Top Banner
_____________________________________________________________________ Halaman Laporan Tahun 2007 1 LAPORAN TAHUN 2007 Reformasi Regulasi Persaingan Usaha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
232

Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

May 13, 2018

Download

Documents

hoangduong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 1

LAPORAN TAHUN 2007

Reformasi Regulasi Persaingan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Page 2: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 2

Page 3: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 3

PENDAHULUAN

1 . 1 L A T A R B E L A K A N G

Reformasi Regulasi dalam prakteknya merupakan sebuah tantangan yang harus

dijawab dengan tindakan nyata yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini,

komitmen Pemerintah dituntut dalam peranannya sebagai Regulator. Sejalan

dengan hal tersebut, KPPU terus mendorong Pemerintah untuk secara aktif

mengembangkan reformasi regulasi terutama dalam mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang langsung dapat mempengaruhi iklim usaha.

Selain itu, reformasi regulasi juga diharapkan dapat menjadi suatu titik cerah dalam

menciptakan kepastian dalam melakukan usaha yang sehat, dimana hal ini akan

berdampak langsung terhadap pengembangan di bidang ekonomi agar dapat

memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, yang dilandasi oleh

nilai-nilai positif persaingan usaha yang sehat.

Istilah persaingan usaha yang sehat kini terasa semakin berkembang di tanah air.

Tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga di kalangan

masyarakat, perlahan tetapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan dan

manfaat dari kelahiran UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Seperti yang telah diamanatkan undang-undang bahwa Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai tugas untuk mengawasi dunia usaha di

Indonesia guna menciptakan suatu iklim usaha yang sehat, dimana KPPU

B A B

1

Page 4: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 4

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang spesifik sebagai ujung tombak

perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha.

Sepanjang tahun 2007, KPPU telah melaksanakan sejumlah program kerjanya

dengan para anggota KPPU yang baru. Anggota KPPU yang bertugas untuk periode

2006–2011 terdiri dari empat anggota KPPU periode sebelumnya dan sembilan

anggota yang dipilih melalui proses seleksi. Ketiga belas anggota KPPU tersebut

telah ditugaskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 yang dituangkan

dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan tahun 2007 difokuskan pada Reformasi Regulasi atau Regulatory Reform

yang merupakan tema besar dalam pelaksanaan kegiatan KPPU. Reformasi regulasi dapat didefinisikan sebagai perubahan–perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka perbaikan kinerja ekonomi, efektifitas biaya, serta administrasi pemerintahan.

Bentuk reformasi dapat berupa revisi dan penataan ulang kerangka regulasi serta

perbaikan proses yang mempertimbangkan 3 (tiga) kunci penggerak utama dalam

reformasi regulasi, yaitu kebijakan pemerintah sebagai regulator, kebijakan

persaingan, dan kebijakan keterbukaan pasar.

Esensi reformasi regulasi adalah:

• Peningkatan kualitas regulasi melalui peningkatan kinerja, efektifitas biaya,

kualitas regulasi, serta berbagai ketentuan formal lainnya.

• Reformasi berarti revisi, penghapusan, atau pembentukan tatanan regulasi

berikut institusinya.

• Reformasi juga termasuk perbaikan kualitas penyusunan dan pembuatan

kebijakan atau regulasi serta manajemen reformasi regulasi.

• Deregulasi merupakan bagian dari reformasi regulasi, yang berarti penghapusan

sebagian dari perangkat regulasi untuk suatu sektor untuk meningkatkan kinerja

perekonomian.

Page 5: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 5

Instrumen penting dalam reformasi regulasi terdiri atas:

• Deregulasi dan Privatisasi oleh Pemerintah (tingkat pusat dan daerah) untuk

memaksimalkan efisiensi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari

berbagai regulasi.

• Kebijakan Persaingan yang mencakup regulasi atau kebijakan perdagangan,

industri, perpajakan, dan lain sebagainya dengan melibatkan pemerintah

(departemen teknis terkait), regulator, serta otoritas pemerintah daerah.

• Hukum Persaingan Usaha yaitu UU No. 5/1999, dengan KPPU sebagai

lembaga pengemban amanat undang-undang tersebut. Hukum persaingan

usaha yang efektif diperlukan untuk menjamin terciptanya iklim persaingan

usaha sehat.

Dalam bidang kebijakan persaingan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam reformasi regulasi, diantaranya:

• Kebijakan persaingan dapat mendorong efisiensi dan mengeleminimasi aspek-

aspek yang menyebabkan hambatan persaingan.

• Tujuan dari kebijakan persaingan usaha yang terkait dan tidak terkait

diharapkan dapat melindungi proses persaingan usaha yang terjadi dan dapat

meningkatkan efisiensi ekonomi.

• Kebijakan persaingan usaha dapat dijadikan sebuah mandat dalam melakukan

advokasi untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan dan meningkatkan

efisiensi ekonomi, juga dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat dari

persaingan.

• Kebijakan persaingan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat antara

perusahaan yang dimiliki swasta maupun pemerintah.

Berbagai indikator dan survei mengenai tingkat kondusifitas usaha serta hambatan

birokrasi dalam hal perizinan semakin memperkuat dugaan bahwa dampak positif

yang diharapkan muncul dari reformasi regulasi belum terasa di masyarakat. Bahkan

pasca otonomi daerah, pengaturan regulasi serta retribusi di daerah dirasakan

semakin memberatkan pelaku usaha dan masyarakat. Pada tingkat internasional,

indikator global competitiveness index dan business competitiveness index

Indonesia tahun 2006 juga mengindikasikan bahwa iklim untuk berusaha di

Indonesia masih kurang kondusif. Posisi Indonesia ditinjau dari dua indikator dunia

Page 6: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 6

usaha tersebut masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan sesama negara

ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sejalan dengan hal tersebut, masih ditemukan banyaknya sumber kebijakan

Pemerintah yang belum sejalan dengan Undang-undang persaingan usaha tersebut

antara lain karena kebijakan Pemerintah yang tidak didukung oleh peraturan

perundang-undangan yang jelas atau kebijakan yang belum selaras dengan

semangat UU No. 5/1999.

Dari pengamatan KPPU selama ini, kebijakan yang tidak selaras dengan UU No.

5/1999 dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kebijakan yang

memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan

atau pelaku usaha tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung menciptakan

entry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Akibatnya muncul perilaku

penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tersebut.

Kelompok kedua adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi munculnya

perjanjian antara pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan dengan UU No.

5/1999. Akibat dari munculnya perjanjian seperti itu, maka muncul perilaku anti

persaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan entry barrier dan pembatasan-

pembatasan kepada mitra yang melakukan perjanjian.

Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintah

terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuk

tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. Dilihat dari

aspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, karena mencegah bekerjanya

mekanisme pasar di sektor tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat.

Pasar yang dibebaskan bersaing secara sehat dipercaya dapat memberikan banyak

keuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Pada kasus

tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah tidak

mengintervensi, apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung menguntungkan

segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar. Ironisnya, terkadang

permasalahan dalam industri tersebut bersumber dari hal-hal di luar persoalan

ekonomi, seperti penyelundupan. Sayangnya solusi yang diambil malah merusak

Page 7: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 7

tatanan yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme

persaingan, contohnya adalah penanganan kebijakan industri gula.

Kedepan, diharapkan melalui mekanisme reformasi regulasi yang sedang digulirkan

saat ini akan menciptakan iklim perekonomian nasional yang lebih efisen dengan

tujuan akhir adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1 . 2 P E N E G A K A N H U K U M D A N K E B I J A K A N

P E R S A I N G A N D A L A M K E R A N G K A R E F O R M A S I

R E G U L A S I

Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah

menghasilkan banyak kemajuan di berbagai bidang yang meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Telah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan

ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama, namun menyisakan

tantangan dan persoalan dalam sistem perekonomian nasional yang tidak lagi

sesuai dengan kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan

perkembangan usaha di dalam negeri, terlebih bangsa Indonesia mengalami krisis

multi dimensi pada akhir era tahun 1990 yang telah memporakporandakan tatanan

kehidupan yang telah dibangun dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Keinginan rakyat untuk keluar dari krisis ekonomi didukung dengan adanya

reformasi dalam hukum, dimana salah satu upayanya adalah menata kembali

regulasi dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia agar dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik yang terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada

perorangan atau kelompok tertentu.

Cita-cita besar untuk dapat mewujudkan terciptanya persaingan usaha yang sehat

diharapkan akan memberikan daya tarik kepada para investor baik dalam maupun

luar negeri untuk berinvestasi, dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia

tentunya akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru yang tentunya menjadi

angin segar untuk mengurangi jumlah pengangguran yang angkanya cenderung

meningkat. Dengan banyaknya pelaku usaha yang berinvestasi tentunya juga akan

meningkatkan baik jumlah maupun pilihan terhadap barang dan atau jasa yang

Page 8: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 8

tersedia di pasar dan masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan terhadap

barang dan atau jasa dengan kualitas dan harga yang bersaing.

Untuk menuju kepada terciptanya iklim usaha yang sehat, tentunya bukanlah

pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari, oleh karena itu dibutuhkan

komitmen yang kuat dari segenap lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan

pemerintah. Adanya jaminan kepastian hukum merupakan salah satu penunjang

dalam mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat

sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang akan

meningkatan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 5/1999

telah melakukan upaya penegakan hukum persaingan usaha sifatnya lebih

menekankan kepada suatu permasalahan secara spesifik dalam industri atau pada

pasar tertentu, misalnya mengenai masalah kebijakan pemerintah di sektor

telekomunikasi, ritel, dan percetakan sekuriti, dengan mengurangi adanya

hambatan-hambatan masuk dari pelaku usaha yang berada dalam posisi dominan

bahkan menjadi monopolis di pasar bersangkutan.

Saat ini merupakan waktunya untuk mengubah paradigma berpikir pemerintah

dalam kerangka reformasi regulasi yang sebelumnya selalu menjadi penentu pasar

menjadi pengatur saja dan persaingan diserahkan pada mekanisme pasar. Begitu

juga dengan pola berbisnis pelaku usaha, perlu diberikan pemahaman bahwa

banyak praktek-praktek bisnis yang selama ini mereka jalani dan yakini sebagai

praktek bisnis yang lazim atau biasa menjadi suatu praktek bisnis yang dilarang

semenjak disahkannya UU No. 5 /1999.

Pemerintah selaku regulator, diharapkan dapat menelurkan sejumlah kebijakan yang

sejalan dengan semangat persaingan yang sehat, hal ini diharapkan dapat

menggerakan sektor ekonomi agar bisa berkembang dengan pesat. Persaingan

usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar

yang wajar. Dalam implementasinya hal tersebut diwujudkan dalam dua hal, pertama

melalui penegakan hukum persaingan, kedua melalui kebijakan persaingan yang

kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.

Page 9: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 9

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus jauh dari upaya mendistorsi

pasar secara negatif, yang dapat mengakibatkan berbagai praktek bisnis yang tidak

sehat dan akhirnya melahirkan iklim persaingan usaha yang tidak kondusif. Kedua

hal tersebut harus bersinergi satu sama lain untuk menghasilkan sebuah iklim

persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Indonesia. Motor bagi implementasi

keduanya, dalam prakteknya dilakukan oleh lembaga persaingan, yang di Indonesia

dipegang oleh KPPU sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5/1999.

Terkait dengan upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam

kebijakan pemerintah, KPPU selama ini memainkan perannya dengan senantiasa

melakukan regulatory assessment dalam perspektif persaingan usaha, terhadap

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun lembaga regulator.

Hasil dari aktivitas tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah atau lembaga

regulator melalui proses advokasi dan harmonisasi kebijakan. Dalam hal inilah maka

sebagian besar program KPPU senantiasa disinergikan dengan program-program

pemerintah di sektor ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka sinergi program KPPU dengan agenda

pemerintah, regulatory assessment difokuskan terhadap kebijakan dalam sektor

yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya dalam sektor

yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan publik seperti telekomunikasi,

pelabuhan, air minum, minyak goreng, buku pelajaran, pos, energi, kesehatan, dan

transportasi. KPPU juga senantiasa melakukan assessment terhadap berbagai

kebijakan tataniaga komoditas pertanian yang seringkali memberikan efek distorsi

yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor pertanian

sampai saat ini masih menjadi sektor di mana sebagian besar masyarakat Indonesia

menggantungkan hidupnya.

Penetapan sektor-sektor prioritas ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan peran

KPPU dalam upaya mendorong lahirnya sektor ekonomi yang efisien yang dalam

gilirannya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Iklim persaingan usaha yang sehat akan menjamin tercapainya efisiensi dan

efektivitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang sehat pula, akan

Page 10: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 10

terjamin adanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar,

menengah dan kecil. Selain itu, persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan

daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing baik di pasar domestik

maupun pasar internasional.

Page 11: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 11

REFORMASI REGULASI DAN

KEBIJAKAN PERSAINGAN

Rencana kerja pemerintah yang disusun dalam paket kebijakan ekonomi bertujuan

untuk menentukan arah implementasi yang jelas terhadap kebijakan pemerintah

yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan

Usaha Kecil Menengah (UKM). Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri

Koordinator Perekonomian pada Seminar “APEC–OECD Integrated Checklist on

Regulatory Reform” yang diselenggarakan atas kerjasama KPPU dengan Sekretariat

APEC pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta.

Reformasi regulasi didefinisikan sebagai perubahan–perubahan yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka perbaikan kinerja ekonomi,

efektifitas biaya serta administrasi pemerintahan. Bentuk reformasi dapat berupa

revisi dan penataan ulang kerangka regulasi serta perbaikan proses penyusunan

kebijakan yang mempertimbangkan 3 (tiga) kunci penggerak utama dalam reformasi

regulasi yaitu kebijakan regulasi, kebijakan persaingan, dan kebijakan keterbukaan

pasar dan dilakukan secara terintegrasi.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka dalam paket kebijakan ekonomi terbaru,

yaitu Kebijakan Percepatan Perkembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM,

pemerintah telah merancang kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi

ketidakpastian dalam bisnis dan meningkatkan insentif bagi investasi. Tujuan

B A B

2

Page 12: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 12

utamanya adalah dapat meminimalkan hambatan regulasi bagi bisnis yang pada

saat bersamaan juga mencapai tujuan pelayanan publik.

Berdasarkan pengalaman yang ada, pendekatan ad hoc tidak dapat berjalan secara

berkesinambungan berdasarkan dua alasan, yaitu birokrasi dan regulasi yang buruk.

Strategi reformasi yang komprehensif dibutuhkan untuk hasil yang efektif dan

berkelanjutan karena tantangan yang sesungguhnya akan dihadapi pada saat

kebijakan tersebut mulai diimplementasikan. Sejauh ini, hambatan implementasi

yang dihadapi adalah kepentingan golongan dan tekanan dari berbagai pihak.

Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan dari lembaga yang

berwenang dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penentu kebijakan

tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, tugas dan wewenang

KPPU sangat berperan dalam meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang

konstruktif. Interaksi aktif di bidang ekonomi dan kerjasama antara KPPU dan

pemerintah untuk masa mendatang sangat diperlukan bagi keberhasilan bersama.

2 . 1 . K E B I J A K A N P E R S A I N G A N

Berdasarkan program yang dikembangkan tahun-tahun sebelumnya, program

kebijakan persaingan di tahun 2007 tidak jauh berbeda. Dalam tahun 2007 program

kebijakan persaingan usaha antara lain meliputi kegiatan harmonisasi kebijakan

yang ditujukan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk

memudahkan proses internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam kebijakan

pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan UU No. 5/1999 dapat menjadi

konsideran pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan di sektor ekonomi.

Kegiatan harmonisasi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu membangun sistem

koordinasi kebijakan persaingan, evaluasi kebijakan pemerintah, dan pemberian

saran pertimbangan kepada pemerintah.

Sub kegiatan membangun sistem koordinasi kebijakan persaingan ditujukan untuk

membangun mekanisme baku koordinasi antara KPPU dengan instansi Pemerintah

dan lembaga regulator terkait dengan kebijakan persaingan. Sementara evaluasi

kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam

perspektif persaingan usaha. Sub kegiatan yang merupakan tugas utama KPPU

Page 13: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 13

yakni pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah. Sub kegiatan ini

merupakan tindak lanjut dari beberapa hasil aktivitas KPPU seperti monitoring

pelaku usaha, penanganan perkara, kajian sektor industri dan perdagangan, serta

evaluasi kebijakan pemerintah.

Dalam program kebijakan persaingan juga terdapat kegiatan kajian sektor industri

dan perdagangan. Kegiatan ini ditujukan untuk menganalisis kondisi sebuah sektor

industri dan perdagangan dilihat dari perspektif persaingan usaha. Selain itu, untuk

memperluas pemahaman terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha, khusus untuk

tahun 2007 KPPU melakukan eksplorasi terhadap prinsip-prinsip dasar pengecualian

yang terdapat dalam UU No. 5/1999.

Fokus ketiga dalam program kebijakan persaingan adalah kegiatan pengembangan

pranata hukum persaingan usaha yang ditujukan untuk mendukung implementasi

tugas KPPU baik dalam penegakan hukum maupun pemberian saran dan

pertimbangan kepada pemerintah. Kegiatan pengembangan pranata hukum yang

dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun anggaran 2007 antara lain meliputi

penyusunan pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 dan pembahasan amandemen

UU tersebut.

Penyusunan pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 adalah salah satu tugas KPPU

sebagaimana diamanatkan UU No. 5/1999 dalam Pasal 35 huruf f. Pedoman

pelaksanaan bertujuan memberikan pengertian yang jelas sehingga dapat dijadikan

dasar pemahaman atas suatu substansi ketentuan pengaturan dalam UU

No. 5/1999. Melalui pedoman tersebut diharapkan terdapat persamaan persepsi

dari seluruh stakeholders UU No. 5/1999 terhadap substansi yang diatur dalam UU

tersebut.

Kegiatan pembahasan amandemen UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk menggali

masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan amandemen yang telah

disiapkan pada tahun sebelumnya. Dalam tahun 2007 ini pembahasan diharapkan

paling tidak telah menyelesaikan koreksi-koreksi yang terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang paling mengganggu dalam implementasi UU No. 5/1999.

Page 14: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 14

2 . 2 . H A R M O N I S A S I K E B I J A K A N

Harmonisasi kebijakan persaingan merupakan salah satu program utama KPPU

untuk mendorong terjadinya reformasi regulasi menuju terciptanya kebijakan

persaingan yang efektif di Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan internalisasi

nilai-nilai persaingan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintah maupun lembaga regulator dapat dilakukan dengan lebih mudah. Fakta

memperlihatkan bahwa sebagai akibat dari proses harmonisasi tahun-tahun

sebelumnya, di tahun 2007 beberapa instansi pemerintah secara intensif melakukan

koordinasi dengan KPPU terkait dengan isu persaingan dalam beberapa sektor yang

diaturnya.

Harmonisasi kebijakan memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yakni membangun sistem

koordinasi kebijakan persaingan, evaluasi kebijakan pemerintah, serta pemberian

saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

I. Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan Berbagai bentuk partisipatif dan koordinatif KPPU dengan beberapa instansi

pemerintah dan lembaga regulator, memperlihatkan bahwa proses harmonisasi

kebijakan persaingan berlangsung dengan baik. Sampai dengan bulan Desember

tahun 2007 beberapa aktivitas koordinasi kebijakan persaingan yang dilakukan

oleh KPPU antara lain:

1. KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan dilibatkan oleh pemerintah

dalam proses penyusunan RPP Penataan Usaha Pasar Modern dan Usaha

Toko Modern yang dikoordinir oleh Departemen Perdagangan. Penyusunan

RPP ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap perkembangan dalam

industri ritel yang melahirkan persaingan ”tidak sebanding” antara ritel kecil

atau tradisional dengan ritel modern. Dalam hal ini KPPU memberikan

masukan terhadap substansi penyusunan RPP tersebut berdasarkan hasil

kajian KPPU terkait industri ritel serta dua penanganan perkara dalam

industri ritel yakni kasus Indomaret yang terkait dengan permasalahan ritel

modern dan ritel tradisional dan kasus Carrefour yang terkait dengan

permasalahan hubungan ritel modern dengan pemasok.

Page 15: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 15

2. Secara berkesinambungan KPPU juga terlibat sebagai bagian utama dari tim

negosiasi perjanjian ekonomi (economic agreement) antara Indonesia

dengan negara lain, khususnya terkait dengan substansi persaingan.

Peranan KPPU dalam tim tersebut bertambah besar dengan munculnya

kepercayaan untuk menjadi leader (pemimpin) negosiasi terkait dengan isu

kebijakan persaingan. Beberapa progran yang melibatkan KPPU dalam

proses perjanjian tersebut di tahun 2007 antara lain keterlibatan Indonesia

dalam sub-fora CTI APEC, kemudian negosiasi ASEAN-Australia-New

Zealand, serta keterlibatan dalam Trade Policy Review Meeting di WTO.

3. Terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa, KPPU melakukan

koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah dalam hal kebijakan

pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Terdapat beberapa bentuk

harmonisasi yang dilakukan. Secara khusus beberapa instansi mencoba

berdiskusi dengan KPPU tentang persekongkolan tender yang bertentangan

dengan UU No. 5/1999. Hal ini misalnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

DKI. Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

yang saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan terhadap regulasi

pengadaan barang dan jasa juga melibatkan KPPU untuk mendapatkan

masukan terhadap kebijakan tersebut dalam perspektif persaingan usaha.

4. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan pemerintah dalam industri

jasa konstruksi, proses harmonisasi antara KPPU dengan Departemen

Pekerjaan Umum (DPU) terus dilaksanakan. DPU cukup responsif terhadap

beberapa temuan KPPU, dan menjadi masukan penting bagi mereka dalam

menyiapkan rancangan perubahan terhadap PP No. 20 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Melihat nilai strategis dari

prinsip-prinsip persaingan usaha, DPU juga berencana memasukkan KPPU

sebagai salah satu instansi yang akan dilibatkan dalam proses pembekalan

calon anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) baik

nasional maupun di daerah.

5. KPPU bersama dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah

melakukan koordinasi terkait dengan persoalan penetapan fee penjaminan

emisi sekuritas. Hal ini seiring dengan mencuatnya persoalan perang fee

Page 16: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 16

yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa sekuritas di pasar modal. Asosiasi

Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mendesak Bapepam untuk menetapkan

batas bawah tarif sebagai cara untuk meredam perang tarif yang dianggap

sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan hal tersebut,

KPPU memberikan pandangan kepada Bapepam bahwa batas bawah

memiliki kecenderungan bertentangan dengan prinsip persaingan karena

akan mereduksi kapabilitas pelaku usaha melakukan value creation berbasis

efisiensi yang akan bermuara pada rendahnya fee penjaminan emisi. KPPU

menyarankan agar Bapepam menggunakan instrumen lain untuk mendorong

sehatnya industri efek dengan mengedepankan profesionalitas dan

kesehatan perusahaan.

6. Sehubungan dengan munculnya berbagai wacana yang mengaitkan harga

tiket dengan keselamatan penerbangan, Departemen Perhubungan bersama

KPPU terlibat dalam dialog mengenai pengaturan tarif batas bawah. Dalam

hal ini KPPU tetap menegaskan bahwa permasalahan keselamatan

penerbangan angkutan udara Indonesia lebih terkait dengan proses

penegakan peraturan teknis keselamatan daripada permasalahan tarif. Solusi

terbaik adalah menegakkan peraturan keselamatan penerbangan dengan

konsekuensi. Saat ini pemerintah secara intensif telah melakukan perbaikan

yang signifikan dalam penegakan peraturan penerbangan, terutama

keselamatan.

7. KPPU masih terus melakukan kerjasama yang erat dengan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi VI, melalui mekanisme rapat

dengar pendapat. Melalui kegiatan ini, KPPU mendapatkan masukan dari

DPR berkaitan dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat dan kebijakan

pemerintah yang bertentangan dengan UU No. 5/1999 yang berada dalam

sektor yang merupakan ruang lingkup kerja Komisi VI. Forum yang sama

juga menjadi tempat bagi KPPU untuk menyampaikan berbagai penanganan

kasus persaingan serta analisa kebijakan yang telah dilakukan oleh KPPU.

Page 17: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 17

II. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha Kegiatan ini merupakan upaya KPPU untuk menganalisis substansi kebijakan

dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini terkait dengan munculnya

kekhawatiran bahwa terdapat beberapa kebijakan yang menjadi sarana bagi

lahirnya perilaku pelaku usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan

usaha yang sehat sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/1999.

Kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah di tahun 2007 berjumlah 14 (empat

belas) kegiatan, dengan penjelasan garis besar masing-masing kegiatan sebagai

berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Perbukuan Evaluasi ini merupakan inisiatif KPPU setelah KPPU menerima Menteri

Pendidikan Nasional dalam diskusi tentang industri perbukuan yang telah

diubah model pengelolaannya dari monopoli menuju kompetisi. Berbagai

kalangan menilai bahwa harga buku masih dirasakan sangat mahal oleh

masyarakat. Berbagai usulan perbaikan bermunculan, salah satunya adalah

dengan mengembalikan pengelolaan perbukuan ke dalam bentuk tata niaga.

Hal ini dipandang sebuah kemunduran oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Mencermati hal tersebut kemudian KPPU melakukan evaluasi terhadap

kebijakan perbukuan nasional. Dari sisi pengaturan KPPU melihat bahwa

regulasi sudah selaras dengan persaingan usaha, tetapi implementasinya

yang masih jauh dari harapan. Secara umum berikut adalah beberapa

temuan KPPU:

a. Terdistorsinya sistem ideal yang diinginkan pemerintah. Jejaring

distribusi yang seharusnya penerbit–distributor–toko buku–konsumen

terdistorsi menjadi penerbit–kepala sekolah–guru–siswa (konsumen),

penerbit–kepala dinas–kepala sekolah–guru–siswa (konsumen), dan

penerbit–guru–siswa (konsumen).

Distorsi tersebut menyebabkan persaingan usaha yang sehat dalam

sistem ideal yang diinginkan pemerintah terhambat. Persaingan yang

seharusnya berujung pada efisiensi industri buku dengan muara akhir

buku yang berkualitas dan murah, tidak terjadi. Efisiensi dalam industri

Page 18: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 18

buku hanya berujung pada upaya kolusif dengan memberikan komisi

sebesar-besarnya bagi pejabat dan atau pelaksana pendidikan nasional

(kepala sekolah, guru, kepala dinas, dan beberapa pejabat pendidikan

lainnya).

b. Lemahnya kebijakan yang antara lain muncul dalam bentuk definisi

pasar yang tidak tegas menyatakan toko buku, sehingga pengertian

pasar menjadi multi interpretatif sesuai kepentingan masing-masing

pihak terkait. Penerbit menyatakan bahwa pasar adalah konsumen akhir,

sehingga tidak menjadi masalah ketika penerbit mendistribusikan ke

sekolah.

Kelemahan kebijakan lainnya terletak pada tidak adanya peraturan

pelaksana (baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis). Akibat

kondisi ini, maka pengaturan sistem ideal yang diinginkan pemerintah

berhenti pada tataran kebijakan saja, dengan implementasi yang hampir

tidak ada.

c. Lemahnya implementasi yang disebabkan oleh beberapa permasalahan

antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk

mengimplementasikan sistem ideal dalam hal ini minimnya toko buku.

Kelemahan lainnya terletak pada pengawasan implementasi kebijakan

yang berada pada tataran minimal. Tidak jelas siapa yang harus menjadi

pengawas sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, pelanggaran terjadi dengan masal. Beberapa pihak bahkan

”memahami” pelanggaran tersebut dengan mendalilkan rendahnya

kesejahteraan guru. Akibat kondisi tersebut, sistem sanksi pun menjadi

tidak jelas sehingga tidak mengherankan apabila pelanggaran terjadi

dengan masif.

d. Kebijakan harga buku saat ini dengan yang menyerahkannya kepada

mekanisme pasar di mana para penerbitlah yang menetapkan harga

buku dianggap tidak tepat, sekalipun dengan kewajiban penerbit untuk

mencetak harga buku pada sampul sebagai Harga Eceran Tertinggi

Page 19: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 19

(HET). Hal ini disebabkan buku merupakan komoditas publik dengan

pasokan yang relatif terbatas dengan struktur industri yang cenderung

mengarah ke oligopoli. Akibatnya potensi pengaturan harga yang

excessive oleh pelaku usaha sangat besar.

Dalam perspektif persaingan, umumnya kebijakan yang tepat untuk

kondisi tersebut adalah dengan intervensi pemerintah melalui penetapan

HET, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi konsumen

(siswa). Dalam konsep HET, persaingan tetap terjadi karena ruang bagi

pelaku usaha yang efisien tetap terjaga.

e. Terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari

distorsi sistem, serta tidak adanya pengawasan dan sanksi yang

memadai. Potensi muncul dalam bentuk kartel penerbit yang justru

banyak difasilitasi pejabat pemerintah.

2. Evaluasi terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pos

Evaluasi kebijakan ini merupakan inisiatif KPPU terkait dengan upaya pihak

eksekutif dan legislatif untuk melakukan amandemen terhadap UU No.

6/1984 tentang Pos. Secara umum, substansi pengaturan yang ada baik

dalam UU No. 6/1984 maupun dalam RUU Pos banyak berhubungan dengan

persaingan usaha. Hal tersebut antara lain menyangkut terjadinya perubahan

model pengelolaan dari monopoli menuju kompetisi. Melalui evaluasi

kebijakan ini diharapkan KPPU dapat memberikan masukan kepada

pemerintah terkait dengan reformasi regulasi pos diantaranya melalui

amandemen terhadap UU No. 6/1984.

3. Evaluasi Kebijakan Industri Kelapa Sawit Evaluasi kebijakan ini dilakukan sebagai respon KPPU terhadap kondisi

aktual dalam industri Crude Palm Oil (CPO), di mana beberapa petani kelapa

sawit mengeluhkan adanya pembatasan pabrik tanpa kebun yang

menyebabkan mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk menjual kelapa

sawitnya. Sementara di sisi lain, perkebunan besar yang juga memiliki pabrik

pengolahan kelapa sawit mengeluhkan maraknya pabrik kelapa sawit tanpa

Page 20: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 20

kebun yang justru kontraproduktif karena dianggap menggerogoti kinerja

mereka.

4. Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah Mengingat kegiatan pengadaan barang/jasa melibatkan anggaran yang

sedemikian besar dalam APBN/APBD, maka pelaksanaan pengadaan

barang/jasa perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menjamin

hal tersebut, maka pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan

barang/jasa menjadi sangat penting. KPPU selama ini telah menindak

berbagai praktek kolusi dalam tender yang dapat berdampak negatif terhadap

hasil dari kegiatan pengadaan. Upaya meningkatkan efektifitas pengadaan

barang atau jasa tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPPU melalui

penangan perkara, namun juga melalui upaya pembenahan kebijakan

pemerintah. Kebijakan pemerintah dan kebijakan persaingan usaha perlu

disinergikan dan dioptimalkan dalam rangka menciptakan pengadaan barang

atau jasa yang efektif dan efisien.

5. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Industri Jasa Konstuksi Evaluasi kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan

sebelumnya yang memperlihatkan bahwa persaingan usaha tidak sehat

dalam industri jasa konstruksi, banyak dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan

terhadap kebijakan jasa konstruksi khususnya peran LPJK sebagai regulator

dalam industri jasa konstruksi.

Evaluasi juga dilakukan mengingat saat ini pemerintah tengah berupaya

untuk melakukan perubahan PP No. 20 Tahun 2000 tentang usaha dan

peran masyarakat jasa konstruksi di mana di dalamnya terdapat upaya untuk

mengakomodasi beberapa temuan KPPU bahwa kebijakan jasa konstruksi

banyak memfasilitasi terjadinya pelanggaran melalui pengaturan-pengaturan

oleh pelaku usaha.

6. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Bahan Bakar Minyak Evaluasi kebijakan pemerintah di industri BBM pada tahun 2007 membahas

mengenai implementasi dari UU No. 22 Tahun 2001 khususnya yang

berkaitan dengan isu pembukaan pasar BBM. Ada dua hal yang dikaji dalam

Page 21: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 21

evaluasi ini, yaitu mengenai pembukaan pasar BBM bersubsidi yang

ditenderkan pada tahun 2007 serta pembukaan pasar avtur.

Pemerintah saat ini telah mempersiapkan tahapan pembukaan pasar hilir

migas, namun belum terlaksana seutuhnya. Perencanaan pentahapan

pembukaan pasar menjelaskan bahwa secara perlahan BBM subsidi akan

dikurangi. Mengenai rencana ini, ada hambatan yang dialami karena pasar

BBM subsidi mencakup kepentingan orang banyak dan infrastruktur yang

tersedia hanya dimiliki oleh Pertamina. Pelaku usaha di sisi hilir migas pada

prinsipnya akan bertambah, akan tetapi hambatan yang seringkali timbul dan

dirasakan pelaku usaha baru adalah belum jelasnya aturan main yang

dikeluarkan oleh regulator sehingga mereka cenderung menunggu.

Evaluasi kebijakan ini perlu dilanjutkan untuk mengawasi:

a. Implementasi paska dikeluarkan aturan avtur oleh Badan Pengatur Hilir

Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

b. Implementasi kebijakan tender untuk Bahan Bakar Minyak Public Service

Obligation (BBM PSO) yang juga akan direncanakan oleh BPH Migas.

c. Isu perubahan Peraturan Pemerintah di sektor hilir migas selaku aturan

yang menyempurnakan UU No. 22/2001 setelah diubah oleh Mahkamah

Konstitusi.

7. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Telekomunikasi Secara umum permasalahan kebijakan kompetisi di sektor telekomunikasi

antara lain adalah belum siapnya pemerintah Indonesia selaku regulator

penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi perubahan bisnis

telekomunikasi sehingga kebijakan sering tidak konsisten dan tidak sesuai

dengan UU No. 5/1999. Ketidaksiapan kerangka hukum dan regulasi yang

ada sehingga tidak mampu mengantisipasi perubahan bisnis dan teknologi

telekomunikasi untuk mendorong kompetisi yang sehat dan menarik

investor. Di sisi lain, para pemain baik operator incumbent maupun operator

baru belum mempertimbangkan adanya aspek persaingan sehingga

diperkirakan akan menimbulkan kecurangan-kecurangan yang bisa

menghambat iklim persaingan usaha yang sehat.

Page 22: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 22

Beberapa indikator/kecenderungan dalam industri telekomunikasi di

Indonesia meliputi:

a. Pertumbuhan yang berlanjut. Industri telekomunikasi akan terus tumbuh,

karena kelanjutan pembangunan ekonomi Indonesia diperkirakan akan

meningkatkan permintaan akan layanan telekomunikasi;

b. Migrasi ke jaringan nirkabel. Layanan nirkabel akan semakin populer

sebagai akibat dari semakin luasnya area cakupan dan membaiknya

kualitas jaringan nirkabel, menurunnya biaya pesawat telepon genggam,

dan meluasnya layanan prabayar;

c. Meningkatnya persaingan. Pasar telekomunikasi akan semakin

kompetitif sebagai akibat dari reformasi peraturan pemerintah.

Berdasarkan situasi tersebut, maka KPPU perlu melakukan evaluasi

terhadap kebijakan pemerintah di sektor telekomunikasi agar dapat sejalan

dengan prinsip persaingan usaha.

8. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Minyak Goreng

Evaluasi kebijakan terhadap industri minyak goreng bertujuan untuk

mengidentifikasi keragaan pasar dan menganalisis kinerja pasar hulu (bahan

baku minyak goreng sawit) industri minyak goreng sawit di Indonesia serta

menganalisis dampak kebijakan pemerintah dalam upaya stabilisasi harga

minyak goreng sawit di pasar domestik terhadap keragaan dan kinerja pasar

hulu dan industri minyak goreng sawit di Indonesia.

Beberapa data dan informasi yang akan menjadi bahan analisis diantaranya

mengenai Perkembangan volume produksi tandan buah segar, Crude Palm

Oil (CPO), dan minyak goreng sawit; perkembangan volume ekspor CPO ke

pasar luar negeri; perkembangan volume kebutuhan CPO untuk pasar

domestik khususnya yang digunakan untuk bahan baku minyak goreng sawit;

pergerakan harga CPO di pasar domestik dan internasional; pergerakan

harga minyak goreng sawit di pasar domestik dan internasional; kebijakan

pemerintah dalam industri CPO dan minyak goreng sawit.

Page 23: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 23

Hasil evaluasi mengahasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng dengan instrumen kebijakan

jangka pendek (Domestic Market Obligation, Pajak Ekspor, Subsidi, Bebas

PPN) perlu didukung dengan instrumen kebijakan industri dan

perdagangan yang lebih strategis.

2. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan monitoring terhadap dugaan

praktek usaha yang mengarah pada pengaturan dan pengendalian

produksi yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat utilisasi pabrik

minyak goreng sawit nasional yang berkisar pada tingkat utilisasi pabrik

sebesar 25 persen s/d 49 persen.

9. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Air Minum

Sektor air minum merupakan sektor natural monopoly dan memiliki

karakteristik public service obligation (PSO). Pengelolaan sektor air minum

dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) yang kemudian dapat

didelegasikan kepada BUMN/BUMD. Berbagai keterbatasan yang dimiliki

PDAM selaku pengelola tunggal sektor air minum, menyebabkan rendahnya

kualitas pelayanan dan kinerja perusahaan. Untuk mengantisipasi berbagai

kelemahan pengelolaan air minum selama ini, maka Pemerintah mencoba

melakukan peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan sektor air

minum. Terdapat beberapa bentuk kerjasama dengan sektor swasta antara

lain service contract, management contract, lease contract, BOT contract,

dan konsesi.

Dari hasil evaluasi kebijakan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan,

sebagai berikut:

1. Pemilihan mitra kerjasama PDAM untuk pengelolaan SPAM harus

dilakukan melalui proses lelang/tender secara terbuka dan kompetitif;

2. Dari berbagai bentuk (model) kerjasama yang tersedia, model divestasi

tidak diperkenankan karena bertentangan dengan peraturan perundangan

SDA;

3. Sampai saat ini sudah terdapat beberapa PDAM yang bekerjasama

dengan mitra swasta dalam pengelolaan SPAM. Untuk ke depannya,

Page 24: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 24

terdapat sekitar 10-15 proyek kerjasama SPAM yang akan ditenderkan

oleh pemerintah;

4. Kerjasama pengelolaan yang tidak melalui tender sebelum lahirnya UU

NO 16/2004 tentang SDA tetap berlaku;

5. Proses penunjukkan langsung (kasus PAM Jaya dan PT. ATB Batam)

mengindikasikan bahwa proses tersebut berpotensi menimbulkan

permasalahan di tingkat implementasi. Dalam hal ini, penunjukan

langsung mitra kerjasama dapat berdampak kepada timbulnya praktek

monopoli dan atau penyalahgunaan posisi dominan oleh operator yang

bersangkutan. Paling tidak, diperlukan penyesuaian terhadap PKS untuk

lebih menyeimbangkan kepentingan komersial dan kepentingan

pelayanan publik;

6. Pengaturan penetapan tarif air minum sudah tepat, yaitu dengan

melibatkan stakeholder (konsumen dan legislatif) serta melalui usulan

regulator/direksi PDAM. Namun dalam implementasinya tidak ada

transparansi informasi dalam menetapkan tarif air minum. Keterlibatan

stakeholder dalam prakteknya hanya sebatas pemberitahuan tentang

rencana kenaikan tarif tetapi tidak ada mekanisme untuk mengakomodasi

feedback dari stakeholder.

7. Penghitungan tarif air minum dengan metode full cost recovery serta

subsidi silang antar pengguna merupakan metode yang tidak optimal dari

sisi pelayanan publik dan memberatkan operator;

8. Beberapa PDAM sudah mampu menghasilkan kinerja keuangan positif,

namun masih di bawah ambang batas target yang ditetapkan pemerintah

(ROA 10%). Secara umum, biaya operasional dan maintenance masih

sulit untuk ditutup oleh operator, terlebih dengan sistem subsidi silang

antar pengguna;

9. Penyesuaian tarif secara periodik belum mempertimbangkan target

efisiensi operator;

10. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Kepelabuhan

Sumber usulan evaluasi kebijakan berawal dari adanya kesepakatan tarif

pelayanan barang dan peti kemas LCL (Less than Container Load) impor di

Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh para pelaku usaha penyedia

Page 25: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 25

jasa dan pengguna jasa pelabuhan. Kesepakatan tersebut dilakukan karena

mereka menganggap bahwa tarif pelayanan barang dan petikemas LCL

impor Tanjung Priok bervariasi dan tidak jelas peruntukannya. Ketidakjelasan

penetapan tarif tersebut yang menyebabkan terjadinya high cost economy

yang harus ditanggung oleh importir.

Kesepakatan tarif bersama yang dilakukan enam asosiasi yang terdiri dari

asosiasi penyedia jasa; GAFEKSI, APBMI, INSA, APTESINDO, dan asosiasi

pengguna jasa; GPEI dan GINSI berisi tentang kesepakatan komponen dan

besaran tarif yang mengikat. Tarif kesepakatan ini, menurut enam asosiasi

yang terlibat bertujuan untuk menurunkan high cost economy dalam

perdagangan impor LCL.

Model penetapan tarif tersebut nampaknya lebih terkait dengan kepentingan

para pelaku usaha tertentu. Di sisi lain intervensi pemerintah dalam

penetapan tarif dirasakan minim, untuk industri yang sifatnya natural

monopoly seperti industri kepelabuhanan.

Oleh karena itu dalam rangka internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang

sehat dalam dalam sektor tersebut, KPPU melakukan evaluasi dan dampak

kebijakan persaingan dalam industri kepelabuhanan.

Berkaitan dengan hasil analisa yang telah dilakukan KPPU menghasilkan

rekomendasi sebagai berikut :

• Permasalahan biaya ekonomi tinggi di pelabuhan, seharusnya diatasi

dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan secara menyeluruh oleh

pemerintah, bukan dengan kesepakatan tarif antar pelaku usaha.

• Melihat kondisi pelabuhan yang masih natural monopoly, maka diperlukan

pengaturan tarif yang menjadi peran pemerintah sebagai regulator dan

tidak diserahkan kepada asosiasi karena hal tersebut akan berpotensi

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Meski demikian, dalam

kondisi pelabuhan yang secara umum masih natural monopoly, ada sub-

sub usaha didalamnya yang dapat dikompetisikan. Maka, seluruh kegiatan

di pelabuhan seharusnya dipetakan dan dicarikan alternatifnya yang

terbaik untuk masing-masing jenis usaha.

• Melihat karakteristik gudang CFS yang bervariasi, maka kebijakan tarif

yang sesuai adalah price cap dengan standar kualitas.

• Berdasarkan regulasi yang ada, untuk jenis, struktur, dan golongan tarif

forwarding ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk KM, sampai saat ini

Page 26: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 26

KM belum terbentuk. Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera menyusun

KM tersebut.

11. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Asuransi Kecelakaan di Luar Jam Kerja di wilayah DKI Jakarta

Latar belakang dari kegiatan Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan

Pemerintah Yang Terkait Persaingan Usaha Dalam Industri Asuransi

Pemerintah Daerah adalah lahirnya Pergub DKI Jakarta No. 82 Tahun 2006

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan

Kematian Dalam Hubungan Kerja Untuk di Luar Jam Kerja (JKDK). Dalam

Peraturan Gubernur tersebut diatur bahwa seluruh perusahaan di DKI

Jakarta wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian

Dalam Hubungan Kerja Untuk di Luar Jam Kerja (JKDK). Pada prakteknya,

ditemukan fakta bahwa hanya ada satu perusahaan asuransi yang menjadi

provider dalam Program JKDK tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan

perlunya diselenggarakan analisa yang lebih jauh dari sisi persaingan usaha

antara lain terkait masalah apakah mekanisme pemilihan penyedia jasa

dalam Program JKDK yang diatur dalam Pergub 82/2006 telah sesuai

dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan analisa yang dilakukan KPPU, dapatdisimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Asuransi JKDK merupakan asuransi campuran yaitu gabungan antara

asuransi umum dan asuransi jiwa. Penyedia jasa dalam industri asuransi

tersebut cukup banyak di Indonesia, atau tidak eksklusif hanya dapat

dilayani oleh satu/sedikit perusahaan saja.

2. Apabila dilihat dari sisi demand, perbandingan antara pegawai yang telah

mengikuti program JKDK dengan yang belum juga menunjukkan bahwa

pasar indusri ini masih terbuka luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih

kecilnya pegawai di DKI Jakarta yang dilindungi melalui program ini.

3. Regulasi JKDK di DKI Jakarta tidak menimbulkan entry barrier bagi

perusahaan asuransi yang ingin menjadi provider dalam program JKDK.

Hal ini disebabkan karena Pergub 82 tahun 2006 memberikan

Page 27: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 27

kesempatan bagi setiap perusahaan asuransi yang tertarik untuk menjadi

penyedia jasa dalam program JKDK, untuk mendaftar kepada Pemda DKI.

4. Meskipun demikian perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat

atas proses seleksi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta, sehingga proses

seleksi tersebut dapat berjalan dengan adil dan transparan.

5. Regulasi JKDK DKI Jakarta mempunyai potensi menghilangkan pilihan

konsumen, karena program ini bersifat wajib bagi setiap perusahaan di

DKI Jakarta meskipun perusahaan tersebut telah mempunyai program

serupa yang lebih baik. Berbeda dengan Jamsostek, yang hanya bersifat

wajib bagi perusahaan yang belum mengikuti program tersebut.

