Regulasi Dan Standar Terkait Akuntansi Sektor Publik (2)

REGULASI DAN STANDAR TERKAIT AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)DEFINISI

IPSAS adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang berlaku secara internasional yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan di Munich pada tahun 1977.Dalam pelaksanaannya, IFAC tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia.

REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKDASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIKDasar Hukum Keuangan NegaraDasar Hukum Keuangan DaerahREGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKREVIEW REGULASI YANG TERKAIT DENGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKRegulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi Dasar Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKPerkembangan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Di Indonesia

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP).

Selama ini, aktivitas sektor publik dikelola dengan kualitas informasi keuangan yang belum baik. Tidak terdapat informasi atas asset dan liabilities dan hanya memperlihatkan item revenue seperti penjualan atas unit bisnis dan asset pemerintah. Sehingga informasi yang tersedia sering tidak andal, tidak audit dan hanya dapat dipakai sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk periode setelah periode pelaporan tersebut. Dengan demikian, manajemen banyak berfokus pada cash dan cash flows, sehingga sering mengabaikan budgeting, accounting, fiscal management, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dikontrol oleh organisasi sektor publik.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKManfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP), yaitu :

Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah;Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian;Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonimis dan keuangan;Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKIPSAS (International Public Sector Accounting Standards)TUJUAN

IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas sektor publik, yang mengarah ke penilaian informasi yang lebih baik dari keputusan alokasi sumber daya yang dibuat oleh pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas (cash basis).

IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik.

Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan atau komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam Exposure Draft yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Ada enam Exposure Draft yang dikeluarkan, yaitu :Penyajian Laporan KeuanganLaporan Arus KasKoreksi Surplus Defisit, Kesalahan Fundamental, dan Perubahan Kebijakan AkuntansiDampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Luar NegeriKos PinjamanLaporan Keuangan Konsolidasi dan Entitas KendalianIPSAS (International Public Sector Accounting Standards)SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)DEFINISIPENERAPAN SAPKERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHANSAP (Standar Akuntansi Pemerintah)Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut :

Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi StandarPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAPRiset Terbatas oleh Kelompok KerjaPenulisan Draf SAP oleh Kelompok KerjaPembahasan Draf oleh Komite KerjaPengambilan Keputusan Draf untuk DipublikasikanPeluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearning) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearning)Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf PublikasianFinalisasi Standar

PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)DEFINISIPENGANTAR KEUANGAN ORGANISASI NIRLABATUJUAN LAPORAN KEUANGANLAPORAN POSISI KEUANGANLAPORAN AKTIVITAS & LAPORAN ARUS KASPSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)Ada beberapa alasan mengapa dunia akuntansi memerlukan sebuah standar akuntansi, yaitu :

Banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.Masing-masing pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan.Perlakuan yang tidak sama (ukuran dan pengungkapan) dalam menyediakan atau menyajikan informasi keuangan perusahaan.Ketentuan dalam menyajikan dalam menginterpretasikan bentuk dan isi laporan keuangan.Sebagai kriteria dalam menilai performa perusahaan.

SPKN (STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA)SPKN adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

SPKN (STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA)SPKN berlaku untuk :

Badan Pemeriksaan Keuangan RIAkuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK-RI.Acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN.

Tujuan SPKN : untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa juga memiliki tanggung jawab secara profesi dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN.

PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2).Poin-poin yang dimuat dalam PP (terutama dalam Lampiran PP) antara lain mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi keuangan pemeritahan atau sektor publik, jenis laporan keuangan minimal yang harus dibuat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi keuangan pemerintah.

PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrualDengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015.Selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.Manfaat basis akrual yaitu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevalkuasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrualKomponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu:Laporan Realisasi AnggaranLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)NeracaLaporan Arus KasLaporan OperasionalLaporan Perubahan EkuitasCatatan atas Laporan Keuangan

Terima Kasih