1 ungs Jl. Soekarno Hatta No.466 Bandung
Dec 05, 2014
1
ungs
Jl. Soekarno Hatta No.466 Bandung
www.pnpmjabar.org
2
“ Babarengan Ngawangun Desa “
3
PROFILE
PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
Diterbitkan oleh Penanggungjawab Operasional Provinsi
PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
Bekerjasama dengan
Konsultan Manajemen Wilayah-III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
PT. Phibetta Kalamwijaya dan PT. Pillar Pusaka Inti
Cetakan kedua; Mei 2013
Informasi lebih lanjut: BPMPD Provinsi Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No.466 Kodepos 40266 Bandung Atau
Jalan Batu Permata II No.1 Margacinta Bandung Telp.022-7510003, Fax.021-7510003
Email: [email protected] www.pnpmjabar.org
www.pnpmjabar.org
4
KATA PENGANTAR
Buku profile ini sebagai rangkuman informasi
pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Jawa
Barat di 17 kabupaten sasaran. Cakupannya meliputi
pembangunan bidang sarana-prasarana, pendidikan,
kesehatan, ekonomi serta upaya peningkatan kapasitas
individu maupun kelembagaan desa.
Sebagai program pemberdayaan berskala nasional, PNPM
Mandiri Perdesaan telah memberi perubahan yang
signifikan terhadap peningkatan IPM (Indeks
Pembangunan Manusia). Demikian halnya di provinsi
Jawa Barat. Tidak kurang dari 4221 desa di 421
kecamatan mendapat alokasi BLM program ini.
Melalui berbagai kegiatan pembangunan yang
mengutamakan bahan dan tenaga kerja lokal,
perekonomian masyarakat desa terdorong maju.
Ditambah dengan perguliran modal SPP/UEP tak
terbantahkan jika banyak Rumah Tangga Miskin di
pedesaan Jawa Barat meningkat tajam penghasilannya.
Ucapan Terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat,
Kepala BPMPD, Penanggungjawab Operasional provinsi,
Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat,
dan pihak lain yang membantu diterbitkannya profile ini.
Semoga bisa menambah arti pentingnya semangat bangga
membangun desa.
5
DAFTAR ISI
Prakata .......................................................... 1
Daftar Isi ........................................................ 2
I. Pendahuluan ............................................... 3
I.1 Sejarah ..................................................... 3
I.2 Sosial Budaya .............................................. 4
I.3 Geografi .................................................... 5
I.4 Potensi Alam ............................................... 5
I.5 Administratif .............................................. 7
I.6 Demografi .................................................. 8
I.7 Tingkat Kemiskinan ..................................... 10
I.8 Perubahan Garis Kemiskinan .......................... 11
I.9 Ketenagakerjaan ........................................ 12
I.10 Sketsa Tantangan ....................................... 13
II Visi Misi Jawa Barat ....................................... 14
II.1 Penjabaran Misi ......................................... 14
II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ........... 15
II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ............. 15
III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ................ 16
IV. PNPM Mandiri Perdesaan................................ 18
IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ................................ 19
IV.2 Tahun 2011 .............................................. 22
IV.3 Tahun 2012 .............................................. 25
IV.4 Perguliran Modal Usaha ................................ 26
V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas .................... 30
V.1 Implementasi di Jawa Barat ...................... 31
VI. Penutup ................................................... 35
www.pnpmjabar.org
6
7
han pembangunan. Tak hanya di perkotaan, namun juga di
kawasan pedesaan yang terbentang mulai pesisir Indramayu
sampai dengan daerah pegunungan Bogor.
Beribukota di Kota Bandung yang populer disebut kota
“Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar
di bidang pertanian, pendidikan, industri sampai dengan
destinasi wisata. Dengan luas wilayah tidak kurang dari
35.377,76 Km2, Jawa Barat terus mentransformasikan diri
dalam pembangunan.
dengan pelaksanaan good and clean
government sangat mungkin visi tersebut tercapai.
SEJARAH
Jawa Barat
merupakan provinsi
penyangga ibukota.
Letak geografis yang
berdampingan
memberi peluang
strategis terhadap
pesatnya
pertumbuhan
Oleh karenanya visi
yang digagas pun sangat
strategik yaitu sebagai
provinsi termaju di
Indonesia. Dengan
ketersediaan sumberdaya
alam yang cukup melimpah,
didukung dengan
sumberdaya manusia yang
potensial bila dipadu
www.pnpmjabar.org
8
Indonesia (PPKI)
Merujuk Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal
19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa
Barat. Dasarnya pengesahan UU Undang-undang Nomor 11
tahun 1950 yang isinya menyangkut pengesahan pembentukan
provinsi Jawa Barat.
ini kemudian populer disebut Bandung Lautan Api.
Pembentukan provinsi Jawa
Barat dimulai sejak masa pra-
kemerdekaan. Tepatnya pada
tanggal 14 Agustus 1926.
Pemerintah Hindia Belanda
menetapkannya melalui
staatblad 1924 Nomor 378 yang
pada era kemerdekaan status
tersebit dikukuhkan lagi oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Penetapan Bandung
sebagai ibukota provinsi Jawa
Barat sangat berkaitan
dengan sejarah kemerdekaan
RI. Pada tanggal 24 Maret
terjadi peristiwa pembakaran
ratusan rumah dan fasilitas
oleh penduduk yang
ditujukan untuk mencegah
tentara sekutu maupun
Belanda menguasai Bandung
yang nantinya akan dijadikan
pusat pemerintahan Peristiwa
9
Belanda di Indonesia yang menjadi koloninya kala itu.
Gedung ini sesungguhnya merupakan sebutan populer
bangunan bernama Gouvernements Bedrijven. Dibangun
kurang lebih oleh 2000 pekerja dengan tim arsitek yang
diketuai oleh Kolonel Purnawirawan V.L. Slors dan
beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh. De Roo dan In G. Hendriks
serta pihak "Gemeete van Bandoeng".
Lantai I 4.062,553 m², teras lantai I, Lantai II 3.023,796 m²,
teras lantai II 212.976 m², menara 121 m² dan teras 212,976
m², menara 205,169 m².
Gedung Sate
merupakan ikon
monumental sejarah
lahirnya provinsi Jawa
Barat. Didirikan pada
27 Juli 1920, gedung
ini awalnya
difungsikan sebagai
pusat pemerintahan
Masa pembangunan
memakan waktu kurang lebih
empat tahun, dimulai sejak
bulan Juli 1920 dan berakhir
pada bulan September 1924.
Gedung Sate berdiri diatas
lahan seluas 27.990,859 m²,
luas bangunan 10.877,734 m²
terdiri dari Basement
3.039,264 m²,
www.pnpmjabar.org
10
Provinsi Jawa Barat,
secara geografis, terletak
pada posisi 5o50’ - 7o50’
Lintang Selatan dan
104o48’ - 108o48’ Bujur
Timur, dengan batas
wilayah : sebelah Utara,
berbatasan dengan Laut
Jawa dan
Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur,
Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan dengan Samudra
Indonesia; sebelah Barat dengan Provinsi Banten.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2.
