatan yang disusun

dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 s/d 2017 dan

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan organisasi guna menjawab visi,

misi, tujuan dan sasaran organisasi, pada dasarnya secara umum pencapaian

tahun 2016 s/d 2017 dapat dikatakan berhasil dengan prosentase rata -rata

91,73 % dan (hal ini dilihat dari penyerapan anggaran TA 2016), walaupun

dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian target

kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala

baik secara internal maupun eksternal.

Faktor Internal :

a. Kemampuan SDM kurang menyesuaikan arus globalisasi,

b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai,

c. Keterbatasan anggaran dan dana.

Faktor Eksternal :

a. Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat,

b. Mobilisasi penduduk yang cepat,

c. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bervariasi.

Di bawah ini kami tampilkan tabel 2.4 tentang hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja 2016 – 2017.


Tabel 2.4

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gayungan s/d Tahun 2017


Kode

Urusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan s/d 2017 Target Program/Kegiatan

Renja Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d

Tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1 0 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

0 0 2 3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

5 1 1 1 100% 1 3 60%

0 0 6 6 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah Dokumen perencanaan

35 0 7 6 86% 7 13 37%

1 0 8 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Cakupan layanan Kebersihan

Jumlah sampah yang dikelola di TPA

Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)


0 0 0 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

900 180 180 90 50% 180 450 50%

1 1 0 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

% penduduk yang berKTP

Cakupan penerbitan akte kelahiran

0 0 0 8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

60 12 12 7 58% 12 31 52%

1 1 1 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

0 0 0 5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak

70 14 14 7 50% 14 35 50%

1 1 3 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

0 0 1 2 Pendataan PMKS dan PSKS

Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun

30 6 6 4 67% 6 16 53%

1 1 9 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)


0 0 0 1 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Jumlah Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah

1440 288 288 168 58% 288 744 52%

1 2 0 31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Waktu Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Kelurahan

0 1 1 2 0112 Operasional Kegiatan Kelurahan Dukuh Menanggal

Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan

60 12 12 7 58% 12 31 52%

0 1 1 3 0113 Operasional Kegiatan Kelurahan Gayungan


60 12 12 7 58% 12 31 52%

0 1 1 4 0114 Operasional Kegiatan Kelurahan Ketintang


60 12 12 7 58% 12 31 52%

0 1 1 5 0115 Operasional Kegiatan Kelurahan Menanggal


60 12 12 7 58% 12 31 52%

1 2 0 32 Program Penataan Daerah Otonom

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

0 0 0 8 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

450 0 90 70 78% 90 160 36%

1 2 0 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 0 1 9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa

60 12 12 7 58% 12 31 52%


perkantoran

1 2 0 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0 0 4 5 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran

60 12 12 7 58% 12 31 52%

1 2 2 20 Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

0 0 0 1 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulngan Kemiskinan

Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

60 12 12 7 58% 12 31 52%

0 0 0 1 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan bahan pokok dan UMKM yang disusun

120 24 24 14 58% 24 62 52%


II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja

OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yaitu :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial :

a. Masih terdapatnya jumlah keluarga miskin;

b. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Masih terdapatnya pengangguran;

d. Rendahnya Tingkat Pemahaman Kesehatan;

e. Masih adanya tingkat Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Lingkungan yang bersih, dan

sehat.

b. Terbatasnya Jumlah Kader Kebersihan Lingkungan yang tersedia.

c. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan

Perkotaan.

d. Terbatasnya Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.

3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. :

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran terhadap Peraturan Daerah

b. Tingginya Jumlah Angka Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Terbatasnya Jumlah Personil.

d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

e. Masih adanya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :



c. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik yang

memadai.




c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.

d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang memadai.

e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tatalaksana yang

memadai.

f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.


Isu – isu diatas perlu adanya perubahan hal ini sejalan dengan visi dan

misi Kota Tahun 2017 ” Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya

Saing Global Berbasis Ekologi ”. Maka tantangan dan isu tersebut harus

dijadikan peluang untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kecamatan

Gayungan. Pembangunan di sini juga berarti meningkatkan kesejahteraan

masyarakat demikian juga dengan aparatur pelayanan publik. Tingkat pendidikan

yang masih rendah perlu ditingkatkan, karena peningkatan sumber daya

manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Demikian

juga dengan ketertiban masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

II.3.1 Tingkat Kinerja OPD

Sebagaimana beberapa permasalahan dan tantangan pencapaian

target kinerja di tahun 2016 yang menunjukan tingkat keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan, di Tahun 2018 diharapkan

perkiraan target kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan

Kota Surabaya melalui rencana kerja yang tertuang dalam dokumen rencana

kinerja dan anggaran dapat meminimalisir bahkan menjawab secara tuntas

berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi dan merupakan hambatan

dalam mewujudkan visi, misi, yang diimplementasikan melalui tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa potensi permasalahan dan

tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan Gayungan baik secara

internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui

realisasi pelaksanaan program kegiatan, hal ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Oleh karenanya hal – hal tersebut secara terus menerus perlu ditingkatkan.

Dari data Renja maupun Renstra 2016 s/d 2021 dapat disimpulkan

bahwa pencapaian target kinerja dapat terpenuhi. Walau demikian dengan

perkembangan era globalisasi apalagi dalam era MEA, perlu disesuaikan baik

program maupun kegiatan.

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi OPD sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa

isu – isu perkembangan pembangunan setiap tahun hampir sama hanya

kuantitas dan kualitas yang berubah antara lain :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan

3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik



Adapun hambatan yang terdapat dalam pencapaian target kinerja adalah

sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur tentang pendidikan,

lingkungan hidup, kesetaraan gender, kesadaran hukum, Teknologi

Informarmasi dan sebagainya, hal ini berkaitan dengan peningkatan SDM.

2. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan, lingkungan hidup,

pemenuhan tertib administrasi dan sebagainya, hal ini berkaitan dengan SDA

dan infrastuktur.

II.3.3 Peluang dan Tantangan

Adapun peluang dan tantangan OPD dalam meningkatkan pelayanan

ke depan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai

berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan / Pendukung / Strength

a. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

c. Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Kerja non pelayanan dan

pelayanan.

d. Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.

e. Database PMKS, PSKS, Gender, Gakin, UMKM, Koperasi, PKL,

Kependudukan, dll.

2. Kelemahan / Penghambat / Weakness

a. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Kecamatan.

b. Motivasi Kerja Pegawai.

c. Perilaku Kerja Pegawai.

d. Hubungan Kerja Pegawai.

e. Pembinaan Pegawai Secara berkala dan berjenjang di Kecamatan dan

Kelurahan.

Faktor Eksternal :

1. Peluang / Opportunities

a. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.

b. Ketertiban Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perudang – Undangan.

d. Koordinasi dan Intervensi OPD dan Jajaran Samping dalam menindak

lanjuti kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan.

e. Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana TI.


2. Ancaman / Threats

a. Arus Urbanisasi yang tidak potensial.

b. Demografi atau pertumbuhan penduduk.

c. Luas Wilayah cakupan titik sasaran penertiban.

d. Pertumbuhan PKL secara musiman pada kawasan tertentu.

e. Angka Usia Kerja Produktif dan Angka Usia Harapan Hidup.

II.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan OPD

Berdasarkan penjabaran isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD di atas, dapat disimpulkan isu - isu strategis pelayanan OPD adalah sebagai

berikut :

1. Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :

a. Jumlah keluarga miskin :

b. Anak usia sekolah yang putus sekolah;

c. Pengangguran;

d. Pemahaman Kesehatan;

e. Pendapatan Keluarga dibawah UMR .

2. Kebersihan Lingkungan Perkotaan :

a. Kesadaran Terhadap Lingkungan yang bersih, dan sehat.

b. Kader Kebersihan Lingkungan yang tersedia.

c. Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan Perkotaan.

d. Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.

3. Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. :

a. Pemahaman dan Kesadaran terhadap Peraturan Daerah

b. Pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Jumlah Personil.

d. Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.

e. Urbanisasi yang tidak terkontrol.

4. Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :

a. Jumlah Personil.

b. Jumlah SDM yang memadai.

c. Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik yang memadai.

5. Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

a. Jumlah Personil.

b. Jumlah SDM yang memadai.

c. Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.

d. Prasarana dan Sarana Perkantoran yang memadai.

e. Tertib Administrasi dan Tatalaksana yang memadai.

f. Tingkat kesejahteraan.


Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan sebagai faktor kunci

keberhasilan antara lain:

1. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.

2. Jumlah dan Kualitas Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana TI.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

5. Koordinasi dan Intervensi SKPD dan Jajaran Samping dalam menindak

lanjuti kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan .

6. Mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sesuai peraturan Walikota

Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 memang membutuhkan komitmen yang

kuat, tetapi ini merupakan tuntutan Reformasi Birokrasi di dalam mewujudkan

Millenium Development Goals (MDGs)

Dengan demikian meminimalisir keterbatasan jumlah SDM Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Kecamatan dengan memanfaatkan tingkat partisipasi

masyarakat dan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran

organisasi sangat diperlukan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah

dengan menggunakan kompetensi PNS dan Tenaga Non PNS untuk

mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat guna

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks Undang - Undang No 25 Tahun 2004 bahwa

pembangunan dari, oleh dan untuk bangsa Indonesia. Yang artinya bahwa

pembangunan itu dari seluruh warga negara Indonesia, dilaksanakan oleh

seluruh warga negara Indonesia dan ditujukan untuk warga negara Indonesia.

Pembangunan harus dilaksanakan segenap komponen bangsa Indonesia untuk

mencapai tujuan bernegara (pasal 1 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004). Oleh

karenanya pembangunan harus memperhatikan sendi – sendi kehidupan

masyarakat. Orientasi pembangunan tidak harus dilakukan dari pusat ke daerah

(Top Down) tetapi juga memperhatikan / mempertimbangkan masyarakat dari

daerah (Bottom Up).

Sesuai dengan bab IV (psl. 8) UU No. 25 Tahun 2004 bahwa tahapan

awal perencanaan pembangunan adalah dengan perencanaan dan hal ini

dilakukan dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang ini dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan,

Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.


II.4.1 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dilakukan setiap tahun. Di

Kecamatan Gayungan Musrenbang dilaksanakan bulan Pebruari tahun 2017 dan

dari sinilah awal mula usulan masyarakat. Usulan tersebut kemudian

disampaikan ke tingkat Kota untuk dilanjutkan ke Provinsi. Usulan masyarakat

tersebut sebelumnya memang disusun berdasarkan prioritas pembangunan, tidak

semua usulan masyarakat diteruskan ke tingkat Kota. Hal ini mengingat

kemampuan penganggaran, walau begitu tetap dicatat untuk dibahas tahun

berikutnya.

II.4.2 Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan

OPD

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Musrenbang,

Kecamatan adalah sebagai Fasilitator agar usulan masyarakat dapat

ditampung di tingkat lebih selanjutnya. Surabaya sudah dikenal sebagai kota

IT (cyber city), oleh karenanya dalam melakukan usulan, masyarakat dapat

langsung secara on line melalui sistem aplikasi e-musrenbang

(http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang). Dengan demikian aspirasi

atau usulan masyarakat dapat langsung dilihat oleh lembaga yang

mewakilinya ataupun instansi terkait.

II.4.3 Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya usulan program dan kegiatan masyarakat melalui

Musrenbang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Kajian Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat


Tahun 2017

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kelurahan Gayungan

waktu pelaksanaan sesuai usulan masyarakat

150 X 1,028,934/m

Pembuatan Pagar Dinding Makam


Kelurahan Gayungan


150 X 1,028,934/m

Rehabilitasi Pagar Makam dengan Precast Pagar Panel/Pabrikasi


Kelurahan Gayungan


5 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah

http://musrenbang.surabaya.go.id/musrenbang



Kelurahan Gayungan


7 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Gayungan


5 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Gayungan


4 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah

7 Kepemudaan dan Olah Raga

Kelurahan Gayungan


5 X 307,000 /buah

Bola Volly

8 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kelurahan Gayungan


6 X 10,291,807/m

Kontruksi Jalan Paving Permukinan Lebar 6 m dengan Saluran Lebar 100 cm dengan plat


kelurahan Gayungan


7 X 12,523,444/unit

Pemasangan PJU dengan kabel udara (lebar jalan minimal 3m)


