Home >Documents >Regulasi Keteknikan Migas

Regulasi Keteknikan Migas

Date post:23-Oct-2015
Category:
View:172 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    JAKARTA, 8 Juni 2007

    www.migas.esdm.go.id

    Presentasi Direktur Jenderal MigasPada Pertemuan Ditjen Migas dengan Stakeholders Keteknikan

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    2

    AGENDA PERTEMUAN DITJEN MIGAS DAN STAKEHOLDERS KETEKNIKAN MIGAS

    1. Konsep Keteknikan Migas

    2. RPP Keteknikan Migas

    3. Forum Keteknikan Migas

    4. Pemberlakuan SNI menjadi SNI wajib

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    KONSEP KETEKNIKAN MIGAS

    SKKNI

    SNI

    ?

    TENAGA TEKNIK

    INSTALASI

    SISTEM DAN PROSEDUR

    LAINNYA

    INSTALASI MIGAS YANG : ANDAL AMAN AKRAB LINGKUNGAN

    KESELAMATAN MIGAS

    KOMPETENSI

    LAIK

    ?

    Efisien

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    4

    10 Agenda Utama Migas1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas

    2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan BakarMigas

    3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan EfisiensiPenyediaan Migas

    4. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas

    5. Peningkatan Keselamatan Migas

    6. Peningkatan Akses Data Migas

    7. Refungsionalisasi Kelembagaan Migas

    8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas

    9. Perlindungan Konsumen Migas

    10.Penyempurnaan Peraturan Perundang undangan Migas

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    5

    KEBIJAKAN DAN REGULASIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI *)

    Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)

    BU NiagaBU Penyimpanan

    BU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)

    MENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu Hilir Migas)

    Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)

    MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :Pembuat Kebijakan

    RegulatorAspek Keteknikan

    Aspek Bisnis Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas

    (Regulator Hilir BBL danGas Bumi Non - Pipa)

    Badan PengaturBBM dan Gas Pipa(Regulator BBM dan

    Gas Bumi melalui Pipa)

    Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas

    Badan PelaksanaHulu Migas

    Badan Usahadi Bidang Hulu Migas

    Badan Usaha (BU)Pengolahan

    BBL dan Gas Non-Pipa

    BU NiagaBU Penyimpanan

    BU Pengangkutan

    Badan Usaha (BU)Pengolahan

    BBM dan Gas Pipa

    KKS

    MIKRO (Pelaku Usaha) Usaha Inti

    UsahaPenunjang

    *) Industri Migas terdiri dari : Usaha Inti Migas (core business) Usaha Penunjang Migas (non-core business) KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain)

    Regulasi Regulasi Regulasi

    JasaLainnya

    JasaInspeksiTeknis

    JasaKonsultansi

    JasaDiklat

    JasaLitbang

    JasaPemboran

    JasaG&G

    (Jasa Non-Konstruksi)

    PabrikasiPeralatan

    PabrikasiPemanfaat

    Perencanaan PelaksanaanPengawasan

    Jasa Terintegrasi

    Industri Penunjang(Jasa Konstruksi, sesuai UU 18/1999)

    Badan Usaha Jasa PenunjangBadan Usaha Penunjang Hulu Hilir Migas

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    6

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    7

    REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

    Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar :1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal

    2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien

    3. Keselamatan Migas dapat diwujudkan

    4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

    Regulasi untuk Aspek Keteknikan Sebagaimana Diamanatkan Pasal 40, UU 22/2001 Mencakup :

    1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS (PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)

    2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)

    3. KESELAMATAN MIGAS (PETROLEUM SAFETY)

    4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS (PETROLEUM TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE)

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    8

    PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

    Pengelolaan Reservoir Migas adalah ketentuan tentang Kaidah KeteknikanPengelolaan Reservoir Migas Yang Baik (Good Reservoir Engineering Practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery)

    Karakteristik Reservoir

    Natural Recovery

    Secondary Recovery

    Tertiary Recovery

    Aspek keteknikan yang diatur adalah Manajemen Reservoir dan Teknik Produksi

    Ketentuan tentang Pengelolaan Reservoir Migas serta Teknik Reservoir dan TeknikProduksi diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan danKeselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)

    Lanjutan

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    9

    Lanjutan

    PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas adalah ketentuan

    tentang Kaidah Keteknikan Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan MigasYang Baik (Good Refinery Engineering Practices) agar proses pengolahandilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasilolahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan

    Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahantermasuk Pengangkutan dan Penyimpanan

    Ketentuan tentang persyaratan Umum Instalasi, Standardisasi dan InspeksiTeknik diatur dalam (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikandan Keselamatan Migas

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    10

    KESELAMATAN MIGAS

    Kegiatan Usaha Migas, produk, dan hasil olahannya antara lain Bahan Bakar Minyak danGas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan.

    Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun padatahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahappemanfaatan. Untuk itu instalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasikeselamatan migas.

    Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedomanumum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi denganandal, aman, dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi :

    Aman dan sehat bagi pekerja (K3) Aman bagi masyarakat umum (KU) Aman bagi lingkungan (KL) Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI)

    Kaidah Keteknikan Keselamatan Migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migas yang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum danlingkungan hidup.

    Ketentuan tentang Keselamatan Migas diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintahtentang Keteknikan dan Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)

    Lanjutan

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    11

    PascaOperasiPra Operasi Operasi

    1. Perencanaan2. Konstruksi3. Commisssioning

    1. Operasi2. Pemeliharaan

    1. Pembongkaran2. Reklamasi

    Handal, Aman, Akurat, Efisien, Effektif dan AkrabLingkungan

    Penyusunan Peraturan Pemerintah Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

    Penerapan PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

    Value Chain Kegiatan Migas

    Penerapan Sanksi Yang Tegas dan Penghargaan

    Monitoring dan Pelaporan

    ZEROACCIDENT

    Sosialisasi PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

    PENINGKATAN KESELAMATAN MIGAS

  • DJ MIGAS 2007

    DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

    12

    HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI BIDANG INDUSTRI MIGAS

    Undang-undang (UU)1 9 6 0 2 0 0 62 0 0 1

    Peraturan Pemerintah (PP)

    UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

    Putusan MKNo. 002 / PUU-1 / 2003

    diputuskan pada tanggal21 Des 2004

    1960

    1962

    1971

    2001

    PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan MigasPP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

    PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan PendistribusianBBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

    PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina MenjadiPerusahaan Perseroan (PERSERO)

    PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang KegiatanUsaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

    RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara danbonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)

    1974

    2002 (Juli)

    2002 (Des)

    2003 (Juni)

    2004 (Okt)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

    UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

    UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

    MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan

    2 0 0 4

    RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha MigasRPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

    Keterangan:: Garis untuk Tahun 2001: Garis untuk putusan MK

    PP

Embed Size (px)
Recommended