Top Banner
REGULASI PERLINDUNGAN/PEMANFAATAN HIU DI INDONESIA TTIM PENGAJAR FAKULTAS PASCA SARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA, AMBON
29

Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

Jan 17, 2016

Download

Documents

Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

REGULASI PERLINDUNGAN/PEMANFAATAN HIU

DI INDONESIATTIM PENGAJAR FAKULTAS PASCA SARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA, AMBON

Page 2: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

10 NEGARA PENGHASIL HIU TERBESAR DUNIA

1

2

3

4

5

67

8

9

10

INDONESIA 88,790 ton/th 12.31 %

TAIWAN 29,310 ton/th 4.07 %

MALAYSIA 22,297 ton/th

3.09 %

INDIA 79,193 ton/th

10.98 %

ARGENTINA 39,952 ton/th 5.54 %

BRAZIL 21,009 ton/th 2.91 %

MEXICO 30,305 ton/th 4.20 %

USA 37,069 ton/th 5.14 %

SPAIN 62,157 ton/th

8.62 %

FRANC 19,498 ton/th

2.70 %

TOTAL PRODUKSI HIU DUNIA 721,011 ton/th

Page 3: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

SENTRA PRODUKSI PERIKANAN HIU DI INDONESIA

Muara Baru & Muara Angke - Jakarta

Sibolga Sumatera Utara

Pelabuhan Ratu Jawa Barat

Cilacap Jawa Tengah

Prigi Jawa Timur

Surabaya Jawa Timur

Benoa Bali

Tanjung Luar NTB Kupang

NTT

Page 4: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

PRODUKSI IKAN HIU DI SETIAP WPP-RI (2005-2010)

Page 5: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA

2005

Japan57%

Hong Kong28%

Korea0.8%

Malaysia2%

Taiwan3%

Jordan1%

Singapore8%

2006

Hong Kong34.7%

Singapore11.4%

Japan45.2%

Taiwan0.6%

Sri Lanka1.2%

Australia0.7%

China4.5%

Malaysia1.7%

Page 6: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

JALUR PERDAGANGAN SIRIP HIU ASAL INDONESIA

Page 7: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

KERAGAMAN HIU DAN PARI DI INDONESIA

▪ Jumlah spesies hiu yang ada di Indonesia sebanyak 116 spesies (Fahmi dan Dharmadi, 2010),

▪ Jumlah hiu yang dilindungi secara penuh sebanyak 1 spesies (HIU PAUS),

▪ Jumlah hiu yang dilarang ditangkap berdasarkan Resolusi IOTC (3 spesies);

▪ Jumlah hiu yang diatur perdagangan internasionalnya sebanyak 4 spesies

▪ Jumlah pari yang ada di perairan Indonesia sebanyak 98 spesies (Fahmi dan Dharmadi 2010)

▪ Jumlah pari yang dilindungi secara penuh sebanyak 3 spesies,

HIU

PARI

Page 8: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI

1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi);

2. Penangkapan anakan;

3. Kepentingan ekonomi;

4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan

5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam

Page 9: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

RegulasiNasional

RegulasiRFMO

RegulasiCITES

Regulasi Terkait Perikanan Hiu dan Pari

Page 10: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

HIU DAN PARI YANG DILINDUNGI BERDASARKAN REGULASI NASIONAL

Page 11: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

REGULASI NASIONALPP No.7/99 ! Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

HIU GERGAJI Pristis microdon

STATUS PERLINDUNGAN

PENUH

TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN

Page 12: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

REGULASI NASIONALKep. MenKP No. 18/2013

Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)

▪ Berukuran Besar (18 M) ▪ Berumur panjang (100 – 150 Tahun) ▪ Jumlah anakan sedikit ▪ Melakukan migrasi jarak jauh ▪ Lambat mencapai matang kelamin (30 Tahun) ▪ Pertumbuhannya lambat

Page 13: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

Nama Ilmiah Manta alfredi

Nama Inggris Reef Manta Ray

Nama Indonesia

Pari Manta

Inf. BiologiUsia dewasa ! 6 – 15 tahun; Ukuran anakan ! 182 – 192 cm Ukuran dewasa ! 270 – 300 cm; Ukuran maksimum !

DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014

1

Page 14: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

Nama Ilmiah Manta birostris

Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray

Nama Indonesia

Indonesia ! Pari Manta; Lombok ! Pari Kerbau; Jawa ! Cawang Kalung.

Inf. BiologiUsia dewasa ! 6 – 15 tahun; Ukuran anakan ! 122 – 127 cm Ukuran dewasa ! 360 - 380 cm; Ukuran maksimum !

