Top Banner
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra- SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja- SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun. Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015. Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015. Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka DPPKAD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis DPPKAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015 dengan LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : / /DPPKAD-LK/2014 TANGGAL : SEPTEMBER 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
57

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Jan 23, 2017

Download

Documents

hoangmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan

pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di

tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-

SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-

SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011

Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah

No. 14 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.

Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini

merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 ini

secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan

yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD

tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015.

Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap

mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM

Nasional.

Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka DPPKAD telah menyusun dan

menetapkan Rencana Strategis DPPKAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015 dengan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : / /DPPKAD-LK/2014 TANGGAL : SEPTEMBER 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

Page 2: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-2

Keputusan Kepala DPPKAD No. 108/1/V/DPPKAD-LK/2012. Yang berfungsi sebagai

referensi perencanaan program dan kegiatan DPPKAD selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota, DPPKAD juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa

Rencana Kerja DPPKAD (Renja DPPKAD). Renja DPPKAD ini merupakan penjabaran

dari Renstra DPPKAD dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No

24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri

No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD

harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka DPPKAD harus segera

menyusun dan menetapkan Renja DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015.

Page 3: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-3

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015.

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga

Teknis Lainnya sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga

Teknis Lainnya.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2011-2015.

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPPKAD ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program DPPKAD secara operasional dan teknis sesuai

dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015

sesuai dengan urusan dan kewenangan DPPKAD.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

DPPKAD untuk tahun 2015.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja DPPKAD ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKAD dalam melaksanakan

program dan kegiatan pada tahun 2015.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPPKAD.

Page 4: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-4

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

DPPKAD pada tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai

berikut:

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra

DPPKAD, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan

sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Tahun Lalu, yang berisi evaluasi

pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPPKAD, analisis kinerja

pelayan DPPKAD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKAD dan

sebagainya.

III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan

nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPPKAD dan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

Page 5: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan/atau realisasi APBD

untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka rekapitulasi Evaluasi

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

sampai dengan Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Page 6: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah s/d Tahun 2014 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra )

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2013

Target Kinerja Renja Tahun 2014

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2014

Capaian Target Renja s/d Triwulan II Tahun 2014

KET

Realisasi Kinerja Renja

Realisasi Tingkat Capaian

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 = (5+7) 10=(9/4) 17

Wajib

Otonomi daerah, Pem Umum, Adm keu, Perangkat daerah dan Persandian

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan ATK Terpenuhinya ATK 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan barang cetak penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Page 7: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersediaya bahan bacaan dan peraturan perundangan

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu, rapat dan pegawai

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer, infocus dan peralatan kantor lainnya

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Pengadaan mobeleur Tersedianya Barang- barang mobeleur kantor 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas Terpenuhinya pakaian dinas pegawai DPPKAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Terikutinya Bimtek ttg pengelolaan keuangan 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan capaian fisik dan keuangan, Lakip, Penetapan Kinerja

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Pemda, Laporan bulanan penerimaan, Laporan bulanan pengeluaran

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Page 8: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA DPPKAD . RKA, DPA, DPPA PPKD, Prognosis Keuangan

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Penyusunaan Analisa standar Belanja Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar biaya

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tersusunnya Perda tentang APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang APBD

Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran APBD

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran Perubahan APBD

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terlaksananya Sistem informasi keuangan daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunnya buku daftar kebutuhan barang, terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Page 9: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Tersusunnya Pedoman dan kebijakan investasi daerah

20% 10% 50% 10% 10% Keg baru

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Daerah

Tercapainya target penerimaan daerah 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lain-lain

Tercapainya realisasi PBB dan pendapatan lainnya

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Tersusunnya Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara pemakaian sarana dan prasarana barang daerah

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan APBD

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD Tersusunnya Dokumen pelaksanaan APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Rekonsiliasi Data Akuntansi Tersediannya Data keuangan yang akuntabel 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pembinaan dan Falitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Ekstensifikasi/ Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terealisasinya target pencapaian PBB dan PAD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota

terlaksananya penatausahaan keuangan Pemda 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya Pembinaan dan Falitasi Pengelolaan Keuangan Nagari

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya Sosialisasi APB nagari pada 79 Nagari

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya Rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan asli nagari pada 79 nagari

20% 10% 50% 10% 10% Keg baru

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersedianya Pedoman pengelolaan keuangan Nagari

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Nagari tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebanyak 79 Nagari

100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%

Page 10: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai salah satu SKPD

dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja

yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan

tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan

fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4 5

1.1 Meningkatny

a Kualitas

Tata

Pemerin-

tahan

Daerah

Opini BPK WTP WTP Program : Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan

:

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah

120.895.000

Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

keuangan daerah

185.602.000

Penyusunan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

61.410.000

Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

991.769.000

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

1.224.279.550

Penyusunan standarisasi

sarana dan prasarana

Penyusunaan Analisa

standar Belanja

74.401.000

Penyusunan Standar Satuan

Harga

43.910.000

Rekonsiliasi Data Akuntansi

44.160.000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Kegiatan

:

