Rencana 1 Ripp Malang

R E N C A N A

1.1 Latar Belakang

Penetapan Otonomi Daerah menjadi pintu gerbang bagi setiap Pemerintah Daerah

untuk berlomba-lomba dalam mengelola, memacu dan mengembangkan potensi daerah

yang ada untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang menyeluruh,

serasi, dan selaras. Berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain dari sektor

perdagangan, industri, pariwisata dan lain-lain. Potensi-potensi tersebut dikembangkan

untuk menambah pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan potensi daerah dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga

hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara merata.

Diantara potensi daerah yang dapat dikembangkan demi berlangsungnya otonomi

daerah tersebut adalah sektor pariwisata, selain sebagai alat pengembangan potensi

daerah juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan

kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Dalam proses perencanaan suatu

kawasan wilayah, aspek manusia (dalam ini masyarakat) juga menjadi perhatian utama

Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 1

BAB IPENDAHULUAN

R E N C A N A

selain aspek keruangan wilayah itu sendiri. Manusia merupakan subyek sekaligus

menjadi obyek dari proses perencanaan sehingga pemenuhan kebutuhan manusia

adalah faktor penting dalam proses perencanaan tersebut.

Pariwisata merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam mengurangi

perasaan jenuh, lelah, dan stress yang diakibatkan oleh kegiatan/rutinitas sehari-hari.

Perkembangan pariwisata terjadi sejak adanya revolusi industri dimana jarak dan ruang

bukan merupakan penghalang bagi masyarakat untuk berpindah atau mengunjungi

daerah/tempat yang jauh. Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang

berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan

sementara dari tempat tinggal, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan

tempat tinggal yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari

nafkah tetap.

Unsur yang sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan adalah

pengembangan obyek wisata yang sesuai dengan keinginan atau preferensi dari

para wisatawan tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas obyek wisata adalah

sesuatu yang dikonsumsikan oleh wisatawan, mulai dari saat wisatawan mening-

galkan tempat tinggalnya, selama diperjalanan, di obyek hingga kembali ke

tempat tinggalnya.

Pengembangan obyek wisata yang akan dilakukan harus melihat semua

potensi yang ada dilingkungan sendiri maupun faktor Iingkungan eksternal yang ada.

Oleh karena itu perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai seberapa besar

potensi dan prospek yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata tersebut.

Pengembangan daerah wisata tersebut, di samping akan menunjang program

pariwisata daerah Kabupaten Malang, juga diharapkan dapat memberikan keuntungan

bagi pemasukan pendapatan daerah dalam sektor pariwisata atau juga dimaksudkan agar

subdivisi pariwisata ini minimal dapat membiayai diri sendiri. Dengan kemampuan

untuk membiayai diri sendiri ini, berarti unit usaha ini tidak disubsidi dari hasil unit usaha

lain.

Pada kenyataanya perkembangan kepariwisataan ini selain ditopang oleh daya

tarik obyek dan ketersediaan prasarana penunjang juga sangat dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi dunia dan nasional dan stabilitas sosial - politik. Fakta yang ada

menunjukkan bahwa ketidakstabilan sosial - ekonomi dan politik ternyata sangat

berpengaruh pada kunjungan wisata di Indonesia. Hal serupa juga berpengaruh pada

Kabupaten Pamekasan. Penurunan wisatawan yang cukup tajam akibat ketidakstabilan

sosial - ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia ini akan memerlukan waktu yang

relatif panjang untuk pemulihan kepercayaan dari luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut diatas maka, mutu obyek dan pelayanan

kepariwisataan diberbagai hal terutama yang berbentuk pelayanan yang bertujuan memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan perlu ditingkatkan. Hal ini karena belum

terpadu dan terarahnya antar sektor-sektor pembangunan balk pemerintah, swasta dan

masyarakat umum. Dengan pengembangan-pengembangan tersebut dan dikaitkan

dengan kuatnya keinginan pemerintah untuk lebih mengembangkan pariwisata

nusantara, maka usaha-usaha pengembangan obyek wisata yang sesuai kebutuhan

wisatawan nusantara perlu dilakukan.

Di samping itu selama ini dalam pengembangan kepariwisataan kurang adanya

keterpaduan pembangunan komponen obyek wisata. Kurangnya keserasian ini

diakibatkan kurang terpadu serta koordinasi baik dikalangan pemerintah

sendiri, maupun antara pemerintah dengan industri pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya usaha untuk menata

kembali potensi-potensi obyek pariwisata dan komponen penunjangnya, agar

pengembangan obyek wisata yang akan datang dapat lebih terarah dan sesuai

dengan permintaan wisatawan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Dalam Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang

(RIPPKA) ini tujuannya adalah untuk memberikan evaluasi dan arahan pengembangan

sektor pengembangan sektor pariwisata secara akurat sehingga dapat meningkatkan

kesejarhteraan Kabupaten Malang pada umumnya dan meningkatkan pendapatan Asli

Daerah serta untuk merencanakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan. Dengan


