Regulasi Keteknikan Migas

REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JAKARTA, 8 Juni 2007

www.migas.esdm.go.id

Presentasi Direktur Jenderal MigasPada Pertemuan Ditjen Migas dengan Stakeholders Keteknikan

© DJ MIGAS 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

2

AGENDA PERTEMUAN DITJEN MIGAS DAN STAKEHOLDERS KETEKNIKAN MIGAS

1. Konsep Keteknikan Migas

2. RPP Keteknikan Migas

3. Forum Keteknikan Migas

4. Pemberlakuan SNI menjadi SNI wajib

© DJ MIGAS 2007


KONSEP KETEKNIKAN MIGAS

SKKNI

SNI

?

TENAGA TEKNIK

INSTALASI

SISTEM DAN PROSEDUR

LAINNYA

INSTALASI MIGAS YANG :ANDALAMANAKRAB LINGKUNGAN

KESELAMATAN MIGAS

KOMPETENSI

LAIK

?

Efisien

© DJ MIGAS 2007


4

10 Agenda Utama Migas1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas

2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan BakarMigas

3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan EfisiensiPenyediaan Migas

4. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas

5. Peningkatan Keselamatan Migas

6. Peningkatan Akses Data Migas

7. Refungsionalisasi Kelembagaan Migas

8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas

9. Perlindungan Konsumen Migas

10.Penyempurnaan Peraturan Perundang – undangan Migas

© DJ MIGAS 2007


5

KEBIJAKAN DAN REGULASIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI *)

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)

BU NiagaBU Penyimpanan

BU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)

MENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)

Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)

MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :•Pembuat Kebijakan

•RegulatorAspek Keteknikan

Aspek Bisnis Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas

(Regulator Hilir BBL danGas Bumi Non - Pipa)

Badan PengaturBBM dan Gas Pipa(Regulator BBM dan

Gas Bumi melalui Pipa)

Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas

Badan PelaksanaHulu Migas

Badan Usahadi Bidang Hulu Migas

Badan Usaha (BU)Pengolahan

BBL dan Gas Non-Pipa

BU NiagaBU Penyimpanan

BU Pengangkutan

Badan Usaha (BU)Pengolahan

BBM dan Gas Pipa

KKS

MIKRO (Pelaku Usaha) • Usaha Inti

• UsahaPenunjang

*) Industri Migas terdiri dari :• Usaha Inti Migas (core business)• Usaha Penunjang Migas (non-core business) KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain)

Regulasi Regulasi Regulasi

JasaLainnya

JasaInspeksiTeknis

JasaKonsultansi

JasaDiklat

JasaLitbang

JasaPemboran

JasaG&G

(Jasa Non-Konstruksi)

PabrikasiPeralatan

PabrikasiPemanfaat

Perencanaan PelaksanaanPengawasan

Jasa Terintegrasi

Industri Penunjang(Jasa Konstruksi, sesuai UU 18/1999)

Badan Usaha Jasa PenunjangBadan Usaha Penunjang Hulu – Hilir Migas

© DJ MIGAS 2007


6

© DJ MIGAS 2007


7

REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

• Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar :1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal

2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien

3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan

4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

• Regulasi untuk Aspek Keteknikan Sebagaimana Diamanatkan Pasal 40, UU 22/2001 Mencakup :

1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS (PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)

2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)

3. KESELAMATAN MIGAS (PETROLEUM SAFETY)

4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS (PETROLEUM TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE)

© DJ MIGAS 2007


8

PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

• Pengelolaan Reservoir Migas adalah ketentuan tentang Kaidah KeteknikanPengelolaan Reservoir Migas Yang Baik (Good Reservoir Engineering Practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery)

– Karakteristik Reservoir

– Natural Recovery

– Secondary Recovery

– Tertiary Recovery

• Aspek keteknikan yang diatur adalah Manajemen Reservoir dan Teknik Produksi

• Ketentuan tentang Pengelolaan Reservoir Migas serta Teknik Reservoir dan TeknikProduksi diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan danKeselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)

Lanjutan…

© DJ MIGAS 2007


9

Lanjutan…

PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS• Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas adalah ketentuan

tentang Kaidah Keteknikan Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan MigasYang Baik (Good Refinery Engineering Practices) agar proses pengolahandilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasilolahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan

• Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahantermasuk Pengangkutan dan Penyimpanan

• Ketentuan tentang persyaratan Umum Instalasi, Standardisasi dan InspeksiTeknik diatur dalam (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikandan Keselamatan Migas

© DJ MIGAS 2007


10

KESELAMATAN MIGAS

• Kegiatan Usaha Migas, produk, dan hasil olahannya antara lain Bahan Bakar Minyak danGas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan.

• Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun padatahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahappemanfaatan. Untuk itu instalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasikeselamatan migas.

• Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedomanumum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi denganandal, aman, dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi :

– Aman dan sehat bagi pekerja (K3)– Aman bagi masyarakat umum (KU)– Aman bagi lingkungan (KL)– Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI)

• Kaidah Keteknikan Keselamatan Migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migas yang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum danlingkungan hidup.

• Ketentuan tentang Keselamatan Migas diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintahtentang Keteknikan dan Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)

Lanjutan…

© DJ MIGAS 2007


11

PascaOperasiPra Operasi Operasi

1. Perencanaan2. Konstruksi3. Commisssioning

1. Operasi2. Pemeliharaan

1. Pembongkaran2. Reklamasi

Handal, Aman, Akurat, Efisien, Effektif dan AkrabLingkungan

Penyusunan Peraturan Pemerintah Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

Penerapan PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

Value Chain Kegiatan Migas

Penerapan Sanksi Yang Tegas dan Penghargaan

Monitoring dan Pelaporan

ZEROACCIDENT

Sosialisasi PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

PENINGKATAN KESELAMATAN MIGAS

© DJ MIGAS 2007


12

HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI BIDANG INDUSTRI MIGAS

Undang-undang (UU)1 9 6 0 2 0 0 62 0 0 1

Peraturan Pemerintah (PP)

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Putusan MKNo. 002 / PUU-1 / 2003

diputuskan pada tanggal21 Des 2004

1960

1962

1971

2001

PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan MigasPP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan PendistribusianBBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina MenjadiPerusahaan Perseroan (PERSERO)

PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang KegiatanUsaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara danbonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)

1974

2002 (Juli)

2002 (Des)

2003 (Juni)

2004 (Okt)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan

2 0 0 4

RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha MigasRPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

Keterangan:: Garis untuk Tahun 2001: Garis untuk putusan MK

PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai

1979

RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu MigasRPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

© DJ MIGAS 2007


13

PRINSIP – PRINSIP REGULASI KESELAMATAN MIGAS

PerencanaanInstalasi Migas

PembangunanInstalasi Migas

KomisioningInstalasi Migas

PengoperasianInstalasi Migas

Dekomisioning/DemolitionInstalasi Migas

Perusahaan JasaDe-Konstruksi Migasyang kompeten

Perusahaan JasaPerencanaan/EPCyang kompeten

Perusahaan JasaKonstruksi Migasyang kompetenPeralatan (Individual)yang Laik.Pekerja Konstruksiyang kompeten

Perusahaan JasaInspeksi Migasyang kompetenInstalasi (sistem)yang LaikOperator yang kompeten

Pemilik/PerusahaanOEM yang kompetenInstalasi (sistem)yang LaikLingkungan kerjayang sehat & aman- Thdp Pekerja (K3)- Thdp masyarakat

(KU)Tidak menggangguLingkungan (KL)

ASPEK YANG DIATUR / DI-REGULASI

Instalasi yangAndalAmanAkrab Lingku-ngan

© DJ MIGAS 2007


UU Migas vs UU Keselamatan KerjaDepnakertrans

Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalamsegala tempat kerja yang berada di dalam wilayahkekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usahapertambangan minyak dan gas bumi

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Dep. ESDM

BU/BUT menjaminstandar, mutu, kaidahketeknikan yang baik, keselamatan dankesehatan kerja sertapengelolaan lingkunganhidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi

PP No. 11 Tahun 1979tentang KeselamatanKerja pada Pemurniandan Pengolahan Minyakdan Gas Bumi

PP No. 17 Tahun 1974tentang PengawasanPelaksanaan Eksplorasidan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan ataskeselamatan kerja dalam bidang pertambangan danberpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturandan Pengawasan Keselamatan Kerja diBidang Pertambangan

UU

PP

Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalam PertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya PanasBumi

Peraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai

“Domain”

© DJ MIGAS 2007


15

UU Migas vs UU LingkunganKementerian Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

Mijn Politie Reglement (MPR) tahun 1930

PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

UU

PP

Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan PencemaranPerairan Dalam Kegiatan EP Migas

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNo. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi

Keputusan Menteri ESDM No. 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan UsahaMigas

“Domain”

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian PencemaranUdara

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemarandan/atau Perusakan Laut

© DJ MIGAS 2007


UU Migas vs UU LLAJRDep. Perhubungan

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi


PP No. 36 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hilir Migas

PP No. 71/2005 tentang Penyediaandan PerindustrianJenis BBM Tertentu

RPP Keteknikan danKeselamatan Migas

RPP Pembinaan danPengawasan

PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan

PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan KendaraanBermotor di Jalan

