BAB II PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PASAR MODAL INDONESIA A. Latar Belakang Penerbitan KIK-EBA 1. Landasan Hukum KIK-EBA EBA ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah (Mortgage Backed Securities). Kemudian model sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang melakukan sekuritisasi aset berupa telephone receivables, yaitu tagihan atas penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen EBA sangat populer dengan nama Asset Backed Securities (ABS). 32 a. Dalam Knowledge Bank dari Lyons Financial Solutions Holdings Ltd khususnya yang berkaitan dengan penelitiannya yang berjudul Securitization Explained Beberapa definisi efek beragun aset adalah sebagai berikut : “Asset-backed securities are securities that are primarily serviced by cash flows of a securitized assets that attracts interest on the basis of either being fixed or variable for maturities that can be fixed, revolving, either 32 M. Sadli Siregar., “Stimulus pajak untuk EBA”, Bisnis Indonesia, Rabu, 27 April 2005, diakses melalui http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Atax- article&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151 , pada tanggal 14 Desember 2009. Universitas Sumatera Utara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)
DALAM PASAR MODAL INDONESIA
A. Latar Belakang Penerbitan KIK-EBA
1. Landasan Hukum KIK-EBA
EBA ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai upaya
pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan
kredit kepemilikan rumah (Mortgage Backed Securities). Kemudian model
sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga
telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang
melakukan sekuritisasi aset berupa telephone receivables, yaitu tagihan atas
penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen
EBA sangat populer dengan nama Asset Backed Securities (ABS).32
a. Dalam Knowledge Bank dari Lyons Financial Solutions Holdings Ltd
khususnya yang berkaitan dengan penelitiannya yang berjudul
Securitization Explained
Beberapa definisi efek beragun aset adalah sebagai berikut :
“Asset-backed securities are securities that are primarily serviced by cash
flows of a securitized assets that attracts interest on the basis of either
being fixed or variable for maturities that can be fixed, revolving, either
32 M. Sadli Siregar., “Stimulus pajak untuk EBA”, Bisnis Indonesia, Rabu, 27 April 2005,
diakses melalui http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Atax-article&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151, pada tanggal 14 Desember 2009.
pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan
rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana
Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) / Arus Kas (Cash Flow), serta aset
keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan
tersebut.35
33
Karena berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam proses
http://www.absresearch.com/, dikutip dari Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 8
34 Seminar Workshop, The Future & Opportunities of Asset Backed Securities in Indonesia, Jakarta 1 & 2 Oktober 2003, dikutip dari Ibid.
35 Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003.
dibuat secara tertulis.40 Hal ini dapat dilihat dari peraturan No. IX.K.1 sebagai
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997 butir (a) yang berbunyi: 41
Apabila melihat lebih lanjut dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 2:
“Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”
Dikatakan bahwa Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian, jelas menegaskan bahwa pembentuk
undang-undang yang dalam hal ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh
Bapepam, menentukan bahwa kontrak investasi ini adalah hanya antara Manajer
Investasi dan Bank Kustodian, artinya secara tertulis hanya dua pihak, namun
mengikat pemegang unit penyertaan yang dalam hal ini adalah investor.
42
“Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset dapat diperoleh dari Kreditur Awal melalui pembelian atau
tukar menukar
Jelas bahwa kontrak pertama antara kreditur awal dengan manajer
investasi ataupun issuer dapat didasari kontrak ataupun perjanjian jual beli yang
diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan ataupun perjanjian tukar menukar yang
diatur dalam ketentuan 1541 KUH Perdata. Segala peraturan tentang perjanjian
dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.”
40 Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 25. 41 Peraturan No. IX.K.1 sebagai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997
butir (a) 42 Pasal 2, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
Universitas Sumatera Utara
jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar sebagaimana ketentuan
Pasal 1546 KUH Perdata.43
Berkaitan dengan Investor ataupun pemegang unit Penyertaan KIK-EBA
apabila kita lihat dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 6:
44
“Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa
yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan
Efek Beragun Aset, sebelum membeli
Ataupun kalau dilihat dalam pernyataan Jes Lederman dalam bukunya The
Hand book of Asset-Backed Securities dikatakan dengan tegas Securitization is the
open market selling of financial instrument backed by asset cash flow or asset
value. Jelaslah investor adalah merupakan pembeli dari Efek Beragun Aset
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan jual beli KUH Perdata.
Efek Beragun Aset.”
45
43 Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 26. 44 Pasal 6, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). 45 Yunus Edward Manik, Loc.Cit.