Fasilitasi Tim Anggaran

Pemerintah Daerah

961.990.000

Page 11: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-7

6.1 Kualitas

Pembiayaan

Pembangun

an Daerah

Tingkat

ketepatan

waktu

penetapa

n APBD

Novemb

er 2013

Januari

2014

Program : Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan

:

Penyusunan Rancangan

Perda Tentang APBD

111.017.500

Penyusunan Rancangan

Peraturan Kdh Tentang

APBD

160.060.450

Penyusunan Rancangan

Perda Tentang Perubahan

APBD

116,935,500

Penyusunan Rancangan

Peraturan Kdh Tentang

Perubahan APBD

119.666.800

Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan

APBD

43,879,500

Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan APBD

43.783,000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Desa

Kegiatan

:

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang

APB Desa

125.574.350

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang

Pendapatan Desa

76,000,000

Penyusunan Pedoman

Pengelolaan Keuangan

Desa

171.129.6500

0

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APB Desa

60.796.000

Tingkat

keberhasil

an

pencapai

an target

PAD

100% 113% Program : Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Kegiatan

:

Evaluasi Pelaksanaan Perda

tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

130.000,000

Asistensi Penyusunan

Rancangan Regulasi

Pengelolaan Keuangan

daerah Kabupaten/Kota

415.000.000

Rasio PAD

terhadap

total

penerimaa

n daerah

1 : 27 1 : 33

Rasio PAD

terhadap

total

pengeluar

an daerah

1 : 27 1 : 32

Tingkat

ketepatan

waktu

penyelesai

an

Laporan

Keuangan

Daerah

(LKD)

Maret Maret Program : Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan

:

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

120,000,000

Penyusunan Rancangan

Peraturan Kdh tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

200,000,000

Rekonsiliasi Data Akuntansi 45,000,000

Program : Program : Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan keuangan

Page 12: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-8

Kegiatan

:

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi kinerja SKPD

35.000,000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

225,268,000

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

90.000.000

Penyusunan Pelaporan

Akhir Tahun

30,000,000

6.

2.

Optimalisasi

Penerimaan

Daerah

Jumlah

dan

macam

pajak

daerah

1 buah

11

macam

1 buah

11

macam

Program : Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan

:

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

475,000,000

Jumlah

dan

macam

retribusi

daerah

3 buah

21

macam

3 buah

21

macam

Intensifikasi dan

ekstensifikasi PBB dan

Pendapatan Lain-lain

1,039,010,000

Jumlah

penerimaa

n pajak

daerah

Rp.

6.651.00

0.000

Rp.

8.309.767.

057

Jumlah

penerimaa

n retribusi

daerah

Rp. 57

(juta)

Rp. 97.

(juta)

Jumlah

pengelolaa

n

keuangan

daerah

yang

dipisahkan

Rp.

3.143.56

1.915

Rp.

3.026.426.

548

Jumlah

penerimaa

n lain-lain

PAD yang

sah

Rp.

8.494.87

0.075

Rp.

11.047.68

7.729,92

Persentase

potensi

penerimaa

n daerah

yang

dapat

digali

2, 5% 2,5%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dirumuskan sebagai berikut :

Rendahnya kapasitas pendapatan derah dan pendapatan asli daerah

Page 13: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD

adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah

tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD

tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan

serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal

RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah

Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan

Bupati.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan

análisis kebutuhan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Page 14: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-10

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN

PENTING

PERKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

KETERANGAN ( OUT PUT )

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA /PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan : Wajib

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.652.116.700

1.982.540.040

1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik

DPPKAD 100% 139.200.000 APBD - 100% 167.040.000 Belanja Telepon 12 bln, Belanja Air 12 bln, Belanja Listrik 12 bln

1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

DPPKAD 100% 437.414.900 APBD - 100% 524.897.880 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan DPPKAD 12 bulan

1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 APBD - 100%

81.642.960

Tersedianya ATK 12 bulan

Page 15: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11

1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor

DPPKAD 100% 195.438.000 APBD - 100% 234.525.600 Tersedianya Cetak Kwitansi Dinas 150 buku, Kop dan Amplop Surat Dinas 10 rim, Blanko Disposisi 25 buku, Blanko Permintaan dan Penerimaan Barang 45 buku, Buku Register Keuangan 35 buku , Karcis Retribusi 7500 buku

1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr

DPPKAD 100% 16.800.000 APBD - 100% 20.160.000 Tersedianya Lampu Neon 50 bh, Saklar 60 bh, Baterai Kecil 10 kotak, Stop Kontak 50 bh, Petting 50 bh, Kabel 5 rol, Baterai Kering Besar 10 bh, Baterai Laptop 5 bh, Carger Laptop 2 bh