Kelurahan Gayungan


6 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Gayungan


1 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Gayungan


5 X 2,652,000/unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Ketintang


100 X 433,382/m2

Pembuatan Taman

14 Perhubungan Kelurahan Ketintang


4 X 2,059,237/unit

Rambu Lalu Lintas (75 cm)/Papan Nama Jalan (selain rambu larangan)


Kelurahan Ketintang


7 X 12,523,444 / unit

Pemasangan PJU dengan kabel udara (Lebar Jalan Minimal 3m)


Kelurahan Ketintang


2 X 457,000 /unit

Tong Komposter Aerob


Kelurahan Ketintang


1000 X 433,382 /m2

Pembuatan Taman


Kelurahan Ketintang


5 X 12,523,444 /unit




Kelurahan Ketintang


2 X 12,523,444 /unit



Kelurahan Ketintang


250 X 435,463 /unit

Kontruksi Jalan Paving Permukinan Lebar 2m


Kelurahan Ketintang


250 X 435,463 /unit



Kelurahan Menanggal


2 X 5,500,000/ unit

Meja Ping Pong


Kelurahan Menanggal


5 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah


Kelurahan Menanggal


20 X 6,524,456 /m

Kontruksi Jalan Paving Permukinan Lebar 4 m dengan saluran lebar 60 cm dengan plat


Kelurahan Menanggal


400 X 433,382 /m2

Pembuatan Taman


Kelurahan Menanggal


900 X 433,382 /m2

Pembuatan Taman


Kelurahan Menanggal


5 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah

28 Perpustakaan dan Kearsipan

Kelurahan Menanggal


1 X 20,614,700 /paket

Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat


Kelurahan Menanggal


160 X 435,463 / m


30 Pendidikan Kelurahan Menanggal


2 X 6,375,600 /paket

APE Permainan Peran atau Simbolik

31 Perpustakaan dan Kearsipan

Kelurahan Menanggal


1 X 20,614,700 /paket

Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat


Kelurahan Dukuh Menanggal


1 X 126,756,576/unit

Lapangan Volly





180 X 1,028,934 /m

Rehabilitasi Pagar Makam dengan Precast Pagar Panel/Pabrikasi




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




4 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




1800 X 236,958/m3

Pengurugan Lahan Makam




3 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah




120 X 435,463/ m





4 X 12,523,444/ unit

Pemasangan PJU dengan kabel udara (lebar jalan minimal 3m)




5 X 2,652,000 /unit

Gerobak Sampah





250 X 435,463 /m



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam

RKPD 2018

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja

Pemerintah tahun 2018 dan tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya

tahun 2018 yaitu “Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan

Kemudahan Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan

Dukungan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai

Penguatan SDM Berkarakter Pancasila” dimana hal ini sejalan dengan visi

Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 “Surabaya Kota Sentosa

Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi” maka

dengan tetap memperhatikan visi OPD Kecamatan Gayungan yaitu

“Gayungan Terdepan Dalam Pelayanan Masyarakat Yang Berkarakter,

Inovatif, Transparan Dan Berdaya Saing Global” akan sejalan dengan

tema RKPD pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada

kerangka perencanaan kerja Kecamatan Gayungan tahun 2018 harus

realistis dan obyektif dengan memperhatikan potensi, isu permasalahan, hasil

kajian dan evaluasi, capaian kinerja OPD pada tahun sebelumnya serta

tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran

program/kegiatan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan

tema Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan Berusaha

untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan Infrastruktur

Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM Berkarakter

Pancasila.

Ketiga pokok tema tersebut dapat diwujudkan dalam tujuan

sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk

mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat, dengan

sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan

pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih

dan hijau, dengan sasaran Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan

dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan

penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.


3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh

sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, dengan

sasaran Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan

kelurahan.