PP No. 43/1993 tentang Prasarana dalam LaluLintas Jalan

PP No. 44/1993 tentang Kendaran danPengemudi

UU

PP

“Domain”

© DJ MIGAS 2007


UU MIGAS vs UU PERHUBUNGAN LAUT

DEPHUB

UU NO. 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN

DEP. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi


PP No. 17 Tahun 1974Tentang PengawasanPelaksanaan Eksplorasidan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai

PP NO. 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN

UU

PP

Peraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai

Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalam PertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya PanasBumi

Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 300K/38/M.PE/1997 tentang KeselamatanKerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi

“Domain”

KONSEP ATURAN POKOKRPP KETEKNIKAN MIGAS

Jakarta, 7 Juni 2007


DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

© DJ MIGAS 2007


19

VII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

7.1 PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

7.2 PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

7.3 KESELAMATAN MIGAS7.3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja7.3.2 Keselamatan Umum7.3.3 Keselamatan Lingkungan Hidup7.3.4 Keselamatan Instalasi

7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS7.4.1 Persyaratan Umum Instalasi Migas7.4.2 Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Migas

© DJ MIGAS 2007


7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

© DJ MIGAS 2007


21

7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

ATURAN POKOK PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

a. Pengambilan cadangan migas wajib dilakukan secara optimal.

b. Dalam memproduksikan cadangan migas, BU/BUT wajib menerapkankaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas yang baik

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas diatur dalam Peraturan Menteri.

© DJ MIGAS 2007


7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

© DJ MIGAS 2007


23

7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

ATURAN POKOK PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

a. Proses pemurnian dan pengolahan migas wajib dilakukan secara efektif danefisien untuk menghasilkan produk dan hasil olahan yang optimal dan memenuhistandar dan mutu yang ditetapkan

b. Untuk mewujudkan proses pemurnian dan pengolahan migas secara efektif danefisien, BU wajib menerapkan kaidah pengelolaan pemurnian dan pengolahanmigas yang baik

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian danpengolahan migas diatur dalam Peraturan Menteri.

© DJ MIGAS 2007


7.3. KESELAMATAN MIGAS

Ketentuan Umum yang penting dalam RPP Keteknikan Migas

© DJ MIGAS 2007


25

7.3. KESELAMATAN MIGAS

7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA(untuk selanjutnya disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Kewajiban BU/BUT untuk :

a. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja .b. Memeriksa kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja secara periodikc. Menggunakan pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan,

sehat jasmani (tidak cacat) dan rohani. d. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja antara lain :

alat pelindung diri (helm, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker, pelindungtelinga, breathing apparatus, chamber unit), alat pencegah dan penanggulangankebakaran, peralatan penyelamat, klinik kesehatan, ambulance, helikopter, obat-obatan, dan menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang memenuhipersyaratan kesehatan kerja

e. Menyediakan alat komunikasi sesuai kebutuhanf. Memasang tanda-tanda bahaya dan peringatan.g. Memeriksa secara berkala kondisi sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan

kerja.h. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerjai. Mensosialisasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara periodik

© DJ MIGAS 2007


26

7.3. KESELAMATAN MIGAS(lanjutan)

7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA (lanjutan)

j. Melaporkan kecelakaan kerja kepada Kepala Inspeksik. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja

kepada Kepala Inspeksi

Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dilakukan oleh KepalaTeknik atau Wakil Kepala Teknik

b. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara periodik atau sewaktu-waktubila diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas

© DJ MIGAS 2007


27

7.3 KESELAMATAN MIGAS(lanjutan)

7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM


a. Menerapkan aturan jarak aman dari pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitassosial

b. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi, peralatan dan instrumentasi migas

c. Memasang rambu-rambu tanda bahaya dan peringatand. Memasang pagar pengaman di sekitar lokasi kegiatan operasi migase. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, gas beracun

dan gas mudah terbakar, dll di lokasi kegiatan operasi dan sekitar lokasi kegiatanoperasi

f. Menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakarang. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum

kegiatan operasi dimulai, termasuk Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan)

h. Melakukan pengelolaan keselamatan bahan peledak dan bahan radioaktifi. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan kegiatan operasi migas

terhadap keselamatan umumj. Melaporkan kecelakaan umum kepada Kepala Inspeksik. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan umum kepada Kepala Inspeksi

© DJ MIGAS 2007


28


7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM (lanjutan)

Inspeksi Keselamatan Umuma. Inspeksi keselamatan umum secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil

Kepala Teknikb. Inspeksi keselamatan umum secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan

dilakukan oleh Inspektur Migas

© DJ MIGAS 2007


29


7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP


a. Menyusun studi lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL) sebelum memulai kegiatan operasimigas

b. Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan pencemaranlingkungan hidup (antara lain : oil boom, oil dispersant, skimmer, Continuous Emmision Monitoring (CEM),

c. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, dll dilokasi kegiatan operasi

d. Menyediakan sumur pantau bagi kilang, depot dan SPBUe. Menempatkan alat-alat deteksi gas beracun dan gas mudah terbakar serta radiasi

panas di sekitar lokasi kegiatan operasif. Menggunakan bahan-bahan kimia (corrosion inhibitor, oil dispersant, odorant) yang

akrab lingkungang. Mengelola limbah (padat, cair, gas) sebelum dibuang ke lingkunganh. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melakukan pemulihan

lingkungan pada masa dan pasca operasii. Menyusun SOP penanggulangan pencemaran termasuk Rencana Tanggap Daruratj. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum

kegiatan operasi dimulai

© DJ MIGAS 2007


30


7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP(lanjutan)

k. Melaporkan kecelakaan lingkungan kepada Kepala Inspeksil. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada

Kepala Inspeksi

Inspeksi Keselamatan Lingkungan Hidup :a. Inspeksi keselamatan lingkungan secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik

atau Wakil Kepala Teknikb. Inspeksi keselamatan lingkungan secara periodik atau sewaktu-waktu bila

diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas

© DJ MIGAS 2007


31


7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI


a. Menggunakan instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan sesuai denganstandar dan spesifikasi teknis yang berlaku

b. Melakukan pemeriksaan teknis dan pemeliharaan instalasi dan peralatan secaraberkala

c. Mengamankan instalasi dan peralatan dari gangguan eksternal (banjir, petir, sabotase, dll)

d. Melengkapi instalasi dan peralatan dengan piranti pengaman (safety device)e. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi

dan peralatan migasf. Menempatkan rambu-rambu tanda bahaya dan peringatan pada dan sekitar

instalasi dan peralatang. Menerapkan aturan jarak aman instalasi dan peralatan dari fasilitas umum dan

fasilitas sosial (buffer zone)h. Mengoperasikan instalasi dan peralatan sesuai dengan Standard Operating

Procedure (SOP)i. Menggunakan pekerja yang berkompeten untuk mengoperasikan, memelihara

dan memperbaiki instalasi dan peralatan

© DJ MIGAS 2007


32


7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI(lanjutan)

j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasisebelum membangun instalasi dan peralatan

k. Memberitahukan keberadaan instalasi lepas pantai kepada instansi terkait

Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Instrumentasi :a. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara rutin

dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknikb. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara periodik

atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Kepala Inspeksi

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS

© DJ MIGAS 2007


34

7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas

a. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib mengacu pada rancangan instalasib. Instalasi migas yang telah selesai dibangun harus dilengkapi gambar terpasang (as-

built drawing)c. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang harus sesuai dengan peruntukannyad. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan

kapasitas atau relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadapkesesuaian terhadap standar dan spesifikasi yang berlaku

e. Semua instalasi yang didirikan di dalam daerah yang mempunyai kemungkinan besarbagi timbulnya bahaya kebakaran harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudahterbakar

f. Semua instalasi harus dilengkapi dengan sistem telekomunikasi yang baikg. Instalasi unit proses harus ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah menimbulkan

berbagai bahaya dan kerusakan terhadap sekitarnyah. Instalasi unit proses yang berlainan fungsinya harus diatur penempatannya sesuai

dengan sifat bahan-bahan yang diproses dengan maksud untuk mengurangi ataumembatasi menjalarnya kerusakan apabila terjadi kecelakaan dan atau kebakaran

© DJ MIGAS 2007


35

7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS(lanjutan)

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan)

i. Semua peralatan dan atau instalasi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinyaarus listrik yang diakibatkan oleh petir, arus liar, muatan statis dan sebagainya harusdilengkapi suatu sistem untuk meniadakannya

j. Dalam hal mengadakan perbaikan dan pemeliharaan instalasi migas harus digunakancara, peralatan dan tenaga yang berkualifikasi

k. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib dilakukan oleh perusahaan/ pabrikan yang berkompeten

l. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib menggunakan standar danspesifikasi teknis yang berlaku

m. Setiap instalasi migas harus terpelihara dengan baikn. Pemeliharaan sebagaimana pada butir m meliputi bagian-bagian yang mudah terlihat,

yang tidak mudah terkena gangguan, tanda-tanda alat pengaman, alat pelindung danperlengkapan lainnya

o. Pelaksanaan pemeliharaan instalasi migas wajib memperhatikan petunjuk teknis ataumanual sesuai fungsi instalasi yang bersangkutan

