Top Banner
REGULASI PERBANKAN DI INDONESIA MAIZA FIKRI, ST, M.M Blog : Meiza86 maizafikri@rocketmail com
32

REGULASI PERBANKAN DI INDONESIA

Jan 11, 2016

Download

Documents

Ariane Luethi

MAIZA FIKRI, ST, M.M Blog : Meiza86 maizafikri@rocketmail com. REGULASI PERBANKAN DI INDONESIA. Sistem Perbankan di Indonesia. SISTEM PERBANKAN INDONESIA:. Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Jenis Bank di Indonesia: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

REGULASI PERBANKAN

DI INDONESIA

MAIZA FIKRI, ST, M.MBlog : Meiza86maizafikri@rocketmail com

Page 2: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Sistem Perbankan di Indonesia

SISTEM PERBANKAN INDONESIA:Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Jenis Bank di Indonesia:1. Bank Umum2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sistem konvensionalSistem Syariah Dual Banking

Bank umum Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran Pencipta uangBPR Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Jenis Bank berdasarkan pemilik:1. Bank Milik Pemerintah2. Bank Milik Pemda3. Bank Asing4. Bank Swasta Nasional5. Bank Campuan

Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi1. Bank Devisa2. Bank Non Devisa

Page 3: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Mengapa bank perlu diawasi?

Perbankan Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang)

Perbankan Lembaga kepercayaan sbg tempat menyimpan dana masyarakat sangat rentan/fragile

Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan Sistem keuangan Sistem perekonomian Biaya perbaikan yang sangat mahal

Perlunya bank diatur dan

diawasi

Di Indonesia, perbankan menguasai +/- 90% asset industri keuangan

Page 4: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Peranan BI dalam Pengaturan Perbankan

Perbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan Belum ada yang mengatur dan mengawasi

UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia BI Berperan sebagai penentu kebijakan perbankan Indonesia, atas nama Dewan Moneter

UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI atas nama Departemen Keuangan Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.

UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan tidak banyak perubahan terkait peranan BI dalam mengatur mengawasi bank

UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus sementara d/r penyehatan perbankan

Page 5: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Tugas Pokok Bank Indonesia

• Sesuai UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 tahun 2003 ttg Bank Indonesia, tugas pokok Bank Indonesia meliputi:– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran– Mengatur dan mengawasi bank

• Pengawasan bank akan dialihkan dari Bank Indonesia ke LPJK tahun 2010.

Page 6: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Ruang Lingkup Pengaturan Perbankan di Indonesia

• Perizinan• Pengaturan dan Ketentuan Perbankan• Pengawasan• Pemberian sanksi

PERIZINAN

• Pendirian usaha Izin prinsip dan izin usaha• Pembukaan, penutupan, pemindahan, dan peningkatan status KC• Kepemilikan dan kepengurusan bank• Pelaksanaan kegiatan tertentu

Page 7: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Pengaturan & Pengawasan Bank

Siapa yang mengawasi Bank?1. Pengurus (Pemilik dan

Pengelola)2. Masyarakat (Market Discipline)3. Lembaga Otoritas

Pengawasan Bank oleh Lembaga Otoritas merupakan pelengkap

Pengaturan Bank oleh Lembaga Otoritas

Siapa yang mengatur Bank?Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal

Page 8: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Pengaturan Bank

Bentuk pengaturan

Prinsip

Maksud

Ruang Lingkup

Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank

Prinsip kehati-hatian Banking prudential principles

Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan pengelola)

•Pengaturan izin pendirian (loose or tight)•Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak)•Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper)•Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian

aktiva)•Pengaturan risiko

Page 9: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan

dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional

StrukturPerbankanyang Sehat

SistemPengaturan

yang Efektif

SistemPengawasan

yang Independendan Efektif

IndustriPerbankanyang Kuat

InfrastrukturPendukung

yang Mencukupi

PerlindunganNasabah

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan

dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional

StrukturPerbankanyang Sehat

SistemPengaturan

yang Efektif

SistemPengawasan

yang Independendan Efektif

IndustriPerbankanyang Kuat

InfrastrukturPendukung

yang Mencukupi

PerlindunganNasabah

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

Sistemperbankan yang sehat, kuat, dan efisien gunamenciptakan kestabilan sistemkeuangan

dalamrangkamembantu pertumbuhan ekonomi nasional

StrukturPerbankanyang Sehat

SistemPengaturan

yang Efektif

SistemPengawasan

yang Independendan Efektif

IndustriPerbankanyang Kuat

InfrastrukturPendukung

yang Mencukupi

PerlindunganNasabah

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

API – diluncurkan tgl 9 Januari 2004 sebagai kerangka dasar (blue print) pengembangan perbankan sampai dengan tahun 2014.

Page 10: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

API …

6 pilar/sasaran API : Struktur Perbankan yang sehat

a.l. penguatan permodalan, peningkatan daya saing Sistem Pengaturan yang Efektif

a.l. peningkatan compliance thd 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision

Fungsi Pengawasan yang efektif a.l. peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas,

penerapan Risk-Based Supervision Industri perbankan yang kuat

a.l. penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko, peningkatan kemampuan operasional

Infrastruktur Perbankan yang Memadai a.l. pembentukan Credit Bureau, optimalisasi credit rating

agency Perlindungan Konsumen

a.l. penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, transparansi

Page 11: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

11

API …

Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API

Bank Internasional

Bank Nasional

Bank dengan fokus:

DaerahKorporasi Ritel Lainnya

BPR

Bank dengan kegiatan

usaha terbatas

Rp triliun

Permodalan

(Tier 1)

50

10

0,1

Page 12: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Tahapan Regulasi Perbankan

Konsolidasi Perbankan Implementasi secara bertahap international best practices

– 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision 2004-2013

– Basel II mulai 2008–  Islamic Financial Service Board (IFSB) bagi bank syariah 2005-2011

Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan permodalan Modal Inti : - Minimum Rp80miliar pada akhir th 2007; dan

- Minimum Rp 100miliar pada akhir th 2010

Penerapan Basel II Accord (secara bertahap mulai 2008)

Sistem perhitungan kecukupan modal yang lebih berorientasi pada risiko dengan mendasarkan pada 3 pilar: 1) Minimum Capital requirement; 2) Supervision Review Process; 3) Market Discipline

Page 13: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

25 Core banking supervision principles

• 25 prinsip dasar pengawasan bank yang efektif:– 1 Kelembagaan – 2 – 5 Perizinan– 6 – 15 Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian – 16 – 20 Metode Pengawasan bank– 21 Persyaratan informasi– 22 Kewenangan Formal Lembaga Pengawas– 23 – 25 Cross-Boarder banking

Page 14: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Basel II Accord

1. Minimum capital Requirement– CAR minimum 8 persen– Perhitungan ATMR dilakukan terhadap 3 jenis resiko: resiko

kredit, resiko pasar, dan resiko operasional

2. Supervisory Review Process – Ada 4 prinsip utama utk mendukung pilar 1

• Bank wajib memiliki proses/strategi utk menilai kecukupan modal utk mempertahankn Internal capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

• Pengawas wajib mereview internal capital adequacy assessment process

• Pengawas wajib meminta bank beroperasi diatas rasio minimum• Pengawas wajib melakukan intervensi secepat mungkin utk mencegah

penurunan modal

3. Market Discipline– Mendorong peran publik utk turut mengawasi bank

• Tersedianya informasi yg cukup bagi publik mengenai kondisi bank

• Kemampuan publik dalam menilai kondisi bank

Page 15: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Sistem Pengawasan Bank

• Tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan 2 pendekatan1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based

supervison)• Memantau kepatuhan bank pada ketentuans yg terkait dgn operasi

dan pengelolaan bank .• Memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan

benar sesuai prinsip kehati-hatian .

2. Pengawasan berdasarkan resiko (risk based supervision)• Berorientasi pada forward-looking dengan fokus pada resiko-resiko

yg melekat pada aktifitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko, utk mencegah permasalahan yg potensial timbul di bank ybs.

• Jenis-jenis resiko yang menjadi perhatian meliputi: resiko kredit , resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko Hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan.

• Pengawasan dilakukan baik secara tidak langsung (off site supervision) berdasarkan laporan bank, dan pengawasan langsung (on site supervision)

Page 16: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Sistem Pengawasan Bank

Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles)

Pengawasan Bank Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola

telah melaksanakan ketentuan

TIDAK LANGSUNG(off site)

LANGSUNG(on site)

Melalui laporan yang disampaikan oleh bank

kepada lembaga otoritas

Oleh Lembaga Otoritas

Mendatangi dan memeriksa bank

• Umum• Khusus

• Periodik• Ad hoc

Page 17: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Laporan bank

– Laporan Berkala– Harian (PUAB, Transaksi devisa, Posisi devisa netto, dll)– Mingguan (Transaksi derivatif, Dana pihak ketiga, dll)– Bulanan (Laporan bulanan bank umum/LBU, dll)– Triwulanan (Laporan Keuangan Publikasi bank, dll)– Semesteran (Pengawasan Dekom ttg pelaksanaan rencana

bank, Pokok-pokok hasil audit intern, Kepatuhan)– Tahunan (Laporan keuangan tahunan, rencana bisnis, dll)– Tiga tahunan ( Kaji ulang pihak ekstern thd kinerja Auidit

intern)

