Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra- SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja- SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun. Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015. Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015. Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka DPPKAD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis DPPKAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015 dengan LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : / /DPPKAD-LK/2014 TANGGAL : SEPTEMBER 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
57
Embed
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan
pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di
tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-
SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-
SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011
Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah
No. 14 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.
Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 ini
secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan
yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD
tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015.
Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap
mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM
Nasional.
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka DPPKAD telah menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis DPPKAD (Renstra DPPKAD) Tahun 2011-2015 dengan
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : / /DPPKAD-LK/2014 TANGGAL : SEPTEMBER 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-2
Keputusan Kepala DPPKAD No. 108/1/V/DPPKAD-LK/2012. Yang berfungsi sebagai
referensi perencanaan program dan kegiatan DPPKAD selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, DPPKAD juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa
Rencana Kerja DPPKAD (Renja DPPKAD). Renja DPPKAD ini merupakan penjabaran
dari Renstra DPPKAD dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No
24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri
No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD
harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka DPPKAD harus segera
menyusun dan menetapkan Renja DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-3
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Lainnya sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPPKAD ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program DPPKAD secara operasional dan teknis sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015
sesuai dengan urusan dan kewenangan DPPKAD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
DPPKAD untuk tahun 2015.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja DPPKAD ini ditujukan untuk:
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPPKAD dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada tahun 2015.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPPKAD.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-4
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
DPPKAD pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai
berikut:
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra
DPPKAD, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan
sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Tahun Lalu, yang berisi evaluasi
pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPPKAD, analisis kinerja
pelayan DPPKAD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKAD dan
sebagainya.
III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan
nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPPKAD dan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan/atau realisasi APBD
untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka rekapitulasi Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
sampai dengan Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah s/d Tahun 2014 Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2013
Target Kinerja Renja Tahun 2014
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2014
Capaian Target Renja s/d Triwulan II Tahun 2014
KET
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 = (5+7) 10=(9/4) 17
Wajib
Otonomi daerah, Pem Umum, Adm keu, Perangkat daerah dan Persandian
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penyusunaan Analisa standar Belanja Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar biaya
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tersusunnya Perda tentang APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang APBD
Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD 100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran Perubahan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terlaksananya Sistem informasi keuangan daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunnya buku daftar kebutuhan barang, terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah
100% 60% 20% 10% 50% 70% 70%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Tersusunnya Pedoman dan kebijakan investasi daerah
20% 10% 50% 10% 10% Keg baru
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Daerah
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 195.438.000 APBD - 100% 234.525.600 Tersedianya Cetak Kwitansi Dinas 150 buku, Kop dan Amplop Surat Dinas 10 rim, Blanko Disposisi 25 buku, Blanko Permintaan dan Penerimaan Barang 45 buku, Buku Register Keuangan 35 buku , Karcis Retribusi 7500 buku
DPPKAD 100% 703.000.000 APBD - 100% 632.700.000 Komputer PC 12 unit, Komputer Note Book 7 unit, Printer 50 unit, AC 5 unit, Layar LCD 12 unit, Sound System 5 unit, UPS 12 unit, Genset 1 unit, Racun Api 10 unit , Queing System 6 paket
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13
DPPKAD 100% 400.950.000 APBD - 100% 360.855.000 Tersedianya Lemari Arsip 2 unit, Filling Kabinet 2 unit, Kursi Kerja Staf 50 unit, Meja Kerja Staf 50 unit, Meja Tamu 4 paket, Lemari Buku 7 unit, Kursi Tunggu 50 unit, Tempat Tidur 8 unit