© DJ MIGAS 2007


36



p. Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan dalam keadaan beroperasi

q. Instalasi migas di lepas pantai tidak boleh dibangun di daerah pangkalan pertahanan, alur keluar masuknya pesawat terbang, alur pelayaran, instalasi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau dibawah permukaan air

r. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat umum, tempat keagamaan atautempat suci, kuburan, peninggalan jaman kuno yang penting, cagar alam, cagarbudaya atau daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata, lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya, bangunanbersejarah dan simbol-simbol negara, bangunan rumah tinggal dan pabrik besertatanah pekarangan, kecuali dengan ijin instansi pemerintah, persetujuan masyarakatdan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut

s. Instalasi migas tidak boleh dibangun di tempat yang jaraknya kurang dari 250m daribatas wilayah kuasa pertambangan dan atau wilayah kerja atau apabila berbatasandengan negara lain dengan jarak yang ditentukan dalam perjanjian antara negaraIndonesia dan negara lain yang bersangkutan

© DJ MIGAS 2007


37



t. Instalasi migas tidak boleh dibangun di daerah sensitif (tempat peneluran ikan, batu karang, mutiara dan koral)

u. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat penyelidikan ilmiahv. Instalasi migas lepas pantai harus didirikan sedemikian rupa sehingga aman

terhadap kekuatan angin, gelombang dan arus lautw.Suatu instalasi migas yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam

jangka waktu yang ditetapkan Menteri, dengan melakukan tindakan-tindakanyang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran

x. Di sekitar instalasi migas wajib ditetapkan daerah aman (buffer zone)y. Instalasi migas wajib dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan antara lain

lampu navigasi dan papan peringatan

© DJ MIGAS 2007


38

7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS(Lanjutan)

7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan

Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan dilakukan pada saat :1. Akan dipasang atau didirikan2. Sedang dipasang atau didirikan3. Telah dipasang atau didirikan4. Reparasi dan modifikasi5. Sewaktu – waktu jika diperlukan

a. Terhadap instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha migas wajib dilaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku.

b. Pemeriksaan teknis dan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir a dilaksanakan dalam rangka menjamin kehandalan instalasi dan peralatan

© DJ MIGAS 2007


39

c. Instalasi sebagaimana dimaksud dalam butir a terdiri dari :

1. Instalasi eksplorasi dan eksploitasia. Instalasi pemboran ;b. Instalasi produksi ;c. Instalasi pengumpul ;d. Instalasi lainnya yang terkait dengan

kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

2. Instalasi pengolahan (mis. kilang)a. Instalasi Pemurnian dan Pengolahan ;b. Pembongkaran dan Pemuatan ;c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Pemurnian dan Pengolahan

baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatantermaksud.

3. Instalasi pengangkutan(mis. Tanker, Barge, Truk, Kereta Api, Pipa Penyalur)

7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan (lanjutan)

© DJ MIGAS 2007


40

4. Instalasi penyimpanan (mis. FPSO,barge)a. Instalasi Seafed Depot ;b. Instalasi Inland Depot ;c. Instalasi Transit Terminal ;

5. Instalasi niaga (mis. SPBU)a. Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ;c. Instalasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) .

6. Instalasi penunjang terkait dengan 1 s.d 5 (mis. Power plant, water plant, waste water treatment, fire water system)


© DJ MIGAS 2007


41

d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :

1. Katup pengaman yaitu peralatan yang berguna untuk melindungi peralatan danfasilitas yang terkait meliputi :

a. Safety Valve ;b. Relief Valve ;c. Safety Relief Valve ;d. Thermal Relief Valve ;e. Pilot Operated Safety Valve ;f. Vacuum Relief Valve.

2. Bejana tekan dan sejenisnya yaitu peralatan yang bekerja dengan tekanankerja didalam peralatan melebihi 1/2 Atm tekanan lebih (gauge), atau bejanavakum dengan tekanan kerja di dalam peralatan kurang dari 1 Atm absolut.


© DJ MIGAS 2007


42

d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :(lanjutan)

3. Pesawat Angkat yaitu peralatan untuk memindahkan, mengangkat barang secara vertikaldan atau horizontal dalam jarak ditentukan, antara lain meliputi :

a. Pesawat Angkat Bergerak ;b. Pesawat Angkat Tetap ;c. Pesawat Angkat di atas kepala ;

4. Peralatan Listrik yaitu peralatan yang membangkit, mendistribusi dan mengendalikansistem tenaga listrik meliputi :

a. Unit Power Generator ;b. Unit Power Transformer ;c. Unit Switchgear ;d. Unit Motor Control Center;e. Unit Busbar.

