Reformasi Regulasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Dalam ...

Reformasi Regulasi Riset dan Pengabdian

Masyarakat Dalam Mendukung

Reputasi Perguruan Tinggi

1

Ocky Karna Radjasa

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKATDITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIUniversitas Warmadewa, Denpasar, 12 Desember 2018

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

2015 2016 2017 2018 2019 Ket

IKP 1 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Komulatif

IKP 2 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal

IKP 3 Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6 530 632 783 1.000 1.200 Nominal

IKP 4 Jumlah prototipe laik industri TRL 7 5 15 20 25 30 Nominal

PROGRAM Program Penguatan Riset dan Pengembangan

SASARAN PROGRAMMeningkatnya Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

KEBIJAKAN Meningkatkan Produktivitas Penelitian dan Pengembangan

STRATEGIMeningkatkan HKI yang didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang

CAPAIAN REGULASI R&D

PERPRES 38RIRN

PERPRES 16

Revisi 54 2010

2018

PMK 106/2016

PERM 69/2016

PERM 42/2016 TRL

UU 13/2016 PATEN

PP 45/2016 BLU

SELESAI

KEPRES 9/2016 DIPI

Sumber: Dtjen Penguatan Risbang, tahun 2017

PERM 14/2016 NEG LIST

PERMEN RISTEK DIKTI 20

Standar Biaya Keluaran (SBK): Besaran biaya yang ditetapkan untukmenghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output)

SBK

SBK yang berlaku untukbeberapa/seluruh Kementerian Negara/ Lembaga

SBK yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/ Lembaga tertentu

a. Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan;

b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.

Batas tertinggi yang besarannya tidakdapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran 2017

Pera

tura

nM

ente

riKe

uan

gan

No

mo

r8

6/P

MK

.02

/20

17STANDAR BIAYA KELUARAN

TABEL BIAYA DASAR PENELITIAN

Merupakan biaya penelitian maksimal ber-dasarkan jenis dan bidang fokus penelitian

• Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

SBK SUBKELUARAN PENELITIAN

BIAYA TAMBAHANMerupakan biaya tambahan maksimal yang dapat diberikan untuk mencapai target ouput(sebagaimana pada tabel berikut)

BESARAN STANDAR BIAYA KELUARAN SUBKELUARAN PENELITIAN

1. Honorarium

- Pembantu Peneliti/Perekayasa : Rp 25.000/OJ (selain dosen)

- Koordinator Peneliti/Perekayasa : Rp 420.000/OB (selain dosen)

- Sekretariat Peneliti/ Perekayasa : Rp 300.000/OB

- Pengolah Data : Rp 1.540.000/Pen/Per

- Petugas Survey : Rp 8.000/OR

- Pembantu Lapangan : Rp 80.000/OH

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENELITIAN

2. Belanja Barang non operasional:

• Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahanpendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : Alat tuliskantor (ATK); Konsumsi/bahan makanan; Bahan cetakan; Dokumentasi; Spanduk; Biaya fotokopi; yang diperlukan dalampelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.


3. Belanja Honor output kegiatan:

• Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti: honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat).

• Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan ataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidakterus menerus dalam satu tahun.


4. Belanja barang non operasional lainnya

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung

5. Belanja Sewa

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa

kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).


6. Belanja jasa profesi

• Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

• Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikandengan ketentuan:

- berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

- berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjangpeserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dariluar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.


7. Belanja Perjalanan

- Belanja perjalanan biasa

- Belanja perjalanan dalam kota

- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota

- Perjalanan paket meeting luar kota

- Perjalanan luar negeri


Dana penelitian yang berasal dari BOPTN digunakan

untuk membiayai:

a. bahan;

b. pengumpulan data;

c. sewa peralatan;

d. analisis data;

e. pelaporan; dan

f. luaran wajib dan tambahan

PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN

Dana penelitian yang berasal dari BOPTN tidak boleh digunakanuntuk membiayai:

a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan

kendaraan dinas);

b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;

c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi,

pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;

d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan

e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsungdengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LARANGAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN

• Pasal 1 Definisi

• Pasal 2 Lingkup Penelitian + Pelaksanaan

• Pasal 3 Penjelasana Jenis Penelitian pada pasal 2

• Pasal 4 Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian

• Pasal 5 Penjelasan Pelaksana Penelitian

• Pasal 6 Jumlah Pelaksana penelitian

• Pasal 7 Penelitian kompetitif dan penugasan

• Pasal 8 Tahapan penentuan penelitian

• Pasal 9 Pengumuman untuk pelaksanaan

penelitian Pasal 10 Proposal Penelitian

• Pasal 11 Pelaksanaan Seleksi

• Pasal 12 Penetapan pelaksana penelitian

• Pasal 13 Multisources

• Pasal 14 Kaidah ilmiah dalam pelaksanaan

penlitian

Pasal 15 Kontrak Penelitian

Pasala 16 Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak

Pasal 17 Pelaksanaan Penelitian : Pencairan

dana, Catatan harian, dan bukti rinci

Pasal 18 Monev

Pasal 19 Laporan Penelitian

Pasal 20 Keluaran Penelitian

Pasal 21 Waktu Penelitian

Pasasl 22 Jenis Keluaran

Pasal 23 Pedoman Penelitian

Pasal 24 Kegagalan Penelitian

Pasal 25 Sanksi Administratif

Pasal 26 --. Kontrak yang sudah terjadi

Pasal 27 Tanggal Berlaku

PERMENRISTEKDIKTI 20/2018

PENELITIAN DASAR

(TKT 1-3)

PENELITIAN TERAPAN

(TKT 4-6)

PENELITIAN PENGEMBANGAN

(TKT 7-9)

Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

Skema Penelitian Dasar (PD) Skema Penelitian Terapan (Pt) Skema Penelitian Pengembangan(PP)

Skema Penelitian DasarUnggulan PT (PDUPT)

Skema Penelitian TerapanUnggulan PT (PTUPT)

Skema Penelitian PengembanganUnggulan PT (PPUPT)

Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)

KOMPETITIF NASIONAL

DESENTRALISASI

PENUGASAN

LUARAN WAJIB Publikasi di Jurnal, prosiding, ataubuku

Kekayaan Intelektual, uji cobaproduk

KI laik industry, feasibility study, business plan

CAKUPAN PENELITIAN

Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

World Class Research (WCR)

Pasal 3

Pasal 2

Pasa

l7

SUBSTANSI PENELITIAN

Bidang Fokus

Tema

Topik

Judul

(1) Kemandirian Pangan, (2) Penciptaan dan

Pemanfaatan Energi Barudan Terbarukan,

(3) Pengembangan TeknologiKesehatan dan Obat,

(4) Pengembangan Teknologidan ManajemenTransportasi,

(5) Teknologi Informasi danKomunikasi,

(6) Pengembangan TeknologiPertahanan dan Keamanan,

(7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Manajemen

PenanggulanganKebencanaan, dan

(10) Sosial Humaniora - SeniBudaya - Pendidikan

+ Isu GESI ++

PENYELENGGARA – PELAKSANA (Pasal 4)Menetapkan:1. rencana strategis Penelitian yang mengacu pada

arah pengembangan Penelitian nasional dan/atauRencana Induk Riset Nasional (RIRN);

2. program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukungperumusan dan penyusunan kebijakanpembangunan nasional;

3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacupada rencana strategis Penelitian;

4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atauReviewer Proposal Penelitian;

5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian;

6. pelaksana Penelitian; 7. Penelitian yang bersifat khusus8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak

Penelitian .

melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian

menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksanaPenelitian yang ditugaskan untuk melakukanPenelitian

individu/kumpulan individumeliputi pegawai aparatur sipilnegara/nonpegawai aparatur sipilnegara

kementerian /lembaga / perangkatdaerah

perguruan tinggi

organisasi kemasyarakatan

badan usahaP

ENYE

LEN

GG

AR

A P

ENEL

ITIA

N

(Pen

ggu

na

An

ggar

an/K

uas

a P

engg

un

a A

ngg

aran

pad

a Ke

men

teri

an/

Lem

bag

a/P

eran

gkat

Dae

rah

)