Konstruksi hukum ini tentunya berbeda jika dikaitkan dengan latar
belakang terjadinya perikatan antara debitur awal dan kreditur awal. Perjanjian
yang mendasari terjadinya perikatan antara mereka tentunya dilandasi atas suatu
kewajiban atau yang kita kenal dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata.
Universitas Sumatera Utara
Dari aspek perikatannya KIK-EBA ini ternyata telah mendasari atas tiga
jenis perikatan yaitu perikatan jual beli, tukar menukar dan perikatan pinjam
meminjam.46
Agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai transaski sekuritisasi
harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, struktur transaksi diciptakan
sedemikian untuk meminimalkan dampak yang mungkin dihadapi investor bila
seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi mengalami masalah keuangan,
khususnya bila kreditor asal mengalami kebangkrutan. Kedua, dalam transaksi
penjualan aset keuangan dari kreditor asal kepada penerbit EBA harus memenuhi
kriteria penjualan putus. Ketiga, Aset keuangan yang dijual putus oleh kreditor
asal harus melalui proses penyempurnaan klaim atas tagihan beserta seluruh
jaminan melekat. Ini dimaksudkan sebagai salah satu perlindungan bagi investor.
Ketika terjadi gagal bayar, kewajiban kepada investor masih dapat dipenuhi
berdasarkan hasil eksekusi atas jaminan yang melekat pada aset.
47
3. Persyaratan True Sale dalam KIK-EBA
Banyak Negara maju maupun Negara berkembang sumber pendanaannya
menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit. Sekuritisasi sebagai salah satu
teknik keuangan yang menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit karena
sekuritisasi merupakan suatu proses transformasi aset keuangan
investor menjadi pemilik atas aset keuangan tersebut sehingga menjadi secured
investor. Selain itu, dengan terjadinya penjualan aset secara true sale maka
terdapat pemisahan antara aset originator dengan resiko kredit originator. Oleh
karena itu, sangat penting kiranya mengetahui kriteria apa saja yang harus
dipenuhi agar terjadi pengalihan aset secara true sale dalam sekur itisasi aset.51
Dalam hal aset yang membentuk portofolio kontrak investasi KIK EBA
diperoleh dari kreditur awal dengan true sale dengan efek beragun aset yang
penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditur
awal tersebut, maka kreditur awal hanya dapat melakukan true sale dimaksud
paling banyak 10 persen dari nilai aset keuangan yang dialihkan itu.
Secara lebih rinci, materi muatan baru dalam penyempurnaan peraturan
Nomor IX.K.1 tentang Asset Backed Securities yang bermaksud mempertegas
sifat true sale pada pengalihan aset kuangan dari kreditur awal ke KIK EBA
adalah penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa aset yang membentuk
portofolio KIK EBA diperoleh dari kreditur awal melalui true sale secara hukum
dengan KIK EBA.
52
Mengenai kriteria tentang true sale hanya diatur dalam Pasal 5 PBI No. 7
/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi
Bank Umum, yaitu:
53
1) Kondisi jual putus terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
51 http://www.tedyslaw.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 diakses pada tanggal 6 Februari 2010. 52 http://bisnis.vivanews.com/news/read/11790-bapepam_lk_sempurnakan_aturan_kik_eba, diakses pada tanggal 15 Januari 2010. 53 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.
a) seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset
keuangan telah dialihkan kepada Penerbit;
b) risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah
beralih kepada Penerbit; dan
c) Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun
tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.
2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang
independen.
Mengenai kondisi tersebut diatas, Bank Indonesia tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan
terpenuhi atau tidaknya kondisi-kondisi tersebut diatas. Selain itu, bagaimana
pengertian kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a tersebut apabila
originator pailit ?, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37
tahun 2004 tentang Kepailitan54
54 Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 1 angka 6 UUKepailitan “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata
uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”
Pasal 21 UU Kepailitan: “akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”
maka seluruh kewajiban originator termasuk juga
kewajiban yang timbul dikemudian hari akan masuk boedel pailit. Sedangkan,
dalam ketentuan PBI tersebut tidak ada pernyataan bahwa dalam rangka transaksi
Universitas Sumatera Utara
sekuritisasi aset maka ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan tersebut
dikecualikan sehingga akan ada kemungkinan aset yang telah dijual tersebut akan
masuk dalam boedel pailit dalam hal si originator pailit. Oleh karena itu, perlu
adanya kejelasan mengenai kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a
tersebut diatas apakah terhadap transaksi penjualan piutang dalam rangka
sekuritisasi, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menjadi tidak berlaku
atas transaksi tersebut.