5. Peralatan Putar yaitu peralatan yang berfungsi memindahkan atau memampatkan minyak, gas serta panas bumi meliputi :

a. Unit Kompresor ;b. Unit Pompa;c. Unit Turbin.


© DJ MIGAS 2007


43


6. Pipa Penyalur yaitu bentang pipa berikut fasilitas-fasilitas terkait yang digunakan untuk mengalirkan dan menyalurkan minyak dan gas bumi sertapanas bumi

a. Pipa Penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa AlirSumur, Pipa Transmisi Minyak, Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan PipaServis;

b. Pipa Alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak atau gas bumi darikepala sumur ke stasiun pengumpul;

c. Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dari stasiunpengumpul ke tempat pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dandari depot ke depot atau dari depot ke pelabuhan dan atau sebaliknya;

d. Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiunpengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan atau kepelanggan besar;

e. Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter pengukur dan pengatur tekanan sampai Pipa Servis;

f. Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang menghubungkan Pipa Induk sampai dengan inlet pengatur tekanan atau meter pelanggan;


© DJ MIGAS 2007


44


7. Peralatan bongkar muat (loading and unloading arm)

a. Membongkar dan memuat minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya , termasuk gas bumi yang dicairkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Meteri, kecualiapabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau oleh KepalaInspeksi.

b. Peralatan untuk membongkar dan memuat termasuk pada ayat (1) harusdilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dibuat atau dibangun sedemikianrupa sehingga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan ataubahaya lainnya, serta apabila terjadi kebakaran atau ledakan atauk kecelakaanlainnya harus dapat dibatasi atau dilokalisir setempat.

c. Kepala Teknik wajib mencegah terjadinya pencemaran oleh minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya di tempat membongkar dan memuat.

d. Dalam hal terjadi kebocoran pada waktu membongkar atau memuat minyak dan gas bumi serta hasil pemurnian dan pengolahannya, maka aliran bahan-bahantersebut harus dapat dihentikan dengan segera dari tempat yang aman, disusuldengan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan.

e. Untuk bahan cair dan gas lainnya yang berbahaya diperlakukan ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4).

f. Pelaksanaan membongkar dan memuat minyak dan gas bumi serta hasilpemurnian dan pengolahan nya harus diawasi oleh ahli dalam bidang tersebut. Ahli termaksud harus dicatat oleh Kepala teknik dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan.

© DJ MIGAS 2007


45


8. Tangki penimbun adalah tangki penimbun yang digunakan dalam usaha minyak dan gas bumi yang berupa tangki vertikal, tangki silinder, tangki regrigerasi, dan/atau tangki bajayang dilas, dan berada di atas tanah serta dioperasikan mendekati tekanan atmosfir untukmenimbun minyak dan gas bumi dalam bentuk cair.

9. Peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungana. Untuk pencegahan tumpahan minyak:

- Block valve pada pipa masuk yang akan masuk ke sungaib. Pencegahan pencemaran gas

- Flare - Vent

c. Limbah padat- Incinerator

d. Pengolah air buangan- Oil catcher- Water Treatment

e. Penanggulangan- Oil Boom dan Skimmer- Vacum Truck- Oil Dispesar Sprayer- Absorber


© DJ MIGAS 2007


46


10. Peralatan ukur, Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, selanjutnyadisebut UTTP, adalah UTTP yang dipergunakan dalam operasi pertambanganminyak dan gas bumi :

- Untuk meter gas (orifice, turbin dan yang sejenis) adalah 1 (satu) tahun;- Untuk bejana ukur yang dipergunakan dalam pengujian pipa uji adalah 2

(dua) tahun;- Untuk kompensator suhu dan berat jenis (ATG/ATC Unit) adalah 6

(enam) bulan.