Terbagi atas wilayah pegunungan di bagian Selatan yang
ketinggiannya mencapai 1.500 m dpl; wilayah bukit landai
(36,48%) di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500m dpl;
dan wilayah dataran (54,03%) di bagian utara dengan
ketinggian 0–10 m dpl.
dapat 40 sungai dengan wilayah seluas 32.075,15 k m2. Letak geografis Jawa Barat yang bercorak pegunungan,
pantai dan daratan juga menghadirkan potensi kebencanaan
alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor dan banjir.
GEOGRAFI
Iklim di Jawa Barat
kategori tropis, dengan
suhu rata-rata
berkisar antara 17,4–
30,7°C sedang
kelembaban udara
antara 73–84%. Terda-
11
GunungTangkuban Perahu merupakan salah satu tujuan wisata
terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30 km
sebelah utara Kota Bandung.
Gunung yang terakhir meletus pada tahun 1910 ini,
memiliki 9 kawah yang masih aktif sampai dengan sekarang.
Berbagai letusan yang terjadi menyebabkan munculnya kawah-
kawah seperti Kawah Ratu, Kawah Upas, Domas, Jurig, dan
kawah lain yang selalu diminati wisatawan karena eloknya
pemandangan
Dari Bandung berjarak sekitar 212 km melewati jalur
Ciamis–Banjar-Pangandaran. Bukan hanya pantai Pangandaran
yang indah, tapi juga pantai Santolo (Garut), Pantai Ujung
Genteng (Sukabumi). Ada pula wisata alam lain seperti situ
patengan, kawah putih Ciwidey, kebun teh Lembang, Garut
dan lain sebagainya.
Jawa Barat dikenal luas
sebagai provinsi yang kaya
akan potensi alam untuk
tujuan wisata baik yang
bersumber agrowisata,
ekowisata, wisata bahari dan
lain sebagainya.
Pangandaran adalah
Objek wisata di pesisir Selatan
yang menjadi primadona
wisatawan baik dari dalam
maupun luar negeri. Pantai ini
terletak di Desa Pananjung
dengan jarak 92 km arah
selatan dari Kota Ciamis.
www.pnpmjabar.org
12
Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kab/kota, meliputi
17 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah kecamatan 626 buah,
daerah perkotaan 2.659 dan 3.221 perdesaan. Bersamaan
dengan penetapan Pangandaran sebagai DOB (daerah otonom
baru) pertanggal 25 Oktober 2012, jumlah kabupaten bisa jadi
akan bertambah.
Tabel 1
Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012
No Kabupaten/Kota Kec Desa/ Kel
RW RT Luas
Daratan (Ha) 1 Kab. Bogor 35 425 3.629 13.664 297.646,55 2 Kab. Sukabumi 47 368 4.916 26.062 416.173,50 3 Kab. Cianjur 32 348 4.136 20.511 361.435,53 4 Kab. Bandung 31 275 4.563 20.543 172.663,29 5 Kab. Garut 37 407 4.092 15.654 311.007,54 6 Kab. Tasikmalaya 39 345 3.140 14.550 270.969,75 7 Kab. Ciamis 26 258 3.827 13.264 273.250,99 8 Kab. Kuningan 32 376 2.534 10.570 121.501,01 9 Kab. Cirebon 40 424 2.946 11.396 107.195,89
10 Kab. Majalengka 23 331 1.855 6.606 130.938,55 11 Kab. Sumedang 26 269 2.266 9.032 156.343,87 12 Kab. Indramayu 24 310 2.320 11.048 210.158,70 13 Kab. Subang 30 253 2.982 15.096 217.438,68 14 Kab. Purwakarta 17 192 1.471 5.261 99.400,40 15 Kab. Karawang 30 309 2.584 9.359 191.898,80 16 Kab. Bekasi 23 60 2.115 8.734 126.470,86 17 Kab. Bandung Barat 15 165 2.442 10.187 129.601,10 18 Kota Bogor 6 68 814 3.697 11.770,99 19 Kota Sukabumi 7 33 430 1.792 4.883,85 20 Kota Bandung 30 151 1.827 11.624 17.243,90 21 Kota Cirebon 5 22 264 1.411 3.899,14 22 Kota Bekasi 12 56 1.370 8.843 21.564,83 23 Kota Depok 6 63 1.118 5.877 20.277,21 24 Kota Cimahi 3 15 320 1.773 4.445,46 25 Kota Tasikmalaya 8 69 812 3.634 18.498,19 26 Kota Banjar 4 24 289 1.157 13.382,72 Jumlah 598 5.708 59.062 261.345 3.710.061,32
Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012
Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2013, provinsi
Jawa Barat telah dipimpin sekurang-kurangnya oleh 12
Gubernur.
ADMINISTRATIF DAN KEPENDUDUKAN
13
nyak 4.857.612 Jiwa (11,03 %), sedang penduduk terkecil terdapat di Kota Tasikmalaya yaitu 178.302 Jiwa (0,43%). Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk
Jawa Barat 79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan
sisanya 21% atau 9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika
berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau
35.167.982 Jiwa penduduk tinggal di desa dan 24% atau
11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan.
Tabel 2. Prosentase sebaran penduduk
Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012
Kepadatan penduduk di provinsi Jawa Barat mencapai
1181 orang/km dengan sex ratio rata-rata diatas 100%. Hal ini
berkorelasi dengan lebih banyaknya jumlah penduduk pria
dibanding penduduk wanita. Rata-rata keluarga beranggotakan
empat orang.
Jumlah penduduk Provinsi
Jawa Barat, berdasar
SUSENAS Tahun 2011
sebanyak 43.826.775
Jiwa. Jumlah penduduk
terbesar terdapat di
Kabupaten Bogor seba-
www.pnpmjabar.org
14
Tabel 3. Distribusi penduduk Jawa Barat berdasar jenis kelamin
Sumber; Jawa Barat Dalam Angka 2012
Jumlah penduduk yang menikah di bawah umur 15
tahun masih relatif tinggi seperti di kabupaten Bogor
jumlahnya mencapai 355.602 orang dari 1.857.774 orang yang
menikah. Disusul Cianjur sejumlah 202.050 dari 839.909 orang
yang menikah.
15
saling mengasihi, memberi dan mengasuh.
Istilah Gemah ripah repeh rapih yang menjadi
falsafah Jawa Barat, berasal dari pepatah Sunda tradisional
yang bermakna harapan agar tempat yang didiami (dataran
Sunda) berkembang menjadi kaya raya ini dan penduduknya
hidup makmur dan damai.
Tatanan kehidupan lebih mengedepankan
keharmonisan dengan prinsip sauyunan dan babarengan
(gotongroyong). Hal itu tersirat dalam pepatah; “Herang Caina
Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa
menimbulkan masalah baru. Prinsipnya saling menguntungkan,
bukan menang tapi malah merugikan.
