Regulasi, Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

makalah yang berjudul “Regulasi, Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik” ini

dengan baik. Makalah ini berisi materi uraian tentang yang diperoleh dari

berbagai sumber yang ada dengan penjelasan yang rinci.

Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Edy Supriyanto, SE.Akt, sebagai dosen pembimbing.

2. Teman-teman kelompok 3 semangat dalam menyelesaikan

tugas makalah tepat pada waktunya.

Akhir kata ,demikianlah kata pengantar ini kami buat. Kami menyadari

bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari

bentuk penyusunan maupun materinya. Mohon maaf jika ada

kesalahan dalam penulisan. Saran dan kritik dari anda sangat kami harapkan.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Semarang, 13 September 2015

Tim Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.............................................................................................iKATA PENGANTAR.............................................................................................ii

DAFTAR ISI..........................................................................................................iii

BAB I PENDAHUUAN..........................................................................................1

1.1 Latar Belakang..............................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah.........................................................................................2

1.3. Tujuan Penulisan..........................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN.........................................................................................3

2.1 Dasar Hukum Keuangan Sektor Publik..........................................................3

2.2 Akuntansi Sektor Publik Memasuki Era Desentralisasi................................5

2.3 Review Regulasi Yang Terkait Dengan Akuntansi Sektor Publik.................7

2.4 Pengembangan Regulasi di Sektor Publik.....................................................9

BAB III PENUTUP...............................................................................................16

3.1 Kesimpulan.................................................................................................16

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................17

iii

iv

BAB I

PENDAHUUAN

1.1 Latar Belakang

Regulasi berasal dari bahasa inggris,yaitu regulation atau peraturan. Dalam

kamus bahasa Indonesia (Reality Publisher, 2008) kata “peraturan” mengandung

arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata

sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi,

regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses

pengelolaan organisasi publik, baik dalam organisasi pemerintah pusat,

pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya.

Perancang publik mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya

disusun regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya

permasalahan atau tujuan yang dicapai. Sebuah regulasi disusun karena adanya

berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari oraganisasi publik.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan

mengapa isu tersebut harus diatur atau mengapa regulasi publik perlu disusun.

Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas

suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Penyusunan dan penetapan regulasi

publik juga dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen serta langkah

organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada.

Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan

baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dalam organisasi. Karena itu,

setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan

organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya.

            Semua proses yang terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran,

realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan dan audit

perlu adanya regulasi. Sehingga organisasi publik pun menggunakan regulasi

1

publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik

agar tujuan organisasi dapat tercapai.           

1.2 Rumusan Masalah1. Bagaiamana dasar hukum keuangan sektor publik?

2. Bagaimana akuntansi sektor publik pada era desentralisasi?

3. Bagaimana review yang terkait terhadap akuntansi sektor publik?

4. Bagaimana pengembangan regulasi di sektor publik?

1.3. Tujuan Penulisan1. Mengetahui dasar hukum keuangan sektor publik.

2. Mengetahui akuntansi sektor publik pada era desentralisasi.

3. Mengetahui review yang terkait terhadap akuntansi sektor publik.

4. Mengetahui pengembangan regulasi di sektor publik.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Hukum Keuangan Sektor PublikProses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi

pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan

keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keaungan daerah,

sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu

dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

A.    Dasar Hukum Keuangan Negara

Wujud pelaksanaan keuangan negara dapat diidentifikasikan sebagai

segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN

dan laporan pelaksanaannya.

Hak-hak Negara yang dimaksud, mencakup antara lain :

1.    Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang.

2.    Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan, seperti pajak, bea dan cukai.

3.    Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak

umum, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh (kontra prestasi) sebagai

sumber penerima negara.

Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai

dengan pembukaan UUD 1945 yaitu :

1.    Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluuh tumpah darah Indonesia.