11. Blow Out Preventer (BOP); peralatan untuk mencegah terjadinya semburan liar, macam-macam BOP :

12. Kontrol Sistem BOP (Accumulator); Penggerak

13. Tempat penyimpanan bahan peledak


© DJ MIGAS 2007


47

e. Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :1. Instrumentasi pengendalian proses (mis. pengendalian PVT)2. Instrumentasi pengendalian bahaya (mis. ESD)3. Instrumentasi pengukuran (mis. Sistem tangki ukur, sistem meter liquid,

sistem meter gas)

f. Pemeriksaan teknis dan pengujian dilaksanakan :1. pada saat instalasi, peralatan dan instrumentasi akan dipasang2. saat unjuk kerja teknik yang akan dipergunakan3. secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis instalasi, peralatan, instrumentasi

dan teknik yang dipergunakan4. setiap saat apabila dianggap perlu oleh Menteri

g. Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan, dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi


© DJ MIGAS 2007


48

h. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum tersedia atau jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum memadai sesuai dengan jumlah pekerjaan, Menteri dapat menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik yang belum terakreditasi yang secara teknis dianggap mampu untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian atas instalasi dan peralatan

i. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik belum tersedia, Menteri dapat menunjuk petugas pelaksana atau perusahaan jasa inspeksi teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian atas instalasi dan peralatan

j. Pelaksanaan pengujian instalasi dan peralatan disaksikan oleh petugas pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri

k. Terhadap instalasi dan peralatan, yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya memenuhikesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku Lembaga InspeksiTeknik menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dan memberikan rekomendasi ijin penggunaaninstalasi dan peralatan kepada Menteri

l. Menteri memberikan ijin penggunaan instalasi dan peralatan berdasarkan rekomendasi Lembaga Inspeksi Teknik atau Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri atau Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik


© DJ MIGAS 2007


49

m. Dalam hal pemeriksaan teknis dan pengujian dilakukan oleh petugas pelaksana atau Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Menteri, maka Sertifikat Kelaikan Operasi atas instalasi dan peralatan diterbitkan oleh Menteri

n. Berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik, Menteri menerbitkan Izin Penggunaan instalasi dan peralatan

o. Biaya pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap instalasi dan peralatan ditanggung oleh BU/BUT


© DJ MIGAS 2007


RPP KETEKNIKAN MIGAS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Jakarta, 24 Mei 2007

© DJ MIGAS 2007


51

FORUM KETEKNIKAN MIGAS

© DJ MIGAS 2007


52

TUJUAN

1. Sebagai wadah komunikasi antara Ditjen Migas dan Stakeholders maupundiantara Stakeholders keteknikan Migas

2. Sebagai media sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan dibidang keteknikan Migas

3. Sebagai sarana penyampaian masukan bagi Pemerintah dalam penyusunankebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang keteknikan sertapengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbuldalam pengimplementasiannya

4. Mewujudkan kebersamaan langkah (kemitraan) antara Pemerintah denganStakeholders dalam mewujudkan operasi Migas yang efisien, efektif, andal, aman dan akrab lingkungan.

© DJ MIGAS 2007


53

KEANGGOTAN FORUM KETEKNIKAN

•DITJEN MIGAS•BPMIGAS•APITINDO•APMI•PARA HSE MANAGER DARI BU/BUT•DLL YANG TERKAIT

© DJ MIGAS 2007


54

PEMBERLAKUAN SNI MENJADI SNI WAJIB

© DJ MIGAS 2007


55

Keterangan:+) Produk peralatan Migas tanpa tanda SNI dan pemanfaat Migas tanpa tanda keselamatan, dilarang beredar ++) Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

*) Sebelum ada LS-Pro yang diakreditasi, maka Otoritas Migas dapat menunjuk LS-Pro untuk melakukan Sertifikasi bagi keselamatan peralatan Migas, tetapi sertifikatdikeluarkan atas nama Otoritas Migas

**) Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dapat terpisah, tapi masing-masing harus telah diakreditasi oleh KAN.***) Pemberian sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Produk berupa pencabutan akreditasi dilakukan oleh KAN dan pencabutan penugasan oleh Otoritas Migas.

SERTIFIKASI KESELAMATAN PRODUK (PERALATAN MIGAS DAN PEMANFAATAN MIGAS)

© DJ MIGAS 2007


TATA ALIR PROSES SNI WAJIBTUJUAN PEMBERLAKUAN

SNI WAJIB

ANALISIS MANFAAT DAN RESIKO

PENILAIAN KESESUAIAN

ANALISIS KESIAPANPRODUSEN

KESIAPAN LEMBAGAPENILAIAN KESESUAIAN

PENGAWASAN PASAR

DRAFTING KEPMENPERJANJIAN INTERNASIONALDAN REGIONAL

NOTIFIKASI WTO

PENETAPAN KEPMEN

REGULASI TEKNIS

© DJ MIGAS 2007


57

SNI DI BIDANG MIGAS YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BSN (1989 – 2006)

Jumlah SNI di bidang Migas yang telah ditetapkan oleh BSN (Periode 1989 s/d 2006 )sebanyak 128 Judul, dengan rincian sebagai berikut :