1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr

DPPKAD 100% 19.440.000 APBD - 100% 23.328.000 Flash Disk 60 buah, Mouse 30 buah, Kunci Laci Meja 59 buah, Spanduk 25 buah, Kalkulator 20 buah

1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

DPPKAD 100% 17.500.000 APBD - 100% 381.000.000 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan, Karpet 35 meter, Gorden 1 paket, Peralatan Rumah Tangga 1 paket

Page 16: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12

1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan

DPPKAD 100% 8.712.000 APBD - 100% 10.454.400 Koran Harian 36 krn/bln, Koran Mingguan 60 krn/bln

1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman kantor

DPPKAD 100% 59.810.000 APBD - 100% 71.772.000 Makan Pegawai 1750 porsi, Makan Rapat 400 porsi, Makan Tamu 567 porsi

1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 384.366.000 APBD - 100% 461.239.200 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.020.268.000

2.655.765.600

1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

DPPKAD 100% 593.970.000 APBD - 100% 534.573.000 Bus 1 Unit, Mini Bus 1 Unit

1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 703.000.000 APBD - 100% 632.700.000 Komputer PC 12 unit, Komputer Note Book 7 unit, Printer 50 unit, AC 5 unit, Layar LCD 12 unit, Sound System 5 unit, UPS 12 unit, Genset 1 unit, Racun Api 10 unit , Queing System 6 paket

Page 17: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13

1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor

DPPKAD 100% 400.950.000 APBD - 100% 360.855.000 Tersedianya Lemari Arsip 2 unit, Filling Kabinet 2 unit, Kursi Kerja Staf 50 unit, Meja Kerja Staf 50 unit, Meja Tamu 4 paket, Lemari Buku 7 unit, Kursi Tunggu 50 unit, Tempat Tidur 8 unit

1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

DPPKAD 100% 830.600.000 APBD - 100% 747.540.000 Mess Kantor 3 paket, Musholla 1 paket, Dapur 1 paket

1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

DPPKAD 100% 191.748.000 APBD - 100% 230.097.600 Jasa Service 12 bulan, Suku Cadang Roda 4 ( 7 unit ), Suku cadang Roda 2 ( 40 unit ) , Ban Roda 4 ( 28 buah ), Ban Roda 2 ( 40 buah ), Asesoris Roda 4 ( 20 buah ), Kanebo Aion 7 buah

1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 300.000.000 APBD - 100% 150.000.000 Servis Komputer , AC, Fax, Telepon, Laptop, Mesin Tik , Server, Mesin Perporasi 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

127.475.000

152.970.000

Page 18: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14

1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian PNS

DPPKAD 100% 127.475.000 APBD - 100% 152.970.000 Tersedianya Pakaian dan Atributnya 110 stel, Pakaian Khusus Hari Tertentu 110 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

459.475.000

551.370.000

1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 225.475.000 APBD - 100% 270.570.000 Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan 12 bulan

1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

DPPKAD 100% 234.000.000 APBD - 100% 280.800.000 Terlaksananya Sosialisasi 1 paket

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

427.582.000

499.598.400

1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan

DPPKAD 100% 107.715.000 APBD - 100% 129.258.000 Terlaksananya Laporan LAKIP , PK dan Pelaporan DPPKAD 1 Tahun

1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan

DPPKAD 100% 135.000.000 APBD - 100% 148.500.000 Terlaksananya Laporan Prognosis ( 90 % )

Page 19: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15

Prognosis

1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD

DPPKAD 100% 145.153.000 APBD - 100% 174.183.600 Terlaksananya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD 1 Tahun

1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

DPPKAD 100% 39.714.000 APBD - 100% 47.656.800 Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.567.930.000

10.031.560.000

1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja

Tersusunnya analisa standar belanja

DPPKAD 100% 110.000.000 APBD - 100% 121.000.000 Tersedianya Dokumen Standar Belanja dan Standar Biaya ( 100 buku )

1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga

DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 90.000.000 Tersedianya Dokumen Buku Daftar Harga Satuan Barang dan Jasa ( 60 buku )

1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah

DPPKAD 100% 130.000.000 APBD - 100% 143.000.000 Terlaksananya Penyusunan Sistem

Page 20: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16

Daerah daerah Akuntansi Yang Baik ( 90 % )

1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota

- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan

DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 175.000.000 Honor KPA 12 bulan ( 1 org ) , Honor PPTK 12 bulan ( 1 org ) , Honor Pembantu PPTK 24 bulan ( 2 org )

- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

50 %

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Paket

- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

43 SKPD ( 86 org )

- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

43 SKPD ( 86 exp )

1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda APBD 100 buku dan Perda APBD 150 buku

Page 21: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-17

1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku dan Perbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku

1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 100 buku dan Perda Perubahan APBD 150 buku

1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranc.Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku

1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 160.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan Tentang Pertanggungjawaban Pelak-sanaan APBD Yang Baik ( 90 % )

Page 22: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-18

1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 20.000.000 APBD - 100% 242.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Yang Baik ( 90 % )