Pepatah kuno lainnya “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah
gedag Kaanginan”;artinya konsisten pada kebenaran dan
menyerasikan nurani dengan pikiran. Sama halnya dengan
“Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti
sebelum bertindak menata hati dan pikiran.
Pengembangan dan pendidikan karakter dikembangkan
dengan falsafah Teu Adigung Adiguna Luhur Kuta Gede Dunya
(tidak bersikap sombong), Handap Asor (tidak menonjolkan
diri), Ramah Tamah Someah Hade Kasemah (Sopan santun
terhadap tamu/saudara). Orang Sunda terbiasa memelihara
hubungan harmonis dengan Tuhan maupun alam.
Masyarakat Jawa Barat di
kenal agamis, memelihara
budaya dan nilai-nilai tradisi
serta memiliki perilaku
sosial yang harmonis.
Falsafahyang populer adalah
cageur, bageur, bener,
pinter tur singer serta silih
asih silih asuh yang berarti
SOSIAL BUDAYA
www.pnpmjabar.org
16
Salah satu budaya dominan
di Jawa Barat adalah bahasa
Sunda. Bukti tertulisnya
berasal dari prasasti abad
ke-14 Masehi yang
ditemukan di Kawali,
Ciamis. Selain bahasa
Sunda, terdapat pula
Kesenian tradisional. Menurut survey pemprov Jawa Barat,
setidaknya terdapat 350 jenis kesenian yang sebagian
ditunjukan pada ritual lokal seperti sidekah bumi.
Dalam seni pertunjukan ditampilkan dalam seni calung,
pencaksilat, bebentengan, egrang, tarian ketuk tilu dan lain
sebagainya. Tari Jaipong merupakan seni khas pertunjukan
Sunda yang berkembang sejak tahun 1916 dan telah populer
sampai ke mancanegara.
Sarat ajaran akan pentingnya sikap kebaikan di kehidupan Alat musik angklung merupakan salah satu alat musik
asal sunda. Berasal dari bambu dan cara memainkannya
dengan cara digoyangkan. Tapi bukanlah hal mudah karena
membutuhkan keharmonisan satu sama lain. Menurut catatan
sejarah, alat kesenian ini sudah muncul sejak abad ke-16.
Kesenian lainnya adalah sisingaan. Kesenian ini
menampilan 2-4 boneka singa yang diusung oleh pemain
sambil menari mengikuti irama. Acara ini biasanya ditampilkan
pada acara seperti khitanan, penganten dan lain sebagainya.
Selain itu, ada pula
kesenian Wayang golek
sebagai seni pertunjukan
yang berkembang sejak
tahun 1920-an. Sebagai
teater rakyat, kesenian ini
menggunakan bahasa dan
gamelan khas Sunda. Isinya
17
Pendidikan merupakan salah satu dari indikator
kualitas penduduk. Jika diperhatikan menurut pendidikan yang
diikuti, penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan masih
berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SMP kebawah
78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya berpendidikan
tinggi 5,08 (Diploma ke atas).
Grafik 1.
Melalui berbagai program seperti pemberian BOS,
beasiswa dan sarana penunjang lainnya, pemerintah provinsi
mendorong agar tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jawa
Barat meningkat setara SMA.
PENDIDIKAN
www.pnpmjabar.org
18
2011 yang berjumlah 4.648.630 orang (10,65 %).
Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase
penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun
sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42
persen (Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012). Secara absolut
selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di
pedesaan berkurang 92.500 orang.
Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah
pedesaan pada bulan Maret 2012 sebesar 42,47%. Jumlah ini
telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret
2011 yang mencapai 42,89 %.
Grafik 2. Prosentase Penduduk Miskin
Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012
Jumlah penduduk miskin di
Jawa Barat pada bulan Maret
2012 sebanyak 4.477.530
orang (10,09 %). Mengalami
penurunan sebesar 171.100
orang (0,56 %) dibandingkan
kondisi pada bulan Maret
TINGKAT KEMISKINAN
19
Batasan penduduk disebut miskin adalah jika rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK (Garis
Kemiskinan). Antara bulan Maret 2011-Maret 2012, terlihat
bahwa GK perdesaan mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu
sebesar 6,08% (dari Rp 204.199,- menjadi Rp.216.610,-)
Karena kemiskinan bukan hanya soal jumlah dan
persentase penduduk miskin, maka tingkat kedalaman dan
keparahannya juga perlu diperhatikan agar strategi
pengentasan kemiskinannya juga komprehensif.
Tabel. 3
Grafik 3
PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN
www.pnpmjabar.org
20
jumlah pengangguran menurun 72.857 orang (dari 1.901.843
orang menjadi 1.828.986 orang).
Penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor
Perdagangan (25,08 %), diikuti sektor Pertanian (21,65 %) dan
Industri (21,09%). Sedang berdasar kategori sebanyak 8,3 juta
orang (45,30%) bekerja di sektor formal dan 10 juta orang
(54,70%) di sektor informal.
Angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah paling
dominan 49,45%, disusul tamatan SLTA sebesar 10,86%, tamat
universitas sebesar 5,51%, dan paling sedikit lulusan Diploma
I/II/III sebesar 2,39%.
KETENAGAKERJAAN Jumlah angkatan kerja
sampai dengan bulan
Agustus 2012 adalah
20.150.094 orang. Angka
ini meningkat jika
dibanding bulan Agustus
2011 yang berjumlah
19.356.624 orang. Sedang
Grafik 4
21
Capaian makro pembangunan antara tahun 2011-2012
sebagaimana berikut:
IPM yang terdiri Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan,
Indeks Daya Beli Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011
sebagaimana tabel berikut:
Tabel IPM Jawa Barat Tahun 2007-2011
Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Poin 70,71 71,12 71,61 72,08 72,32 BPS Jawa Barat 2012
www.pnpmjabar.org
22
23
Permasalahan yang dihadapi
provinsi Jawa Barat tak
lepas dari soal kemiskinan
seperti terbatasanya
kesempatan kerja, tingginya
angka pengangguran serta
kesenjangan pembangunan
antar kawasan. Disisi lain, penataan lingkungan hidup di
tengah potensi bencana alam juga menjadi persoalan.
Maka fokus kebijakan pembangunan diarahkan pada
pengentasan kemiskinan melalui revitalisasi pertanian,
perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan layanan
kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi
lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah.
Kebijakan belanja keuangan daerah (APBD provinsi dan
Kabupaten/Kota) juga diupayakan dengan pola pembelanjaan
proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro
growth, pro poor, pro job, pro environment dan pro public.
Diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi terukur,
aspiratif, transparan dan akuntabel.
Sebagai hasilnya, beberapa prestasi pernah diraih Jawa
Barat seperti Provinsi terbaik dalam hal integritas pelayanan
publik (2009), Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik
(2011), Komitmen Terhadap pengembangan Penyuluhan
Pertanian Tingkat Provinsi (2012), Penghargaan Adikarya
pangan Nusantara (2012) dan penghargaan penting lainnya.
Pun demikian, kondisi aktualnya Jawa Barat masih
menghadapi tantangan menurunnya angka IPM (Indeks
Pembangunan Manusia). Berdasar data BPS 2011, secara
nasional rata-rata IPM Indonesia adalah sebesar 72,77 (target
80) sedangkan provinsi Jawa Barat termasuk yang berada di
bawah rata-rata IPM nasional karena pada angka 72,73.
TANTANGAN REGIONAL
www.pnpmjabar.org
24
Berpegang pada filosofi gemah ripah,
repeh, rapih, Visi besar Jawa Barat
adalah “dengan iman dan taqwa
menjadi provinsi Termaju di
Indonesia”. Visi besar tersebut
dituangkan dalam 5 (lima) misi yaitu:
Mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan
teknologi, produktif dan berdaya saing.
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan
berbasis potensi daerah.
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Tahun 2005-2025 diorientasikan pada kemandirian masyarakat.
Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan
aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, penguatan
infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, kualitas
lingkungan, penyusunan perencanaan yang cerdas dan mampu
menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan
tantangan yang muncul.
RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah)
Provinsi Jawa Barat 2008-
2013 yang merupakan
tahapan kedua dari
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat
VISI JAWA BARAT
25
Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa
Barat. Penjabarannya sebagai berikut :
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat
yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk
lebih maju dengan mengandalkan kemampuan
dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
pelayanan publik berbasis e-government,
energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber
daya air.
Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat
yang secara aktif mampu merespon peluang dan
tantangan zaman serta berkontribusi dalam
proses pembangunan.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat
yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa
aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Guna mewujudkannya hal tersebut disusunlah misi:
Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif
dan Berdaya Saing.
Kedua, meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal.
Ketiga, meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur Wilayah.
Keempat, meningkatkan daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
Kelima, meningkatkan efektifitas Pemerintahan Daerah dan
Kualitas Demokrasi.
VISI PEMERINTAH PROVINSI
www.pnpmjabar.org
26
Sejak periode kemerdekaan
tahun 1945 sampai dengan
sekarang, provinsi Jawa Barat
telah dipimpin oleh Gubernur
sekurang-kurangnya 12 orang
gubernur dengan berbagai
periode Pemerintahannya
masing-masing. Adapun
rekapitulasi jumlah PNS
aktif sampai bulan November 2012 sebagaimana tabel berikut:
Strategi pemerintahan dan kebijakan pembangunan
diwujudkan melalui prinsip:
1). Good Governance, yaitu kepengelolaan pemerintahan
yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2). Integrity (integritas), yaitu kesatuan perilaku berdasar
prinsip moral dan etika yang yang konsisten;
3). Quality and Accountability, yaitu pengelolaan
pemerintahan berdasar tata kelola yang transparan;
4). Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan
antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok
masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
5). Penggunaan Data dan Informasi yang terintegrasi
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
27
Berbagai isu penting terkait pembangunan di Jawa Barat
yaitu: (1)Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;
(2) Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa; (3) Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur Wilayah; (4)Intensitas Bencana Alam,
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (5)Mutu dan
Kesempatan Pendidikan; (6) Ketersediaan dan Diversifikasi
Energi;
Berikutnya adalah (7) Ketahanan Pangan; (8)
Optimalisasi pemanfaatan Ruang Untuk Investasi; (9) Intensitas
dan penyebaran Penyakit; (10) Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat; (11)Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM; (12)
Pengarusutamaan Gender; (13)Ketersediaan Lapangan
Pekerjaan.
Sebagai pengejawantahannya, pemerintah provinsi
Jawa Barat telah mengimplementasikan beberapa program:
A. RAKSA DESA
Program pemberdayaan masyarakat miskin melalui
bekerjanya 3 (tiga) komponen masukan, yaitu dana kegiatan
usaha ekonomi sebesar Rp 60 Juta (60%), dana kegiatan
prasarana fisik sebesar Rp 40 Juta (40%) serta pendampingan
yang diwakili oleh Sarjana Pendamping. Program ini telah
dilaksanakan sejak Tahun 2003 di sebagian besar desa di
provinsi Jawa Barat
B. DESA PERADABAN
Merupakan program untuk mendongkrak pertumbuhan
ekonomi desa melalui penggiatan infrastruktur dan BUMDES.
Alokasi bantuan per desa mencapai Rp. 1 milyar dengan
jumlah desa sasaran 150 desa yang terbagi di empat wilayah
yaitu Bogor (32 desa), Cirebon (39 desa), Purwakarta (25 desa)
dan Priangan (54 desa).
PROGRAM SOSIAL
www.pnpmjabar.org
28
29
Paska krisis ekonomi tahun 1998, negara Indonesia
menghadapi persoalan kemiskinan sebagai akibat banyaknya
PHK, tumbuhnya angkatan kerja, atau lesunya ekonomi
nasional. Pada tahun itu, angka kemiskinan mencapai 49,5
juta jiwa atau 25%. Tak salah jika penanggulangan kemiskinan
menjadi prioritas dalam RPJM Nasional 2009-2014.
Sampai dengan bulan Maret 2011, jumlah penduduk
yang dibawah garis kemiskinan mencapai 30,02 juta jiwa
(12,49%). Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yaitu
31.02 juta jiwa (13,33%) maka telah terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin secara signifikan yaitu sekitar 1 juta jiwa
atau telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,84%
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan)
di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang
(12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen)
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang
sebesar 30,02 juta orang. (BPS 2012-01-02)
Harus diakui bahwa berbagai program kemiskinan
terdahulu kebanyakan bersifat parsial, sektoral dan santunan.
Hal ini justru kontraproduktif karena telah menimbulkan
perpecahan sosial dan melemahkan modal sosial seperti
gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan.
Lemahnya modal sosial mendorong pergeseran perilaku
masyarakat yang jauh dari semangat kepedulian sosial.
Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi situasi
lingkungannya, pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh,
tidak percaya diri dan mengandalkan bantuan pihak luar untuk
mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi
Penurunan angka kemiskinan salah satunya karena
rumusan dan pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan yang bersifat keberpihakan (affirmative) kepada
masyarakat miskin.
AKAR KEMISKINAN
www.pnpmjabar.org
30
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, telah
diterbitkan Perpres No.15/2010, tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yang bermula dari sketsa
terhadap kelemahan yang dimiliki orang miskin.
Diagram Relasi kemiskinan
Empat klaster penanggulangan kemiskinanpun digagas:
Klaster 1, Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
Tujuan program ini untuk mengurangi beban keluarga
miskin dalam pemenuhan kebutuhan dan akses pelayanan
dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.
Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM). Tujuan
program ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian
masyarakat dalam proses pembangunan.
Klaster 3, Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM). Tujuannya untuk membantu usaha
mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan
memperluas usahanya agar pendapatan masyarakat miskin
semakin meningkat dan stabil.
Klaster 4, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan untuk
melengkapi berbagai program yang telah dijalankan melalui
3 klaster program penanggulangan kemiskinan.