Sedangkan bagi yang telah mempunyai program yang lebih baik, tidak lagi

diwajibkan mengikuti program Jamsostek.

6. Dalam regulasi JKDK di Kotamadya Tangerang dan Serang, diatur bahwa

pelaku usaha penyedia jasa asuransi dalam Program JKDK, adalah

perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Kondisi tersebut

mempunyai potensi persaingan usaha tidak sehat yang cukup besar,

karena tidak adanya transparansi dalam porses seleksi serta tidak adanya

batasan yang jelas bagi perusahaan asuransi yang dapat menjadi provider

dalam program JKDK di kedua daerah tersebut.

12. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Bawang Merah

Harga bawang merah di tingkat petani kota Brebes kerap jatuh ke tingkat harga yang

jauh di bawah biaya produksi, sementara harga di tingkat konsumen relatif stabil.

Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan masuknya bawang merah impor oleh

beberapa pedagang, sekalipun Kab. Brebes merupakan sentra produsen bawang

merah di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kab.

Brebes berencana untuk mengeluarkan kebijakan (Perda) tentang tata niaga impor

bawang merah.

Dalam melaksanakan fungsi internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha, KPPU

melakukan evaluasi terhadap rencana tata niaga tersebut. Tujuan evaluasi ini adalah

untuk memetakan permasalahan yang terdapat pada industri dan perdagangan

bawang merah.

Page 28: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 28

Berdasarkan data produksi tahunan, sebenarnya jumlah produksi bawang merah

Indonesia lebih besar dibandingkn dengan jumlah konsumsinya (over supply). Akan

tetapi, bawang merah merupakan komoditas pertanian yang sifatnya musiman dan

tidak tahan lama jika disimpan dengan penanganan yang kurang memadai.

Sehingga pada saat di dalam negeri sedang mengalami musim paceklik, maka

pedagang besar akan mengimpor bawang merah dari luar negeri.

Berdasarkan analisa statistik, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara volume

bawang impor dengan fluktuasi harga bawang di Brebes. Dengan demikian, volume

impor tidak berpengaruh terhadap penurunan harga bawang di tingkat petani

Brebes. Titik permasalahan yang lebih besar justru terletak pada saluran

pemasaran/distribusi perdagangan bawang merah. Pihak yang memiliki peran besar

dalam mengendalikan pasokan bawang lintas daerah, termasuk bawang impor,

adalah pedagang besar yang terletak di antara petani dan pengecer di pasar induk –

pasar sekunder. Pedagang besar tersebut memiliki kemampuan untuk menetapkan

harga bawang merah (price maker). Dari hasil analisa jalur distribusi ditemukan fakta

bahwa struktur pasar yang terbentuk pada perdagangan bawang merah adalah

oligopoli/oligopsoni, dengan jumlah petani dan pedagang pengecer lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah pedagang besar. Hal ini pula yang memperkuat posisi

pedagang sebagai price maker. Oleh sebab itu, pihak yang lebih berpengaruh dalam

mengendalikan harga bawang merah di tingkat petani Brebes adalah pedagang

besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPPU merekomendasikan supaya

dilakukan penataan jalur distribusi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan

meminimalisasi market power pedagang besar. Alternatif yang dapat dipilih antara

lain :

• mengaktifkan peranan pasar (market creation) sebagai titik transaksi antara

petani dan pedagang pengumpul/besar.

• memanfaatkan peran koperasi untuk meningkatkan bargaining power di tingkat

petani.

• memanfaatkan mekanisme resi gudang untuk mengurangi resiko ketidakpastian

harga bagi para petani.

Page 29: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 29

Apabila Pemerintah tetap akan mengeluarkan kebijakan larangan impor bawang

merah ke Brebes, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan departemen teknis terkait

serta terintegrasi dengan kebijakan perdagangan nasional.

13. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Subsidi

Dewasa ini muncul wacana dari pemerintah untuk melakukan penghematan

anggaran yang salah satunya dilakukan dengan cara mengurangi pemberian subsidi

yang dinilai tidak tepat sasaran. Beberapa pos subsidi dinilai tidak menciptakan

mekanisme pasar yang sehat akan tetapi justru memberikan efek distorsi pasar. Hal

ini berdampak negatif pada penciptaan efisiensi dan daya saing operasional pelaku

usaha terutama yang menerima subsidi dari pemerintah dan cenderung akan dapat

menyebabkan perilaku rent-seeking bagi pelaku usaha tersebut sehingga tidak ada

gairah untuk dapat meningkatkan daya saing produknya.

Beberapa pos subsidi yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah di

antaranya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi bunga

kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi Public

Service Obligation (PSO) bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga, membantu

masyarakat kurang mampu dan usaha kecil menengah dalam memenuhi sebagian

kebutuhannya, serta membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

melaksanakan tugas pelayanan umum. Mekanisme pemberian subsidi ini biasanya

melalui perusahaan yang menjual produk yang bersangkutan sehingga harga jual

produknya menjadi lebih murah dan terjangkau masyarakat. Namun demikian kita

perlu membedakan antara konsep subsidi dengan konsep bantuan sosial. Konsep

subsidi yang dikenal dalam Anggaran pemerintah adalah subsidi yang disalurkan

melalui perusahaan (BUMN maupun swasta). Sedangkan bantuan sosial merupakan

bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat akibat

efek inflasi.

Secara umum pengertian subsidi dikaitkan dengan tugas pemerintah untuk

mengatasi kegagalan pasar melalui pemberian transfer payment kepada

masyarakat. Kegagalan pasar tersebut terjadi karena sumber daya tidak teralokasi

secara efisien. Kebijakan subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

meminimalisir dampak market failure tersebut. yang menjadi perhatian utama

Page 30: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 30

pemerintah saat ini bahwa kebijakan subsidi adalah untuk meningkatkan daya beli

masyarakat atas produk yang menjadi kebutuhan utama mereka. Namun demikian,

kebijakan subsidi tersebut harus tepat sasaran supaya tidak menjadi government

failure yang akan menyebabkan alokasi sumber daya menjadi semakin tidak efisien.

Untuk itu perlu adanya evaluasi agar pemberian subsidi menjadi tepat sasaran.

Terkait dengan isu persaingan usaha, kebijakan subsidi memerlukan mekanisme

penyaluran yang tepat. Hal ini diperlukan mengingat kebijakan subsidi dapat

memberikan dampak efisiensi atau sebaliknya dapat menyebabkan government

failure. Perilaku rent-seeking dapat terjadi ketika pelaku ekonomi memperoleh

manfaat dari pemberian subsidi dari pemerintah tersebut dan tidak ingin mengubah

kondisi tersebut. Bagi pelaku usaha, keberadaan komponen subsidi akan merubah

struktur biaya pada setiap aktivitas ekonomi mereka. hal ini akan berpengaruh

terhadap perilaku pelaku usaha di pasar. Perilaku pelaku usaha di suatu pasar akan

berpengaruh terhadap performance pasar itu sendiri. Pelaku usaha lain yang masih

berada dalam pasar bersangkutan yang sama juga akan terpengaruh oleh

keberadaan pelaku usaha yang memperoleh subsidi tersebut. Akibatnya pelaku

usaha pesaing juga akan memiliki perilaku untuk menyesuaikan diri dengan perilaku

pelaku usaha yang menerima subsidi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kinerja

usaha dari tiap-tiap pelaku usaha yang ada di pasar tidak berada pada tingkat

kompetitif.

14. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada tanggal 29 Juni 2007, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang

Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi

Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). Lahirnya

PMK No. 74/2007 merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh

Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum

Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor.

Bahkan dalam perjalanannya, AAUI sempat datang ke Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) untuk berkonsultasi dengan rencana penetapan

kesepakatan tarif premi asuransi sebagaimana yang diinginkan oleh asosiasi

Page 31: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 31

tersebut. Kesepakatan tarif tersebut dianggap mendesak oleh AAUI untuk

mengatasi kondisi yang digambarkan mereka sebagai perang tarif. Pada saat

berkonsultasi dengan KPPU tersebut, sesungguhnya telah muncul keinginan

mereka untuk mendesak pemerintah agar mengatur tarif premi yang mereka

gambarkan sudah sampai pada tahap saling menghancurkan. KPPU sendiri

pada saat itu berketetapan bahwa setiap penetapan tarif melalui kesepakatan

pelaku usaha dianggap bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, karena hal

tersebut akan menjadi kasus persaingan usaha apabila ada pelaku usaha yang

melakukannya.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya keluarlah PMK No.

74/2007 yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak yang terjadi dalam

industri asuransi Indonesia. Tetapi setelah diberlakukan mulai 1 September

2007, gejolak terjadi. Beberapa stakeholder industri asuransi kendaraan

bermotor seperti perusahaan pembiayaan, agen, produsen otomotif dan broker

asuransi, secara serentak mengajukan keberatannya. Bahkan mereka

memberikan bukti bahwa akibat kebijakan tersebut, maka asuransi kendaraan

bermotor menjadi mahal dan merugikan konsumen.

Terkait dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa isu persaingan di

dalamnya. Isu utama adalah munculnya penetapan tarif yang digiring dengan

tarif referensi. Dikhawatirkan tarif referensi ini akan menjadi sarana tarif

kesepakatan pelaku usaha sekaligus sebagai batas bawah tarif sebagaimana

yang sering ditentang KPPU selama ini.

Isu persaingan lainnya adalah terkait dengan munculnya dugaan bahwa latar

belakang lahirnya PMK No. 74/2007 ini adalah karena pelaku usaha asuransi

besar tidak mampu lagi bersaing dengan asuransi kecil yang mampu

menerapkan tarif yang kompetitif.

Hasil evaluasi kebijakan di atas menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Disusun saran pertimbangan bagi Pemerintah terkait dengan upaya

perbaikan kebijakan Pemerintah di industri asuransi kendaraan bermotor

yang selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999. Beberapa substansi saran

pertimbangan antara lain menyangkut :

Page 32: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 32

a. Perbaikan substansi pengaturan tarif premi yang komprehensif sehingga

tidak menimbulkan kerancuan dan multi tafsir bagi pelaku usaha dalam

penerapannya di lapangan.

b. Mendorong ketegasan regulator untuk menerapkan disiplin yang ketat

dalam pelaksanaan PMK No.74/2007 ini dalam bentuk sanksi yang tegas

bagi pelaku usaha yang melanggar sehingga tujuan kebijakan yang

diharapkan bisa tercapai sebagaimana mestinya.

c. Percepatan penyusunan dan penerapan Arsitektur Asuransi Indonesia

(AAI) yang didalamnya mengatur industri asuransi secara tersegmentasi,

sehingga masing-masing perusahaan asuransi bermain sesuai dengan

kelasnya. Dengan adanya AAI diharapkan bisa memberi arah dan

pengaturan yang jelas dalam industri perasuransian dan dapat menjadi

obat mujarab untuk mengatasi dan mencegah persaingan usaha yang

tidak sehat di industri asuransi, lebih khusus di lini kendaraan bermotor.

2. Mengingat kebijakan ini baru berjalan sekitar empat bulan sehingga

implementasinya masih belum terlihat secara jelas, maka tim menyarankan

perlunya dilakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan ini.

3. Maraknya ”tren” penetapan tarif oleh regulator tentu perlu menjadi perhatian

KPPU. Penetapan tarif referensi, di satu sisi merupakan salah satu sarana

penyelamat sektor usaha, namun di sisi lain dapat mengarah pada terjadinya

kolusi harga yang difasilitasi oleh regulator. Ini adalah hal yang harus

diwaspadai oleh KPPU, mengingat semakin banyaknya usulan yang diajukan

oleh asosiasi pelaku usaha untuk melakukan kolusi harga namun dengan

kedok penetapan tarif yang difasilitasi oleh regulator. Sekali lagi perlu

ditegaskan bahwa persaingan sesungguhnya dilakukan untuk mengurangi

distorsi harga, dan mendorong sumber daya bebas mengalir ke sektor paling

efisien. Persaingan juga mendorong perusahaan memperbaiki

produktivitasnya dan mendorong inovasi sehingga tersedia barang dan jasa

dengan harga lebih murah, mutu lebih baik, serta pilihan lebih luas bagi

konsumen. Persaingan bukanlah semata-mata untuk memperoleh harga

yang paling murah tetapi mengabaikan kepentingan konsumen, namun

persaingan justru seharusnya menjadi jaminan bagi konsumen untuk

memperoleh produk (barang atau jasa) yang terbaik. Beberapa kasus

penetapan tarif selain di industri asuransi kendaraan bermotor bisa dilihat

pada penerapan tarif referensi penerbangan dan juga kesepakatan tarif di lini

Page 33: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 33

2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, tim menilai

perlu dilakukan kajian dampak penetapan tarif referensi oleh regulator dalam

perspektif persaingan usaha.

4. Dengan melihat hasil analisis penghitungan dengan metode CR4 dan HHI

dimana bisa disimpulkan bahwa peta persaingan tidak terpusat di beberapa

perusahaan saja, maka KPPU memandang bahwa PMK No. 74/2007 tidak

bertentangan dengan UU No 5/1999.

III. Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

Sebagai salah satu tugas utama KPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 35

huruf e UU No. 5/1999, di tahun 2007 ini KPPU akan terus memberikan saran

dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang memiliki

potensi bertentangan dengan UU No. 5/1999. Hal ini dilakukan sebagai koreksi,

agar kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha

yang sehat yang akan mendorong terciptanya kinerja sektor ekonomi yang lebih

baik yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Untuk periode Januari-Desember 2007, saran dan pertimbangan yang diberikan

oleh KPPU kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Saran dan Pertimbangan Terkait Dengan Sektor Ritel Pokok permasalahan dalam sektor ritel adalah tidak adanya pengaturan tentang

equal playing field antara ritel kecil/tradisional dan pemasok dengan ritel besar

yang memiliki kapital besar.

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. KPPU mendukung substansi pengaturan yang dilakukan sebagai upaya

perlindungan usaha kecil ritel dan tradisional serta perlindungan terhadap

pemasok ritel modern. Mengenai substansi pengaturan KPPU memahami

bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah

b. Dalam beberapa substansi pengaturan, KPPU mengharapkan agar

memperhatikan potensi-potensi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana

diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 antara lain menyangkut pengaturan

pembatasan jumlah pelaku usaha berbasiskan analisis terhadap supply dan

Page 34: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 34

demand. Diharapkan pembatasan jumlah pelaku usaha tidak menjadi

instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui eksploitasi

terhadap konsumen.

c. Terkait dengan hubungan pemasok dan peritel modern, diusulkan agar hal

tersebut tidak hanya menyangkut pemasok kecil tetapi juga pemasok

menengah dan besar, mengingat daya tawar ritel modern yang sangat tinggi

tidak hanya berefek pada pelaku usaha kecil tetapi juga usaha menengah

dan besar. Dalam pengaturan juga perlu ditegaskan bahwa segala bentuk

hubungan transaksi antara pemasok dan peritel modern tidak boleh

bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dan sehat

d. Apabila keterlibatan KPPU akan didefinisikan secara eksplisit dalam

substansi pengaturan, maka diusulkan terdapat klausul tambahan dalam

bab/pasal tersendiri sebagai berikut:

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pelaku usaha ritel dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan UU No.5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat

Hingga saat ini belum ada respon resmi dari pemerintah terhadap saran dari

KPPU untuk memasukan klausul tambahan dalam bab/pasal tersendiri.

2. Saran dan Pertimbangan Terhadap Memorandum of Understanding (MOU) Pemerintah - Microsoft Saran pertimbangan ini, diberikan sehubungan dengan ditandatanganinya

MoU antara Pemerintah dan Microsoft, yang dinilai oleh KPPU dapat

mendistorsi proses persaingan dalam industri software Indonesia. Hal ini

mengingat Microsoft telah menjadi pemegang posisi dominan dalam industri

software Indonesia. Alasan Pemerintah bahwa hal ini merupakan bagian dari

upaya pemberantasan pembajakan sesungguhnya dapat diterima, hanya

sayangnya dalam implementasinya MoU tersebut bertentangan dengan

semangat persaingan usaha yang sehat.

Page 35: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 35

Atas MoU tersebut KPPU memberikan saran pertimbangan dengan substansi

sebagai berikut :

1. KPPU memahami dan mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan

pemberantasan software ilegal di Indonesia, khususnya di instansi

Pemerintah yang dijadikan landasan kebijakan MoU tersebut. Proses

pembajakan software, telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan

dan telah menjadi disinsentif bagi para pelaku usaha industri software

Indonesia. Akibatnya inovasi di industri software terancam stagnan

bahkan berhenti sama sekali, yang dalam gilirannya dapat mematikan

inovasi dan potensi wirausaha di industri tersebut.

2. Tetapi terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan MoU

dengan Microsoft sebagai bagian dari upaya pemberantasan

pembajakan, KPPU berpendapat hal tersebut tidaklah tepat karena

bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana

diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. MoU yang dalam implementasinya

akan dilakukan dalam bentuk perjanjian, jika ditindaklanjuti akan

menyebabkan beberapa hal :

a. Memberikan tambahan kekuatan pasar (market power) bagi Microsoft

yang secara faktual telah menjadi pemegang posisi dominan dengan

menguasai lebih dari 90% pangsa pasar operating system software

(melalui Microsoft windows) dan software aplikasi kantor (melalui

Microsoft Office). Kekuatan pasar yang besar tersebut berpotensi

untuk disalahgunakan. MoU akan berpotensi menjadi sarana

eksploitasi konsumen (instansi Pemerintah) oleh Microsoft sebagai

satu-satunya penyedia software (operating system dan aplikasi

kantor).

b. Menutup peluang pelaku usaha penyedia operating system software

dan aplikasi kantor Indonesia selain Microsoft, untuk dapat

memasarkan produknya di instansi Pemerintah. Hal ini akan menjadi

disinsentif bagi pengembangan software di Indonesia. Inovator dan

wirausahawan Indonesia dalam industri software terancam

kelangsungannya, karena tidak lagi ada daya tarik pasar.

c. Menyebabkan tidak adanya alternatif pilihan operating system

software dan software aplikasi kantor bagi instansi Pemerintah selain

produk Microsoft. Dalam jangka panjang hal ini akan menutup potensi

Page 36: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 36

efisiensi proses pengadaan software di instansi Pemerintah. Instansi

Pemerintah tidak lagi memiliki insentif untuk berinisiatif menumbuhkan

inovasi industri software yang bersaing dengan sehat (bukan saja

microsoft).

3. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, KPPU berpendapat bahwa solusi

untuk mengatasi pembajakan dengan melakukan MoU dengan Microsoft,

tidaklah tepat mengingat akar permasalahan yang sesungguhnya dari

maraknya pembajakan software adalah terkait dengan permasalahan

penegakan hukum dari peraturan perundangan tentang hak kekayaan

intelektual yang telah ada.

4. Solusi bagi upaya pemberantasan pembajakan hanya dapat dilakukan

melalui penegakan hukum yang tegas. Meskipun hal tersebut

memerlukan waktu yang lebih panjang dan usaha yang lebih keras, tetapi

KPPU meyakini bahwa apabila semua elemen bangsa ini memiliki

kemauan untuk mewujudkannya, maka hal tersebut dapat

diimplementasikan.

5. Mencermati hal-hal di atas maka KPPU menyarankan agar Pemerintah

mencari model kebijakan lain yang berdampak luas pada pemberantasan

pembajakan software dan persaingan usaha yang sehat. Persaingan

usaha yang sehat diharapkan mampu mengatasi digital divide dalam

pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based

economy) dalam jangka panjang, karena munculnya inovasi software

yang berbasis open system dan aplikasi perkantoran serta aplikasi

khusus lainnya yang lebih terjangkau masyarakat luas.

6. Berdasarkan analisis di atas, KPPU menyarankan agar Pemerintah tidak

menindaklanjuti MoU dengan Microsoft dalam bentuk perjanjian sekaligus

mencabut MoU tersebut, untuk menghindarkan munculnya potensi-

potensi persaingan usaha tidak sehat di industri software Indonesia

Hingga saat ini belum terdapat tanggapan dari pemerintah, meskipun

demikian Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dan

Microsoft tersebut tidak dilaksanakan.

Page 37: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 37

3. Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Terkait dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengiriman Surat

Saran pertimbangan ini, terkait dengan munculnya Surat Edaran (SE)

Menkominfo No. 01/SE/M/Kominfo/1/2007 tentang Pengiriman Surat. Dari

sudut persaingan usaha, terbitnya SE ini menghambat iklim usaha dan

persaingan dalam jasa pelayanan pos. Hal tersebut mengingat substansi SE

diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu, menghambat pelaku usaha lain

(entry barrier) serta membatasi pilihan konsumen, terutama konsumen

perusahaan non individu. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan sektor jasa

pos saja, namun dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kinerja

perekonomian keseluruhan, karena sektor jasa pos telah tumbuh begitu

dinamis dengan keterlibatan sejumlah pelaku usaha yang memiliki

kemampuan untuk memberikan layanan dengan kualitas dan harga yang

beragam, serta telah menjadi sarana bekerja ribuan tenaga kerja Indonesia.

Di satu sisi, KPPU melihat bahwa SE tersebut secara langsung telah

mengembalikan atau menegaskan posisi monopoli PT Pos Indonesia. KPPU

menyadari bahwa hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang (UU) No 6

Tahun 1984 tentang Pos. Akan tetapi KPPU juga melihat fakta bahwa selama

bertahun-tahun Pemerintah membiarkan, bahkan cenderung memfasilitasi

kehadiran para pelaku usaha swasta di sektor jasa pos selain PT Pos

Indonesia. Dalam perspektif persaingan adanya SE tersebut menimbulkan

situasi yang tidak kondusif baik terhadap PT. Pos Indonesia, pelaku usaha

jasa kurir swasta dan konsumen. Dampak terhadap PT. Pos Indonesia dalam

jangka pendek, adalah peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hak

monopolinya. Dalam jangka panjang, PT Pos Indonesia akan kembali

dibesarkan dalam situasi monopoli, yang dapat menjadi disinsentif bagi PT

Pos Indonesia untuk berkembang secara efisien sebagaimana yang terjadi

bertahun-tahun. Akibatnya saat sektor jasa pos terbuka, PT Pos Indonesia

tidak memiliki daya saing yang memadai. Dalam kondisi tersebut, secara

keseluruhan, pertumbuhan industri pos dan logistik di Indonesia akan

terhambat.

Page 38: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 38

KPPU menyadari bahwa kinerja PT Pos Indonesia saat ini belum optimal.

Namun solusi untuk meningkatkan kinerja PT Pos Indonesia tidak harus

melalui kebijakan yang cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip

persaingan usaha yang sehat. Kebijakan yang anti persaingan bahkan dapat

memperburuk kinerja sektor jasa pos secara keseluruhan. KPPU memandang

perlunya program revitalisasi yang komprehensif terhadap PT. Pos Indonesia

untuk perbaikan serta peningkatan kinerja operasional dan pelayanan. Untuk

hal tersebut, dibutuhkan dukungan penuh Pemerintah, baik melalui kebijakan

maupun hal-hal lain terutama yang terkait dengan penugasan PT Pos

Indonesia yang tidak memiliki nilai ekonomis (komersial) yang biasanya

terwujud dalam bentuk public service obligation (PSO). Sementara untuk

kegiatan komersial, sudah selayaknya manajemen PT. Pos Indonesia

diberikan fleksibilitas untuk menetapkan berbagai kebijakan operasional dan

strategis, seperti diantaranya adalah penetapan tarif layanan komersial dan

inovasi produk dan jasa kepada konsumen komersial. Hal ini sejalan dengan

status PT. Pos Indonesia (Persero) yang salah satu tujuan utamanya adalah

mencari keuntungan (profit center).

Sementara itu di sisi lain, kehadiran SE tersebut juga menjadi cermin dari

inkonsistensi (dualisme) kebijakan Pemerintah dalam upaya pengembangan

sektor jasa pos. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perposan yang

saat ini sedang diproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah

secara tegas dan jelas menyatakan dukungan bagi terjadinya perubahan

model pengelolaan sektor jasa pos Indonesia dari monopoli menuju

persaingan. Tetapi kehadiran SE, memberikan gambaran sikap Pemerintah

yang sebaliknya, yang bertentangan dengan upaya perubahan pengelolaan

sebagaimana tertuang dalam RUU Perposan.

Sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan sektor jasa pos, KPPU

menyambut baik langkah-langkah yang ditempuh pihak eksekutif maupun

legislatif saat ini dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU)

No 6 Tahun 1984 tentang Pos. Harus diakui bahwa undang-undang tersebut

berikut regulasi turunannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia

usaha saat ini yang semakin terbuka dan dinamis. Untuk mendorong

terjadinya perbaikan kinerja sektor jasa pos keseluruhan, sekaligus

memecahkan persoalan yang ditimbulkan oleh kehadiran SE di muka, KPPU

Page 39: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 39

berharap agar pembahasan perubahan UU No 6/1984 dapat diselesaikan

dalam waktu dekat. KPPU juga berharap agar selama proses pembahasan

draft RUU Perposan, pemerintah atau dalam hal ini Menkominfo dapat

meninjau kembali SE Menkominfo No. 01/SE/M/Kominfo/1/2007 agar tetap

sesuai dengan koridor persaingan usaha yang sehat. Selain hal tersebut,

KPPU juga berharap agar program revitalisasi PT. Pos Indonesia dapat

dirumuskan dan segera diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalu

lama.

4. Saran dan Pertimbangan terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern

Saran pertimbangan ini merupakan respon KPPU terhadap upaya

penyusunan RPP yang diharapkan mampu meminimalkan persoalan di

industri ritel yang terjadi selama ini.

Secara garis besar saran pertimbangan yang diberikan adalah sebagai

berikut:

a. KPPU mendukung sepenuhnya substansi pengaturan yang dilakukan

dalam upaya perlindungan usaha kecil ritel dan tradisional serta

perlindungan terhadap pemasok ritel modern. Menyangkut substansi

pengaturan KPPU memahami sepenuhnya bahwa hal tersebut

merupakan kewenangan Pemerintah.

b. Dalam beberapa substansi pengaturan, KPPU mengharapkan agar

substansi pengaturan memperhatikan potensi-potensi terjadinya

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun

1999. Hal tersebut antara lain menyangkut pengaturan pembatasan

jumlah pelaku usaha berbasiskan analisis terhadap supply dan demand.

Diharapkan pembatasan jumlah pelaku usaha tidak menjadi instrumen

yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui eksploitasi terhadap

konsumen. Misalnya saja dengan melakukan praktek kartel antar pelaku

usaha yang jumlahnya terbatas atau bahkan praktek monopoli karena

hanya ada satu pelaku usaha di satu wilayah.

Page 40: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 40

c. Terkait dengan hubungan pemasok dan peritel modern, diusulkan agar

hal tersebut tidak hanya menyangkut pemasok kecil, tetapi juga pemasok

menengah dan besar. Hal tersebut mengingat daya tawar ritel modern

yang sangat tinggi tidak hanya berefek terhadap pelaku usaha kecil saja

tetapi juga usaha menengah dan besar. Selain itu, dalam pengaturan

juga perlu ditegaskan bahwa segala bentuk hubungan transaksi antara

pemasok dan peritel modern tidak boleh bertentangan dengan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sampai dengan laporan tahun 2007 ini disusun, RPP masih dalam proses

penyusunan oleh Pemerintah dan KPPU selalu dilibatkan dalam proses

pembahasan RPP Ritel tersebut.

5. Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Terkait dengan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Haji

Saran ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi kebijakan dalam

penyelenggaraan Haji. KPPU memandang penting hal ini, karena

penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang sangat bersentuhan

dengan masyarakat banyak. Setiap tahun sekitar 200.000 jamaah haji menjadi

peserta ibadah Haji. Biaya murah dengan kualitas layanan penyelenggaraan

yang baik merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam sarannya KPPU menyampaikan apresiasi terhadap beberapa

perubahan yang dilakukan dalam kebijakan penyelenggaraan ibadah haji

seperti upaya pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan dana

abadi umat, sehingga selaras dengan upaya penciptaan good governance.

Namun demikian, pembenahan yang diusulkan di dalam RUU Haji, belum

cukup maksimal mendorong pembenahan kebijakan penyelenggaraan haji

secara keseluruhan. Terdapat tiga permasalahan utama yang menurut

pandangan KPPU perlu dibenahi secara komprehensif, yakni :

1. Kebijakan tarif KPPU memahami bahwa peran Pemerintah masih dibutuhkan untuk

menjamin tingkat tarif penyelenggaraan ibadah haji (selanjutnya disingkat

Page 41: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 41

BPIH) yang wajar sehingga terjangkau masyarakat. Berdasarkan regulasi

yang berlaku, penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden berdasarkan

usulan Menteri Agama yang telah mendapat persetujuan DPR.

Sayangnya, usulan BPIH yang diajukan Departemen Agama selalu

menggunakan dasar perhitungan biaya operasional tahun sebelumnya.

Di sisi lain, besarnya hambatan masuk di pasar jasa penyelenggaraan

haji masih tinggi, terutama jasa transportasi, akomodasi dan konsumsi

(catering). Akibatnya, BPIH yang ditetapkan Pemerintah memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Mekanisme kebijakan

demikian, telah menyebabkan terjadinya legitimasi bagi terjadinya praktek

monopoli dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena pasar

dipersepsikan statis.

2. Kebijakan Pemberdayaan Pelaku Usaha Nasional KPPU berpendapat dinamika pasar di industri jasa transportasi, jasa

perjalanan (tour&travel), dan jasa boga, telah berkembang dengan baik.

Tidak seharusnya mekanisme tender (competition for the market) yang

dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji

dilakukan diskriminatif.

Sebagaimana ditunjukkan pada tahun 1999, dampak keikutsertaan

perusahaan penerbangan selain PT Garuda Indonesia, yaitu Saudi

Arabian Airlines, dapat menekan tarif angkutan haji (dari US$ 1,750.-

menjadi US$ 1,250.- per orang). Jika perusahaan penerbangan asing

(yaitu SV) saja telah diberi akses untuk melayani angkutan haji, kenapa

perusahaan penerbangan nasional tidak?. Paradigma pemberdayaan

pasar dengan mengikutsertakan pelaku usaha nasional menurut hemat

kami perlu dikedepankan.

Selanjutnya, dalam hal penyediaan akomodasi dan konsumsi mekanisme

yang dijalankan pemerintah masih diskriminatif sehingga belum efektif

mendorong penciptaan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku

usaha di sektor bersangkutan. Mekanisme tender (competition for the

Page 42: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 42

market) yang dilakukan pemerintah masih jauh dari kondisi yang

diharapkan.

3. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. KPPU berpendapat perangkapan fungsi regulasi dan fungsi pelaksanaan

oleh pemerintah, menjadi salah satu penyebab utama dari inefisiensi

penyelenggaraan haji. Hubungan regulator-operator seharusnya bersifat

vertikal. Perangkapan fungsi akan menyulitkan mekanisme reward and

punishment. Berdasarkan pengalaman, Departemen Agama tidak pernah

mendapatkan ’hukuman’ (sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik) atas terus terulangnya berbagai permasalahan di dalam

penyelenggaraan ibadah haji.

KPPU berpandangan bahwa bentuk jaminan perlindungan negara tidak

‘harus’ selalu termanifestasikan dalam bentuk perangkapan fungsi

regulator dan pelaksana oleh Pemerintah. Kinerja dalam

penyelenggaraan haji selama ini menunjukkan bahwa pola yang berlaku

telah mengakibatkan penyelenggaraan haji tidak maksimal.

Menanggapi surat saran dan pertimbangan KPPU, Menteri Agama memberi

tanggapan sebagai berikut :

1. Mengenai tarif BPIH, telah dibahas bersama dengan DPR-RI melalui

mekanisme pembentukan Panja, dimana sebelumnya telah dilakukan

Rapat Dengar Pendapat dengan pihak-pihak terkait untuk membahas

penetuan tarif yang wajar dan proporsional. Tarif BPIH tersebut tetap

menggunakan tarif tahun sebelumnya dengan juga melakukan

pembahasan dan tawar-menawar untuk memperoleh tarif yang wajar dan

proporsional. Sedangkan mengenai keikutsertaan pelaku usaha lain

dalam transportasi haji, maskapai nasional yang dipakai hanya satu yaitu

Garuda. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan perolahan izin pendaratan

di Saudi Arabia yaitu Pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan single

designator bagi penerbangan haji suatu negara. Selain itu maskapai

lainnya selalu memberikan penawaran tarif yang lebih tinggi dari Garuda

dan Saudi Airline.

Page 43: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 43

2. Implementasi melalui tender terbuka telah dilakukan melalui media

massa seperti pengumuman hasil tender catering di Surabaya melalui

koran media Indonesia. Sedangkan untuk tarif pemondokan,

penentuannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikat di

Arab Saudi. Departemen Agama melakukan upaya negosiasi untuk

memperoleh harga yang wajar dan kompetitif.

3. Departemen Agama telah mendorong untuk melakukan efisiensi dengan

tetap memperhatikan perlindungan terhadap jemaah. Untuk itu,

Departemen Agama menetapkan harga minimal dalam rangka

perlindungan agar pelayanan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai

yang dijanjikan. Sementara ini belum dilakukan pembatasan harga

maksimal sesuai saran KPPU, karena di Arab Saudi belum ada

standarisasi tarif hotel, naqobah, dan catering. Namun, Departemen

Agama akan tetap menjaga agar tarif yang ditentukan harus sesuai

dengan pelayanan yang diberikan.

4. Tender terbuka telah dilakukan dengan mengumumkan pemenang

lelang/tender melaui website disamping koran nasional yang sesuai

dengan Kepres No.80 Tahun 2003.

5. Dalam pendekatan G to G, sangat diharapkan adanya peran aktif dari

pelaku usaha nasional untuk mendapatkan partner bisnis di Arab Saudi.

6. Usulan pemisahan fungsi regulasi dan fungsi pelaksanaan telah

diusulkan oleh beberapa pengamat perhajian dan telah mendominasi

pembahasan pada pembicaraan usul inisiatif DPR-RI tentang Perubahan

Undang-Undang No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji.

7. Departemen Agama sependapat untuk membentuk komite pengawas

independen yang ikut mengawasi penyelenggaraan haji di Indonesia,

dengan pertimbangan untuk mengantisipasi tidak adanya tumpang tindih

pelaksanaan dengan lembaga pengawasan yang dibentuk oleh peraturan

perundangan.

8. Akuntabilitas penyelenggaraan haji dilakukan oleh institusi pemeriksa

internal yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP, serta institusi pemeriksa

eksternal yaitu BPK. Perlu diketahui bahwa sejak dua tahun ini, setelah

selesai operasional haji telah diumumkan neraca BPIH secara luas

kepada masyarakat melalui media massa nasional.

Page 44: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 44

6. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Perbukuan Nasional Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran

merupakan kebijakan yang selaras dengan semangat persaingan usaha yang

sehat. Namun dalam implementasinya, kerangka industri perbukuan yang ideal

yang sesuai dengan kebijakan masih jauh dari harapan. Salah satu

permasalahan yang muncul adalah terjadinya distorsi terhadap sistem ideal

yang diinginkan Pemerintah serta minimnya perhatian Pemerintah untuk

mendorong implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen

Pendidikan Nasional.

Terkait dengan kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Apabila Pemerintah ingin mempertahankan bentuk pengaturan saat ini,

maka Pemerintah harus memperkuat kebijakan tersebut dengan :

a. mengembangkan program-program turunan dari kebijakan yang telah

dibuat saat ini, antara lain dengan :

i. mengembangkan pengaturan teknis dari kebijakan yang telah ada

ii. mengembangkan toko buku sebagai ujung tombak industri buku

b. menegakkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang

telah ditetapkan, terutama ditujukan kepada pejabat dan pelaksana

pendidikan nasional yang mendistorsi sistem melalui kewenangannya.

2. Terkait kebijakan harga buku nasional, mengingat potensi oligopoli dalam

industri buku sangat besar, maka untuk menghindari terjadinya eksploitasi

konsumen Pemerintah disarankan untuk menetapkan batas atas harga

buku. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi

eksploitasi siswa oleh pelaku usaha. Di sisi lain kebijakan tersebut memberi

ruang persaingan yang seluas-luasnya sehingga upaya efisiensi pelaku

usaha tetap terjadi.

3. Memperhatikan nilai strategis perbukuan dalam pendidikan nasional dan

lemahnya implementasi kebijakan saat ini, disarankan agar pengaturan

perbukuan menggunakan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang

mengikat setiap warga Negara yang menjadi obyeknya. KPPU

mengusulkan bentuk pengaturan yang tepat adalah dalam bentuk Undang-

Undang. Untuk itu KPPU mengusulkan agar Pemerintah segera

menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perbukuan Nasional.

Page 45: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 45

7. Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Terkait dengan Kebijakan Perposan KPPU melakukan analisa terhadap Draft Rancangan Undang-Undang

Perposan, dalam rangka perbaikan regulasi sektor yang bersangkutan. Untuk

memperoleh masukan yang lebih komprehensif, KPPU juga melakukan

elaborasi terhadap berbagai pendekatan ”best practices” dalam regulasi pos

internasional.

Saran dan pertimbangan KPPU berkaitan dengan industri perposan ini antara

lain:

a. Perlu ada klasifikasi dan spesifikasi yang lebih jelas terhadap jasa pos

atau produk pos yang masuk dalam kategori wajib (core) terkait dengan

Kewajiban Pelayanan Umum/Public Service Obligation (PSO),

sebagaimana tercantum dalam konvensi UPU yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 112/2000 (Protokol keenam

UPU di Beijing) dan Perpres No. 98/2006 (Protokol ketujuh UPU di

Bucharest). Klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan kombinasi

dari tiga kriteria utama yaitu jenis jasa pelayanan (class of services),

berat, dan tarif.

b. Mengacu pada berbagai kebijakan pos yang diterapkan di berbagai

negara (sebagaimana tercantum dalam literatur UPU dan OECD), jasa

pos standar dengan berat tertentu merupakan kategori produk/jasa yang

bersifat wajib disediakan oleh operator/negara dengan tarif yang

terjangkau (affordable prices). Sementara, produk/jasa pos seperti

express mail dan jasa pos premium lainnya merupakan produk/jasa

bernilai tambah yang termasuk ke dalam wilayah komersial dan dapat

dilakukan secara kompetitif, baik dari segi pelayanan maupun tarif,

berdasarkan mekanisme pasar yang wajar.

c. Sejalan dengan ketentuan konvensi UPU yang menegaskan bahwa

dalam peraturan (undang-undang) pos di setiap negara anggota harus

memuat pengaturan mengenai public service obligation (PSO) dalam

jasa pos, maka RUU Pos harus tetap memuat pengaturan mengenai

PSO dalam jasa pos di Indonesia. Undang-undang pos yang baru harus

memberikan amanat kepada negara (pemerintah) dalam hal penyediaan

PSO jasa pos dengan sistem dan metode pembiayaan yang memadai.

Page 46: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 46

Dalam hal ini, metode atau praktek subsidi silang antara jasa pos yang

bernilai komersial dengan jasa pos non komersial harus dihilangkan,

karena akan memberatkan kinerja operator sebagai pelaksana PSO pos

dan juga akan menimbulkan adanya hambatan terhadap iklim

persaingan usaha yang sehat.

d. Pemerintah berdasarkan undang-undang pos yang baru perlu

menerbitkan kebijakan yang memberikan hak konsesi kepada operator

(pelaksana) PSO dalam jasa pos melalui proses yang kompetitif dan

transparan. Melalui proses tersebut, akan diperoleh operator (pelaksana)

PSO jasa pos yang dapat melaksanakan fungsi PSO dengan biaya

terendah (lowest scheme subsidy) serta menghilangkan adanya subsidi

silang antara layanan PSO dengan layanan komersial. Tentunya untuk

mencapai hal tersebut diperlukan kajian serta evaluasi yang

komprehensif, baik terhadap berbagai metode pendanaan PSO yang

tersedia maupun terhadap kinerja serta kemampuan kandidat operator

sebagai pelaksana POS dalam jasa pos.

e. Untuk menjamin terlaksananya fungsi PSO dan operasional sektor pos

secara keseluruhan, maka perlu penguatan fungsi serta peran regulator

dan pengawas dalam undang-undang pos yang baru. Penguatan dua

fungsi tersebut diutamakan dalam hal status hukum, tatanan institusi,

pendanaan serta kewenangannya. Selain hal tersebut, regulator dan

pengawas pos harus menjamin tidak terjadi penyimpangan atau

persilangan (cross subsidy) antara produk/jasa yang bersifat wajib

dengan produk/jasa pos bernilai tambah dan bersifat komersial, terutama

dari sisi kebijakan tarif oleh operator (pelaksana) PSO dan pelaku usaha

lainnya.

f. Dalam RUU Pos sebaiknya juga mencakup berbagai perkembangan dan

inovasi dalam dunia bisnis, terutama dalam rangka mengantisipasi tren

integrasi layanan jasa pos (komersial) dan logistik. Sebagaimana

diketahui bersama, integrasi pelayanan jasa (termasuk untuk sektor pos

dan logistik) memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan inovasi

dalam supply chain sehingga dapat mengarah kepada peningkatan

kualitas layanan konsumen (user) dengan tarif yang lebih kompetitif.

Page 47: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 47

Pada dasarnya, terdapat beberapa isu persaingan dalam sektor pos, seperti

diantaranya adalah integrasi vertikal, akses terhadap jaringan pos (melalui

interkoneksi) serta penetapan tarif yang tidak wajar (predatory pricing). Untuk

menyikapi berbagai isu tersebut, sebaiknya berbagai ketentuan dalam RUU Pos

nantinya tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah prinsip persaingan usaha

sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan perkembangan terakhir, substansi saran KPPU tersebut telah

menjadi masukan baik bagi pemerintah dan atau DPR dalam proses

penyusunan Draft RUU Pos terbaru.

8. Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Usaha Perkebunan Sawit

Dalam industri kelapa sawit, masih diperlukan berbagai pembenahan agar

perkembangan industri kelapa sawit sesuai dengan harapan melalui

pengakomodasian nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam

pengembangannya.

Isi saran dan pertimbangan tersebut terkait dengan beberapa hal, antara lain:

a. Terbitnya ketentuan yang mengharuskan perusahaan pengolahan hasil

perkebunan sawit untuk memenuhi minimal 20% pasokan bahan bakunya

dari pengusahaan budidaya tanaman perkebunan sendiri sebagaimana

tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan yang mengharuskan usaha pengolahan hasil perkebunan sawit

untuk memenuhi minimal 20% pasokan bahan baku dari pengusahaan

budidaya tanaman perkebunan sendiri. Peraturan tersebut dapat menjadi

hambatan masuk bagi perusahaan pengolahan hasil perkebunan sawit yang

tidak dapat memenuhi syarat 20% pasokan bahan baku dari kebun sendiri

karena minimnya lahan, dan sebagaimana diatur melalui UU No.18/1999

tentang usaha perkebunan, tidak berarti pelaku usaha pengolahan hasil

perkebunan juga harus melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan

sendiri. sehingga KPPU menyarankan agar peraturan tersebut dicabut.

Page 48: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 48

b. Kemitraan antara perkebunan rakyat sebagai pemasok bahan baku dan

perusahaan pengolah sawit sebagai pembeli bahan baku menunjukkan posisi

tawar pekebun tidak sebanding dengan perusahaan inti (unequal bargaining

power), meskipun perkebunan rakyat mengusahakan 35,58% dari total luas

areal perkebunan sawit nasional, namun tingkat ketergantungan mereka

terhadap industri pengolahan kelapa sawit sangat tinggi, sehingga tingkat

keseimbangan pasar lebih dikendalikan oleh inti sebagai pemilik pabrik

pengolahan hasil tandan buah segar sawit daripada sisi pekebun sebagai

plasma yang menproduksi tandan buah segar sawit. Oleh karena itu,

sebaiknya pola kemitraan antara pemasok dan pengolah bahan baku

memperhatikan ketentuan larangan praktek monopsoni dalam UU No. 5

Tahun 1999.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 mengenai

Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun

secara teknis dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi tawar pekebun

plasma dalam mendapatkan harga tandan buah segar yang wajar. Namun

dalam prakteknya, kebijakan tersebut digunakan untuk menyeragamkan

tingkat harga tandan buah segar sawit, baik yang diproduksi pekebun

plasma maupun pekebun non-plasma (perkebunan rakyat swadaya). Praktek

tersebut mengarah kepada praktek penetapan harga (price fixing) yang

berlawanan dengan UU No. 5 tahun 1999. KPPU menyarankan agar

departemen teknis ataupun instansi yang berwenang menjalankan ketentuan

operasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005

dan tidak menyalahgunakannya sebagai instrumen penetapan harga.

d. Perusahaan perkebunan besar swasta mendominasi penguasaan luas areal

perkebunan kelapa sawit nasional. Meskipun demikian, produktivitas kelapa

sawitnya masih lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas perusahaan

perkebunan negara dan relatif sebanding dengan produktivitas perkebunan

rakyat. Hal tersebut menunjukkan adanya dominasi lahan yang inefisien,

sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut dari departemen teknis dan

instansi terkait.

KPPU menyarankan agar departemen ataupun instansi yang berwenang

menjalankan ketentuan operasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor

395/Kpts/OT.140/11/2005 disarankan untuk tidak menyalahgunakannya

Page 49: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 49

sebagai instrumen memaksakan keseragaman harga pasar di pasar

bersangkutannya.

8. Saran dan Pertimbangan KPPU terhadap Pelaksanaan Angkutan Kontainer Roll On–Roll Of (RoRo) Batam – Singapura.

Pemanfaatan kapal RoRo sebagai angkutan Batam-Singapura saat ini belum

diakomodasi dengan baik dalam kebijakan sektor perhubungan, sehingga

implementasinya telah menimbulkan potensi persaingan usaha tidak sehat

berupa terhambatnya pelaku usaha nasional yang memiliki keinginan untuk

mengoperasikan kapal RoRo di jalur Batam-Singapura.

Permasalahan mendasar terkait dengan pelaksanaan sistem Roro adalah

sebagai berikut.

1. Selama ini belum ada kebijakan bilateral antara Pemerintah RI dan

Pemerintah Singapura sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai

angkutan penyeberangan antara kedua negara tersebut. Landasan hukum

yang dipakai selama ini adalah berupa MoU antara Pemerintah RI dengan

Pemerintah Singapura tentang kerjasama ekonomi serta Surat Keputusan

Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

Ketiadaan landasan hukum ini menjadi entry barrier bagi pelaku usaha

nasional yang masuk kedalam usaha jasa angkutan penyeberangan dengan

sistem Roro. Hambatan tersebut muncul dalam bentuk antara lain tidak

adanya jaminan bagi kelangsungan usaha jasa penyeberangan dengan

sistem Roro serta seringkali terjadi penolakan chasis kapal Indonesia yang

akan masuk ke Singapura dengan alasan bahwa chasis kapal Indonesia tidak

sesuai dengan standar chasis yang diterapkan otoritas pelabuhan Singapura.

2. Terdapat berbagai praktek ekonomi biaya tinggi yang terjadi di pelabuhan-

pelabuhan yang berada di Pulau Batam, terkait dengan pengoperasian kapal

Roro tersebut. Muncul biaya-biaya yang tidak sesuai dengan standar

kepelabuhanan nasional sehingga lebih mendekati bentuk pungutan ilegal

daripada pemasukan bagi Pemerintah di Pulau Batam.

Page 50: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 50

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, KPPU menyampaikan beberapa hal

sebagai berikut :

1. KPPU menyarankan agar Pemerintah segera membuat perjanjian bilateral

antara kedua negara yang megatur hal tersebut. Pengaturan harus

dilakukan secara komprehensif, sehingga tidak ada keraguan dari pelaku

usaha nasional untuk berpartisipasi aktif dalam usaha jasa penyeberangan

dengan menggunakan kapal Roro,

2. Pengaturan juga harus mengakomodasi bagi munculnya persaingan usaha

yang sehat serta menghindarkan ekonomi biaya tinggi dalam usaha jasa

penyeberangan tersebut.

Terdapat tanggapan resmi yang ditujukan kepada KPPU melalui Surat Menteri

Sekretaris Negara No B-16/M.Sesneg/D-4/01/2008.

Dalam surat tersebut, Menteri Sekretaris Negara meminta kepada Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas saran dan pertimbangan

dari KPPU, mengingat telah ditandatanganinya perjanjian bilateral dengan

Pemerintah Singapura mengenai Economic Cooperation in The Island of Batam,

Bintan, and Karimun pada tanggal 25 Juni 2006. Hasil pembahasan tersebut

diharapkan dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Berdasarkan surat tersebut, menurut Menteri Sekretaris Negara, kebijakan yang

mengatur mengenai pemanfaatan kapal Ro-Ro Batam-Singapura telah

diakomodasi dalam Framework Agreement between Republic of Indonesia and

The Government of The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The

Islands of Batam, Bintan, and Karimun.

10. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan di Sektor Jasa Kontruksi Sebagian besar laporan persaingan usaha tidak sehat yang masuk ke KPPU

berasal dari sektor jasa konstruksi. Laporan tersebut memunculkan dugaan

bahwa salah satu akar permasalahan sektor jasa konstruksi terletak pada

kebijakan yang tidak kondusif.

Page 51: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 51

Terkait dengan kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Pengaturan dalam sektor jasa konstruksi harus terus disempurnakan untuk

menghindarkan terjadinya distorsi implementasi UU No.18 Tahun 1999.

Salah satu permasalahan paling penting yang harus diperbaiki adalah upaya

validasi kepada unsur pelaku usaha yang menjadi pengurus LPJK.

Pemerintah harus mendorong peran aktif dari unsur LPJK lain yang lebih

independen seperti unsur Pemerintah dan Akademisi/Pakar.

2. Diharapkan Pemerintah dapat melahirkan kebijakan yang menjadikan proses

validasi perusahaan dan asosiasi jasa konstruksi di LPJK menjadi proses

seleksi bagi munculnya perusahaan dan asosiasi yang mengedepankan

profesionalitas serta menjadi sarana untuk melahirkan pelaku usaha dengan

daya saing tinggi.

Memperhatikan bahwa akar permasalahan di sektor jasa konstruksi terletak

pada format kelembagaan, maka untuk kepentingan jangka panjang KPPU

menyarankan kepada Pemerintah agar mengubah format kelembagaan

sektor jasa konstruksi tersebut. Format yang tepat adalah dengan

menempatkan LPJK sebagai lembaga resmi negara dengan tugas menjadi

regulator dalam sektor jasa konstruksi. Format ini mengedepankan

independensi yang akan menghindarkan LPJK dari konflik kepentingan

anggotanya. Mengingat perubahan format hanya dapat dilakukan dengan

melakukan amandemen terhadap UU No.18 Tahun 1999, maka KPPU

menyarankan agar Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang

perubahan terhadap UU No.18 Tahun 1999.

Hingga saat ini belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah. Akan tetapi,

Departemen Pekerjaan Umum selalu melibatkan KPPU dalam sosialisasi

mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat dalam industri jasa konstruksi.

11. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pengelolaan Taksi Bandar Udara

Dalam pengelolaan taksi bandara, pada perkembangannya telah terjadi

monopoli pengelolaan oleh pelaku usaha tertentu dengan potensi

penyalahgunaan kekuatan monopoli di dalamnya melalui tarif yang tinggi

Page 52: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 52

dan kualitas pelayanan yang memprihatinkan. Sementara itu, hasil kajian

KPPU memperlihatkan bahwa model persaingan yang terbuka

sesungguhnya dapat diimplementasikan dalam pengelolaan taksi bandara

dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang memiliki

kompetensi dalam pengelolaan taksi bandara. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh KPPU antara lain :

1. Secara khusus KPPU telah melakukan koordinasi dengan regulator

dalam hal ini Departemen Perhubungan tentang kemungkinan

perubahan model pengelolaan taksi dari monopoli menuju persaingan

usaha yang sehat. Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa

kewenangan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pengelola

bandara, yang saat ini dilakukan oleh PT Angkasa Pura I dan

Angkasa Pura II.

2. KPPU secara persuasif telah melakukan pendekatan kepada PT

Angkasa Pura I dan II untuk melakukan perubahan pengelolaan

dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain, selain

yang beroperasi saat ini. Hasil dari pendekatan ini cukup

menggembirakan dengan dibukanya pengelolaan taksi bandara di

Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandara Polonia Medan,

bagi pelaku usaha taksi yang lainnya. Tetapi di Bandara selain dua

bandara tersebut, pengelolaan masih dilakukan dengan model

monopoli atau meskipun berangsur dibuka untuk pelaku usaha lain

tetapi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip persaingan usaha yang

sehat, misalnya dalam metode pemilihan pelaku usaha penyedia jasa

taksi bandara.

3. Terkait dengan pengelolaan bandara yang banyak dilakukan oleh

pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan Tentara Nasional

Indonesia (TNI), mengingat beberapa bandara dikembangkan di

daerah enclave sipil milik TNI, KPPU telah berupaya untuk melakukan

koordinasi dengan Departemen Pertahanan, melalui surat undangan

KPPU yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan. Melalui surat

tersebut, KPPU berharap dapat melakukan pendekatan tentang

Page 53: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 53

penyelesaian upaya monopolisasi taksi bandara yang dilakukan oleh

pelaku usaha yang memiliki keterkaitan kelembagaan dengan TNI.

Tetapi sayangnya, sampai saat ini, hal tersebut tidak mendapat

tanggapan resmi dari Departemen Pertahanan.

4. Dalam upaya mencari solusi lebih lanjut, KPPU kemudian melakukan

pendekatan lain dengan menghadirkan seluruh stakeholder bandar

udara di seluruh Indonesia dalam sebuah public hearing. Melalui

public hearing ini, KPPU menekankan bahwa model monopoli

bandara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang

sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999, oleh karena

itu maka harus dilakukan perubahan pengelolaan menjadi lebih

terbuka kepada pelaku usaha yang memiliki kompetensi dalam

pengelolaan taksi. Sayangnya upaya inipun tidak membuahkan hasil

yang maksimal.

Mencermati perkembangan pengelolaan taksi bandara yang semakin

memprihatinkan dan tidak adanya langkah kongkrit menuju perubahan

pengelolaan, KPPU kemudian melakukan monitoring terhadap potensi

penyalahgunaan hak monopoli pengelolaan taksi bandara. Setelah melalui

proses monitoring, dan ditemukan beberapa indikasi kuat terjadinya praktek

monopoli, akhirnya dugaan praktek monopoli dalam pengelolaan beberapa

taksi bandara masuk ke dalam pemeriksaan pendahuluan sebagai awal

dari proses penegakan hukum persaingan.

Mencermati perkembangan di atas dan mempertimbangkan minimnya

langkah nyata yang dilakukan beberapa instansi terkait dalam upaya

pembenahan pengelolaan taksi bandara yang mengedepankan

keterbukaan pengelolaan bagi pelaku usaha yang mampu memberikan

pelayanan yang lebih baik dengan harga yang kompetitif, KPPU

memandang perlu adanya langkah kongkrit yang dapat dilakukan

Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengedepankan

implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam sektor taksi

bandara. Apabila Pemerintah berkenan untuk mendapatkan penjelasan

Page 54: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 54

yang lebih komprehensif dari KPPU, maka KPPU bersedia untuk

melakukan audiensi terkait hal tersebut.

2 . 3 . K A J I A N S E K T O R I N D U S T R I D A N

P E R D A G A N G A N

Untuk mendukung program harmonisasi kebijakan persaingan dalam rangka

reformasi regulasi, KPPU mencanangkan 4 (empat) kegiatan kajian persaingan

usaha sektor industri dan perdagangan. Secara umum, kajian persaingan usaha

sektor industri dan perdagangan bertujuan untuk mengidentifikasi iklim persaingan

dalam sektor industri dan perdagangan tertentu. Identifikasi terhadap iklim

persaingan tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya dengan

pendekatan SCP (Structure Conduct Performance). Hasil kajian pada umumnya

akan menjadi bahan masukan bagi KPPU secara internal, untuk melaksanakan dua

kegiatan utamanya yaitu penegakan hukum persaingan dan pemberian saran

pertimbangan kepada pemerintah. Hasil kajian KPPU juga dapat disosialisasikan

kepada pihak eksternal KPPU, apabila hal tersebut dirasakan perlu untuk

mendukung kegiatan sosialisasi dan atau advokasi kebijakan persaingan terhadap

stakeholder KPPU.

Berdasarkan keputusan rapat komisi, terpilih empat tema yang akan dikaji di tahun

2007. Keempat tema tersebut adalah:

1. Kajian Persaingan Usaha Sektor Telekomunikasi;

2. Kajian Persaingan Usaha Sektor Ritel;

3. Kajian Persaingan Usaha Sektor Beras; dan

4. Kajian Persaingan Usaha dalam rangka Pemetaan Struktur Industri Indonesia.

Adapun latar belakang pemilihan keempat tema kajian tersebut adalah dengan

mempertimbangkan beberapa kriteria, diantaranya adalah sektor yang bersangkutan

merupakan sektor strategis dan atau terkait dengan pelayanan publik. Beberapa

pertimbangan lain yang digunakan adalah bahwa tema kajian harus sebisa mungkin

bersifat sinergis dengan program pembangunan ekonomi yang dicanangkan

pemerintah.

Page 55: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 55

Ringkasan berbagai kajian tersebut adalah:

1. Kajian Persaingan Usaha Sektor Telekomunikasi

Perkembangan sektor industri telekomunikasi selama ini begitu pesat karena

cepatnya perubahan teknologi telekomunikasi yang bersimbiosis dengan teknologi

informasi. Pemerintah sendiri tampaknya senantiasa berusaha untuk mengeluarkan

kebijakan yang selaras dengan perkembangan teknologi tersebut. Tetapi perubahan

yang cepat membuat proses perubahan pengelolaan menjadi kompetisi penuh

sampai saat ini tampak tersendat-sendat. Dalam UU No 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi serta UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, secara eksplisit dinyatakan bahwa

pengelolaan industri telekomunikasi Indonesia akan diselenggarakan berdasarkan

model kompetisi (multi operator). Kedua UU ini telah memberikan angin perubahan

bagi industri telekomunikasi Indonesia yaitu dengan mulai mengalirnya arus

persaingan sebagai mekanisme pengelolaan dalam industri telekomunikasi. Hal ini

telah membuka peluang bagi pelaku usaha telekomunikasi untuk secara lebih serius

mengelola usahanya.

Pada bagian awal kajian dipaparkan berbagai teknologi telekomunikasi, meliputi

prinsip dasar telekomunikasi dan sistem jaringan telekomunikasi. Pembahasan

dilanjutkan dengan pengenalan teknologi media transmisi, mulai dari kawat tembaga

hingga penggunaan satelit. Aplikasi dan trend perkembangan teknologi kedepan

juga dibahas serta kaitannya dengan dampaknya terhadap perubahan regulasi.

Regulasi yang akan mengatur subsektor telekomunikasi, harus memperhatikan

kemampuan teknologi IP yang menambah kompleksitas jaringan telekomunikasi,

tapi sekaligus menawarkan efisiensi dalam pelayanan. Pengaturan yang akan

diterapkan selain perlu memperhatikan perkembangan ke depan, harus juga melihat

pemanfaatan teknologi pada jaringan yang sudah ada (network legacy).

Berdasarkan analisis dalam bagian, ini maka akan diperoleh gambaran tentang

sarana telekomunikasi yang dapat menciptakan kompleksitas persaingan. Berbagai

operator telekomunikasi berbasis sarana ini akan saling bersaing satu sama lain

dalam industri telekomunikasi, dari mulai operator berbasis kabel, frekuensi, satelit

dan IP.

Page 56: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 56

Bagian inti dari kajian ini adalah pemetaan struktur industri telekomunikasi di

Indonesia. Pemetaan coba dilakukan berdasarkan segmen jasa/layanan yang

disediakan operator yaitu telepon tetap (sambungan lokal, sambungan langsung

jarak jauh, sambungan langsung internasional) dan seluler. Untuk seluler

pembahasan meliputi profil pelaku usaha, perilaku, dan kinerja operator. secara

umum struktur pasar pada industri telekomunikasi masih sangat terkonsentrasi,

bahkan pada pasar SLI dan SLJJ memiliki struktur pasar duopoli dimana hanya

terdapat Telkom dan Indosat. Struktur pasar seluler indonesia termasuk ke dalam

struktur pasar oligopoli dengan nilai CR3 sebesar 98,9 % dan HHI sebesar 4450.

Telkomsel merupakan perusahan dominan pada pasar telepon seluler dengan

pangsa pasar sebesar 59,6 %. Sedangkan pada jasa satelit pada tahun 2006

terdapat 55 pelaku usaha yang sudah terdaftar dan penyelengara internet pada

tahun 2005 sebanyak 232 pelaku usaha.

Selanjutnya dibahas mengenai regulasi mengenai telekomunikasi yang ada di

Indonesia. Undang-Undang Telekomunikasi meliberalisasi hak monopoli Telkom dan

Indosat sebagai badan penyelenggara dengan tanggung jawab menyelenggarakan

masing-masing layanan telekominasi domestik dan internasional. Untuk

meningkatkan persaingan, Undang-Undang telekomunikasi secara khusus melarang

praktek monopoli dan persaingan tidak sehat diantara operator telekomunikasi.

Untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat, UU juga

mengatur interkoneksi jaringan. Biaya interkoneksi harus disepakati oleh etiap

penyedia jaringan dan dihitung secara transparan. Hal ini diatur lebih lanjut didalam

Peraturan Menkominfo No 8/2006 yang mewajibkan pola interkoneksi berbasis biaya

untuk seluruh operator jaringan dan jasa telekomunikasi. Selain itu juga disebutkan

perturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur pelaksanaan yang

terkait dengan Undang-Undang Telekomunikasi.

Dalam kajian ini juga dilakukan studi komparasi kebijakan kompetisi di luar negeri

terhadap berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Denmark, Malaysia, dan

Singapura. Tujuannya adalah untuk melakukan benchmark dengan negara-negara

tersebut dalam hal pengawasan kompetisi, pengelolaan industri, lembaga regulator,

serta aturan-aturan kompetisi. Dari hasil studi komparasi tersebut disimpulkan

bahwa adanya paradigma baru dalam bisnis telekomunikasi. Teknologi tidak

dianggap lagi sebagai "market driven industry" tetapi sebagai "public utility". Tiap

Page 57: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 57

Negara (USA, Denmark, Malaysia, dan Singapura) memiliki satu perusahaan

telekomunikasi yang berperan sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi di

negaranya. Perusahaan ini dikuasai oleh Negara melalui kepemilikan saham (tetapi

bukan Perusahaan Negara) atau merupakan perusahaan nasional (bukan asing).

Perusahaan lain secara bebas bersaing dengan perusahaan ini atas dasar

persaingan jasa (service based competition) atau fasilitas (facility based

competition). Regulator yang ada di beberapa negara yang di-benchmark bersifat

IRS (Independent Regulatory Body).

Analisis persaingan usaha meliputi pengenalan konsep kebijakan persaingan di

sektor telekomunikasi. Beberapa konsep penting yang dijabarkan antara lain

adalah definisi pasar, market power, barriers to entry dan essential facilities. Pada

perusahaan yang memiliki market power yang besar maka ada kecenderungan

untuk melakukan perilaku anti persaingan seperti penyalahgunaan posisi dominan,

penolakan untuk bekerjasama terkait dengan essential facilities, Cross-

Subsidization, Vertical Price Squeezing, Predatory Pricing, Misuse Of Information,

"Locking-In" Customer, Tied Sales & Bundling, dan Restrictive Agreement. Masing-

masing bentuk perilaku anti persaingan tersebut sering terjadi di sektor

telekomunikasi dan memerlukan tindakan perbaikan (remedies) yang berbeda-beda.

Beberapa contoh kasus di dalam negeri disampaikan sebagai ilustrasi untuk

melengkapai pembahasan tersebut. Salah satu contoh Bundling yang dilakukan PT

Telkom dalam Telkomnet instan. PT TELKOM menjual layanan retail internet

telkomnet instant dengan harga 100 rupiah per menit, sementara perusahaan

pesaing melayani pelanggannya menggunakan fasilitas yang sama dengan harga

jual terdiri dari dua komponen yang harus dibayar oleh pelanggannya yaitu waktu

penggunaan jaringan PT TELKOM dan biaya waktu akses internet.

Historis perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia menunjukkan ciri-ciri

struktur pasar oligopoli. Oligopoli tidak berarti buruk, karena hal ini terjadi secara

ilmiah sebagaimana juga terjadi di negara-nagara lain. Faktor-faktor yang

menyebabkan pasar oligopoli adalah karena keperluan investasi yang sangat besar,

teknologi tinggi, sumber daya manusia dengan keahlian khusus dan yang terutama

adalah karena kebijakan pemerintah sejak awal memang memberikan hak-hak

monopoli kepada pelaku usaha.

Page 58: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 58

Dalam kajian ini direkomendasikan beberapa hal antara lain mengenai pengaturan

kompetisi penuh yang perlu dikembangkan perlu memenuhi prinsip bahwa peran

pemerintah seminimal mungkin, tetapi memastikan bahwa para pemain memiliki

peluang dan kesempatan yang sama. Perlu adanya regulasi yang mengatur

kompetisi di sektor telekomunikasi yang bersifat implementatif dan mengatur praktek

kompetisi.

2. Kajian Persaingan Usaha di Sektor Ritel

Perkembangan industri ritel di Indonesia begitu cepat dibandingkan dengan

perkembangan sektor riil lainnya. Perkembangan itu disatu sisi menyebabkan

persaingan disektor riil ini menjadi tinggi terutama persaingan antar sesama peritel

terutama peritel modern. Namun disisi lainnya hal perkembangan industri ritel yang

pesat ini berpotensi menimbulkan permasalahan mengingat kehadiran peritel besar

dengan dukungan permodalan yang kuat, pelayanan yang prima dan jaringan yang

luas diduga mengganggu peritel kecil seperti pasar-pasar tradisonal yang sudah ada

sejak lama serta dengan kemampuan modal yang sangat besar menyebabkan

peritel modern memiliki posisi tawar yang besar dibandingkan dengan pemasok

barang-barangnya (supplier).

Kajian terkait sektor ritel difokuskan untuk mengetahui kekuatan pasar yang dimiliki

peritel besar sebagai pembeli dalam hubungannya dengan pemasok yang akan

dijual di hypermarket yang terfokus pada :

Pemetaan pola hubungan antara pemasok dan peritel pada beberapa produk

yang mewakili kondisi persaingan di tingkat pasar modern

Pemetaan pelaku usaha pada jalur distribusinya serta peta persaingan yang

terjadi di industri tersebut

Dampak persaingan pada lini vertikal terhadap persaingan di lini horisontal

Potensi permasalahan persaingan pada sisi vertikal maupun horizontal

Identifikasi regulasi yang terkait

Dari hasil kajian yang dilakukan dilapangan diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hubungan antara pemasok dan peritel pada beberapa produk yang

mewakili kondisi persaingan di tingkat pasar modern mengindikasikan bahwa

Page 59: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 59

pasar modern memiliki bargaining power yang kuat dikarenakan jangkauan

pasar yang luas.

2. Pertimbangan terkait dominannya peritel dalam hal jangkauan pasar menjadi

pertimbangan utama oleh pemasok dalam keputusan memasarkan produknya.

baik dipasar tradisional maupun dipasar modern. Dalam pasar modern yang

menjadi menjadi pertimbangan pemasok adalah potensi jangkauan pasar yang

mulai tumbuh sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan pasar modern.

3. Pemetaan pelaku usaha pada jalur distribusinya serta peta persaingan yang

terjadi pada lini tersebut.

Pada hasil survey terhadap 53 perusahaan yang memproduksi sayur dan buah-

buahan, mie instan biskuit, air minum dalam kemasan (AMDK) dan lainnya

(elektronika, makanan dan keperluan rumah tangga) diperoleh kesimpulan:

a. Bahwa beberapa perusahaan yang bergerak dibidang tersebut memiliki

posisi dalam rantai pemasaran sebagai produsen dan sekaligus pemasok

dengan skala usaha rata-rata menengah dan besar

b. Secara umum perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (produk

sayuran dan buah-buahan) rata-rata memiliki 2 saluran pemasaran yaitu

pasar tradisional dan pasar modern. Dalam periode survey 2003-2007

menunjukkan prosentase penjualan produk perusahaan ke pasar tradisional

mengalami penurunan sedangkan sebaliknya penjualan produk perusahaan

ke pasar modern mengalami peningkatan.

Motif perusahaan memasok produknya dipasar modern didasari oleh beberapa

hal diantaranya pasar modern selama ini merupakan saluran terbesar yang

dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, memperkuat brand image

perusahaan dan produk, strategi penjualan lebih menguntungkan, menjanjikan

keuntungan yang lebih besar dikarenakan umumnya daya beli konsumen di

pasar modern relatif lebih kuat, memperluas dan mencari peluang pasar yang

lebih besar dengan menjangkau segmen konsumen kelas atas. Disamping

keuntungan dalam hal memasok produknya ke pasar modern juga terdapat

hambatan berupa pembayaran yang lamban, adanya bentuk-bentuk perjanjian

tertulis maupun tidak tertulis yang cenderung memberatkan perusahaan dengan

ketetapan biaya terkait seperti discount, up-front fee, slotting allowance, service

level.

Page 60: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 60

Untuk perusahaan tradisional kelebihan yang dimiliki adalah antara lain berupa

pembayaran yang lebih cepat, umumnya tidak terdapat perjanjian-perjanjian

yang memberatkan perusahaan dibandingkan kepasar modern, lebih mudah

dijangkau masyarakat kecil, produk mudah dipasarkan dan umumnya tidak ada

prosedur yang memberatkan dan mudah serta menjangkau segmen pasar

menengah ke bawah. Sedangkan kelemahan yang dijumpai dipasar tradisional

berupa sarana dan pelayanan yang relatif kurang memadai, jalur distribusi pasar

yang terbatas yang berdampak pada harga dan rendahnya penjualan.

4. Potensi permasalahan persaingan usaha pada sisi vertikal maupun horisontal.

Terdapat dua jenis supplier utama dalam industri perdagangan ritel Indonesia

yaitu:

(i) supplier murni yang terikat kontrak dengan produsen serta

(ii) supplier yang sekaligus juga produsen atau perusahaan yang berada dalam

hirarki anak perusahaan atau dibawah holding yang sama.

Terdapat 38.9% dari sample perusahaan merupakan supplier murni yang

menjalin kontrak dengan produsen (prinsipal) untuk memasarkan produk

mereka. Perbedaan mendasar perilaku kedua jenis perusahaan ini terutama

kewenangan dan keleluasaan supplier dalam menentukan harga dan dan jumlah

yang mereka jual kepada peritel. Pola persaingan lini horisontal antar supplier,

lini vertikal antara supplier dan peritel serta antar peritel sekelas maupun

berbeda akan dipengaruhi oleh dua jenis supplier tersebut. Potensi masalah lain

untuk produk-produk tertentu khususnya terkait produk pertanian, terdapat

kecenderungan integrasi vertikal para peritel kedalam fungsi supplier bahkan

produsen, yang berpotensi mengurangi tingkat persaingan antar peritel secara

horisontal. Terdapat fasilitas-fasilitas tertentu seperti permodalan dan pembibitan

yang diberikan peritel tertentu kepada produsen dan atau supplier sebagai upaya

mengikat hubungan vertikal antara mereka dengan peritel tersebut. Hal ini

berpotensi mengancam kelangsungan industri pertanian yang secara awam

memiliki struktur permodalan berskala kecil dan menengah dan selanjutnya

adalah terancamnya pola pola persaingan lini horisontal antar peritel melalui

penentuan harga dan ketersediaan pasokan.

5. Dampak persaingan pada lini vertikal terhadap persaingan dilini horisontal.

Page 61: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 61

Para pemasok secara umum merasa puas menjalin hubungan bisnis dengan

peritel dan sepakat untuk menjaga hubungan bisnis dalam jangka waktu yang

tidak terbatas. Sedangkan strategi harga dan diskon diperoleh gambaran bahwa

ada kecenderungan peritel modern mempunyai pengaruh lebih kuat dibanding

peritel tradisional. Untuk penentuan harga terhadap pemasok dapat dilihat bahwa

posisi penentuan harga yang dimiliki peritel modern lebih besar dibanding peritel

tradisional. Begitu juga strategi diskon terhadap pemasok juga memperlihatkan

peritel modern memiliki strategi diskon yang dominan.

Di tingkat horisontal sebanyak 96.8% pemasok tidak mempunyai perjanjian untuk

tidak menjual kepada peritel pesaing dalam jenis pasar yang sama setelah ada

kontrak dengan peritel tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bersaing

secara horisontal peritel tidak memaksakan ketentuan untuk memonopoli

pasokan. Sedangkan persaingan harga ditingkat horisontal ditemukan bahwa

pasar modern selalu menawarkan harga yang lebih murah untuk semua jenis

komoditi yang dijadikan sampel dengan komposisi hypermarket menetapkan

harga 4% dibawah yang ditetapkan supermarket sedangkan pasar tradisional

22% diatas harga supermarket.

Pada sektor perdagangan ritel terdapat dua hal pokok terkait dengan isu persaingan

yaitu pertama pasar modern memiliki skala ekonomi dibandingkan pasar tradisional

sehingga memudahkan mereka untuk bersaing baik antar sesama peritel modern

maupun peritel tradisional. Kedua, kemampuan pasar modern dalam hal permodalan

dibandingkan dengan pasar tradisional dapat menimbulkan bargaining position yang

lebih kuat terhadap pemasok sehingga dapat memperoleh berbagai keuntungan

negosiasi dibandingkan pasar tradisional dalam membeli harga pokok produk.

Mengingat yang terjadi adalah permasalahan ketidakmampuan bersaing usaha kecil,

maka secara garis besar terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

1. Melakukan perlindungan terhadap usaha kecil ritel serta memberdayakan usaha

kecil agar mampu bersaing dengan usaha retail modern. Dan hal inilah yang saat

ini diatur oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden No.112/2007 yang

baru saja diterbitkan tanggal 27 Desember 2007 yang lalu. Akan tetapi, dari

berbagai keluhan yang selama ini terjadi, sangat tampak justru permasalahan

utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai peraturan yang

ditujukan bagi pengaturan ritel seperti aturan tentang zonasi (Ruang Tata

Page 62: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 62

Wilayah), jam buka dan sebagainya. Untuk itu, masalah penegakan hukum

merupakan bagian yang sangat penting untuk dipantau bersama-sama.

2. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan usaha kecil ritel agar

mampu bersaing dengan usaha ritel modern. Berbagai pelatihan, tambahan

permodalan, akses terhadap kredit, penguatan dalam pasokan distribusi,

bimbingan manajemen, penataan lokasi berjualan dan bentuk penguatan lainnya

3. Kajian Persaingan Usaha Sektor Beras

Komoditas beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat

Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial,

budaya dan politik. Dalam prakteknya beras merupakan barang yang permintaannya

bersifat kontinyu dan in-elastis, sehingga pemerintah selalu mengatur ekonomi

perberasan nasional. Beberapa permasalahan dalam jalur distribusi mulai

bermunculan terutama paska pencabutan tata niaga impor gula dan beras pada

tahun 1999, yang antara lain diindikasikan dengan semakin tingginya kesenjangan

tingkat harga beras di konsumen dengan harga gabah di tingkat petani.

Permasalahan dalam jalur distribusi itulah yang melatarbelakangi KPPU untuk

melakukan kajian industri sektor perberasan dengan fokus kepada analisa industri

beras di Indonesia dari sudut pandang persaingan usaha. Kerangka konseptual dari

kajian adalah menggunakan pendekatan analisa struktur industri, analisa regulasi,

analisa jalur distribusi, dan kinerja Industri yang bersangkutan dalam perspektif

efisiensi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kajian dilakukan dengan

menggunakan perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ruang lingkup wilayah kajian adalah Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa

Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan

dari instansi pusat dan daerah serta data primer diperoleh dari survey dan Forum

Group Discussion di lapangan.

Page 63: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 63

PETANI

Pengumpul/penebas

Pengusaha/Huller

GROSIR

PENGECER

KONSUMEN

Ped Besar/ GUDANG

OLIGOPOL

OLIGOPOL

OLIGOPSON

OLIGOPSON

OLIGOPSONI/ OLIGOPOLI

HASIL PEMBAHASAN Secara umum jalur pemasaran gabah-beras adalah: petani padi pedagang

pengumpul pengusaha penggilingan padi pedagang besar/grosir/PAP

pedagang pengecer konsumen. Masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat

tersebut mempunyai peran penting dalam meningkatkan nilai tambah produk

sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan konsumen.

Struktur pasar pada setiap level dalam jalur pemasaran gabah dan beras adalah

tidak kompetitif, melainkan dapat dikategorisasikan dalam struktur pasar yang

oligopsoni, oligopoli dan monopolistik (sebagaimana terlihat dalam gambar berikut

dibawah ini:

MONOPOLISTIK

Struktur pasar yang demikian memungkinkan petani dan konsumen pada posisi

yang lemah dan pengusaha penggilingan dan pedagang beras pada posisi dominan.

Posisi mereka diperkuat oleh adanya barrier to entry secara alami seperti

penguasaan modal dan teknologi, juga oleh adanya kebijakan pembelian gabah oleh

Bulog dan penyaluran dana LUEP yang pro pada pengusaha tersebut. Dominasi

pengusaha huller dan pedagang besar/PAP dalam perdagangan beras

menyebabkan mereka menjadi pihak yang mampu menentukan harga (price maker).

Jika dilihat dari homogenitas produk sepanjang rantai tataniaga tersebut, terlihat

bahwa dari petani hingga pedagang pengumpul, produk yang mereka jual

cenderung homogen. Sedangkan dari RMU hingga pedagang pengecer, mengalami

peningkatan intensitas keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke hilir,

Page 64: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 64

produk yang dikuasai oleh pelaku tataniaga gabah dan beras mengalami

kecenderungan keberagaman yang meningkat.

Selanjutnya jika dilihat aspek barrier to entry, hambatan masuk pasar tersebut tidak

hanya terdapat di tingkat usaha huller dan perdagangan besar akan tetapi juga di

tingkat pedagang pengumpul. Untuk dapat menjadi pedagang pengumpul tidak

mudah, selain diperlukan modal juga diperlukan adanya jaringan yang kuat baik

dengan pengusaha RMU yang biasanya memberi pinjaman modal.

Beberapa indikator perilaku usaha mengindikasikan bahwa dalam perdagangan

beras terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Kolusi diantara para

pengusaha yang dominan secara eksplisit tidak dapat dibuktikan, namun terdapat

kesepakatan-kesekatan secara tidak tertulis yang mengarah pada persaingan yang

tidak sehat. Melalui pertemuan informal, kesepakatan mengenai harga biasanya

terjadi diantara sesama pedagang pengumpul dan pengusaha huller. Motif

menyimpan gabah yang dilakukan oleh pengusaha RMU dan motif menyimpan

beras oleh pedagang besar/PAP yang terkadang lebih dari 3 bulan patut dicurigai

tidak hanya untuk cadangan mereka didalam proses produksi dan menunggu harga

naik saat musim paceklik, tapi juga untuk mencari keuntungan yang lebih banyak.

Perilaku lainnya yang terindikasi pada usaha tidak sehat adalah adanya iintegrasi

vertikal dan horisontal yang dilakukan oleh pedagang besar/PAP dan pengusaha

RMU yang berskala usaha besar. Seorang pengusaha memiliki beberapa usaha

dengan beberapa nama atau sesama pengusaha terdapat hubungan kekerabatan

yang dekat sehingga mereka berpotensi untuk menguasi pasar dengan integrasi

horisontal yang dilakukannya tersebut. Selain itu mereka melakukan integrasi

secara vertikal dimana pedagang besar juga memiliki RMU, memiliki kaki tangan

berupa pedagang pengumpul, dan sekaligus juga pedagang grosir bahkan

mempunyai outlet di PIC. Ada juga yang memiliki pabrik pengolahan tepung beras

seperti di Lampung dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan analisis margin menunjukkan bahwa pemasaran beras belum berjalan

secara efisien meskipun dari sisi rantai pemasarannya relatif pendek. Selain margin

pemasaran relatif besar, juga margin tersebut tidak tersebar secara merata. Kecuali

di Sulsel dan Lampung, lembaga pemasaran yang paling banyak menikmati margin

keuntungan adalah pengusaha huller dan juga dengan B/C rasio yang paling besar.

Page 65: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 65

Di Sulsel dan Lampung, pedagang besar/PAP yang menikmati margin keuntungan

yang relaif besar sehingga memperoleh B/C rasio yang terbesar.

Melalui uji statistik keterpaduan pasar didapatkan informasi bahwa hubungan pasar

antara produsen dengan grosir untuk jangka panjang tidak mengalami keterpaduan.

Hal ini dapat terlihat dari nilai IMC > 1 untuk masing-masing wilayah kecuali Medan

(IMC = 0.926). Sedangkan untuk jangka pendek hubungan antara produsen dengan

Grosir mengalami keterpaduan (nilai b2 yang positif dan signifikan). Hubungan

antara grosir dengan pengecer untuk jangka panjang mengalami keterpaduan untuk

wilayah Medan dan Bandung sedangkan untuk wilayah yang lain tidak mengalami

keterpaduan. Untuk jangka pendek semua wilayah mengalami keterpaduan kecuali

wilayah Jakarta (b2 negatif meskipun signifikan). Adapun dalam kaitannya dengan

hubungan antara produsen dengan pengecer untuk jangka panjang mengalami

ketidakterpaduan (IMC < 1) kecuali untuk wilayah Medan. Sedangkan untuk jangka

pendek mengalami keterpaduan untuk setiap wilayah.

Berdasarkan elastisitas transmisi harga menunjukkan bahwa adanya indikasi pasar

yang tidak bersaing juga dapat ditunjukkan oleh kondisi asimetris dari respon

pergerakan harga mulai dari tingkat petani sampai ke tingkat konsumen. Tidak

sehatnya persaingan pasar ini ditunjukkan misalnya oleh fakta bahwa bila harga

naik di tingkat pedagang pengecer atau grosir, maka harga di tingkat petani akan

ikut naik tetapi dengan persentase yang lebih rendah, dibandingkan dengan jika

harga di tingkat pengecer atau grosir turun. Dari sisi persaingan pasar, hal ini berarti

posisi tawar petani tidak setara dengan grosir maupun pengecer.

Bila harga beras dalam negeri dikaitkan dengan harga beras luar negeri, maka akan

tampak bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Dengan demikian sinyal harga

luar negeri tidak memberi dampak yang berarti terhadap perberasan dalam negeri.

Ini dibuktikan oleh walaupun harga beras dalam negeri lebih tinggi 30% dari luar

negeri, namun tidak mendorong terjadinya penurunan harga beras dalam negeri.

KESIMPULAN Indikasi potensi persaingan usaha yang tidak sehat dalam distribusi gabah-beras

dari petani sampai ke konsumen ditunjukkan oleh:

Page 66: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 66

(1) Analisis margin menunjukkan bahwa pemasaran beras belum berjalan

secara efisien. Selain margin pemasarannya cukup besar juga tersebar

secara tidak merata diantara para pelaku pemasaran. Pengusaha bermodal

kuat dan menguasai pasar khususnya pengusaha huller dan pedagang

besar/PAP menerima margin keuntungan tertinggi dalam perdagangan

beras.

(2) Hasil analisis keterpaduan pasar menunjukkan bahwa di semua lokasi studi

harga GKP di tingkat petani dengan di tingkat pengecer tidak terpadu,

sementara antara harga beras di tingkat grosir dan pengecer terpadu.

Peningkatan harga di tingkat grosir/pengusaha huller dapat terjadi tanpa

diikuti oleh peningkatan harga gabah di tingkat petani padi.

(3) Beberapa indikasi perilaku usaha yang tidak sehat yang ditemukan di wilayah

studi adalah (a) Beberapa pengusaha yang dominan dalam perdagangan

beras baik pengusaha huller atau pedagang besar, selain melakukan

perdagangan antar wilayah, juga melakukan integrasi vertikal dari mulai

tingkat usahatani atau usaha huller hingga ke perdagangan beras, (b)

Diantara pengusaha yang dominan tersebut juga terjadi integrasi horisontal

dimana diantara mereka selain saling mengenal juga terdapat hubungan

kekerabatan, (c) Pemilikan fasilitas usaha yang besar, khususnya gudang

memungkinkan mereka untuk melakukan penimbunan gabah/beras, (3)

Kolusi diantara para pengusaha yang dominan secara eksplisit tidak dapat

dibuktikan, namun terdapat kesepakatan-kesekatan secara tidak tertulis yang

mengarah pada persaingan yang tidak sehat, dan (d) Adanya persatuan

pengusaha beras dan pengusaha penggilingan padi yang umumnya diikuti

pengusaha-pengusaha besar saja memungkinkan untuk membangun

kesepakatan-kesepakatan.

REKOMENDASI (1) Perlu dilakukan monitoring pelaku usaha terkait dengan dugaan praktek tidak

sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha penggilingan (huller) dalam menyerap

gabah dari petani dan juga terhadap penguasaan stok beras di setiap pelaku

tataniaga, terutama di tingkat grosir besar ketika tidak sedang musim panen

dimana harga di tingkat konsumen cenderung meningkat.

(2) Kebijakan dalam penyaluran LUEP dan kerjasama Bulog dalam pengadaan

gabah/beras perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan potensi dampak terhadap

Page 67: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 67

penguatan struktur pasar oligopsoni usaha penggilingan dalam jalur pemasaran

gabah-beras.

4. Kajian Pemetaan Struktur Industri

Dinamika berbagai variabel ekonomi mikro-makro belakangan ini makin meningkat,

seiring dengan makin bergejolaknya perekonomian nasional dan internasional.

Peningkatan volatilitas tersebut diprediksikan akan memiliki dampak signifikan

terhadap sektor riil, terutama sektor industri dan perdagangan di Indonesia.

Fenomena tersebut mengiringi berbagai upaya pemerintah pasca krisis ekonomi

1998-1999 untuk melakukan deregulasi kebijakan serta restrukturisasi sektor industri

dan perdagangan untuk mencapai sistem perekonomian yang lebihb sehat, efisien

dan berdaya saing, guna menopang target pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, adalah penting bagi KPPU untuk

melakukan kajian terhadap struktur industri dan perdagangan di Indonesia pasca

krisis ekonomi. Melalui kajian tersebut, diharapkan KPPU dapat memperoleh

informasi mengenai dinamika struktur industri di Indonesia serta kinerjanya. Selain

hal tersebut, melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui berbagai informasi yang

mencerminkan ikim persaingan usaha di sektor industri dan perdagangan.

Kajian ini akan dipusatkan terhadap sektor perindustrian nasional dengan

mengambil sampel 15 sektor industri strategis (inti) yang telah ditetapkan

Departemen Perindustrian mengacu pada Kebijakan Pembangunan Industri

Nasional (2005). Terhadap sektor industri strategis tersebut, dilakukan analisa

struktur dan kinerja industri dengan menggunakan data sekunder (statistik industri

besar-menengah-BPS) serta matriks input-output versi BPS tahun 2000. Untuk

melengkapi kajian, juga dilakukan metode wawancara khusus untuk melakukan

elaborasi terhadap kebijakan pengembangan industri unggulan daerah (Propinsi

Sulsel dan Jawa Barat) dengan model cluster.

Analisa

Hasil pengolahan data statistik serta berdasarkan parameter struktur pasar, terdapat

indikasi bahwa industri strategis di Indonesia memiliki tendensi konsentrasi pasar

yang berfluktuasi. Industri strategis di Indonesia juga memiliki hambatan pasar yang

Page 68: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 68

relatif besar dengan trend (dynamic) yang meningkat. Dari sisi kinerja, berbagai

indikator menunjukkan kinerja yang juga berfluktuasi dengan nilai PCM (Price Cost

Margin) berada Pada Kisaran 31 -41% sementara utilisasi kapasitas rata-rata berada

pada kisaran 73-77%.

Berdasarkan hasil pengolahan data secara time series dan cross section, terdapat

tiga sektor industri dan perdagangan yang memiliki potensi anti persaingan yang

cukup signifikan. Ketiga sektor tersebut adalah pulp&paper, tembakau serta gula.

Mengacu kepada beberapa parameter yaitu antara lain: rasio konsentrasi pasar,

rasio entry barrier dan rasio kinerja, pada ketiga sektor tersebut menunjukkan

besaran yang relatif lebih menonjol baik secara lintas sektor maupun lintas waktu

dibanding beberapa sektor lainnya.

Untuk mengukur peranan serta kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap

perekonomian, digunakan analisa multiplier serta kontribusi terhadap PDB. Mengacu

pada besaran multiplier, baik gula, tembakau serta pulp & kertas memiliki multiplier

terhadap income serta output lebih besar dari 1. Tembakau memiliki output multiplier

sebesar 1,4534 dan income multiplier 2.022 dengan rata-rata kontribusi terhadap

PDB sebesar 3.39%. Pulp dan kertas memiliki ouput multiplier 1.6099 dan income

multiplier 1.76 dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 3.631%.

Sementara gula memiliki output multiplier 1.98 dan income multiplier sebesar 4.2

dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 0.53%. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa kontribusi ketiga sector tersebut, dari sisi multiplier (output dan

income) serta kontribusi terhadap PDB relatif besar.

Berdasarkan analisa keterkaitan (linkage) hulu-hilir, industri berbasis pertanian

mayoritas mendapatkan bahan baku dari sektor pertanian ataupun sektor

perkebunan. Selain hal tersebut, peranan sektor jasa perdagangan dan jasa

angkutan pada keterkaitan di hulu maupun di hilir relatif signifikan. Analisa backward

linkage index menunjukkan nilai di atas rata-rata industri nasional ( >1), yang berarti

keterkaitan ke belakang (backward) atau penggunaan industri nasional sebagai input

bagi sektor yang bersangkutan relatif tinggi. Sementara forward linkage index

memiliki nilai dibawah rata-rata industri nasional. Artinya, keterkaitan ke depan

(forward) atau penggunaan output sektor yang bersangkutan bagi industri lain relatif

rendah. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa output dari sektor industri lebih

Page 69: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 69

banyak terserap untuk konsumsi (akhir) dan ekspor, dibanding menjadi input di

sektor hilir.

Khusus untuk gula, backward-forward index menunjukkan angka 1.25-0.87.