4. Meningkatkan penanganan PMKS dan keluarga miskin serta

pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta

swasta, dengan sasaran:

a. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar

dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin

b. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

5. Meningkatkan penguatan BUDAYA lokal, pemberdayaan perempuan,

dan perlindungan anak, dengan sasaran terwujudnya peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

6. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan, dengan sasaran Memantapkan sistem perencanan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK

7. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan

dan OPD, dengan sasaran Peningkatan pelayanan publik yang memiliki

standard dan berkualitas.

Sedangkan Visi, Misi Kota Surabaya lebih jelas dapat kita lihat tabel 3.1

dibawah ini.


Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RKPD 2018

VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

Meningkatkan distribusi pangan

Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha

Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif


VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Meningkatkan kualitas udara dan air

Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

Meningkatkan upaya konservasi energi Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi

6. Memperkuat nilai-nilai Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan budaya lokal


VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya

Peningkatan sistem manajemen city logistik

Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Memantapkan kemandirian keuangan daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Meningkatkan produktivitas koperasi

Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan

Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)


VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota

Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan

Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas

Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya


III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja OPD

III.2.1 Visi, Misi Pelayanan OPD

Visi pembangunan Kecamatan Gayungan adalah “Gayungan

Terdepan Dalam Pelayanan Masyarakat Yang Berkarakter, Inovatif,

Transparan Dan Berdaya Saing Global”. Adapun maksud dari pernyataan

Visi tersebut adalah Kecamatan Gayungan Terdepan dalam pelayanan

masyarakat yang artinya bahwa fungsi pelayanan dilaksanakan sesuai

tuntutan dan kebutuhan yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat

dimana dalam melakukan penanganan sesuai kewenangan dan tanggung

jawab dalam rangka Pemantapan Infrastruktur Kota Berbasis Ekologi dan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi

serta Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan Global untuk Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat.

Penjelasan Visi adalah:

Terdepan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam

merespon setiap pelayanan dengan cepat, tepat dan terhadap

setiap persoalan yang timbul sebagai aspirasi yang berkembang di

masyarakat dilaksanakan sesuai aturan perundangan serta

kewenangan yang berlaku .

Dalam Pelayanan bahwa fungsi pelayanan masyarakat maupun

pembangunan seirama dengan pertumbuhan dan tuntutan

perkembangan masyarakat, cepat, tepat dan transparan dalam

melakukan penanganan sesuai kewenangan dan tanggung jawab

guna mewujudkan pembangunan Infrastruktur Kota Berbasis

Ekologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju

Kemandirian Ekonomi serta Daya Saing dalam Menghadapi

Persaingan Global untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang akan dijalankan adalah:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Intervensi OPD serta Jajaran

Samping dalam menindaklanjuti program dan kegiatan

Kecamatan.

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Kelompok

masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintah Kota Surabaya.

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota.

4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat.


5. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi

produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

6. Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana

Teknologi Informasi oleh Masyarakat dalam urusan pelayanan

secara online.

III.2.2 Tujuan Strategis Renja OPD

Adapun tujuan yang akan dicapai di dalam Rancangan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Intervensi OPD serta Jajaran

Samping dalam menindaklanjuti program dan kegiatan Kecamatan

Tujuan :

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Sasaran :

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Kelompok

masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah

Kota Surabaya

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan

rehabilitasi PMKS

Sasaran :

Mewujudkan data PMKS yang update

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung kota.

Tujuan :

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan

secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Sasaran :

Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran

serta masyarakat.

4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat

Tujuan :

Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Sasaran :


Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan generasi muda.

5. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi

produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

Tujuan :

Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Sasaran :

Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa.

6. Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana Teknologi

Informasi oleh Masyarakat dalam urusan pelayanan secara online

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Sasaran :

- Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang

berkualitas Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan

yang berkualitas

- Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

III.2.3 Sasaran Renja OPD

Adapun sasaran yang akan dicapai di dalam Rancangan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

2. Mewujudkan data PMKS yang update

3. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran

serta masyarakat

4. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan generasi muda

5. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

6. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang

berkualitas Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan

yang berkualitas

7. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

III.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Gayungan yang akan

dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdiri dari:

1. Program Penegakan Peraturan Daerah

Kegiatan : Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi


Pamong Praja

2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan : Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

4. Pogram Pengelolaan Kebersihan

Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

6. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM

Kegiatan : Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKS

7. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam

konteks budaya lokal

Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

9. Program Penataan Daerah Otonom, dengan kegiatan:

a. Operasional Kelurahan Gayungan

b. Operasional Kelurahan Ketintang

c. Operasional Kelurahan Menanggal

d. Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal

III.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Gayungan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa

faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian visi misi pembangunan Kota Surabaya

2. Pencapaian MDGs

3. Perkembangan Teknologi Informasi

4. Era Persaingan bebas Asia (MEA)

5. Pengentasan kemiskinan


6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Gayungan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018 ditampilkan dalam tabel 3.2. 9

(sembilan) program yang diupayakan melalui 16 (enam belas) kegiatan

ditujukan bagi warga Kota Surabaya khususnya di Kecamatan

Gayungan. Seluruh program dan kegiatan tersebut didanai oleh APBD

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018.


Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Surabaya

Nama OPD : Kec. Gayungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Pemerintahan

1.1 Urusan Wajib

1.1.1 Pelayanan Dasar

1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti

Surabaya 100%

80,363,277 100%

84,381,441

1.1.1.05.01.0006 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

288 kali

80,363,277 APBD 288 kali

84,381,441

1.1.1.06 Sosial

1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang ditangani

Surabaya 60%

119,603,239 60%

125,583,401

1.1.1.06.01.0022 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

6 dokumen

21,576,972 APBD 6 dokumen

22,655,821

1.1.1.06.01.0023 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

12 dokumen


102,927,580

1.1.2 Non Pelayanan Dasar

1.1.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak

1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani Surabaya

100%

177,363,962 100%

186,232,160


2. Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)

65.21 66.35

3. Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak

19 lembaga 39 lembaga

1.1.2.02.02.0008 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak 11 dokumen


186,232,160

1.1.2.05 Lingkungan Hidup

1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R

Surabaya 28 unit

89,097,101

30 unit

93,551,956

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

1402 komunitas

1432 komunitas

1.1.2.05.02.0019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah kader lingkungan yang dibina

180 orang

89,097,101 APBD 180 orang

93,551,956

1.1.2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

Surabaya

99.57%

247,518,056

99.65%

259,893,959

2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)

99.57% 99.60%

3. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)

100% 100%

4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)

86.55% 87.50%

5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

93.92% 93.93%

1.1.2.06.01.0014 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

12 dokumen


259,893,959

1.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1.1.2.11.01 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

1. Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

Surabaya 20%

102,709,200

25%

107,844,660

2. Persentase Usaha Kecil yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

40% 50%


3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal

35% 50%

4. Peningkatan Pembangunan Fasilitas Ekonomi

171 unit 173 unit

1.1.2.11.01.0017 Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM 12 dokumen


107,844,660

1.1.2.16 Kebudayaan

1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal

1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Surabaya 15%

105,908,104 15.50%

111,203,509

1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

90 orang

105,908,104 APBD 90 orang

111,203,509

2 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1 Fungsi Manajemen


2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD

Surabaya

65%

150,861,753

70%

158,404,841

Ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100%

2.1.2.01.02.0063 Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan 12 dokumen


78,549,669

2.1.2.01.02.0064 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

7 dokumen


79,855,172

2.1.2.03 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi

Surabaya 100%

3,203,894,572 100%

3,364,089,301

2.1.2.03.03.0026 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12 dokumen


789,455,354

2.1.2.03.03.0027 Operasional Kelurahan Gayungan Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12 dokumen


868,780,530

2.1.2.03.03.0028 Operasional Kelurahan Ketintang Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12 dokumen


840,781,912

2.1.2.03.03.0029 Operasional Kelurahan Menanggal Jumlah Laporan Operasional Kelurahan

12 dokumen


865,071,505

2.2 Unsur Manajemen



2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Surabaya 100%

821,629,694 100%

862,711,178

2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

10 jenis

821,629,694 APBD 10 jenis

862,711,178

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

1. Persentase pemanfaatan aset

Surabaya

91%

137,612,246

92%

144,492,858

2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah

1 sistem 2 sistem

3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

77% 79%

4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

74.36% 80.77%

5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100%

6. Ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100%

7. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 64%

2.2.2.02.02.0058 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

27 unit

137,612,246 APBD 27 unit

144,492,858

5,236,561,204

5,498,389,264



65

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Tahun

2018 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan OPD yang

penyusunannya mengacu Perubahan RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun

2018. Dokumen Rencana Kerja tahun 2018 memuat rancangan kerangka program

dan kegiatan, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan

kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan da pengawasan serta

digunakan sebagai pedoman OPD Kecamatan Gayungan dalam

menyelenggarakan program dan kegiatan agar bisa berjalan dengan baik.

Penyusunan Renja ini dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program

pemerintah Kota Surabaya dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan

dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Kota Surabaya tahun 2018

sebagai dokumen rencana operasional program dan kegiatan tahun 2018,

memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan visi, misi

pembangunan tahun 2018 yang mengaju pada isu – isu strategis, rancangan

kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program

dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan

pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja semua pihak yang terkait,

maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja tahun 2018 sebagai acuan Rencana Organisasi Perangkat

Daerah (Renja OPD);

2. Bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gayungan pada

prinsipnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kota Surabaya dengan memperhatikan isu aktual dan strategis

yang berkembang di wilayah Kecamatan Gayungan;

3. Bahwa Rencana Kerja dibuat dengan mengacu pada Rencana Kerja Kota

Surabaya untuk mengetahui arah dan program rencana kerja tahunan yang

akan dicapai, selanjutnya menjadi tolok ukur dalam laporan pencapaian

kinerja tiap tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan serta

sebagai pedoman pelaksanaan dalam mengimplementasikan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor : 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Oranisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;


66

4. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Gayungan Tahun 2018 dan tahun - tahun sebelumnya

mempunyai peran yang penting bagi pencapaian Visi Kecamatan

Gayungan Tahun 2016 - 2021, mengingat penyusunan rencana kerja ini

memberikan gambaran umum tentang pencapaian program kegiatan yang

telah dijalankan pada tahun 2015, tahun 2016, Tahun 2017, serta

memberikan gambaran arah kegiatan yang akan dijalankan pada tahun

2018;

5. Bahwa indikator kinerja menjadikan kunci keberhasilan bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan dalam melaksanakan program

kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan

berdaya guna, hal ini dilihat dalam efisiensi penyerapan anggaran yang

didasarkan pada efektifitas kegiatan yang dijalankan serta out put dan out

come yang dihasilkan sejalan dengan sasaran organisasi.

6. Bahwa secara keseluruhan, Kecamatan Gayungan telah berhasil

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada

realisasi program kegiatan yang dijalankan pada tahun 2016, serta

gambaran umum pencapaian sementara program kegiatan yang telah

dijalankan pada tahun anggaran 2017, dan untuk tahun - tahun berikutnya

diharapkan dapat mencapai target yang telah tetapkan, sebagai wujud

pernyataan komitmen terhadap visi pembangunan Kecamatan Gayungan

Kota Surabaya yaitu “Gayungan Terdepan Dalam Pelayanan Masyarakat

Yang Berkarakter, inovatif, Transparan Dan Berdaya Saing Global ”.

Sebagai OPD, Kecamatan Gayungan mendapatkan dukungan dana dari

Pemerintah Kota Surabaya, untuk itu Kecamatan Gayungan siap untuk

melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh

tanggung jawab dan memegang teguh komitmen. Untuk itu diharapkan kerjasama

yang baik seluruh elemen masyarakat yang ada, pihak swasta, pers dan aparatur

Pemerintah Kelurahan demi terwujudnya pelayanan yang terbaik untuk

masyarakat.

Surabaya, 9 Juni 2017

Camat Gayungan

Soedibyo, SH, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660425 198603 1 008

RENCANA KERJA KECAMATAN GAYUNGAN TAHUN 2018 fix.pdfKerja dan realisasi target Perangkat Daerah Kecamatan Gayungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga dapat dijadikan sebagai

Documents