1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 20.000.000 APBD - 100% 132.000.000 Terlksananya Bimbingan Teknis 5 kali

1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD

DPPKAD 100% 1.200.000.000 APBD - 100% 1.045.000.000 Terlaksananya Jaringan SIPKD dikawasan IKK Sarilamak ( 1 OK ), Jaringan Listrik SIPKD ( 1 OK )

1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku

DPPKAD 100% 500.000.000 APBD - 100% 550.000.000 Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD ( sertifikat 60 persil ), Hibah, Penyusunan Sisdur sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

DPPKAD 100% 100.000.000 APBD 100% 130.000.000 Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 90 buku

Page 23: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-19

1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati

DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 300.000.000 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang manajemen Investasi Daerah 90 buku

1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 300.000.000 1000 WP di Validasi, PBB 235 WP, Bahan Galian C Bukan Logam 900 WP, Restoran 200 WP, Pajak 5 Hiburan, Reklame 125 WP, PPJ 1 WP, Srang Burung Walet 1 WP, Hotel 2 WP, Air Tanah 40 WP

1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 78.065.000 APBD - 100% 855.871.500 Bando 1 buah, Bill Board 13 buah, Spanduk,Banner,Baliho 1 paket, NJOP PBB ( 3 Kecamatan ), Zona Nilai Tanah ( 3 Kecamatan )

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 250.000.000 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati 14 buah

Page 24: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-20

1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi

DPPKAD 100% 21.630.000 APBD - 100% 921.630.000 Aplikasi Sismiop, Cetak Masal, Pengembangan Sismiop 1 paket, Cetak Blanko PBB

1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DPPKAD 100% 350.000.000 APBD - 100% 420.000.000 Data Potensi Pajak yang bersumber dari Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak

1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 808.235.000 APBD - 100% 889.058.500 Rekapitulasi Data Potensi Pajak dan Retribusi, Dokumen Pemungutan Pajak Daerah, 1400 WP di Muktakhirkan, Peningkatan Jumlah WP PBB ( 3 Kecamatan ) Perlengkapan untuk Pendataan Pajak Daerah

1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 950.000.000 APBD 100% 1.045.000.000 Tersedianya Cetak Pamplet Pajak dan Retribusi Daerah 1000 lbr, Cetak Baner Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 76 buah, Cetak Spanduk Daerah dan Retribusi Daerah 40 buah

Page 25: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-21

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah

DPPKAD 100% 400.000.000 APBD 100% 450.000.000 Tersusunnya Perbup Penjabaran Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Daerah ( 7 Perbup )

1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana

Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah

DPPKAD 100% 100.000.000 APBD - 100% 110.000.000 Tersedianya Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah 60 buah

1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 88.000.000 Tersedianya DPPA 510 buku, KUA dan PPAS 400 buku

1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 APBD - 100% 90.000.000 Tersedianya DPA 510 buku dan KUA ,PPAS 400 buku

1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi

DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan SKPD ( 100 % )

1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah

Tersediannya data aset daerah yang akurat

DPPKAD 100% 450.000.000 APBD - 100% 495.000.000 Tersedianya Buku Inventaris 60 buku, Lampiran Aset 15 buku, Laporan Semester 10 eks

Page 26: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-22

1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu

DPPKAD 100% 220.000.000 APBD - 100% 242.000.000 Tersedianya Sistim Manajemen Aset Daerah 300 buku

1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 300.000.000 APBD - 10% 50.000.000 Tersedianya Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuiangan Daerah 50 buku

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.350.000.000

2.584.000.000

1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1 Tahun

1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak

50 Kota 100% 240.000.000 APBD - 100% 240.000.000 Terlaksananya Penyuluhan Pendapatan Asli daerah dan Pajak Daerah ( 13 kali penyuluhan )

1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 870.000.000 APBD - 100% 975.000.000 SK Bupati 13 buah

Page 27: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-23

- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD

Blanko SP2D 285 rim, Blanko Advisles 285 rim, Kartu Kendali DAK 1000 lbr, Kartu Pengawasan 1000 lbr, Register SP2D 6 buku, Regsiter SPM 6 buku, Register Dana Perimbangan 6 buku, Kartu Pajak 1000 lbr

- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran

Lap Bulanan dan Semesteran Belanja Gaji PNSD 12 exp, Lap Bulanan PFK 12 exp, Lap Triwulan Dana Perimbangan 4 exp, Lap Semesteran TPG dan Tamsil 2 exp, Laporan DAK 3 exp, Laporan DAU 2 exp, Lap Bantuan Keuangan Propinsi 3 exp, Laporan DTH Pajak 12 exp, Lap RTH Pajak 12 exp, Laporan WISMP 9 exp.

- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya

12 kali

- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya

12 kali

Page 28: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-24

- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait

Konfirmasi LDT 4 kali, Rekon TPG dan Tamsil 2 kali, Rekon Askes 4 kali, Rekon Taspen 12 kali, Pelaporan DAK 3 kal, Rekon Realisasi Belanja Gaji PNSD 2 kali, Pelaporan WISMP 3 kali

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD

75 %

- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos

12 bulan

1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah

DPPKAD 100% 1.120.000.000 APBD - 100% 1.232.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN

DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 60.000.000 Terlaksananya Juknis Penggunaan dan Pengalokasian DAKN sebanyak 79 Nagari

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

655.000.000

720.500.000

1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya evaluasi APB nagari

DPPKAD 100% 120.000.000 APBD - 100% 132.000.000 Terlaksananya Kep. Bupati Tentang Evaluasi RAPBNagari dan Kep. Bupati Tentang RAPBNagari sebanyak 79

Page 29: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-25

Nagari

1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari

DPPKAD 100% 225.000.000 APBD - 100% 247.500.000 Terlaksananya Ranc. Peraturan Nagari Tentang Pendapatan Asli Nagari sebanyak 79 Nagari

1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari

DPPKAD 100% 240.000.000 APBD - 100% 264.000.000 Terlaksananya Perbup Tentang Pedoman Evaluasi Nagari, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAUN, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAKN sebanyak 4 Dokumen )

1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari

DPPKAD 100% 70.000.000 APBD - 100% 77.000.000 Terlaksananya Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari sebanyak 79 Nagari )

JUMLAH 18.259.846.700 19.178.304.040

Page 30: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh

diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah

atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada

hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan

kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berupaya

semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara

dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan

Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam

kesempatan Musrenbang tahun 2014, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan

kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Tetapi ada satu hal penting yang

disampaikan masyarakat bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul

merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat,

jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan

mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Disamping itu, dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2014 tersebut juga mengemuka aspirasi terhadap perbaikan pelaksanaan

kegiatan Musrenbang terutama penyelenggaraan Musrenbang RKPD di tingkat

kabupaten. Bagian yang menjadi sorotan adalah kurangnya perhatian terhadap

kebutuhan peserta selama penyelenggaraan kegiatan seperti penyediaan penginapan,

ruangan sidang yang lebih nyaman, dan sebagainya.

Aspirasi masyarakat di atas akan menjadi perhatian serius Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada tahun 2015. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata

dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

sehingga program dan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

r. ALIS MARAJO

Page 31: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan

Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan

permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan

program pembangunan yang dilaksanakan se cara nyata oleh semua pemangku

kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2011-2015, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara

lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan

penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Penanggulangan kemiskinan

3. Infrastruktur

4. Iklim investasi dan usaha

5. Energi

6. Lingkungan hidup dan bencana

7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik

8. Pendidikan

9. Kesehatan

10. Ketahanan pangan

11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya :

a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan

kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang

diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-

poor dan pro-environment. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah yang disusun

oleh DPPKAD harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas

pembangunan nasional ini.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan dan prioritas

Page 32: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2

pengelolaan keuangan diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada 7 provinsi dan 44% kabupaten/kota yang

belum menetapkan Peraturan daerah tentang RPJPD, 35% kabupaten/kota yang belum

menetapkan Perada tentang RPJMD, 50% provinsi dan 70% kabupaten/kota yang

menetapkan RKPD melampaui batas waktu yang ditetapkan. Adapun Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional

tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun

2005-2025 dan Perda No. 14 tahun 2011 tentang RPJMD tahun 2011-2015. Sedangkan

mengenai RKPD, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan keuangan daerah

diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan

rencana satuan kerja perangkat daerah.

2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis

perencanaan.

3. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

4. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyusunan pengelolaan keuangan

daerah.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi

oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu,

pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan

pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tesebut, maka dalam

penyusunan Renja ini, DPPKAD perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi

Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011

tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.

6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim

Page 33: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3

investasi.

7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.

8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.

9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh DPPKAD mesti disinkronkan

dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat

tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 Visi Kabupeten

Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya

Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang

Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM),

penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai

Ideologi Negara.

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan

investasi yang kondusif.

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka

ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi

2. Ketahanan pangan

3. Pengembangan kawasan strategis

4. Penaggulangan kemiskinan.

5. Pendidikan.

Page 34: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4

6. Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKAD

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPPKAD Tahun 2011-2015

Berdasarkan Rencana Strategis DPPKban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015, maka telah

ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-

2015 yaitu :

”Terwujudnya keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”

Dalam Visi ini terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu perencanaan, pembangunan

daerah dan dinamis yang memiliki makna sebagai berikut :

1. Keuanngan Daerah, semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhunbungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut.

2. Transparan, merupakan suatu kondisi dimana pihak yang terkait dapat melihat dan

mengawasi pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan sampai

pertanggungjawabannya

3. Akuntabel, merupakan suatu yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tiap

tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan.