POSISI DAN STRATEGI PROGRAM
31
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui
proses konsultasi dan koordinasi intensif antara
Kementerian/Lembaga, Bappenas, Kementerian Keuangan dan
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,Kota) dibawah
koordinasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri dengan arahan dari
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk masing-
masing kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan
dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan
desa/kelurahan berdasarkan hasil Pendataan Program Layanan
Sosial (PPLS 2011) dan PODES 2011. Klasifikasi tingkat
kemiskinan untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan
ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel. Klasifikasi tingkat kemiskinan
Di Tahun Anggarn 2013 Lokasi PNPM Perdesaan bertambah
menjadi di 65.490 desa di 5.146 kecamatan yang tersebar di 392
kabupaten di 32 provinsi dengan jumlah BLM sebesar Rp.
7.806.250,00 dengan rincian Rp.7.113.742,50 dari dana APBN
sedang Rp. 692.507,50 dari dana APBD.
% Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan
< 10 % Tidak Miskin
10 % - 20 % Sedang
> 20 % Miskin
www.pnpmjabar.org
32
Tiga komponen utama program: a) Dana BLM (Bantuan
Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana
Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan
pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat
dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh
fasilitator pemberdayaan, teknik dan keuangan. Seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat
dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari
proses perencanaan, pengambilan prioritas di desanya, sampai keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai
kebutuhan paling
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah
binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),
Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini
bersumber dari alokasi APBN, alokasi APBD, partisipasi dari
CSR (Corporante Social Responcibility), dana hibah serta
pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan
dibawah koordinasi Bank Dunia.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.
Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri
untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya,
mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta
mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan.
Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah(1)
peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya,(2)
pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,(3)
pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local,(4)
peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial
dasar dan ekonomi masyarakat,(5) pengembangan jaringan
kemitraan dalam pembangunan.
KOMPONEN KEGIATAN
33
Mensosialisasikan program kepada seluruh warga
Menyepakati pembagian peran dan tanggungjawab pelaku
Melakukan penggalian gagasan partisipatif pro-perempuan
Memilih jenis kegiatan yang multiguna bagi peningkatan
sosial ekonomi desa
Pengambilan keputusan secara musyawarah
Melaksanakan kegiatan berdasar aturan main program
Melakukan pengawasan secara mandiri
Melaksanakan pelestarian secara berkelanjutan
Tertib mendokumentasikan dan mempublikasikan laporan
Desa yang menjadi sasaran kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan akan mendapat banyak manfaat seperti:
1. Memiliki RPJM Desa yang disusun secara partisipatif 2. Kegiatan yang diiusulkan/didanai sesuai prioritas kebutuhan 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan desa 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dan kaum
perempuan 5. Biaya pembangunan relatif murah dan padat karya 6. Pelaksanaan kegiatan transparan karena diawasi bersama 7. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan
lingkungan
KUNCI SUKSES
Keberhasilan pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan
tidak lepas dari sikap
positif seluruh unsur desa
dalam menjalankan
kegiatan secara bersama-
sama pada berbagai
kegiatan berikut:
www.pnpmjabar.org
34
Flowchart alur tahapan kegiatan
35
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM
diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :
Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin/RTM
Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
Dapat dikerjakan oleh masyarakat
Didukung oleh sumber daya yang ada
Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Jenis kegiatan yang dibiayai BLM PNPM Mandiri Perdesaan
(asalkan tidak termasuk negative list) adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan pembangunan/perbaikan prasarana dasar yang
memberi manfaat ekonomis RTM
2. Kegiatan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan
termasuk pelatihan pengembangan ketrampilan
masyarakat (pendidikan nonformal)
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok
usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang
berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal
(tidak termasuk penambahan modal)
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok
Perempuan (SPP / Simpan Pinjam Perempuan)
dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar
keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, bukan tekanan.
KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN
Swadaya menjadi salah satu prasyarat pelaksanaan. Ia merupakan bagian dari rasa ikut memiliki dan wujud partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa
diwujudkan dalam tenaga,
www.pnpmjabar.org
36
Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi
dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara
yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
Sanksi dapat berupa:
1. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui
kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua
kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan
dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku,
3. Sanksi program, yaitu pemberhentian bantuan apabila
kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat
mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti:
menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau
wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak
terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan.
Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup
merupakan upaya serius PNPM Mandiri Perdesaan dalam
pencegahan, pengelolaan dan penanganan resiko terjadinya
dampak yang mungkin terjadi akibat adanya pengerjaan
kegiatan yang didanai.
Tujuan untuk melindungi kesehatan manusia,
mencegah kerusakan lingkungan hidup, menghindari konflik
antar anggota masyarakat, memastikan bahwa desain kegiatan
selalu menjamin MA&KAT (Masyarakat Adat dan Komunitas
Adat Terpencil) terlindungi.
Disamping itu, juga untuk memastikan bahwa
pelaksanaan kegiatan yang didanai berkepastian hukum
PENGAMANAN LINGKUNGAN SOSIAL
37
sebagai akibat adanya kontribusi tanah dari individu maupun
tanah kas desa. Pengalaman hampir 13 tahun pelaksanaan PPK
sampai menjadi PNPM Mandiri Perdesaan terpantau efektif
karena tidak menimbulkan masalah serius terhadap MA&KAT.
Pedoman praktis Pengamanan Sosial meliputi (1) Kajian
Sosial, (2) Konsultasi dan Partisipasi, (3) Perencanaan
Penanganan MA&KAT, (3) Keterikatan dengan lahan dan
sumberdaya alam. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup
meliputi (1) Kegiatan tidak termasuk dalam negative list, (2)
Environmental Assesment meliputi kualitas desain, kualitas
bahan dan dampak lingkungan.
Transparansi dan Akuntabilitas
merupakan prinsip dasar
pelaksanaan kegiatan di PNPM
Mandiri Perdesaan. Karena
hakikat pemberian BLM adalah ke
seluruh anggota masyarakat,
maka pengawasanpun menjadi
hak seluruh anggota masyarakat.
Oleh karenanya dalam pengelolaan kegiatan tidak ada yang
ditutupi karena dilakukan dengan musyawarah partisipatif
berikut pertanggungjawabannya.
Adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga
berpotensi terhadap upaya memperkaya diri sendiri dan
tentunya merugikan orang lain oleh pelaku maupun fasilitator,
di dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi fokus penanganan
dengan metode non litigasi maupun litigasi.
Secara tegas tindakan yang menyalahi prosedur
program maupun hukum yang berlaku, di dalam PNPM Mandiri
Perdesaan tidak dibiarkan (no tolerance). Secara melekat ada
peran pengawasan, audit, pengaduan dan pengananan masalah
secara berjenjang mulai dari internal dan eksternal
PRINSIP ANTIKORUPSI
www.pnpmjabar.org
38
39
Krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1998 telah
membawa spektrum terhadap peningkatan angka kemiskinan
di tingkat daerah. Di provinsi Jawa Barat kala itu IPM nya
mencapai 26,9. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional
yaitu 25,2. Oleh karenanya meskipun trend nya menurun,
angka kemiskinan masih relatif tinggi. Sampai Maret 2012
masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) berstatus sangat miskin.
