Regulasi vis a vis praktek strategi membangun desa tangguh bencana

Strategi Membangun Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Berbasis Kearifan/Potensi Lokal

Pripun Carane Mbangun Desa

Tangguh Pakdhe..

WAH MAS MAS.. KULO MANUT RAKYAT

MAWON NEK PUN NGATEN MENIKO,

YANG PENTING REGULASI JANGAN

DILANGGAR

By: Wawan Andriyanto (YP2SU)

BNPB

UTAMA (LEVEL TERTINGGI) MADYA (LEVEL MEDIUM) PRATAMA (LEVEL TERENDAH)

a. Perdes atau perangkat hukum lain tentang PRB; b. Dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes; c. Forum PRB desa/Kelurahan d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan

a.Kebijakan PRB tengah dikembangkan; b.Perencanaan PB telah tersusun; belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa; c. Forum PRB belum berfungsi penuh dan aktif; d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;

a.kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan baru upaya awal; b.Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB; c.Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat; d.Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan;

Cara BNPB memandang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB 1/2012)

UTAMA MADYA PRATAMA

e.Adanya upaya-upaya sistematis pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan; dan f.Adanya upaya-upaya sistematis meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

e.upaya pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk belum terlalu teruji; dan f. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

e.awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan f. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Cara BNPB memandang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB 1/2012)-2

Pada Prakteknya....

a. Bagi Masyarakat Awam: Pengennya Simple, Peraturan itu ada untuk dilanggar...

b. Bagi (oknum) Pemerintah: Peraturan itu ada untuk dikompromikan dengan prosedur, administrasi, program dan dana yang dimiliki ...

c. Bagi Orang2 Kreatif (Pemerintah/ Masyarakat/Dunia Usaha) Peraturan adalah

Peluang/Celah menciptakan hal-hal baru...

Mengapa perlu kompromi? • Masyarakat lebih sering melihat sebuah Regulasi pada

penerapannya saja… Alias, apa yang terjadi secara riil di lingkungannya, itu menjadi persepsi tentang isi/substansi Regulasi;

• Pembuat Regulasi mempersepsikan aturan/ketentuan regulasi sesuai dengan apa yang ada dalam alam pikiran pada saat pembuatan Regulasi/Kebijakan dilakukan.

Sehingga...

• Pelaksananya harus mengkompromikan semua

kepentingan yang timbul dengan regulasi yang ada (substansi dan level implementasi).

Alias...

• Regulasi pembangunan hanya memposisikan diri sebagai kerangka dasar pembangunan. Dalam pelaksanaannya, sangat perlu berkompromi dengan potensi dan masalah lapangan.

• Kompromi perlu sebagai alat membangun kebersamaan gerak langkah, antara regulasi yang statis dengan kehidupan sosial yang dinamis, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk maju.

Ilustrasi Citra Positif yang diperoleh dengan Regulasi Penanggulangan Bencana yang Kuat dan

Terbuka Pemerintah

Siap Siaga

Cepat Respon

dan Tepat

Respon

Komunikasi

dan

Koordinasi

Lancar

Korban cepat

Tertangani

Bantuan Merata

dan Adil

Masyarakat

tenang

Pengungsi

Terbantu

Citra Positif

Pemerintah

Citra Positif

DPRD Konstituen tidak

merasa Dilupakan Masyarakat

diberdayakan Relawan tertib

dan profesional Dunia Usaha

terlibat

PERSEPSI MASYARAKAT

Ilustrasi Dampak Regulasi Tanpa Kompromi

Source: www.google.com

Akhirnya Semua Pihak Jalan Sendiri-Sendiri; TIDAK

KOMPAK

Semua Tindakan Penanggulangan Bencana jadi terkesan

SERBA SALAH

Strategi Inisiasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

• Pada prinsipnya, boleh membangun Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “ala kita”, asalkan:

– Bermanfaat untuk mengurangi risiko bencana;