R E N C A N A

demikian, pemahaman tujuan dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Memberikan evaluasi dan arahan pengembangan sektor pariwisata secara

akurat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Malang pada

umumnya dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah;

2. Merencanakan kawasan potensial untuk dikembangkan;

3. Menetapkan kawasan wisata prioritas berdasarkan spesifikasi dan

keunikan yang dimiliki;

4. Mempopulerkan kesenian dan budaya daerah serta kekayaan dan

keindahan alam yang ada;

5. Mempertahankan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;

6. Memupuk kesadaran dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda, dengan

mengenalkan budayanya dan keindahan alam yang dimiliki; serta

7. Membuat sistem manajemen pengembangan wisata berdasarkan potensi

dan prioritas pengembangan.

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Kabupaten Malang adalah:

1. Identifikasi kawasan wisata di Kabupaten Malang meliputi; jenis wisata,

potensi serta kendala pada masing-masing kawasan wisata;

2. Identifikasi potensi wisata dalam kontribusinya terhadap peningkatan PAD

dan upaya peningkatan;

3. Pengembangan masing-masing obyek wisata menurut jenisnya didasarkan

pada potensi dan atraksi yang mungkin dikembangkan;

4. Penetapan wisata prioritas pada masing-masing kawasan berdasarkan

potensi obyek yang dimiliki dan jangkauan pasar sehingga dapat menjadi

landasan dalam peningkatan PAD dari sektor wisata berkaitan dengan otonomi

daerah;

5. Penetapan zona, jalur dan paket wisata potensial yang didasarkan pada

kawasan wisata prioritas;

6. Pengaturan zona wisata berkaitan dengan kawasan wisata prioritas;

7. Management pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata prioritas serta

dampak makro pengembangan wisata terhadap peningkatan PAD; serta

8. Manajemen pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

berkaitan dengan promosi dan peran swasta dalam investasi pengembangan wisata

di Kabupaten Malang

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang merupakan acuan di dalam penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang adalah :

1. Undang-undang No 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur junto

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Mengadakan perubahan dalam

Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

6. Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan

Republik Indonesia;

7. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

8. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

9. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;

10. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

11. Undang-undang No. 12 Tahun 1990 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

12. Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

13. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;


R E N C A N A

14. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

17. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

18. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

19. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL);

20. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di

Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

21. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan;

22. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam;

23. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan

Industri;

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Budidaya;

27. Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan

Pariwisata;

28. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;

29. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1996 tentang Kebijaksanaan

Pengembangan Pariwisata;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kota;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta

Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kota;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan

Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

36. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan

Retribusi Di Bidang Usaha Pariwisata;

37. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan wisata

Indonesia;

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

lindung di Daerah;

39. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70. PW.105. MPPT

Tahun 1989 tentang Penyelenggraan Sapta Pesona;

40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang

Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan di Jawa Timur;

41. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pengaturan

Usaha Perkemahan di Jawa Timur;

42. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1986 tentang Usaha Rumah

Makan dan Bar di Jawa Timur;

43. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada

Daerah Tingkat II;

44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 1998 tentang Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Jawa Timur;


R E N C A N A

45. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1999 tentang Usaha

Pariwisata Di Propinsi Jawa Timur; dan

46. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas

Pariwisata Propinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Perencanaan

1.4.1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Lingkup wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana

Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang adalah seluruh wilayah

administrasi Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten

Mojokerto

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Untuk lebih jelasnya lihat pada peta 1.1


R E N C A N A

Lingkup lokasi yang menjadi sasaran adalah seluruh wilayah Kabupaten Malang

yang meliputi 8 Sub Satuan Wilayah Pengembangan baru yang terdiri dari 33

kecamatan, yaitu:

1. Wilayah Pengembangan Ngantang, meliputi kecamatan :

Kasembon

Ngantang

Pujon

2. Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, meliputi kecamatan :

Dau

Karangploso

Singosari

Wagir

Pakisaji

Tajinan

Bululawang

Pakis

3. Wilayah Pengembangan Lawang, meliputi kecamatan :

Lawang

4. Wilayah Pengembangan Tumpang dan Sekitarnya, meliputi kecamatan :

Tumpang

Jabung

Poncokusumo

Wajak

5. Wilayah Pengembangan Kepanjen, meliputi kecamatan :

Kepanjen

Ngajum

Wonosari

Kromengan

Sumberpucung

Pagak

Kalipare

6. Wilayah Pengembangan Donomulyo, meliputi kecamatan :

Donomulyo

7. Wilayah Pengembangan Gondanglegi, meliputi kecamatan :

Gondanglegi

Pagelaran

Gedangan


R E N C A N A

Bantur

8. Wilayah Pengembangan Dampit dan Sekitarnya, meliputi kecamatan

Dampit

Turen

Sumbermanjing Wetan

Tirtoyudo

Ampelgading

Pembagian wilayah pengembangan, secara jelas dapat dilihat pada peta 1.2

1.4.2. Lingkup Wilayah Amatan

Lingkup wilayah amatan selain wilayah Kabupaten Malang, juga akan dikaji pola

kepariwisataan nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Malang. Pertimbangan dari

pengamatan tersebut adalah:

1. Spesifikasi/keunikan atau kekhususan obyek wisata serta sarana dan prasarana

pendukung wisata yang ada di dalam skala nasional dan internasional.