PPK menjadi program yang ditunggu dan tahun 1998
menjadi awal pelaksanaan PPK di Jawa Barat. Lokasinya di 13
kabupaten, 65 kecamatan dan 499 desa. Total BLM sebesar Rp.
42,750,000,000. Berlanjut pada fase PPK-I, PPK-II dan terakhir
PPK-3A dan 3B. Total dana yang dikucurkan mencapai
Rp.647.125.000.000,-. Tabel berikut menjelaskannya:
Tabel alokasi dana BLM PPK Tahun 1998-2007
ALOKASI ALOKASI DANA
PUSAT ALOKASI DANA
DAERAH TOTAL
Alokasi Fase-I: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
32.000.000.000 63.000.000.000
107.750.000.000
32.000.000.000 63.000.000.000
107.750.000.000
Alokasi Fase-II: Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
117.500.000.000
90.000.000.000 54.250.000.000
117.500.000.000
90.000.000.000 54.250.000.000
Alokasi Fase-III: Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10
47.800.000.000 47.800.000.000 26.700.000.000 22.850.000.000
11.950.000.000 11.950.000.000
7.300.000.000 6.275.000.000
59.750.000.000 59.750.000.000 34.000.000.000 29.125.000.000
TOTAL 647.125.000.000
Pemberian BLM tersebut telah mendorong swadaya di
tiap-tiap lokasi sasaran. Pada dasarnya, swadaya masyarakat
bisa dioptimalkan dengan pemberian ruang partisipasi mulai
dari tahap perencanaan, penetapan, pendanaan sampai
dengna pemeliharaan.
TAHUN 1998-2007
www.pnpmjabar.org
40
Berbasis perencanaan
partisipastif, pengucuran BLM
telah menghasilkan berbagai
pembangunan sarana dasar
desa seperti jembatan, MCK,
irigasi, pasar desa dan lain
sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menyerap
HOK (Hari Orang Kerja). Selama PPK Fase I-III tercatat HOK
sejumlah 6.415.959. Detailnya sebagaimana berikut:
Tabel. Jenis, volume dan HOK PPK TA 1998-2007
Berdasar evaluasi yang dilakukan secara berkala,
pembangunan infrastruktur/prasarana dasar di tingkat
desa/dusun ataupun RT, membuktikan bahwa 80% masyarakat
merasakan manfaat berkelanjutan. Apalagi kegiatan tersebut
sesuai dengan usulan dari mereka (bottom up). Bahkan, di
beberapa desa yang tidak mendapatkan program selain PNPM
Mandiri Perdesaan, masyarakat rela memberikan dukungan
dan swadaya lebih besar dari BLM.
HASIL-HASIL KEGIATAN
41
Pelaksanaan PPK TA 1998-
2007 telah membuka kran
partisipasi dan swadaya
jutaan masyarakat desa
khususnya RTM (Rumah
Tangga Miskin) dan Kaum
Perempuan yang
sebelumnya termarginalkan
yaitu melalui penggalian gagasan seperti Musyawarah Khusus
Perempuan, musyawarah dusun, desa dan kecamatan.
Pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan
peningkatan kualitas hidup didorong melalui pemberian BLM.
Selama 1998-2007 telah terbangun 3638 pos kesehatan, 1827
sekolah baru, dan lain sebagainya sebagaimana berikut:
Tabel. Jumlah fasilitas yang didanasi PPK 1998-2007
Perguliran BLM untuk penguatan modal usaha RTM
melalui program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP
mendorong berkembangnya kelompok usaha produktif. Tidak
bisa dipungkiri bahwa hadirnya program UEP/SPP telah
menjadi akses permodalan jutaan RTM yang umumnya tidak
bankable.
Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III
Siklus -1 ‘98/’99
Siklus - 2 ‘99-‘00
Siklus - 3 2001
Siklus - 4 2002
Siklus - 5 2003
Siklus - 6 2004
Siklus - 7
2005
Siklus - 8 2006
Siklus -9
2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5
35 Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39
8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -
Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444
www.pnpmjabar.org
42
Berbagai jeni usaha mulai
dari kuliner, kerajinan
kayu/furniture, daur ulang
barang bekas, dan
berbagai jenis usaha
kreatif lainnya telah
terbantu oleh program
UEP/SPP dengan cara
Berkelompok 5-10 orang, atau lebih sesuai dengan
permufakatan bersama.
Selama kurun waktu 1998-2007 ribuan kelompok telah
terbentuk dengan pemanfaatan 147.323 orang untuk program
SPP dan 259632 orang untuk program UEP. Detailnya dalam
tabel berikut:
Tabel jumlah pemanfaat UEP/SPP
Hasil kegiatan tersebut, belum termasuk kegiatan
peningkatan kapasitas kelompok melalui berbagai pelatihan
seperti menjahit, packaging, pemasaran, manajemen dan
capacity building lainnya. Asumsi bahwa masyarakat miskin
kurang peduli, atau acuh terhadap pembangunan, menjadi
terpatahkan dalam pelaksanaan kegiatan SPP/UEP yang
terbukti diterima dengan baik dengan rasio kepercayaan yang
relatif tinggi dibanding program perguliran lainnya.
Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III
Siklus -1 ‘98/’99
Siklus - 2 ‘99-‘00
Siklus - 3 2001
Siklus - 4 2002
Siklus - 5 2003
Siklus - 6 2004
Siklus - 7
2005
Siklus - 8 2006
Siklus -9
2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5
35 Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39
8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -
Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444
43
TA Kab Kec Desa BLM APBN APBD
2007 16 134 1610 147.600.000.000 120.450.000.000 27.150.000.000
2008 17 169 1963 269.000.000.000 212.725.000.000 56.275.000.000
2009 17 355 3495 680.100.000.000 561.300.000.000 118.800.000.000
2010 16 384 3794 763.250.000.000 610.600.000.000 152.650.000.000
1.859.950.000.000 1.505.075.000.000 354.875.000.000TOTAL
Secara obyektif kegiatan PPK telah mengurangi angka
kemiskinan sehingga pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu,
Sulawesi Tengah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melaunching PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan
PPK. Namun tingginya angka kemiskinan di provinsi Jawa Barat
menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara simultan.
Jumlah penduduk pada tahun 2007 mencapai
41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83%
dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun.
Jumlah rumah tangga miskin tahun 2008 mencapai jumlah
2.897.867 rumah tangga atau sebesar 25,88% dari jumlah
rumah tangga seluruhnya sebesar 11.196.368 rumah tangga.
Berdasar hal itulah, pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan di Jawa Barat dilanjutkan dengan skema cost
sharing. Antara tahun 2007-2010 telah dialokasikan BLM
sebesar Rp.1.859.950.000.000,-. Dengan cost sharing APBD
sebesar Rp.354.875.000.000,-. Detailnya sebagaimana berikut:
Tabel Lokasi dan alokasi BLM TA 2007-2010
Data diatas menunjukan bahwa apresiasi pemerintah
kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan sangat baik sebagaimana dibuktikan dengan adanya
cost sharing.