– Bermanfaat untuk masyarakat;

– Sesuai dan memberdayakan potensi lokal;

– Pelibatan aktif partisipasi sektor pemerintahan lainnya; (Misal: Kampung Siaga Bencana Kemensos-Permensos 128/2011, Desa Siaga Kemenkes, Program CSP – JRF, REKOMPAK KemenPU, dll)

– Sinergi dengan sumber daya lain;

– Tidak bertentangan dengan Regulasi Bencana yang ada;

Nb: kata tidak bertentangan berarti “pada asalnya semua boleh dilakukan sebelum dilarang/dibatasi”.

Pengalaman YP2SU

• Inisiasi Desa Tangguh di 2 Desa (Wonolelo-Mulyodadi) (2010-2011); dimulai pada saat tidak ada regulasi payungnya, tidak ada panduannya, dan tidak ada bahan mentah yang pasti;

• Pendampingan Desa Tangguh Bencana Tsunami di Kota Yogyakarta, Bantul dan Cilacap (2012-2013).

• Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana 10 kampung di Kota Yogya, menuju Kelurahan Tangguh Bencana Utama Kota Yogyakarta (2013-...)

Desa Tangguh Bantul (2010) Desa Wonolelo (Pleret Bantul)

Lokasi: Kecamatan Pleret, Bantul, DIY;

Luas Wilayah: 453,4705 Ha; luas

daratan 185,7736 Ha (40% luas

lahan), luas perbukitan/pegunungan

267,6969 Ha (60% luas lahan); 8

dusun

Jumlah penduduk: 4,471 jiwa (2010);

Ancaman utama: tanah longsor,

gempa bumi, kekeringan, angin ribut,

kebakaran, banjir, epidemic, ancaman

sosial;

Potensi Utama: Gerakan masyarakat /

ormas, kesenian tradisional, hadroh,

budaya Islam, pengalaman menjadi

korban gempa bumi 2006.\

Desa Mulyodadi (B.Lipuro, Bantul)

Lokasi: Kec. Bambanglipuro,

Bantul, DIY;

Luas Wilayah: 644,7575 Ha;; 14

dusun, 4 kring;

Jumlah penduduk : 11.873 jiwa

(2010);

Ancaman utama: gempa bumi,

kekeringan irigasi, banjir, putting

beliung, tanggul longsor,

kebakaran, pencemaran air dan

lingkungan, penyakit menular,

bencana sosial;

Potensi Utama: Kesenian,

gerakan masyarakat/ormas,

pengalaman menjadi korban

bencana gempa bumi 2006.

Rp. 650 juta Nilai Program Rp.100 juta Hibah Komunitas Per

Desa Rp.350 juta biaya Program

1 Tahun lebih

Product and Strategies

A. AKTOR 1. Forum PRB Desa Mulyodadi 2. Forum PRB Desa Wonolelo

Sebagai “Badan Penanggulangan Bencana” Tingkat Desa W+M

B. REGULASI 1. Peraturan Desa W+M tentang Rencana Penanggulangan Bencana 5 tahun

2. SK Kades W+M tentang Rencana Aksi PRB;

3. SK Kades W+M tentang Rencana Kontinjensi Bencana;

4. SK Kades W+M tentang Forum PRB Desa

5. Perubahan RPJMDes Wonolelo

1. Dasar Perencanaan PB Desa;

2. Alat Advokasi Kebijakan PB; 3. Alat Integrasi PRB dengan

Perencanaan Pemerintah; 4. Pondasi Keberlanjutan; 5. Dukungan politis Pemdes; 6. Wadah Isu Lintas Sektoral; 7. Alat Mobilisasi Sumber

Daya Internal+External

KOMPONEN DESKRIPSI LONG TERM

BENEFIT

Keterangan: W : Wonolelo M : Mulyodadi

Products and Strategies (2)

C. PARTISIPASI 1) Multiaktor Pelaku Aktif PRBBK (perwakilan wilayah, gender, kelompok masyarakat, dll) dengan skema pengkaderan sejak awal;

2) Mobilisasi Sumber Daya non Program (Mis. Bantuan Alat Deteksi Dini Longsor dari UMY untuk Wonolelo)

1) Adanya Community Leaders PRB di tingkat Masyarakat;

2) Kaderisasi berkelanjutan; 3) Sinergi Antar Potensi

untuk Keberlanjutan dan Efisiensi Program

D. KAJIAN RISIKO BENCANA

1) Kajian Ancaman Bencana Desa; 2) Kajian Kerentanan Bencana Desa; 3) Kajian Kapasitas Desa 4) Kajian Risiko Bencana Desa

1) Bahan Edukasi Masyarakat;

2) Bahan Perencanaan Penanggulangan Bencana

E. EDUKASI, ADVOKASI, EMPOWERMENT

1) Edukasi Bencana untuk Kelompok Rentan Desa (Anak-anak, Perempuan, Petani, Pedagang Mikro, dll);

2) Hibah Komunitas 100 juta Per Desa; 3) Legalisasi dan Integrasi Perencanaan PRB

ke dalam Perencanaan Pemerintah

Aksi PRBBK, berorientasi Keberlanjutan

KOMPONEN DESKRIPSI LONG TERM

BENEFIT

Products and Strategies (3)

F. POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL

1) Edukasi lewat Tradisi , Seni dan Event Agama Desa;

2) Edukasi Dengan Media “ngumpul bareng, ngopi bareng”

3) Edukasi Dengan Memperhatikan Dinamika Masyarakat

1) Penyadaran potensi ajaran dan tradisi di masyarakat untuk PRBBK;

2) Menumbuhkan trend pembelajaran PRB dengan entertainment

G. KEBERLANJUTAN

1) Inisiasi Regulasi dan Kebijakan (Regulasi, Pendanaan, Kelembagaan Desa)

2) Linkage dengan Program Pemerintah secara Lintas Sektoral

1) Embrio “Gerakan Desa Tangguh”

H. BUDAYA AMAN

1) Kajian Tradisi Masyarakat yang mendukung PRBBK, seperti gotong royong, kekeluargaan (walaupun secara tidak langsung)

Berkembangnya kesadaran bahwa PRB adalah bagian dari kehidupan

KOMPONEN DESKRIPSI LONG TERM

BENEFIT

SISTEM INTEGRASI

PRBBK DALAM REGULASI /

PERENCANAAN DESA

Pengalaman YP2SU-2 Kampung Tangguh Bencana

• Kebutuhan bersama untuk Selamat Dari Bencana; • Menjaga akar sejarah Kota Yogyakarta (wilayah

berbasis kampung) sebagai bagian Keistimewaan DIY); (modal sosial)

• Memperkecil unit level pemberdayaan penanggulangan bencana; (BNPB&BPBD punya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Kota diturunkan menjadi level kampung);

• Pembinaan kerelawanan bencana masyarakat; • Roadmap paling strategis untuk membentuk Kelurahan

Tangguh Bencana Utama menurut Perka BNPB Nomor 1/2012

Point Penting: SINERGI

• Sharing Konsep, Pengalaman, Knowledge;

• Sharing Sumber Daya dan DANA;

• Sharing SDM dan Logistik/Peralatan;

• Sharing Lokasi; contoh Sister Village Pemda Sleman;

• Menghindari Tumpang Timpang Tindih Program

Ayo Siaga!!

Tugas kita selaku aktor pemberdayaan masyarakat adalah menjawab 6W 1H

W yang terakhir adalah...

WHY NOT!!

Disampaikan oleh:

WAWAN ANDRIYANTO

Development Regulation and Policy Specialist

YP2SU Yogyakarta-PT Almas Nusantara

Dalam TFT Kampung Tangguh Bencana Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

Daerah Istimewa Yogyakarta 14 September 2012