Implikasinya, pengolahan gula sangat bergantung pada sektor hulu (perkebunan

tebu) dan outputnya digunakan untuk konsumsi akhir (dengan porsi +/- 66%) dan

ekspor (+/- 8%). Untuk tembakau, backward–forward index menunjukkan angka

1.25–0.72. Implikasinya, industri pengolahan tembakau bergantung pada sektor hulu

(perkebunan tembakau) dan outputnya digunakan untuk konsumsi akhir (+/- 84,8%)

dan ekspor (+/- 4.5%). Industri pulp & kertas, backward-forward index menunjukkan

angka 1.04 – 1.03. Implikasinya, keterkaitan hulu (kehutanan-pulp) – hilir (industri

kertas, percetakan dll) sektor pulp dan kertas relatif kuat. Porsi konsumsi akhir relatif

kecil (+/- 6.5%) dan porsi ekspor relatif besar (+/-48.15%). Industri petrokimia

menunjukkan integrasi forward yang sangat kuat (2.62) yang mengindikasikan output

petrokimia merupakan input yang penting bagi sektor hilir. Porsi konsumsi akhir

sebesar +/-16.62%, dengan porsi ekspor +/- 28.17%;

Dalam perspektif kebijakan, pengembangan industri nasional menggunakan dua

pendekatan. Pendekatan pertama adalah top down dengan menetapkan industri

strategis (inti) serta industri penunjang untuk dikembangkan (Kebijakan

Pembangunan Industri Nasional, 2005). Pendekatan kedua yang ditempuh adalah

bottom up yaitu kebijakan pengembangan industri unggulan daerah berdasarkan

kluster. Contoh pendekatan kedua adalah program GERBANG EMAS (Gerakan

Pembangunan Ekonomi Masyarakat) yang digalakkan Pemrpov Sulsel. Program

serupa juga telah dilakukan oleh Pemrpov Jabar dan beberapa daerah lain. Secara

umum, Pemprov akan menetapkan industri unggulan daerah yang dianggap layak

untuk dikembangkan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain adalah

skala usaha (prioritas untuk UKM) serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, beberapa sektor yang terpilih lebih mewakili sektor pertanian

(resources based), kerajinan, makanan-minuman ringan serta berbagai home

industry lainnya. Khusus untuk Jawa Barat, Pemerintah provinsi memilih klaster

Industri yang secara tradisional telah berjalan seperti TPT, Alas Kaki, Furnture, dan

Suku Cadang sebagai prioritas disamping memilih industri prospekstif dan inovatif

seperti Industri Telematika dan Industri Kreatif.

Page 70: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 70

Belum diperoleh informasi yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap

pendekatan bottom up. Sampai saat ini, isu koordinasi sebagai dampak format

otonomi daerah ditenggarai menyebabkan Pemrpov dengan Pemkab/Pemkot kerap

kali mengganjal implementasi program pembangunan industri yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut, integrasi antar cluster yang bersifat lintas wilayah dan koordinasi

dengan pemerintah pusat juga masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal

ini nampak antara lain melalui kebijakan pemerintah pusat/daerah papua untuk

mengembangkan industri kakao terfermentasi, sementara pengembangan sentra

kakao di Sulsel sendiri masih relatif terabaikan.

Kesimpulan

1. Bahwa struktur industri (strategis) Indonesia menunjukkan pola yang dinamis,

ditinjau dari sisi struktur pasar, entry barrier serta kinerja. Dari berbagai

parameter struktur dan kinerja, industri pulp-kertas, gula dan tembakau memiliki

iklim persaingan yang relatif kecil dibanding beberapa sektor industri strategis

lainnya;

2. Sektor industri pulp-kertas, gula dan tembakau memiliki multiplier income dan

output yang relatif besar (>1). Selain itu, ketiga sektor tersebut juga memiliki

kontribusi yang relatif signifikan terhadap PDB;

3. Peranan sektor pertanian dan perkebunan relatif besar bagi industri strategis

yang menjadi hilir. Selain itu, peranan sektor jasa perdagangan dan jasa

angkutan juga memegang porsi signifikan dalam keterkaitan (linkage) hulu-hilir

untuk masing masing sektor;

4. Keterkaitan hulu (backward) industri strategis di Indonesia secara rata-rata

sangat kuat (>1). Sementara keterkaitan ke depan (forward) relatif rendah atau

dibawah rata-rata (<1). Implikasinya adalah industri strategis Indonesia lebih

merupakan sektor hilir, dimana sangat bergantung pada input dari hulu serta

kebanyakan outputnya dikonsumsi langsung atau kemungkinan diekspor;

5. Pendekatan kebijakan pembangunan industri secara top down (kebijakan

nasional) ataupun bottom up (kebijakan daerah) dapat menghasilkan sinergi

perekonomian sepanjang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam

tatanan implementasi, baik koordinasi maupun integrasi lintas wilayah cluster

industri relatif sulit dilakukan.

Page 71: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 71

Rekomendasi

1. Sebagai pilar pembangunan industri ke depan, KPPU perlu untuk melakukan

tinjauan periodik kepada berbagai industri strategis yang telah ditetapkan

pemerintah untuk memastikan iklim persaingan di masing-masing sektor tetap

terjaga. Dalam hal ini perlu dilakukan analisa khusus untuk beberapa sektor,

seperti petrokimia yang outputnya merupakan input bagi beberapa industri

penting seperti pupuk, industri plastik, cat dll;

2. Perlu dilakukan monitoring terhadap industri gula, tembakau serta pulp-kertas,

mengingat berbagai rasio struktur pasar, entry barrier serta kinerja

mengindikasikan ketiga sektor tersebut relatif rendah tingkat persaingannya;

3. Untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, KPPU agar memfokuskan

perhatiannya terhadap sektor jasa perdagangan serta jasa angkutan yang

memegang andil cukup signifikan dalam proses keterkaitan industri hulu-hilir di

Indonesia;

4. Mendorong proses harmonisasi kebijakan industri, baik di tingkat nasional

maupun di tingkat daerah dengan menggunakan persaingan usaha sebagai entry

point of analysis. Dengan demikian, KPPU dapat memberikan andil terhadap

pencapaian kebijakan persaingan yang efektif di Indonesia.

2 . 4 . P E M B A H A S A N A M A N D E M E N U U N O . 5 / 1 9 9 9

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan KPPU di tahun 2006. Sampai

dengan akhir tahun 2007, KPPU telah mengagendakan pembahasan intensif

dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan materi-materi amandemen UU

No. 5/1999, terutama materi yang berdasarkan pengalaman KPPU selama ini dapat

mengganggu efektifitas implementasi UU No. 5/1999. Materi-materi tersebut

diantaranya adalah mengenai kelembagaan KPPU dan tata cara penanganan

perkara.

Page 72: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 72

2 . 5 . P E N Y U S U N A N P E D O M A N P E L A K S A A A N

U U N O . 5 / 1 9 9 9 ( G U I D E L I N E )

Kegiatan penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 sampai dengan akhir

Tahun 2007 telah menyiapkan 4 (empat) draf pedoman, yaitu pedoman Pasal 50

huruf a tentang Pengecualian terhadap Perjanjian dan Perbuatan dalam Rangka

Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Pedoman Pasal 47

tentang Sanksi Administratif, Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, dan Pasal 25

tentang Posisi Dominan.

Dalam semester kedua Tahun 2007 ini, 3 (tiga) pedoman telah mulai disusun, yaitu

Pedoman Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, Pasal 27 tentang Kepemilikan

Saham, dan Pasal 50 d tentang Pengecualian terhadap Keagenan. Draf Pedoman

tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini agar dapat

dikonsultasikan kepada publik.

Page 73: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 73

PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM

PERSAINGAN

UU No. 5/1999 mengamanatkan bahwa tugas utama KPPU selain melakukan

penegakan hukum persaingan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada

pemerintah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU

No. 5/1999 (Pasal 35 huruf e). Implementasinya, untuk melaksanakan tugas sebagai

institusi penegak hukum persaingan usaha dan pemberi saran pertimbangan

terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam kerangka reformasi regulasi, KPPU

mengembangkan mekanisme sebagai berikut:

1. Identifikasi Industri dengan Tingkat Konsentrasi Tinggi Salah satu aktivitas KPPU dalam upaya pengawasan terhadap persaingan usaha di

beberapa sektor industri adalah dengan melakukan identifikasi awal terhadap

industri yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi. Hal ini dilakukan mengingat dalam

industri dengan tingkat konsentrasi yang tinggi akan muncul pemegang posisi

dominan yang memiliki market power yang besar, sehingga berpotensi untuk

melakukan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana

diatur dalam UU No. 5/1999.

UU No. 5/1999 sendiri mendefinisikan pelaku usaha sebagai pemegang posisi

dominan apabila menguasai pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha atau 75%

untuk 2 atau 3 pelaku usaha. Proses identifikasi ini sangat penting untuk lebih

B A B

3

Page 74: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 74

memberikan arah bagi pelaksanaan tugas KPPU dengan mengawasi industri-industri

dengan tingkat konsentrasi yang tinggi secara ketat.

2. Identifikasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah yang Memiliki Dampak terhadap Persaingan Usaha

Salah satu langkah penting dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai institusi

yang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, KPPU juga

mengembangkan kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi kebijakan maupun

rancangan kebijakan pemerintah yang memiliki potensi untuk bertentangan dengan

UU No. 5/1999.

Proses identifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan pemantauan

terhadap perkembangan kebijakan di setiap sektor industri. Berbagai informasi

diperoleh KPPU melalui media, baik dari media massa, laporan masyarakat, atau

regulator yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Secara sederhana, melalui tools yang dimiliki KPPU, dilakukan analisis tentang

potensi pertentangan pengaturan tersebut dengan UU No. 5/1999. Berdasarkan

analisis yang telah dilakukan oleh KPPU, selama ini terdapat tiga kelompok

kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU No. 5/1999, yakni:

1) Kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha

yang memiliki posisi dominan. Kebijakan pemerintah tersebut cenderung

menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Selain itu

penyalahgunaan posisi dominan dapat dengan mudah dilakukan karena

dilindungi oleh kebijakan tersebut.

2) Kelompok kedua adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi munculnya

perjanjian antar pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan dengan UU

No. 5/1999.

3) Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi

pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul

dalam bentuk tata niaga komoditas atau regulasi yang membatasi jumlah

pemain yang terlibat.

Page 75: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 75

3. Monitoring Pelaku Usaha Salah satu upaya penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU adalah

melalui kegiatan monitoring pelaku usaha. Inti dari kegiatan monitoring pelaku

usaha adalah melakukan observasi dan analisa terhadap perilaku pelaku usaha

atau kelompok pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar yang signifikan pada

sektor industri tertentu, baik penguasaan terhadap barang atau jasa, atau

bahkan keduanya. Secara struktur, penguasaan pangsa pasar telah ditentukan

oleh UU No. 5/1999 yaitu apabila pelaku usaha tersebut secara sendiri memiliki

penguasaan pasar terhadap barang dan atau jasa mencapai 50% atau lebih,

atau apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang

menguasai pangsa pasar lebih dari 75%.

Tujuan utama dilakukannya monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok

pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar sebagaimana diuraikan diatas adalah

untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut agar tidak menyalahgunakan

posisi dominannya sehingga tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. Pada teorinya yang kemudian terbukti dalam

prakteknya, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dan menjadi market

leader memiliki peluang dan kemampuan yang besar untuk menguasai pasar

dengan cara-cara yang tidak sehat dan pada akhirnya akan membawa dampak

negatif kepada masyarakat, antara lain mengakibatkan masyarakat harus

membayar lebih mahal daripada yang seharusnya terhadap suatu produk barang

dan atau jasa.

Kegiatan monitoring pelaku usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit

karena KPPU harus melakukan beragam survey, baik kepada para pelaku usaha

maupun kepada konsumen, survey tersebut sangat diperlukan sebagai suatu

metode pengumpulan data primer dalam menentukan pasar dan pangsa pasar

yang dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Setelah mengetahui pasar dan

mengetahui setidaknya 4 pelaku usaha terbesar dalam suatu pasar atas produk

barang atau jasa tertentu, maka KPPU dapat melakukan monitoring terhadap

perilaku pelaku usaha. Dalam pasar yang monopolistik, kecenderungan yang

umum terjadi adalah penciptaan entry barrier dari pelaku usaha monopoli,

sementara dalam pasar oligopolistik, sering terjadi kesepakatan-kesepakatan

Page 76: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 76

yang melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, misalnya kartel

produksi, pembagian wilayah, maupun penetapan harga.

Selain survey, data-data, dan informasi baik yang masih berupa data mentah

maupun yang telah diolah menjadi data primer juga sangat diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan monitoring pelaku usaha ini. Data sekunder dapat

bersumber dari mana saja, sepanjang kebenarannya dapat

dipertanggungjawabkan dan dibuktikan, misalnya dari data statistik yang

dikeluarkan oleh badan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, data

primer dari individu-individu, data lapangan yang diperoleh sendiri oleh KPPU

yang kemudian dirangkai dan diolah menjadi sebuah data yang komprehensif

juga merupakan sumber data bagi KPPU dalam meningkatkan kualitas

pelaksanaan kegiatan monitoring pelaku usaha.

Hasil dari monitoring pelaku usaha ini tidak berakhir pada sebuah laporan

kegiatan saja, namun dapat ditindaklanjuti oleh KPPU. Terhadap hasil kegiatan

monitoring pelaku usaha yang menemukan adanya indikasi awal terjadinya

pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, KPPU akan melaksanakan suatu kegiatan

penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU untuk menjaga persaingan

usaha di Indonesia agar senantiasa dalam kondisi yang sehat.

3 . 1 . I M P L E M E N T A S I P E N E G A K A N H U K U M

P E R S A I N G A N U S A H A

Selain mengatur mengenai materi dari hukum persaingan usaha, UU No. 5/1999

juga mengatur mengenai tata cara penanganannya atau hukum formil dari hukum

persaingan.

Hukum formil yang diatur dalam UU No. 5/1999 hanyalah pokok-pokoknya saja, dan

KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang persaingan

usaha bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia serta menyusun

pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang persaingan

usaha ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 butir f UU No. 5/1999.

Page 77: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 77

Para pendiri lembaga KPPU sangat menyadari bahwa tata cara penanganan perkara

persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No. 5/1999, adalah

merupakan pokok-pokok hukum formil dalam penanganan perkara persaingan yang

masih harus dijabarkan untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan penafsiran

terhadap ketentuan-ketentuan dalam Bab VII tersebut diatas.

Dalam perjalanannya, dirasakan bahwa SK 05 tidak lagi memadai untuk menangani

perkara-perkara persaingan usaha di Indonesia. KPPU banyak menerima masukan-

masukan yang membangun dari berbagai pihak, mulai dari para Terlapor yang

terlibat dalam perkara-perkara persaingan usaha, para akademisi yang mengamati

perkembangan persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya, para advokat yang

mengkritisi bahwa SK 05 kurang transparan dan kurang memenuhi proses hukum

yang baik (due process of law), juga para penegak hukum lainnya seperti hakim

yang melihat banyak celah dalam proses penanganan perkara persaingan usaha

oleh KPPU.

KPPU memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan penyelidikan dugaan

pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 sampai dengan mengeluarkan putusan

beserta sanksi administratif apabila telah terjadi pelanggaran terhadap UU

No. 5/1999, namun para Anggota KPPU berpendapat bahwa tujuan dari undang-

undang persaingan usaha bukanlah menabur ancaman berupa penghukuman bagi

para Terlapor dalam menjalankan usahanya, namun lebih kepada upaya adanya

perubahan perilaku Terlapor sehingga dalam menjalankan usahanya telah

terinternalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Pada tahun 2006, KPPU mengeluarkan sebuah Peraturan Komisi No. 01 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di KPPU (yang

untuk selanjutnya disebut “Perkom No. 1 Tahun 2006”) yang mencabut keberlakuan

SK 05 dan berlaku efektif sejak November 2006. Perkom tersebut diharapkan dapat

lebih memperhatikan prinsip-prinsip beracara yang baik dan benar, dan sejauh ini

keberadaaannya telah memberikan suatu perkembangan yang luar biasa dalam

penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, dimana salah satunya adalah

memperkenalkan rezim “perubahan perilaku” dalam penegakan hukum persaingan

usaha.

Page 78: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 78

Tahun 2007, Perkom tersebut sedang dalam masa transisi dan mengalami uji

implementasi. Penilaian yang dilakukan meliputi kapabilitas Perkom tersebut dalam

memenuhi “rasa keadilan” bagi pihak-pihak yang dilaporkan kepada KPPU, sehingga

di masa mendatang KPPU dapat memutuskan apakah akan segera melakukan

penguatan terhadap hukum formil penanganan perkara persaingan usaha di KPPU,

ataukah cukup menyusun peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

3 . 2 . M O N I T O R I N G P E L A K U U S A H A

Kegiatan monitoring pelaku usaha KPPU selain untuk mengawasi pelaku usaha

yang telah memiliki posisi dominan di dalam pasarnya juga dilakukan untuk

memantau pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No.

5/1999. Selain upaya penegakan hukum, monitoring pelaku usaha dilakukan melaui

pendekatan persuasif agar pelaku usaha secara sukarela bersedia melakukan

perubahan perilaku terhadap kegiatan yang melanggar UU No. 5/1999. Sejauh ini,

kegiatan tersebut telah menghasilkan sejumlah perkara inisiatif, yaitu:

1. Dugaan penetapan harga dalam jasa fumigasi barang ekspor yang dilakukan

oleh Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI).

2. Dugaan integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam distribusi kendaraan

bermotor antar pulau oleh kelompok PT Astra International Tbk.

3. Dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan kompor gas 1 tungku yang

dilaksanakan oleh Kementrian Negara UKM.

4. Dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan jasa kebersihan di PT

Angkasa Pura I.

5. Dugaan monopoli, penetapan harga, dan pembagian wilayah dalam pengelolaan

jasa taksi di wilayah Batam.

6. Monitoring Tender Jack Up Drilling di CNOOC.

7. Monitoring diskriminasi penunjukan distributor pupuk bersubsidi oleh PT Kujang.

8. Monitoring diskriminasi penunjukan distributor pupuk bersubsidi oleh PT

Petrokimia.

Beberapa kegiatan monitoring yang diupayakan melalui perubahan perilaku adalah

dugaan monopoli, penetapan harga, dan pembagian wilayah dalam pengelolaan

Page 79: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 79

jasa taksi di Bandara Hasanuddin (Makassar), Sepinggan (Balikpapan), dan Ngurah

Rai (Bali).

Sementara kegiatan penelitian monitoring pelaku usaha dilakukan pada pelaku

usaha dari berbagai bidang, antara lain:

1. Monitoring terhadap dugaan kartel oleh kelompok pelaku usaha tertentu yang

menguasai pembelian gula lokal.

2. Monitoring terhadap dugaan integrasi vertikal yang dilakukan oleh PT Astra

International Tbk dalam bidang pengangkutan kendaraan antar pulau dengan

kapal laut.

3. Monitoring dugaan integrasi vertikal dalam industri peternakan unggas ayam

broiler di Kalimantan Timur.

4. Monitoring dugaan monopoli jasa fumigasi terhadap barang impor di Jawa

Tengah dan DI Yogyakarta oleh Koperasi Usaha Kita.

5. Monitoring dugaan monopoli pengelolaan gas alam oleh PT Energy Equity

Sengkang EPICS di Sulawesi Selatan.

6. Monitoring dugaan diskriminasi dan jual rugi yang dilakukan oleh Astra Honda

Motor.

7. Monitoring penguasaan gudang CDC di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Multi

Terminal Indonesia.

8. Monitoring terhadap dugaan kartel yang yang dilakukan AKLI (Asosiasi

Kontraktor Listrik Indonesia).

9. Monitoring dugaan monopoli pengelolaan jasa taksi bandara di Bandara Hang

Nadim.

10. Monitoring dugaan diskriminasi oleh Angkasa Pura I dalam pengelolaan

beberapa fasilitas ground handling dan fasilitas lain di Bandara Ngurah Rai,

Bandara Juanda, dan Bandara Hasanuddin.

11. Monitoring dugaan kartel oleh pabrikan lampu penerangan jalan umum.

12. Monitoring dugaan kartel dibidang farmasi.

13. Monitoring dugaan hambatan masuk pasar melalui interkoneksi dalam industri

telekomunikasi.

14. Monitoring tentang penetapan tarif standar pelayanan jasa barang dan peti

kemas di lini II Pelabuhan Tanjung Priok.

15. Monitoring dugaan integrasi vertikal dalam industri minyak goreng.

Page 80: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 80

16. Monitoring dugaan penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan

dalam distribusi pupuk.

17. Monitoring dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan avtur di Bandara

Juanda Surabaya.

18. Monitoring tender pengadaan peralatan kesehatan di RSUD Lumajang.

19. Monitoring penyediaan jasa taksi di bandara seluruh Indonesia.

20. Monitoring tender jasa kebersihan di PT Angkasa Pura I.

21. Monitoring tender PLN dalam pengadaan turbin pembangkit listrik Borang,

Sumatera Selatan.

22. Monitoring tender pengadaan alat kontrasepsi di BKKBN.

23. Monitoring dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh PD Pasar Jaya dan

Developer di Pasar Tanah Abang.

Kegiatan monitoring tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah perkara inisiatif

dari KPPU, sehingga tidak perlu tergantung sepenuhnya kepada laporan dari

masyarakat dan meningkatkan kinerja KPPU dalam mengawasi perilaku persaingan

tidak sehat. Berikut adalah rincian terhadap kegiatan monitoring pelaku usaha yang

dilakukan KPPU pada tahun 2007.

Kegiatan Monitoring Pelaku Usaha Tahun 2007

Persekongkolan Lain

Posisi Dominan

Persekongkolan Tender

Penguasaan Pasar

Jual Rugi Monopoli

Integrasi Vertikal

Kartel

Pembagian Wilayah

Penetapan Harga

Oligopoli

Gambar 1

Page 81: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 81

3 . 3 . P E N A N G A N A N L A P O R A N

_____________________________________________________

Jumlah laporan yang diterima KPPU hingga akhir tahun 2007 mengalami

peningkatan. KPPU menerima 244 (dua ratus empat puluh empat) laporan, yang

masih didominasi oleh laporan mengenai dugaan persekongkolan tender. Laporan

lainnya berkaitan dengan permasalahan monopoli, diskriminasi, persekongkolan,

penetapan harga, dan beberapa dugaan pelanggaran lain. Berikut rincian jumlah

laporan yang diterima oleh KPPU hingga akhir tahun 2007:

Gambar 2

Sebagai tindak lanjut terhadap laporan tersebut, sebanyak 51 laporan ditindaklanjuti

sebagai perkara persaingan usaha, 9 laporan ditindaklanjuti melalui mekanisme

monitoring pelaku usaha, dan sebanyak 82 laporan lainnya masuk ke dalam Buku

Daftar Penghentian Laporan, dengan alasan bukan perkara persaingan usaha dan

atau laporan tidak lengkap dan tidak jelas.

3 . 4 . P E N A N G A N A N P E R K A R A

Selama tahun 2007 KPPU menangani perkara persaingan usaha sebanyak 31 (tiga

puluh satu) perkara. Penanganan perkara pada tahun ini merupakan capaian

Persekongkolan Tender

75%

Perjanjian yang Dilarang

2%

Bukan Laporan2%

Bukan Kewenangan

KPPU 4%

Kegiatan yang Dilarang

15%

Posisi Dominan2%

Page 82: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 82

tertinggi sejak KPPU berdiri dan tampaknya akan terus bertambah mengingat bahwa

laporan yang diterima oleh KPPU terus meningkat jumlahnya. Adapun statistik

penanganan perkara KPPU sejak tahun 2000 adalah sebagai berikut:

01

42 2

46

224 4

7 7

18

8

16

0 0 0 0 0 0 0

13

02468

101214161820

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PenetapanPutusanBerjalan

Gambar 3

Page 83: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 83

Daftar Putusan KPPU yang dibacakan pada tahun 2007 Putusan tentang Tender a. Tender Pemerintah

1. Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Meubelair di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Makassar

2. Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2006 Tender Pekerjaan SKTM (Kabel Tegangan Menengah) 20 KV Paket 4, 9, 20, dan 21 di PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya) Tahun Anggaran 2005.

3. Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan

4. Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

5. Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di Padangsidempuan, Sumatera Utara

6. Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Proyektor LCD di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006

7. Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006

8. Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (Mesin Fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006

9. Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2007 Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu

b. Tender Swasta

10. Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 Tender Pekerjaan Non Distructing Testing Inspection Services

11. Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Integrated Shorebase Management and Logistic Services (No. DCU-0064a) di BP Berau

Putusan Non Tender 12. Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2006 Pendistribusian Elpiji di Sumatera

Selatan 13. Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007 Kepemilikan Silang Yang Dilakukan

Oleh Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel

Page 84: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 84

3 . 5 . L I T I G A S I D A N M O N I T O R I N G P U T U S A N

Pada tahun ini, KPPU cukup berlega hati karena 3 perkara KPPU yang cukup

menyedot perhatian masyarakat luas pada saat ditangani, yaitu Perkara No.

01/KPPU-L/2003 tentang Garuda Indonesia, Perkara No. 02/KPPU-I/2004 tentang

PT. Telkom Indonesia, Perkara No. 02/KPPU-L/2005 tentang PT Carrefour

Indonesia telah mendapat penguatan dari Mahkamah Agung.

Hal lain yang lebih melegakan hati disela-sela kritik yang diterima oleh KPPU adalah

ketiga putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian dilaksanakan oleh masing-

masing pelaku usaha secara sukarela tanpa menunggu upaya eksekusi dari KPPU.

PT. Carrefour Indonesia adalah perusahaan (dengan modal asing) pertama yang

membayarkan denda yang ditetapkan oleh KPPU yaitu sebesar

Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), disusul oleh PT. Garuda

Indonesia yang membayarkan dendanya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah). PT. Telekomunikasi Indonesia juga telah bersedia melaksanakan sanksi

yang dijatuhkan terhadapnya yaitu membatalkan seluruh perjanjian kerja sama yang

telah mereka buat dengan 130.000 penyelenggara wartel. Melalui surat No.

TEL. 18/HK710/COP-D0032000/2007, Telkom menyampaikan permintaan waktu

6 (enam) bulan untuk mengamandemen seluruh perjanjian kerja sama tersebut dan

KPPU telah membentuk tim untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan

putusan Telkom tersebut.

Page 85: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 85

Pergulatan Panjang Penegakan Hukum Persaingan

Garuda Indonesia, Telkom, dan Carrefour adalah tiga raksasa bisnis yang tersandung oleh UU No.5 Tahun 1999. Ketiganya memenuhi sanksi yang ditetapkan oleh KPPU dan menjadikan tahun 2007 sebagai momentum yang menorehkan sebuah penegasan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Proses litigasi KPPU untuk perkara tiga pemain besar tersebut memakan waktu yang cukup lama. Dimulai dari pengajuan banding ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung yang diakhiri dengan kemenangan KPPU. Tiga kemenangan yang menambah daftar panjang Putusan KPPU dengan kekuatan hukum tetap. Carrefour : Trading Terms yang Mencekik. Perkara Carrefour diawali dengan laporan pada tanggal 20 Oktober 2004 mengenai pemberlakuan syarat-syarat perdagangan (trading terms) oleh Carrefour yang dirasakan memberatkan bagi pemasok. Syarat-syarat yang diterapkan tersebut antara lain adalah: listing fee∗, minus margin*, fix rebate, payment term, regular discount, common assortment cost, opening cost (new store) dan penalty. Secara keseluruhan, dalam laporannya, pemasok menganggap bahwa trading terms tersebut memberatkan, khususnya mengenai item persyaratan listing fee dan minus margin, karena setiap tahunnya Carrefour melakukan penambahan jenis item, menaikkan biaya dan persentase fee trading terms. Hal lain yang memberatkan bagi pemasok adalah Carrefour tidak membedakan antara pemasok skala besar dan pemasok berskala kecil. Terhadap pelanggaran tersebut Sidang Majelis Komisi KPPU pada tanggal 19 Agustus 2005 memutuskan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (menolak dan atau menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan) dan memerintahkan kepada Carrefour untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan minus margin kepada pemasok serta menghukum Carrefour untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah). Atas putusan tersebut pihak Carrefour mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa KPPU telah melampaui batas waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Penjatuhan Putusan. Carrefour juga mengemukakan alasan bahwa persyaratan minus margin adalah perikatan yang sah berdasarkan kesepakatan antara pemohon dengan pemasok, dan para pesaing Carrefour juga menerapkan trading terms yang sama dengan konsep minus margin untuk melawan praktek diskriminasi harga oleh pemasok/supplier. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh keberatan yang diajukan pihak Carrefour dan menguatkan putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005. Tidak patah arang, Carrefour kembali mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dengan alasan keberatan yang sama. Mahkamah Agung mematahkan usaha Carrefour dan kembali menguatkan putusan KPPU pada tanggal 18 Januari 2007.

Menghadapi keputusan tersebut, langkah perlawanan Carrefour terhenti dan mereka memilih untuk patuh kepada Putusan KPPU serta membayar hukuman denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) kepada negara melalui Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Denda tersebut dimasukkan ke dalam Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak pada tanggal 8 Juni 2007. Sejak tanggal 3 Agustus 2005, Carrefour tidak lagi menerapkan persyaratan minus margin dalam kontraknya dengan pemasok, dan tidak lagi memberlakukan persyaratan ini kepada para pemasok yang telah menyetujui hal tersebut di dalam kontrak yang masih berlaku.

Page 86: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 86

Exclusive Dealing & Entry Barrier oleh Telkom. Perjanjian kerjasama antara Telkom dan para penyelenggara wartel yang mensyaratkan wartel hanya menjual produk Telkom menyebabkan Telkom terjerat Pasal 15 ayat (3) huruf b (Exclusive Dealing) dan Pasal 19 huruf a dan b (Entry Barrier) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar perjanjian tersebut, Telkom menutup akses layanan milik operator lain yang ada di wartel tersebut yaitu layanan kode akses 001 dan 008 milik PT. Indosat, dan mengalihkannya ke kode akses 017 milik Telkom. Pada Sidang Majelis KPPU tanggal 13 Agustus 2004, Telkom dinyatakan terbukti melanggar kedua pasal tersebut dan diperintahkan untuk membatalkan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola wartel hanya boleh menjual jasa dan atau produk Telkom. KPPU juga memerintahkan kepada Telkom untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara meniadakan persyaratan perjanjian kerja sama pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel serta membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel. Menanggapi putusan tersebut, Telkom tidak menyurutkan langkah perlawanannya dan mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri Bandung dengan mempermasalahkan ketidaklengkapan Anggota Komisi pada saat pemeriksaan perkara yang dapat dianggap sebagai cacat prosedur. Telkom juga mengemukakan bahwa putusan KPPU diambil dari keterangan yang tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan lanjutan (BAP) sehingga merupakan putusan yang cacat yuridis dan tidak disumpahnya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Telkom menyebabkan Telkom merasa tidak diperlakukan secara sama di depan hukum. Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh pihak Telkom, pada tanggal 8 November 2004 Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan keberatan Telkom dan membatalkan putusan KPPU. Pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tidak membendung usaha KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan mendorong KPPU untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perjuangan panjang KPPU tersebut dijawab dengan baik oleh Mahkamah Agung, tanggal 15 Januari 2007 Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi KPPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kemenangan akhirnya kembali pada UU No. 5 Tahun 1999 dan pihak Telkom bersedia untuk membatalkan seluruh perjanjian kerja sama yang telah mereka buat dengan 130.000 penyelenggara wartel. Melalui surat No. TEL. 18/HK710/COP-D0032000/2007 Telkom menyampaikan permintaan waktu 6 (enam) bulan untuk mengamandemen seluruh perjanjian kerja sama tersebut dan KPPU telah membentuk tim untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan Telkom tersebut.

Page 87: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 87

Garuda Indonesia dengan persyaratan Abacus Connection. Abacus Connection adalah jaringan komputer yang berhubungan secara online dengan sistem reservasi maskapai penerbangan, yang dikenal dengan istilah Computerized Reservation System atau CRS. Beberapa CRS yang ada antara lain : sistem Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem Worldspan, dan sistem Abacus. Bagi maskapai penerbangan, bekerja sama dengan lebih dari satu CRS yang bukan hal yang merugikan karena biaya hanya timbul berdasarkan transaksi. Namun Garuda Indonesia memilih untuk mendirikan perusahaan distributor sistem Abacus yaitu PT. Abacus Indonesia yang mulai beroperasi sekitar tahun 1995 dan pada masanya merupakan satu-satunya penyedia CRS di Indonesia. Memasuki periode 1998, pesaing sistem Abacus memasuki pasaran Indonesia yaitu sistem Galileo. Garuda Indonesia segera menyusun langkah-langkah proteksi bagi anak perusahaannya, PT. Abacus Indonesia. Proteksi tersebut berupa kebijakan yang menyebabkan biro perjalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo untuk pemesanan segmen internasional, sementara untuk segmen domestik harus melalui Abacus Connection. Garuda Indonesia kemudian mengembangkan kebijakan untuk membangun sistem dual access yang menyertakan sistem ARGA (Automated Reservation of Garuda Airways). Sistem tersebut pada awalnya ditempatkan di terminal ARGA pada setiap biro perjalanan wisata. Setelah itu seluruh terminal ARGA di biro perjalanan wisata ditarik dan diganti oleh sistem dual access yang menyertakan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus. Dengan kebijakan tersebut, Garuda Indonesia memastikan bahwa pemesanan tiket penerbangan domestik, internasional, dan penerbangan campuran (mixed flight) domestik-internasional melalui sistem Abacus dan sistem ARGA- yang sudah dimasukkan ke terminal Abacus melalui sistem dual access. Tak pelak lagi, kebijakan tersebut memberikan kontrol penuh terhadap pemesanan tiket Garuda Indonesia karena seluruh proses pemesanan harus melalui sistem Abacus. Perilaku Garuda Indonesia tersebut dilaporkan kepada KPPU pada tanggal 9 Oktober 2002 dan setelah pemeriksaan menyeluruh melalui Sidang Majelis KPPU, tanggal 30 Juli 2003 KPPU memutuskan bahwa Garuda Indonesia terbukti bersalah melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal, Pasal 15 ayat (2) mengenai Exclusive Dealing, dan Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap dari UU No. 5 Tahun 1999. Atas pelanggaran tersebut KPPU memerintahkan Garuda Indonesia untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif dual access dengan PT. Abacus Indonesia, mencabut persyaratan Abacus connection dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri, dan menghukum Garuda Indonesia untuk membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara. Empat belas hari setelah petikan Putusan tersebut diterima, Garuda Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan beberapa keberatan yaitu:

1. KPPU salah menuliskan nama dan alamat garuda Indonesia dengan ”PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No.13, Jakarta Pusat”, yang seharusnya adalah ”Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dengan alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat”.

2. Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan KPPU melanggar ketentuan-ketentuan jangka waktu UU No.5 Tahun 1999.

3. Proses pemeriksaan dan pengambilan putusan KPPU melanggar ketentuan cara pemeriksaan oleh Majelis Komisi menurut UU No.5 Tahun 1999.

4. Pertimbangan hukum KPPU didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang secara hukum tidak seharusnya diterima oleh KPPU.

Keberatan yang diajukan Garuda Indonesia tersebut disahkan oleh Pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2003 sehingga membatalkan Putusan KPPU sebelumnya. Tidak surut langkah, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memperoleh kemenangan terhadap perkara tersebut pada tanggal 5 September 2005. Sejak hasil kasasi diputuskan, KPPU mengirimkan surat peringatan pelaksanaan sanksi kepada Garuda Indonesia secara kontinyu. Hingga pada 23 Juli 2007, Garuda Indonesia menyatakan sanggup untuk memenuhi semua sanksi yang dikenakan KPPU terhadap mereka dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Page 88: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 88

PERAN REGULATORY REFORM DALAM

TINJAUAN HUKUM ATAS SANKSI DENDA KPPU Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999 tersebut. Berapa besarnya denda, bagaimana tata cara penghitungan denda, dan ketentuan mana saja dalam UU No 5 Tahun 1999 yang dapat dikenakan denda tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pasal 47 ayat (2) huruf g hanya memberikan batasan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 milar rupiah. KPPU sudah berkali-kali mengeluarkan putusan dengan sanksi pembayaran denda yang bervariasi kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan justifikasi yuridis atas pengenaan denda yang ditetapkan oleh KPPU dan dasar perhitungan yang dilakukan oleh KPPU dalam menetapkan besaran suatu denda. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama-tama harus dipahami dulu filosofis dari eksistensi denda dalam wacana hukum. Denda merupakan salah satu bentuk penghukuman terhadap pelanggaran hukum publik di samping bentuk penghukuman lain misalnya hukuman penjara. Pada awalnya, filosofi penghukuman dimaksudkan untuk menistakan pelaku pelanggaran atau kejahatan tersebut. Guna menjaga rasa keadilan publik maka pelaku pelanggaran atau kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Berkembangnya filsafat utilitarianisme yang memandang segala sesuatu harus mencerminkan utilitasnya tak pelak juga mempengaruhi landasan berpikir para yuris mengenai hukum. Para utilitarianis memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya (greatest happines for greatest number). Dalam ranah hukum publik, penghukuman dipandang tidak lagi semata-mata sebagai penistaan, tetapi lebih jauh lagi harus juga berfungsi sebagai efek penjeraan (deterence effect). Untuk mencapai tujuan itu, kalau perlu penghukuman dipertontonkan kepada publik agar pelanggaran atau kejahatan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari oleh orang lain. Memori kolektif publik dibentuk melalui suatu pernyataan yang samar: jika Anda melakukan hal yang sama, maka Anda akan menerima sanksi yang serupa. Sehingga dengan demikian, diharapkan setelah dilakukan suatu penghukuman, pelanggaran atau kejahatan yang sama dapat dicegah. Dalam konteks itulah KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda kepada pelaku usaha. Hukum persaingan, dalam hal ini, UU No 5 Tahun 1999, merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan publik. Pelanggaran terhadap hukum tersebut berarti mencederai rasa keadilan publik dan terganggunya kepentingan publik. Oleh karena itu KPPU mejatuhkan sanksi berupa denda tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku usaha, tetapi juga sebagai upaya menciptakan deterence effect agar kepentingan publik berupa persaingan sehat senantiasa terjaga. Kapan KPPU menjatuhkan sanksi denda dan berapa besarnya denda sepenuhnya menjadi diskresi dari KPPU, khususnya Majelis Komisi, yang menangani perkara bersangkutan. Dalam era transparansi dewasa ini, tata cara Majelis Komisi dalam menentukan besaran denda menjadi tuntutan dari sebagian pelaku usaha. Upaya untuk mentransparansikan tata cara perhitungan denda telah dilakukan oleh KPPU dalam berbagai putusan, namun hingga saat ini belum dilembagakan ke dalam suatu ketentuan formal KPPU. Untuk menjamin transparansi pengenaan denda KPPU ke depannya, saat ini tengah disusun rumusan ketentuan formal mengenai tata cara perhitungan denda untuk pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No 5 Tahun 1999. Yang perlu untuk digarisbawahi adalah, pengenaan denda oleh KPPU bertujuan untuk mencegah berulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Denda diharapkan menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya agar senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999. Sebagian pihak merasa batasan denda maksimal sebesar 25 miliar rupiah tidak efektif untuk menimbulkan deterence effect kepada pelaku usaha lain dalam suatu industri yang memiliki volume bisnis ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah. Di Amerika Serikat, misalnya, pelanggaran anti-trust law dapat berakibat pada treble damages, yaitu pembayaran ganti rugi tiga kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan. Di Uni Eropa, sanksi atas pelanggaran hukum persaingan dapat mencapai hingga 10% revenue dari pelaku usaha yang bersangkutan. Bisa jadi keraguan tersebut ada benarnya, namun mengubah ketentuan batasan denda maksimal berarti harus mengamandemen UU No 5 Tahun 1999 yang memakan proses relatif lama. Yang terpenting bagi KPPU saat ini adalah mensosialisasikan dengan baik putusan-putusan yang telah dikeluarkannya berikut denda-denda yang telah dijatuhkan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999, sehingga deterence effect yang diharapkan dapat tercapai secara efektif.

Page 89: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 89

SOSIALISASI REFORMASI REGULASI

Salah satu tugas utama dalam pengembangan kerjasama kelembagaan adalah

membuka dan menjalin hubungan baik dengan lembaga domestik dan internasional.

Hubungan tersebut dapat berupa kerjasama resmi melalui nota kesepahaman atau

perjanjian, dan dapat berupa kegiatan bersama seperti seminar dan lokakarya.

Kerjasama dengan lembaga tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan

reformai regulasi, karena kita menyadari bahwa kebijakan persaingan tidak dapat

berdiri sendiri dan harus dibentuk bersama elemen pemerintahan yang lain agar

dapat berjalan seiring menuju satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat.

Dengan ketergantungan tersebut, fungsi kerjasama kelembagaan menjadi penting.

Selama tahun 2007, KPPU telah melakukan beberapa target penting untuk

perwujudan reformasi regulasi, yaitu pengadopsian integrated checklist on regulatory

reform, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berbagi ilmu tentang hukum

dan kebijakan persaingan usaha pada forum internasional, pelaksanaan negosiasi

tentang kebijakan persaingan di tingkat internasional, dan peningkatan peranan

KPPU sebagai regular observer pada OECD.

Pengadopsian Integrated Checklist on Regulatory Reform merupakan suatu

pedoman bagi ekonomi untuk melakukan reformasi regulasi. Dengan checklist

tersebut, ekonomi akan memperoleh best practice atau model terbaik dalam

melakukan perubahan kebijakannya. Indonesia hingga saat ini belum menerapkan

checklist tersebut secara penuh, namun secara parsial beberapa instansi telah

menerapkannya pada beberapa kebijakan spesifik. Dalam mendorong proses

B A B

4

Page 90: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 90

reformasi regulasi tersebut, pada awal tahun 2007 KPPU telah menyampaikan

keinginannya untuk mengadakan seminar APEC tentang penerapan integrated

checklist pada APEC CPDG Meeting yang diselenggarakan pada 23-24 Januari

2007 di Canberra, Australia. Pada pertemuan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa tujuan seminar dan penjelasan tentang teknis pelaksanaan seminar

tersebut.

Seminar tersebut dinamakan APEC Seminar on Utilizing the “APEC-OECD

Integrated Checklist on Regulatory Reform” in the Competition Policy and

Deregulation Aspects yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13-15 Juni 2007.

Dalam pelaksanaannya, seminar dihadiri oleh 98 peserta dari 16 ekonomi, lima

diantaranya merupakan perwakilan ekonomi di Jakarta. Selain itu, dua peserta dari

Sekretariat OECD juga hadir. Seminar tersebut menghasilkan beberapa

rekomendasi yang menciptakan arah yang jelas bagi reformasi regulasi. Salah satu

rekomendasi penting yang dihasilkan adalah adanya kesepakatan para ekonomi

untuk menemukan cara terbaik (berdasarkan pengalamannya) dalam mengadopsi

competition assessment, reformasi regulasi, dan kebijakan persaingan. Untuk itu

mereka juga menekankan pentingnya dialog yang kontinyu dan bantuan teknis

dalam penerapan integrated checklist. Hal penting lain yang perlu ditindaklanjuti

Indonesia maupun ekonomi lainnya adalah adanya pertimbangan untuk

mengembangkan intitusi untuk menciptakan kepemimpinan dan koordinasi yang

efektif antar pemerintah dalam mewujudkan reformasi regulasi.

Berbagai kesimpulan dan rekomendasi pelaksanaan seminar tersebut telah

dilaporkan KPPU dan dibahas oleh ekonomi APEC pada APEC Policy Dialogue:

Seminar on the Role of Competition Policy in Structural Reform dan pertemuan

kedua APEC Economic Committee II yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2007.

Peranan KPPU dalam APEC untuk Mendorong Regulatory Reform

Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian penting bagi KPPU dan perkembangan

penerapan hukum dan kebijakan persaingan di tingkat ekonomi APEC, serta

pemenuhan upaya pencapaian regulatory reform di tingkat nasional. Perhatian

tersebut diperoleh dari berhasilnya KPPU dalam meloloskan proposal proyek

tentang penyelenggaraan seminar APEC tentang pemanfaatan APEC-OECD

Page 91: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 91

Integrated Checklist terkait hubungan antara kebijakan persaingan dan regulator

sektoral. Dengan keberhasilan tersebut, KPPU kembali mendapat kehormatan

sebagai tuan rumah dalam seminar internasional tersebut. Keputusan tersebut

diperoleh setelah KPPU memperjuangkan proposalnya pada APEC Budget and

Management Committee Meeting yang diselenggarakan di Singapura pada awal

Agustus 2007. Seiring dengan persetujuan tersebut, KPPU juga mendapat

kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Forth APEC Training in

Competition Policy sesuai usulan Japan Fair Trade Commission (JFTC). Dengan

demikian dapat dipastikan bahwa pada tahun 2008, KPPU akan mendapatkan

kehormatan sebagai tuan rumah dua kegiatan internasional ekonomi APEC.

Lebih lanjut sebagai anggota ekonomi APEC, khususnya sub fora APEC CPDG,

KPPU secara aktif telah berpartisipasi dalam proses penyusunan APEC Individual

Action Plan 2007 (Rencana Aksi Individu 2007) di bawah koordinasi Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana aksi individu tersebut

merupakan gabungan berbagai isu (chapter) yang terkait dengan kebijakan ekonomi

di suatu negara, antara lain tarif dan non tarif, jasa, investasi, standarisasi, bea

cukai, pengadaan pemerintah, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan persaingan.