2.    Memajukan kesejahteraan umum.

3.    Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.    Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3

Pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa

pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam UUD 1945 Amandemen

IV, secara khusus diatur mengenai Keuangan Negara, yaitu pada BAB VIII pasal

23 yang berbunyi sebagai berikut :

1.      Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan setiap tahun dengan Undang-

Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang

diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

2.      Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang

3.      Jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang

4.      Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang

5.      Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu

Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-

Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ditetapkan Undang-undang tentang

APBN untuk tahun anggaran bersangkutan. Penyusunan APBN bukan hanya

untuk memenuhi ketentuan konstitusional yang dimaksud pada pasal 23 ayat (1)

UUD 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang dilaksanakan oleh

pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu,

penyusunannya didasarkan atas Rencana Strategi dalam UU Propenas, dan

pelaksanaannya dituangkan dalam UU yang harus dijalankan oleh Presiden/Wakil

Presiden dan Menteri-menteri serta pimpinan Lembaga Tinggi Negara Lainnya

dan dipertanggugjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

B.     Dasar Hukum Keuangan Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya. Prinsip

otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata

pada pemerintahan daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian

dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber

daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan suatu sistem

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan

untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang

4

jelas antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah secara transparan. Kriteria

keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga,

dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban

eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, tujuan pembentukan daerah otonom

adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani

masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dalam rangka

penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 Undang-undang

No. 5 tanhun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah untuk :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Daerah yang

bersangkutan.

2. Mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan

kepala daerah khususnya, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu

menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dengan cara yang

lebih mudah dan berhasil guna.

5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan Keuangan Daerah didalam batas-batas tertentu.

2.2 Akuntansi Sektor Publik Memasuki Era Desentralisasi

Perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat seiring adanya

kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini telah mengubah sifat hubungan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara BUMN dengan pemerintah

pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam

pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan

beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta melalui privatisasi

(Mardiasmo, 2009). Secara teoritis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan

dua manfaat nyata, yaitu; pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa

5

dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, setra mendorong pemerataan

hasil pembangunan. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui

pergeseran peran pengambilan keputusan publikke tingkat pemerintah yang paling

rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Shah, 1997) dalam

Mardiasmo, 2009.

Peranan pelaporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi semata

menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran pelaporan keuangan ini

telah memberikan peluang bagi posisi akuntansi sektor publik dalam manajemen

pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Jadi tujuan akuntansi sektor

publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam

pertanggungjawaban publik.

Sebagai perspektif baru, berbagai prasarana akuntansi sektor publik perlu

dibangun seperti:

a. Standart akuntansi sektor publik untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

dan organisasi sektor publik lainnya.

b. Account code, untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun organisasi

sektor publik lainnya, dimana review terhadap transaksi yang berkaitan dapat

dilakukan dalam rangka konsolidasi dan audit.

c. Jenis buku besar dan ledger yang menjadi pusat pencatan data primer atau

semua transaksi keuangan pemerintah.

d. Manual Sisten Akuntansi Pemerintah dan Organisasi lainnya yang menjadi

pedoman atas jenis-jenis transaksi dan perlakuan akuntansi lainnya

Dengan kelengkapan prasarana tersebut, para petugas dibidang akuntansi

dapat melakukan pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan baik secara

manual maupun komputasi. Akibat tidak tersedianya prasarana diatas, muncul

persepsi bahwa:

a. Akuntansi adalah sesuatu yang sulit

b. Akuntansi harus dikerjakan oleh SDM yang tedidik dalam jangka waktu

panjang.

6

2.3 Review Regulasi Yang Terkait Dengan Akuntansi Sektor Publik

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi

Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra

Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. UU 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah.

Tidak terdapat pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif (Pasal 13

ayat 1).

2. PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Indikator kinerja Pemda,yaitu meliputi :

1. Perbandingan anggaran dan realisasi

2. Perbandingan standar dan realisasi

3. Target prosentase fisik proyek

Perhitungan APBD terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah

(terdapat dalam pasal 33).

Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan

Daerah, menetapkan sistem single entry bookkeeping. Dalam sistem ini,

pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.

Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan di catat pada sisi penerimaan

dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi

pengeluaran. Sistem pencatatan single entry bookkeeping memiliki kelebihan

yaitu sangat sederhana tetapi memiliki kelemahan yaitu kurang bagus untuk

pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan), sulit menemukan

kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol, untuk mengatasi

kelemahan tersebut maka diperkenalkan double entry bookkeeping.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.

5. UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD.

Bentuk laporan perhitungan APBD :

7

– Perhitungan APBD

– Nota Perhitungan

– Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

7. Kepmendagri No.903-057/1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan

Anggaran Pendapatan Daerah Masuk dalam Pos Penerimaan Pembangunan.

Pinjaman (Pemda/BUMD) diperhitungkan sebagai pendapatan daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/D Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :

a. Laporan Realisasi APBN/APBD

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan

negara/daerah dan badan lainnya).

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk

mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik.