2

DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014

Page 15: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

KETENTUAN SANKSI

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

UU No.5/1990 Pasal 40 ayat (2) Setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000,-

Pasal 100C Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

UU No.45/2009 Pasal 100 dan 100C

Page 16: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

HIU YANG DILARANG DITANGKAP

BERDASARKAN KETENTUAN RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations)

IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), Resolusi 5/5

Page 17: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN RFMOs (IOTC) TENTANG HIU TIKUS

INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES

Manta birostris

Manta alfredi

Page 18: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

STATUS PERLINDUNGAN HIU DI RFMO

RFMO-IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) : 1) Resolusi 05/05 ;

a. Setiap Contracting Party wajib melaporkan tangkapan sharks;

b. Setiap kapal dilarang untuk menyimpan diatas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip hiu (sharks) yang bertentangan dengan Resolusi 05/05;

c. Setiap Negara wajib melepaskan tangkapan hiu yang hidup terutama juvenile dan hiu yang sedang hamil;

d. Setiap Negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif.

Page 19: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013 Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012

TENTANG Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI

PASAL 73

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organization;

(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu

monyet (Thresher shark), penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus; atau

b. Non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (accidental catch) berupa burung laut.

(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi : a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam kondisi

hidup; b. Melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang

tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;

c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaorkan kepada Direktur Jenderal

Page 20: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013 Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012

TENTANG Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI

PASAL 73 (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara

tidak sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi : a. Melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih

dalam kondisi hidup; b. Melakukan pencatatan spesies non-ikan yang tertangkap

dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(5) Terhadap penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan SANKSI ADMINISTRATIF berupa ! PENCABUTAN SIPI

(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Page 21: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

PERMEN-KP . PER.12/MEN/2012 USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

Pasal 43 (1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait

dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup;

(2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal;

(3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

Page 22: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

Ketentuan RFMO’S

• - Lebih concern terhadap cara penangkapan ikan yang legal,

• - Dalam rangka pengelolaan spesies target penangkapan utama (seperti: tuna) dengan memperhatikan jenis ikan atau burung yang ikut tertangkap

Page 23: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

HIU YANG DIATUR PERDAGANGAN INTERNASIONALNYABERDASARKAN KETENTUAN

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)

Page 24: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

1 2

34

Page 25: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

ATURAN PEMANFAATAN APPENDIK II CITES

Penangkapan ikan hiu (4 spesies) dan pari manta (2 spesies) untuk tujuan ekspor MASIH DIPERBOLEHKAN, namun harus dengan PENGATURAN YANG KETAT;

Ekspor hanya boleh dilakukan apabila ada SURAT IJIN yang dikeluarkan oleh MANAGEMENT AUTHORITY;

MANAGENET AUTHORITY dapat mengeluarkan ijin apabila ada PERSETUJUAN / REKOMENDASI ILMIAH dari SCIENTIFIC AUTHORITY (LIPI);

Rekomendasi ilmiah bisa dikelurkan apabila penangkapan ikan hiu menerapkan prinsip NON DETRIMENTAL FINDING (NDF) ! UPAYA YANG TERENCANA AGAR PENANGKAPAN IKAN HIU / PARI TIDAK AKAN MENYEBABKAN KEPUNAHAN DI HABITAT ALAM

Ketentuan akan mulai diberlakukan sejak SEPTEMBER 2014.

Page 26: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

DAMPAK KETENTUAN CITES TERHADAP LAYANAN PERIJINAN PERIKANAN HIU DAN PARI DI INDONESIA

PERMENKP No.4/2010

1. Negara pembeli / importir hanya akan menerima produk ikan hiu dan pari apabila dilengkapi dengan SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN) yang dikeluarkan oleh MANAGENET AUTHORITY;

2. SAJI-LN hanya diberikan kepada PERUSAHAAN / EKSPORTIR yang mempunyai IJIN EKSPOR HIU DAN PARI;

3. Eksportir hanya diperbolehkan menerima produk hiu yang dilengkapi dengan SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN);

4. SAJI-DN hanya diberikan kepada PEDAGANG PENGUMPUL / PERUSAHAAN PENGUMPUL yang mempunyai IJIN PENGUMPUL IKAN HIU DAN PARI;

5. Pedagang Pengumpul hanya diperbolehkan menerima ikan hiu dan pari yang ditangkap oleh NELAYAN yang memiliki IJIN PENANGKAPAN IKAN HIU dan PARI;

Page 27: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

Ketentuan CITES:

Lebih concern terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan

yang terancam secara legal

Page 28: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

KESIMPULAN

1. Jenis hiu yang telah diberikan status dilindungi secara nasional adalah hiu paus

2. Empat jenis hiu yang telah masuk Apendiks CITES, sedang dalam proses pemberian status perlindungannya

3. Untuk jenis hiu yang telah masuk Appendiks CITES, perlu diantisipasi terhadap regulasi CITES dalam perdagangannya secara Internasional

Page 29: Regulasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Hiu Di Indonesia

terima kasih