• SNI Mengenai Produk Migas (Pelumas dan BBM), sebanyak 11 SNI

• SNI Mengenai Material Peralatan Migas(casing, tubing dll), sebanyak 15 SNI

• SNI Mengenai Konstruksi, Operasi dan Inspeksi pada Kegiatan Migas (platform, desain instalasi, perbaikan dan operasi pada sistem subsurface safety valve dll), sebanyak 59 SNI

• SNI Mengenai Kualifikasi Personil dan Kurikulum Pelatihan (Kompetensi kerjatenaga teknis khusus migas bidang pemboran dll), sebanyak 43 SNI

© DJ MIGAS 2007


58

DAFTAR SNI YANG SUDAH DIWAJIBKAN (10 SNI)

• SNI 13-6550-2001

• SNI 13-6552-2001

• SNI 13–6554-2001

• SNI 13-6556-2001

• SNI 19-6558-2001

• SNI 13-6560-2001

• SNI 13-6561-2001

• SNI 13-6562-2001

• SNI 13-6564-2001

• SNI 13-6566-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penyelidikan seismik

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang pemboran

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang perawatan sumur

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang operasi produksi lepas pantaidan darat yang menggunakan teknologi setara lepas pantai

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus operator pesawat angkat pesawat angkut danjuru ikat beban

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penanganan dan pengawasanmutu bahan bakar minyak dan pelumas penerbangan

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang laboratorium pengujian migas

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang keselamatan dan kesehatankerja

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang system manajemen lingkungan

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus ketel uap (Boiler)

Catatan : 10 SNI Wajib tersebut sedang dikonversi oleh BNSP menjadi SKKNI

© DJ MIGAS 2007


59

RSNI YANG TELAH DIRUMUSKAN DAN DIKONSENSUSKAN (2003 – 2006)

1. Tahun 2003 telah dikonsensuskan sebanyak 41 RSNI




© DJ MIGAS 2007


60

RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007 (15 RSNI)

PANITIA TEKNIS• PANTEK 75-01/SC-2

• PANTEK 75-01/SC-3





JUDUL STANDAR • Pengelasan saluran pipa dan fasilitas terkait (API Std. 1104) – Revisi SNI • Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas (ASME B31.8) – Revisi SNI

• Petroleum and natural gas industries – Equipment for well cementing -Part 2 : Centralizer placement and stop collar testing (ISO 10427-2).

• Petroleum and natural gas industries – Processing systems evaluation -(ISO 13501). – (Revisi SNI 13-6903-2002).

• Petroleum and natural gas industries – Downhole equipment packers and bridge plug - (ISO 14300).

• Petroleum and natural gas industries – Corrosion resistant alloy seamless tube for use as casing, tubing and coupling stock – Technical delivery conditions – Corrigendum - (ISO 13680).

• Centrifugal pumps (ISO 13709).

• Petroleum and natural gas industries – Part 7 : Station keeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units - (ISO 19901-7).

© DJ MIGAS 2007


61

RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007 (Lanjutan)

PANITIA TEKNIS





• PANTEK 03-01

JUDUL STANDAR

• Tank measurements.

• Metering system for custody.

• Metoda uji - flash point COC (ASTM D92)

• Metoda uji – Pour point (ASTM D97)

• Metoda uji – Copper corrosion (ASTM D130)

• Refrigerated hydrocarbon fluids – Static measurement calculation procedure (ISO 6578)

• Standar petroleum, petrochemical and natural gas industries –Sector specific quality management systems – Requirements for product and service supply organizations.

© DJ MIGAS 2007


62

SNI YANG DIUSULKAN MENJADI SNI WAJIB TAHUN 2007 (10 SNI)

1. SNI 06-7069.1-2005

2. SNI 06-7069.2-2005

3. SNI 06-7069.3-2005

4. SNI 06-7069.4-2005

5. SNI 06-7069.5-2005

6. SNI 06-7069.6-2005

7. SNI 06-7069.7-2005

8. SNI 06-7069.8-2005

9. SNI 06-7069.9-2005

10. SNI 06-7069.10-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 1 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraaN bermotor

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 2 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 3 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 4 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 5 : Minyak lumas motor diesel putarantinggi

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 6 : Minyak lumas roda gigi transmisimanual dan gardan

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 7 : Minyak lumas transmisi otomatis

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 8 : Gemuk lumas kendaraan bermotor

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 9 : Minyak lumas hidrolik industri jenisanti aus

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 10 : Minyak lumas roda gigi industritertutup

© DJ MIGAS 2007


63

Regulasi Keteknikan Migas

Documents