PERATURAN YAYASAN ------------------------------------------------------- No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Menimbang : 1. bahwa dalam usaha mencapai tujuan institusional lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Yayasan Sandjojo secara efektif dan efisien, diperlukan adanya Pegawai yang sepenuhnya sadar akan panggilan kerja, nilai-nilai Kristiani, Falsafat Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang demikian diperlukan suatu peraturan tentang pokok-pokok kepegawaian yang menata kedudukan, kewajiban, hak, serta pembinaan pegawai; 3. bahwa peraturan tertulis yang telah ada perlu diperbaiki dan disempurnakan.
Mengingat : 1. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 8 Tahun 1974; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN SANDJOJO SEMARANG BAB I P E N G E R T I A N Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Yayasan adalah Yayasan Sandjojo yang berkedudukan di Semarang menyelenggarakan dan membina lembaga pendidikan tinggi Katolik. b. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Sandjojo Semarang. c. Lembaga adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dan dibina oleh Yayasan, berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi atau Akademi. d. Rektor, Ketua, dan Direktur adalah Pimpinan Universitas/Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi yang diselenggarakan dan dibina oleh Yayasan.
1 2
e. Pegawai adalah orang yang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang, bekerja di lingkungan Yayasan atau di lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan dan kepadanya diserahi tugas dalam jabatan dan diberi gaji/upah menurut peraturan yang berlaku. f. Pejabat yang berwenang adalah Pengurus Yayasan Sandjojo atau pejabat lain yang ditunjuk. g. Wilayah kerja adalah lembaga pendidikan tinggi Katolik dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Yayasan. h. Unit kerja adalah satuan kerja yang mendukung pelaksanaan pendidikan.
Pasal 2 (1) Pegawai Yayasan terdiri dari : a. Pegawai Tetap; b. Pegawai Tidak Tetap. (2) Yang dimaksud dengan : a. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang bekerja secara tetap dan menyediakan seluruh waktu kerjanya untuk tugas-tugas di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan. b. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang tidak sepenuhnya terikat pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan. (3) Pegawai Tetap terdiri dari : a. Pegawai Tetap Yayasan; b. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Lembaga yaitu Tenaga Pengajar atau Dosen Tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Pemerintah melaksa-nakan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lembaga yang diselenggarakan oleh Yayasan. (4) Pegawai Tetap Yayasan terdiri dari : a. Tenaga Pengajar atau Dosen Tetap Yayasan, yaitu Pegawai yang diangkat oleh Pengurus Yayasan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b. Tenaga Pengajar atau Dosen Tetap Terbatas, yaitu Dosen Tetap yang diangkat oleh Pengurus Yayasan dengan beban tugas terbatas; c. Tenaga Administrasi Tetap, yaitu Pegawai yang diangkat oleh Ketua Yayasan dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan non akademik di lingkungan yayasan; d. Tenaga Penunjang Akademik, meliputi peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar. (5) Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : a. Tenaga Pengajar atau Dosen Tidak Tetap, yaitu pegawai yang diangkat pimpinan lembaga untuk jangka waktu 1 (satu) semester dengan tugas mengajar; b. Tenaga Kontrak, yaitu tenaga pengajar atau bukan pengajar yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang bersifat terbatas, baik mengenai waktu, tugas dan fasilitas yang diberikan.
BAB II KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK Kedudukan Pasal 3 Pegawai adalah pribadi-pribadi yang terpanggil untuk berpartisipasi dalam tugas pelayanan pendidikan di lingkungan yayasan. 3 Kewajiban Pasal 4 Setiap Pegawai wajib : a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; b. menghormati identitas Yayasan dan Lembaga sebagai lembaga yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Kristiani; c. mentaati segala peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya-kan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; d. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; e. mengembangkan profesinya, baik secara formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan Yayasan.
H a k Pasal 5 (1) Setiap Pegawai berhak memperoleh gaji yang adil dan layak serta penghasilan lain yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya; memperoleh cuti; memperoleh perawatan bagi yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun. (2) Keluarga setiap Pegawai yang tewas berhak memperoleh uang duka.
Pasal 6 Setiap Pegawai berhak atas pensiun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. BAB III P E M B I N A A N Bagian Pertama Tujuan Pembinaan Pasal 7 Pembinaan Pegawai bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan karya pendidikan di lembaga yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Bagian Kedua Kebijakan Pembinaan Pasal 8 (1) Kebijakan pembinaan Pegawai secara menyeluruh berada di tangan Pengurus Yayasan. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk penugasan studi lanjut.
Pasal 9 (1) Dalam rangka pembinaan Pegawai, perlu dipupuk semangat keutuhan dan kekompakan, kesetiakawanan dan kebersamaan, sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perlu memperhatikan pengem-bangan semangat dan nilai-nilai kristiani. 4 Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pegawai Pasal 10 Jumlah dan susunan pangkat Pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Pasal 11 (1) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan. (2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai. (3) Pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dan selama dalam masa percobaan tersebut berstatus calon Pegawai. (4) Calon Pegawai diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditentu-kan dan menyelesaikan masa percobaan, sebagai berikut : a. Tenaga Pengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun; b. Tenaga Administrasi dan tenaga Penunjang Akademik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) harus dijalani secara terus menerus tanpa terputus. (6) Hak dan kewajiban Calon Pegawai serta pelaksanaan masa percobaan Pegawai diatur dalam kontrak kerja.
Bagian Keempat Pengangkatan, Kepangkatan, Jabatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pasal 12 Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan yang dimaksud. Pasal 13 (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan sebagai hak Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan. (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah masa kerja, prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat obyektif lain. (5) Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan adalah syarat-syarat tersebut di atas ditambah dengan memperhatikan jabatan yang dipangku serta senioritas sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 14 Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, bakat kepemimpinan, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lain. 5 Pasal 15 Pegawai yang tewas diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi secara anumerta. Pasal 16 Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Pasal 17 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, dalam rangka pembinaan pegawai dapat diada-kan perpindahan jabatan atau perpindahan tempat/unit kerja ataupun wilayah kerja. Pasal 18 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. (2) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. atas permintaan sendiri; b. mencapai batas usia pensiun; c. perampingan organisasi; atau d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai. (3) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena : a. melanggar perjanjian kerja dan/atau disiplin Pegawai; b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. (4) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melanggar perjanjian kerja dan/atau peraturan disiplin pegawai tingkat berat; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih. (5) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melanggar sumpah/janji Pegawai dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang Undang Dasar 1945; c. melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan atau terlibat dalam kegiatan yang mem-bahayakan keutuhan bangsa dan negara; atau d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Pasal 19 Pegawai yang dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara. Pasal 20 Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian, Pengurus Yayasan dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat lain. 6 Bagian Kelima Perjanjian Kerja, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pasal 21 Setiap Calon Pegawai pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Tetap wajib menandatangani Perjanjian Kerja di hadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 22 Setiap Calon Pegawai atau Pegawai Tetap yang mengadakan ikatan perkawinan dengan sesama Pegawai Tetap, salah satu wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai. Pasal 23 Pegawai yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu wajib mengucapkan dan/atau menanda-tangani janji jabatan. Pasal 24 Pegawai wajib memperhatikan kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Pasal 25 Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan Disiplin Pegawai. Bagian Keenam Pendidikan dan Pelatihan Pasal 26 Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan Pegawai diadakan program pendidikan dan pelatihan yang diatur oleh Pejabat yang berwenang. Bagian Ketujuh K e s e j a h t e r a a n Pasal 27 (1) Untuk meningkatkan kegairahan kerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai. (2) Pegawai dan keluarganya pada waktu sakit dan melahirkan berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan. (3) Keluarga pegawai yang meninggal berhak memperoleh bantuan. (4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Yayasan.