TAHUN 2007-2010
www.pnpmjabar.org
44
Usulan dalam bentuk sarana-prasarana dasar, seperti jalan,
jembatan, irigasi, pasar, bendungan dan infrastruktur strategis
lainnya bukanlah usulan yang bersifat asal karena prosesnya
sangat terencana dan terkendali dan tentunya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat.
Tabel. Jenis dan volume infrastruktur TA 2007-2010
45
Pengembangan ekonomi
masyarakat miskin
pedesaan melalui
perguliran dana
UEP/SPP terus
dikembangluaskan.
Dengan cakupan 16-17
kabupaten antara TA
2007-2010 di provinsi Jawa Barat sekurang-kurangnya terdapat
29.115 kelompok SPP dengan 104.389 penerima manfaat.
Tingkat pengembalian rata-rata rata-rata diatas 85%
yang artinya proses pendampingan yang dijalankan
membuahkan trust (kepercayaan) yang cukup baik dari
masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin sehingga di
beberapa lokasi seperti di Kabupaten Bogor, Majalengka,
masyarakat rela anti masuk dalam waiting list untuk
mendapatkan perguliran modal SPP/UEP.
Tabel. Jumlah Kelompok UEP/SPP TA 2007-2010
Melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) sebagai
forum penaksiran dan penetapan usulan kebutuhan,
dilanjutkan dengan pendanaan yang disertai pendampingan
intensif dari Pengurus UPK, PL, KPMD dan FK/FT telah
membuat kelompok SPP tumbuh dan berdayakembang
meskipun di sebagian kelompok perlu mendapatkan penguatan
khusus karena adanya kemacetan yang signifikan.
www.pnpmjabar.org
46
Pembangunan sarana
pendidikan dan
kesehatan secara
kumulatif (2007-
2010) telah didirikan
1688 pos kesehatan
(Posyandu,Polindes/
Poskesdes) dan 4383
sekolah baru. Sarana
pendidikan menjadi
penting mengingat di Jawa Barat masih terdapat 1.072.160
orang buta aksara umur diatas 15 tahun (Pusdalitbang, 2012).
Penyediaan fasilitas pendidikan di pedesaan menjadi
solusi stategis karena sangat mempengaruhi IPM. Pada tahun
2007 angka IPM hanya 70,71 sedangkan pada tahun 2010
menjadi 72,08.
Tabel Jenis dan Jumlah Infrastruktur Pendidikan dan
Kesehatan TA 2007-2010
Meningkatnya derajat kesehatan ibu, balita dan manula
merupakan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagaimana
diketahui, AKI (Angka Kematian Ibu) di Jawa Barat sampai
tahun 2012 relatif tinggi (mencapai 837/100.000 kelahiran
hidup). Sedangkan target MDGs adalah menurunkan ¾ sampai
tahun 2015. Angka kematian bayi juga relatif tinggi karena
mencapai 3482 bayi per tahun.
47
Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2011
Kec. Desa APBN APBD Jumlah
Bogor 23 245 39.600.000.000 11.250.000.000 50.850.000.000 Sukabumi 41 309 53.640.000.000 13.410.000.000 67.050.000.000
Cianjur 29 335 43.920.000.000 10.980.000.000 54.900.000.000 Bandung 11 105 15.640.000.000 3.910.000.000 19.550.000.000 Garut 36 358 56.240.000.000 14.060.000.000 70.300.000.000 Tasikmalaya 35 316 36.880.000.000 9.220.000.000 46.100.000.000 Ciamis 33 324 25.400.000.000 6.350.000.000 31.750.000.000 Kuningan 29 336 19.120.000.000 4.780.000.000 23.900.000.000 Cirebon 12 219 15.120.000.000 3.780.000.000 18.900.000.000 Majalengka 22 279 22.800.000.000 5.700.000.000 28.500.000.000 Sumedang 23 245 13.840.000.000 3.460.000.000 17.300.000.000 Indramayu 27 266 29.040.000.000 7.260.000.000 36.300.000.000 Subang 27 230 27.280.000.000 6.820.000.000 34.100.000.000 Purwakarta 13 144 16.240.000.000 5.000.000.000 21.240.000.000 Karawang 23 242 37.520.000.000 9.380.000.000 46.900.000.000 Bekasi 16 127 20.520.000.000 5.130.000.000 25.650.000.000 Bandung Barat 11 121 12.680.000.000 3.170.000.000 15.850.000.000
Jumlah 411 4.201 485.480.000.000 123.660.000.000 609.140.000.000
Melanjutkan best practise pada tahun 2010 yang lokasi
sasarannya waktu itu hanya 16 kabupaten, pada tahun 2011
jumlah kabupaten menjadi 17 dengan jumlah sasaran
mencapai 411 kecamatan dan 4201 desa. Adapun jumlah BLM
yang digulirkan mencapai Rp.609.140.000.000,- .
Lokasi dan alokasi TA 2011
sebagaimana tabel berikut;
Tabel. Lokasi dan Alokasi TA 2011
TAHUN 2011-2012
Tentu saja, hal itu
tetap berfokus pada
peningkatan sarana-
prasarana dasar
(kesehatan-pendidikan)
yang belum terdanai
termasuk halnya
perguliran modal melalui
program UEP dan SPP.
www.pnpmjabar.org
48
Pendidikan
BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN
1. Gedung TK 102 Unit
2. Gedung PAUD 223 Unit
3. Bea Siswa 41 siswa
4.Pelatihan Ketrampilan masy. 43 paket
5. Bhn penunjang bljr mengajar 106 Unit
6. Pelatihan guru. 1 paket
7. insentif guru honorer 489 org
8. Pembelian meubelair 1064 paket
9. Kampanye pendidikan 0 paket
10. Pertemuan komite sekolah 0 paket
11. Lokakarya desa 0 paket
12. Bangunan Sekolah 571 Unit
Pendidikan
Hasil-hasil kegiatan di bidang pendidikan baik dalam bentuk
pembangunan sarana-prasarana ataupun peningkatan
kapasitas adalah sebagaimana berikut:
Tabel hasil kegiatan bidang pendidikan TA 2011
Pengembangan sektor pendidikan menjadi keywords
peningkatan SDM pedesaan di Jawa Barat. Sebagaimana
diketahui, meskipun tingkat partisipasi kasar pendidikan di
tingkat SD sudah mencapai 117,18 persen, namun tingkat
partisipasi kasar (TPK) pendidikan menengah atas di tahun
2011 masih 67 persen (urutan ke-32 se Indonesia).
Demikian halnya dengan Indeks pembangunan manusia
di wilayah berpenduduk 49,1 juta jiwa itu baru mencapai
72,82 poin, yang artinya masih di bawah target nasional tahun
2011 sebesar 73,24 poin. Posisi ini masih di bawah provinsi lain
seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui pembangunan sarana pendidikan seperti diatas,
tentu pencapaian partisipasi kasar pendidikan di tingkat dasar
dan menengah akan lebih mudah tercapai. Sebab substansinya
adalah dengan penyediaan akses dan peningkatan kapasitas.