PEL

AK

SAN

A

PEN

ELIT

IAN

PELAKSANA TUNGGAL ATAU JAMAK (Pasal 6)

PELAKSANA 2

PELAKSANA 3

PELAKSANA 4PELAKSANA 5

………PELAKSANA 1

(KOORDINATOR)

KERJASAMA - KONSORSIUM

PELAKSANA

PELAKSANA TUNGGAL

PEN

ELIT

IAN

Kompetisi

Penugasan

Strategis

Kebutuhan tertentu

Kepentingan yang mendesak

Pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu

CARA PENENTUAN PELAKSANA PENELITIAN (Pasal 7)

PENGUMUMAN

PENGUSULAN

PENYELEKSIAN/ PENELAAHAN

PENETAPAN

PELAKSANAAN

MONEV

PELAPORAN

PENILAIAN LUARAN

TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

PenentuanpelaksanaPenelitian

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 14

PelaksanaanPenelitian untuk setiap tahapan

ditetapkanberdasarkan alokasiwaktu yang cukup

(pasal 21)

SUMBER DANA (Pasal 13)

SUMBER DANA JAMAK

PENELITIAN

SUMBER DANA TUNGGALKegiatan

penelitian bagian 1

Kegiatanpenelitian bagian 2



Kegiatanpenelitian bagian ……

Sumber Dana 1

Sumber Dana 2

Sumber Dana 3

Sumber Dana 4

Sumber Dana n

KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK (Pasal 16)

Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamakditetapkan oleh PA/KPA

Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadiprioritas penganggaran tahun berikutnya

Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahanpagu anggaran

PEMBAYARAN PELAKSANAAN PENELITIAN (Pasal 17)

Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian

Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atausekaligus sesuai Kontrak Penelitian

Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian

Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rincipertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian

Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian

1

2

3

4

5

PENILAIAN LUARAN PENELITIAN (Pasal 20)

PENILAIAN LUARAN PENELITIAN

Pelaksana Penelitian wajibmenghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian

Capaian atas Keluaran Penelitian dituangkan dalam laporan

Penelitian

Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian

Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian memberikan

rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian

persentase tingkat keberhasilanPenelitian sesuai dengan Kontrak

Penelitian

saran dan masukan terkait kesesuaiananggaran Penelitian yang telah diberikan

terhadap Keluaran Penelitian

saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian

rekomendasi untuk mendapatkanbiaya keluaran tambahan

Hasil penilaian dan rekomendasidituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara

Penelitian

Berita acara diatur dalamPedoman Pelaksanaan

Penelitian

Penelitian yang telahdilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan

Penelitian, tetapi tidakmencapai hasil yang

diharapkan, tidak dapatdinyatakan sebagai Penelitian

gagal

Penilaian tentang pemenuhankaidah ilmiah dan rancangan

pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan

rekomendasi Komite PenilaianKeluaran Penelitian dan/atauReviewer Keluaran Penelitian

PENELITIAN GAGAL (Pasal 24)

SANKSI (Pasal 25)

Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhikewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenaisanksi administratif

Sanksi administratif :

a. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;

b. penghentian pembayaran; dan/atau

c. ` tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurunwaktu tertentu

Pemberian sanksi administratif berdasarkanrekomendasi Komite Penilaian KeluaranPenelitian dan/atau Reviewer KeluaranPenelitian

NO BIDANG FOKUSJML

JUDUL

JML DANA

PENELITIAN

JML DANA

TAMBAHANTOTAL DANA

1 Pangan dan Pertanian 2.708 214.873.993.730 5.616.500.000 220.490.493.730

2 Kesehatan dan Obat 2.571 205.258.510.714 5.206.000.000 210.464.510.714

3 Energi dan Energi Terbarukan 1.018 78.325.767.592 2.428.500.000 80.754.267.592

4 Pertahanan dan Keamanan 78 9.974.291.750 293.000.000 10.267.291.750

5 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.097 105.535.319.150 5.227.676.550 110.762.995.700