Oleh karena itu, dapat dicontoh seperti yang dilakukan di negara lain,
yaitu: 55
1) Maksud dari para pihak dalam transaksi sekuritisasi aset dengan
melihat berdasarkan economic substance yang tercermin dalam tujuan
dari adanya transaksi tersebut.
a. untuk menentukan bahwa seluruh manfaat dan risiko dari aset keuangan
telah dialihkan kepada penerbit, Indonesia dapat mencontoh penilaian
yang dilakukan di Amerika dan Malaysia menilai hal-hal seperti dibawah
ini:
2) semua risiko dan keuntungan dari kepemilikan asset tersebut telah
dialihkan atau tidak. Karena menurut Pasal 1460 KUH Perdata adalah
terhadap barang yang telah ditentukan dari awalnya oleh pembeli maka
atas segala risiko ditanggung oleh si pembeli kecuali si penjual salah
memberikan barang yang telah ditentukan maka si pembeli dapat
55 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.
meminta ganti atas barang yang salah tersebut sesuai dengan yang
telah ditentukan;56
3) Pemisahan aset keuangan dari originator dan kreditornya dalam hal
originator pailit;
4) Kewenangan SPV untuk tidak meminta kembali (recourse) kepada
originator untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
dari aset keuangan tersebut serta kewenangan untuk melakukan
identifikasi aset.
b. untuk menilai bahwa kreditur asal/originator tidak memiliki pengendalian
baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang telah
dialihkan tersebut, dapat dilakukan penilaian atas hal-hal sebagaimana
dilakukan di Jerman, Malaysia dan Thailand yaitu:
1) originator tidak mengatur aset keuangan tersebut;
2) originator tidak mengawasi pengalihan aset tersebut;
3) originator tidak disyaratkan untuk meningkatkan posisi kredit dan juga
tidak disyaratkan untuk mengubah secara sistematik underlying aset
dalam rangka memperbaiki kualitas kredit;
56 Pasal 1460 s/d 1462 KUH Perdata.
Ps 1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Ps 1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur. Ps 1462. Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.
Universitas Sumatera Utara
c. originator tidak lagi sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut
dan originator tidak boleh dalam posisi sebagai pengendali SPV dalam
transaksi sekuritisasi aset;
d. analisa terhadap mekanisme harga – apakah harganya merupakan harga
yang wajar?
e. Analisa atas kewenangan SPV dalam hal:
1) penggantian dan pengawasan kegiatan service agent serta servicing fee
telah dinegosiasikan secara wajar sesuai dengan term dan kondisi yang
umum berlaku.
2) pengawasan pengumpulan underlying aset misalnya melihat semua
catatan, baik dalam bentuk dokumen maupun soft copy yang
berhubungan dengan piutang yang telah dialihkan tersebut.
3) mengeluarkan kebijakan mengenai kredit dan pengumpulan
pembayaran atas piutang tersebut.57
B. Perjanjian KIK-EBA
1. Perjanjian KIK-EBA
Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh
Manajer Investasi. Reksadana merupakan perseroan atau investasi kolektif
masyarakat pemodal yang diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi.
57 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.
Adapun pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penerbitan suatu KIK-EBA
adalah: 62
a. Originator atau Kreditur awal yaitu pihak yang mengalihkan aset tagihannya
kepada para pemegang EBA secara kolektif dimana aset tersebut diperoleh
originator karena adanya tagihan kepada pihak ketiga.
b. Debitur atau pelanggan yaitu pihak penerima kredit dari originator yang wajib
memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur baru atau investor.
c. Penyedia Jasa atau servicer yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk
memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan
tindakan awal berupa peringatan dan atau hal lain sesuai dengan kontrak.
d. Bank Kustodian yaitu pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan
penitipan kolektif dan mencatatkan underlying KIK-EBA atas namanya untuk
kepentingan Investor.
e. Manajer Investasi yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola
portofolio investasi kolektif.
f. SPV/SPC yaitu pihak yang membeli sejumlah aset tagihan dari originator dan
menerbitkan EBA untuk dijual kepada investor.
g. Lembaga Pemeringkat Efek yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan atas
efek yang diterbitkan.
h. Lembaga Sarana Peningkatan Kredit atau Credit Enhancer yaitu pihak yang
memberi jaminan pembayaran guna mendukung peningkatan kualitas EBA.
i. Investor yaitu pihak yang membeli EBA.
62 Ishwahjudi A. Karim, Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), (Jakarta: KarimSyah Law Firm, 2005), hlm. 1-2.
Universitas Sumatera Utara
j. Pihak pendukung seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dll.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhamad bahwa perjanjian dapat
dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.63
Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan
hukum mengenai harta benda atau pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan.64
KIK-EBA adalah perjanjian sui generis, maka kegiatan bisnis antara
manajer investasi dan bank kustodian dapat dikategorikan sebagai persekutuan
perdata berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata.