2. Pola perjalanan wisatawan terhadap obyek wisata yang ada baik mengenai linkage

system obyek wisata yang dikunjungi maupun linkage system perjalanannya (darat,

laut).

3. Program-program pengembangan pariwisata terutama pada obyek wisata unggulan

serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Dari ketiga tolok ukur tersebut dan dari pola kepariwisataan skala mikro sampai

makro akan diketahui dampak dan posisi pariwisara Kabupaten Malang.


R E N C A N A

1.4.3. Lingkup Materi Perencanaan

Materi dari Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang

adalah semua elemen-elemen dari kepariwisataan yang terdiri dari :

1. Tinjauan kebijaksanaan mengenai program - program pariwisata secara

nasional, regional sampai tingkat lokal (kabupaten).

2. Tinjauan mengenai kepariwisataan internasional, nasional dan regional.

3. Karakteristik kawasan atau obyek serta sarana dan prasarana pendukung di

kawasan atau obyek wisata beserta potensi untuk pengembangan.

4. Karaktersitik wisatawan mengenai jumlah dan jenis wisatawan,

perkembangannya selama lima tahun terakhir, pola perjalanan wisatawan, motif

perjalanan wisatawan, serta perilaku wisatawan dalam berwisata di Kabupaten

Malang.

5. Karaktersitik sarana dan prasarana pendukung wisata yang berada di

kawasan maupun diluar kawasan yaitu pada usaha sarana dan jasa wisata antara lain

meliputi akomodasi, restauran, biro perjalanan, jasa pariwisata dan lain sebagainya.

6. Karakteristik infrastruktur pada sarana dan prasarana transportasi (darat dan

udara) terutama mengenai akses pencapaian ke kawasan atau obyek.

Kelembagaan atau institusi baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat yang

terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pemasaran pariwisata di Kabupaten

Malang.

1.5. Perencanaan Pariwisata

1.5.1. Pendekatan Rencana

Konsep pendekatan perencanaan wilayah perencanaan menganut pada pariwisata

berlanjut dan berwawasan lingkungan, dimana manifestasi strategi implementasinya bisa

ke dalam berbagai tingkatan, nasional, regional atau pada level kawasan. Konsep

pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Malang selain terkandung pengertian-pengertian suatu perencanaan pariwisata

dan perencanaan wilayah kabupaten yang bersifat komprehensif, strategis dan dinamis,


R E N C A N A

juga terkandung perencanaan yang sifatnya lebih khusus, fungsional dan operasional,

walaupun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perincian yang lebih tegas

a. Pendekatan Keterpaduan Perencanaan dari Bawah dan dari

Atas (Top Down and Bottom Up Planning)

Pendekatan perencanaan ini merangkum 2 arah pendekatan: yang pertama

perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) sebagai penurunan kebijakan

pembangunan pada tingkat nasional yang bersumber pada garis Besar Haluan

Negara, maupun pada tingkat regional. Arah pendekatan kedua adalah pendekatan

perencanaan pembangunan dari bawah, yang mengakomodasikan aspirasi dari

bawah, termasuk mengembangkan potensi keseluruhan sumber daya lokal yang

tersedia, setelah dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (bottom up

planning).

b. Pendekatan Intersektoral Holistik

Perencanaan pembangunan pariwisata akan selalu terkait dengan sektor-sektor lain

serta wilayah dengan skala lebih luas lagi, secara regional atau nasional pendekatan

intersektoral dan holistik atau disebut juga metode perencanaan secara

komprehensif.

Pada metode pendekatan ini, awal dari perencanaan dimulai dengan tahapan

diagnosis secara umum diwilayah perencanaan maupun wilayah amatan ekstensif

(regional, nasional, internasional). Pada tahapan diangnosis ini, sisi permintaan

(pangsa dan kecenderungan pasar internasional) baik secara mikro maupun makro

(internasional) dianalisis untuk disusun pemetaannya termasuk kategori segmen

pasar dan besaran pergerakan pada waktu yang akan datang. Pada sisi penawaran,

segenap sumber daya pariwisata kedua wilayah perencanaan dianalisis mengenai

aspek - aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada (SWOT

analysis/ strength, weakness, oportunity, dan threat). Pada tahap pertama diagnosis

ini akan dapat dirumuskan konteks dan kerangka makro pengembangan

kepraiwisataan wilayah perencanaan .

