REGISTRASI KEMATIAN

ISU KEMATIAN DAN ASPEK MEDIKOLEGALNYA

registrasi KEMATIAN

dr. Denny Mathius

Supervisor :Dr.dr. Gatot S Lawrence, MSc.,SpPA(K).,DFM.,SpFFORENSIK-MEDIKOLEGALFK UNHAS Seorang dokter atau paramedis yang profesional selalu tidak boleh terlepas dari dua hal, yakni memiliki watak dan etika yang baik, dan kompeten di bidangnya.ETIKOMEDIKOLEGAL???? Prosedur medikolegal adalah tata cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar prosedur medikolegal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteranETIK

PELAYANAN PASIEN ( HIDUP DAN MATI )

MEDIKOLEGAL DEFINISI KEMATIANMATI KLINISBerhenti bekerjanya Jantung & ParuMATI BATANG OTAKMatinya sel saraf pada pusat otonom di batang otak mengakibatkan berhenti bekerjanya jantung dan paruMATI SELULARMatinya sel-sel tubuh4. MATI OTAKMatinya sel-sel saraf otak neokorteks yang sifatnya ireversibel

DEFINISI KEMATIANUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117:

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR ?Kehilangan hakDihentikan nya segala tindakan medis Status kependudukan berubahSegala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris

Timbulnya hakPernyataan medis (Sertifikat kematian Surat Keterangan Kematian)Deklarasi / pernyataan dari pemerintah (akta kematian)BAGI ALMARHUM/AH& KELUARGAMENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?Nilai luhur dan keberadaban budayaPenghormatan terhadap kematianRitual budaya dan agamaAspek sosial ekonomi Hubungan kekerabatan berubahBeban ekonomi masyarakat berubahAspek kesehatan masyarakatPenanganan jenazah dengan penyakit menularProgram kesehatan yang tepat sasaranBAGI MASYARAKATMENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?Pemerintah yang beradab Bagian dari penegakkan hak asasi manusiaKewajiban hukum: 1. UU Kesehatan no. 36 th 2009 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab KematianPerencanaan program pemerintah1. Aspek kependudukan Statistik , beban wilayah2. Aspek Kesehatan evidence based, spesifik, tepat sasaran

BAGI PEMERINTAHKEWAJIBAN HUKUM TUJUAN UTAMA INVESTIGASI KEMATIAN SECARA MEDIKOLEGALMenentukan penyebab kematianMenentukan cara kematianMenentukan proses kematianMemperoleh buktiPenyelesaian sertifikat kematian

HAL TERKAIT DALAM ISU KEMATIANCARA KEMATIANsifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian: Wajar Tidak WajarSEBAB KEMATIANjenis kekerasan atau penyakit yang menyebabkan kematianMEKANISME KEMATIANPerubahan biologis, kimiawi dan patologi akibatpenyebab kematianLOKASI KEMATIANtempat terjadinya kematian dan atau ditemukannya jenazah: Fasilitas Kesehatan- Diluar Fasilitas kesehatan

SIAPA YANG DAPAT MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN?Dilakukan oleh ahlinyaAhli: Seseorang yang memiliki keahlian untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaanContoh: Dokter Forensik dan dokter umum

SEBAB KEMATIAN (PERSPEKTIF FORENSIK)Mengutamakan kepastianBerdasarkan pada apa yang dilihat dan ditemukan (If you dont see it dont say it)Bila ragu2 harus di declare tidak dapat ditentukan Purpose: pemastian hak / kewajiban / konsekuensi yuridis

SEBAB KEMATIAN(ICD-10)Umur 0 6 hari Penyebab utama bayi Penyebab lain bayi Penyebab utama ibu Penyebab lain ibuSEBAB KEMATIAN (ICD-10)Umur 7 hari keatas1. a. Penyebab Kematian langsung b. Penyebab Kematian antara c. Penyebab Kematian antara d. Penyebab Kematian Dasar ( underlying cause of death)

2. Kondisi lain yang berkontribusi tapi tidak terkait dengan 1a-d

DISUSUN BERDASARKANPROXIMUS MORBUS/MORTISPENENTUAN SEBAB KEMATIANASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIANUntuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan ( UU kesehatan no.31)

UU No.36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 119: Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.Bedah mayat klinis ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematianUntuk Kepentingan Pendidikan

UU No.36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 120: Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteranDilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya atau atas persetujuan tertulisASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIANASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIANUntuk Kepentingan Penegakan Hukum

UU No.36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 122: Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak terdapat dokter ahli forensik atau tidak memungkinkan dirujuk.INFORMASI TERKAIT KEMATIAN DAN RAHASIA KEDOKTERANSurat keterangan kematian memuat informasi yang spesifik yang mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang.Perlu dibatasi penggunaannyaPerlu dibatasi informasi yang termuat didalamnyaPerlu dilakukan penjagaan identitas jenazah sebagai bagian dari privacy jenazah dan keluarganyaIf You tell the diagnosis dont tell the name;If you tell the name dont tell the diagnosisSURAT KETERANGAN KEMATIAN-revisi terbaruMemiliki spirit sertifikat kematian namun memfasilitasi kebutuhan registrasi penyebab kematian.Fungsi: Pernyataan kematian dari petugas medisUntuk diberikan pada keluarga almarhum/ahSyarat pengurusan administrasi kependudukan & pemulasaraan

TERIMA KASIH