Bentuk Reformasi yang ada meliputi :

1. Undang – undang Perbendaharaan Indonesia ( Indische Comptabiliteitswet,

staastsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebgaimana telah nbeberapa kali diubah

terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 53)

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme( Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang keenangan pemerintah dan

kewenangan propinsi sebagai daerah otonom ( Lembaran Negara Republik

8

Indonesia Tahun 200 NO 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NO 3952 )

4. Peraturan Peraturran Pemerintah NO 104 Tahun 2000 Tentang Dana

Perimbangan

5. Peraturan Pemerintah NO.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 NO.202, tambahan Negara Republik Indonesia NO.4022);

6. Peraturan Pemerintah NO 106 Tahunn 2000 tentang Pengeloalaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka pelkasanaan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah NO.107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah;

8. Peraturan Pemerintah NO.108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemrintah NO.109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan keuangan daerah;

10. Peraturan Pemerintah NO.110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan

DPRD;

11. Keptusan Presiden NO.17 Tahun 2000 Tentang pelaksanaan anggaran,

pendapatan,dan belanja Negara ( Lembaga Republik Indonesia NO.3930 );

12. Surat edaran Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah tanggal 17 November

Tahun 2000 NO.903/2735/SJ tentang pedoman umum penyusunan dan

pelaksanaan APBD tahun anggaran Tahun 2001;

13. Keputusan Presiden NO.228/M Tahun 2002;

14. Kepmendari NO.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman dan pengurusan anggara

pendapatann dan belanja daerah- APBD.

2.4 Pengembangan Regulasi di Sektor Publik

Regulasi di sektor publik dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu

perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi

pemerintah. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat

regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasi. Selain

itu, di instansi pemerintah, regulasi yang digunakan juga cenerung lebih rumit

dan detail.

9

A. Perkembangan Regulasi Terkait Organisasi Nirlaba

a) Regulasi Tentang Yayasan

Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah Undang – Undang RI

Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang – Undang ini

dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar

yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya

berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Berikut isi Undang – Undang No.16/2001 secara ringkas.

1. Ketentuan Umum Yayasan yang meliputi pengertian yayasan beserta

organ – organ yang membentuknya, persyaratan kegiatan usaha yang

dapat dilakukan, dan kekayaan yayasan.

2. Tata cara pendirian Yayasan sejak pendirian, pembuatan akta, sampai

dengan permohonn pengesahannya ke Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia (sekrang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia).

3. Tata cara perubahan Anggaran Dasar Yayasan

4. Kewajiban pengumuman akta pendirian yayasan dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

5. Kekayaan yayasan

6. Organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

7. Laporan tahunan yang harus disampaikan.

8. Tata cara pemeriksaan dan pembubaran yayasan.

Undang – Undang ini di perbaharui dalam beberapa aspek dengan Undang –

Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang No 16 Tahun

2001 tentang yayasan.

Berikut beberapa hal yang diubah pada UU 28/2004.

1. Memperjelas larangan pengalihan atau pembagian kekayaan. UU 16/2001

hanya menyebutkan bahwa kekayaan yayasan dilarang atau dibagikan secara

langsung ataupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, karyawan, atau

10

pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. UU28/2004

menambahkan bahwa dilarang dialihkan atau dibagikan baik dalam bentuk

gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan

uang dengan beberapa pengecualian yang diatur lebih detail.

2. Perubahan proses perolehan status badan hukum. Jika sebelumnya

kewenangan menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan

sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Ham, permohonan UU 28/2004 diajukan melalui notaris yang

mebuat akta pendirian yayasan. Undang – Undang ini juga menjelaskan

secara lebih detail dalam hal perspektif waktu tata cara pengesahan pendirian

yayasan.

3. Ketentuan baru mengenai tanggung jawab secara tanggung renteng oleh

pegurus yayasan untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas

nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum.

4. Jangka waktu pengumuman pendirian yayasan yang telah disetujui

diperpendek dari jangka waktu 30 hari (UU 16/2001) menjadi 14 hari ( UU

28/2004) terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan.

5. Pebagian kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan sebelumnya diatur hanya

diberikan pada yayasan lain yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan

pada negara. UU 28/2004 mengatur tambahan bahwa jika tidak diberikan pada

yayasan lain yang memiliki kesamaan kegiatan sebelum opsi diserahkan pada

negara.

b) Regulasi Tentang Partai Politik

Undang – undang yang pertama ada setelah era reformasi adalah Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang pertai politik. Seiring dengan

perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang

dinamis di awal – awal era reformasi, undang – undang ini diperbaharui

dengan keluarnya Undang –Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai

Politik.