– Laporan lainnya– Berkaitan dgn kelembagaan bank– Kepengurusan bank– Operasional bank– dll

Page 18: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Kebijakan dalam hal bank-bank mengalami kesulitan

Kebijakan Perbankan

Keadaan normalPrudential Banking Regulations mencegah terjadinya bank dalam kesulitan

Keadaan bank dlm kesulitan

Membahayakan kelangsungan usaha

bank ybs

Membahayakan bank lainnya (sistem

perbankan)

Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian

• Menambah modal• Pergantian pengurus• Penghapusbukuan kredit macet• Merger, konsolidasi, akuisisi• Pengalihan pengelolaan• Menjual harta/kewajiban

LIKUIDASI Kebijakan bail-out

Page 19: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Tingkat Kesehatan Bank

Pengaturan &Pengawasan Bank

Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil

Indikator?

Tingkat Kesehatan Bank

Definisi: Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Indikator keberhasilan pengaturan dan

pengawasan bank

Page 20: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Penilaian Tingkat Kesehatan

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan pada faktor CAMELS, dgn skor maksimum untuk setiap komponen = 50

Faktor Penilaian Bobot Penilaian

Bank Umum BPR

C Permodalan 25% 30%

A Kualitas Aktiva Produktif 25% 30%

M Kualitas Management 20% 20%

E Rentabilitas 10% 10%

L Likuiditas 10% 10%

S Sensitivitas terhadap Risiko Pasar 10%

Hasil penilaian: Skor > 45 Peringkat Komposit 1 Sangat Baik35 < Skor < 45 Peringkat Komposit 2 Baik 25 < Skor < 35 Peringkat Komposit 3 Cukup Baik 15 < Skor < 25 Peringkat Komposit 4 Kurang Baik 10 < Skor < 15 Peringkat Komposit 5 Tidak Baik

Page 21: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Faktor lain yang menentukan Tingkat Kesehatan bank

• Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)• Posisi Devisa Netto (PDN)• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC – Know Your

Customer)

Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian

tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran terhadap

ketentuan :

Page 22: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Faktor-faktor yg menggugurkan tingkat kesehatan

• BANK SEHAT• BANK CUKUP SEHAT

• BANK KURANG SEHAT

+• Perselisihan intern• Campur tangan pihak di luar bank• Window dressing• Praktek bank dalam bank• Keluar dari kliring• Praktek-praktek yang membahayakan

kelangsungan usaha bank

BANK DITETAPKAN TIDAK SEHAT

Page 23: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Pemberian sanksi

Note : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan Perlu ada sanksi

SANKSI

ADMINISTRASI

Pelanggaran Ketentuan

Pidana Kejahatan

PIDANA

• Denda uang• Teguran tertulis• Penurunan Tk Kesehatan• Larangan ikut kliring• Pembekuan kegiatan usaha tt• Pemberhentian Pengurus• Pencantuman dalam DOT

Lalai dalam memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sbgmn dimaksud dlm UU

Melanggar - Perizinan bank- Rahasia bank- Perpajakan

Ps. 30 ayat 1,2 kooperatif thdp pengawasan BI

Ps. 34 ayat 1,2 Kewajiban menyampaikan Laporan keuangan ke BI

Page 24: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

TOPIK KHUSUSTOPIK KHUSUSKebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan

1997/981997/98

Krisis keuangan/perbankan telah mengakibatkan penurunan kinerja perbankan nasional…….. ROA dan CAR menjadi negatif…. non performing loan (NPL) meningkat tajam

Keterangan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Non Performing Loan (Gross) 10.4 9.5 8.1 50 32.8 18.8 12.1 8.1Non Performing Loan (Net) n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3 5.8 3.6 2.1Return on Assets (ROA) 1.13 1.22 1.37 -18.76 -6.14 1.56 1.45 1.96BO/PO*) 92 92 0.95 148.14 154.16 98.12 98.41 94.76Rasio Modal (CAR) 11.85 11.82 9.19 -15.68 -9.11 12.46 19.93 22.44Loan to deposit ratio (LDR) n.a. 78.31 86.42 72.37 26.16 33.41 33.01 38.24Rasio alat likuid/simpanan rp**) 3.16 5.50 7.36 8.19 8.88 9.34 8.01 8.60BMPK (Jlh bank melanggar) 33 52 56 137 n.a. n.a. n.a. n.a.

*) BO=Biaya operasional; PO=Pendapatan operasional**) Alat likuid terdiri dari Kas bank dan giro bank pada BISumber: Bank Indonesia

Tabel. Kinerja Perbankan Nasional

Page 25: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

• Penutupan 17 bank pada bulan November 1997 telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga terjadi bank runs dan krisis perbankan.