Berdasarkan 3 kata kunci tersebut diketahui bahwa pembangunan merupakan

sebuah upaya kreatif dalam rangka mengembangkan berbagai sumber daya yang

dimiliki daerah. Dengan pengertian bahwa dinamis merupakan kata kunci utama

yang bermakna sebuah gerak yang terarah namun fleksiapat bel. Terarah

maksudnya adalah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sesuai ang dapat

dipertdengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD

Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

tahun 2011-2015.

Disamping itu dinamis juga bermakna bahwa pengelolaan keuangan daerah

mesti disusun secara akuntabel, transparan, partisipatif, dengan tetap mengacu kepada

kondisi eksisting dan perkembangan atau dinamika pembangunan serta isu-isu strategis

daerah itu sendiri.

Jadi perencanaan yang dinamis adalah perencanaan yang dapat mengantisipasi

perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan setiap waktu.

Oleh karena itu melalui pengelolaan keuangan yang dinamis ini diharapkan

perencanaan benar-benar mantap secara konsepsional dan realistis untuk

dilaksanakan.

Page 35: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5

Sehubungan dengan visi diatas maka misi yang hendak dilaksanakan DPPKAD

selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas

penyelanggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPKAD ke depan. Di samping

itu juga ke arah peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah.

4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

6. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan

7. Meningkatkan pengendalian kepada aparatur pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam

rangka pencapaian visi adalah memantapkan koordinasi pengelolaan keuangan itu

sendiri. Karena permasalahan terberat dan utama dalam proses pengelolaan keuangan

adalah membentuk kesamaan persepsi dalam melihat perencanaan tersebut. Oleh

karena itu kualitas perencanaan salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh kualitas

koordinasi dalam penyusunan perencanaan tersebut.

Kemudian perencanaan yang baik dan berkualitas sangat ditentukan oleh

kuantitas dan kualitas data yang digunakan. Data mesti tersedia dalam jumlah cukup

dan memadai serta dengan tingat akurasi dan validitas yang optimal. Karena itu

penyediaan data secara berkala dan kontiniu perlu dilakukan.

Tak kalah pentingnya dibandingkan dengan data, sumber daya aparatur yang

akan mengolah data dan menyusun perencanaan tersebut mesti handal, terampil dan

ahli. Tentunya sesuai dengan bidang perencanaan yang akan digelutinya. Untuk

mengembangkan dan mendukung ketersediaan sumber daya aparatur perencanaan ini,

diperlukan upaya serius dan bertahap dalam rangka meningkatkan SDM aparatur

pengelolaan keuangan daerah.

Pada saat ini penyusunan pengelolaan keuangan tidak memungkinkan lagi

dilakukan secara manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana, karena

tuntuan zaman menghendaki adanya sebuah ketelitian dalam pengelolaan keuangan.

Untuk itu teknologi informasi dan peralatan lainnya seperti sistem informasi geografis,

mapping dan sebagainya sangat dibutuhkan pada saat ini. Disamping itu teknik dan

metodologi pengelolaan keuangan juga semakin berkembang dan perlu diadopsi.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan koordinasi perencanaan juga dibutuh prasarana

transportasi dan sebagainya.

Terakhir untuk menilai apakah sebuah perencanaan itu baik dan layak, tentunya

perencanaan tersebut bersifat aplikatif. Artinya pengelolaan keuangan tersebut benar-

Page 36: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6

benar dapat dilaksanakan dan bukan hanya menjadi dokumen semata. Oleh karena itu

hasil dari pelaksanaan pengelolaan keuangan perlu dimonitor, dievaluasi dan

dilaporkan.

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan

pelaksanaan pembangunan, sangat dipelukan pengelolaan keuangan daerah yang

matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan keuangan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan

pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran pengelolaan keuangan selama 5 tahun sesuai

dengan Renstra DPPKAD adalah ;

1. Tujuan :

a. Meningkatkan sarana teknologi informasi yang tepat untuk membantu proses

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.

c. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pendapatan, pengelolaan asset dan

penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah

e. Meningkatkan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

f. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

2. Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi untuk percepatan prpses,

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

b. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan

keuangan daerah yang memadai.

c. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

d. Terwujudnya pengelolaan asaset secara profesional

e. Terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penetausahaan keuangan

daerah yang cepat, tepat dan akurat

f. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015

Selain merupakan penjabaran Renstra DPPKAD, maka Renja DPPKAD tahun

2015 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Page 37: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran

Renja DPPKAD maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait

dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPPKAD.

Tujuan dan sasaran Renja DPPKAD Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses

pengelolaan keuangan.

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelolaan keuangan.

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang dan penyediaan regulasi terkait

dengan penataan ruang daerah.

4. Meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan kawasan IKK Sarilamak.

5. Meningkatkan penataan kawasan-kawasan strategis wilayah perbatasan.

6. Meningkatkan kualitas dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang dan Forum

SKPD.

7. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pengelolaan keuangan.

8. Meningkatkan kualitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD,

DAK, Dekonsentrasi, TP dan DDUB.

9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan keuangan.

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan data untuk kepentingan

pengelolaan keuangan.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait

dengan pengelolaan keuangan.