Tahap selanjutnya adalah analisis dan diagnosis pada setiap rencana sektoral terkait

yang ada. Tahapan ini sangat menentukan mengenai daya dukung dan daya saing

sektor lain pada pengembangan pariwisata diwilayah perencanaan. Sehingga pada

tahap berikutnya, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana pengembangan

pariwisata dengan sektor-sektor yang lain dapat dilakukan.

c. Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan

Wawasan baru pembangunan nasional menyiratkan, bahwa pengembangan

kepariwisataan nasional nantinya harus bertumpu pada kekuatan sendiri dan bermuara

pada terciptnya kemandirian bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan untuk

menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar, menkonsolidasi semua hasil

pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta mengembangkan pertumbuhan dan

perkembangan secara berlanjut dimasa mendatang.

Dalam konteks wawasan baru pengembangan seperti diatas, pengembangan sektor

pariwisata dituntut untuk mengarah pada terwujudnya tahapan pengembangan

pariwisata berkelanjutan (sustainability of tourism development), yang mensyaratkan

ketaatan pada :

Prinsip pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian

dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang).

Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

Prinsip pengeloaan aset/sumber daya yang tidak merusak namun

berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya, ekonomi.

Adanya keselarasan senergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan

hidup dan masyarakat lokal. Antisipasi dan monitoring terhadap proses

perubahan yang terjadi kegiatan pengembagan pariwisata.

Pengembangan pariwisata harus mampu mengembangan apresiasi yang lebih peka

dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup.

d. Pendekatan Masyarakat (Community Approach)

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekedar kegiatan dengan

obyek utama industri pelayanan yang melibatkan management produk dan pasar, tetapi


R E N C A N A

lebih dari itu merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai tamu dan

masyarakat sebagai tuan rumah. Kegiatan pengembangan yang terkait dengan

karakteristik masyarakat lokal namun hanya menggunakan pendekatan sepihak dari

sisi pasar merupakan konsep yang tidak proporsional. Suatu kegiatan

pengembangan terhadap suatu lokasi kominitas tertentu, dimana karakter

masyarakat lokal secara fisik dan sosial budaya merupakan sumber daya utama,

maka pendekatan pengembangan perlu memandang masyarakat lokal sebagai

sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek, dan bukan

sekedar obyek.

Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan

masyarakat dan wilayah dan yang selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai

berikut :

Mamajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas

budaya dan tradisi lokal.

Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus

mendistribusikan merata pada penduduk lokal.

Berorientasi pada pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan

menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada

teknologi kooperatif.

Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi

budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

e. Pendekatan lingkungan

Pengembangan obyek wisata ini tidak semata-mata dikembangkan untuk mencari

keuntungan semaksimal mungkin, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek

Iingkungan. Pendekatan ini dilakukan karena sebagian besar lokasi wisata yang

ada di Kabupaten Malang berada di kawasan lindung, yang harus dilindungi.

Kesalahan penanganan pada obyek - obyek wisata tersebut akan mengakibatkan

kerusakan lingkungan yang sangat berarti. Untuk itu pengembangan obyek wisata ini

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang

didalamnya telah diatur pengembangan pada seluruh kawasan di Kabupaten Malang,

termasuk diantaranya adalah lokasi-lokasi dimana obyek wisata tersebut berada.

Diharapkan dengan pendekatan perencanaan yang dilakukan di atas, dapat mengembangkan

obyek wisata secara optimal, dimana dapat diraih keuntungan yang maksimal, dengan

seminimal mungkin kerusakan pada lingkungan.

1.5.2. Kajian Kepariwisataan

Dalam kajian kepariwisataan ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai variabel-

variabel dari kepariwisataan yang meliputi:

1. Pariwisata

Berdasarkan pendapat para ahli pariwisata adalah:

Suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat

lain di luar tempat tinggalnya, dan biasanya kepergian ini untuk mendapatkan

kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

Fenomena banyak bidang yang meliputi perpindahan ke dan di tempat tujuan di

luar tempat tinggal sehari - hari.

Keseluruhan kegiatan, proses dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan

perjalanan dan persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta

tidak dengan maksud mencari nafkah.

Segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Jadi yang dimaksud dengan pariwisata berdasarkan para pendapat ahli pariwisata

di atas, adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan seseorang di

luar tempat tinggalnya dengan maksud dan tujuan tertentu, maka kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan bagian daripada pariwisata (seperti obyek wisata, sarana

transportasi, sarana dan prasarana pendukung: akomodasi, hiburan, biro

perjalanan, dan lain-lain).

2. Wisatawan


R E N C A N A

Hal-hal yang berkaitan dengan wisatawan berdasarkan pendapat ahli pariwisata

adalah:

Definisi wisatawan:

Menurut Orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa

menetap di tempat yang didatangi, atau hanya untuk sementara waktu tinggal

di tempat yang didatangi.

Berdasarkan Liga Bangsa - Bangsa adalah:

- Orang yang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang

(Pleasure), karena alasan keluarga, kesehatan, dan sebagainya.