• Krisis perbankan telah mengakibatkan anjloknya kinerja perbankan nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas menjadi permasalahan solvabilitas.

• Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut beberapa langkah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dan BI, dengan beberapa kebijakan utama

1. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

2. Program Penjaminan Pemerintah

3. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

4. Restrukturisasi Perbankan

Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98

Page 26: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Seperti diuraikan sebelumnya penutupan bank telah

mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada sejumlah bank.

Resiko sistemik yang terjadi pada perbankan nasional mendorong Pemerintah untuk memberikan BLBI.

Pemberian BLBI tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada lanjutannya dapat mencegah penarikan dana besar-besaran pada seluruh bank (resiko sistemik).

Berbeda dengan fungsi lender of last resort (LOLR), BLBI merupakan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah resiko sistemik (systemic risk), sedangkan LOLR adalah pinjaman diberikan BI terhadap bank yang mengalami liquidity missmatch.

BLBI diberikan dalam bentuk fasilitas overdraft untuk menutup kekurangan likuiditas akibat kalah kliring.

Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98Kebijakan Perbankan Masa Krisis Keuangan 1997/98

Page 27: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Perkembangan BLBIPerkembangan BLBI

Posisi BLBI

020406080

100120140160180200

Aug-9

7

Sep-9

7

Oct-9

7

Nov-9

7

Dec-9

7

Jan-

98

Feb-9

8

Mar

-98

Apr-9

8

May

-98

Jun-

98

Jul-9

8

Aug-9

8

Sep-9

8

Oct-9

8

Nov-9

8

Dec-9

8

Jan-

99

Feb-9

9

Mar

-99

Apr-9

9

May

-99

Triliun Rp

Page 28: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Tidak terdapatnya program penjaminan nasabah pada saat penutupan bank dan asymmetric information nasabah terhadap bank mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Hilangnya kepercayaan nasabah mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs) pada bank swasta nasional.

Untuk mencegah meluasnya bank runs, Pemerintah memberikan blanket guarantee pada akhir bulan Januari 1998 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998.

Kebijakan blanket guarantee merupakan pemberian jaminan atas kewajiban bank terhadap deposan dan kewajiban kreditur dalam dan luar negeri.

Pada awal penjaminan s/d akhir 2001; diperpanjang s/d akhir 2003. Secara bertahap akan dikurangi dan dihapus setelah pendirian LPS.

PrProgram Penjaminan Pemerintah

Page 29: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

• LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004,

• LPS memiliki dua fungsi

– menjamin simpanan nasabah bank dan– melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil

disehatkan atau bank gagal.

• Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard.

• Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan.

• Jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank.

• Batas maksimum simpanan yang dijamin LPS dinaikkan menjadi Rp 2 miliar dengan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, untuk mengatasi ancaman krisis keuangan global yg merebak tahun 1998.

Lembaga Penjamin Simpaman (LPS)

Page 30: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

BPPN didirikan dengan maksud agar terdapat lembaga tersendiri untuk menyehatkan perbankan bermasalah sehingga BI dapat lebih berkonsentrasi mengawasi dan membina bank.

BPPN didirikan berdasarkan Keppres No. 27 tanggal 27 Februari 1998. Sesuai dengan PP No. 17 tanggal 27 Februari 1998, masa tugas BPPN 5 tahun, dengan tugas-tugas sbb:

Melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI

Menyelesaikan aset bank baik aset phisik maupun non phisik melalui unit pengelolaan aset

Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur di bank-bank

BI telah mengalihkan pengawasan 54 bank yang bermasalah kepada BPPN

Sejak tahun 2005 BPPN telah dibubarkan dan penanganan sisa aset bermasalah diserahkan kepada PT. PPA.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Page 31: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Setelah ketiga kebijakan sebelumnya dilakukan, restrukturisasi perbankan menyeluruh juga dilakukan BI dan Pemerintah.

Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua program utama:a.Program penyehatan perbankan, meliputi:

Program Penjaminan Program Rekapitalisasi Bank Umum Program Restrukturisasi Kredit

b.Program Pemantapan Ketahanan Sistem Perbankan, meliputi: Pengembangan Infrastruktur Perbankan Peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan Pemantapan Pengawasan Bank

Keseluruhan Program Restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 1 halaman berikutnya

Restrukturisasi Perbankan Indonesia

Page 32: REGULASI PERBANKAN  DI INDONESIA

Restrukturisasi Perbankan di IndonesiaRestrukturisasi Perbankan di Indonesia