Undang Undang ini sudah mengatur pondasi dan hal – hal pokok

mengenai partai politik, antara lain:

11

1. Pembentukan Partai Politik

2. Asas ciri, tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik.

3. Keanggotaan dan kedaulatan anggota parati politik.

4. Kepengurusan partai politik.

5. Peradilan perkara jika terjadi masalah di partai politik,

6. Keuangan

7. Larangan – larangan untuk partai politik

8. Penggabunagn partai politik

9. Pengawasan partai politik.

Undang – undang 31/2002 kembali diperbaharui pada tahun 2008

melalui Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara

umum, UU 2/2008 ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan UU

31/2002, misalnya memberikan pengertian partai politik yang lebih lengkap.

Menurut UU 2/ 2008, partai politikadalah oragnisasi yang bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan

NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945.

Undang –Undang 2/2008 ini juga memberikan tata cara yang lebih

terperinci untuk proses pembentukan partai politik serta mengenai keuangan

partai politik. UU 31/2002 beum memiliki ketentuan mengenai kewajiban

partai politik. UU 31/ 2002 belum memilik ketentuan mengenai kewajiban

serta mengenai partai politik untuk menyusun laporan pertanggung jawaban

keuangan, sedangkan UU 28/2008 mengatur bahwa rekening kas umum

partai politik dan kewajiban pengurus di setiap tingkatan organisasi untuk

menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan setelah tahun anggaran berakhir dan bersifat terbuka untuk

diketauhui masyarakat. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya tuntuntan

akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dari masyarakat.

12

c) Regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum

Pendidikan

Berdasarkan amanat pasal 65, 66, 67 UU BHP, diatur beberapa

mekanisme perubahan universitas menjadi BHP sebagai berikut.

1. Untuk Perguruan Tinggi yang:

a. Didirika oleh pemerintah harus berubah menjadi BHPP ( Badan

Hukum Milik Pemerintah) dalam waktu 4 tahun (selambat –

lambatnya tanggal 16 Januari 2013).

b. Berbentuk BHMN, harus berubah menjadi BHPP dalam waktu 3

tahun ( selambat – lambatnya 16 Januari 2012)

2. Untuk Perguruan Tinggi yang berada dalam naungan Yaysan,

Perkumpulan, maupun badan lainnya akan berubah menjad BHP

Penyelenggara dan harus diubah Tata Kelolanya dalam waktu 6 tahun

( selambat – lambatnya 16 Januari 2015).

d) Regulasi tentang Badan Layanan Umum

Dalam tataran pengatur regulasi BLU ( Badan Layanan Umum)

diatur oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU yang ada

di bawah Direktorat Jendral Perbendahraan yang adadi Departemen

Keuangan.

Wacana tentang BLU dalam regulasi di level undang –undang

disebut dalam Undang – Undang Nommor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Level regulasi di bawahnya yang secara khusu

menjelaskan tentang BLU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

B. Perkembangan Regulasi Terkait Keuangan Negara

Terdapat tiga Undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu :

1. UU No.17/2003 tentang keuangan negara.

Mengatur mengenai semua hak dan kewajiban Negara mengenai keuangan

dan pengelolaan kekayaan Negara, juga mengatur penyusunan APBD dan

APBN,penyusunan anggaran kementrian/lembaga Negara, dan

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD.

13

2. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang

ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi pengelolaan

uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan

keuangan badan layanan hukum.

3. UU No.15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara

Mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan

keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD.

Pemerikasaan terdiri atas:

Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan.

Pemeriksaan Kinerja, pemerikasaan atas pengelolaan keuangan negara

yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta

pemeriksaan aspek efektivitas, dan

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Empat Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang didasarkan pada ketiga

Undang-undang di atas, yaitu :

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kineja.

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.

3. Adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam

pelaksanaan pemeriksaan.

4. Pemberdayaan manajer profesional.

Selain ketiga UU di atas, juga terdapat peraturan lain, yaitu :

1. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

2. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Daerah.

14

4. UU No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

15

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi

dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah

pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan

tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

            Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait beberapa hal, yaitu

yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang

terkait. Kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah

berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterprestasikan sebagai wujud

dukungan penuh organisasi publik. Ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai

aspek dan kejadian

Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi

pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu system pengelolaan

keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah,

sebagai man yang dimaksud dalam UUD 1945 perlu dilaksanakan secara

professional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

16

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra . Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. Akuntansi Sektor Publik.

Jakarta : Salemba Empat.

17