65
63 Abdulkadir Muhammad, (1993:224), dikutip dari
Sempat terjadi perdebatan di antara praktisi dan akademisi di bidang
hukum perihal apakah perjanjian di antara dua atau lebih badan hukum untuk
melakukan satu kegiatan dengan tujuan yang sama dapat dikategorikan sebagai
persekutuan perdata, misalnya perjanjian kerja sama operasi. Yang lebih penting
lagi apakah kata ”orang” dalam pasal a quo dimaksudkan untuk manusia (natural
person) saja atau juga melingkupi badan hukum (legal entity).
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19692/kepailitan-spv-dalam-transaksi-kikeba-, pada tanggal 15 Januari 2010. 64 Wirjono Prodjodikoro, (1973:9), dikutip dari Ibid. 65 Hendra Setiawan Boen, Kepailitan SPV dalam transaksi KIK-EBA, diakses melalui Ibid.
Akhirnya pandangan badan hukum dapat membentuk persekutuan perdata-
lah yang diterima. Dalam hal penerbitan KIK-EBA sebagai SPV, dapat dicermati
salah satu syarat persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata tidak
terpenuhi, yaitu syarat adanya pembagian untung – rugi antara sekutu, sebab bank
kustodian memperoleh imbalan berupa fee, dan prakteknya tidak ada perjanjian
pembagian keuntungan / kerugian antara manajer investasi dan bank kustodian.
Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities),66
ditentukan bahwa bentuk dari SPV adalah Kontrak Investasi Kolektif antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan
dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi
kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan
Kolektif.67
Pasal 1 ayat (1) UUPM mendefinisikan Manajer Investasi sebagai pihak
yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau
mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Para investor
yang memanfaatkan jasa Manajer Investasi untuk mengelola dananya
dikategorikan sebagai ”investor pasif”, karena mempercayakan analisis mengenai
efek serta melakukan order jual dan beli efek itu kepada Manajer Investasi.
68
66 Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).
67 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 12-13. 68 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi, (Bandung:
Penerbit Alumni, 2008), hlm. 166.
Universitas Sumatera Utara
Para pemilik dana menyerahkan kepecayaan kepada Manajer Investasi
untuk mengelola dana mereka. Meskipun demikian, pengelolaan dana tersebut
baik dana perorangan, institusi, maupun dana sekelompok nasabah semuanya
berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah
investasi (pembentukan portofolio efek) yang akan dilakukan oleh Manajer
Investasi, dan hal-hal lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing
pihak.69
a. Adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan organ Pengurus dengan
kekayaan SPV;
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat antara Manajer
Investasi dengan Bank Kustodian memenuhi persyaratan sebagai SPV, karena
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
b. Sifat mobilitas atas Efek Beragun Aset;
c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ (Manajer Investasi dan Bank
Kustodian);
d. Adanya kewenangan dan tanggung jawab mewakili kepentingan
pemegang Efek Beragun Aset di dalam maupun di luar Pengadilan bila
terjadi perkara; dan
e. Mempunyai keberadaan yang kontinyu (kesinambungan).
69 Peraturan Nomor IV.B.1. Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak.
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. -22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, diubah dengan No. Kep. -07/PM/1997 tanggal 30 April 1997.
Universitas Sumatera Utara
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan: 70
a. nama penyedia jasa (servicer) yang memberikan jasanya atas aset
keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya;
b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset
ditawarkan melalui Penawaran Umum;
c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk memeriksa
laporkan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun;
d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk
membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan ke dalam
Black’s Law Dictionary, 7th edition memberikan definisi mengenai
sekur itisasi, yaitu sebagai berikut.86
Securitization-is the process of homogenizing and packaging financial
instruments into a new fungible one. Acquisition, classification,
collateralization, composition, pooling and distribution are functions
within this process.
87
Securitization, menurut Dictionary of Financial Risk Management, adalah:
88
Menurut Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan
Sekunder Perumahan, pengertian sekuritisasi dalam Pasal 1 huruf 14 adalah:
The process of converting assets which would normally serve as collateral
for a bank loan into securities which are more liquid and can be traded at
a lower cost than the underlying assets. The largest category of securitized
assets is real estate mortgage loans which serve as collateral for
mortgage-backed securities.
89
86 Black’s Law Dictionary 7th edition dikutip dari buku Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia) Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 9.
“transformasi asset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara
pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun
Aset.”
87 http://www.vinodkothari.com, securitization glossary, dikutip dari Ibid. 88 Ibid., hlm. 208. 89 Pasal 1 huruf 14 Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Sekunder Perumahan.