2010 1 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 2
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKPERTEMUAN 2
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)
MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
MELALUI LAPORAN KEUANGAN
REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN
TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang berada dibawah naungan IAI
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini, pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
KELEMAHAN SISTEM SINGLE ENTRY
Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
Sulit dilakukan reformasi antar subsistem
Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan Pemerintah
Tidak dapat menghasilkan neraca Penerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
BASIS AKUNTANSI
Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarrang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi Pemerintahan adalah dual basis, Yang dimaksud dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
BASIS AKUNTANSI (2)
Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Peritungan ANggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
BAKUN
Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu :
Sisten AKuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN
Sisten Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Single entry → double entry → Triple entry
Bisa membuat neraca
KASP telah menyusun standara akuntansi untuk sektor publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) PP No, 24 Tahun 2005
Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
BPK telah mengembankan standar penting yang akan menjadi panduan dalam prose audit di Indonesia
SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan BPK No. 1 Tahun 2007)
SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPSP)
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Presiden/GUbernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan
undang-undang tentang pertanggungjwaban
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Nemdahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.
Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintanh daerah untuk disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran beakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimasud sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 265 ayat (2) :
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
KEDUDUKAN SAP
Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004
Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan
Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerha wajib menerapkan SAP
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
Concluding Comments
Inthis course you will become familiar with current GASB, FASB dan FASAB, SAKP, SAP.
Accounting and reporting for govermental dan not-for-profit entities differ from those of for-profit entiries becouse each type of entity has different purpose and reporting objectives
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)
MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
MELALUI LAPORAN KEUANGAN
REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN
TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang berada dibawah naungan IAI
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini, pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
KELEMAHAN SISTEM SINGLE ENTRY
Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
Sulit dilakukan reformasi antar subsistem
Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan Pemerintah
Tidak dapat menghasilkan neraca Penerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
BASIS AKUNTANSI
Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarrang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi Pemerintahan adalah dual basis, Yang dimaksud dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
BASIS AKUNTANSI (2)
Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Peritungan ANggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
BAKUN
Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu :
Sisten AKuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN
Sisten Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Single entry → double entry → Triple entry
Bisa membuat neraca
KASP telah menyusun standara akuntansi untuk sektor publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) PP No, 24 Tahun 2005
Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
BPK telah mengembankan standar penting yang akan menjadi panduan dalam prose audit di Indonesia
SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan BPK No. 1 Tahun 2007)
SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPSP)
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Presiden/GUbernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan
undang-undang tentang pertanggungjwaban
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Nemdahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.
Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintanh daerah untuk disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran beakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimasud sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 265 ayat (2) :
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
KEDUDUKAN SAP
Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004
Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan
Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerha wajib menerapkan SAP
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
Concluding Comments
Inthis course you will become familiar with current GASB, FASB dan FASAB, SAKP, SAP.
Accounting and reporting for govermental dan not-for-profit entities differ from those of for-profit entiries becouse each type of entity has different purpose and reporting objectives
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Related Documents
