Home >Documents >Regulasi Keuangan Pemerintah

Regulasi Keuangan Pemerintah

Date post:26-Dec-2015
Category:
View:14 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Regulasi dalam keuangan sektor publik yang dilihat dari sudut pandang akuntansi dan berpengaruh kepada pemerintah
Transcript:
  • REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

  • TATA URUTAN PERUNDANGANUUDTAP MPR PERATURAN KEPUTUSAN

    PRESIDENPERATURAN DAERAH PERATURAN KEPALA DAERAHUU PERPUPP

  • KEPMENDAGRI29/02UU 17/03UU 1/2004UU 15/2004Permendagri13/06PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHUU 25/04 UU 32/04UU 33/04OTDAUU 22/99UU 25/99PP 105/00PP 108/00Reformasi Adm&Keuangan IReformasi Adm & Keuangan IIPP 24/05PP 58/05

    1999-20022003200420052006

  • PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR KEUANGAN PEMDAUNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARAUNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAHPERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

  • UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003TENTANG KEUANGAN NEGARA

  • ISI UU 17/2003Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraPenyusunan & Penetapan APBN & APBDHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asuing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana MasyarakatPelaksanaan APBN & APBDPertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

  • Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraKeuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

  • Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahCEO: Kepala DaerahCFO: BUDCOO: SKPD

  • Penyusunan & Penetapan APBDPenegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran PemerintahPenegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaranPengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaranPenyempurnaan klasifikasi anggaranPenyatuan AnggaranPenggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penyusunan Anggaran

  • Hubungan KeuanganAntara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneterAntara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerahPemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/D

  • PELAKSANAAN APBDPelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perkada penjabaran APBD, DPASKPD, cash budget, standar harga, ASB

  • PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK sesuai standar akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun anggaran ybs berakhir

  • UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004PERBENDAHARAAN NEGARA

  • ISI UU 1/2004Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan NegaraPejabat Perbendaharaan NegaraPenerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan PemerintahanPenatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPenyelesaian Kerugian NegaraPengelolaan Keuangan BLU

  • Pengertian, Ruang Lingkup Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBDRuang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang negara, investasi & barang milik negara/daerahg, pengelolaanmn BLU

  • PEJABAT PERBENDAHAARAAN NEGARAPusat: Menteri KeuanganDaerah: PPKD

  • Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehatKewenangan PPKD untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral, optimalisasi dana pemerintahUntuk transparansi dan akuntabilitas piutang daerah diatur kewenangan penyelesaian piutang daerah

  • Untuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang daerahUntuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik daerah

  • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AngggaranLaporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansiLaporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan Keuangan

  • Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah

  • Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhirLaporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelumj disampaikan kepada DPRLaporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah

  • PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARASetiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPKPengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerahMereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

  • Pengelolaan BLUBLU bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsaKekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkanRKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU kementerian negara/lembaga/pemdaPembinaan Keuangan BLU oleh Menkeu

  • UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2004TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

  • ISI UU 15/2004Pengertian pemeriksaan & pemeriksaLingkup pemeriksaanStandar PemeriksaanKebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaanAkses pemeriksa terhadap informasiKewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian InternHasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutPengenaan ganti kerugian negaraSanksi Pidana

  • Pengertian Pemeriksaan & PemeriksaPemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negaraPemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

  • LINGKUP PEMERIKSAANPemeriksaan KeuanganPemeriksaan KinerjaPemeriksaan dengan tujuan tertentu

  • PELAKSANAAN PEMERIKSAANPerencanaanPelaksanaan Pelaporan Hasil PemeriksaanBPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut

  • Hasil Pemeriksaan & Tindak LanjutHasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opiniPemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasiPemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulanLHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan

  • Pengenaan ganti kerugian negaraBPK menerbitkan surat keputusan penetapoan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendaharaBendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK

  • UNDANG UNDANG 32 & 33 TAHUN 2005TENTANG OTONOMI DAERAH

  • UNDANG-UNDANG 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHPembentukan Daerah dan Kawasan KhususPembagian Urusan PemerintahanPemerintahan DaerahPerangkat DaerahKeuangan DaerahPerDa dan PerKaDaKepegawaian DaerahPembinaan & PengawasanDesa

  • UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAHSumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • UU 17/03; PP 58/05; PERMENDAGRI 13/06APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

  • PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan bahwa:Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.Standar satuan harga s

Embed Size (px)
Recommended