Dalam konteks tersebut, KPPU bertanggung jawab atas chapter competition policy.

Dalam rencana aksi individu tersebut, KPPU melaporkan berbagai perkembangan

kebijakan persaingan di Indonesia dari berbagai aspek, antara lain general policy

framework, reviews of competition policies, competition institution, measures,

cooperation arrangement, activities with other APEC economies and international

organization, dan collective action.

Selain berpartisipasi dalam penyusunan APEC Individual Action Plan 2007, KPPU

juga turut serta dalam penyusunan APEC Economic Policy Report 2008 (AEPR

2008). AEPR 2008 merupakan laporan yang berisikan perkembangan kebijakan

ekonomi di seluruh ekonomi APEC. Untuk AEPR 2007, APEC telah mengesahkan

topik Public Sector Governance dimana Indonesia menyampaikan kontribusi dalam

Individual Economic Policy Report. Khusus untuk penyusunan AEPR 2008, telah

disepakati Competition Policy sebagai topik laporan, sehingga KPPU dipercaya oleh

Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mempersiapkan

laporan tersebut. Laporan tersebut terdiri dari tiga chapter yaitu:

Page 92: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 92

a. Chapter 1 tentang The Role of Competition Policy in Structural Reform and

Creating Competition Culture. Chapter ini akan terdiri dari beberapa sub-chapter

yaitu perkembangan APEC, Economic Committee, serta LAISR; perbedaan

persaingan dan kebijakan persaingan; dan perkembangan bidang persaingan

usaha di ekonomi APEC. Chapter ini dipersiapkan oleh Jepang dengan dapat

memperoleh masukan dari Australia dan Indonesia;

b. Chapter 2 tentang Competition Policy at Different Stages for Development:

Lesson from APEC. Chapter ini dipersiapkan oleh Peru selaku tuan rumah APEC

2008; dan

c. Chapter 3 tentang Individual Economy Report on Competition Policy.

Indonesia (KPPU) merupakan salah satu co-sponsor AEPR 2008 tersebut. Selaku

co-sponsor, KPPU diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyusunan Chapter 1

dalam laporan tersebut. Selaku anggota APEC, Indonesia juga diminta berpartisipasi

dalam menyiapkan Individual Economic Policy Report yang merupakan bagian dari

Chapter 3. Oleh karena topik tahun tersebut adalah competition policy, maka KPPU

diminta untuk mempersiapkan laporan individual tersebut berdasarkan format

(template) yang telah disepakati.

Peranan KPPU dalam Pembentukan Wadah Diskusi Hukum dan Kebijakan Persaingan Tingkat ASEAN

Dalam perwujudan peranan tersebut, KPPU selalu aktif dalam berkontribusi pada

seri pertemuan tahunan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC) dan

konferensi internasional ACFC yang diselenggarakan di Vietnam pada bulan

Agustus dan Oktober 2007. Dalam konferensi tersebut dibahas berbagai hal, yaitu

tentang forum regional dalam mengembangkan hukum persaingan, saran

pengembangan kerjasama regional, identifikasi elemen bagi kerjasama regional

yang efektif, dan kebutuhan atas kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN.

Dalam konferensi tersebut, KPPU mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan

perkembangan terakhir dalam institusi dan hukum persaingan usaha di tingkat

ASEAN. Lebih lanjut dalam pertemuan tahunan perkumpulan institusi terkait hukum

dan kebijakan persaingan tingkat ASEAN tersebut juga dibahas 2 (dua) proposal

pengembangan implementasi hukum dan kebijakan persaingan di tingkat regional.

Proposal pertama datang dari Indonesia yang mengusulkan pembentukan ASEAN

Page 93: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 93

Competition Institute (ACI) sebagai organisasi independen yang non-profit yang

ditujukan untuk membantu negara ASEAN dalam mengembangkan hukum

persaingan dan mendukung tugas ACFC dan AEGC nantinya. Selain ACI,

pertemuan juga membahas usulan pembentukan ASEAN Expert Group on

Competition (AEGC) dari Vietnam dan Singapura. Berdasarkan keterangan

disampaikan, KPPU menyatakan dukungannya atas keberadaan AEGC karena

keberadaan organisasi tersebut merupakan salah satu cara terbaik dalam mencapai

visi ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Namun demikian, KPPU juga

berpandangan bahwa keberadaan ACFC tetap dipertahankan walaupun AEGC telah

dibentuk. Dalam rangka melanjutkan program ACFC, diputuskan untuk periode

2007-2008 ACFC akan dipimpin oleh Singapura (CCS) selaku Ketua dan Malaysia

(Ministry of National Planning and Economic Development) selaku Wakil Ketua.

Jabatan tersebut secara efektif berlaku pertanggal 1 Oktober 2007.

Melanjutkan agenda tersebut, pada 25 Oktober 2007 KPPU juga berkontribusi dalam

ACFC Top Level Official Meeting guna membahas persiapan pembentukan ASEAN

Expert Group on Competition (AEGC) dan serah terima posisi Ketua ACFC dari

Vietnam kepada Singapura. Sebagaimana hasil the 39th ASEAN Economic Minister

(AEM) Meeting yang dilaksanakan di Makati City, Philippines pada tanggal 24

Agustus 2007, Senior Economic Official Meeting (SEOM) telah setuju untuk

merekomendasikan kepada AEM tentang pembentukan AEGC untuk dapat berada

di bawah SEOM. Pertemuan ACFC ini ditujukan untuk membahas hal teknis yang

dijelaskan dalam kerangka acuan kerja organisasi tersebut. Hingga saat ini, peranan

KPPU dalam pembentukan AEGC tersebut masih intensif dilakukan.

Peranan KPPU dalam Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Persaingan

Selain berperan aktif pada forum internasional dan regional, KPPU terus berupaya

dalam menjaga dan meningkatkan harmonisasi antar lembaga internasional yang

selama ini terjalin dengan baik. Hal tersebut diwujudkan dengan memfasilitasi

berbagai survey yang disampaikan oleh berbagai lembaga dan organisasi

persaingan usaha tingkat internasional. Salah satu diantaranya adalah pertanyaan

(kuesioner) yang disampaikan Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy di

Jakarta. Kuesioner tersebut disampaikan terkait dengan upaya Department of

Internal Trade, Ministry of Commerce Thailand, yang tengah dalam proses

Page 94: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 94

penyusunan Competition Policy Framework. Dalam hubungan tersebut, Kementerian

meminta KPPU dalam menyampaikan berbagai informasi terkait penerapan

kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia, antara lain mengenai kerangka

kebijakan persaingan; hubungan antara kebijakan persaingan dengan kebijakan lain;

cara efektif dalam menerapkan hukum persaingan; aplikasi hukum dan kebijakan

persaingan dalam sektor pertanian, industri, dan jasa; serta berbagai bentuk

integrasi vertikal di Indonesia.

Selanjutnya dalam lingkup kerjasama KPPU dengan Japan Fair Trade Commission

(JFTC), dengan didukung oleh The Association for Overseas Technical Scholarship

(AOTS), sub-direktorat pada bulan Oktober memfasilitasi adanya suatu pelatihan

bagi para akademisi atau peneliti di bidang persaingan usaha mengenai hukum dan

kebijakan persaingan usaha di Jepang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama

seminggu pada bulan Februari 2008 di Tokyo, Jepang dan akan membahas

beberapa substansi, antara lain Japan’s Antimonopoly Act, perkembangan terakhir

hukum dan kebijakan persaingan di tiap negara, dan diskusi panel mengenai

beberapa isu persaingan. KPPU menyadari bahwa media tersebut merupakan hal

yang penting dalam membangun dan meningkatkan peran serta akademisi dalam

mengembangkan kebijakan persaingan usaha, baik di tingkat nasional maupun

international (dalam hal ini wilayah Asia Timur).

Dalam lingkup kerjasama KPPU dengan GTZ-ICL, KPPU telah memfasilitasi

penyelenggaraan kegiatan pelatihan tentang hukum persaingan tingkat lanjutan bagi

Hakim Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan

tersebut direncanakan membahas mengenai penanganan kasus tender di KPPU dan

dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2007 di Yogyakarta. Mengikuti kegiatan

pelatihan tersebut, KPPU dan GTZ-ICL juga memfasilitasi kunjungan Prof. J.

Bornkamm, Hakim Agung Jerman, ke Indonesia. Kunjungan yang dilaksanakan pada

19-23 November 2007 tersebut, akan membahas beberapa isu, antara lain proses

penanganan keberatan putusan persaingan usaha di Indonesia. Selain dengan

KPPU, Prof. J. Bornkamm juga akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan

Mahkamah Agung dan para stakeholder.

Page 95: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 95

APEC Seminar on Utilizing

the “APEC – OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform” in the Competition Policy and Deregulation Aspects

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Sekretariat APEC mengundang anggota APEC untuk berpartisipasi dalam “APEC–OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform” yang diselenggarakan pada tanggal 13–15 Juni 2007 di Jakarta. Sesi–sesi yang disusun dalam seminar didahului dengan pembukaan dari Mr. Toshiyuki Nanbu (Convenor of CPDG), Bapak Budiono (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Bapak Mohammad Iqbal (Ketua KPPU). Selanjutnya, keynote speech disampaikan masing – masing oleh Professor Tetsuzo Yamamoto (Graduate School of Commerce, Waseda University) dan Mr. Sean Ennis (Competition Division, OECD Secretariat) Seminar yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai APEC–OECD Checklist (checklist) sebagai sebuah alat self–assesment yang efektif, diselenggarakan sebagai ajang tukar informasi dan pengalaman dalam penerapan checklist serta dampaknya pada proses Regulatory Reform. Hasil seminar ini menjadi rekomendasi mengenai kemungkinan tindakan nyata untuk memanfaatkan checklist dalam harmonisasi kebijakan antara badan regulator dan lembaga persaingan. Pada prinsipnya, reformasi regulasi didefinisikan sebagai perubahan–perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka perbaikan kinerja ekonomi, efektifitas biaya serta administrasi pemerintahan. Bentuk reformasi dapat berupa revisi dan penataan ulang kerangka regulasi serta perbaikan proses yang mempertimbangkan 3 (tiga) kunci penggerak utama dalam reformasi regulasi yaitu kebijakan regulasi, kebijakan persaingan, dan kebijakan keterbukaan pasar. Mencermati bahwa hasil dari seminar tersebut menjadi awal dari peningkatan pemahaman terhadap dua substansi utama, yaitu reformasi regulasi serta hukum dan kebijakan persaingan, maka pembahasan dibagi dua grup yang berbeda yaitu grup diskusi pertama mengenai Regulatory Reform, dan grup diskusi kedua mengenai Competition Policy and Law. Hasil diskusi dapat merefleksikan rekomendasi dan tanggapan positif terhadap pemberlakuan kebijakan persaingan baik di negara yang telah mengadopsi hukum persaingan maupun yang belum. Rekomendasi yang diperoleh pada sesi terakhir seminar diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga–lembaga pengawas persaingan dan institusi terkait untuk menyusun implementasi kebijakan persaingan yang berkelanjutan dengan pendekatan bertahap yang juga sejalan dengan kebijakan anggota APEC. Jika hal itu terwujud, maka kontribusinya bagi anggota-anggota APEC akan sangat besar khususnya dalam sistem hukum persaingan. Akhirnya, walaupun antara satu anggota APEC dengan yang lain, pendekatan terhadap kebijakan dan hukum persaingan ditemukan perbedaan tetapi penjabaran masing–masing agenda dari setiap anggota APEC akan sangat berguna untuk mendukung keberadaan hukum persaingan. Dengan demikian setiap negara dapat mengikutsertakan kebijakan dan hukum persaingan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan sumber daya manusia untuk membangun sektor ekonomi dalam kaitannya dengan isu persaingan diharapkan tidak membatasi kepentingan untuk mengadopsi dan mengimplementasi hukum persaingan. Seminar tersebut dihadiri oleh sekitar 60 perserta, baik dari dalam dan luar negeri, khususnya anggota APEC. Diharapkan seminar tersebut akan menghasilkan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat.

Page 96: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 96

4 . 1 . P E N I N G K A T A N K A P A S I T A S S U M B E R D A Y A

M A N U S I A

Sumber daya manusia merupakan aset yang harus dijaga, dipertahankan, dan

ditingkatkan nilainya. Hal tersebut juga berlaku bagi KPPU, terlebih dengan karakter

fungsi KPPU yang sangat spesifik, yaitu penegakan hukum persaingan dan

pemberian advokasi kepada pemerintah dan publik. Dalam meningkatkan kapasitas

tersebut, KPPU telah memfasilitasi beberapa pelatihan (workshop) di tingkat

domestik dan internasional bagi sumber daya manusia KPPU.

OECD-Korea Regional Center for Competition (OECD-RCC) merupakan salah satu

bagian dari OECD yang memfasilitasi pelatihan dalam penegakan hukum

persaingan bagi pegawai pemerintah di Asia. Dalam pelatihan tersebut, beberapa

materi tingkat lanjut disampaikan dan dibahas oleh ahli dalam hukum persaingan

usaha yang didatangkan dari kantor pusat OECD di Paris. KPPU sendiri telah aktif

dilibatkan dan bertukar pengalaman dalam pelatihan tersebut sejak pendirian OECD-

RCC, yaitu pada akhir tahun 2004. Pada semester pertama 2007, telah

diselenggarakan 3 (tiga) pelatihan (workshop) yang dilaksanakan di Seoul, Korea

Selatan. Berbagai teori dan praktek tentang definisi pasar, mengukur kekuatan

pasar, merjer, penyalahgunaan posisi dominan, pelaksanaan dan sanksi, serta

penetapan harga dibahas dalam workshop tersebut.

Dalam kerjasamanya dengan Japan Fair Trade Commission (JFTC), KPPU dengan

difasilitasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengirimkan 10

(sepuluh) staf sekretariatnya untuk mengikuti country focused training yang

dilaksanakan di Nagoya dan Tokyo selama 3 (tiga) minggu pada bulan Februari-

Maret 2007. Pelatihan yang sangat komprehensif tersebut difokuskan kepada

praktek-praktek penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Jepang dan

sekaligus berbagai pengenalan dan pembahasan tentang internal JFC. Selain bagi

Staf Sekretariat KPPU, JICA dan JFTC juga memfasilitasi studi banding bagi 13 (tiga

belas) Anggota KPPU di kota Osaka dan Tokyo selama 2 (dua) minggu pada bulan

Maret 2007.

Dalam konteks keanggotaan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC),

KPPU juga diberikan kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan

Page 97: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 97

yang diselenggarakan ACFC, yaitu Advanced Workshop on “Investigating Abuse of

Dominance Cases” yang dilaksanakan di Hanoi pada bulan Maret 2007.

Untuk meningkatkan kualitas saran dan pertimbangan, KPPU juga telah

mengirimkan staf sekretariatnya untuk belajar mengenai teori dan metode analisa

ekonomi dalam penilaian permasalahan kebijakan persaingan melalui keikutsertaan

pada Research Symposium on Political Economy Constraints in Regulatory

Regimesin Developing Countries yang diadakan oleh Consumer Unity and Trust

Society (CUTS), suatu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang perlindungan

konsumen, pada bulan Maret 2007 di New Delhi, India.

Pada semester pertama tahun 2007, KPPU telah mengangkat 77 orang staf baru

yang berasal dari berbagai latar belakang pengetahuan, seperti hukum, ekonomi,

teknik, dan sebagainya. Dengan bertambahnya kekuatan KPPU tersebut, maka

adalah suatu kewajiban bagi instansi untuk berupaya meningkatkan nilainya melalui

berbagai pelatihan. Pada semester pertama 2007, KPPU bekerjasama dengan

UNCTAD dan GTZ telah melaksanakan Roundtable Discussion on Competition Law

and Policy dan Workshop on Competition Law and Policy bagi staf baru, direksi,

serta Anggota Komisi. Kegiatan tersebut telah memberikan pengetahuan dasar bagi

staf baru KPPU dalam melaksanakan tugasnya, serta telah mengangkat suatu

kesadaran akan pentingnya reformasi regulasi dalam bidang telekomunikasi dan

metode penanganan keberatan atas putusan KPPU. Direncanakan kedua

permasalahan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan KPPU dengan

UNCTAD berikutnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga telah menghasilkan suatu

kerjasama bilateral antara KPPU dan UNCTAD untuk periode 2 (dua) tahun

kedepan. Dalam kerjasama tersebut, KPPU diminta secara khusus untuk menjadi

pusat pengembangan hukum dan kebijakan persaingan untuk wilayah Asia

Tenggara. Dalam mewujudkan hal tersebut, UNCTAD akan memfasilitasi

pelaksanaan penerjemahan modul pelatihan UNCTAD ke dalam bahasa Indonesia

dan pelaksanaan training for trainer (ToT) bagi internal dan eksternal KPPU,

sekaligus fasilitasi pelaksanaan workshop dalam industri telekomunikasi,

infrastruktur dan fasilitas esensial lain, serta potensi penerapan class action dalam

penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Page 98: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 98

Sebagai wujud peran serta dalam pengembangan sumber daya manusia KPPU,

KPPU telah memfasilitasi staf dalam mengikuti 2 (dua) pelatihan internasional

selama bulan Agustus. Pelatihan tersebut meliputi the 3rd APEC Training Course on

Competition Policy for APEC Economies yang diselenggarakan di Singapura dan

Specific Training Program oleh Taiwan Fair Trade Commission yang

diselenggarakan di Taiwan. Pelatihan pertama merupakan bagian dari seri pelatihan

dalam bidang kebijakan persaingan selama periode lima tahun, yaitu dari tahun

2005-2009. Dua pelatihan sebelumnya telah dilaksanakan di Filipina dan Thailand

dan secara umum berfokus kepada implementasi kebijakan persaingan dalam

anggota APEC. Khusus pada pelatihan ketiga tersebut, materi akan difokuskan

kepada dua topik, yaitu Kebijakan Persaingan dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

Implementasi Hukum dan Kebijakan Persaingan yang Efektif. Sedangkan pelatihan

oleh TFTC merupakan program pelatihan yang tailor-made berdasarkan kebutuhan

dan usulan yang disampaikan oleh KPPU.

Perumusan peraturan tentang merjer dan akuisisi sebagai tindaklanjut amanat pasal

28 dan 29 UU No. 5/1999 telah dilaksanakan dan disampaikan KPPU kepada

instansi pemerintah terkait untuk disahkan. Hingga saat ini proses pembahasan

tersebut masih berlangsung. Dalam upaya mendukung kesiapan KPPU dalam

pelaksanaan aturan merjer dan akuisisi tersebut, KPPU telah memfasilitasi

partisipasi sumber daya KPPU dalam mengikuti The Joint Seminar by The Chinese

Taipei Fair Trade Commission (CTFTC) and the OECD on “Merger Control Issues in

Developing and Transition Economies” yang dilaksanakan di Kuala Lumpur,

Malaysia pada tanggal 11-12 September 2007. Dalam seminar gabungan tersebut

dibahas berbagai topik penting, yaitu pentingnya pengaturan tentang merjer,

permasalahan pasar produk dan pasar geografis, pentingnya notifikasi sebelum

merjer dan pemilihan standar penilaian, proses implementasi peningkatan efektifitas

notifikasi sebelum merjer, dan sanksi terkait aturan merjer.

Selain memfasilitasi konferensi tersebut, KPPU juga memfasilitasi proses

administrasi dan substansi atas kunjungan dinas Anggota KPPU ke berbagai

lembaga terkait persaingan usaha di Jerman pada tanggal 2-8 September 2007.

Dalam rangkaian kunjungan yang difasilitasi di bawah kerjasama KPPU dan GTZ

tersebut, Anggota KPPU telah berdiskusi dengan lembaga penegak hukum

persaingan, lembaga kebijakan persaingan, regulator sektoral, pengadilan,

Page 99: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 99

kementerian ekonomi dan teknologi, anggota parlemen, akademisi, dan pengacara

di Jerman seputar persoalan persaingan usaha di kedua negara.

Dalam bulan Oktober, KPPU juga memfasilitasi partisipasi KPPU dalam dua

kegiatan pelatihan (yaitu pelatihan oleh OECD-RCC dan ACFC) dan dua pertemuan

tingkat tinggi (OECD dan ACFC). Pertama, sebagai bentuk perwujudan kerjasama

KPPU dengan OECD, KPPU untuk keempat kalinya dalam tahun ini kembali

menugaskan stafnya untuk mengikuti Workshop on Anticompetitive Unilateral

Conduct yang diselenggarakan di Seoul, 10-12 Oktober 2007. Dalam workshop yang

diselenggarakan secara rutin oleh OECD Korea Regional Center for Competition

(OECD-RCC) tersebut, pembahasan difokuskan kepada berbagai permasalahan

penyalahgunaan posisi dominan; khususnya exclusive dealing, bundling and tying,

fidelity rebates, refusals to deal, predation, dan permasalahan lainnya. Dalam

pelatihan tersebut, KPPU ditugaskan untuk menyampaikan dua kasus pada dua

sesi, yaitu sesi pembahasan bundling, tying dan fidelity rebates; dan sesi

pembahasan refusals to deal dan predatory pricing. Pelatihan kedua, merupakan

ASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC) Training Course on Merger and

Acquisition yang diselenggarakan oleh ACFC bekerjasama dengan ASEAN

Secretariat dan US FTC. Pelatihan yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, pada 22-

24 Oktober 2007 tersebut difokuskan untuk pemahaman peserta dari negara ASEAN

tentang teori dan praktek mengenai pengawasan dan penanganan kasus merjer dan

akuisisi.

Pada upaya pengembangan kerjasama kelembagaan, pada bulan Agustus KPPU

secara aktif berpartisipasi dalam forum APEC guna menunjang program pemerintah

khususnya untuk bidang kebijakan persaingan, yaitu dalam Economic Committee

dan subfora Competition Policy & Deregulation Group dan Committee on Trade

Investment. Pada forum APEC di Australia, KPPU telah mendapat persetujuan dua

proyek kegiatan untuk tahun 2008. Proyek pertama adalah seminar mengenai

sectoral regulator dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga

persaingan dengan badan pengatur sektoral, proyek yang kedua adalah pelatihan

untuk staf KPPU mengenai persaingan usaha.

Untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya peraturan merger, KPPU

menyelenggarakan Workshop On Merger Review di Jakarta pada tanggal 27-29

Page 100: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 100

November 2007. Workshop tersebut terselenggara berkat kerjasama dengan

Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) serta dihadiri

oleh beberapa pembicara, yaitu Arnold Celnicker dan Karin Lunning dari OECD, dan

Osamu Igarashi dari Japan Fair Trade Commision (JFTC). Workshop ditujukan untuk

melatih para staf KPPU agar lebih memahami dan lebih mahir dalam menangani

kasus merger dan akuisisi.

Materi yang disampaikan antara lain:

Overview of merger law and economics

Unilateral and coordinated effects, and entry

Market definition and concentration

Investigative tools & plan

Efficiencies, failing firm and other defenses

Merger regulation in Japan

How to conduct an interview

Dalam workshop tersebut, para peserta diminta melakukan simulasi investigasi

kasus merger yang pada akhirnya melahirkan kesimpulan mengenai product market,

geographical market, possible effect of merger (price setting, predatory pricing),

possible effect of entry to the market.

Selanjutnya, masih bekerjasama dengan Organisation For Economic Co-Operation

And Development (OECD), KPPU menyelenggarakan Workshop On Merger

Regulation di Jakarta, pada tanggal 30 November 2007. Pada kesempatan tersebut

KPPU mengundang wakil dari Departemen Perdagangan, Departemen

Perindustrian, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Fakultas Hukum

Universitas Trisakti, dan instansi terkait lainnya. Para pembicara tidak hanya berasal

dari KPPU dan OECD, tapi juga dari Bank Indonesia serta Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Pada workshop tersebut KPPU banyak memperoleh masukan

dari para pelaku usaha/stakeholder, yaitu mengenai:

1. Kesederhanaan peraturan dan sinkronisasi di antara peraturan-peraturan

yang sudah ada.

2. Acuan best practices dari negara-negara berkembang yang sesuai dengan

Indonesia.

3. Mempertimbangkan kembali besaran threshold karena dinilai terlalu kecil.

4. KPPU dapat menjaga sepenuhnya kerahasiaan data dan informasi yang

akan disampaikan dalam dokumen merger.

Page 101: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 101

5. KPPU mempertimbangkan juga dampak merger secara vertikal (tidak hanya

horisontal).

Sementara OECD memberi masukan kepada KPPU agar besaran threshold dalam

merger diatur di dalam Peraturan Komisi, tidak di dalam RPP, karena akan

memudahkan jika terjadi perubahan. OECD juga meminta KPPU meninjau kembali

pasal-pasal dalam draft RPP merger sehingga pelaksanaannya efektif dan konsisten

dengan UU No. 5/1999.

4 . 2 . S H A R I N G K N O W L E D G E P A D A F O R U M

I N T E R N A S I O N A L

KPPU menyadari bahwa untuk meningkatkan kesadaran dunia internasional

terhadap hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, partisipasi KPPU dalam

menyampaikan pengalaman dan bertukar ide dalam pengembangan hukum dan

kebijakan persaingan usaha di tingkat internasional sangat diperlukan. Salah

satunya adalah adalah Seminar Sharing Experiences in APEC Economies on

Strengthening the Economic Legal Infrastructure (dalam lingkup APEC-CPDG) dan

The 3rd Top Level Official’s Meeting on Competition Policy dan The 4th East Asia

Conference on Competition Law and Policy (dalam lingkup ACFC) yang

dilaksanakan di Ha Noi, Viet Nam. Dalam kedua kegiatan tersebut, KPPU diberikan

kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang perkembangan

penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Indnesia.

Dalam lingkup yang lebih luas, KPPU juga diberikan kesempatan untuk

menyampaikan pengalamannya tentang model bantuan teknis antara KPPU dan

JFTC pada kegiatan 6th Annual International Competition Network Meeting yang

diselenggarakan pada akhir Mei 2007 di Moscow, Russia.

Bulan Juli 2007 merupakan salah satu bulan yang signifikan bagi perkembangan

institusi dan kelembagaan KPPU baik secara internal maupun eksternal seiring

partisipasi KPPU dalam The 8th Session of the Intergovernmental Groups of Experts

on Competition Law and Policy yang diselenggarakan oleh United Nation for

Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa pada tanggal 17-19

Juli 2007. Secara umum, sidang tersebut membahas beberapa agenda, yaitu

pembahasan persaingan usaha pada tingkat nasional dan internasional di bidang

Page 102: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 102

energi, kebijakan persaingan usaha dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual,

kebijakan persaingan di West African Economic and Monetary Union (WAEMU) dan

kriteria evaluasi efektifitas lembaga persaingan usaha. Secara khusus pada

kesempatan tersebut, KPPU memperoleh kehormatan untuk memimpin sidang

sekaligus menyampaikan pengalamannya terkait dengan aplikasi Intellectual

Property Right pada hukum persaingan. Delegasi KPPU menyampaikan bahwa

dalam beberapa hal, Undang-undang HKI dan Hukum persaingan usaha mempunyai

kesamaan. Berkaitan dengan inovasi, Undang-Undang HKI melihat bahwa sebuah

inovasi patut untuk mendapatkan perlindungan karena menguntungkan konsumen

dan Kebijakan Persaingan Usaha menekankan pada penciptaan semangat

persaingan yang sehat sehingga mampu mendorong inovasi. Setiap inovasi yang

muncul akan mendorong pesaing memunculkan inovasi baru lainnya yang pada

gilirannya akan menguntungkan konsumen, akan tetapi dalam pelaksanaannya

dapat menimbulkan pertentangan antara hukum persaingan dengan HKI. KPPU

memandang bahwa beredarnya produk bajakan (no license) dari pemegang HKI

adalah bentuk persaingan yang tidak sehat. Selain itu KPPU menilai bahwa

penggunaan HKI dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, misalnya pemegang

HKI yang menolak permintaan lisensi seseorang (refuse to license) tanpa alasan

yang sah.

Dalam kegiatan tersebut KPPU memperoleh beberapa saran, yaitu agar KPPU

secara aktif mengikuti konferensi semacam ini karena beberapa pertimbangan.

Pertama, forum ini adalah forum pembelajaran tentang hukum persaingan dari

berbagai negara. KPPU dapat mengambil pelajaran baik hal-hal yang positif maupun

kekurangan dari berbagai negara untuk penguatan hukum persaingan di Indonesia.

Dalam sidang-sidang UNCTAD delegasi Indonesia mendapatkan perhatian secara

khusus. Hal tersebut merupakan momentum yang tepat agar keberadaan Indonesia

khususnya KPPU diakui oleh dunia. Pada Sidang General Assembly V di Turki 2005

yang lalu delegasi Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Komisioner Syamsul

Maarif terpilih sebagai Vice President of the Conference. Dalam konferensi kali ini

delegasi Indonesia diwakili oleh M. Iqbal yang dipercaya sebagai Chairman of the

Conference. Delegasi lainnya yaitu Komisioner Syamsul Maarif dipercaya untuk

menjadi panelis di dua sesi yaitu Peer Review West Africa dan sesi HAKI. Ini adalah

suatu kepercayaan dari pihak UNCTAD kepada KPPU dan karena itu Indonesia

sebaiknya selalu aktif dalam forum-forum global seperti UNCTAD.

Page 103: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 103

Selanjutnya, KPPU berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan APEC Individual

Action Plan 2007 (Rencana Aksi Individu 2007) yang merupakan gabungan berbagai

isu yang terkait dengan kebijakan ekonomi di suatu negara, antara lain tarif dan non

tarif, jasa, investasi, standarisasi, bea cukai, pengadaan pemerintah, hak kekayaan

intelektual, dan kebijakan persaingan.

Selain itu, KPPU juga turut serta dalam penyusunan APEC Economic Policy Report

2008 (AEPR 2008) yang berisi perkembangan kebijakan ekonomi di seluruh negara

anggota APEC, dimana telah disepakati Competition Policy sebagai topik laporan.

KPPU diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyusunan Chapter 1 dalam laporan

tersebut, yang berisi tentang The Role of Competition Policy in Structural Reform

and Creating Competition Culture serta memaparkan perkembangan APEC,

Economic Committee, Leader’s Agenda to Implement Structural Reform (LAISR),

perbedaan persaingan dan kebijakan persaingan, dan perkembangan bidang

persaingan usaha di negara-negara anggota APEC.

Selaku anggota APEC, Indonesia juga diminta berpartisipasi dalam menyiapkan

Individual Economic Policy Report yang berisi tentang perkembangan kebijakan

persaingan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia.

4 . 3 . P E L A K S A N A A N N E G O S I A S I T I N G K A T

I N T E R N A S I O N A L

Kebijakan persaingan merupakan isu yang tengah naik daun di tingkat internasional,

dimana beberapa negara (khususnya negara maju) baik melalui organisasi

internasional maupun secara bilateral terus berupaya agar tercipta suatu mekanisme

peningkatan peranan kebijakan persaingan. Beberapa negosiasi perdagangan yang

secara aktif diikuti KPPU pada tahun ini adalah negosiasi ASEAN-Australia-New

Zealand (AANZ) Free Trade Area (FTA) dan sidang Trade Policy Review (TPR)

Indonesia. Sidang dimaksud merupakan forum untuk membahas pandangan

anggota WTO terhadap kebijakan perdagangan Indonesia dan Government Report

mengenai pernyataan atau statement Indonesia atas kebijakan perdagangan RI.

Page 104: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 104

4 . 4 . P E N I N G K A T A N P E R A N K P P U S E B A G A I

R E G U L A R O B S E R V E R

Sebagai regular observer OECD, KPPU secara aktif berpartisipasi dalam berbagai

kegiatan competition committee di forum OECD. Hal ini diantaranya dengan

memberikan masukan tertulis (paper) mengenai implementasi dan perkembangan

kebijakan persaingan di Indonesia, terlibat dalam diskusi dan memberikan

pandangan terhadap perkembangan konsep dan isu-isu terkini mengenai

persaingan usaha di tingkat internasional, dan dalam setiap Working Party, KPPU

diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam pembahasan masalah

tentang persaingan serta mendapatkan pengalaman dan masukan dari negara lain

yang merupakan best practices untuk menganalisa permasalahan persaingan. Pada

tahun 2007, KPPU telah memberikan kontribusi tertulisnya tentang penegakan

hukum dan kebijakan persaingan dalam bidang energi, profesi hukum, dan

pengadaan publik pada 2 (dua) kali penyelenggaraan Competition Committee’s

Meeting dan Working Group Roundtable Discussion.

Lebih lanjut, sebagai perwujudan keaktifan KPPU sebagai observer, KPPU juga

telah mendorong sosialisasi dan pengadopsian The APEC-OECD Integrated

Checklist on Regulatory Reform melalui penyelenggaraan The APEC Seminar in

Utilizing APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform and Deregulated

Aspect. Serta peningkatan upaya pelaksanaan rekomendasi OECD melalui

penerjemahan OECD Competition Assessment Toolkit ke dalam bahasa Indonesia.

Dengan berbagai aktifitas tersebut, KPPU yakin dapat meningkatkan kompetensi

dan kapabilitasnya dalam mendukung reformasi regulasi untuk menciptakan budaya

bersaing pada setiap aspek ekonomi yang dibutuhkan, sehingga diharapkan

bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Page 105: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 105

4 . 5 . S O S I A L I S A S I D A N K E R J A S A M A

K E L E M B A G A A N

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap

UU No. 5/1999, KPPU melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam

negeri maupun di luar negeri.

1. Sosialisasi KPPU menyadari pentingnya program sosialisasi hukum persaingan kepada

masyarakat, yaitu sebagai upaya pencegahan praktek persaingan usaha yang tidak

sehat dalam dunia bisnis serta harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan

persaingan. Selama tujuh tahun berdirinya, KPPU telah melaksanakan berbagai

kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi di daerah-daerah, menyelenggarakan Public

Hearing, forum jurnalis, dan forum mahasiswa, serta penerbitan media berkala

”Kompetisi”, bahan publikasi, dan Guideline Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1999.

Namun demikian, masih banyak anggota masyarakat, kalangan dunia usaha, aparat

pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengetahui persaingan usaha yang

sehat. Oleh karena itu, KPPU mengembangkan strategi komunikasinya dengan

mengadakan program dialog interaktif melalui media radio dan media televisi, serta

penayangan Iklan Layanan Masyarakat di televisi swasta nasional. Sasaran dari

kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat dapat lebih mengetahui dan

memahami makna hukum persaingan usaha, untuk kemudian menerapkan budaya

persaingan usaha yang sehat dalam kehidupan sehari-harinya.

Kegiatan sosialisasi hukum persaingan dilaksanakan melalui dialog interaktif pada

media radio dan televisi serta penayangan Iklan Layanan Masyarakat di televisi.

Dialog interaktif media radio dilakukan di 3 (tiga) radio, yaitu Elshinta (90,0 FM),

Trijaya Jakarta (104,75 FM), dan Suara Metro Jakarta (107,8 FM). Total penayangan

sebanyak 30 (tiga puluh) episode, masing-masing 12 (dua belas) episode di 2 (dua)

radio berita dan 6 (enam) episode di 1 (satu) radio jaringan nasional secara live dan

interaktif.

Dialog interaktif media televisi dilakukan di 3 (tiga) televisi yaitu Metro TV, Trans7,

dan TVRI. Total penayangan sebanyak 7 (tujuh) episode yang terbagi pada masing-

masing stasiun televisi. Pada kegiatan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM),

Page 106: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 106

iklan yang ditayangkan sebanyak 2 (dua) versi. Iklan versi pertama berisi pesan

mengenai manfaat persaingan usaha yang sehat pada sektor transportasi udara,

sedangkan iklan versi kedua berisi pesan mengenai fungsi KPPU serta perjanjian

dan kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penayangan iklan tersebut

dilakukan sebanyak 300 (tiga ratus) spot yang tersebar pada 3 (tiga) stasiun televisi

swasta nasional, yaitu RCTI, SCTV, dan Metro TV.

Dalam rangka menanamkan budaya persaingan usaha yang sehat, KPPU juga

melakukan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia yang

sekaligus guna memperoleh awareness dari para stakeholder dan dukungan atas

pelaksanaan UU No. 5/1999. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama

periode 2000-2007 tersebar di 23 (dua puluh tiga) propinsi di Indonesia. Kegiatan

sosialisasi sepanjag tahun 2007 dilaksanakan di Banjarmasin, Pekanbaru,

Surabaya, Gorontalo, Batam, Medan, Makassar, dan beberapa kota lainnya yang

melibatkan jajaran Pemda, Kadin, dan media massa setempat. Pertanyaan yang

sering muncul dari masyarakat adalah mengenai proses pengaduan dan

pemeriksaan laporan tentang dugaan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang

diberikan KPPU terhadap pelaku pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, jasa

konstruksi, persekongkolan tender, dan pandangan KPPU terhadap suatu kebijakan.

Kegiatan pertama di awal tahun ini adalah Forum Pengembangan Komunitas yang

berupa Forum Jurnalis bertema “Regulatory Reform untuk Ekonomi Indonesia yang

Lebih Baik”. Forum Jurnalis diadakan pada tanggal 25 Januari 2007 di Gedung

KPPU Jakarta, dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Periode 2006–2011

dan para jurnalis dari berbagai media massa nasional.

Pada tanggal 8 Maret 2007 telah diadakan Lokakarya Pemerintah di Jakarta,

dengan tema ”Dukungan Komunitas Persaingan Usaha untuk Persaingan Usaha

yang Sehat”. Lokakarya ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menko

Perekonomian, dan instansi pemerintahan yang terkait. Pada tanggal yang sama

setelah Lokakarya berakhir, diadakan juga Forum Jurnalis yang diikuti oleh berbagai

media massa nasional. Selanjutnya, KPPU bekerja sama dengan Mahkamah Agung

telah mengadakan seminar tentang persaingan usaha kepada para hakim pada

tanggal 15 Maret 2007 di Medan, dengan tema “Standard of Proof of Competition

Law Infringements”. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas

Page 107: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 107

implementasi penegakan UU No. 5/1999 dalam tatanan hukum di Indonesia.

Sedangkan, kegiatan terakhir di bulan Maret 2007 adalah Forum Jurnalis yang

diadakan di Gedung KPPU pada tanggal 16 Maret 2007 dan mengetengahkan

“Penyampaian Saran dan Pertimbangan KPPU (Microsoft dan Ritel)”. Forum Jurnalis

ini juga dihadiri oleh para jurnalis dari berbagai media massa nasional.

Kegiatan yang diadakan dalam bulan April 2007 adalah sebanyak 10 (sepuluh)

kegiatan. Dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut, terdapat dua kegiatan seminar yaitu

Seminar “Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di

Indonesia”, dan Seminar mengenai “Persaingan Usaha: Prinsip-prinsip Persaingan

Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999”. Selain itu, diadakan satu forum jurnalis

dalam rangka Penyampaian Putusan MA yang menguatkan putusan KPPU terkait

kasus Carrefour dan Telkom. KPPU juga mengadakan dua kali Pelatihan bagi

Hakim, untuk Hakim di Pengadilan Negeri Bali-NTT-NTB serta Pengadilan Negeri

Jawa Timur dan DIY. Sedangkan sosialisasi hanya dilakukan satu kali yaitu

Sosialisasi “Prinsip Persaingan Usaha pada Sektor Agribisnis”. Kegiatan workshop

dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu workshop bagi para calon pegawai KPPU dan

Lokakarya bagi pelaku usaha mengenai ”Prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha

dalam Pasal 22 UU No. 5/1999”.

Untuk bulan Mei 2007, terdapat 4 (empat) kegiatan sosialisasi yang telah diadakan.

Pertama, kegiatan Lokakarya Pelaku Usaha yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2007

di Balikpapan. Tema dari lokakarya ini adalah “Prinsip-prinsip Hukum Persaingan

Usaha menurut UU No. 5/1999”. Dalam Lokakarya ini, hadir anggota KADIN propinsi

Kalimantan Timur dan Asosiasi Pengusaha.

Kegiatan selanjutnya adalah Lokakarya Parlemen/Pemerintah yang bertema

Prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha menurut UU No. 5/1999 di Tanjung

Pinang. Lokakarya ini dihadiri oleh para pejabat Pemda Propinsi Kepulauan Riau,

DPRD Propinsi, dan Kadinda Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, dilaksanakan

juga Lokakarya Parlemen/Pemerintah yang bertema Prinsip-prinsip Hukum

Persaingan Usaha menurut UU No. 5/1999 di Kendari. Lokakarya ini dihadiri oleh

para pejabat Pemda dan Kadin Propinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan, kegiatan

terakhir di bulan Mei 2007 adalah Seminar Persaingan Usaha di Wilayah Kantor

Perwakilan Daerah KPPU pada tanggal 30 Mei 2007, yang bertema ”Prinsip-prinsip

Page 108: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 108

Hukum Persaingan Usaha Menurut UU No. 5/1999” dan dihadiri oleh para pejabat

Pemda dan Kadin Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan pertama di bulan Juni 2007 adalah Forum Jurnalis yang mengetengahkan

”Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap SE Menkominfo Nomor

01/SE/M/Kominfo/1/2007” diadakan di Kantor KPPU, Jakarta. Forum Jurnalis ini

diadakan pada tanggal 6 Juni 2007 dan dihadiri oleh para jurnalis dari berbagai

media massa nasional. Kegiatan selanjutnya adalah Seminar APEC yang diadakan

pada tanggal 13-15 Juni 2007 bertempat di Jakarta. Seminar ini dihadiri oleh

Anggota Komisi dan stakeholders KPPU. Sedangkan sosialisasi selanjutnya adalah

Sosialisasi Perkom yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2007 di Banjarmasin,

Kalimantan Selatan dan bertemakan ”Prinsip-prinsip Hukum persaingan usaha

Menurut UU No. 5/ 1999”. Pada sosialisasi ini, hadir para pejabat Pemda, Kadin, dan

para akademisi Kalimantan Selatan. Selain itu, KPPU bekerjasama dengan

Mahkamah Agung telah mengadakan seminar tentang persaingan usaha kepada

para hakim, hal tersebut ditujukan untuk lebih meningkatkan efektifitas implementasi

penegakan UU No. 5/1999 dalam tatanan hukum di Indonesia.

Pada bulan Juli 2007, ada enam kegiatan kegiatan sosialisasi yang telah diadakan,

yaitu:

- Lokakarya Pelaku Usaha di Pekanbaru dengan tema ”Prinsip-Prinsip Hukum

Persaingan Usaha Menurut UU No. 5/1999”. Lokakarya ini dihadiri oleh

Pemerintah Daerah dan KADIN Propinsi Riau.

- Forum Pengembangan Komunitas (Forum Jurnalis) tentang ”Menangkap Esensi

Persekongkolan Tender pada Perkara PLN” Forum ini dihadiri oleh media

massa nasional.

- Sosialisasi ke Surabaya dengan tema ”Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan

Usaha Menurut UU No. 5/1999”. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan industri

keuangan, yaitu dari perusahaan pembiayaan, asuransi, dan perbankan

Surabaya.

- Sosialisasi Perkom yang diadakan di Gorontalo dengan tema ”Prinsip-Prinsip

Hukum Persaingan Usaha Menurut UU No. 5/1999”. Sosialisasi ini dihadiri oleh

Pemerintah Daerah dan KADIN Propinsi Gorontalo.

Page 109: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 109

- Forum Pengembangan Komunitas (Forum Jurnalis) dengan tema

”Pengembangan Pemahaman terhadap Prinsip-Prinsip Persaingan” yang

dihadiri oleh media massa Batam.

- Lokakarya ”Persaingan Usaha di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera

Utara dan Permasalahannya” yang diadakan di Medan. Acara ini dihadiri oleh

pengusaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

Pada Agustus 2007, diadakan kegiatan sosialisasi perkom di Makassar dengan tema

“Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Menurut UU No. 5/1999” yang dihadiri

oleh akademisi Makassar.

KPPU juga mengadakan sosialisasi intensif media massa berupa penayangan Iklan

Layanan Masyarakat KPPU di tiga televisi nasional, yaitu RCTI, SCTV, dan Metro

TV. Dialog interaktif juga diadakan sebanyak lima kali di bulan ini. Radio yang

menyiarkannya adalah Radio Elshinta, Trijaya, dan Suara Metro.

Dialog interaktif dengan berbagai tema dilaksanakan sebanyak 25 kali di bulan

November 2007, disiarkan di Radio Suara Metro, Radio Trijaya, Radio Elshinta,

Metro TV, TVRI, dan Trans7. Selain itu ada forum jurnalis yang diadakan untuk

membahas Putusan KPPU tentang Temasek. Pada akhir November diadakan

Lokakarya Parlemen/Pemerintah tentang “Workshop on Merger Review” yang

dihadiri oleh Departemen Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Menko Ekonomi,

Perbarindo, GP Farmasi, OECD, GTZ, JFTC, JICA, Bapepam, Fakultas Hukum

Trisakti, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, dan Departemen Perdagangan.

Pada bulan Desember 2007, sosialisasi intensif media massa dilakukan dengan

pemasangan artikel pada dua media cetak, yaitu majalah Trust dan Business

Review. Dialog interaktif diadakan sebanyak enam kali di Radio Trijaya, Suara

Metro, dan Metro TV.

