Home >Documents >REGULASI SEKTOR

REGULASI SEKTOR

Date post:07-Mar-2016
Category:
View:39 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

Tugas Mid AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

OLEH:

MUHAMMAD SYAHRIRB1C1 10 065TOMY ADRIANSYAHB1C1 10 020GUSNAWATIB1C1 10 073ZUL ASRIANI LA TAHEB1C1 10 063

PROGRAM STUDI AKUTANSIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS HALUOLEOKENDARI2013

BAB IIREGULASI KEUANGAN PUBLIK

2.1 DEFINISI REGULASI PUBLIK

Regulasi berasal dari bahasa inggris, yakni regulation atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia (Reality Publisher, 2008), kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi masyarakat lainnya.

2.2. TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI PUBLIK

Peraturan adalah gambaran tentang kebijakan pengelola organisasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, dimana yang pertama,adalah regulasi publik dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik, ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.

Pendahuluan

Mengapa diatur?

Permasalahan dan Misi

Bagaimana Megaturnya?Dengan apa diatur?

Diskusi atau musyawarah

Catatan

PERAGA 2-1Tahapan dalam Penyusunan Regulasi Publik

Peraga di atas menunjukkan teknik penyusunan regulasi publik yang berupa rangkaian alur tahapan, sehingga regulasi publik tersebut siap disusun dan kemudian ditetapkan serta diterapkan. Pendahuluan Perancang regulasi publik wajib mampu mendiskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Mengapa DiaturSebuah Regulasi Publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau mengapa regulasi publik perlu disusun. Permasalahan dan MisiSebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahn telah dapat dirumuskan. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Dengan Apa DiaturAda berbagai jenjang regulasi publik yang sudah dikenal luas. Sebagai contoh dalam organisasi pemerintahan, di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri, seperti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sebagai aturan didaerah,bentuk aturan lainnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.Setiap Permasalahan harus dirumuskan dengan jenjang regulasi yang akan mengaturnya sehingga permasalahan tersebut segera dapat disikapi dan mencari solusi yang tepat sasaran. Bagaimana MengaturnyaSubstansi Regulasi publik yang disusun harus dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. Dengan Demikian, regulasi publik yang disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai macam masalah publik yang ada. Diskusi/MusyawarahMateri regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. Materi tersebut harus dipersiapkan melalui proses penelitian yang menggambarkan aspirasi publik. Karena itu, materi yang dibahas akan benar-benar menggambarkan permasalahan yang ada dan aspirasi masyarakat. Forum diskusi penyusunan reguler biasanya telah ditetapkan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi organisasi publik. Sebagai contoh, di Pemerintah, Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum diskusi perumusan perencanaan pembangunan, demikian juga, rapat pembahasan Undang-Undang, sidang Paripurna di DPR/D, dan lain-lain. CatatanCatatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Hasil catatan ini akan menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi publik yang menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan.

Dalam istilah teknik, tahapan penyusunan regulasi publik diatur dengan aturan masing-masing organisasi publik. Aturan tersebut dapat mengatur cara penyusunan draft regulasi maupun tahapan mulai dari penyusunan, pembahasan, analisis hingga penetapan regulasi.

2.3 Regulasi Dalam Siklus Akuntansi Sektor Publik

Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan tersebut.Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik. Pada setiap tahapan tersebut, isu dan permasalahan sering kali melingkupi, baik yang terkait secara fungsional maupun prosedural hingga pada tataran pelaksanaannya sehingga hasil akhir dari setiap tahap dapat dipengaruhi. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai.

AkuntansiSektorPublikRegulasi Anggaran PublikRegulasi Perencanaan PublikRegulasi Laporan Pertanggungjawaban PublikRegulasi tentang Pelaksanaan Realisasi Anggran PublikRegulasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik

PERAGA 2.2 Siklus Produk Regulasi dari Akuntansi Sektor Publik

TABEL 2.1 Hasil Regulasi dari Siklus Akuntansi Sektor Publik

Regulasi Tahapan dalam SiklusAkuntansi Sektor PublikContoh HasilRegulasi Publik

Regulasi Perencanaan PublikPeraturan Pemerintah No.7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Regulasi Anggaran PublikUndang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2007

Regulasi tentang Pelaksanaan Realisasi Anggran Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 tentang Rincian Anggran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggran 2007 Otorisasi Kepala Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA)

Regulasi Pengadaan Barang dan JasaSK Gubernur tentang Pemenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Regulasi Laporan Pertanggungjawaban PublikPeraturan Daerah tentang Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota

Sebagai Contoh, berikut adalah siklus dan tabel regulasi publik pada masing-masing proses akuntansi sektor publik di organisasi pemerintahan.

AkuntansiSektorPublikRegulasi Penganggaran PublikRegulasi Perencanaan PublikRegulasi Pertanggungjawaban PublikRegulasi Pengadaan Barang dan Jasa PublikRegulasi Pelaporan Keuangan Sektor PublikRegulasi Penganggaran PublikRegulasi Audit Sektor Publik

2.3 Siklus Regulasi yang Mengatur Akuntansi Sektor Publik

TABEL 2.2 Contoh Regulasi Publik Yang Mengatur Akuntansi Sektor PublikTahapan dalam Siklus Akuntansi Sektor PublikContoh Regulasi Publik

Perencanaan Publik UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Surat Edaran Bersama no 0295/M.PPN/2005050/166/SJ tentang Tata cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2005

Penganggaran Publik UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peemendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Anggran PublikUU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pengadaan Barang dan Jasa PublikPeraturan Presiden No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaporan Keungan Sektor PublikPP N0.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Audit Sektor Publik UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Daerah SK BPK No.1 Tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Pertanggungjawaban PublikPeraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai sebuah siklus, tahapan dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, hasil perencanaan yang tidak baik akan mengakibatkan buruknya tahapan penyusunan anggaran. Karena itu, peran regulasi publik pada siklus akuntansi sektor publiik ini sangatlah besar. Peran itu akan menjadi dasar pendukung utama bagi berhasil tidaknya perjalanan siklus akuntansi sektor publik.

2.4 Penyusunan Regulasi PublikRegulasi dalam akuntansi sektor publik adalah instrumen aturan yang secara sah ditetapkan oleh organisasi publik ketika menyelenggarakan pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik.

2.4.1 Perumusan MasalahPenyusunan regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Untuk itu kita harus menjawab pertanyaan apa masalah publik yang akan diselesaikan? seorang perancang regulasi publik mampu mendeskripsikan masalah publik tersebut. Salah satu cara untuk menggali permasalahan ini adalah melakukan penelitian. Untuk masalah publik yang ada dalam masyarak

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended