Top Banner
Registrasi SANITARIAN Strategi HAKLI menyambut Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Oleh Subardan Rochmat PENGURUS PUSAT HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA JAKARTA, 2011
39

Registrasi Sanitarian

Jan 03, 2016

Download

Documents

HAKLI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Registrasi Sanitarian

Registrasi

SANITARIAN Strategi HAKLI menyambut Permenkes

nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan

Oleh

Subardan Rochmat

PENGURUS PUSAT HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

JAKARTA, 2011

Page 2: Registrasi Sanitarian

ii

Katalog dalam terbitan. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia

351 Ind

r

Subardan Rochmat, HAKLI Sertifikasi Sanitarian: Strategi HAKLI menyambut Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.--Jakarta, HAKLI, 2011

1. Judul I. Health man power II. Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan

III. NGO Planning

Page 3: Registrasi Sanitarian

iii

Sambutan Ketua MTKI

Perkenankan saya pada kesempatan ini mengucapkan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan ucapan selamat dan sukses

kepada organisasi profesi Sanitarian (HAKLI) yang sedang merapatkan

barisan untuk mengembangkan kualitas anggota.

Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Sdr Subardan

Rochmad, MSi, Dipl.EST (anggota MTKI dari OP Sanitarian) yang berhasil

menyusun buku Registrasi Sanitarian. Buku yang berisi butir-butir strategi

OP HAKLI dalam menata langkah registrasi anggota ini, sejalan dengan

tugas utama MTKI dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah yang

ditetapkan melalui Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan. Buku ini merupakan bentuk sinergi yang

sangat bagus antara MTKI dengan OP Sanitarian (HAKLI).

Sinergi semacam ini harus terus-menerus digalang dan dibina antara

Pemerintah dengan OP dan antara OP dengan MTKI, untuk melancarkan

upaya penjaminan kualitas tenaga kesehatan. Sehingga pada saat

berlakunya free flow of goods, services and investment for Asean 2020

nanti Sanitarian benar-benar siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rakhmat dan hidayah

serta memberikan peunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam

melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, 29 April 2010

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Ketua

DR. FAIQ BAHFEN, SH, MH, Apt

Page 4: Registrasi Sanitarian

iv

Sambutan Ketua Umum HAKLI

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin Nya, kita semua masih diberi

kesehatan dan keselamatan.

HAKLI sebagai organisasi profesi memiliki kewajiban dan tanggung jawab

untuk selalu melakukan pembinaan dan pembelajaran bagi seluruh

anggotanya agar tetap menjaga profesiolismenya. Melalui buku ini saya

sangat berharap kepada seluruh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan

Pengurus Cabang serta anggota HAKLI untuk mempelajari buku ini dan

mulai melakukan berbagai perubahan-perubahan dalam cara berpikir

serta mengimplementasikannya.

Kepada penulis buku ini Sdr. Subardan Rochmat, M.Si, Dipl.EST saya

ucapkan terima kasih, semoga pengabdian Sdr di MTKI dan pengabdian di

HAKLI membawa manfaat bagi kita semoga.

Selamat belajar dan berjuang teman-teman HAKLI, marilah kita songsong

masa depan kita dengan penuh keyakinan karena semata atas ridho Allah

SWT.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Ketua Umum

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN

Dr. H. Wisnu Hidayat, M.Kes

Page 5: Registrasi Sanitarian

v

Kata Pengantar

Alhamdulillah ...............

Terdorong oleh kepedulian yang mendalam terhadap situasi yang dihadapi

saat ini, penulis bermaksud menyumbangkan sebuah pemikiran melalui

buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi Pengurus Pusat HAKLI Periode

2011-2015 dan jajaran Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam

membantu anggota melakukan kegiatan sertifikasi, registrasi dan lisensi.

Sesuai dengan judulnya Registrasi Sanitarian, buku ini berisi analisis

permasalahan yang dihadapi HAKLI dan mengangkat isu-isu penting terkait

dengan kebijakan Pemerintah melakukan registrasi tenaga kesehatan

dalam menyongsong pasar bebas ASEAN 2020. Pada saat tersebut arus

barang, modal dan jasa termasuk jasa pelayanan Sanitarian bebas keluar-

masuk diantara Negara anggota Asean. Kemudian penulis mengidentifikasi

dan menyusun langkah-langkah strategis yang bisa digunakan oleh

Pengurus HAKLI sebagai solusi dalam menyusun dan melaksanakan

program Kerja.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua fihak

atas perhatian, bantuan dan masukan serta kontribusinya dalam

penyusunan buku Registrasi Sanitarian. Semoga ALLAH swt melimpahkan

taufiq, hidayah, ridho dan innayahNYA kepada kita semua dalam

melakukan langkah-langkah registrasi sanitarian (anggota HAKLI).

Tak ada gading yang tak retak, penulis sangat sadar bahwa tulisan ini jauh

dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis

harapkan.

Pondok Labu, April 2011

Penulis

Page 6: Registrasi Sanitarian

vi

Daftar Isi

Sambutan Ketua MTKI iii

Sambutan Ketua Umum HAKLI iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Daftar Gambar vii

Daftar Istilah viii

Bab 1. PENDAHULUAN 1

Bab 2. ANALISIS SITUASI 4

2.1. Sertifikasi kompetensi Sanitarian 4

2.2. Registrasi Sanitarian 7

2.3. Surat ijin kerja Sanitarian 9

2.4. Kepengurusan HAKLI 10

Bab 3. ISUE STRATEGIS REGISTRASI SANITARIAN 15

3.1. Lemahnya Komitmen pengurus dan anggota 15

3.2. Rapuhnya simpul jejaring organisasi 16

3.3. Masih dijumpai kualitas dan kuantitas sanitarian

yang belum memadai 16

3.4. Tersendatnya pembangunan lingkungan sehat 17

Bab 4. TUJUAN STRATEGIS DAN LANGKAH KEGIATAN 19

4.1. Tujuan Strategis 19

4.2. Langkah kegiatan 20

Bab 5. PENUTUP 24

Daftar Kepustakaan

Lampiran

Page 7: Registrasi Sanitarian

vii

Daftar Gambar

Gb. 2.1 Peran PP HAKLI 11

Gb. 2.2 Peran Pengda HAKLI 12

Gb. 2.3 Peran Pengcab HAKLI 13

Page 8: Registrasi Sanitarian

viii

Daftar Istilah

AD : Anggaran Dasar

AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

ART : Anggaran Rumah Tangga

ASEAN : Association of South East Asian Nations

BPPSDM Kes : Badan Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

CLTS : Community Lead Total Sanitation

CPD : Continuing Professional Development

Ditjen Dikti : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

DKPM : Departemen Kewirausahaan dan Pemberdayaan

Masyarakat

DPKHH : Departemen Pengembangan Kemitraan, Hukum, Humas

DPPO : Departemen Pengembangan Profesi dan Organisasi

HAKLI : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Juknis : Petunjuk Teknis

Kepmenkes : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Kepmunas : Keputusan Musyawarah Nasional

LPUKM : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi & Metode

MKEPKL : Majelis Kehormatan Etika Profesi Kesehatan Lingkungan

MKKL : Majelis Kolegium Kesehatan Lingkungan

MoU : Memorandum of Understanding

MPPK : Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian

MRA : Mutual Recognition Arrangement

MTKI : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

MTKP : Majelis tenaga Kesehatan Provinsi

Mukernas : Musyawarah Kerja Nasional

Munas : Musyawarah Nasional

Page 9: Registrasi Sanitarian

ix

NEHA : National Environmental Health Association

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OP : Organisasi Profesi

Pengcab : Pengurus Cabang

Pengda : Pengurus Daerah

Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

PP HAKLI : Pengurus Pusat HAKLI

PP : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Rakernas : Rapat Kerja Nasional

RS : Registered Sanitarian

SAMIJAGA : Sarana Air Minum & Jamban Keluarga

SANIMAS : Sanitasi Masyarakat

SEARO : South East Asia Regional Office

SK` : Sertifikat Kompetensi

SOP : Standard Operating Procedure

STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

STR : Surat Tanda Registrasi

UU : Undang Undang Republik Indonesia

WHO : World Health Organization

Page 10: Registrasi Sanitarian

1

PENDAHULUAN

Era globalisasi sudah semakin dekat dimana semua negara

akan mengacu kepada perjanjian perjanjian multilateral. Indonesia

akan masuk ke dalam pasar bebas ASEAN, APEC dan Dunia.

Semua produk barang, modal dan jasa dari negara manapun dapat

dengan bebas masuk ke Indonesia begitupun sebaliknya.

Kesempatan mengisi peluang kerja di dunia semakin besar,

persaingan berdasarkan profesionalisme melalui kualitas kerja yang

dapat dipertanggung jawabkan serta persaingan harga yang

kompetitif. Situasi ini memungkinkan terjadinya keterpurukan produk

barang dan jasa dalam negeri yang berkualitas rendah kalah dalam

persaingan global termasuk juga dengan persaingan dibidang jasa

kesehatan lingkungan/Sanitarian.

Jumlah tenaga kesehatan lingkungan saat ini diperkirakan

lebih dari 20 ribu orang yang melakukan pengabdian diseluruh

wilayah NKRI. Sayangnya sampai sekarang HAKLI belum pernah

melakukan registrasi secara tuntas, sehingga jumlahnya yang pasti

belum diperoleh. Variasi keahlian antara yang satu dengan yang

lainnya cukup besar. Menyadari hal ini, harus dilakukan upaya agar

tenaga kesehatan lingkungan/ sanitarian berkualitas dan dapat

bersaing dengan tenaga kesehatan lingkungan luar negeri. Upaya

ini bisa dilakukan melalui proses penyadaran akan pentingnya

kualitas dalam bekerja (jasa) secara profesional.

Kebijakan Pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 12 ayat (2) berbunyi Untuk

menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme,

1

Page 11: Registrasi Sanitarian

2

organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan

sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi. Pada Pasal 25 ayat (2)

berbunyi Masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung

jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan

etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) berbunyi Setiap

organisasi profesi wajib membentuk dewan kehormatan kode etik

sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2).

Senada dengan UU nomor 18 tahun 2002, kebijakan

Pemerintah yang tertuang dalam UU no.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Pasal 23, ayat (1) berbunyi Tenaga Kesehatan

berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Kemudian ayat (2) berbunyi Kewenangan untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Selanjutnya

pada ayat (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan,

tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah

Pasal 24, ayat (1) berbunyi Tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik,

standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar

pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Kebijakan dalam UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 13, ayat (2) berbunyi Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja

di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (3) berbunyi

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus

bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah

Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi,

menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam PP 32 thn 1996

tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4 Nakes hanya dapat melakukan

Page 12: Registrasi Sanitarian

3

upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan. Pasal

21 Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi

standar profesi. Pada Pasal 24 Perlindungan hukum diberikan

kepada Nakes yg melakukan tugasnya sesuai standar profesi.

Menyambut baik pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah

yang mengatur peran organisasi Profesi tersebut, khususnya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor

317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia, maka HAKLI sebagai

organisasi profesi sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan merasa

perlu mengatur pokok-pokok strategi organisasi agar dalam

pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan

keprofesian Sanitarian dapat efektif dan efisien.

Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah dalam

registrasi Tenaga Kesehatan maka HAKLI bermaksud memberikan

bantuan seoptimal mungkin kepada sanitarian (anggota HAKLI)

dalam berperan sesuai profesinya terkait dengan kebijakan

Pemerintah dalam sertifikasi kompetensi, registrasi sanitarian dan

perijinan kerja yang diperlukan.

Maksud tersebut dapat dicapai oleh komitmen dan kesiapan

Pengurus HAKLI di berbagai level management (PP, Pengda

Provinsi dan Pengcab Kabupaten/Kota). Apa yang seyogyanya

dilakukan Pengurus dalam memberikan pelayanan cepat dan tepat

(saat dibutuhkan) kepada anggota HAKLI (sanitarian) yang

melakukan registrasi untuk memperoleh surat ijin kerja keprofesian

sanitarian merupakan tujuan dari penulisan buku ini.

Page 13: Registrasi Sanitarian

4

ANALISIS SITUASI

“Untuk bisa memperoleh SIK Sanitarian harus resmi terdaftar

atau memiliki STR, untuk memperoleh STR sanitarian harus

kompeten atau memiliki Sertifikat Kompetensi”. Nantinya tatanan

kebijakan ini akan diberlakukan di Negeri kita ini. Pemberlakuan

tatanan kebijakan ini berpengaruh langsung pada perubahan yang

cukup mendasar pada profesionalisme sanitarian. Secara umum

gambaran pengaruh tatanan kebijakan pada organisasi profesi

HAKLI sebagai berikut:

2.1. Sertifikasi Kompetensi Sanitarian

Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi

kepada Sanitarian yang memenuhi persyaratan yang ditentukan

dalam Standar Kompetensi Sanitarian. Standar Kompetensi

Sanitarian merupakan bagian dari Standar Profesi Sanitarian.

Menurut UU no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 24 ayat

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

Sebagai referensi antara lain Kepmenkes 373/Menkes/SK/III/2007

tentang Standar Profesi Sanitarian. Sebelumnya Naskah Standar

Profesi Sanitarian yang disusun HAKLI bulan Oktober 2005 telah

disyahkan melalui keputusan nomor 03/Munas/V/2005.

Permenkes 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi tenaga

Kesehatan, mendefinisikan Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda

pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk

2

Page 14: Registrasi Sanitarian

5

dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh

Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh MTKP.

Sampai saat ini masih sangat sedikit Sertifikat Kompetensi yang

diberikan terhadap lebih dari 20.000 Sanitarian yang tempat

bekerjanya tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal ini terjadi

karena baru beberapa provinsi yang menyelenggarakan Uji

Kompetensi dan menggunakan bahan uji local..

Permenkes 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi tenaga

Kesehatan, juga mendefinisikan Uji Kompetensi adalah suatu

proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap

tenaga kesehatan sesuai standar profesi. MTKP menetapkan jadual

penyelenggaraan Uji Kompetensi, tim penguji kompetensi sanitarian

(asesor) dan tempat pelaksanaan uji kompetensi sanitarian di

wilayah kerjanya.

Bahan uji berstandar nasional harus disusun sesuai dengan SOP,

mulai dari penyusunan blue print sampai dengan validasi soal atau

penyempurnaan setelah uji coba. Referensi internasional sangat

disarankan untuk digunakan, agar proses globalisasi dapat

membawa sanitarian (tenaga kesehatan lingkungan) Indonesia go

international. Menjadi tuan rumah yang disegani di Indonesia dan

menjadi tamu yang dihormati keprofesionalannya di Negara lain.

Banyak metode menulis soal ujian, namun agar soal yang

disusun memenuhi standar kualitas nasional yang ditetapkan.

Mengacu pada best practis Konsorsium Kedokteran Indonesia (KKI)

dalam perjalanannya menetapkan metode absolut (modifikasi

Angoff) yang dipilih dari lesson learn LPUKM. Karenanya penyusun

soal harus menggunakan metode yang direkomendasikan LPUKM.

Untuk keperluan tersebut HAKLI harus menyiapkan anggotanya

untuk dilatih oleh LPUKM menjadi item developer (penyusun soal),

sekurang-kurangnya memiliki 10 orang penyusun soal. Selanjutnya

HAKLI juga harus memiliki item reviewer (penilai soal). HAKLI harus

mengirimkan anggotanya untuk ikut pelatihan penilai soal sekurang-

Page 15: Registrasi Sanitarian

6

kurangnya 5 orang. Penilai soal bertanggung jawab untuk

melakukan validasi soal, sebelum soal digunakan atau disimpan di

Bank Soal.

Untuk melakukan Uji Kompetensi diperlukan Penguji (asesor)

yaitu sekelompok orang yang telah mengikuti pelatihan penguji dan

teruji kompetensinya serta telah memiliki sertifikat dari MTKI. MTKP

menunjuk asesor sanitarian yang memiliki Sertifikat MTKI untuk

melakukan Uji Kompetensi terhadap asesi sanitarian di wilayahnya.

Pada saat ini Asesor Sanitarian masih sangat terbatas jumlahnya

baru 54 orang, dan penyebarannya belum meliputi seluruh provinsi

di Indonesia (baru di 5 provinsi). Kebutuhan asesor Sanitarian untuk

setiap provinsi memerlukan 5 asesor sanitarian, maka sekurang-

kurangnya diperlukan 165 orang. Jadi masih diperlukan sebanyak

140 anggota HAKLI untuk dilatih menjadi asesor sanitarian

bersertifikat MTKI.

Tempat Uji Kompetensi adalah wadah / sarana yang

digunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi baik disarana

pendidikan maupun sarana pelayanan yang telah terakreditasi atau

tempat lain yang ditunjuk oleh MTKI. Jurusan Kesehatan

Lingkungan (JKL) Poltekkes merupakan pilihan terbaik sebagai

tempat penyelenggaraan uji kompetensi apalagi kalau pendekatan

yang digunakan exit examination. Permasalahannya Provinsi yang

Poltekkesnya memiliki JKL baru 18 provinsi, bagaimana yang belum

ada JKL?

Sebanyak 15 provinsi belum memiliki JKL. Di provinsi-provinsi

tersebut Pengda HAKLI harus memberikan informasi sebagai

masukan kepada MTKP berkaitan dengan persyaratan yang bisa

dipertanggung jawabkan mengenai tempat uji kompetensi asesi

sanitarian. Permasalahan menjadi lebih rumit apabila di daerah

tersebut belum memiliki Pengda HAKLI dan juga belum ada

Pengcab HAKLI?

Page 16: Registrasi Sanitarian

7

Pemilihan metode uji juga menjadi penting terkait dengan

perbedaan tahun kelulusan asesesi sanitarian. Untuk asesi yang

baru (beberapa tahun) meninggalkan bangku kuliah metode uji tulis

merupakan pilihan paling tepat. Akan tetapi bagi asesi yang sudah

agak lama meninggalkan bangku kuliah metode uji tulis mungkin

kurang diminati, dan metode portofolio (pemeriksaan rekam jejak

kegiatan/ dokumen) merupakan pilihan yang sesuai.

Portofolio memerlukan rumusan yang cermat tentang criteria

penilaian, persyaratan asesi dan proses pelaksanaan yang tidak

memberatkan anggota namun tidak menimbulkan dampak negative

atau dampak negatifnya mudah dieliminasi. Metode portofolio

memerlukan sejumlah staf administrasi yang dilatih trampil

melekukan pemeriksaan dokumen. Banyak factor yang menjadi

pertimbangan pada tahap awal penyelenggaraan (masa berlakunya

aturan peralihan) sertifikasi kompetensi profesi sanitarian.

2.2. Registrasi Sanitarian

Registrasi adalah pencatatan resmi (oleh MTKI) terhadap

tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan

telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara

hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

STR didefinisikan sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh

pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah

memiliki sertifikat kompetensi (Permenkes 161/Menkes/Per/I/2010

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan). Dalam nomenklatur

internasional Sanitarian yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi

disebut Registered Sanitarian (RS).

Seorang Sanitarian Indonesia apabila telah memiliki Sertifikat

Kompetensi dari MTKP, bisa mengajukan permohonan kepada

MTKI untuk memperoleh STR. dengan melengkapi persyaratan

administrasi yang diperlukan lainnya. Untuk Sanitarian dari luar

Indonesia, disamping persyaratan diatas ybs juga harus telah lulus

Page 17: Registrasi Sanitarian

8

masa adaptasi dan memiliki rekomendasi dari HAKLI (Permenkes

Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia).

Nomor registrasi bersifat nasional dan diberikan kepada

seorang sanitarian yang memenuhi syarat oleh MTKI melalui MTKP.

Mencegah kemungkinan terjadinya kesimpang-siuran, seyogyanya

system penomoran register keanggotaan HAKLI disesuaikan atau

compatible dengan system penomoran yang digunakan oleh MTKI.

Nomor Register melekat pada setiap individu sanitarian, dimanapun

sanitarian berdomisili ataupun bekerja. Mekanisme ini melibatkan

sepenuhnya PP HAKLI, Pengda HAKLI dan Pengcab HAKLI.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan provinsi yang belum

memiliki Pengda HAKLI dan Kabupaten/ Kota yang belum memiliki

Pengcab HAKLI? Atau bagaimana dengan Kepengurusan yang

“lesu darah” / “mati suri”?

Standar Profesi Sanitarian, Standar Kompetensi Sanitarian

dan instrument (soal) Uji Kompetensi bisa dirancang mengacu pada

standar internasional atau standar Negara maju. Apabila ini

dilakukan maka sanitarian yang lulus dan memiliki STR, akan diakui

secara internasional Registered Sanitarian (RS). Orientasi standar

internasional perlu dilakukan menyongsong era globalisasi

mendatang.

Kemitraan dan jejaring internasional dengan organisasi/ asosiasi

profesi sanitasi/kesehatan lingkungan negara lain menjadi penting

digalang dan diaktifkan. Bentuk-bentuk komunikasi regional

(ASEAN) maupun internasional menjadi penting untuk dilakukan,

misalnya melalui international conference on environmental health/

sanitarian. Hubungan yang intent dengan lembaga internasional

yang bergerak dibidang sanitasi (WHO, SEARO, NEHA) bisa sangat

berperan dalam percepatan pertumbuhan HAKLI. Tampilnya HAKLI

secara regional dan internasional akan membawa para sanitarian

profesional (Registered Sanitarian) Indonesia meningkat

Page 18: Registrasi Sanitarian

9

performance-nya dalam era globalisasi. HAKLI harus

memperjuangkan pengakuan internasional sehingga RS Indonesia

setara dengan RS Negara lain.

2.3. Surat Ijin Kerja Sanitarian

Lisensi Sanitarian adalah proses pemberian surat ijin kerja

(SIK) kepada Sanitarian. SIK Sanitarian adalah kendali yang dimiliki

Pemerintah untuk menjamin mutu Sanitarian dalam memberikan

jasa kepada yang membutuhkannya. Menurut PP 32 thn 1996

tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4 Tenaga kesehatan hanya dapat

melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari Menteri

Kesehatan Permenkes 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan, mengatur tentang bagaimana memperoleh

STR. Sampai saat ini ketetapan khusus yang mengatur SIK

Sanitarian belum ada.

Untuk itu HAKLI perlu mengambil inisiatif (membuat

rancangan) dan mengusulkan kepada Pemerintah adanya peraturan

yang mesyaratkan kepemilikan SIK Sanitarian bagi tenaga

kesehatan yang mengerjakan pekerjaan sanitasi. Persyaratan ini

harus diatur dalam peraturan perundangan yang mengikat setiap

warganegara dan memiliki konsekuensi hokum. Peraturan ini bisa

berupa Surat Keputusan Menteri, atau Peraturan Menteri,

tergantung tingkat kepentingannya.

Dalam peraturan (rancangan) tersebut bisa diatur apa persyaratan

memperoleh SIK, bagaimana prosedur memperoleh SIK dan apa

konsekuensi hokum atas pelanggarannya. Misalnya dipersyaratkan

seorang Sanitarian harus memiliki STR, memiliki Rekomendasi

Organisasi Profesi (HAKLI) dan melengkapi persyaratan

administrasi untuk dapat memperoleh SIK Sanitarian. Konsekuensi

hukumnya adalah bagi yang tidak memenuhi persyaratan tidak

memiliki SIK artinya tidak berwenang mengerjakan pekerjaan

Page 19: Registrasi Sanitarian

10

Sanitarian. Pelanggaran bisa dikenakan hukuman kurungan atau

denda sejumlah uang.

Rekomendasi HAKLI merupakan pernyataan/ jaminan bahwa

HAKLI bertanggung jawab atas Sanitarian tersebut agar benar-

benar mematuhi dan menjaga kehormatan etik profesi sanitarian.

Dalam posisi ini HAKLI berperan sebagai moral judgement

karenanya HAKLI harus memberikan pembinaan terus menerus

kepada anggotanya/ sanitarian dimanapun dia berada.

Rekomendasi ini diberikan kepada setiap Sanitarian lima tahun

sekali. Siklus ini bisa diselaraskan dengan upaya pembinaan

anggota secara terus menerus dan berkala, termasuk kewajiban

anggota membayar uang iuran bulanan.

2.4. Kepengurusan HAKLI

Situai sebagaimana telah diuraikan terkait kebijakan

Pemerintah dalam registrasi tenaga kesehatan termasuk sanitarian,

nampak peran nyata dari organisasi profesi HAKLI yang mewadahi

profesi Sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan. AD dan ART HAKLI

menyebutkan HAKLI memiliki jajaran kepengurusan dari PP HAKLI,

Pengda HAKLI Provinsi dan Pengcab HAKLI Kabupaten/Kota yang

tersebar di seluruh wilayah NKRI. AD ART menjelaskan peran

Pengurus HAKLI terbagi secara proporsional pada setiap tingkat

kepengurusan.

Analisis terdahulu menunjukkan fakta bahwa HAKLI bukan terdepan

dijajaran OP. Oleh karena itu secara umum dapat ditarik benang

merah bahwa Pengurus HAKLI harus memiliki visi kejuangan, future

oriented, mengejar ketertinggalan bahkan mendahului. Terkait

dengan sertifikasi, registrasi dan lisensi sanitarian diperlukan peran

yang berbeda antara masing-masing kepengurusan HAKLI dari

Pengcab, Pengda sampai PP, namun demikian haruslah saling

komplementer.

Page 20: Registrasi Sanitarian

11

Terkait dengan proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah

dalam sertifikasi, registrasi dan lisensi kepada sanitarian

(Permenkes 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Sertifikasi Tenaga

Kesehatan dan Kepmenkes nomor 1134/MENKES/SK/VIII/2010

tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di

Indonesia), peran PP HAKLI dapat digambarkan melalui diagram alir

gb. 2.1 berikut

Gb. 2.1 Peran PP HAKLI

Nampak bahwa hubungan langsung PP HAKLI dengan Badan

PPSDM berkaitan dengan pengusulan anggota HAKLI untuk duduk

dalam MTKI. PP HAKLI menempatkan wakil tetapnya di MTKI.

Dilain fihak gb.2.1 juga menunjukkan hubungan kemitraan yang

sangat dekat antara PP HAKLI dengan MTKI dalam bentuk

kelompok kerja atau tim ad-hoc.

Tim ad hoc akan banyak diperlukan dan sering dibentuk oleh MTKI

yang sepenuhnya harus bersinergi dengan PP HAKLI, terutama

berkaitan dengan substansi keprofesian.

Page 21: Registrasi Sanitarian

12

Soliditas kepengurusan di lingkungan PP HAKLI dan kesiapan

sangat dibutuhkan untuk bisa berperan sebagaimana diagram alir

gb.2.1. Fungsi-fungsi organisasi harus bisa mengimbangi tuntutan

anggota, tuntutan mitra organisasi dan tuntutan stakeholder. Setiap

fungsi yang ada dalam organisasi harus bisa berjalan dengan

mantap dan serasi menuju visi, misi dan tujuan yang telah

diamanatkan oleh Ketetapan Munas HAKLI.

Ditingkat provinsi peran Pengda HAKLI terkait dengan

sertifikasi, registrasi dan lisensi dapat dilihat melalui diagram alir gb.

2.2 berikut:

Gb. 2.2 Peran Pengda HAKLI

Nampak bahwa hubungan Pengda HAKLI dengan mitranya

Dinas Kesehatan Provinsi berkaitan dengan pengusulan anggota

HAKLI untuk duduk dalam MTKP. Pengda HAKLI menempatkan

wakil tetapnya di MTKP. Dilain fihak gb. 2.2 juga menunjukkan

Page 22: Registrasi Sanitarian

13

hubungan Pengda HAKLI yang sangat dekat dengan MTKP. Banyak

kegiatan yang harus dilakukan oleh Pengda untuk kepentingan

anggota HAKLI, yang berkaitan dengan keberadan MTKP, msalnya

diklat keprofesian.

Peran penting ini tidaklah merisaukan PP HAKLI bila semua

Pengda HAKLI berjalan dinamis. Permasalahan menjadi besar dan

serius apabila daerah provinsi, Pengda HAKLI nya tidak siap

(dengan bermacam alasan). Apalagi bila di daerah provinsi belum

terbentuk Pengda HAKLI?

Ditingkat Pemerintah Otonom Kabupaten/Kota yang telah

menerapkan desentralisasi Peran Pengcab HAKLI dalam sertifikasi,

registrasi dan lisensi sanitarian, dapat dilihat melalui diagram alir gb.

2.3 berikut:

Gb. 2.3 Peran Pengcab HAKLI

Page 23: Registrasi Sanitarian

14

Hubungan Pengcab HAKLI dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten/ Kota nampak dengan jelas berkaitan dengan pemberian

surat ijin kerja kepada seorang sanitarian. Pengcab HAKLI harus

memberikan rekomendasi bahwa sanitarian tersebut adalah

anggota HAKLI, dan direkomendasikan untuk bekerja di wilayah

Kabupaten/Kota.

Sebagaimana permasalahan di tingkat provinsi, peran penting

ini tidaklah merisaukan bila semua Pengcab HAKLI berjalan

dinamis. Permasalahan menjadi besar dan serius bila di Kabupaten

atau Kota Pengcab HAKLI nya tidak siap (dengan berbagai macam

alasan)? Apalagi bila di kabupaten atau kota yang berdekatan juga

belum terbentuk Pengcab HAKLI?

Page 24: Registrasi Sanitarian

15

Isue Strategis registrasi

SANITARIAN

Dilingkungan organisasi profesi sanitarian/ ahli Kesehatan

Lingkungan HAKLI, sertifikasi, registrasi dan lisensi merupakan

sesuatu hal yang “baru”. Padahal globalisasi praktek tenaga

kesehatan dalam implementasi MRA ditingkat Asean dimulai 2015,

dan berlakunya free flow of goods, services and investment for

Asean 2020. Keadaan ini menimbulkan respon dari internal maupun

eksternal organisasi HAKLI yang sangat berbeda satu sama lain.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan, hambatan dan

tantangan yang dihadapi HAKLI selama ini, dapat diidentifikasi 4

(empat) isue strategis sebagai berikut:

3.1. Lemahnya komitmen Pengurus dan Anggota.

Dalam upaya, registrasi anggota dibutuhkan komitmen yang

kuat antar semua fihak baik pengurus, anggota maupun mitra

HAKLI. Komitmen kuat harus terjadi pada seluruh tahapan proses,

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Komitmen

kuat mendasari keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang

memerlukan sinergi antar berbagai fihak terkait. Komitmen kuat ini

yang belum terbangun di lingkungan HAKLI. Lemahnya komitmen

ini bisa dilihat pada:

a. Pemahaman yang berbeda antar pengurus dan anggota

tentang sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi Sanitarian.

3

Page 25: Registrasi Sanitarian

16

b. Belum dirasakan citra dan manfaat pelayanan sanitasi/

kesehatan lingkungan bagi masyarakat.

c. Belum nampak adanya kesamaan langkah untuk

melaksanakan sertifikasi, registrasi dan lisensi dengan

sebaik-baiknya.

3.2. Rapuhnya simpul jejaring organisasi.

Persebaran anggota HAKLI di seluruh wilayah NKRI,

membutuhkan penanganan pelaksanaan registrasi registrasi

anggota yang mantap. Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh

kesiapan organisasi profesi HAKLI, di berbagai wilayah dan level

management, baik PP, Pengda Provinnsi dan Pengcab Kabupaten/

Kota. Kesenjangan antar hierarchi kepengurusan bisa dilihat pada

keadaan HAKLI sebagai berikut:

a. Masih ada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum

memiliki Pengda HAKLI Provinsi dan Pengcab HAKLI

Kabupaten/ Kota, meskipun jumlah sanitarian di wilayah

tersebut cukup banyak.

b. Belum terealisasikannya amanat AD ART, terkait dengan

dengan pembagian kewenangan (sentralisasi/ desentralisasi)

antara PP, Pengda dan Pengcab.

c. Belum tersusunnya mekanisme dan tatahubungan kerja

untuk pembinaan Pengda HAKLI dan Pengcab HAKLI yang

applicable.

3.3. Masih dijumpai kualitas dan kuantitas Sanitarian yang

belum memadai

Page 26: Registrasi Sanitarian

17

Ketersediaan Sanitarian professional dalam berbagai tingkat

pendidikan (diploma, strata, profesi, spesiaplis, pasca sarjana)

masih belum memadai. Unsur penting yang diperlukan dalam

memberikan jaminan kualitas professional sanitarian juga belum

berjalan dengan baik. Keadaan ini nampak dalam hal-hal berikut:

a. Kebijakan pemerintah (Kemenkes, Kemdiknas) tentang

penyelenggaraan pendidikan Sanitasi/ Kesehatan

lingkungan baik diploma, strata, profesi, spesialis, pasca

sarjana belum bisa mengakomodir kebutuhan anggota

HAKLI.

b. Ketersediaan dukungan akademik di Ditjen Dikti, Kemdiknas,

belum memberikan peluang kepada berkembangnya IPTEK

Sanitasi/ kesehatan lingkungan, ini menyebabkan jenjang

pendidikan “in line” bagi sanitarian untuk mengembangkan

profesionalismenya.

c. Belum adanya pemikiran kemungkinan pemanfaatan

pendekatan alternative melalui pendidikan terbuka (Open

and Distance Education), dan juga bentuk pembelajaran

jarak jauh (Distance Learning) sebagai alternative produksi

dan peningkatan Sanitarian Profesional.

3.4. Tersendatnya program pembangunan Lingkungan Sehat

“Paradigma sehat” belum sepenuhnya diacu oleh para

pengambil keputusan di berbagai tingkat manajemen. Dalam

pelaksanaan registrasi anggota Hakli juga tidak terlepas dari

keberhasilan pembangunan sanitasi/ kesehatan lingkungan yang

dilakukan oleh user (pengguna jasa Sanitarian). Pelaksanaan

program kegiatan kesehatan lingkungan/ sanitasi yang dilakukan

oleh tenaga NON-SANITARIAN menjadi penyebab utama ketidak

berhasilan program.

Page 27: Registrasi Sanitarian

18

Global warming merupakan salah satu permasalahan yang sangat

penting bagi kesehatan lingkungan/ sanitasi, karena itu seharusnya

HAKLI merasa berkewajiban untuk berperan serta. Program

kebersihan lingkungan, program SAMIJAGA, program penyehatan

lingkungan, program kali bersih, program langit biru, program STBM/

CLTS, program SANIMAS, program AMPL merupakan program-

program strategis dimana seharusnya HAKLI secara organisatoris

tidak boleh ketinggalan. Keadaan ini nampak pada adanya hal-hal

sebagai berikut:

a. Belum adanya kesamaan pemahaman “paradigm sehat” dari

stakeholder terkait dengan sanitarian

b. Orientasi kebijakan program masih belum mengedepankan

program-program “preventive & promotive”.

c. Belum optimalnya pemberdayaan Sanitarian/Ahli Kesehatan

Lingkungan sesuai dengan profesi yang dimiliki.

d. Masih lemahnya sinergi dibidang kesehatan lingkungan/

sanitasi antar user.

e. Minimnya sumberdaya untuk sanitasi/ kesehatan lingkungan.

Page 28: Registrasi Sanitarian

19

TUJUAN StrategiS dan langkah

kegiatan

Guna mencapai keberhasilan optimal dalam proses registrasi

profesi sanitarian (anggota HAKLI), sejalan dengan pelaksanaan

kebijakan Pemerintah sesuai ketentuan Permenkes nomor

161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,

dan setelah melakukan analisis situasi dan menetapkan isu strategis

organisasi, maka HAKLI menetapkan tujuan strategis yang

digunakan sebagai acuan segenap Pengurus HAKLI.

4.1. Tujuan Strategis

Memadukan hasil analisis dengan butir-butir sidang kelompok

RAKERNAS HAKLI di Ciloto 11-12 April 2011 dan berbagai

masukan RAKER PP HAKLI di Cilandak 2 Mei 2011, maka HAKLI

menetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu:

a. Upaya membangun Komitmen Pengurus dan Anggota.

b. Upaya memantapkan dan memperluas simpul Jejaring

Organisasi

c. Upaya menjamin keikutsertaan HAKLI dalam system

registrasi tenaga kesehatan Pemerintah.

d. Upaya professional menggalang pembiayaan organisasi.

4

Page 29: Registrasi Sanitarian

20

4.2. Langkah-langkah kegiatan

Setiap tujuan strategis dijabarkan kedalam langkah kegiatan

yang wajib dilakukan oleh Pengurus HAKLI (Pusat, Daerah maupun

Cabang) secara proporsional sesuai dengan peran, fungsi dan

kewenangan masing-masing berdasarkan AD ART HAKLI.

Selanjutnya keempat tujuan strategis dijabarkan kedalam 17 (tujuh

belas) langkah kegiatan. Tujuan strategis a 5, yaitu langkah

kegiatan 1-5; tujuan strategis b 5, yaitu langkah kegiatan 6-10;

tujuan strategis c 5, yaitu langkah kegiatan 11-15; dan tujuan

strategis d 2 yaitu langkah kegiatan 16 dan 17.

Tujuan Strategis a: Upaya membangun Komitmen Pengurus

dan Anggota.

Sasaran tujuan strategis ini adalah memastikan adanya

komitmen perlunya registrasi Sanitarian dari seluruh jajaran

pengurus HAKLI baik PP (Lampiran 1), Pengda maupun Pengcab

dan anggota HAKLI yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.

Tidaklah mudah menggalang komitmen pada organisasi besar yang

anggotanya tersebar di seluruh wilayah NKRI seperti HAKLI. Namun

hal ini mutlak diperlukan sehingga komitmen tidak hanya sebatas

pernyataan tanggang jawab sebagai pengurus saja, akan tetapi

bertanggung jawab sampai dengan komit melaksanakan registrasi

sanitarian.

Langkah kegiatan:

1. Menyusun dan mensosialisasikan langkah Strategi Registrasi

Sanitarian.

Page 30: Registrasi Sanitarian

21

2. Menyusun dan mensosialisasikan berbagai Juknis yang

diperlukan

3. Menyelenggarakan Mukernas untuk mengambil keputusan

penting.

4. Menyelenggarakan pertemuan berkala terkait dengan

pelaksanaan registrasi Sanitarian.

5. Memanfaatkan jaringan internet dan situs Web, untuk sharing

informasi dan diskusi.

Tujuan Strategis b: Upaya memantapkan dan memperluas

simpul Jejaring Organisasi.

Sasaran tujuan strategis ini adalah memastikan kesiapan

jajaran kepengurusan HAKLI dalam memberikan pelayanan kepada

anggota HAKLI yang memerlukan Sertifikat Kompetensi, STR dan

SIK. Sinergi yang terbentuk antar Pengurus, antara Pengurus

dengan user, antara Pengurus dengan Produser dan antara

pengurus dengan anggota akan mejadikan HAKLI sebagai

organisasi profesi yang mantap.

Kesiapan Pengurus HAKLI dapat menjamin pemenuhan hak

anggota dimanapun domisili dan tempat pengabdiannya. Jejaring

kemitraan dengan asosiasi sanitarian di negara lain juga dengan

stakeholder bisa diwujudkan dalam bentuk pembuatan nota

kesefahaman MoU ataupun pembuatan MRA.

Langkah kegiatan

6. Membentuk Pengda HAKLI di Provinsi yang belum memiliki

Pengda HAKLI.

7. Membentuk Pengcab HAKLI di kabupaten/Kota yang belum

memiliki Pengcab HAKLI.

Page 31: Registrasi Sanitarian

22

8. Melakukan revitalisasi Pengda dan Pengcab yang “mati suri”

dan pembinaan seluruh jajaran Pengda dan Pengcab HAKLI di

seluruh Wilayah NKRI.

9. Memantapkan jejaring kemitraan dengan stakeholder di

berbagai tingkat management.

10. Membangun jejaring regional ASEAN dan international dalam

keprofesian Sanitarian/Kesehatan Lingkungan.

Tujuan Strategis c: Upaya menjamin keikutsertaan HAKLI

dalam system registrasi tenaga kesehatan

Pemerintah.

Sasaran tujuan strategis ini adalah memastikan kesiapan

HAKLI dalam mengambil peran sebagai salah satu sub-sistem

penting dalam system registrasi tenaga kesehatan Pemerintah

(Permenkes Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 317/MENKES/PER/III/

2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara

Asing di Indonesia). HAKLI berperan aktif dalam penerapan

kebijakan pengembangan kualitas anggota (Sanitarian/ Ahli

Kesehatan Lingkungan) dengan cara continuing quality

improvement for sanitarian ataupun CPD.

Menggunakan strategi CPD para anggota HAKLI termasuk

pengurus akan terus-menerus meningkatkan profesionalitasnya,

termasuk didalamnya berupaya terus-menerus menyempurnakan

blue print, instrument uji kompetensi dan batas kelulusan. Sehingga

akan semakin mempersempit/menghilangkan kesenjangan antara

RS Indonesia (STR Sanitarian) dengan RS di Negara maju.

Bandingkan dengan uji kompetensi di Texas dan New York (lihat

Lampiran 2: Uji Kompetensi di Texas & Lampiran 3: Uji Kompetensi

di New York).

Langkah kegiatan:

Page 32: Registrasi Sanitarian

23

11. Menugaskan anggota HAKLI sebagai wakil tetap di MTKI dan

MTKP, asesor (penguji kompetensi), item developers (penyusun

soal), item reviewers (validator soal) maupun sebagai panel

experts.

12. Menggunakan STR sebagai persyaratan utama keanggotaan

HAKLI, karenanya portofolio merupakan metode alternative

dalam pemberian RS.

13. Membentuk Majelis Kollegium Sanitarian/ Kesehatan

Lingkungan

14. Mendorong terbentuknya asosiasi institusi pendidikan yang

meluluskan tenaga sanitarian/ kesehatan lingkungan.

15. Mendorong terbentuknya asosiasi institusi pengguna tenaga

professional sanitarian/ kesehatan lingkungan.

Tujuan Strategis d: Upaya professional menggalang

pembiayaan organisasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap bentuk kegiatan

memerlukan sumberdaya baik tenaga, sarana maupun biaya.

Kebutuhan akan sumberdaya bervariasi, tidak mudah diukur dan

sangat relative. Strategi penyediaan sumberdaya seyogyanya lebih

mengedepankan prinsip membantu anggota HAKLI (sanitarian)

dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Aktif ambil

bagian dalam pelaksanaan program-program nasional dan program-

program internasional bisa merupakan sumberdana (donor) yang

sangat potensial.

Langkah kegiatan:

16. Menggali sumberdana dari Donor

17. Mengaktifkan iuran anggota.

Page 33: Registrasi Sanitarian

24

18.

PENUTUP

Keberhasilan registrasi sanitarian bukanlah semata-mata

bergantung pada Pemerintah (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah

(Dinas Kesehatan), tetapi juga peran aktif, inovatif dan kesungguhan

organisasi profesi HAKLI khususnya Pengurus.

Pemilihan strategi sertifikasi, registrasi dan lisensi sanitarian,

perlu didukung dengan sosialisasi kepada seluruh pengurus HAKLI

dan advokasi kepada stakeholder (para pemangku kepentingan).

Kesamaan pengertian, efektifitas kerjasama atau kemitraan dan

sinergi antara berbagai fihak terkait menjadi penting sebagai

indicator keberhasilan HAKLI.

Meskipun keberhasilan registrasi Sanitarian tergantung

banyak fihak terkait termasuk anggota HAKLI, namun sebagai

organisasi profesi tempat bernaung para professional Sanitarian

seharusnyalah HAKLI merasa paling bertanggung jawab.

5

Page 34: Registrasi Sanitarian

25

Daftar Kepustakaan:

1. Kepmunas HAKLI, nomor 05/Munas/V/2005 tentang Anggaran

Dasar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.

2. Kepmunas HAKLI, nomor 06/Munas/V/2005 tentang Anggaran

Rumah Tangga Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan

Indonesia.

3. Kepmenkes nomor 373/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar

Profesi Sanitarian

4. Kepmunas HAKLI nomor 03/Munas/V/2005 tentang Standar

Profesi Sanitarian/ Ahli Kesehatan Lingkungan

5. Permenkes nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan

6. Permenkes nomor 317/MENKES/PER/III/2010 tentang

Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga

Kesehatan Indonesia

7. Kepmenkes nomor 1134/MENKES/SK/VIII/2010 tentang

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di

Indonesia

8. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan

9. Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang System Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

10. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Page 35: Registrasi Sanitarian

26

Lampiran 1

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

HAKLI

Sekretariat: Gd. Jur. Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Jln. Hang Jebat III/F3 KelGunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telp.:021 7231826 Fax:021 7222387 e-mail:[email protected]

Daftar Susunan Pengurus Pusat HAKLI Periode 2011 – 2015

Dewan Pertimbangan Ketua : Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc Sekretaris : Sugiharto, M.Sc Anggota:

1. Ahmad Djohari, SKM, MM 2. Mudjiharto, SKM, MM 3. Dede Anwar Musadat, SKM, M.Kes. 4. Raizeki, SKM 5. DR. Margani, Dipl. SE. M.Sc 6. Imran Muchtar, MBA 7. Drs. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA

Ketua Umum : DR. Wisnu Hidayat, M.Kes - Ketua I : Subardan Rochmat, M.Si, Dipl. EST - Ketua II : Hari Purwanto, SKM, M.Kes

Sekretaris Jenderal: Kusrini Wulandari SKM.,MKes - Wakil SekJend : Syamsul Ariffin, SKM, M. Epid

Bendahara: Siti Kusumawati SKM.,MIS - Wakil Bendahara : Ir Catur Puspawati MKM

Departemen Pengembangan Profesi dan Organisasi [ DPPO ] - Ketua : Soedjono Soenhaji SKM., Dipl Est

Page 36: Registrasi Sanitarian

27

- Sekretaris: Tugiyo SKM.,MKes - Anggota :

1. Indariwati SKM.,MM 2. Moch Ichsan Sujarno, SKM, M.Epid 3. Eko Budi Santoso, SKM, M.Kes 4. Wakhyono Budianto, SKM, M.Si

Departemen Pengembangan Kemitraan, Hukum, Humas [ DPKHH ] - Ketua : Drs Mukhlis Adenan MSc - Sekretaris: Sidin Haryanto, SKM, M.Kes - Anggota :

1. Dirman Siswoyo, SKM, MM 2. Nurbaety Yuliana SKM.,MKes 3. DR. Bambang Setiaji SKM.,MKes 4. Zaenal Nambira, SKM, M.Kes

Departemen Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat [ DKPM ] - Ketua : Bambang Lukisworo, SKM - Sekretaris: Sugito, SKM, MM - Anggota :

1. Sujono, SKM, M.SPH 2. Abie Wiwoho MSc 3. Ir Sofyan 4. Sri Eko Ananingsih SKM 5. Deshy Prihatiwi Mutiara

Majelis Kolegium Kesehatan Lingkungan [ MKKL ] - Ketua : DR. Hening Darpito, SKM, Dipl.SE - Sekretaris: Nuniq Suwarni, SKM, WQM - Anggota :

1. Kuat Prabowo,SKM, M.Kes 2. Murtjahyo, SKM, M.Kes 3. DR. Ida Bagus Indra Goutama, SKM, M.Si 4. DR. Alih Germas, SKM, MARS

Majelis Kehormatan Etika Profesi Kesehatan Lingkungan [ MKEPKL ] - Ketua : DR. Riris Nainggolan, SKM, M.Kes

Page 37: Registrasi Sanitarian

28

- Sekretaris: Purwani, SKM, M.Kes, MQIH - Anggota :

1. DR. Hadi Siswanto, MPH 2. DR. Bambang Hartono., SKM,MPH 3. Chaerudin Hasyim .,SKM,MSi 4. Fitri Handayani, SKM, MSc.PH 5. Nurul Qomariah, SKM, M.Psi

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian [ MPPK ] - Ketua : Soemini AR MSc - Sekretaris: Lisa Triyanti SKM.,MKes - Anggota :

1. Budi Pramono, SKM, M.Kes 2. Beben Syaeful Bachri SKM.,MKM 3. Ir Mohamad Nasir, M.Kes 4. Heru Wicaksono, SKM, M.Kes 5. Sri Ani, SKM, MKM 6. Sukowidodo, SKM, MPH

Jakarta 26 April 2011

Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan

Indonesia

[ DR Wisnu Hidayat MKes ]

Page 38: Registrasi Sanitarian

29

Lampiran 2

Komposisi soal Uji Kompetensi di Negara Bagian Texas, USA

Jumlah soal uji kompetensi 100 soal dengan waktu uji tulis 2 jam.

Page 39: Registrasi Sanitarian

30

Lampiran 3

Komposisi soal Uji Kompetensi di Negara Bagian New York, USA

the Professional Examination Service (PES)

Environmental Health Proficiency Examination

New York

(jumlah 250 soal, lama ujian kompetensi 4 jam

dengan waktu istirahat 45’).

Domains of Examination Knowledge/Skill Areas

1. Food Protection 14%

2. Water and Waste Water 21%

3. Air Quality 5%

4. Vector and Pest Control 7%

5. Hazardous Materials Management 7%

6. Waste Management 7%

7. Radiation 4.5%

8. Recreation 3%

9. Housing and Institutions 3%

10. Occupational Health and Safety 5%

11. General Environmental Health and Scientific Concepts

16%

12. Program Planning and Legal Aspects 7.5%