- Orang yang mengadakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-

pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, atletik, dan lain sebagainya).

- Orang yang mengadakan perjalanan bisnis.

- Orang yang datang dalam rangka pelayaran pesiar, juga kalau ia tinggal

kurang dari 24 jam.

Berdasarkan Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1996, adalah setiap orang

yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain

dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu.

Untuk perjalanan wisatawan diklasifikasikan sebagai berikut:

Dari segi jumlahnya, dibedakan atas:

Individual Tour (wisatawan perorangan)

Family Group Tour (wisata keluarga)

Group Tour (wisata rombongan)

Dari segi kepengaturannya, dibedakan:

Pre-arranged Tour (wisata berencana)

Package Tour (wisata paket atau paket wisata)

Coach Tour (wisata terpimpin)

Special Arranged Tour (wisata khusus)

Optional Tour (wisata tambahan/manasuka)

Dari Segi maksud dan tujuannnya, dibedakan:

Holiday Tour (wisata liburan)

Familiarization Tour (wisata pengenalan)

Educational Tour (wisata pendidikan)

Scientific Tour (wisata pengetahuan)

Pileimage Tour (wisata keagamaan)

Special Programe Tour (wisata program khusus)

Hunting Tour (wisata perburuan)

Dari segi penyelenggaraanya, dibedakan:

Ekskursi (wisata pendidikan)

Safari Tour (Wisata dari satu tempat ketempat lain)

Cruize Tour (wisata petualangan)

Youth Tour (wisata remaja)

Marine Tour (wisata bahari)

Dari uraian di atas, bahwasanya motivasi yang mendorong wisatawan untuk

pengadakan perjalanan wisata adalah sebagai berikut:

- Dorongan kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi

- Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian

- Dorongan kebutuhan keagamaan

- Dorongan kebutuhan kesehatan

- Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian

- Dorongan kepentingan hubungan keluarga

- Dorongan kepentingan politik

Berdasarkan motif wisatawan atau tipe wisatanya yang sering disebut-sebut

dibedakan:

Motif bersenang-senang atau tamasya

Motif rekreasi

Motif kebudayaan

Motif olah raga

Motif bisnis

Motif kovensi

Motif spritual


R E N C A N A

Motif interpersonal

Motif kesehatan

Motivasi wisatawan untuk berwisata dibedahkan atas:

Motivasi Fisik

Menyegarkan kembali badan dan jiwa

Istirahat karena kesehatan

Olah raga

Rekreasi: bersenang-senang, berbelanja, dan lain sebagainya

Motivasi Kebudayaan

Ingin mengetahui budaya, seni, musik, arsitektur, sejarah negara lain

Peristiwa penting (olah raga, pekan perdagangan, peristiwa lain bertaraf

nasional/internasional)

Motivasi Individu

Mengunjungi keluarga, teman atau mencari teman baru

Perjalanan bersenang - senang

Kunjungan spritual

Mencari pengalaman baru pada lingkungan baru (fisik dan sosial)

Motivasi Prestasi dan Status

Penyaluran hoby

Melanjutkan belajar

Komperensi, seminar

Pertemuan untuk menjalin hubungan personal

Menghadiri konferensi dan seminar

Kebutuhan wisatawan dalam sarana dan prasarana wisata yaitu:

Kebutuhan akan transportasi dari dan ke negara yang dikunjungi, baik yang

berupa angkutan darat, udara, maupun laut. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut diperlukan fasilitas/sarana jasa angkutan nasional/internasional.

Kebutuhan akan penginapan dari berbagai jenis dengan tarif dan pelayanan

yang sesuai dengan budgetnya. Fasilitas yang diperlukan adalah jasa

akomodasi yang variable, antara lain hotel, losmen dan jenis penginapan

lainnya.

Kebutuhan akan makanan/minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediahkan pelayanan makan -

minum, baik berupa makanan spesifik daerah setempat (local food) maupun

makanan ala negara wisatawan. Sarana yang harus tersedia antara lain bar dan

restaurant, rumah makan, dan lain - lain.

Kebutuhan untuk melihat dan menikmati obyek wisata, atraksi wisata serta tour

ke tempat-tempat yang menarik. Kunjungan wisatawan disuatu daerah terutama

adalah karena adanya atraksi vwisata yang menarik, di samping karena

dorongan rasa ingin tahu (curiousity). Fasilitas yang diperlukan adalah jasa

angkutan dan pelayanan perjalanan seperti biro perjalanan, guide dan angkutan

wisata.

Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Fasilitas

yang mereka perlukan adalah tempat-tempat hiburan, amuaementpark,

etertainment, tempat golf, kolam renang dan lain-lain.

Kebutuhan akan barang-barang cindera mata yang spesifik dan khas buatan

masyarakat setempat, yang dapat dijadikan kenang - kenangan perjalanan atau

untuk oleh-oleh. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan toko-toko cindera

mata (Souvenir Shop) sebagai penyalur produk kreasi seni para pengrajin

setempat.

Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/keperluan pribadi yang

didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang harganya relatif lebih

murah dibanding apabila dibeli di negara tempat tinggal wisatawan. Fasilitas

yang diperlukan adalah tersediahnya toko-toko serba ada atau toko biasa

dengan harga yang bersaing.

3. Obyek Wisata

Sesuatu yang berkaitan dengan obyek wisata ini berdasarkan pendapat para ahli

adalah:

a. Definisi Obyek Wisata:


R E N C A N A

Perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya

tarik untuk dikunjugi wisatawan

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1979 tentang bentuk wisata adalah

sebagai perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya

tarik kunjungan wisatawan

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran

wisatawan ke suatu daerah tujuan tujuan wisata

b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokan dalam:

Obyek dan daya tarik wisata alam

Obyek dan daya tarik wisata budaya

Obyek dan daya tarik wisata minat khusus

Sedangkan jenis obyek wisata dari alam dan budaya ini antara lain berupa:

a. Daya Tarik Wisata Alam

Obyek wisata alam di dalam kawasan konservasi

Taman Nasional

Kawasan pelestarian alam yang terdiri atas zona inti dan zona-zona lain

yang dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi dan pendidikan.

Zona inti adalah zona dikhususkan bagi perlindungan dan pengawetan

sumber alam dan penelitian untuk sarana pengelolaan Taman Nasional

itu sendiri maupun untuk kegiatan rekreasi yang optimal disebut zona

pemanfaatan intensif.

Taman Wisata

Hutan wisata yang memiliki keindahan baik tumbuhan maupun

satwanya, atau keindahan alam itu sendiri mempuyai corak khas untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Taman Buru

Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan

diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

Taman Laut

Laut atau lautan yang mempuyai ciri khas berupa keindahan dan atau

keunikan yang diperuntukan secara khusus sebagai kawasan konservasi

laut untuk dibina dan dipelihara guna perlindungan plasma nutfah,

rekreasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.

Taman Hutan Raya

Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk koleksi

tumbuhan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli untuk

tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan

rekreasi.

Cagar Alam

Kawasan suaka alam yang mempuyai ciri berupa tumbuhan, satwa dan

ekosistem yang khas dengan perkembangannya diserahkan kepada alam.

Suaka Margasatwa

Kawasan suaka alam yang mempuyai ciri khas berupa keragaman dan

atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan

untuk pembinaan terhadap habitatnya.

Obyek wisata alam di luar kawasan konservasi

Wisata Perairan atau Wisata Bahari

Berupa kegiatan berenang, snorkling, menyelam, berlayar, berselancar,

memancing, berjemur, rekreasi pantai, photografi bawah air, dan lain

sebagainya.

Wisata Daratan

Berupa kegiatan lintas alam, mendaki gunung, penelusuran gua, berburu,

berkemah, photografi, jalan santai, penelitian, terbang layang, dan lain-lain.

b. Daya Tarik Wisata dari Kebudayaan

Semua act dan artifact (tingkah laku dan hasil karya) sesuatu masyarakat, dan

tidak hanya kebudayaan yang masih hidup, akan tetapi juga kebudayaan yang


R E N C A N A

berupa peningggalan-peninggalan atau tempat-tempat bersejarah. Klasifikasi

kebudayaan ini dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Kebudayaan Warisan (tourist heritage)

Semua berwujud artifact yaitu:

Ada yang terdapat diluar museum

Ada yang terdapat didalam situs arkeologi yang meliputi peninggalan-

peninggalan dari zaman prasejarah, pengaruh India, pengaruh islam,

pengaruh barat, dan lain sebagainya.

2. Kebudayaan Hidup

Kebudayaan tradisional yang dibedakan:

Sebagian berupa artifact dan terdapat di museum

Sebagian berupa act dan berupa:

a. Adat kebiasaan

b. Kesenian dan kerajinan tradisional

Kebudayaan kontemporer:

Sebagian berupa artifact dan terdapat di museum modern serta di

tengah- tengah masyarakat

Sebagian berupa act dan berupa: tata cara kehidupan modern

dan kesenian dan kerajinan kontemporer

c. Syarat - syarat atraksi wisata (daya tarik wisata):

Kegiatan (act) dan obyek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri

harus dalam keadaan baik.

Karena atraksi wisata harus disajikan dan dihadapan wisatawan, maka

cara penyajiannya (presentasinya) harus tepat.

Atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spatial, suatu

perjalanan. Oleh karena itu, juga harus memenuhi determinan mobilitas

spasial, yaitu akomodasi, transportasi, promosi serta pemasaran.

Keadaan di tempat atraksi harus dapat menahan wisatawan cukup

lama.

Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi wisata harus

diusahakan supaya bertahan selama mungkin.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Menurut Gamal Suwantoro, unsur pokok menunjang pengembangan pariwisata

selain pada obyek wisatanya adalah:

a. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, seperti jalan,

listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan

objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata,

prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan

kondisi objek wisata yang bersangkutan.

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi

akan meningkatkan aksesbilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan

dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Disamping berbagai

kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga

perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik, rumah sakit, pom

bensin, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi

yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di

berbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata

sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata daerah. Koordinasi ditingkat

perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan

merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena

pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti

untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitasi

manusia antara daerah, dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan

kesempatan berusaha dan bekerja masyarakat.

b. Sarana Wisata


R E N C A N A

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan

wisatanya. Pembangunan sarana wisata tertentu harus disesuaikan dengan

kebutuhan wisatawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih dari itu

selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai

sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata yaitu hotel, biro

perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana

pendukung lainnya. Tak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama

atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan

kebutuhan wisatawan.

Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang

harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan

yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh

pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana

wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku,

baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata

tinggal memilih atau menentukan jenis kualitas yang akan disediakannya. Untuk

sarana wisata dapat dibagi dalam tiga unsur pokok yaitu:

1. Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstricture):

Biro perjalanan umum dan agen perjalanan

Transportasi wisata baik darat, laut, maupun udara

Restorant (catering trades)

2. Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing tourism superstructure):

Fasilitas rekreasi dan olah raga, seperti gold court, tennis court,

pemandian, kuda tunggangan, photography, dan lain - lain

Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara,

telekomunikasi, air bersih, pelabuhan dan lain – lain

3. Sarana penunjang kepariwisataan (supporting tourism superstructure):

Nightclub dan steambath; merupakan sarana penunjang wisata berupa

tempat hiburan pada malam hari

Casino dan entertainment; merupakan sarana penunjang wisata berupa

areal hiburan

Souvenir shop, mailing service; merupakan sarana penunjang wisata

berupa toko cinderamata.

c. Tata Laksana/Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana

wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas

permukaan tanah dan di bawah tanah seperti:

Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang

membantu sarana perhotelan/restoran

Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian

vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai

Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan

memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata

Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapat

informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat

Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di

berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, dan di

objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik

suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Disini perlu ada kerja sama yang

mantap antara petugas keamanan, baik swasta maupun pemerintah, karena

dengan banyaknya orang di daerah tujuan wisata dan mobilitas manusia yang

begitu cepat membutuhkan sistem keamanan yang ketat dengan para petugas

yang selalu siap setiap saat. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan

baik di daerah tertentu tujuan wisata akan membantu meningkatkan sarana wisata,

sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

d. Masyarakat dan Lingkungan

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata

akan mengundang kehadiran wisatawan.


R E N C A N A

a. Masyarakat

Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran

wisatawan tersebut sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan

oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu

mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para

wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah

menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah

satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan

terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena

mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang

membelanjakan uangnnya. Para wisatawanpun akan untung karena

mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai

kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Lingkungan

Selain masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar objek

wisatapun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan tercemar.

Lalu-lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat

mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora disekitar objek

wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan

melalui penegakan berbagai aturan dan prsayaratan dalam pengelolaan

suatu objek wisata.

c. Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata

merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan

hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya inipun

kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus

ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang

mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang

memahami, menghayati, dan mengamalkan Sapta Pesona Wisata di daerah

tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong

pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Promosi dan Publikasi

Promosi

Promosi dibedakan dua macam, yaitu:

1. Promosi langsung, yaitu dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan

dengan pemasaran: produsen komponen pariwisata, biro perjalanan umum

dan cabang-cabangnya, agen perjalanan, melalui:

- Peragaan (display), misalnya rumah adat, pakaian tradisional, gambar-

gambar

- Barang cetakan (prospectus, leaflet, folder, booklet atau brochure) yang

disebarkan ke pasar. Berbagai informasi dan imbauan dapat dicamtumkan

di dalamnya

- Pameran khusus, berupa benda - benda kebudayaan, pertunjukan

kesenian dan sebagainya, yang dapat ditingkatkan menjadi Pekan atau

bulan pariwisata, yang dapat diadakan di daerah pasar maupun didaerah

tujuan wisata

- Pemberian rabat selama jangka waktu tertentu, biasanya diberikan selama

waktu promosi

- Pemberian hadiah, khusus selama promosi kepada konsumen/wisatawan,

misalnya tas perjalanan, karcis bebas untuk atraksi di daerah pariwisata

2. Promosi tidak langsung, yaitu pertama ditujukan kepada penyalur produk

pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen

perjalanan, organisasi-organisasi perjalanan dan sebagainya. Promosi ini

dapat berupa:

- Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan

- Publikasi dalam majalah-majalah profesi yang beredar didaerah

perusahaan penyalur

- Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur

- Menyelenggarakan temu-karya (workshop)


R E N C A N A

- Mengundang wakil-wakil perusahaan penyalur untuk mengunjungi

daerah tujuan wisata

Publikasi

Publikasi ini berbeda dengan promosi, yaitu lebih menyesuaikan produk

dengan permintaan pasar, maka publikasi sering berusaha menciptakan

permintaan atau mempengaruhi permintaan dengan cara menonjolkan

kesesuaian produk wisata dengan permintaan.

Di dalam publikasi dapat dilihat adanya tiga tahapan pokok, yaitu:

- Penyebaran informasi

- Penanaman kepercayaan dan keyakinan,

- Penjualan

Adapun bentuk publikasi ini adalah:

a. Publikasi langsung, dalam bentuk:

Leaflet dan folder yaitu publikasi berisi pesan-pesan (message) yang

mengelitik konsumen potensial agar timbul keinginannya membeli

produk tertentu

Brosur perjalanan wisata yaitu memberikan data dan uraian yang

menarik tentang perjalanan wisata yang ditawarkan, lengkap dengan

rutenya, atraksinya, hotelnya, kendaraan yang digunakan, harganya,

dan sebagainya

Lain-lain yang dapat berupa pameran, pekan pariwisata, laporan

perjalanan, dan sebagainya

b. Publikasi dalam media masa, yaitu dengan memanfaatkan media masa

publikasi sekaligus dapat menyampaikan pesannya kepada sebagian besar

dari pasar. Media masa ini ada yang berupa media cetak, yang berupa

harian dan majalah (mingguan, bulanan, berkala). Poster dapat digolongkan

dalam media cetak, sedang radio adalah media suara (audio), sedang

bioskop dan televisi adalah media gambar bersuara (audio visual)

c. Publikasi Intern, yaitu publikasi yang didapatkan dari orang-orang yang pernah

berpariwisata ke daerah tertentu, dan menyampaikan pengalamannya pada

keluaraga, teman dan lainya

1.6 Sistematika Penyusunan Rencana

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang ini disusun dalam

sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tujuan dan

sasaran, ruang lingkup perencanaan, tinjauan perencanaan pariwisata yang terdiri

dari kajian teoritis kepariwisataan, pendekatan perencanaan pariwisata, dan analisa

yang dilakukan pada penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Malang

Bab II Strategi dan Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Regional

Bab ini akan membahas mengenai Kebijaksanaan Pariwisata Regional, mulai

dari Nasional, Propinsi sampai dengan Kabupaten. Hal ini merupakan

pertimbangan dasar bagi penyusunan rencana induk pariwisata ini.

Bab III Potensi dan Masalah Pariwisata di Kabupaten Malang

Pada bab ini akan dibahas mengenai potensi dan masalah pariwisata di

Kabupaten Malang, yang berisi uraian tentang kondisi fisik dasar, fasilitas dan utilitas

yang telah ada, jarak dari ibukota kabupaten, sistem transportasi, budaya

setempat, serta perkembangan wisatawan yang mengunjungi obyek. Hal ini

menjadi dasar untuk menilai potensi setiap obyek dan juga bahan untuk

pengembangan obyek-obyek wisata di Kabupaten Malang.

Bab IV Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang


R E N C A N A

Pada bagian ini pertama-tama akan dibahas mengenai Strategi Pengembangan

Obyek Wisata; kemudian Ketentuan Umum Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata; Rencana Pengembangan Obyek (yaitu merupakan rencana atraksi

apa saja yang mungkin dikembangkan di setiap lokasi wisata); Rencana Prioritas

Pengembangan Obyek (merupakan rencana yang menentukan obyek mana yang

harus diprioritaskan berdasarkan jangkauan-pasar dan obyek yang mungkin

dikembangkan); Rencana Zona, Jalur dan Paket Pariwisata Potensial

(merupakan rencana zona-zona wisala, jalur-jalur wisata dan paket wisata yang

mungkin dikembangkan di Kabupaten Malang); Ketentuan Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang (digunakan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan

perlu direncanakan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk

setiap zona wisata); dan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Manusia.

Bab V Rencana Pengaturan Kawasan Wisata Prioritas

Merupakan rencana terhadap pengaturan setiap zona wisata prioritas, yang lebih

merupakan rencana spasial untuk memudahkan pengembangan Iebih lanjut pada

setiap zona.

Bab VI Perkiraan Dampak Makro Pengembangan Kegiatan Pariwisata

Merupakan perkiraan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Malang, meliputi Dampak Fisik;

Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi.

Bab VII Aspek Pengelolaan dan Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata

Berisi kemungkinan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan pariwisata,

terutama oleh instansi terkait ataupun para investor. Materi pada bab ini

meliputi Prioritas Pelaksanaan Pembangunan; Indikasi Program dan Proyek

serta Pendanaan; Aspek Kelembagaan Pembangunan; Aspek Hukum

dalam Perencanaan; Aspek Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan;

dan Kerjasama dengan Pihak Swasta.

Bab VIII Penutup


Rencana 1 Ripp Malang

Documents