Pada tanggal 4 Oktober 2007, KPPU mengadakan forum jurnalis berkaitan dengan

saran dan pertimbangan KPPU terhadap kebijakan penyelanggaraan haji. Hal-hal

yang dibahas dalam forum jurnalis tersebut antara lain mengenai mekanisme tender

dalam memilih penyedia barang dan jasa bagi penyelenggaraan haji dimana selama

ini penyelenggaraan tender untuk pelaksanaan haji tidak diumumkan secara terbuka.

Page 110: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 110

Oleh karena itu, KPPU mengusulkan agar mekanisme tender tersebut diperbaiki

dengan kriteria-kriteria teknis yang jelas dan transparan sehingga dapat dipilih

peserta tender dengan penawaran yang memiliki kualitas paling baik dan harga

penawaran terendah. Saran dan pertimbangan KPPU tersebut ditanggapi

pemerintah melalui Surat Menteri Agama No. MA/164/2007 pada tanggal 24 Agustus

2007, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan haji di tanah air untuk

selanjutnya akan dilakukan berdasarkan mekanisme tender yang sesuai dengan

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.

Dalam saran dan pertimbangan tersebut terdapat tiga permasalahan yang perlu

disempurnakan, yaitu kebijakan tarif, kebijakan pemberdayaan pelaku usaha

nasional dan organisasi penyelenggaraan ibadah haji, berikut tanggapan pemerintah

terhadap ketiga saran tersebut:

a. KPPU menyarankan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditentukan

dalam mekanisme terbuka melalui mekanisme tender yang tidak diskriminatif

disertai dengan kriteria – kriteria teknis yang jelas dan transparan. Usulan KPPU

tersebut ditanggapi oleh pemerintah dengan argumen bahwa BPIH memang

pada awalnya menggunakan dasar perhitungan tahun sebelumnya, namun tetap

dilakukan pembahasan dan tawar menawar untuk memperoleh tarif yang wajar

dan proporsional. Berkenaan dengan tarif transportasi udara diketahui bahwa

penawaran dari Garuda Indonesia adalah yang paling rendah, dibandingkan

dengan maskapai lain yang melakukan penawaran pada saat itu, yaitu Air Asia.

b. KPPU juga mengusulkan kebijakan pemberdayaan pelaku usaha nasional. Dalam

hal ini, Departemen Agama menetapkan penyelenggaraan pelayanan di tanah air

berdasarkan tender sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 agar

pelaku usaha nasional dapat terlibat. Sedangkan untuk catering dan

pemondokan di Arab Saudi, tidak dapat dilakukan mekanisme yang sama karena

harus mengikuti regulasi Pemerintah Arab Saudi bahwa pelaksanaannya harus

dengan perusahaan/pemilik warga Negara Arab Saudi. Menanggapi usulan

KPPU, maka Departemen Agama menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah

peran aktif pelaku usaha nasional untuk mendapatkan partner bisnis di Arab

Saudi dan menghindari percaloan.

Page 111: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 111

c. KPPU berpendapat bahwa perangkapan fungsi regulasi dan fungsi operator oleh

Pemerintah telah menjadi salah satu penyebab utama dari inefisiensi

penyelenggaraan haji. Perangkapan tersebut pada prakteknya akan menyulitkan

mekanisme reward and punishment. Atas usulan KPPU tersebut, pemerintah

menolak bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator akan membuat

penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.

Menanggapi jawaban pemerintah melalui Surat Menteri Agama tersebut, KPPU

menegaskan akan sepenuhnya menyerahkan pelaksanaan segala kebijakan yang

telah dijelaskan dalam Surat Menteri Agama tersebut kepada Departemen Agama.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsi pengawasan maka KPPU akan memantau

realisasi kebijakan tersebut untuk memastikan segala kebijakan yang ditawarkan

dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Menjelang akhir tahun, pada tanggal 17 Desember 2007 KPPU menyelenggarakan

forum jurnalis Catatan Akhir Tahun 2007 yang membahas hasil kerja KPPU, baik

dari segi penegakan hukum maupun penyelarasan kebijakan. Beberapa sektor yang

digeluti KPPU pada tahun 2007 adalah sektor telekomunikasi, ritel, kesehatan, dan

tender. Forum jurnalis tersebut dihadiri oleh wartawan dari berbagai media massa.

Kinerja KPPU sepanjang tahun 2007 mengalami peningkatan cukup signifikan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya

jumlah saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah dari 5 (lima) menjadi 11

(sebelas) saran dan pertimbangan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari sisi

kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, karena saran dan pertimbangan yang

diberikan KPPU menyangkut sektor-sektor yang penting bagi kesejahteraan

masyarakat, diantaranya adalah saran dan pertimbangan mengenai sektor ritel,

farmasi, dan industri kelapa sawit. Jumlah laporan dugaan pelanggaran persaingan

usaha yang diterima KPPU dari masyarakat juga bertambah sebesar 13,5% dan

jumlah perkara yang diputus bertambah sebesar 46 %, peningkatan tersebut dapat

menjadi tolak ukur meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan

budaya persaingan usaha yang sehat di tanah air.

Pada sektor telekomunikasi, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

a. Sektor telekomunikasi merupakan sektor strategis yang meliputi satelit, jaringan

kabel bawah laut, dan microwave links yang menguasai hajat hidup orang

Page 112: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 112

banyak, sehingga Pemerintah berhak mengatur agar tidak terjadi pelanggaran

hak–hak kedaulatan Indonesia dalam memiliki akses telekomunikasi

international;

b. Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang penting dan memberikan

kontribusi yang substansial terhadap perkembangan ekonomi nasional, dan

meskipun telah terdapat banyak operator akan tetapi belum menunjukkan kinerja

persaingan yang optimal;

c. Pemerintah hendaknya mengefektifkan kebijakan–kebijakan yang terkait dengan:

1. Pengaturan interkoneksi.

2. Pencegahan potensi penyalahgunaan integrasi vertikal.

3. Penerapan modern licensing.

4. Pengembangan kebijakan agar cepat mampu mengikuti perkembangan

teknologi dan strategi bisnis.

d. Konsumen selama ini telah dirugikan karena tindakan anti persaingan yang

dilakukan pelaku usaha telekomunikasi, antara lain disebabkan oleh struktur

kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek, menyebabkan adanya price-

leadership dalam industri telekomunikasi. Telkomsel sebagai pemimpin pasar

kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksesif.

Komisi menemukan bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2006, konsumen

layanan telekomunikasi seluler mengalami kerugian yang cukup besar yaitu

antara Rp 14,7 triliun hingga Rp 30,8 triliun;

Pada sektor ritel, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

a. Persaingan antara hypermarket (peritel besar) dengan peritel kecil, dan pasar

tradisional adalah sebagai pertarungan pada tingkatan yang berbeda (berbeda

level of playing field). Jadi dalam hal ini peran kebijakan persaingan, kebijakan

sektoral, kebijakan Pemerintah Daerah amat penting untuk mengatasi hal

tersebut;

b. Komisi, melalui saran pertimbangan yang disampaikan sebagai masukan

rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Usaha Toko Modern dan

Usaha Ritel Modern, mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah untuk

melakukan pengaturan dalam upaya perlindungan usaha kecil ritel dan

tradisional serta perlindungan terhadap pemasok ritel modern;

Page 113: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 113

c. Pengaturan tersebut, khususnya pengaturan yang terkait dengan pembatasan

jumlah pelaku usaha agar tetap memperhatikan potensi persaingan tidak sehat,

sebagai contoh peluang terjadinya kartel ataupun praktek monopoli;

d. Pengaturan zonasi yaitu kejelasan, ketegasan dan transparansi pengaturan tata

ruang, khususnya kebijakan Pemerintah Daerah, yang mampu mewujudkan

kepentingan dan keberpihakan pada peritel kecil serta memperhatikan equal of

playing field antara peritel besar dengan peritel kecil, dengan tanpa mengabaikan

kepentingan konsumen;

e. Pengaturan hubungan pemasok dan peritel modern agar tidak hanya

menyangkut pemasok kecil, akan tetapi juga pemasok menengah dan besar. Hal

tersebut mengingat dalam trend industri ritel sekarang, peritel, khususnya peritel

besar, memiliki posisi dominan terhadap pemasok;

f. Pengaturan dalam hal transaksi antara peritel dan pemasok, sepenuhnya

memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;

g. Mahkamah Agung telah mendukung putusan KPPU yang menghukum pelaku

peritel besar, hypermarket, yaitu Carrefour yang telah melanggar Pasal 19 (a) UU

No.5/1999. Untuk itu Carrefour harus harus menghentikan kegiatan pengenaan

persyaratan minus margin kepada pemasok dan Carrefour juga dikenakan denda

sebesar Rp 1,5 milyar,-

Pada sektor kesehatan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah struktur industri

farmasi yang oligopolistik dan sangat memungkinkan terjadinya kolusi diantara

pelaku usaha serta kebijakan Pemerintah, yang antara lain adalah evaluasi

Permenkes No.69/2006 tentang penetapan HET (harga eceran tertinggi) pada label

obat dan peraturan mengenai obat generik.

Pada sektor tender, persekongkolan tender yang terjadi tidak jarang juga melibatkan

pihak Pemerintah, yaitu Panitia Pengadaan atau atasannya serta pejabat yang

terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut. Beragam bentuk

persekongkolan tender yang sering ditemui pada penangan perkara adalah:

a. Kerjasama antar peserta lelang untuk mengatur dan menentukan pemenang

lelang;

b. Rekayasa penyelenggaraan lelang (waktu terbatas, pengumuman lelang tidak

skala nasional; lelang dilaksanakan pada saat hari libur);

Page 114: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 114

c. Persekongkolan adanya persyaratan pengalaman dan spesifikasi teknis yang

mengarah pada salah satu peserta lelang;

d. Panitia lelang tidak memberikan berita acara aanwijzing yang memuat input hasil

aanwijzing pada semua peserta lelang;

e. Adanya persyaratan untuk membayar jaminan dalam waktu yang sangat

terbatas;

f. Adanya pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh panitia dan peserta

tender selama kurun waktu tender berlangsung, misalnya untuk memasukkan

harga penawaran yang berbeda tipis dengan HPS antar peserta lelang.

Selain masalah kinerja, Forum jurnalis Catatan Akhir Tahun 2007 juga

mengungkapkan tantangan dan kendala yang dihadapi KPPU dalam menjalankan

tugasnya, antara lain, penetapan status kelembagaan yang belum selesai meskipun

KPPU telah memberikan draft Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang KPPU

sebagai penyempurnaan Keppres No. 75 Tahun 1999 kepada pemerintah. Status

Sekretariat KPPU yang belum jelas tersebut berdampak pada pengembangan

kelembagaan, pengelolaan anggaran, dan pengembangan SDM KPPU termasuk

pada kesejahteraan pegawai yang belum memadai. Selain itu, keterbatasan

prasarana penunjang baik gedung maupun inventaris menyebabkan KPPU tidak

dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara maksimal. KPPU juga

menyadari bahwa dukungan dan peran aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan

yang sejalan dengan persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan dalam

mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, oleh karena itu KPPU

mengharapkan bertambahnya dukungan pemerintah terhadap KPPU di tahun-tahun

mendatang.

Kerjasama Kelembagaan KPPU melakukan kegiatan peningkatan kerjasama kelembagaan dengan berbagai

lembaga persaingan usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya peningkatan

hubungan KPPU dengan berbagai lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk

seminar, workshop, konferensi, pelatihan, dan sebagainya. Pada periode Januari–

Desember 2007, KPPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

• Menghadiri pertemuan SOM I APEC di Canberra Australia dalam rangka

kerjasama di tingkat internasional. Sejak tahun 2007, isu mengenai kebijakan

Page 115: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 115

persaingan menjadi agenda prioritas dalam program APEC yang di bahas dalam

forum EC (Economic Committee), SELI (Strengthening on Economic Legal

Infrastructure), dan CPDG (Competition Policy and Deregulation Group).

• Sebagai bentuk realisasi kerja sama KPPU dengan Japan Fair Trade

Commission (JFTC), pada tanggal 18–29 Maret 2007, Anggota KPPU periode

2006-2011 mengadakan kunjungan dalam bentuk seminar di Jepang. Kunjungan

tersebut bertujuan untuk dapat saling bertukar pengalaman antara Indonesia dan

Jepang, dimana Jepang telah menerapkan hukum persaingan usaha semenjak

enam puluh tahun yang silam.

• Menyelenggarakan Seminar “Role of Regional Office of Competition Authority” di

Batam dan di Medan, sebagai studi banding kewenangan Kantor Perwakilan

KPPU dengan Kantor Perwakilan JFTC, Jepang.

• Mengadakan pertemuan dengan Bappenas pada tanggal 29 Maret 2007 untuk

membahas kerjasama Indonesia–Jerman yang dihadiri oleh perwakilan

pemerintah dari berbagai Departemen.

• Mengikuti pelatihan Advanced Antitrust Market Definition Analysis yang

dilaksanakan di Seoul oleh OECD Korea Regional Center for Competition

(OECD-RCC Seoul) pada bulan April 2007. Delegasi KPPU membawakan kasus

kartel pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit daerah Bekasi.

• Mengikuti ABA 2007 Annual Spring Meeting di Washington, Amerika. Kegiatan

yang dilaksanakan pada tanggal 17–20 April 2007 ini merupakan ajang

pertemuan besar para ahli hukum antitrust dan kompetisi, ekonom, dan pejabat

dari belahan dunia dengan jumlah peserta mencapai 2200 peserta.

• Sebagai bagian dari bentuk kerjasama dengan United Nation for Conference in

Trade and Development (UNCTAD), KPPU mengadakan Workshop on

Competition Law and Policy pada tanggal 24 April 2007 dan Roundtable

Discussion on Competition Law and Policy pada tanggal 25 April 2007. Kedua

kegiatan tersebut diadakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Acara workshop

Page 116: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 116

dikhususkan bagi staf baru KPPU yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang,

sedangkan roundtable dikhususkan bagi Anggota KPPU, direksi, dan beberapa

pejabat pemerintahan (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan Departemen Perdagangan). Kedua acara tersebut melibatkan lima orang

tenaga ahli, Hassan Qaqaya dan Michael Adam dari UNCTAD, Fausta Gisolli

dari Italia, Ewan Beurrow dari Inggris, dan Min Ho Lee dari Korea. Topik yang

dibahas pada workshop adalah penetapan pasar relevan dan penyalahgunaan

posisi dominan, sedangkan topik roundtable lebih diarahkan kepada tata cara

penanganan perkara di Eropa, industri telekomunikasi di Italia, dan industri ritel

di Inggris.

• Setelah pelaksanaan dua seminar tersebut, KPPU juga melakukan pertemuan

bilateral dengan UNCTAD untuk membahas tindak lanjut kerjasama teknis

berikutnya. Berdasarkan pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa

UNCTAD akan membantu KPPU dalam dua tahun kedepan dalam beberapa hal,

yaitu:

a. Penyelenggaraan roundtable discussion dalam industri essential facilities,

dimana untuk tahap pertama akan difokuskan pada industri telekomunikasi;

b. Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan KPPU;

c. Pelatihan bagi calon pelatih (training for the trainee); dan

d. Pelatihan serta studi banding bagi pustakawan KPPU.

• Terkait kerjasama trilateral antara KPPU, Mahkamah Agung, dan GTZ-ICL, telah

dilakukan pertemuan (formal dan informal) antara KPPU dan GTZ-ICL untuk

membahas beberapa isu terkait Implementing Agreement antara ketiga belah

pihak. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, antara lain perubahan

tujuan utama perjanjian berikut idikatornya, perubahan tujuan jangka pendek

beserta indikatornya, pembentukan Steering Committee dan Implementing Level,

dan penerapan prinsip transparansi dalam efektifitas pelaksanaan perjanjian.

• Melakukan pembahasan tema yang berhubungan dengan pelaksanaan

beberapa agenda persidangan yang bertaraf internasional yaitu sidang APEC

CTI – II pada tanggal 16–24 April 2007 bersama Departemen Perdagangan,

mengikuti pertemuan tentang Integrated Checklist APEC, dan Pembahasan

Kerjasama ASEAN–AANZ.

Page 117: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 117

• Ikut serta dalam The 3rd Top Level Official’s Meeting on Competition Policy and

The 4th East Asia Conference on Competition Law and Policy yang

diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 3-4 Mei 2007.

• Menghadiri Intersession ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) TNG Working

Group on Economic Cooperation. Pertemuan yang diselenggarakan di Singapura

pada tanggal 6-7 Mei 2007 ini merupakan tindak lanjut Trade Negotiating

Committee (TNC) AANZ Free Trade Area (FTA) ke-8 yang telah dilaksanakan

pada tanggal 4-9 Maret 2007 di Wellington, Selandia Baru.

• Sixth Annual International Competition Network Meeting yang diselenggarakan di

Moscow pada tanggal 29 Mei–1 Juni 2007. Pertemuan tersebut merupakan

pertemuan akbar para petinggi lembaga persaingan internasional yang

membahas berbagai isu strategis di bidang pengembangan dan penegakan

hukum dan kebijakan persaingan usaha.

• Melakukan persiapan administrasi dan teknis penyelenggaraan seminar APEC

yang akan diadakan pada bulan Juni 2007. Selain persiapan seminar APEC,

KPPU juga membantu persiapan seminar back-to-back yang dilaksanakan oleh

GTZ dan Asian Competition Forum. Dalam seminar yang bertemakan

Challenges in Competition Law in Asia diadakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada

23 Mei 2007 tersebut, KPPU mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan

keynote speech tentang isu terakhir persaingan usaha di Indonesia. Seminar

tersebut merupakan wadah bertukar pikiran antara akademisi bidang persaingan

usaha internasional yang diwakili oleh beberapa pembicara dari Hong Kong,

India, Vietnam, Jepang, Cina, dan Indonesia.

• OECD Competition Committee Regular Meeting pada 5-8 Juni 2007. Dalam

pertemuan tersebut, KPPU berpartisipasi aktif pada roundtable discussion yang

diselenggarakan oleh Working Party No. 2 yang membahas tentang persaingan

usaha dalam profesi hukum dan Working Party No. 3 yang membahas tentang

dua topik utama, yaitu How to Provide Effective Guidance to Business on

Monopolization/Abuse of Dominance dan Public Procurement–the Role of

Antitrust Agencies in Promoting Competition.

Page 118: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 118

• Regional Antitrust Workshop di OECD Korea Regional Center for Competition

(OECD-RCC Seoul). Seminar kali ini difokuskan kepada studi kasus merjer,

penyalahgunaan posisi dominan, dan penetapan harga. Dalam tiga area

tersebut, para pembicara akan menyediakan penjelasan khusus mengenai

berbagai aspek seperti mengukur kekuatan pasar, tes penyalahgunaan posisi

dominan, pelaksanaan dan sanksi, dan menentukan market shares serta

berbagai isu lainnya.

• Menyelenggarakan APEC Seminar on Utilizing the APEC-OECD Integrated

Checklist on Regulatory reform in the Competition and Deregulation Aspect yang

diselenggarakan di Hotel Sultan, 13-15 Juni 2007.

Berdasarkan perkembangan dan pembahasan seminar, dihasilkan beberapa

rekomedasi tindak lanjut berikut:

a. Dilaksanakannya diskusi dan dialog yang berkelanjutan antar negara dalam

kaitannya dengan pengalamannya dalam pelaksanaan the APEC-OECD

Integrated Checklist on Regulatory Reform.

b. Negara-negara mempertimbangkan cara-cara dalam penilaian kompetisi,

reformasi kebijakan, dan kebijakan persaingan seharusnya diambil melalui

pengalaman dan kondisi yang ada.

c. Kelanjutan program technical assistance akan dipertimbangkan dalam

penggunaannya di APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform

yang bertujuan untuk meningkatan pemahaman penggunaan mengenai

bagaimana negara negara menerapkan Checklist dalam kondisi dan

pertimbangan yang ditentukan dalam mengidentifikasi area prioritas sebagai

perhatian utama.

d. Negara-negara pihak melanjutkan kegiatan tukar pengalaman yang bertujuan

untuk: 1. Penerapan Regulatory Impact Analysis; dan 2. Mempromosikan

reformasi regulasi dan nilai-nilai persaingan, dalam rangka mengembangkan

peningkatan pemahaman terhadap isu ini dan membantu pengembangan

keahlian teknis dan kemampuan di bidang ini.

e. Negara-negara pihak mempertimbangkan upaya pengembangan struktur

kelembagaan untuk dapat menghasilkan kepemimpinan dan koordinasi yang

efektif antar pemerintah untuk menghasilkan perubahan kebijakan.

Page 119: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 119

f. Masing-masing negara mempertimbangkan pelaksanaan crosscheck atas

respon terhadap checklist dengan lembaga pemerintahan lainnya.

g. Seluruh negara-negara mempertimbangkan penggunaan self assesment

procedure dalam APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform

memberikan arti penting bagi hukum dan kebijakan persaingan dalam

pertumbuhan ekonomi dan hasil seminar ini diharapkan akan menjadi

perhatian bagi kementrian.

• Selain penyelenggaraan seminar APEC, KPPU, JICA, dan JFTC di tempat yang

sama pada tanggal 15 Juni 2007, juga melaksanakan seminar setengah hari

tentang reformsi regulasi dan kebijakan persaingan. Seminar ini dihadiri oleh

berbagai perwakilan dari elemen Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Akademisi.

• Sidang Kelima tentang Trade Policy Review (TPR) di Jenewa, pada tanggal 27-

29 Juni 2007. Sidang TPR dimaksud adalah forum untuk mendiskusikan

kebijakan perdagangan dari negara yang di-review (Indonesia) dalam rangka

pelaksanaan transparansi. Materi sidang terdiri dari dua dokumen yaitu

Secretariat Report berupa draf laporan mengenai pandangan anggota WTO

terhadap kebijakan perdagangan Indonesia dan Government Report mengenai

pernyataan atau statement Indonesia atas kebijakan perdagangan RI. Dalam

sidang ini, Indonesia akan menghadapi berbagai pertanyaan menyangkut hal

teknis berdasar masukan interdep yang terkait dengam kebijakan perdagangan.

Khusus bagi partisipasi Indonesia, KPPU diwakili oleh Direktur Kebijakan

Persaingan.

• APEC Policy Dialogue: Seminar on the Role of Competition Policy in Structural

Reform (27 Juni 2007). Dalam seminar ini, KPPU diminta menyampaikan

presentasi dalam sesi ketiga tentang perkembangan hukum dan kebijakan

persaingan khusunya pada pengalaman dan tantangan dalam pengembangan

kebijakan persaingan. Selanjutnya, partisipasi juga dilakukan pada Economic

Committee II Roundtable Discussion: APEC-OECD Integrated Checklist on

Regulatory Reform (28 Juni 2007). Dalam pertemuan tersebut, KPPU diminta

menyampaikan presentasi dalam sesi kedua mengenai laporan

penyelenggaraan CPDG Seminar on Utilizing APEC-OECD Integrated Checklist

on Regulatory Reform in Competition Policy and Deregulation Aspects. Kedua

Page 120: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 120

acara ini diselenggarakan di Cairns, Australia pada tanggal 27-30 Juni 2007.

Dalam hal ini, KPPU diwakili oleh Ketua Komisi dan Direktur Komunikasi KPPU.

Page 121: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 121

Persaingan Usaha Sehat untuk Pembangunan Ekonomi

dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Ketigabelas Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2006 - 2011 yang telah bertugas sejak awal tahun 2007, telah diterima Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara untuk melaporkan kinerja KPPU, rencana strategis KPPU 2007–2012 serta menyampaikan pandangan KPPU terhadap peran persaingan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 tersebut, rombongan KPPU yang dipimpin oleh Ketua KPPU, Mohammad Iqbal, diterima oleh Presiden RI bersama dengan para menteri yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Menteri Hukum dan HAM. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPPU secara khusus melaporkan sejumlah kasus–kasus yang ditangani KPPU dan beberapa saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada Pemerintah. Sejak awal berdirinya, kasus persaingan usaha yang terbanyak dilaporkan ke KPPU adalah kasus persekongkolan tender. Sementara itu, kasus persaingan usaha yang juga ditemukan adalah mengenai diskriminasi sebagaimana yang dilakukan oleh Carrefour dan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT. Telkom. Selanjutnya, kepada Presiden juga disampaikan beberapa saran pertimbangan mengenai berbagai sektor industri seperti industri penerbangan, telekomunikasi, energi dan industri kelapa sawit. Mengenai industri kelapa sawit, kajian yang dilakukan KPPU mengindikasikan adanya integrasi vertikal (hulu/hilir), dan adanya penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha besar (oligopoli). Hanya saja, regulasi dalam industri ini kurang memadai, salah satunya ditandai dengan adanya kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Peran penting lain adalah kiprah KPPU di forum internasional seperti ICN, OECD, APEC dan ASEAN. Secara khusus, Ketua KPPU menginformasikan bahwa pada bulan Juni 2007 yang akan datang, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar mengenai APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform” in the Competition Policy and Deregulation Aspects. Seminar tersebut ditujukan untuk membahas self–assesment reformasi regulasi di antara ekonomi APEC yang telah memiliki ataupun yang sedang menyiapkan hukum persaingan. Pada akhir laporan disampaikan keinginan KPPU pada Pemerintah agar KPPU dapat menjadi bagian integral dari penyelenggara negara khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan Australia. Keseluruhan materi laporan yang disampaikan KPPU ditanggapi positif oleh Bapak Presiden. Menurut beliau, persaingan usaha dibutuhkan dalam memajukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bapak Presiden juga menyambut baik ajakan KPPU untuk lebih meningkatkan hubungan/kerjasama dengan

Page 122: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 122

Keberhasilan Implementasi Konsep Kompetisi dengan Reformasi Regulasi Proses reformasi kebijakan di Jepang, bermula dari kondisi awal ekonomi Jepang yang stagnan dan kini telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Profesor Tetsuzo Yamamoto (Graduate School of Commerce, Waseda University) dalam keynote speech yang disampaikan pada pembukaan seminar “APEC–OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform” pada tanggal 13 Juni 2007, di Jakarta. Capaian tersebut melalui sejumlah proses reformasi struktural dengan tantangan yang beragam. Yamamoto menunjukkan bahwa lima tantangan yang dihadapi, yaitu kebijakan moneter, konsolidasi fiskal, mendorong reformasi struktural, mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan dan kemiskinan,meningkatkan inovasi nasional dan memperkuat integrasi Jepang di ekonomi global. Perbaikan ekonomi atas dasar reformasi struktural ditentukan oleh dua faktor berikut, yaitu reformasi struktural yang dimotori oleh pihak swasta dan reformasi struktural yang dimotori oleh pemerintah. Seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, Yamamoto juga mengidentifikasi hal penting yang juga harus diperhatikan oleh lembaga pengawas persaingan, Japan Fair Trade Commission, yaitu mereka harus menyiapkan kebijakan struktural, meningkatkan pengawasan ketentuan administrasi yang tidak sesuai dengan konsep persaingan dan memperkuat proses penanganan perkara. Selain itu, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa hubungan antara reformasi regulasi dan kebijakan persaingan pada lingkup tertentu dapat tumpang tindih dengan reformasi struktural, misal pada reformasi industri, penggunaan pihak ketiga pada layanan publik dan regulasi terkait dengan liberalisasi. Selain gambaran yang disampaikan Yamamoto, konsep persaingan untuk pertumbuhan ekonomi juga dapat dirujuk dari paparan lembaga pengawas persaingan Chinese Taipei, yaitu Mr. Tzu-Shun Hu yang menyampaikan bahwa konsep persaingan perlu memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu kebijakan pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat atau publik. Berbagai langkah nyata yang dilaksanakan antara lain yaitu:

• Pada tahun 1994, Pemerintah membuat Gugus Tugas 461, mengevaluasi berbagai peraturan yang inkonsisten dengan Fair Trade Law, yaitu diantaranya di industri gula, produk petroleum, telekomunikasi, dan LPG.

• Pada tahun 1996, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Deregulasi, yang ditujukan untuk menghapus sekitar 200 (dua ratus) kebijakan yang tidak diperlukan pada sejumlah sektor industri.

• Pada tahun 1997, melalui Proyek Khusus, Pemerintah mengevaluasi sejumlah 74 (tujuh puluh empat) undang-undang terkait dengan BUMN.

• Pada tahun 2001, diluncurkan Proyek Green Silicon yang mereformasi ketentuan dalam asuransi, biaya pengacara, dan perfilman.

Page 123: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 123

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 34 UU No. 5/1999 mengatur secara tegas bahwa Komisi dibantu oleh

Sekretariat KPPU demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Hal ini juga telah diatur

dengan jelas dalam Pasal 12 Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan

fungsi sekretariat diatur lebih lanjut oleh Keputusan Komisi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPU menyusun serta menetapkan susunan

organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dalam Keputusan Komisi. Keputusan Komisi

telah diubah beberapa kali, terakhir adalah Keputusan Komisi No.

160/Kep/KPPU/VIII/2007 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sementara itu, menindaklanjuti hasil pembahasan interdep pada tahun 2006 yang

antara lain menyepakati bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap Keputusan

Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

khususnya Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai susunan

organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan

Komisi”. Pasal 12 ayat (2) dimaksud perlu dielaborasi sehingga akan mencakup

ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pimpinan, susunan organisasi,

anggaran dan kepegawaian sekretariat.

Dalam pembahasan internal KPPU, telah disepakati dan dirumuskan rancangan

Peraturan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999

tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya rancangan tersebut telah

B A B

5

Page 124: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 124

disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris

Negara, dan Menteri Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: 263/K/VIII/2007

tanggal 1 Agustus 2007 perihal Usulan Rancangan Peraturan Presiden, dan telah

disusuli dengan surat KPPU Nomor: 251/K/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 1999

perihal Perubahan Usulan Rancangan Peraturan Presiden.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keputusan Presiden Nomor 75

Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa untuk kelancaran

pelaksanaan tugas, KPPU dibantu oleh sekretariat. Dengan demikian, jelas bahwa

keberadaan Sekretariat KPPU sangat diperlukan untuk mendukung dan menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas KPPU. Oleh karena itu, agar dalam memberikan

dukungan kelancaran pelaksanaan tugas KPPU sehingga dapat terlaksana dengan

optimal, maka kepastian kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi sekretariat perlu

segera ditetapkan.

Selain itu, dalam upaya penguatan kelembagaan, KPPU dituntut menjadi lembaga

penegak hukum yang independen, kredibel, profesional, transparan, dan

bertanggung jawab kepada publik dan negara. Oleh karena itu, Anggota KPPU perlu

dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun koordinasi yang telah dilakukan

dengan Deputi SDM, kantor Sekneg berkaitan dengan rencana kesediaan Bapak

Presiden untuk melantik Anggota KPPU periode 2006-2011 yang semula

direncanakan pada minggu pertama bulan Maret, dan dijadwalkan ulang tanggal 20

Maret 2006, belum terlaksana sampai dengan saat ini.

Pada saat ini, KPPU telah memiliki sekitar 200 (dua ratus) orang staf sekretariat

jumlah tersebut telah termasuk tambahan sebanyak 120 (seratus duapuluh) orang

staf baru yang direkrut tahun 2007 dan ditempatkan di seluruh direktorat dan kantor

perwakilan KPPU di daerah. Penambahan jumlah staf ini ditujukan untuk menjadikan

KPPU lebih profesional guna menghadapi tantangan kedepan yang lebih berat.

Untuk itu, KPPU telah melakukan berbagai bentuk pembekalan terhadap seluruh staf

yang ada, baik staf baru maupun staf yang telah senior. Program pembekalan

tersebut dikemas dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dalam bentuk

pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri

yang diselenggarakan oleh KPPU bekerjasama dengan lembaga-lembaga

Page 125: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 125

penegakan hukum persaingan di negara-negara sahabat, diantaranya Japan Fair

Trade Commission (JFTC), Korea Fair Trade Commission (KFTC), dan Chinese

Taipei Fair Trade Commission (CFTC).

5 . 1 . P E N G E M B A N G A N K E L E M B A G A A N

KPPU melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang

membahas mengenai perkembangan penegakan hukum dan kebijakan serta

anggaran KPPU.

Pada RDP tanggal 12 Juni 2007, KPPU diminta untuk menjawab beberapa

pertanyaan Komisi VI DPR RI berikut:

1. Sejauhmana peran KPPU melakukan koordinasi dengan pemerintah, terutama

bersama pemerintah menghentikan monopoli dan mulai mengurangi

persengkolan dalam tender;

2. Gambaran realisasi dan evaluasi pencapaian target dari program-program yang

telah dilakukan KPPU hingga pertengahan tahun 2007;

3. Sejauhmanakah proses penyelesaian PP Merger dan Akuisisi tengah

berlangsung;

4. Realisasi atas kajian naskah akademik serta melakukan evaluasi terhadap

tentang pasal-pasal UU No. 5/1999;

5. Hasil penyelidikan dan kajian KPPU atas dugaan penyalahgunaan posisi

dominan beberapa perusahaan asing pada industri telekomunikasi dan industri-

industri strategis lainnya; dan

6. Hasil Investigasi KPPU terhadap adanya dugaan Praktek Monopoli pada PT.

Musim Mas dalam kerjasama dengan PT. Pelindo I.

Berdasarkan pembahasan, dihasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Berkaitan dengan Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-L/2004 tanggal 1 Juni

2004, dimana PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas menjadi terlapor, Komisi VI DPR

RI mendesak KPPU untuk secara proaktif melakukan monitoring di lapangan

kembali, mengenai pelaksanaan atas amar putusannya. Hal ini mengingat masih

terjadinya tumpang tindih atas fungsi regulator dan fungsi operator. Komisi VI

DPR RI meminta pemerintah c.q. Departemen Perhubungan dalam hal ini

Page 126: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 126

Administrasi Pelabuhan agar memaksimalkan fungsinya sebagai regulator dan

fungsi Pelindo I sebagai Operator dan fasilitator.

2. Dalam upaya untuk mengoptimalkan kinerja KPPU, Komisi VI DPR RI mendesak

KPPU untuk melakukan inisiatif secara proaktif, bukan hanya menunggu laporan,

dalam pemeriksaan segala bentuk perjanjian dan praktek usaha sesuai dengan

Tugas KPPU yang tertuang dalam Pasal 35 UU No. 5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Persaingan sehat di sektor industri yang menguasai hajat hidup orang banyak

akan memberikan manfaat pertumbuhan yang besar bagi ekonomi rakyat. Untuk

itu, Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan internalisasi

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di instansi pemerintah.

4. Dalam upaya meningkatkan kinerja KPPU, Komisi VI DPR RI mendesak

pemerintah c.q. Departemen Keuangan c.q. Dirjen Anggaran dan Perimbangan

Keuangan untuk segera merealisir pelaksanaan anggaran operasional KPPU

yang masih tertunda sampai saat ini.

5. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat serta memberikan

perlindungan terhadap konsumen, Komisi VI DPRI RI mendesak KPPU untuk

berkoordinasi dengan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan

lembaga terkait lainnya.

6. Terhadap persoalan PT. Indosat, Komisi VI DPR RI meminta KPPU untuk

mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada konsumen.

Selanjutnya pada RDP tanggal 25 Juni 2007, KPPU diminta untuk menjawab

beberapa pertanyaan Komisi VI DPR RI berikut:

1. Gambaran realisasi pencapaian target dari program-program yang telah

dilakukan KPPU selama tahun 2006 sampai dengan Semester I tahun 2007,

beserta hasil evaluasi secara keseluruhan dari program-program yang telah

dilaksanakan.

2. Gambaran mengenai rencana program dan kebijakan KPPU sebagaimana yang

dituangkan dalam RKAK/L tahun 2008.

3. Rincian Program Kerja dan Skala Prioritas KPPU beserta rincian pagu indikatif

RAPBN Tahun 2008.

Page 127: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 127

Berdasarkan pembahasan, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permintaan kepada KPPU agar dalam penyusunan seluruh kebijakan anggaran

harus didasarkan pada tugas dan kewajiban KPPU sebagaimana termaktub

dalam UU No. 5/1999, sehingga desain struktur, posting anggaran dan

operasionalisasi anggaran berdasar pada persoalan pokok terutama

pemberantasan monopoli, kartel, dan persaingan usaha tidak sehat; dan

2. Persetujuan Komisi VI DPR RI atas usulan pagu anggaran indikatif KPPU

sekurang-kurangnya sebesar Rp 88.430.300.000,00 – Rp 150.742.794.000,00

Selain hal yang menjadi kesimpulan rapat tersebut, DPR juga menyampaikan

beberapa hal berikut:

1. Pentingnya peningkatan sosialisasi dan monitoring oleh KPPU;

2. Perlunya monitoring atas industri usaha kecil dan menengah (UKM) yang terkait

isu strategis (terutama UKM ritel), monitoring tender di daerah, dan monitoring

industri sumber daya alam; dan

3. Perlunya pertimbangan kembali KPPU atas pengadaan tanah dan bangunan,

karena masih banyaknya gedung pemerintah yang menganggur dan dapat

digunakan.

Dalam menjamin efektivitas kebijakan persaingan di Indonesia, sesuai amanat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, KPPU telah melakukan penjajakan

kerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen. Dalam pertemuan yang

dilaksanakan pada tanggal 20 September 2007 tersebut, KPPU dan BPKN

bersepakat untuk meresmikan hubungan kedua instansi melalui suatu nota

kesepahaman. Dengan terwujudnya kerjasama tersebut, maka akan menjadi nota

kesepahaman kelima yang telah dihasilkan KPPU, setelah nota kesepahaman

dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapapem LK), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo),

dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kerjasama tersebut diarahkan kepada

upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Dalam konsep nota kesepahaman yang disusun Sub Direktorat, ruang lingkup

kerjasama akan meliputi konsultasi masalah persaingan usaha dan perlindungan

konsumen; koordinasi atas temuan masing-masing pihak, terutama dalam upaya

pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak kepada konsumen; dan

Page 128: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 128

sosialisasi tentang hubungan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan

perlindungan konsumen.

Selain dengan BPKN, KPPU dalam bulan September telah melakukan dua kali

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, yaitu pada tanggal 11

September dan 24 September 2007. Fokus kedua rapat tersebut terletak pada

proses pengajuan anggaran KPPU tahun 2008 dan evaluasi atas kinerja anggaran

KPPU tahun 2007. Berdasarkan kesimpulan rapat tersebut, secara garis besar

KPPU diminta untuk melakukan optimalisasi penggunaan anggaran 2007 dan

menyetujui usulan anggaran 2008. Selain itu, DPR juga menekankan kepada KPPU

untuk menyelesaikan perkara terkait dugaan monopoli dalam telekomunikasi yang

melibatkan Temasek Holding Company sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diluar himbauan kepada KPPU, DPR juga mendesak pemerintah c.q. Departemen

Keuangan c.q. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan untuk segera merealisir

pelaksanaan anggaran operasional KPPU yang masih tertunda sampai saat ini.

Rapat Kerja DPRD, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD yang diadakan pada

tanggal 23–24 Januari 2007 di Hotel Bidakara, Jakarta dihadiri oleh 1500 orang,

yang terdiri dari:

a. Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD dari 33 propinsi di

Indonesia

b. Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD dari 434 kabupaten di

Indonesia

Materi yang diberikan kepada peserta meliputi:

PP Nomor 37 tahun 2006 yang disampaikan oleh Dirjen BAKD

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh BAPPENAS

Larangan Persekongkolan dalam Tender oleh KPPU

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam rangka penguatan kelembagaan KPPU, pada bulan Maret 2007 KPPU

menyelenggarakan acara Temu Ramah bagi Komunitas Persaingan Sehat sebagai

konsep awal dari berdirinya suatu komunitas yang mendukung terciptanya iklim

persaingan sehat, sekaligus memperingati 8 tahun diberlakukannya UU No. 5/1999.

Page 129: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 129

Temu Ramah tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Ketua Komisi VI DPR

RI, dan sejumlah perwakilan instansi pemerintah. Dalam kesempatan yang sama,

Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa KPPU sebagai mitra kebijakan dari

Departemen Perdagangan dapat bersama–sama membahas dan menyelesaikan

peraturan–peraturan penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,

misalnya dalam menyusun Peraturan Presiden mengenai penataan pasar modern.

Lebih lanjut, Ketua Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa KPPU telah berhasil

membudayakan persaingan dalam dunia penerbangan di Indonesia.

5 . 2 . P E N I N G K A T A N S A R A N A D A N P R A S A R A N A

Kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dan Sekretariat KPPU tidak

hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki, namun juga kondisi serta

keadaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Untuk mengoptimalkan penegakan UU No. 5/1999, pada awal tahun 2007 KPPU

merekrut 77 orang tenaga baru untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan

sekretariat. Di sisi lain, hal ini menyebabkan situasi kerja menjadi kurang kondusif,

karena kurangnya ruangan serta sarana dan prasarana untuk pegawai baru.

Ruangan yang memadai dan representatif akan memberikan dukungan bagi

pelaksanaan tugas KPPU, untuk itu sangat dibutuhkan ruangan-ruangan antara lain

ruang kerja untuk Anggota Komisi, Direksi dan pegawai KPPU, ruang pemeriksaan,

ruang rapat, ruang pembacaan putusan, pelaksanaan dengar pendapat,

perpustakaan, ruang audio visual, ruang publik area dan tempat parkir kendaraan.

Upaya memperoleh gedung dan tanah aset milik negara melalui Menteri Keuangan

belum memperoleh hasil. Sedangkan melalui Menteri Sekretaris Negara telah

disampaikan permintaan untuk memperoleh eks gedung kantor KPK di Jalan Juanda

Nomor 36 Jakarta untuk pengembangan ruangan kerja KPPU.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pada semester awal 2007 ini

KPPU telah memberikan asuransi bagi para pegawainya. Asuransi tersebut

mencakup pelayanan layanan rawat inap dan rawat jalan (baik umum maupun

spesialis).

Page 130: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 130

5 . 4 . P E N I N G K A T A N D A N P E N G E M B A N G A N

K A N T O R P E R W A K I L A N K P P U D I D A E R A H

KPPU telah mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah KPPU (KPD KPPU)

yaitu di: Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Batam. Dengan keberadaan

kelima KPD KPPU tersebut sangat dirasakan dukungannya terhadap pelaksanaan

tugas KPPU. Penanganan terhadap beberapa perkara, yang sedang ditangani oleh

KPPU dan perkara tersebut terkait dengan pelaku usaha di wilayah kerja KPD KPPU

bersangkutan, khususnya dalam melakukan investigasi dan pemeriksaan

pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan telah dilakukan di KPD KPPU maupun

ditempat lain yang ditetapkan dengan difasilitasi oleh KPD KPPU, termasuk

kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu difasilitasi oleh KPD KPPU.

Upaya peningkatan keberadaan, KPD KPPU mendapat dukungan dari berbagai

pihak antara lain dari Komisi VI DPR RI, DPRD maupun Pemerintah Daerah, media

massa serta pihak-pihak lainnya. Dukungan dari berbagai pihak tersebut tentunya

akan memudahkan operasionalisasi kantor perwakilan daerah KPPU di masing-

masing wilayah kerjanya, sehingga diharapkan upaya penegakan UU No. 5/1999

akan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil pada terwujudnya persaingan

usaha yang sehat di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

Dukungan Komisi VI DPR RI terhadap peningkatan dan pengembangan KPD KPPU

sangat kuat, hal ini sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat

Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dan

Direktur Eksekutif KPPU pada tanggal 9 Juli 2007. Salah satu butir kesimpulan

dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut (butir 4) berbunyi:” Dalam upaya

meningkatkan kinerja KPPU dan pelayanan terhadap publik serta efektifitas

penanganan perkara/ laporan atas persaingan usaha yang sehat di daerah-daerah

sebagai pelaksanaan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi VI DPR RI meminta KPPU untuk

membuka kantor perwakilan KPPU di seluruh ibukota provinsi di Indonesia secara

bertahap”.

Page 131: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 131

Permintaan Komisi VI DPR RI tersebut di atas sangatlah menggembirakan dan hal

ini perlu direspon secara positif, oleh KPPU maupun pihak Pemerintah serta pihak-

pihak lain sebagai stakeholders KPPU. Dukungan yang sangat positif dari DPR RI

tesebut, dalam implementasinya masih menghadapi hambatan. Hal ini terkait

dengan masalah status kelembagaan Sekretariat KPPU, kepegawaian, serta

kemandirian anggaran KPPU.

Dalam rangka menindaklanjuti permintaan Komisi VI DPR RI tersebut di atas, KPPU

sedang dan akan melakukan upaya-upaya secara bertahap untuk dapat

mewujudkannya, antara lain yaitu:

• Melakukan evaluasi dan kajian terhadap keberadaan dan pengembangan KPD

KPPU.

• Merencanakan membuka/ membentuk KPD KPPU baru di 2 (dua) ibukota provinsi

pada tahun anggaran 2008.

• Meningkatkan/ mengembangkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan KPD

KPPU.

• Menambah jumlah sumber daya manusia serta meningkatkan/ mengembangkan

kemampuannya.

• Melengkapi sarana dan prasarana kerja KPD KPPU.

• Mengusulkan anggaran biaya operasional untuk masing-masing KPD KPPU yang

cukup signifikan.

Page 132: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 132

Page 133: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 133

PENUTUP

Dalam perjalanan tahun 2007, KPPU menyadari betapa beratnya beban yang

diemban, mengingat kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang dalam upaya

pemulihan ekonomi justru banyak dipenuhi oleh praktek – praktek usaha yang anti

persaingan seperti diskriminasi, penyalahgunaan posisi dominan, kolusi, kartel dan

kegiatan usaha lainnya yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999.

Untuk itu menjadi suatu tantangan yang cukup berat bagi KPPU karena publik

menaruh harapan yang cukup tinggi pada KPPU untuk dapat berperan aktif

membenahi sistem perekonomian dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia

pada era globalisasi.

Hal lain yang terungkap, bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan

yang dihadapi KPPU tidak hanya datang dari pelaku usaha yang menjadi obyek

terbesar dari tugas KPPU, akan tetapi juga datang dari pemerintah yaitu bahwa

pemerintah belum secara efektif mengakomodasi semangat persaingan ke dalam

kebijakan ekonomi yang diambilnya. Sehingga tidaklah aneh apabila muncul

beberapa regulasi yang justru diwarnai oleh semangat anti persaingan.

Oleh karena itu, berangkat dari semangat untuk menyelaraskan kebijakan

pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi hukum persaingan

di Indonesia, KPPU terus mendorong upaya reformasi regulasi agar dapat

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, KPPU

selayaknya selalu memperhatikan kondisi regulasi pemerintah yang terkait dengan

BAB

6

Page 134: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 134

persaingan usaha di semua sektor, dampak ekonomi dari putusan yang dikeluarkan

KPPU serta memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan umum sebagaimana amanat Pasal 2 UU Nomor 5/1999 melalui

reformasi regulasi.

Regulasi reformasi yang tengah digulirkan saat ini, sedikit banyak telah memberikan

warna dalam perjalanan perkembangan perekonomian bangsa ini. Nilai positif yang

dapat diambil dari berjalannya mekanisme reformasi regulasi ini adalah dengan

diikutsertakannya KPPU dalam penyusunan berbagai draff Peraturan Pemerintah.

Sepanjang tahun 2007 ini KPPU telah mengirimkan tidak kurang dari 10 (sepuluh)

saran dan kebijakan terhadap pemerintah dalam berbagai sektor industri, bahkan

beberapa diantaranya direspon positif oleh pemerintah dalam menjalankan

fungsinya sebagai regulator. Semoga hal ini dapat menjadi awal yang baik dalam

mewujudkan tujuan mulia UU ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suatu program reformasi (penataan kembali) regulasi, membutuhkan 4 (empat) hal,

yaitu : dukungan publik, kemauan politik, dan juga anlisa ekonomi yang

komprehensif, serta dilengkapi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Program regulasi reformasi akan bermakna ketika diwadahi dalam suatu frame work

dan institusi yang kuat. Untuk itu, perlu segera dibentuk Kebijakan Persaingan

Usaha Nasional, yaitu kebijakan tingkat nasional guna mewadahi koordinasi dan

harmonisasi nilai-nilai pesaingan usaha dengan kebijakan sektoral dan sebaliknya.

Page 135: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 135

RINGKASAN PERKARA, PUTUSAN,

DAN PENETAPAN

PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2006 TENDER PEKERJAAN NON

DISTRUCTING TESTING INSPECTION SERVICES

Perkara ini adalah perkara laporan yang diterima oleh KPPU pada awal Mei

2006 mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 terkait dengan

Tender No. 200/SINS-WD/03-D untuk pekerjaan Non Distructing Testing (NDT)

Inspection Services di Total E & P Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dugaan persekongkolan tender ini muncul setelah tender NDT tersebut di

atas dilakukan tender ulang karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan.

Sebelum dimulainya tender ulang tersebut, dilakukan pertemuan-pertemuan antara

PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama yang dimaksudkan untuk

membicarakan kerja sama antara PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo

Pratama dalam rangka memenangkan dan menangani kegiatan proyek pekerjaan

NDT Inspection Services Tender No. 200/SINS-WD/03-D di Total E & P Indonesia.

Beberapa data dan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan

penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU:

1. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam

perjanjian kerja sama tanggal 13 Januari 2004 yang ditandatangani oleh

masing-masing direktur utama PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo

LAMPIRAN

1

Page 136: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 136

Pratama, yang pada pokoknya berisi pembagian pekerjaan dan tanggung

jawab masing-masing antara lain:

a. Lingkup kerjasama ini dimulai dari kegiatan pra tender sampai dengan

pelaksanaan kegiatan proyek, yaitu Persiapan, Penyusunan,

Penyampaian Data Administrasi dan Teknis, Data Penawaran Harga, dan

Data Pelaksanaan untuk Pekerjaan;

b. PT. Surveyor Indonesia akan berperan sebagai bidder yang akan

diupayakan untuk memenangkan tender dan PT. Inspektindo Pratama

akan mendukung sepenuhnya;

c. PT. Surveyor Indonesia akan mengatur dan membentuk Tim Sukses

untuk evaluasi teknis dengan dukungan penuh dari PT. Inspektindo

Pratama;

d. PT. Inspektindo Pratama akan berperan untuk me-manage dan mengatur

komposisi harga penawaran sehingga diperoleh harga jual dan komposisi

yang paling menguntungkan di kedua belah pihak;

2. Perjanjian tersebut ternyata diingkari oleh PT. Inspektindo Pratama karena

PT. Inspektindo Pratama pada tanggal 15 Januari 2004 memasukan

dokumen penawaran dalam Tender NDT tersebut. Hal tersebut mengingkari

kesepakatan yang kedua bahwa yang menjadi bidder adalah PT. Surveyor

Indonesia. Hal tersebut dipertegas oleh Johannes Widodo Rantow, Direktur

PT. Inspektindo Pratama yang pada tanggal 14 Februari 2004

menyampaikan surat pembatalan kepada Direktur Utama PT. Surveyor

Indonesia, Didie B. Tedjosumirat, yang berisi pernyataan bahwa perjanjian

kerja sama tertanggal 13 Januari 2003 adalah tidak sah, karena pada tanggal

penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, H.S. Syafrul sudah tidak

lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Inspektindo Pratama dan

memberitahukan bahwa PT. Inspektindo Pratama memutuskan untuk

berpartisipasi dalam tender secara mandiri. Pertimbangan dibatalkannya

surat perjanjian oleh Direktur PT. Inspektindo Pratama yang baru tersebut,

karena sulit dilaksanakan hingga akhirnya merugikan PT. Inspektindo

Pratama dan tidak patut adanya kerjasama antara dua bidder. PT.

Inspektindo Pratama kemudian memasukan dokumen penawaran tender

tersebut pada tanggal 15 Februari 2004.

3. Pada tanggal 16 Februari 2004, Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia,

Didie B. Tedjosumirat, menyampaikan surat balasan kepada Direktur PT.

Page 137: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 137

Inspektindo Pratama, dan PT. Surveyor Indonesia menyatakan bahwa untuk

selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut batal demi hukum, sehingga

segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut dinyatakan

tidak ada.

4. Bahwa PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Inspektindo Pratama telah

melakukan persekongkolan tender berupa kesepakatan kerja sama untuk

mengatur dan menentukan PT. Surveyor Indonesia sebagai pemenang

lelang NDT Inspection Services yang dilaksanakan oleh Panitia lelang di

Total E & P Indonesia, namun dengan dimasukkannya dokumen penawaran

tender oleh PT. Inspektindo Pratama dan dibatalkannya Perjanjian Kerja

Sama tanggal 13 Januari 2004 oleh kedua pihak, maka perilaku mengatur

dan atau menentukan pemenang tender tidak terbukti dilaksanakan oleh PT.

Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama, sehingga tidak memenuhi

salah satu unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, dan oleh karena itu tidak dapat

dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5/1999.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka pada tanggal 15 Maret 2007 KPPU

memutuskan bahwa Terlapor I: PT Surveyor Indonesia dan Terlapor II: PT

Inspektindo Pratama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang

No. 5/1999 tentang Persekongkolan.

PUTUSAN PERKARA NO. 09/KPPU-L/2006 TENDER PENGADAAN MEUBELAIR DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN), MAKASSAR

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 09/KPPU-L/2006

merupakan perkara yang berawal dari laporan oleh pelaku usaha ke KPPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa Panitia Tender melakukan

beberapa kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan proses tender antara lain:

1. Tidak membuat kriteria/spesifikasi Barang Pabrikasi dan Barang Non

Pabrikasi secara terperinci;

2. Tidak mengumumkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana

ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

Page 138: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 138

3. Tidak melakukan tahapan evaluasi penawaran peserta tender sebagaimana

tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS);

4. Tidak melakukan evaluasi kualifikasi Kemampuan Dasar (KD) peserta tender.

Meskipun telah terjadi kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan proses

tender, Majelis Komisi menilai bahwa kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh

Panitia Tender tersebut di atas bukan merupakan tindakan kesengajaan untuk

mengatur pemenangan salah satu peserta tender.

Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia

Tender dengan CV Diamond Abadi dan CV Banyumas dalam bentuk Post Bidding

antara Panitia Tender dengan CV Diamond Abadi serta dugaan adanya

persekongkolan horisontal di antara peserta tender tidak didukung oleh fakta dan

bukti yang kuat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi juga menemukan

fakta-fakta yang dinilai perlu untuk dikemukakan dalam putusannya, yaitu:

1. Terdapat pernyataan saksi dibawah sumpah mengenai adanya

persekongkolan horizontal berbentuk tawaran uang mundur sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terlapor III kepada peserta tender

lainnya yang tidak didasarkan pada fakta yang benar;

2. Ditemukan fakta bahwa para peserta tender kerap meminjam nama

perusahaan lain guna memenuhi persyaratan kompetensi yang ditentukan

dalam suatu tender sebagai suatu hal yang dianggap lazim. Kelaziman

tersebut merupakan kondisi yang tidak benar dan tidak sehat dalam dunia

usaha;

3. Khusus dalam tender pengadaan barang, persyaratan kualifikasi mengenai

Kemampuan Dasar berpotensi menjadi hambatan (entry barrier) bagi

perusahaan kecil atau perusahaan baru untuk memperoleh kesempatan

mengikuti berbagai kegiatan tender yang menimbulkan kondisi persaingan

usaha yang tidak sehat;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai proses tender yang sama,

serta Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisan

Daerah Sulawesi Selatan terhadap proses tender yang sama, tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi karena tidak relevan dengan subtansi

perkara No. 09/KPPU-L/2006 yang dinilai dari sisi persaingan usaha.

Page 139: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 139

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan selama proses

pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender Pengadaan Meubelair Kantor Pusat

Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 22

Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan;

2. Menyatakan Terlapor II: CV Diamond Abadi tidak terbukti melanggar Pasal

22 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan;

3. Menyatakan Terlapor III: CV Banyumas tidak terbukti melanggar Pasal 22

Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan;

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir.

H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat. Meskipun Terlapor tidak terbukti melanggar UU

No.5 tahun 1999, namun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

Undang-undang Nomor 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada atasan Panitia Tender untuk memberikan sanksi kepada

Panitia Tender atas kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tender

meubelair di LAN Makassar;

2. Mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku terhadap laporan, sumpah, atau pernyataan yang diduga palsu;

3. Meminta kepada Pemerintah agar membuat peraturan dalam pengadaan

barang dan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang

mewajibkan Panitia lelang/tender memuat ketentuan tentang larangan pinjam

meminjam nama perusahaan dan memeriksa keabsahan identitas peserta

tender;

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang ketentuan Keppres

Nomor 80 Tahun 2003 mengenai persyaratan Kemampuan Dasar dan

kualifikasi lain khususnya untuk pengadaan barang yang berpotensi untuk

menghambat para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan tender tanpa

mengabaikan penilaian kompetensi pelaku usaha dalam melaksanakan

pekerjaan.

Page 140: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 140

Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2006 Persekongkolan Tender Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro 750 GT di BRR NAD-Nias

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara No. 10/KPPU-L/2006, yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 /1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU

No.5/1999) terkait dengan tender pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal motor

penyeberangan, ukuran 750 GT di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe

Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias).

Perkara ini muncul setelah adanya laporan yang pada pokoknya menemukan

adanya indikasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan

PT. Daya Radar Utama, PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan PT. Dumas

Tanjung Perak Shipyard untuk secara bersama-sama meloloskan PT. Daya Radar

Utama dalam tahap evaluasi administrasi dengan bukti sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 2 (dua) versi checklist pemeriksaan dokumen administrasi

yang ditandatangani oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan PT.

Dumas Tanjung Perak Shipyard dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk

dokumen penawaran yang sama yaitu dokumen penawaran yang diajukan

oleh PT. Daya Radar Utama;

2. Bahwa Panitia Tender mengusulkan PT. Daya Radar Utama sebagai

pemenang tender meskipun berdasarkan checklist tersebut, PT. Daya Radar

Utama tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi.

Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan fakta dan

indikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) versi checklist pemeriksaan dokumen administrasi PT. Daya

Radar Utama tersebut tidak menunjukkan indikasi kuat keterlibatan PT. Dok

& Perkapalan Kodja Bahari dan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard dalam

persekongkolan tender karena kewenangan untuk meloloskan peserta

merupakan wewenang Panitia Tender dan faktanya checklist tersebut tidak

dijadikan acuan dari panitia;

2. Bahwa terdapat indikasi kuat adanya persekongkolan antara Kepala

SATKER BRR dengan Direktorat LLASDP dalam proses perencanaan tender

yang cenderung mengarahkan PT. Daya Radar Utama sebagai pemenang

Page 141: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 141

tender. Hal tersebut terkait dengan penentuan tipe kapal yang ditenderkan

yang cenderung memilih tipe kapal yang sering diproduksi PT. Daya Radar

Utama dalam proyek Departemen Perhubungan;

3. Bahwa terdapat indikasi kuat adanya tindakan Panitia Tender yang tidak

melakukan evaluasi secara sehat yang cenderung mengarahkan PT. Daya

Radar Utama sebagai pemenang tender. Hal tersebut terkait dengan

tindakan Panitia Tender yang mengabaikan kelengkapan dokumen

penawaran PT. Daya Radar Utama serta melakukan evaluasi kemampuan

peserta tender secara sempit dengan mengabaikan kemampuan faktual

semua peserta

Pada Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar analisis dugaan pelanggaran UU NO. 5 / 1999 tersebut,

maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Panitia

Tender, PT. Daya Radar Utama, Kepala SATKER BRR dan Direktorat

LLASDP baik sendiri maupun secara bersama–sama dalam proses Tender

Kapal 750 GT di BRR tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan

persekongkolan;

2. Bahwa oleh karena itu, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak ada

bukti terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 / 1999 yang dilakukan oleh

Panitia Tender, PT Daya Radar Utama, Kepala SATKER BRR dan Direktorat

LLASDP.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis

Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. Daya

Radar Utama; Unsur pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender.

o Bahwa benar Panitia Tender menggugurkan PT. Industri Kapal

Indonesia (Persero) dalam evaluasi administrasi karena memang

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Keppres No. 80 Tahun

2003 dan Analisa Harga Satuan tidak memenuhi syarat karena hanya

mencantumkan daftar harga material. Hal tersebut telah diakui dan

disahkan oleh semua peserta tender termasuk PT. Industri Kapal

Indonesia (Persero) sendiri;

Page 142: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 142

o Bahwa benar Panitia Tender meluluskan PT. Daya Radar Utama

dalam Tahap I (evaluasi administrasi) walaupun tidak melampirkan

maker list karena maker list tidak dimuat dalam persyaratan di

Dokumen Tender dan Metode Pelaksanaan Kerja tidak harus

ditandatangani karena tidak diatur di dalam Dokumen Tender;

o Bahwa benar Panitia Tender merubah tipe 600 GT menjadi 750 GT

karena alasan daya tampung kendaraan. Walaupun Direktorat

LLASDP menyarankan kepada Kepala SATKER BRR untuk

menggunakan tipe 750 GT dengan spesifikasi teknis dan prototipe

dari konsultan PT. Mega Ocean Jaya, namun Panitia Tender tidak

memakai sepenuhnya spesifikasi teknis dan prototipe tersebut karena

hanya dapat menampung 11 (sebelas) truk, padahal yang diinginkan

oleh Kepala Satker adalah yang dapat menampung 14 truk dan 8

kendaraan sedang/kecil;

o Bahwa benar Panitia Tender hanya mempertimbangkan nilai

pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan dalam pembangunan

kapal ferry ro-ro saja dan tidak mempertimbangkan pengalaman

pekerjaan pembangunan kapal lainnya yang terbuat dari bahan baku

utama besi/baja. Hal ini karena semata-mata keterbatasan kapasitas

Panitia Tender dalam menginterpretasikan nilai pengalaman tertinggi

pada subbidang pekerjaan yang sejenis sebagaimana dimaksud

dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan bukan dalam upaya

bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 22 UU No.

5 / 1999;

o Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk

mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.

3. Bahwa karena unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai

unsur-unsur lain pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tidak perlu untuk

dibuktikan lebih lanjut.

Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa selama pemeriksaan ditemukan kelemahan Panitia Tender dalam

penyusunan spesifikasi teknis kapal yang akan ditenderkan. Hal tersebut

berpotensi adanya campur tangan pihak lain untuk mengarahkan spesifikasi

Page 143: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 143

teknis kapal yang ditenderkan sehingga mengurangi independensi Panitia

Tender;

2. Bahwa selama pemeriksaan ditemukan kelemahan dalam menilai

kemampuan dasar peserta tender yang hanya mempertimbangkan Nilai

Pengalaman Tertinggi pekerjaan pada subbidang yang sejenis yaitu

pekerjaan pembangunan kapal ferry ro-ro saja;

3. Bahwa berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Komisi

merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan

pertimbangan kepada BRR NAD-Nias agar dalam menetapkan susunan

keanggotaan Panitia Tender yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang

keahlian dalam pengadaan barang atau jasa yang akan ditenderkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan

mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi

memutuskan:

Menyatakan Panitia Tender, PT Daya Radar Utama, Kepala SATKER BRR,

dan Direktorat LLASDP tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 dalam Tender Kapal 750 GT di BRR.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas

dilakukan oleh KPPU dengan prinsip Independen (tidak memihak siapapun) semata-

mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.

5/1999 agar terwujud kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan

menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 10/KPPU-

L/2006 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 16 April 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H.

Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Integrated Shorebase

Management and Logistic Services (No. DCU-0064A) di BP Berau

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU pada tanggal 29 Juni 2006 yang

menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.

5/1999 tentang Persekongkolan dalam tender pengadaan integrated shorebase

management and logistic services (No. DCU-0064A) di BP Berau. Hasil pemeriksaan

Majelis Komisi menemukan fakta bahwa pada tanggal 2 dan 3 November 2004, BP

Page 144: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 144

Berau Ltd mengumumkan tender pengadaan integrated shorebase management

and logistic services yang mencakup manajemen pangkalan darat di proyek LNG

Tangguh, camp dan katering, bengkel mesin, manajemen logistik dan pengurusan

kargo, transportasi darat, peralatan angkat, manajemen limbah, penanggulangan

dan pembersihan tumpahan minyak, inspeksi pipa bor, dan angkutan laut.

BP Berau Ltd melaksanakan 2 kali tender untuk pengadaan integrated

shorebase management and logistic services. Tender pertama diadakan pada

tanggal 2-3 November 2005 dan dinyatakan batal karena 5 perusahaan yang

memasukkan dokumen penawaran dinyatakan gugur karena penawaran yang

mereka masukkan dianggap tidak memenuhi syarat. Tender kedua, dilaksanakan

pada tanggal 13-27 September 2005 dan diikuti oleh 4 perusahaan yang

sebelumnya sudah lulus tahapan prakualifikasi, yaitu PT. Cipta Krida Bahari, PT.

Citra Pembina Pengangkutan Industries (CPPI), PT. Eka Nuri (Leader Eka Nuri

Consortium), dan PT. Supraco yang dinyatakan gugur setelah proses evaluasi.

Ketiga peserta tersebut mengajukan penawaran harga, yaitu (1) Eka Nuri

Consortium sebesar US $ 73,696,172.88 dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam

Negeri (TKDN) 86.05, (2) PT Cipta Pembina Pengangkutan Industries sebesar US $

78,908,093.00 dengan nilai TKDN 51.29, dan (3) PT Cipta Krida Bahari sebesar US

$ 83,911,513.98 dengan nilai TKDN 62.14.

Pada tanggal 8 Desember 2005, PT Cipta Pembina Pengangkutan Industries

menyampaikan keberatannya kepada BP Berau mengenai penawaran Eka Nuri

Consortium terkait dengan masalah perhitungan TKDN dan masalah perizinan

pelabuhan PT Bangun Adyabahan Perkasa yang diajukan dalam penawaran Eka

Nuri Consortium.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2005, BP Berau Ltd mengajukan

usulan kepada BPMIGAS untuk menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai

pemenang tender, meskipun perhitungan TKDN belum selesai dilakukan dengan

alasan koreksi atas TKDN yang diajukan oleh Eka Nuri Consortium tidak akan

mempengaruhi urutan peringkat. BP Berau kemudian mengajukan permohonan

verifikasi ke Dirjen Migas. Ditjen Migas menerbitkan hasil verifikasi TKDN dan

menyatakan bahwa Eka Nuri Consortium salah menghitung nilai TKDN yang

sebelumnya 86.05 menjadi 56.03. Atas kesalahan perhitungan TKDN tersebut, Eka

Nuri Consortium dikenai sanksi yaitu harus memenuhi nilai kandungan lokal sebesar

nilai yang diajukan ditambah 10% menjadi 96,05%.

Page 145: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 145

Tanggal 26 April 2006, BPMIGAS menyetujui usulan BP Berau Ltd. untuk

menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang, dengan catatan, semua

perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku sudah harus diperoleh oleh

kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan. Pada tanggal 27 Januari 2006, kontrak LoA

ditandatangani oleh PT. Eka Nuri dan BP Berau Ltd. mengeluarkan pemberitahuan

bahwa Eka Nuri Consortium telah ditetapkan sebagai pemenang yang dilanjutkan

dengan penandatanganan kontrak kerja oleh BP Berau Ltd. dan Eka Nuri

Consortium.

Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran pada perkara ini adalah adanya

persekongkolan tender yang berdasarkan atas tiga permasalahan, yaitu (1) Tingkat

Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Eka Nuri Consortium, (2) Izin pelabuhan PT.

Bangun Adyabahan Perkasa yang digunakan oleh Eka Nuri Consortium, dan (3) LoA

BP Berau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai dengan meminta keterangan

dari Saksi, Instansi Pemerintah, Ahli dan meneliti dokumen dan surat-menyurat

dengan pihak terkait, pada proses tender tersebut tidak terbukti telah terjadi

persekongkolan antara Eka Nuri Consortium (Terlapor I) dengan BP Berau Ltd

(Terlapor II) untuk memenangkan Eka Nuri Consortium.

Majelis Komisi dalam putusannya yang dibacakan pada hari Kamis tanggal

28 Juni 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat, memberikan

saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan untuk memperbaiki

mekanisme dan proses pemberian izin pengoperasian pelabuhan agar

memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di

bidang usaha kepelabuhanan

2. Merekomendasikan kepada Kepala BPMIGAS untuk memberikan sanksi

kepada Kepala Divisi Hukum, Alan Frederik, sesuai dengan peraturan yang

berlaku

3. Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk melakukan koordinasi kepada

semua instansi terkait untuk meningkatkan pemakaian barang dan jasa

dalam negeri, (4) Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk memberikan

sanksi kepada BP Berau Ltd. karena tidak sepenuhnya melaksanakan

ketentuan-ketentuan PTK 007 pada tender ini

4. Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk menyempurnakan PTK 007

khususnya terkait mengenai TKDN dan pekerjaan mendahului kontrak.

Page 146: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 146

Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2006 Kegiatan Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara No. 15/KPPU-L/2006 yaitu dugaan pelanggaran Undang-Undang

No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terkait dengan Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim

Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa:

a. Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan agen Elpiji bukan

merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan untuk membatasi agen dalam

mendistribusikan dan memasarkan Elpiji.

b. Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan APPEL - PT Bina Mulia

Jaya Abadi dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan Elpiji di masing-

masing agen dengan harga yang lebih murah.

c. Keberadaan APPEL di Pulau Bangka menyebabkan harga jual Elpiji di

tingkat konsumen menjadi lebih murah.

d. Pencabutan Surat General Manager UPMS II PT Pertamina (Persero) No.

057/E22000/2006-S3 tanggal 3 Maret 2006 merupakan langkah PT

Pertamina (Persero) dalam memberikan kebebasan kepada agen Elpiji untuk

memilih tempat pembelian/pengisian Elpiji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi juga menemukan hal-hal lain

yang dinilai perlu untuk dikemukakan dalam putusannya, yaitu:

1. Bahwa Elpiji merupakan komoditas bebas (yang harganya tidak ditetapkan

oleh Pemerintah), namun Pemerintah masih turut campur dalam penentuan

harga.

2. Bahwa akibat kurang tanggapnya Wira Penjualan UPMS II Palembang dalam

merespon permasalahan pendistribusian Elpiji di Pulau Bangka

mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan

oleh APPEL dan agen, sehingga menyebabkan keterlambatan PT Pertamina

(Persero) mengambil tindakan sebagaimana mestinya.

Page 147: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 147

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya

merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada Pemerintah agar mengambil kebijakan yang tegas dalam

hal pendistribusan dan penetapan harga Elpiji.

2. Meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar memberi sanksi administratif

kepada Wira Penjualan UPMS II Palembang atas kelalaiannya dalam

menjalankan tugas pengawasan pendistribusian Elpiji di wilayah Pulau

Bangka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi

memutuskan PT Pertamina (Persero) sebagai Terlapor tidak terbukti melanggar Undang-Undang No. 5/1999 Pasal 15 ayat (1) tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal

25 ayat (1) huruf a tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan. Putusan tersebut

dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda

no. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2006 tender pekerjaan SKTM (Kabel Tegangan Menengah) 20 KV Paket 4, 9, 20, dan 21 di PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya) Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPPU maka dilakukan serangkaian

proses pemeriksaan. Majelis Komisi KPPU menemukan fakta bahwa tender

pekerjaan SKTM merupakan tender gabungan antara jasa konstruksi (galian dan

instalasi kabel) yang nilai pekerjaannya hanya sekitar 20% dari total nilai proyek dan

pengadaan kabel yang nilainya mencapai 80% dari total nilai proyek.

Dasar peraturan yang digunakan PLN Disjaya untuk mengatur proses tender

ini adalah Surat Keputusan Direksi PLN No. 100.K/010/DIR/2004 dan Keputusan

Direksi PLN No. 200.K/010/DIR/2004 yang implementasinya diserahkan pada

masing-masing General Manager di setiap wilayah kerjanya. PLN Disjaya sebagai

penyelenggara tender telah keliru dalam menerapkan SK Direksi PLN ketika

membuat persyaratan mengikuti tender. Salah satu persyaratan tersebut adalah

kewajiban bagi kontraktor untuk mendapatkan dukungan pabrik kabel atau

membentuk konsorsium dengan menempatkan kontraktor sebagai leader dalam

konsorsium, padahal bagian pekerjaannya sangat kecil bila dibandingkan dengan

Page 148: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 148

pengadaan material utamanya. Ketentuan mengenai konsorsium atau dukungan

sesungguhnya tidak diatur dalam kedua SK direksi PLN tersebut.

Selanjutnya ketentuan tersebut digunakan oleh para pabrikan kabel, DPD

Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (DPD AKLI) dan para kontraktor untuk

melakukan pengaturan-pengaturan yang merupakan suatu tindakan persekongkolan

dalam bentuk:

1. Pengaturan mendapatkan surat dukungan atau konsorsium sehingga tercipta

suatu kondisi 3 penawar terendah dari paket 4, 20, dan 21 selalu dalam

bentuk konsorsium dan bentuk dukungan berada peringkat keempat dan

seterusnya;

2. Pengaturan terhadap harga penawaran sehingga tidak ada peserta tender

yang menawar melampaui HPS padahal panitia tender tidak pernah

mengumumkan besaran HPS (harga perkiraan sendiri) untuk tiap paket pada

saat aanwijzing (rapat penjelasan tender);

3. Pengaturan terhadap jumlah pasokan kabel untuk tiap paket yang

ditenderkan, sehingga masing-masing pabrikan memasok untuk jumlah yang

relatif sama.

Persekongkolan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dengan ditunjuknya PT.

Prima Beton sebagai pemenang di Paket 9 sehingga ada beberapa pabrikan batal

memasok kabel untuk paket 9. Selanjutnya dengan pertimbangan bisnis setelah

mendapat persetujuan PLN Disjaya, PT. Prima Beton mengimpor kabel untuk

melaksanakan tender tersebut.

Bentuk pengaturan lainnya adalah melalui tindakan penyesuaian diantara

sembilan pabrik kabel untuk menyamakan harga kabel yaitu harga kabel tegangan

menengah ukuran 3x240mm2 dan ukuran 3x300mm2 yang pada awalnya bervariasi

berubah menjadi Rp 270.000,-/m untuk ukuran 3x240mm2 dan Rp 311.450,-/m untuk

kabel ukuran 3x300mm2. Pengaturan terjadi karena Panitia Tender mengundurkan

jadwal pemasukan dokumen penawaran dan berpindahnya pabrikan dari satu

konsorsium ke konsorsium yang lain.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5/1999 tersebut dilakukan oleh :

(1) PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya) yang

merupakan penyelenggara tender,

(2) DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Jakarta dan Tangerang yang

merupakan lembaga perkumpulan kontraktor dibidang elektrikal,

(3) Para pelaku usaha sebagai berikut:

Page 149: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 149

PT. Alpha Radiant, PT. Yudhita Nugraha Karya, PT. Tangguk Jaya, PT.

Prima Beton, PT. Guna Swastika, PT. Kedungjaya Rekadayatama, PT. Dipa

Menka Engineering, PT. Nusakontrindo Widyatama, PT. Canas Unggul, PT.

Megaputra Ganda Dinamika, PT. Riffi Brothers & Sons, PT. Wahanayasa

Trans Energi, PT. Indo Fuji Energi, PT. Hilmanindo Signitama, PT. Andika

Energindo, PT. Inpar Saka, PT. Metrindo Maju Persada, PT. Mekadaya

Terestria, PT. Dhana Julaga Ekada yang merupakan kontraktor dibidang

mekanikal dan elektrikal, PT. Sumi Indo Kabel Tbk., PT. Jembo Cable

Company Tbk., PT. BICC Berca Cables, PT. Kabelindo Murni, PT. Voksel

Elektrik Tbk., PT. GT Kabel Indonesia Tbk., PT. Prysmian Cables Indonesia,

PT. Terang Kita dan PT. Supreme Cable manufacturing Corporation yang

merupakan pabrikan kabel.

Setelah menganalisis fakta–fakta dan mengambil kesimpulan, pada hari

Kamis tanggal 28 Juni 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat,

Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Supreme Cable Manufacturing

Corporation, PT Prysmian Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT

Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT

Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 tentang

Penetapan Harga.

2. Menyatakan PT Supreme Cable Manufacturing Corporation terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.

5/1999 tentang Penguasaan Pasar.

3. Menyatakan PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha Karya, PT

Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya Rekadayatama,

PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama, PT Canas

Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi Brothres & Sons, PT

Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo Signintama,

PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju Persada, PT

Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada, PT Sumi Indo Kabel Tbk, PT

Jembo Company Cable Tbk, PT BICC Berca Cables, PT Kabelindo Murni

Tbk, PT Voksel Elektrik Tbk, PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian

Cables Indonesia, PT Terang Kita, PT Supreme Cable Manufacturing

Corporation, PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan DPD AKLI

Page 150: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 150

Jakarta dan Tangerang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan.

4. Menyatakan PT Prima Beton International tidak terbukti melanggar Pasal 22

Undang-Undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan.

5. Menghukum PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian Cable Indonesia, PT

BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable

Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk membayar

denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6. Menghukum PT Supreme Cable Manufacturing Corporation membayar

denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Menghukum PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membayar

denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

8. Menghukum melarang PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha

Karya, PT Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya

Rekadayatama, PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama,

PT Canas Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi Brothres & Sons,

PT Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo

Signintama, PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju

Persada, PT Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada mengikuti seluruh

kegiatan tender yang diadakan oleh PLN Distribusi Jakarta Raya dan

Tangerang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap.

Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya

Jakarta Selatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara No. 17/KPPU-L/2006 yaitu dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dalam Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas Penerangan Jalan

Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (Dinas PJU & SJU) Kotamadya Jakarta Selatan.

Page 151: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 151

Perkara No. 17/KPPU-L/2006 merupakan perkara yang dilaporkan oleh

pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara tersebut, Majelis Komisi perlu untuk menilai

perilaku persekongkolan horizontal para pelaku usaha sebagai berikut :

1. PT Harbarinja Agung (Terlapor I)

2. PT Sekala Jalmakarya (Terlapor II)

3. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal (Terlapor III)

4. PT Dian Pratama Persada (Terlapor IV)

Sedangkan untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Penerangan

Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (selanjutnya disebut “PJU & SJU”)

Kotamadya Jakarta Selatan (Terlapor V), Majelis Komisi perlu menilai Rencana Kerja

dan Syarat (RKS) yang disusun oleh Panitia berdasarkan spesifikasi teknis dari

Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta. Dalam RKS tersebut Dinas PJU & SJU

Propinsi DKI Jakarta mensyaratkan:

1. Barang yang ditawarkan harus dari satu merek pabrikan;

2. Barang yang ditawarkan dari luar negeri harus mempunyai kantor perwakilan

serta mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia (dibuktikan dengan

surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti

BKPM/DEPPERIN/DEPDAG);

3. Merek dagang dari barang yang ditawarkan harus sesuai dengan merek dagang

negara pembuatnya.

Dengan adanya persyaratan di atas, maka tender ini hanya dapat diikuti oleh

4 merek lampu yang mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia, yaitu

Philips, GE, Osram, dan Panasonic. Pada kenyataannya, tender tersebut hanya

diikuti oleh 2 merek lampu yaitu Philips dan GE. Pemenang untuk komponen lampu

HPS 70 Watt adalah PT Sekala Jalmakarya yang membawa merek GE dengan

harga Rp 1.977.362.750, sedangkan pemenang untuk komponen lampu HPS 150

Watt adalah PT Harbarinja Agung yang membawa merek Philips dengan harga Rp

533.275.600.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim

Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa:

a. PT Philips Indonesia (Philips) dan PT GE Lighting Indonesia (GE) tidak

termasuk dalam kategori kantor perwakilan sebagaimana yang dipersyaratkan

dalam RKS tentang persyaratan kantor perwakilan serta mempunyai investasi

di bidang perlampuan di Indonesia.

Page 152: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 152

b. Persyaratan kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia

tidak relevan dan menjadi hambatan bagi perusahaan yang menawarkan

produk yang tidak mempunyai kantor perwakilan serta investasi bidang

perlampuan di Indonesia.

c. Persyaratan kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia

bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Meskipun

persyaratan tersebut disepakati secara sadar oleh para calon Peserta tender

dengan Panitia Tender tetapi kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat

sahnya perjanjian dan bukanlah “kausa yang halal”. Oleh karena perjanjian

tersebut tidak memenuhi persyaratan objektif maka perjanjian tersebut harus

batal demi hukum.

d. Kesalahan pengetikan yang terdapat pada dokumen penawaran PT Sekala

Jalmakarya, PT Harbarinja Agung dan PT Dian Pratama Persada bukan

bersifat kebetulan mengingat PT Sekala Jalmakarya, PT Harbarinja Agung dan

PT Dian Pratama Persada merupakan suatu entitas yang terpisah dan mandiri

satu sama lain. Kesamaan kesalahan tersebut menunjukkan dokumen

penawaran milik PT Sekala Jalmakarya, PT Harbarinja Agung dan PT Dian

Pratama Persada disiapkan oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya

disusun secara bersama-sama.

e. Pengaturan pemenang tender dilakukan dengan cara menyesuaikan tingkat

keuntungan kotor antara PT Sekala Jalmakarya, PT Harbarinja Agung dan PT

Dian Pratama Persada.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa PT Philips Indonesia dan PT GE Lighting Indonesia menggunakan izin

impor komponen lampu HPS 70 Watt dan 150 Watt yang merupakan produk

akhir siap pakai dan bukan merupakan bahan baku atau bagian dari penunjang

industri kedua pabrikan tersebut. Seharusnya izin impor tersebut hanya

digunakan untuk mengimpor komponen sebagai penunjang industri.

2. Bahwa persyaratan surat dukungan perusahaan dengan melampirkan surat

investasi bidang perlampuan di Indonesia menghambat calon peserta tender

lainnya untuk mengikuti dan memenangkan tender

Dalam perkara ini Majelis Komisi bersifat independen dan tidak terikat dengan

penanganan perkara apapun atau terikat dengan siapapun.

Page 153: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 153

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya

merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengevaluasi

kembali pemberian izin impor barang jadi yang diberikan kepada pabrikan lampu

yang tergabung dalam Asosiasi Industri Lampu dan Kelistrikan Indonesia (AILKI).

2. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan

kepada Kepala Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta agar tidak mencantumkan

klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang

perlampuan di Indonesia dalam tender-tender yang akan datang.

3. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan

kepada Bawasda agar melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kebutuhan

lampu di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, maka Majelis

Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti melanggar ketentuan

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan Terlapor III dan Terlapor V tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menyatakan klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta

investasi bidang perlampuan di Indonesia dalam RKS “batal demi hukum”;

4. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk tidak mengikuti tender

pengadaan di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI

Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;

5. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda

masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 apabila melanggar butir 4 amar

putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat, melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha).

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 17/KPPU-

L/2006 tersebut di muka dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu

Page 154: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 154

tidak memihak siapapun karena peran KPPU sebagai pengemban amanat

pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 yang berusaha mewujudkan

kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan

usaha yang sehat dan efektif. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis

Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2007 di

Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara No. 02/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.

5/1999 tentang Persekongkolan dalam tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun

2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. Majelis komisi yang terdiri dari Erwin

Syahril, S.H. sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie

S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota, memutuskan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie (Terlapor I) dan para

peserta tender yaitu CV RISA (Terlapor II), PT Binaco Group (Terlapor III), CV

Fadlan Prima (Terlapor IV), CV Citra Selaras Abadi (Terlapor V), PT Cahaya Bulu

Mampu (Terlapor VI) dan PT Makna Karya Bhakti (Terlapor VII) bersalah melanggar

Pasal 22 UU No. 5/1999.

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat

dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun

2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. Berdasarkan laporan tersebut dan

atas rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan bukti-

bukti, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan bahwa dalam persekongkolan

vertikal yang terjadi dalam proses tender tersebut, RSUD A. Wahab Sjahranie

Samarinda (Terlapor I) telah memfasilitasi CV. Risa (Terlapor II) untuk

memenangkan tender pengadaan peralatan gizi, berupa antara lain:

1. Panitia Tender membuat kualifikasi sub bidang mekanikal elektrikal meskipun

untuk peralatan gizi seharusnya hal tersebut termasuk dalam kualifikasi sub

bidang usaha kesehatan non medik sehingga PT Binaco Group, CV Fadlan

Prima, CV Citra Selaras`Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu yang tidak

Page 155: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 155

memenuhi kualifikasi bidang usaha kesehatan non medik dapat mengikuti

tender sebagai pendamping CV Risa;

2. Panitia Tender meluluskan PT Binaco Group, CV Fadlan Prima, CV Citra

Selaras`Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu dalam evaluasi administrasi dan

teknis meskipun tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan peralatan

gizi untuk mendampingi CV Risa sehingga memenuhi persyaratan tender;

3. Panitia Tender meluluskan PT Binaco Group, CV Fadlan Prima, CV Citra

Selaras Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu meskipun memiliki kesamaan

nomor surat dukungan;

Sedangkan dalam persekongkolan horizontal yang terjadi dalam tender

tersebut, CV Risa mengatur tender untuk memenangkan tender tersebut dengan

cara:

1. Meminjam PT Binaco Group sebagai pendamping dalam tender;

2. Meminta Surat Dukungan kepada PT Makna Karya Bhakti untuk PT Binaco

Group;

3. Menggandakan surat dukungan milik PT Binaco Group yang diperoleh dari PT

Makna Karya Bhakti untuk peserta tender yang lainnya yaitu CV Fadlan Prima,

CV Citra Selaras Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu sehingga terdapat

kesamaan nomor surat dukungan untuk PT Binaco Group, CV Fadlan Prima,

CV Citra Selaras Abadi dan PT Cahaya Bulu;

4. Terlapor VII, PT Makna Karya Bhakti sebagai distributor peralatan gizi atas

permintaan CV Risa telah lalai menerbitkan surat dukungan untuk PT Binaco

Group sebagai pendamping CV Risa.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

Undang-undang No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya

merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor I, RSUD A. Wahab Sjahranie dan Terlapor IV CV Fadlan

Prima telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan dalam

persidangan;

2. Bahwa Terlapor II CV Risa, Terlapor III PT Binaco Group, PT Citra Selaras

Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu bertindak tidak kooperatif sehingga

menghambat pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksan dan Sidang Majelis, Majelis Komisi merekome

1. Bahwa dalam tender pengadaan peralatan gizi tahun 2006, telah terjadi

persekongkolan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karenanya Majelis

Page 156: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 156

Komisi merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri Samarinda memeriksa

seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan peralatan gizi tersebut;

2. Bahwa terdapat surat dukungan tidak resmi yang dilampirkan oleh CV Fadlan

Prima, CV Citra Selaras Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu dalam dokumen

administrasi dan teknis. Oleh karenanya Majelis Komisi merekomendasikan

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Samarinda untuk

memeriksa pihak-pihak yang terlibat terbitnya surat dukungan tersebut.

Rekomendasi tersebut disampaikan guna mendorong pelaksanaan tender

pengadaan barang yang profesional dan demi tumbuhnya pelaku-pelaku usaha baru

di seluruh wilayah Indonesia sehingga menjamin iklim persaingan yang lebih sehat.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, maka Majelis

Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,

Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.

5 / 1999 tentang Persekongkolan;

2. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda secara tanggung

renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus

disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal

Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I),

beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di

Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak mengikuti

tender pengadaan barang dan jasa di seluruh rumah sakit milik Pemerintah

Daerah di Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun dan apabila tidak

melaksanakan putusan ini maka secara tanggung renteng membayar denda

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di

Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha);

Page 157: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 157

4. Menghukum Terlapor VII untuk tidak memasok kebutuhan peralatan gizi

melalui pihak ketiga yang pengadaannya melalui proses tender di seluruh

rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Samarinda selama

1 (satu) tahun;

5. Memerintahkan Terlapor I untuk segera melakukan pembenahan manajemen

rumah sakit khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-L/2007

tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak

memihak siapapun, karena peran KPPU sebagai pengemban amanat pengawasan

terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 yang berusaha mewujudkan kepastian

berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha

yang sehat dan efektif. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2007 di

Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, Sumatera Utara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara No. 03/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait

dengan dugaan persekongkolan dalam tender Pembangunan Gedung Kantor

Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, Sumatera Utara yang dilaksanakan pada

bulan Maret – Juni 2006.

Perkara No. 03/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh

pelaku usaha ke KPPU. Berdasarkan laporan atas rangkaian pemeriksaan yang

telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai telah terjadi

persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (Ketua Panitia Tender) dengan

Terlapor II (CV Mentari Jasa Mulia), yaitu bahwa Panitia Tender telah melakukan

tindakan untuk memfasilitasi Terlapor II memenangkan tender. Tindakan

memfasilitasi tersebut adalah menggugurkan PT Adhikarya Teknik Perkasa yang

merupakan penawar terendah dengan alasan yang tidak tepat, yaitu:

a. Ketentuan Masa Jaminan Penawaran yang tidak jelas dalam dokumen tender;

Page 158: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 158

PT Adikarya Teknik Perkasa digugurkan karena tidak memenuhi masa jaminan

penawaran, padahal ketentuan masa jaminan penawaran dalam dokumen

tender dan dalam kesepakatan aanwijizing juga berbeda, sehingga

menimbulkan ketidakjelasan mengenai masa jaminan penawaran yang

dipersyaratkan bagi peserta tender;

b. Ketentuan tentang Koefisien Harga Satuan yang tidak tepat;

Majelis Komisi juga menilai dan menemukan persekongkolan yang dilakukan

oleh para peserta tender yaitu antara Terlapor II, Terlapor III (PT Menara Kharisma

Internusa) dan PT Winda Pratama Karya (dalam perkara ini berkapasitas sebagai

Saksi). Bentuk persekongkolan tersebut adalah melakukan tindakan saling

menyesuaikan harga penawaran atau pengaturan dokumen penawaran diantara

para Peserta Tender anggota ASPEKSU (Asossiasi Perusahaan Konstruksi

Sumatera Utara). Terlapor II, Terlapor III dan PT Winda Pratama Karya merupakan

anggota ASPEKSU.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi juga menemukan hal-hal lain

yang dinilai perlu untuk dikemukakan dalam putusannya, yaitu

1. Bahwa Terlapor I (Ketua Panitia Tender) tidak memiliki Pengetahuan untuk

menyelenggarakan tender dan tidak dapat menjelaskan kronologis tender;

2. Bahwa Terlapor I dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh anggota yang

seharusnya juga bertanggungjawab terhadap proses tender;

3. Bahwa kapasitas Terlapor IV (PT Tribina Adyasa Consultant) adalah sebagai

konsultan Panitia Tender dalam hal mempersiapkan dokumen tender untuk

dipergunakan Panitia Tender dalam menyelenggarakan tender, selanjutnya

Terlapor IV tidak terlibat dalam proses evaluasi penawaran tender;

4. Bahwa terdapat selisih harga penawaran sebesar Rp. 394.617.000,- antara

penawaran harga Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan penawaran

harga PT Adhikarya Teknik Perkasa sebagai penawar terendah dalam tender, ini

berpotensi menimbukan kerugian negara;

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

UU No. 5 /1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada

Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk

memberikan sanksi kepada Soaloon Siregar karena lalai dalam menjalankan

tugasnya sebagai Ketua Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Program

Page 159: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 159

Peningkatan Kinerja Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk

lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang/ata jasa dalam

melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkukan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

3. Memberikan saran kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengembangkan

pedoman koefisian harga satuan yang mendukung efisiensi pelaksanaan proyek.