Bagian Kedelapan P e n g h a r g a a n Pasal 28 (1) Pengurus Yayasan dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa terhadap lembaga. (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk lain. 7 Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai Pasal 29 Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai dibentuk badan yang membantu Pengurus Yayasan dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai. Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian Pasal 30 Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara. Bagian Kesebelas Lain-lain Pasal 31 Rincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 peraturan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Pada saat peraturan ini berlaku, peraturan kepegawaian yang dikeluarkan terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 33 Segala pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 1 Juli 2000 YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Ketua, Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto SURAT KEPUTUSAN ------------------------------------------------ No. 062 SK/YS/02/VII/2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin keabsahan dan kelancaran pembinaan Pegawai diperlukan pengaturan tentang Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai; 2. bahwa peraturan yang telah ada perlu diperbaiki dan disempurnakan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987; 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAB I PENGANGKATAN PEGAWAI Pasal 1 Pengurus Yayasan menetapkan pengangkatan Pegawai baru atau pengangkatan kembali Pegawai di lingkungan Yayasan Sandjojo. BAB II KENAIKAN PANGKAT Pasal 2 Pengurus Yayasan menetapkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Tetap. 8 9 BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 3 Pengurus Yayasan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai tetap dalam dan dari jabatan-jabatan Rektor, Ketua dan Direktur. Pasal 4 (1) Rektor, Ketua dan Direktur menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kekuasaannya dalam dan dari jabatan-jabatan yang tidak termasuk dalam jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pejabat-pejabat yang disebut dalam ayat (1) tidak dapat mendelegasikan sebagian wewe-nangnya kepada Pejabat lain di lingkungan kekuasaannya.
BAB IV PEMINDAHAN ANTAR WILAYAH KERJA DAN UNIT KERJA Pasal 5 (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dapat diadakan pemindahan Pegawai antar wilayah kerja atau unit kerja. (2) Pengurus Yayasan menetapkan pemindahan Pegawai antar wilayah kerja. (3) Rektor/Ketua/Direktur menetapkan pemindahan Pegawai antar unit kerja di lingkungan kekuasaannya.
BAB V PEMBERHENTIAN Pasal 6 Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian Pegawai. BAB VI PEMBERHENTIAN SEMENTARA Pasal 7 (1) Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian sementara Pegawai Tetap yang menjabat Rektor, Ketua dan Direktur. (2) Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian sementara pegawai yang sedang menjalani tugas belajar. (3) Rektor, Ketua, dan Direktur menetapkan pemberhentian sementara pegawai yang tidak disebut dalam ayat (1) Pasal ini. (4) Pejabat-pejabat yang disebut pada ayat (3) tidak dapat mendelegasikan sebagian wewenang-nya kepada pejabat lain di lingkungan kekuasaannya. 10 BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Pengurus Yayasan dapat menetapkan pengangkatan tenaga ahli/profesional atau berkualifikasi tertentu langsung menjadi Pegawai Tetap, untuk menduduki suatu jabatan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraannya tanpa melalui pengangkatan sebagai calon Pegawai. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Segala pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 10 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 1 Juli 2000 YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Ketua, Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto SURAT KEPUTUSAN ----------------------------------------------- No. 063 SK/YS/02/VII/2000 tentang Peraturan Disiplin PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksa-naan tugas diperlukan peraturan disiplin Pegawai; 2. bahwa peraturan yang ada perlu disempurnakan.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987; 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN SANDJOJO SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Peraturan disiplin Pegawai adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi dan larangan dilanggar oleh Pegawai. (2) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. (3) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. (4) Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai. (5) Atasan pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum. 11 12 BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 2 Setiap Pegawai wajib : a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. menghormati identitas Yayasan Sandjojo dan lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam penyelenggaraannya yang mendasarkan diri pada niai-nilai Kristiani antara lain dengan cara sebagai berikut : 1. menjunjung tinggi martabat manusia; 2. melaksanakan isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani; 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 4. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan penuh semangat untuk kepentingan peserta didik; 5. memelihara dan meningkatkan semangat kebersamaan; 6. dalam waktu secepatnya melaporkan kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan merugikan lembaga; 7. mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 8. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 9. menggunakan dan memelihara harta kekayaan Yayasan dengan baik; 10. mendorong dan menghargai setiap peningkatan prestasi kerja; 11. memberi contoh dan teladan perilaku yang baik; 12. bersikap dan bertingkah laku sopan.
Pasal 3 Setiap Pegawai dilarang : a. menyalahgunakan wewenang; b. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Yayasan atau Lembaga; c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; d. menghalangi dan mengganggu berjalannya tugas kedinasan; e. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; f. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
BAB III HUKUMAN DISIPLIN Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin Pasal 4 Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin. Pasal 5 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Pegawai yang melaku-kan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. 13 Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 6 (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukuman disiplin sedang; dan c. Hukuman disiplin berat (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; b. Pembebasan dari jabatan; c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.
Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pasal 7 Yang berwenang menghukum adalah : a. Ketua Yayasan Sandjojo, bagi Pegawai yang : 1. Berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a ke atas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d; 2. Memangku jabatan Rektor, Ketua atau Direktur sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b. b. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi bagi Pegawai di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam sub a pasal ini.
Pasal 8 Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sub b dapat men-delegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan serendah-rendahnya Kepala Biro, Pembantu Dekan, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau pejabat lain yang setingkat; dan b. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan serendah-rendahnya Pembantu Rektor, Dekan atau jabatan lain yang setingkat. 14 Pasal 9 Yang berwenang menghukum Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang sepanjang mengenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud alam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) atas dasar usulan Yayasan. Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Disiplin Pasal 10 (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara : a. Lisan, apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. Tertulis, apabila pelanggaran disiplin dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4). (3) Pemeriksaan Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.
Pasal 11 Dalam melakukan pemeriksaan, Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta pertim-bangan Senat atau mendengarkan atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu. Pasal 12 (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus secara jelas disebut jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
Pasal 13 (1) Pegawai yang berdasarkan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dijatuhi satu hukuman disiplin yang paling berat. (2) Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
Pasal 14 (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang bersangkutan. (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang bersangkutan. (3) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup. 15 Bagian Kelima Keberatan Atas Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 15 (1) Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan. (2) Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
Pasal 16 Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis dan hierarkis disertai alasan-alasan keberatannya. Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum Pegawai yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ia menerima surat keberatan tersebut.
Pasal 18 (1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan itu. (2) Apabila dipandang perlu, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan Pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan atau orang lain yang dianggap perlu.
Pasal 19 (1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum. (2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan Pejabat yang berwenang menghukum. (3) Terhadap keputusan atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.
Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 20 (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada se-orang Pegawai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan. (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) : a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan disiplin dengan tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari; b. Apabila ada keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu; c. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum. 16 BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sub b dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum di lingkungan masing-masing. Pasal 22 (1) Ketentuan-ketentuan peraturan ini berlaku juga bagi calon pegawai. (2) Calon Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai.
Pasal 23 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan Lembaga. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada Pegawai sebelum berlakunya peraturan ini dan masih atau sedang dijalankan oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 1 Juli 2000 YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Ketua, Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto SURAT KEPUTUSAN ------------------------------------------------ No. 064 SK/YS/02/VII/2000 tentang Peraturan Gaji Pegawai Yayasan Sandjojo PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG Menimbang : 1. Bahwa gaji adalah hak Pegawai sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja Pegawai; 2. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak Pegawai secara adil dan konsisten perlu dikeluarkan peraturan gaji pegawai yang jelas. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987; 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061/SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GAJI PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN YAYASAN SANDJOJO SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Gaji Pegawai Tetap ditetapkan berdasarkan sistem penggajian yang berlaku di lingkungan Yayasan Sandjojo yaitu sistem skala gabungan dengan mempertimbangkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPNS). (2) Yang dimaksud dengan sistem skala gabungan adalah Gaji Pokok ditentukan sama bagi Pegawai yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.
Pasal 2 Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 17 18 Pasal 3 Jenjang pangkat dan golongan ruang gaji Pegawai Tetap di lingkungan Yayasan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut : Pangkat Golongan Ruang Gaji
Juru Muda I / a
Juru Muda Tingkat I I / b
Juru I / c
Juru Tingkat I I / d
Pengatur Muda II / a
Pengatur Muda Tingkat I II / b
Pengatur II / c
Pengatur Tingkat I II / d
Penata Muda III / a
Penata Muda Tingkat I III / b
Penata III / c
Penata Tingkat I III / d
Pembina IV / a
Pembina Tingkat I IV / b
Pembina Utama Muda IV / c
Pembina Utama Madya IV / d
Pembina Utama IV / e