2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pengelolaan keuangan.

3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan pada tingkat

nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

4. Terlaksana dan tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan dokumen

evaluasi dan laporan pelaksanaan keuangan daerah.

5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD, DAK, Dekonsentrasi, TP

dan DDUB di kab. Lima Puluh Kota.

6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan

keuangan di kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan pengelolaan keuangan.

Page 38: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPPKAD untuk Rencana Kerja DPPKAD tahun

2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPPKAD tahun

2011-2015. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada

Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta

Permendagri No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPPKAD dikelompokkan

ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan

program dan kegiatan yang program bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait

dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh DPPKAD meliputi

pengelolaan keuangan, perpajakan dan, dan statistik. Ringkasan Program dan Kegiatan

DPPKAD pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan peralatan rumah tangga

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

2. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pengadaan mebeler

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5. Pemeliharan berkala/ peralatan gedung

kantor

3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4. Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2. Sosialisasi peraturan perundang-

undangan.

Page 39: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9

5. Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun.

JML 5 Program 23 Kegiatan

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

No PROGRAM KEGIATAN

1. Peningkatan peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

1. Penyusunan analisa standar belanja

2. Penyusunan standar satuan harga

3. Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

4. Penyusunan sisdur pengelolaan keuangan

daerah

5. Penyusunan rancangan perda tentang

APBD

6. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

7. Penyusunan rancanga perda tentang

perubahan APBD

8. Penyusunan rancangan peraturan kdh

tentang penjabaran perubahan APBD

9. Penyusunan rancangan perda ttg

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

10. Penyusunan rancangan perda kdh tentang

penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

11. Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah

12. Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

13. Peningkatan manjemen aset/ barang

daerah

14. Peningkatan manajemen Investasi daerah

15. Penyusunan dokumen pelaksanaan

perubahan APBD

16. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD

17. Rekonsiliasi data akuntansi

18. Pemutakhiran data aset

19. Sistem informasi manajemen aset daerah

20. Penyusunan perda pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah

21. Penyusunan perencanaan barang milik

daerah

22. Penetapan pajak dan retribusi

23. Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan

Page 40: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

r

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10

pajak daerah dan retribusi daerah

24. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi

sismop

25. Monitoring dan rekonsilisasi penerimaan

bagi hasil pajak dan bukan pajak

26. Pendataan, pemuatakhiran dan

pengembangan data potensi pajak dan

retribusi

27. Penyusunan rancangan peraturan kepala

daerah tentang pendapatan daerah (

penagihan

28. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

daerah dan retribusi

29. Penyusunan regulasi tentang pajak

daerah dan retribusi daerah

JML 1 Program 29 Kegiatan

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan

No PROGRAM KEGIATAN

1. Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten / kota

1. Asistensi penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten /

kota

2. Fasilitasi tim anggaran pemerintah daerah

3. Penyuluhan pajak daerah

4. Penyusunan juknis DAKN

5. Fasilitasi peningkatan kinerja tim

intensifikasi PBB dan pendapatan daerah

2. Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan

desa

1. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB desa

2. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang pendapatan

3. Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

4. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD desa

JML 2 Program 9 Kegiatan

Berdasarkan ketiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015

DPPKAD melaksanakan 8 program dengan 69 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan

berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan DPPKAD Tahun 2015

secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.

Page 41: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 11

Tabel 3.5

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA AWAL

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA SESUAI KEBUTUHAN

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Urusan : Wajib Urusan : Wajib

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.652.116.700

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.394.722.000

1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pelayanansurat menyurat

DPPKAD 100% 5.400.000 1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanansurat menyurat

DPPKAD 100% 5.400.000

1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik

DPPKAD 100% 139.200.000 1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik

DPPKAD 100% 120.000.000

1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

DPPKAD 100% 437.414.900 1 20 05 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

DPPKAD 100% 385.000.000

Page 42: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 12

1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK

Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100%

57.000.000

1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor

DPPKAD 100% 195.438.000 1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr

DPPKAD 100% 16.800.000 1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr

DPPKAD 100% 16.800.000

1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr

DPPKAD 100% 19.440.000 1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr

DPPKAD 100% 17.000.000

1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

DPPKAD 100% 317.500.000 1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan

DPPKAD 100% 8.712.000 1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan

DPPKAD 100% 8.712.000

1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman kantor

DPPKAD 100% 59.810.000 1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman kantor

DPPKAD 100% 59.810.000

Page 43: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 13

1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 384.366.000 1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 325.000.000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.020.268.000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.297.000.000

1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

DPPKAD 100% 593.970.000 1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

DPPKAD 100%

1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 703.000.000 1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 400.000.000

1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor

DPPKAD 100% 400.950.000 1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor

DPPKAD 100% 250.000.000

1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

DPPKAD 100% 830.600.000 1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

DPPKAD 100% 187.000.000

1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

DPPKAD 100% 191.748.000

1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

DPPKAD 100% 160.000.000

1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 300.000.000

Page 44: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

127.475.000

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

70.000.000

1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian PNS

DPPKAD 100% 127.475.000 1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian PNS

DPPKAD 100% 70.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

459.475.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

400.000.000

1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 225.475.000 1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

DPPKAD 100% 234.000.000 1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

DPPKAD 100% 200.000.000

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

427.582.000

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

375.000.000

1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan

DPPKAD 100% 107.715.000 1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan

DPPKAD 100% 100.000.000

Page 45: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15

1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis

DPPKAD 100% 135.000.000 1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis

DPPKAD 100% 135.000.000

1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD

DPPKAD 100% 145.153.000 1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

DPPKAD 100% 39.714.000 1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

DPPKAD 100% 40.000.000

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.567.930.000

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.371.283.500

1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja

Tersusunnya analisa standar belanja

DPPKAD 100% 110.000.000 1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja

Tersusunnya analisa standar belanja

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga

DPPKAD 100% 50.000.000

Page 46: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 16

1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

DPPKAD 100% 130.000.000 1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

DPPKAD 100% 130.000.000

1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota

- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota

- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

DPPKAD 100% 359.166.500

- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 47: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 17

1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

Page 48: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 18

1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 210.000.000

1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 145.000.000

1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD

DPPKAD 100% 1.200.000.000 1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD

DPPKAD 100% 607.052.000

1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku

DPPKAD 100% 500.000.000 1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku

DPPKAD 100% 500.000.000

Page 49: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 19

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 27 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati

DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 17 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati

DPPKAD 100% 175.000.000

1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 250.000.000 1 20 05 17 28 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 125.000.000

1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 778.065.000 1 20 05 17 29 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 689.065.000

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 225.000.000

1 20 05 17 36 5 2 Penyusunan Regulasi tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 150.000.000

Page 50: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 20

1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi

DPPKAD 100% 921.630.000 1 20 05 17 31 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi

DPPKAD 100% 650.000.000

1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DPPKAD 100% 350.000.000 1 20 05 17 32 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 808.235.000 1 20 05 17 33 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 450.000.000

1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 950.000.000 1 20 05 17 35 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 750.000.000

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah

DPPKAD 100% 400.000.000 1 20 05 17 34 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah

DPPKAD 100% 260.000.000

Page 51: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 21

1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana

Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah

DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana

Tersusunnya regulasi tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah

DPPKAD 100% -

1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi

Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah

Tersediannya data aset daerah yang akurat

DPPKAD 100% 450.000.000 1 20 05 17 24 5 2 Pemutakhiran data aset daerah Tersediannya data aset daerah yang akurat

DPPKAD 100% 350.000.000

1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu

DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 25 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu

DPPKAD 100% 201.000.000

Page 52: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 22

1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 17 26 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 275.000.000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.350.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.084.933.500

1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 18 09 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 60.000.000

1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah

Terlaksananya Penyuluh Pajak

50 Kota 100% 240.000.000 1 20 05 18 07 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak

50 Kota 100% 195.000.000

1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 870.000.000 1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 619.933.500

- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD

- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD

Page 53: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 23

- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran

- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran

- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya

- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya

- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya

- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya

- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait

- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD

Page 54: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 24

- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos

- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos

1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah

DPPKAD 100% 1.120.000.000 1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah

DPPKAD 100% 1.160.000.000

1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN

Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN

DPPKAD 100% 50.000.000 1 20 05 18 08 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN

DPPKAD 100% 50.000.000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

655.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

435.000.000

1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya evaluasi APB nagari

DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya evaluasi APB nagari

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari

DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari

DPPKAD 100% 75.000.000

1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari

DPPKAD 100% 240.000.000 1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari

DPPKAD 100% 200.000.000

Page 55: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 25

1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 19 04 5 2 Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari

DPPKAD 100% 60.000.000

JUMLAH 18.259.846.700 JUMLAH 13.427.939.000

Payakumbuh, September 2014

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

AWALUDDIN. SE.MM

NIP. 19570519 198103 1 009

Page 56: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan di

tingkat SKPD, DPPKAD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(Renstra DPPKAD) Tahun 2010-

2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan

dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan

fungsi DPPKAD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka

Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2014

Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2015.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka

seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka DPPKAD juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja

DPPKAD (Renja DPPKAD) tahun 2015. Renja DPPKAD ini memuat hal-hal yang terkait

dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan

pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPPKAD ini sangat tergantung kepada peran aktif

seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKAD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad,

semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPPKAD, dengan cara memberi

dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan

kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja DPPKAD juga sangat tergantung

kepada keseriusan segenap unsur DPPKAD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang

akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan

pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik

dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan

maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran

berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut

sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja DPPKAD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015

disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DPPKAD dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

KEPALA DPPKAD

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AWALUDDIN, SE. MM

NIP. 19570519 198103 1 009

Page 57: Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-2