6 Kemaritiman 429 34.407.307.660 650.000.000 35.057.307.660

7 Kebencanaan 537 43.032.154.900 921.000.000 43.953.154.900

8 Transportasi 331 25.428.481.264 553.000.000 25.981.481.264

9 Material Maju 994 92.914.954.600 2.105.500.000 95.020.454.600

10 Sosial Humaniora 7.670 443.806.216.090 14.968.500.000 458.774.716.090

Grand Total 18.433 1.253.556.997.449 37.969.676.550 1.291.526.673.999

PENDANAAN DAN ANGGARAN PENELITIAN BERDASARKAN BIDANG FOKUS TAHUN 2018

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

SBK dan SBM

• SBK perlu ditinjaubesarannya untuk masing-masing bidang fokus

• SBK untuk Pengabdian kepada masyarakat belumada

• SBM tentang honor reviewer Pembatasan jumlahproposal yang direview oleh reviewer menyulitkanpelaksanaan seleksi proposal

• Revisi Keputusan DirjenPerbendaharaan Nomor 15 tahun 2017 ---> PMK

Temuan BPK

• Temuan BPK tentang honor penelitian tahun 2017 ketidakselarasan penerapanPMK 33/2016 dan PMK 78/2017 dengan kontrakpenelitian maka untuk menjaga akuntabilitaspenyelenggaraan penelitian perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adil --Pengampunan

• Perlu persamaan persepsimengenai audit penelitian berbasis SBK - Itjen danBPK

Simlitabmas

• Manajemen Simlitabmas(termasuk Simlit K/L)

• Klasterisasi PT berdasarkankinerja penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat + perspektif GESI

KLASTERISASI PKM

C. KATEGORI PENUGASANProgram Penerapan Ipteks kepada Masyarakat(PPIM)

B. KATEGORI DESENTRALISASIProgram Pemberdayaan Masyarakat UnggulanPerguruan Tinggi (PPMUPT)

A. KATEGORI KOMPETITIF NASIONAL1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus

(PKMS);3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran

dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).

4. Program Pengembangan Kewirausahaan(PPK);

5. Program Pengembangan ProdukUnggulan Daerah (PPPUD)

6. Program Pengembangan Usaha ProdukIntelektual Kampus (PPUPIK);

7. Program Pengembangan Desa Mitra(PPDM);

8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)

KEBIJAKAN NASIONAL RENSTRA PERGURUAN TINGGI

SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

SBK dan SBM

• SBK perlu ditinjaubesarannya untuk masing-masing bidang fokus

• SBK untuk Pengabdian kepada masyarakat belumada

• SBM tentang honor reviewer Pembatasan jumlahproposal yang direview oleh reviewer menyulitkanpelaksanaan seleksi proposal

• Revisi Keputusan DirjenPerbendaharaan Nomor 15 tahun 2017 ---> PMK

Temuan BPK

• Temuan BPK tentang honor penelitian tahun 2017 ketidakselarasan penerapanPMK 33/2016 dan PMK 78/2017 dengan kontrakpenelitian maka untuk menjaga akuntabilitaspenyelenggaraan penelitian perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adil --Pengampunan

• Perlu persamaan persepsimengenai audit penelitian berbasis SBK - Itjen danBPK

Simlitabmas

• Manajemen Simlitabmas(termasuk Simlit K/L)

• Klasterisasi PT berdasarkankinerja penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat + perspektif GESI

http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerjaKOMPONEN

GESI

Ditjen Risbang

Youtube

@djrisbang

Instagram

@djrisbang

Twitter

lapor.go.id

Pengaduan

risbang.ristekdikti.go.id

Ditjen Risbang

Facebook

Website

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Reformasi Regulasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Dalam ...

Documents