DPPKAD 100% 191.748.000 APBD - 100% 230.097.600 Jasa Service 12 bulan, Suku Cadang Roda 4 ( 7 unit ), Suku cadang Roda 2 ( 40 unit ) , Ban Roda 4 ( 28 buah ), Ban Roda 2 ( 40 buah ), Asesoris Roda 4 ( 20 buah ), Kanebo Aion 7 buah
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
50 %
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Paket
- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
43 SKPD ( 86 org )
- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
43 SKPD ( 86 exp )
1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda APBD 100 buku dan Perda APBD 150 buku
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-17
1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku dan Perbup Tentang Penjabaran APBD 230 buku
1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranperda Perubahan APBD 100 buku dan Perda Perubahan APBD 150 buku
1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 APBD - 100% 165.000.000 Tersedianya Ranc.Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 300 buku
1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 160.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan Tentang Pertanggungjawaban Pelak-sanaan APBD Yang Baik ( 90 % )
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-18
1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 20.000.000 APBD - 100% 242.000.000 Terlaksananya Penyusunan Laporan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Yang Baik ( 90 % )
1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 1.200.000.000 APBD - 100% 1.045.000.000 Terlaksananya Jaringan SIPKD dikawasan IKK Sarilamak ( 1 OK ), Jaringan Listrik SIPKD ( 1 OK )
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000 APBD - 100% 550.000.000 Terlaksananya Penghapusan BMD, Pengamanan BMD ( sertifikat 60 persil ), Hibah, Penyusunan Sisdur sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000 APBD 100% 130.000.000 Tersusunnya Buku RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 90 buku
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-19
1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 300.000.000 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang manajemen Investasi Daerah 90 buku
1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 50.000.000 APBD - 100% 300.000.000 1000 WP di Validasi, PBB 235 WP, Bahan Galian C Bukan Logam 900 WP, Restoran 200 WP, Pajak 5 Hiburan, Reklame 125 WP, PPJ 1 WP, Srang Burung Walet 1 WP, Hotel 2 WP, Air Tanah 40 WP
1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 78.065.000 APBD - 100% 855.871.500 Bando 1 buah, Bill Board 13 buah, Spanduk,Banner,Baliho 1 paket, NJOP PBB ( 3 Kecamatan ), Zona Nilai Tanah ( 3 Kecamatan )
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 25.000.000 APBD - 100% 250.000.000 Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati 14 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-20
1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 21.630.000 APBD - 100% 921.630.000 Aplikasi Sismiop, Cetak Masal, Pengembangan Sismiop 1 paket, Cetak Blanko PBB
1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 350.000.000 APBD - 100% 420.000.000 Data Potensi Pajak yang bersumber dari Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak
1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 808.235.000 APBD - 100% 889.058.500 Rekapitulasi Data Potensi Pajak dan Retribusi, Dokumen Pemungutan Pajak Daerah, 1400 WP di Muktakhirkan, Peningkatan Jumlah WP PBB ( 3 Kecamatan ) Perlengkapan untuk Pendataan Pajak Daerah
1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 950.000.000 APBD 100% 1.045.000.000 Tersedianya Cetak Pamplet Pajak dan Retribusi Daerah 1000 lbr, Cetak Baner Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 76 buah, Cetak Spanduk Daerah dan Retribusi Daerah 40 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-21
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 400.000.000 APBD 100% 450.000.000 Tersusunnya Perbup Penjabaran Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Daerah ( 7 Perbup )
50 Kota 100% 240.000.000 APBD - 100% 240.000.000 Terlaksananya Penyuluhan Pendapatan Asli daerah dan Pajak Daerah ( 13 kali penyuluhan )
1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 870.000.000 APBD - 100% 975.000.000 SK Bupati 13 buah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-23
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
Blanko SP2D 285 rim, Blanko Advisles 285 rim, Kartu Kendali DAK 1000 lbr, Kartu Pengawasan 1000 lbr, Register SP2D 6 buku, Regsiter SPM 6 buku, Register Dana Perimbangan 6 buku, Kartu Pajak 1000 lbr
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
Lap Bulanan dan Semesteran Belanja Gaji PNSD 12 exp, Lap Bulanan PFK 12 exp, Lap Triwulan Dana Perimbangan 4 exp, Lap Semesteran TPG dan Tamsil 2 exp, Laporan DAK 3 exp, Laporan DAU 2 exp, Lap Bantuan Keuangan Propinsi 3 exp, Laporan DTH Pajak 12 exp, Lap RTH Pajak 12 exp, Laporan WISMP 9 exp.
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
12 kali
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
12 kali
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-24
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
DPPKAD 100% 240.000.000 APBD - 100% 264.000.000 Terlaksananya Perbup Tentang Pedoman Evaluasi Nagari, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAUN, Keputusan Bupati Tentang Alokasi DAKN sebanyak 4 Dokumen )
1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 50.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 16
1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000 1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000
1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
DPPKAD 100% 359.166.500
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 17
1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 18
1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 210.000.000
1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 145.000.000
1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 1.200.000.000 1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD