Home >Documents >Regulasi Ketenagalistrikan 300108

Regulasi Ketenagalistrikan 300108

Date post:18-Oct-2015
Category:
View:78 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • REGULASI KETEKNIKAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

    Oleh Ir. PAHALA LINGGADIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKANDIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

  • INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

  • REGULASI KETEKNIKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN Peraturan Perundang-undangan Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Standar Kompetensi Baku Mutu Lingkungan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 Inspeksi Ketenagalistrikan Sanksi-sanksiInstalasi Tenaga Listrik-Aman- Andal- Akrab LingkunganUsaha PenyediaanTenaga Listrik Usaha PenunjangTenaga Listrik Tenaga Teknik yang Kompeten dan BersertifikatUsaha Jasa PenunjangTenaga ListrikIndustri PenunjangTenaga Listrik

  • REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKANUU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan;PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 3/ 2005 tentang Perubahan Atas PP No.10/1989 jo PP No. 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.10/1989; Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 0046 Th 2006 tentang Adendum Permen ESDM No.45 tahun 2005Kepmen ESDM nomor 1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUILPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0027 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;

  • UU NO. 15 TAHUN 1985

    Pasal 15, ayat (1)Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib:a. menyediakan tenaga listrik;b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

    Pasal 17Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan,instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.

  • UU NO. 15 TAHUN 1985

    Pasal 18

    Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

    Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenaga-listrikan.

  • PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989PASAL 21

    Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

    Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:- Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, - Pengamanan Pemanfaat TL untuk mewujudkan A3 (Aman,Andal dan Akrab lingkungan)

    Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi

    Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

    Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

  • PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..)PASAL 21

    Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

    Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:- Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, untuk mewujudkan A3- Pengamanan Pemanfaat TL Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi

    Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

    Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

  • PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..)PASAL 21

    Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

    Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba

    Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

    Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

    TT = tegangan tinggiTM = tegangan menengahTR = tegangan rendah

  • PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..)PASAL 22

    Instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan.

    Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.

    Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian serta uji laik operasi instalasi ketenaga-listrikan diatur dengan Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dan Peraturan Menteri No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen 0045 Tahun 2005

  • OBYEK REGULASI TEKNIK - Instalasi Tenaga Listrik milik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan atau Lembaga Negara lainnya)

    - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik milik Pelanggan TT, TM dan TR

    - Industri Penunjang Tenaga Listrik (produsen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik)

    - Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (konsultan, kontraktor, Jasa Inspeksi dll)

    - Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan

  • SERTIFIKASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

    Sertifikasi Peralatan Tenaga ListrikSertifikasi Pemanfaat Tenaga Listrik

    Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikInstalasi Pembangkit Tenaga ListrikInstalasi Transmisi Tenaga ListrikInstalasi Distribusi Tenaga ListrikSertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikInstalasi Pelanggan Tegangan TinggiInstalasi Pelanggan Tegangan MenengahInstalasi Pelanggan Tegangan Rendah

    Sertifikasi Tenaga TeknikPermen ESDM No. 0027 Tahun 2005 tentang Tatacara PembubuhanTanda SNI dan Tanda KeselamatanPermen ESDM No. 0045 Tahun 2005 dan PerubahannyaSK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan EnergiNo. 1898/40/600.4/2001 tgl 21 Maret 2001 tentang Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

  • INSTALASI TENAGA LISTRIKPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 0045 Tahun 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1)Instalasi penyediaan tenaga listrik :selesai dibangun dan dipasang,direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, ataudilakukan relokasiwajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku.PASAL 11 ayat (1)Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.Pasal 11 ayat (5)Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.

  • MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASIINSTALASI TENAGA LISTRIK

  • K O N S U I LDasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendahTugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik OperasiCakupan : Instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA

  • PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ESDM No. 0027 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN PASAL 2Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produkPASAL 5Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk

  • DAFTAR SNI WAJIB YG DIBERLAKUKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    No.Nama ProdukNo SNIDasar Peraturan1Pemutus Sirkit Mini(Mini Circuit Breaker)SNI 04-6507.1-2002/Amd1-2006Permen No.009 Th 20072Tusuk-kontak & Kotak-kontak(Plugs and Sockets)SNI 04-3892.1-2006Permen No.012 Th 20073Saklar(Electric Switch)SNI 04-6203.1-2006Permen No.010 Th 20074Kipas Angin(Electric Fans)SNI 04-6292.80-2006 Permen No.011 Th 20075Persyaratan UmumSNI 04-6292.1-2003 Permen No.38 Th 20056Frekuensi(50 Hz)SNI 04-1922-2002 Permen No.34 Th 20057PUIL 2000SNI 04-0225-2000 Kepmen No.2046 Th 2001

  • Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk

    Peralatan dan Pemanfaat Tenaga ListrikMerk yang Sudah SNIMCBMERLIN GERIN, CHINT, ABB, LIKON, HAGER, SHUKAKU, MASKO, HYUNWOO, ELITECH, VYBA, MASKOKOTAK-KONTAKNATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER, LEGRAND, GP, VYBATUSUK-KONTAKSTANDARD, NIYOKU, CABLEX SENTOSA, , LEGRAND, EWINDOSAKLARNATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER , LEGRAND, GP, VYBA, MK, GB GEBROKIPAS ANGINMASPION, COSMOS, UCHIDA, NLG, SANKEN, MIYAKO

  • USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

  • KEBIJAKAN KEBIJAKAN USAHA PENUN

Embed Size (px)
Recommended