49
Kesehat
an
BIDANG JENIS KEGIATAN VOL SAT
1. Gedung Polindes / Posyandu 533 Unit
2. Sarana Air Bersih 87 Unit
3. MCK 548 Unit
4. Saluran air kotor 28 Unit
5. PMT balita / ibu hamil 20791 jiwa
6. Penyuluhan kesehatan 0 paket
7. Tanaman obat keluarga 0 paket
8. Posyandu lansia 0 unit
9. Poskesdes 13 Unit
10. Ambulan 6 unit
Kesehat
an
Hasil-hasil kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana
terurai dalam tabel berikut:
Tabel. Hasil kegiatan bidang kesehatan TA 2011
Satistik daerah provinsi jawa barat 2011 menunjukkan
bahwa masih banyak bayi lahir hidup dengan berat lahir
rendah yaitu mencapai 15.017 orang atau 5.24 % dari total
bayi lahir hidup sebanyak 903.329 orang, sedangkan balita
yang men-galami gizi buruk sebanyak 27.741 atau 0.75 % dari
total 3.397.008 orang.
pada tahun 2011 masih juga ditemukan balita dengan
gizi buruk sebanyak 27.741 orang atau 0.81 persen dari total
balita 3.397.008 orang masih tingginya ibu melahirkan yang
ditolong oleh tenaga non medis/dukun sebesar 28,12%
mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap ke-
selamatan ibu dan bayi masih rendah,
Diantaranya dipengaruhi tradisi turun temurun, biaya
yang murah, serta jarak yang mudah dijangkau, menjadikan
du-kun beranak masih menjadi alternatif untuk pertolongan
kelahiran terutama di pedesaan (sumber: podes 2011).
www.pnpmjabar.org
50
Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat
mendapatkan alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000
(lima ratus empat puluh dua milyar sebelas juta lima ratus
ribu rupiah) yang merupakan perpaduan dari alokasi dana
APBN sebesar Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17
kabupaten yang totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,-
Kabupaten Bogor, Cianjur dan
Purwakarta dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk Urusan
Bersama) nya melebihi 5%.
Semangat 17 pemerintah kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2012
semakin menguat bukan hanya sebatas dukungan cost sharing,
namun juga dukungan pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan secara terpadu melalui berbagai kegiatan berinisiasi
lokal.
Di kabupaten Bogor misalnya, hal itu ditunjukan
melalui kegiatan kunjungan rutin Bupati dalam kegiatan Boling
(rebo keliling), di Purwakarta melalui kegiatan nganjang desa,
di Ciamis melalui Perda perencanaan partisipatif dan
integratif dan bentuk dukungan lain yang menandakan
semakin diterimanya skema, proses dan hasil PNPM Mandiri
Perdesaan di kabupaten masing-masing.
Sesuai daftar alokasi
dan lokasi Tahun Anggaran
2012 yang dikeluarkan oleh
Menko Kesra–TNP2K, di
Provinsi Jawa Barat
dialokasikan kepada 421
kecamatan dan semua
kecamatan di danai semua
baik oleh APBN dan APBD
daerah kabupaten.
Untuk alokasi dana dari APBD
kabupaten rata-ratanya
sebesar 5%, kecuali untuk
51
Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2012
Kec. Desa. APBN APBD Jumlah
1. Bogor 23 245 35.530.000.000 11.250.000.000 46.780.000.000 2. Sukabumi 41 309 61.275.000.000 3.225.000.000 64.500.000.000 3. Cianjur 29 335 44.792.500.000 5.260.000.000 50.052.500.000 4. Bandung 11 105 13.585.000.000 715.000.000 14.300.000.000 5. Garut 36 358 55.242.500.000 2.907.500.000 58.150.000.000 6. Tasikmalaya 35 316 31.920.000.000 1.680.000.000 33.600.000.000 7. Ciamis 33 324 25.602.500.000 1.347.500.000 26.950.000.000 8. Kuningan 29 336 23.987.500.000 1.262.500.000 25.250.000.000 9. Cirebon 22 229 25.935.000.000 1.365.000.000 27.300.000.000
10. Majalengka 22 279 23.607.500.000 1.242.500.000 24.850.000.000 11. Sumedang 23 245 19.475.000.000 1.025.000.000 20.500.000.000 12. Indramayu 27 266 28.452.500.000 1.497.500.000 29.950.000.000 13. Subang 27 230 23.370.000.000 1.230.000.000 24.600.000.000 14. Purwakarta 13 144 16.910.000.000 1.869.000.000 18.779.000.000 15. Karawang 23 242 39.425.000.000 2.075.000.000 41.500.000.000 16. Bekasi 16 127 17.337.500.000 912.500.000 18.250.000.000 17. Bandung Barat 11 121 15.865.000.000 865.000.000 16.700.000.000
Jumlah 421 4.211 502.312.500.000 39.699.000.000 542.011.500.000
Sebagai keberlanjutan
tahun sebelumnya, TA
2012 menjadi tahun
optimalisasi proses dan
hasil pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan baik untuk
kabupaten reguler dan
Integrasi seperti Ciamis, Subang, Majalengka dan Sumedang.
Berikut adalah tabel lokasi dan alokasi TA 2012:
Tabel 10. Lokasi dan Alokasi TA 2012
Dengan lokasi 17 kabupaten, 421 kecamatan dan 4211
desa, yang secara kuantitas meningkat dibanding tahun 2011,
ditargetkan hasil yang dicapai lebih optimal baik dari segi
perencanaan, penetapan, pendaaan, pelaksanaan sampai
dengan pengawasan dan pelestarian kegiatan. Oleh karenanya
dibutuhkan sinergi antar pelaku dan fasilitator di tingkat
kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa.
www.pnpmjabar.org
52
BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN
Pendid
ikan
1. Gedung TK 122 Unit
2. Gedung PAUD 191 Unit
3. Bea Siswa 5 siswa
4.Pelatihan Ketrampilan masy.11 paket
5. Bhn penunjang bljr mengajar35 Unit
6. Pelatihan guru. - paket
7. insentif guru honorer 447 org
8. Pembelian meubelair 1.707 paket
9. Kampanye pendidikan - paket
10. Pertemuan komite sekolah - paket
11. Lokakarya desa 155 paket
12. Bangunan Sekolah 2.487 Unit
Pendid
ikan
Hasil-hasil yang didapat di bidang pendidikan sebagaimana
berikut:
Tabel jenis dan volume kegiatan pendidikan TA 2012
53
PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa Barat telah
aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan
material/non material diberikan demi suksesnya program
pengetasan kemiskinan tersebut.
Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi PNPM Mandiri
Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin besar
mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini
sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan
RTM.
Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan
sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013,
besarnya mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun
seratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima
juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Tentu bukan hanya karena besarnya alokasi dana yang
dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun proses
pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin
penting mengapa program ini dikatakan sebagai program
pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan
semakin berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran.
PENUTUP