Rekomendasi tersebut disampaikan guna mendorong pelaksanaan tender

pengadaan barang yang profesional dan demi tumbuhnya pelaku-pelaku usaha baru

di seluruh wilayah Indonesia sehingga menjamin iklim persaingan yang lebih sehat.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi

memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Persekongkolan.

2. Menyatakan Terlapor IV, tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999

tentang Persekongkolan;

3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng yang harus

disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di

Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I, beralamat di Jl. Ir. H.

Juanda No. 9, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan

423419;

4. Menghukum Bob Nasution, S.E., sebagai Direktur Terlapor II maupun

perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor II, tidak boleh mengikuti

tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua)

tahun sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 03/KPPU-

L/2007 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independen (tidak memihak siapapun)

semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU

No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku

usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara

tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk

Page 160: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 160

umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda

no. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan LCD Di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang

terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi (Ketua), Didik Akhmadi, Ak., M.Comm., dan

Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M., masing-masing sebagai Anggota, telah selesai

melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 04/KPPU-L/2007

tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Persekongkolan yang

berkaitan dengan tender pengadaan LCD di Sekretariat Daerah Provinsi DKI

Jakarta. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 dalam perkara tersebut dilakukan oleh PT

Sima Agustus (Terlapor I), PT Tiga Permata Hati (Terlapor II), PT Buana Rimba

Raya (Terlapor III), PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT BIRO

ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA (Terlapor IV), Kepala Biro

Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta (Terlapor V).

Berawal dari laporan oleh pelaku usaha ke KPPU, maka Perkara No.

04/KPPU-L/2007 mulai ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Hasil pemeriksaan

awal menunjukkan bahwa proses tender pengadaan LCD sebanyak 267 unit

tersebut dimenangkan oleh PT Tiga Permata Hati (Terlapor II) dengan nilai

penawaran sebesar Rp 5.185.860.900,- (lima milyar seratus delapan puluh lima juta

delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah). PT Tiga Permata Hati

(Terlapor II) dan PT Buana Rimba Raya (Terlapor III) juga menjadi peserta tender

dengan menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE yang distributor

tunggalnya adalah PT Sima Agustus (Terlapor I). Mencermati kondisi tersebut, maka

Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para Terlapor dalam persekongkolan

yang melibatkan pihak lain tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan temuan dalam rangkaian pemeriksaan yang telah

dilakukan oleh Tim Pemeriksa maka Majelis Komisi menilai bahwa:

a. PT Tiga Permata Hati (Terlapor II) dan PT Buana Rimba Raya (Terlapor III)

adalah perusahaan yang dipinjam oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan

Jeffry Bunyamin yang secara bersama-sama menawarkan LCD merek Mega

Power tipe ML 164 SE yang distributor tunggalnya adalah PT Sima Agustus

Page 161: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 161

(Terlapor I) dalam mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Administrasi

Wilayah Propinsi DKI Jakarta.

b. Dokumen penawaran PT Tiga Permata Hati (Terlapor II) dan PT Buana

Rimba Raya (Terlapor III) disiapkan dan dibuat oleh Muhammad Bahri dan

Moh. Iqbal dengan melibatkan Jeffry Bunyamin, sehingga harga penawaran

dapat diatur dan pada akhirnya mengatur PT Tiga Permata Hati (Terlapor II)

menjadi pemenang.

c. Walaupun dalam pembelaan dari PT Tiga Permata Hati (Terlapor II) dan PT

Buana Rimba Raya (Terlapor III) menyatakan tidak terlibat secara langsung

maupun tidak langsung, serta tidak mengetahui perusahaannya dipinjam

dalam proses tender tersebut, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan

dasar hukum oleh para terlapor untuk lepas dari tanggung jawab keterlibatan

perusahaan dalam persekongkolan dalam tender.

d. Persekongkolan antara PT Sima Agustus (Terlapor I), PT Tiga Permata Hati

(Terlapor II), PT Buana Rimba Raya (Terlapor III), PANITIA PENGADAAN

BARANG DAN JASA UNIT BIRO ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI

JAKARTA (Terlapor IV), dan Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA

Propinsi DKI Jakarta (Terlapor V) yang melibatkan Muhammad Bahri, Moh.

Iqbal, dan Jeffry Bunyamin dibuktikan melalui penentuan spesifikasi teknis

yang sama persis dengan spesifikasi teknis merek Mega Power tipe ML 164

SE yang distributor tunggalnya adalah PT Sima Agustus (Terlapor I),

perolehan surat dukungan sebelum aanwijzing, kesamaan dokumen, alasan

menggugurkan peserta tertentu dengan alasan yang tidak sah, penetapan

pemenang sebelum masa sanggah selesai, dan pembayaran uang muka

sebelum adanya Surat Perintah Mulai Kerja.

Mempertimbangkan bukti keterlibatan Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan

Muhammad Bahri dalam persekongkolan tender pengadaan LCD di Biro

Administrasi Wilayah Tahun Anggaran 2006, maka Majelis Komisi merasa perlu

menjatuhkan sanksi kepada ketiga orang tersebut.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU

No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta untuk:

1. Memberikan sanksi administratif kepada PANITIA PENGADAAN BARANG

DAN JASA UNIT BIRO ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA

Page 162: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 162

(Terlapor IV) dan Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI

Jakarta (Terlapor V) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalam

tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI

Jakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender.

3. Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjaman

perusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi

memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V

terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 /1999.

2. Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tender

pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI

Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap.

4. Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak

mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintahan

Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I), beralamat di Jalan

Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha).

6. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negara

masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus

disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

Page 163: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 163

bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal

Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I),

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Putusan Perkara tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2007 di

Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang

terdiri dari Ibu Dr. AM Tri Anggraini, S.H., M.H. (Ketua), Bapak Ir. H. Mohammad

Iqbal dan Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing

sebagai Anggota, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap

Perkara No. 05/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999

yang berkaitan dengan tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan

Belawan tahun 2006.

Perkara No. 05/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku

usaha ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku PT

(Persero) Pengerukan Indonesia dan PT Inai Kiara Indonesia terutama dalam hal

persekongkolan horizontal, dan untuk perilaku PT (Persero) Pelindo I Majelis Komisi

perlu menilai persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses

evaluasi penentuan pemenang yang mengarah pada PT (Persero) Pengerukan

Indonesia (persekongkolan vertikal).

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa,

Majelis Komisi menilai bahwa:

1. Adanya perubahan persyaratan tentang kepemilikan kapal keruk milik sendiri

jenis Hopper sebagaimana disepakati dalam aanwizjing, dimaksudkan agar

Panitia Tender dapat melaksanakan proses tender pengerukan alur pelayaran

pelabuhan Belawan dengan jumlah peserta tender yang memenuhi persyaratan

tender (minimal 5 peserta) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi

PT (Persero) Pelindo I Nomor PP.21/1/10/P.I-99 tanggal 1 September 1999

Page 164: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 164

tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT

(Persero) Pelindo I;

2. Tindakan PT (Persero) Pelindo I yang menerima bentuk Joint Operation (JO) PT

(Persero) Pengerukan Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk JO yang

dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam RKS, merupakan tindakan

memfasilitasi PT (Persero) Pengerukan Indonesia untuk dapat mengikuti tender

pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Belawan;

3. PT (Persero) Pelindo I lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak

mencantumkan perubahan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper

dalam addendum RKS dan berita acara aanwijzing;

4. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam evaluasi untuk penentuan

pemenang tender yang hanya berdasarkan pada harga penawaran terendah

tanpa menggabungkan nilai yang diperoleh peserta tender pada evaluasi teknis

dan evaluasi harga, merupakan tindakan yang menguntungkan PT (Persero)

Pengerukan Indonesia dalam memenangkan tender;

5. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam penerapan persyaratan bid

capacity dalam bentuk :

a. PT (Persero) Pelindo I menerima bid capacity dari PT (Persero) Pengerukan

Indonesia dalam bentuk transfer dana bukan berupa surat dukungan bank;

b. PT (Persero) Pelindo I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi bid

capacity yang seharusnya dilakukan pada evaluasi administrasi tetapi

dilakukan pada evaluasi teknis;

c. PT (Persero) Pelindo I dalam melakukan evaluasi bid capacity tidak

berdasarkan nilai penawaran masing-masing peserta tender tetapi

berdasarkan nilai acuan sendiri;

6. Pencantuman persyaratan peserta tender memiliki kapal keruk jenis Hopper

dalam pengumuman dan ketentuan di RKS sesuai dengan hasil kesepakatan

antara PT (Persero) Pelindo I sampai dengan PT (Persero) Pelindo IV dengan

PT (Persero) Pengerukan Indonesia pada tanggal 20 Desember 2005,

menunjukkan adanya niat PT (Persero) Pelindo I untuk mengarahkan pemenang

tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006

kepada PT (Persero) Pengerukan Indonesia sebagai bentuk upaya

penyelamatan PT (Persero) Pengerukan Indonesia;

7. PT (Persero) Pelindo I telah melakukan tindakan mengarahkan PT (Persero)

Pengerukan Indonesia sebagai pemenang tender dengan cara memberikan nilai

Page 165: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 165

tertinggi kepada PT (Persero) Pengerukan Indonesia dalam hal pemahaman

pelaksanaan pekerjaan dan bid capacity;

8. Adanya excess margin sebesar Rp 2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus empat

belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang diterima oleh

PT (Persero) Pengerukan Indonesia namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya;

9. Berdasarkan excess margin tersebut menunjukkan nilai OE yang ditetapkan oleh

Panitia Tender terlalu tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerugian/inefisiensi

pada PT (Persero) Pelindo I;

10. Harga penawaran PT Inai Kiara Indonesia sebesar Rp 20.200,-/m3 (dua puluh

ribu dua ratus rupiah per meter kubik) adalah harga berdasarkan kemampuan PT

Inai Kiara Indonesia saat itu dan tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian

harga atau persaingan semu dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

a. PT (Persero) Pelindo I baru pertama kali melaksanakan proses tender pada

pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan;

b. Dalam proses pelaksanaan tender pengerukan alur pelayaran pelabuhan

Belawan terdapat berbagai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh PT

(Persero) Pelindo I;

c. Berdasarkan pengakuan PT (Persero) Pengerukan Indonesia, dalam

melaksanakan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dengan metode

penunjukan langsung (tahun 2001 sampai dengan tahun 2005) mengalami

kerugian yang diakibatkan oleh harga pekerjaan pengerukan yang tidak

didasarkan pada perhitungan harga pasar, namun didasarkan pada skema DIP

dan kesepakatan antara PT (Persero) Pelindo I sampai dengan PT (Persero)

Pelindo IV dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia;

d. Kesepakatan harga yang dilakukan PT (Persero) Pelindo I sampai dengan PT

(Persero) Pelindo IV dengan PT (Persero) Pengerukan Indonesia dalam hal kerja

sama pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang menimbulkan kerugian

keuangan PT (Persero) Pengerukan Indonesia secara tidak langsung

mengakibatkan kerugian negara baik dari segi pemanfaatan aset kapal yang

dimiliki oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia maupun dari tidak

terpeliharanya alur pelayaran pelabuhan di Indonesia;

e. Pada tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun

2006 dengan harga pekerjaan pengerukan sebesar Rp 14.165,-/m3 (empat belas

Page 166: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 166

ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah per meter kubik), PT (Persero)

Pengerukan Indonesia memperoleh excess margin sebesar Rp 2.214.060.158,-

(dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh

delapan rupiah), namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya yang tidak terlibat

langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran

pelabuhan Belawan;

f. Dengan adanya JO antara PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan PT Mitha

Tirta Wijaya, maka upaya penyelamatan PT (Persero) Pengerukan Indonesia

sebagaimana hasil kesepakatan Kementerian BUMN dengan PT (Persero)

Pelindo I sampai dengan PT (Persero) Pelindo IV dengan PT (Persero)

Pengerukan Indonesia pada tanggal 20 Desember 2005 tidak dapat

direalisasikan;

g. Berdasarkan analisa Majelis Komisi, PT (Persero) Pelindo I menetapkan nilai OE

yang berpotensi mengakibatkan kerugian/inefisiensi pada Terlapor I.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada

Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta PT (Persero) Pelindo I untuk membuat dan melaksanakan aturan

tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip

persaingan usaha yang sehat;

2. Meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki pengelolaan

manajemen PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan memperhatikan prinsip

Good Corporate Governance;

3. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan atas excess margin yang diterima

oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta

Wijaya dalam tender pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun

2006.

Berdasarkan alat bukti, fakta, serta kesimpulan yang telah diuraikan di muka,

maka pada tanggal 19 September 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Page 167: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 167

3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar

Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng yang harus

disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di

Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I, beralamat di Jl. Ir. H.

Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423491.

Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (Mesin Fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan

terhadap perkara 06/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.

5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dalam Tender Pengadaan Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (Mesin Fogging) di

Biro Administrasi Wilayah Propinsi Dki Jakarta Tahun 2006. Dugaan pelanggaran

dalam perkara ini dilakukan oleh PT Bhakti Wira Husada (Terlapor I), PT

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Terlapor II), PT Tri Mitra Sehati (Terlapor III),

PT Rama Mandiri (Terlapor IV), PT Penta Valent (Terlapor V), dan PT Anugerah

Multi Perkasatama (Terlapor VI), PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT

BIRO ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA (Terlapor VII), dan

Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta (Terlapor VIII).

Perkara No. 06/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan ke KPPU.

Berdasarkan laporan tersebut telah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh Tim

Pemeriksa. Dalam penanganan perkara, diketahui bahwa tender pengadaan alat

pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) sebanyak 2000 unit tersebut

dimenangkan oleh Terlapor I dengan nilai penawaran sebesar Rp 29.700.000.000

(Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Diketahui juga bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan

Terlapor V menjadi peserta tender dengan menawarkan mesin fogging yang sama

(BlancFog), milik Terlapor VI, dengan difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat,

Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso. Untuk itu Majelis Komisi perlu untuk menilai

perilaku para pelaku usaha (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor

Page 168: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 168

V, dan Terlapor VI) dalam persekongkolan horizontal yang difasilitasi oleh pihak lain

tersebut.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim

Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa:

a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah

perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan

Sugiarto Santoso dan secara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek

Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender pengadaan alat

pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin Fogging) di Biro Administrasi Wilayah

Propinsi DKI Jakarta dengan imbalan berupa sejumlah uang (fee bendera).

b. Dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan

Terlapor V dibuat oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto

Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing-

masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima)

perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang.

c. Walaupun dalam pembelaan dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV serta

Terlapor V yang pada intinya menyatakan bahwa para terlapor tidak terlibat

secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengetahui perusahaannya

dipinjam dalam proses tender, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan

dasar hukum oleh para terlapor untuk lepas dari tanggung jawab keterlibatan

perusahaan dalam persekongkolan tender.

d. Peminjaman perusahaan para terlapor oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry

Bunyamin dan Sugiarto Santoso adalah suatu perbuatan yang tidak dapat

dibenarkan karena dapat mengurangi persaingan serta dapat menimbulkan

kerugian bagi para pelaku usaha lain yang mengikuti proses tender sesuai

dengan prosedur.

e. Persekongkolan antara Terlapor VI dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

Terlapor IV dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry

Bunyamin dan Sugiarto Santoso melalui kesamaan merek yang ditawarkan

(merek Blancfog) dan bahkan Terlapor VI telah memesan mesin fogging jauh

sebelum penentuan pemenang tender.

f. Berdasarkan keterangan dari Terlapor VI sebagai agen tunggal merek Blancfog

yang menyatakan alat penyemprot/mesin fogging bukanlah merupakan alat yang

memiliki teknologi yang kompleks dan rumit, sehingga Majelis Komisi

Page 169: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 169

berpendapat Terlapor VII terlalu memaksakan penggunaan metode Merit Point

System dalam proses tender;

g. Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VIII mencantumkan mesin fogging

merek Blancfog lengkap dengan spesifikasinya dalam permintaan patokan harga

satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret

2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan.

h. Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3

Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan tersebut

berpotensi mengurangi persaingan secara substansial.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Karena mesin fogging merek BlancFog tersebut sudah didistribusikan ke seluruh

kelurahan di wilayah Propinsi DKI Jakarta, maka Majelis Komisi tidak

membatalkan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin

fogging) tersebut.

2. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004

tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan tidak

sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Propinsi DKI Jakarta, dan berpotensi menghambat persaingan karena pengguna

barang/jasa harus sudah mencantumkan merek barang termasuk spesifikasinya

secara lengkap ketika akan meminta patokan harga satuan kepada Biro

Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada

Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk

mencabut Surat Edaran No. No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal

Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan.

2. Memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

untuk meneliti laporan pajak dari Terlapor I dan Terlapor VI yang berkaitan

dengan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi

DKI Jakarta tahun 2006.

Page 170: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 170

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka pada tanggal 20

September 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan

Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 /1999;

2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan

Pasal 22 UU No. 5 /1999;

3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk

tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi

DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;

4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso

untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender

pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2

(dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 (seratus

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Page 171: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 171

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha);

9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha);

10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 (seratus

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN

Jakarta I), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran

di Bidang Persaingan Usaha).

Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007 Kepemilikan Silang Yang Dilakukan Oleh Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang

terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P.

Soemardi, Didik Akhmadi, Ak, M.Comm, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Sukarmi, S.H.,

M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah memeriksa dan memutus

perkara dugaan pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No 5/1999 terkait dengan

kepemilikan silang oleh Temasek Holdings, STT, STT Communication, Asia Mobile

Holdings Company, Asia Mobile Holdings, Indonesia Communication Limited,

Indonesia Communication Pte. Ltd., SingTel, SingTel Mobile (“Kelompok Usaha

Temasek”) dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 /1999 terkait

dengan praktek monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Telkomsel.

Page 172: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 172

Terkait dengan Pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 Pada akhir tahun 2002 divestasi Indosat yang dimenangkan oleh STT, anak

perusahaan yang sahamnya 100% dikuasai oleh Temasek, menyebabkan industri

telekomunikasi seluler di Indonesia mengalami struktur kepemilikan silang. Hal ini

disebabkan karena sebelum divestasi tersebut, saham Telkomsel yang merupakan

operator seluler terbesar di Indonesia telah dimiliki oleh Temasek melalui anak

perusahaannya yaitu Singtel dan SingTel Mobile, sehingga secara tidak langsung

Kelompok Usaha Temasek telah menguasai pasar seluler Indonesia dengan

menguasai Telkomsel dan Indosat secara tidak langsung. Skema kepemilikan silang

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pangsa pasar Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama terus

mengalami peningkatan sejak terjadinya struktur kepemilikan silang sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut:

Page 173: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 173

Tahun Pangsa

Pasar

Telkomsel

dan Indosat

Secara

Bersama-

Sama

Gabungan

Pendapatan

Usaha

(dalam

milyar)

Pendapatan

Usaha

XL

(dalam

milyar)

Pangsa

Pasar XL

2001 76.34% 6,688 2,073.03 23.66%

2002 83.58% 10,845 2,130.41 16.42%

2003 88.09% 16,264 2,198.06 11.91%

2004 89.74% 22,107 2,528.48 10.26%

2005 90.97% 29,778 2,956.38 9.03%

Periode

Cross-

Ownership:

2003-2006 2006 89.64% 38,373 4,437.17 10.36%

Rata-rata

2003-

2006

89.61%

Adanya kemampuan pengendalian yang dilakukan oleh Kelompok Usaha

Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat menyebabkan melambatnya

perkembangan Indosat sehingga tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel

yang berakibat tidak kompetitifnya pasar industri seluler di Indonesia.

Perlambatan perkembangan Indosat ditandai dengan pertumbuhan BTS

yang secara relatif menurun dibanding dengan Telkomsel dan XL yang merupakan

dua operator besar lainnya di Indonesia.

Terkait dengan pelanggaran Pasal 17 (1) dan 25(1)b UU No 5 Tahun 1999 Struktur kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek, menyebabkan

adanya price-leadership dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel

sebagai pemimpin pasar kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi

seluler secara eksesif. Konsekuensi dari eksesif profit adalah operator menikmati

eksesif profit dan konsumen mengalami kerugian (consumer loss). Perhitungan yang

dilakukan Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami oleh konsumen

layanan telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006

berkisar dari Rp 14,76498 Triliun sampai dengan Rp 30,80872 Triliun. Namun sesuai

Page 174: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 174

dengan ketentuan UU No 5/1999, Majelis Komisi dalam perkara ini tidak berada

pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen.

Selanjutnya selama berlangsungnya sidang, Majelis Komisi tidak menemukan

adanya bukti-bukti bahwa Telkomsel telah membatasi perkembangan teknologi

dalam industri seluler di Indonesia sehingga tidak melanggar Pasal 25(1) b UU No 5

Tahun 1999.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama Sidang Majelis, pada

tanggal 19 November 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia

Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 /1999.

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 /1999.

3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal

25 ayat (1) huruf b UU No 5 /1999.

4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk

menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan

PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah

satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. dalam

waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan

hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore

Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile

Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia

Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore

Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk

memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta

melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada

Page 175: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 175

salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau

PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan

sebagaimana diperintahkan pada diktum no. 4 di atas.

6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 di atas

dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang

dilepas.

b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd.

maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun.

7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia

Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd,

Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia

Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore

Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar

Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha).

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek

pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-kurangnya

sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal

dibacakannya putusan ini.

9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.

Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha).

Page 176: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 176

Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2007 Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu

Setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih empat bulan, Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) yang dalam hal ini

Majelis Komisi Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2007 telah mengambil putusan melalui

Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, 28 Agustus 2007, dan

membacakan putusannya tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum pada hari Rabu, 29 Agustus 2007 di Kantor KPPU RI Pusat di Jakarta.

Para Terlapor, yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan

dan Pemakaman Kota Bengkulu selaku Terlapor I, PT Multiyasa Anekadharma

selaku Terlapor II, CV Lisma selaku Terlapor III, CV Arma Putra selaku Terlapor IV,

PT Taruna Bhakti Perkasa selaku Terlapor V terbukti melakukan persekongkolan

baik horizontal maupun vertikal dalam 5 Paket Tender Pengadaan dan Pemasangan

Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias di Dinas Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006.

Adapun kelima paket tender tersebut adalah Pengadaan dan Pemasangan

PJU pada median jalan: dari Simpang Pd. Harapan s/d Simpang Km 8 dengan nilai

Rp 945.387.000,- (Paket I); dari Simpang Km 8 s/d Simpang Polda dengan nilai Rp

600.454.000,- (Paket II); dari Simpang Polda s/d Simpang Pagar Dewa dengan nilai

Rp 454.159.000,- (Paket III); Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias di: Rayon

Teluk Segara dengan nilai Rp 667.500.000,- (Paket IV); dan di Rayon Nusa Indah

dengan nilai Rp 467.500.000,- (Paket V). Paket I dan III dimenangkan oleh PT

Multiyasa Anekadharma, Paket II dimenangkan oleh CV Lisma, dan Paket IV dan V

dimenangkan oleh CV Arma Putra.

Persekongkolan horizontal yang terjadi di antara sesama pelaku usaha yang

merupakan peserta tender terbukti antara lain dengan adanya fakta pinjam

meminjam perusahaan dan softcopy dokumen penawaran yang dilakukan oleh Para

Terlapor.

PT. Multiyasa Anekadharma yang mengikuti kelima paket tender ternyata

meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Arief Sukarnawijaya (Paket I, II dan III)

dan Sdr. Zikrisa Oktova (Paket IV dan V). Pimpinan Cabang PT Multiyasa

Anekadharma Cabang Bengkulu, Sdr. Gasman Hadi, meminjamkan perusahaan

tersebut dengan cara memasukkan nama Sdr. Arief Sukarnawijaya dan Sdr. Zikrisa

Oktova sebagai Wakil Pimpinan Cabang PT Multiyasa Anekadharma Cabang

Page 177: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 177

Bengkulu dan Kuasa Direktur dalam Akta yang disahkan oleh Notaris Mufti

Nokhman, S.H. di Bengkulu. Pengangkatan Wakil Pimpinan Cabang dan Kuasa

Direktur tersebut tidak bersifat permanen karena hanya khusus ditujukan untuk

mengikuti tender tersebut di atas. Masing-masing Wakil Pimpinan Cabang dan

Kuasa Direktur tersebut memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai tender kepada PT

Multiyasa Anekadharma jika berhasil memenangkan tender.

Selain meminjam PT Multiyasa Anekadharma, Sdr. Arief Sukarnawijaya juga

mengikuti tender untuk kelima paket dengan cara meminjam PT Taruna Bhakti

Perkasa dan menjadi Kuasa Direkturnya. Keikutsertaan PT Taruna Bhakti Perkasa

sebagai peserta tender adalah hanya untuk memenuhi syarat dapat

dilaksanakannya tender yaitu minimal diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang memasukkan

penawaran. Sejak awal PT Taruna Bhakti Perkasa sudah dapat dipastikan gugur

karena memiliki kualifikasi M (Menengah), sedangkan kualifikasi perusahaan yang

dipersyaratkan baik dalam pengumuman tender maupun bestek adalah kualifikasi K

(Kecil).

Dalam mengikuti tender untuk Paket IV dan V, CV Arma Putra juga

meminjamkan perusahaan kepada Sdr. Armen Junaedi dengan cara

mengangkatnya sebagai Kuasa Direktur CV Arma Putra yang dimuat dalam Akta

yang disahkan oleh Notaris Mufti Nokhman, S.H. di Bengkulu. Dalam mengikuti

tender, Armen Junaedi yang berprofesi sebagai pembuat dokumen penawaran

tender ini, dibiayai oleh Sdr. Teddy Wirajaya yang merupakan Direktur PT Cipta

Jaya. Disamping pinjam meminjam perusahaan, para Terlapor yang merupakan

peserta tender juga melakukan pinjam meminjam disket atau softcopy penawaran

yang terbukti dengan ditemukannya persamaan-persamaan dokumen diantara para

Terlapor termasuk persamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran

para Terlapor. Sebagai contoh, terdapat beberapa persamaan dokumen penawaran

antara CV Lisma dengan PT Multiyasa Anekadharma, dan antara CV Arma Putra

dengan PT Multiyasa Anekadharma dimana Sdr. Armen Junaedi yang mewakili CV

Arma Putra memberikan soft copy dokumen penawaran tender kepada Zikrisa

Oktova yang mewakili PT Multiyasa Anekadharma.

Peranan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bengkulu dalam persekongkolan yang bersifat vertikal adalah

dengan cara memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan

horizontal. Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak mencantumkan baik dalam

Bestek maupun Berita Acara Aanwijzing mengenai nama pemilik pekerjaan pada

Page 178: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 178

dokumen Jaminan Penawaran dan pihak yang seharusnya memasukkan dokumen

penawaran secara langsung. Kedua hal yang tidak tercantum baik dalam Bestek

maupun Berita Acara Aanwijzing tersebut dijadikan alat oleh Panitia untuk

menggugurkan peserta tender.

Dalam tender tersebut, Panitia tidak melakukan penelitian secara mendalam

terhadap dokumen penawaran sehingga tidak memperhatikan bahwa Sdr. Arief

Sukarnawijaya mengikuti tender di Paket I, II, dan III dengan dua perusahaan yaitu

PT Taruna Bhakti Perkasa dan PT Multiyasa Anekadharma. Panitia juga tidak

mencurigai adanya kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan beberapa

dokumen penawaran peserta tender yang merupakan indikasi adanya

persekongkolan di antara para peserta tender.

Dalam mengambil putusan terhadap perkara ini, Majelis Komisi telah

mempertimbangkan hasil pemeriksaan termasuk keterangan dari seluruh Terlapor

dan Saksi-saksi, pembelaan dari para Terlapor dan dokumen-dokumen terkait.

Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa para Terlapor bersalah telah

melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Persekongkolan dan menghukum PT.

Multiyasa Anekadharma, CV. Lisma, CV. Arma Putra dan PT. Taruna Bhakti

Perkasa untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Bengkulu

selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika

amar tersebut dilanggar, maka Majelis Komisi menghukum masing-masing Terlapor

peserta tender untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah).

Page 179: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 179

PERKEMBANGAN PENANGANAN LAPORAN

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2007

Tabel Perkembangan Penanganan Laporan

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

1 Pernyataan sikap

atas

Pembangunan

Pasar Modern di

Lahan Terminal

Kota Prabumulih

Pelapor menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan

rencana pembangunan pasar modern (mall) di lahan

Terminal Kota Prabumulih Palembang.

Pelapor menolak pembangunan pasar modern dengan alasan

sebagai berikut:

1. Mall yang akan dibangun berhadapan langsung dengan

pasar tradisional.

2. Pembangunan mall melanggar SK Menperindag No.

420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan

Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

3. Melanggar SK Menperindag No. 261/MPP/Kep/7/1997

tentang Pembentukan Tim Penataan Pembinaan Pasar

dan Pertokoan.

Penelitian

Sekretariat

Bukan

Laporan

2 Dugaan

persekongkolan

dengan cara

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan dengan cara

melawan hukum yaitu;

1. Pelapor mempunyai lahan kosong di Kec. Margahayu,

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

LAMPIRAN

2

Page 180: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 180

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

melawan hukum Bandung dan mengajukan permohonan izin mendirikan

SPBU kepada PT Pertamina.

2. Pada saat yang sama, ada pihak lain (Agus Sadikin)

mengajukan permohonan izin mendirikan SPBU dekat

lahan Pelapor.

3. PT Pertamina menolak kedua permohonan tersebut,

tetapi memberi izin kepada Pihak Ketiga diatas lahan

Agus Sadikin.

3 Dugaan

persekongkolan

tender

pengadaan Alat

Penguji

Kendaraan

Bermotor di

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Labuhan Batu,

Sumatera Utara

Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan dalam

tender pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas

Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu, dengan indikasi

sebagi berikut;

a. Peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 3

perusahaan.

b. Harga yang ditawarkan ketiga perusahaan tersebut

hanya memiliki selisih yang tidak signifikan dan tidak

jauh dari pagu.

c. Persyaratan lelang memuat harus ada dukungan pabrik

dan ketiga peserta tender tersebut didukung oleh pabrik

yang sama.

Nilai proyek tender adalah 2 Milyar

Persekongko

lan tender

4 Dugaan

persekongkolan

dalam lelang

Pengadaan Bibit

tanaman hutan

dan buah-buahan

di BP DAS

Cimanuk

Citanduy

Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan dalam

lelang pengadaan bibit tanaman hutan dan buah-buahan,

dengan indikasi sebagai berikut;

a. Kepala DAS Cimanuk Citanduy dan Panitia lelang

membuat persyaratan lelang yang mengada-ada.

b. Sebelum lelang telah terjadi persekongkolan karena

paket-paket tertentu diberi syarat khusus yaitu untuk

satu kabupaten/kota bibitnya sama tetapi sertifikatnya

berbeda-beda.

c. Panitia lelang bersama-sama Kepala DAS Cimanuk

Citanduy merubah sebagian dari isi Dokumen Lelang.

Tender dibagi dengan 15 Paket senilai 10 Milyar.

Persekongk

olan tender

5 Dugaan

persekongkolan

Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan

pengadaan Oil Boom, Oil Dispersant dan CCTV di Direktorat

Persekongko

lan tender

Page 181: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 181

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

tender

pengadaan Oil

Boom, Oil

Dispersant dan

CCTV di

Direktorat

Pemasaran &

Niaga PT

Pertamina

Pemasaran & Niaga PT Pertamina, dengan indikasi sebagai

berikut;

1. Pada pengumuman tender dan saat Penjelasan

Prakualifikasi tidak menyebutkan tentang merek,

spesifikasi dan lain-lain.

2. Setelah lulus prakualifikasi para peserta membeli

dokumen tender dan dalam Dokumen Tender telah

mencamtumkan brand/merk (acceptable brands) yang

mengacu pada suatu produk tertentu.

6 Dugaan

persekongkolan

dalam

pelaksanaan

lelang

dibeberapa

instansi

pemerintah di

Propinsi

Sumatera Barat

Pelapor menyampaikan ada dugaan persekongkolan dalam

beberapa tender yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah

di Prop. Sumatera Barat pada Tahun 2006.

1. Tender Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Muh. Zein

Painan, dengan indikasi sbb;

a. Pemenang tender adalah yang memiliki harga

penawaran lebih tinggi.

b. Sole agent memberikan peryaratan teknis yang

berbeda-beda antara pemenang lelang dan rekanan

lain.

2. Tender Pengadaan alat laboratorium SMP dan SMA di

Dinas Pendidikan, dengan indikasi;

3. Bahwa Pelapor digugurkan dengan alasan perusahaan

Pelapor tidak memiliki pengalaman selama 3 tahun.

4. Tender pengadaan Komputer SMA dan SMK di Dinas

Pendidikan, dengan indikasi; bahwa Pelapor digugurkan

oleh Panitia saat pembukaan dokumen penawaran karena

sampul dokumen pelapor tidak di lak.

5. Tender Pengadaan dan Pendistribusian Pakaian, Sepatu,

Tas, BUku, dll untuk Sekolah Dasar Minoritas Terbelakang

dan Tidak Mampu di Dinas Pendidikan, dengan indikasi

bahwa sampai sekarang pemenang lelang belum

diumumkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

6. Tender Pengadaan HPCL (High Performance Liquid

Chromathography dan Gas Chromathography di Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulkura, dengan

indikasi; bahwa pemenang adalah peserta lelang yang

memiliki penawaran yang jauh lebih tinggi.

Persekongko

lan tender

Page 182: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 182

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

7. Tender Pengadaan Bantuan (Ternak/Sapi) untuk Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 300 KK di

Kabupaten Solok, Limapuluh Kota dan Pasaman di Dinas

Sosial, dengan indikasi;

a. Bahwa peserta yang lulus adalah peserta yang

menawarkan harga diatas 6 milyar.

b. Adanya beberapa peserta yang merekayasa

pengalaman kerja.

7 Dugaan

persekongkolan

dalam

pelaksanaan

tender

pengadaan Bibit

Kelapa Sawit di

Dinas

Perkebunan

Kalimantan

Selatan

Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan untuk

memenangkan CV Borneo Interprise Native sebagai

pemenang lelang dengan indikasi sebagai berikut;

1. Pelapor digugurkan dengan alasan SPEK Teknis tergabung

dalam proposal teknis padahal sistem evaluasi yang

digunakan Panitia adalah Merit Point.

2. CV Borneo Interprise Native sebagai pemenang lelang

mendapat Jaminan Supply dalam bentuk kerjasama dari

Koperasi Karya Bersama yang merupakan Koperasi

Karyawan PNS Dinas Perkebunan Prop. Kal. Selatan.

3. Dalam RKS telah ditetapkan syarat teknis yaitu ukuran

polibeg minimal ukuran 30 cm, namun fakta dilapangan

ukuran polibeg pemenang (CV Borneo Interprise Native)

tidak memenuhi syarat minimal tersebut.

4. Adanya kekeliruan dan kejanggalan dari surat yang

dikeluarkan oleh Panitia yaitu nomor surat sama tetapi

tanggal berbeda.

Nilai HPS tender tersebut adalah Rp. 4.404.892.800,-

Persekongko

lan tender

8 Laporan

persaingan tidak

sehat pada

tender di Propinsi

Bangka Belitung.

Pelapor menyampaikan adanya penghadangan oleh

sekelompok orang didepan pintu masuk ruangan Pemasukan

Penawaran Pelelangan Proyek Paket Peningkatan Jalan dan

Jembatan di Propinsi Bangka Belitung APBN 2007.

Persekongko

lan tender

Page 183: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 183

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

9 Dugaan adanya

rekayasa pada

lelang di Bagian

Kontrak-Jasrum

PT Pertamina UP

V Balikpapan

Pelapor menduga telah terjadi rekayasa dalam menentukan

pemenang dalam pelaksanaan tender-tender di Bagian

Kontrak Jasrum PT Pertamina UP V Balikpapan.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. pada pelaksanaan lelang panitia dinilai tidak mengikuti

ketentuan SK Dirut Pertamina No. 036/C0000/2004-S0.

2. Panitia memungut biaya penggantian dokumen yang

nilainya bervariasi tergantung dari nilai proyek.

3. sistem evaluasi yang dilakukan tidak jelas dan tidak

mengacu pada Keppres 80/2003 dan SK No.

036/C00000/2004/S0.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

10 Dugaan

persekongkolan

pada

pelaksanaan

lelang Pengadaan

Pupuk dan Bibit

Karet di Dinas

Perkebunan Kab.

Banjar Martapura

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada

pelaksanaan lelang pengadaan pupuk tablet, herbisida dan

bibit karet okulasi di Dinas Perkebunan Kab. Banjar

Martapura.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Terdapat kesepakatan bersama untuk menentukan

pemenang yang dibuat dua hari sebelum pemasukan

dokumen. Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut;

a. Paket Pupuk dimenangkan oleh CV IRMA;

b. Paket Herbisida dimenangkan oleh CV Yunita;

c. Paket Bibit Karet Okulasi dimenangkan oleh CV Bina

Karya

2. Pertemuan dilakukan di RM Lesehan di pinggir irigasi

kab. Banjar dengan dimoderatori oleh Ir. Suyadi seorang

PNS di Kab. Banjar. Pertemuan tersebut juga

menyepakati pembagian uang kompensasi kepada

peserta yang tidak lolos sebesar 5% dari total nilai

kontrak dan seluruh pemenang adalah perusahaan yang

berdomisili di Kab. Banjar.

3. Panitia pada saat memasukan dokumen penawaran tidak

menyediakan kotak penawaran. Baru pada saat waktu

pemasukan penawaran berakhir panitia baru

mengeluarkan kotak penawaran yang sudah berisi

penawaran dari para peserta yang sebelumnya telah

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 184: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 184

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

bersepakat.

4. Pelapor tidak dapat memasukan dokumen penawaran

karena dihadang oleh sekelompok orang dan kotak

penawaran tidak tersedia.

5. Setelah pemasukan penawaran selesai, Sdr. Ardiansyah

Direktur CV Yunita membagikan uang Rp. 825.000

kepada para peserta yang terdaftar.

11 Tender

pengadaan dan

instalasi UPS di

PT Geo Dipa

Energy

Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No.

5 tahun 1999 pada proses pelelangan pengadaan dan

instalasi UPS di PT Geo Dipa Energy tahun 2006.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Panitia tidak menjelaskan pagu dana maupun harga

perkiraan sendiri dari UPS yang diminta.

2. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, panitia tidak

melibatkan saksi dari peserta. Semua dokumen diperiksa

oleh panitia sendiri.

3. Panitia mengesahkan penawaran dari peserta yang

menawarkan barang merk AMITEK tetapi surat dukungan

dari ATPM merk lain.

4. Panitia memperlambat penyampaian pengumuman

pemenang dengan alasan no fax pelapor salah. Sehingga

pelapor tidak dapat melakukan sanggahan karena waktu

sanggah sudah lewat.

5. PT Erico selaku pemenang lelang hanya merupakan

perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. Sudarsono.

Penelitian

laporan

Persekongko

lan tender

12 Pengaduan

perihal

pemblokiran

permohonan

bantuan

Pengaduan dari Yayasan Soaraja Botto Cempaka Kec. Dua

Pitue Kab. Sidenreng Rappang Prop Sulawesi Selatan perihal

dugaan adanya pemblokiran terhadap permohonan bantuan

dana.

Laporan

tidak

lengkap

Bukan

Kewenangan

KPPU

13 Lelang saham

Manulife

Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No.

5 tahun 1999 oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera dalam

proses pelelangan Saham PT Asuransi Jiwa Manulife

Indonesia (AJMI).

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 185: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 185

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

Indikasi pelanggaran yang disampaikan adalah sebagai

berikut:

1. Pengumuman lelang isinya bertolak belakang dengan isi

risalah lelang. Didalam risalah lelang disebutkan bahwa

permintaan lelang diajukan oleh Ari Ahmad Effendi

selaku kurator, namun dalam pengumuman di Harian

Suara Pembaruan lelang dilakukan atas permintaan

RUPS PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

2. Jangka waktu pelaksanaan lelang dengan pengumuman

lelang di media massa hanya satu minggu, sehingga

dianggap terlalu singkat untuk melakukan due diligent.

3. Peserta lelang hanya satu yaitu The Manufactur Life

Insurance Company (MILC) dengan nilai penawaran Rp.

170.000.000.000,-

4. PT AJMI dan MLIC diketahui telah memperoleh

persetujuan dari Departemen Keuangan atas

permohonan pengambilalihan saham PT Dharmala Sakti

Sejahtera dua minggu sebelum lelang diumumkan.

14 Tender pekerjaan

jasa kebersihan

Angkasa Pura II

Pelapor menduga telah terjadi persaingan tidak sehat pada

pelaksanaan lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan Terminal II

Bandara Soekarno Hatta Cengkareng tahun 2006.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

a. Pemenang lelang adalah peserta yang telah menang

dalam 4 tahun terakhir.

b. Nilai penawaran pemenang dianggap tidak masuk akal,

karena menurut perhitungan pelapor, pemenang tender

tidak akan sanggup mengerjakan sesuai ketentuan di

RKS.

Laporan

tidak

lengkap

Persekongko

lan tender

15 Distribusi Gula

Impor

Dugaan praktek monopoli pada usaha distribusi gula impor di

Sulawesi Tengah. Indikasi yang disampaikan adalah sebagai

berikut:

1. PT PN XI selalu membongkar gula impor untuk propinsi

Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 Ton di Pelabuhan

Soekarno–Hatta Makassar, bukan di Pelabuhan Pantoloan

Palu.

Penelitian

Sekretariat

Monopoli

Page 186: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 186

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

2. PTPN XI hanya memberikan informasi mengenai batas

waktu pembayaran tahap I sebesar 40% dari total harga

tebusan hanya kepada PT Padi Mas Prima Makassar.

Perusahaan distributor gula di Palu yang

direkomendasikan oleh Dinas Perindagkop Propinsi

Sulawesi Tengah.

16 Tender konsultan

Study Master

Plan Sistem

Sumatera di PLN

P3B Sumatera

Pelapor menduga proses prakualifikasi tender konsultan

pekerjaan studi master plan sistem sumatera yang dilakukan

di PT PLN P3B Sumatera tidak kompetitif.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Konsultan APS dari Malaysia diduga telah memberikan

“service” kepada pejabat PLN pada saat berkunjung ke

Malaysia.

2. Diduga Konsultan APS juga merupakan pemenang tender

konsultan untuk Studi Interkoneksi Jawa–Bali.

3. PT PLN akan melakukan penunjukkan langsung untuk

jasa konsultan perorangan di PLN Pusat dimana

beberapa bagian pekerjaannya sama dengan lingkup

pekerjaan interkoneksi Jawa - Bali.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

17 Persaingan usaha

tidak sehat oleh

PT Dinamika

Indonusa Prima

Pelapor menduga PT Dinamika Indonusa Prima (DIP) telah

melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. PT DIP

adalah produsen kasur pegas merk AIRLAND.

Pelapor adalah supplier kasur pegas untuk kebutuhan PT

Badak Natural Gas Liquefaction. Sesuai dengan Purchase

Order No. 004/BM40/2007-412 perihal pemesanan 190 unit

kasur pegas merk Airland dengan ketentuan kesamaan dan

kesetaraan (silent or equal).

Pelapor kemudian membeli tunai kasur pegas merk Koala by

Airland kepada PT DIP. Tetapi oleh PT Badak ditolak dengan

alasan produk yang diserahkan bukan merk Airland

sebagaimana dalam Purchase Order.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 187: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 187

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

18 Permohonan

Tanggapan atas

Sengketa Bisnis

PT Starcom

Solusindo

dengan PT

Telkom

Indonesia

Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi sengketa bisnis

antara Pelapor dengan PT Telekominikasi Indonesia, dengan

permasalahan sebagai berikut;

1.Bahwa pelapor adalah pelaku usaha yang bergerak

dibidang multimedia berbasiskan internet protocol yang

salah satunya menyediakan broadband internet kepada

operator luar negeri.

2.Bahwa pelapor dengan PT Telkom Indonesia telah

menandatangani Surat Kontrak Berlangganan Sambungan

Telekomunikasi Model Tel-2.

Penelitian

Sekretariat

19 Dugaan

Persekongkolan

tender dalam

145 Paket

Pekerjaan pada

Dinas Pendidikan

Nasional Propinsi

Sumatera Utara

KPD Medan menyampaikan resume laporan Dugaan

Persekongkolan tender dalam 145 Paket Pekerjaan pada

Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

Indikasi persekongkolan adalah;

1. Tender terdiri dari 145 paket yang diumumkan pada

tanggal 21 Oktober 2006 yang merupakan hari

libur/sabtu bukan diumumkan pada hari kerja.

2. Panitia tender menginapkan dokumen penawaran selama

3 hari sejak penutupan penyerahan dokumen sehingga

menyebabkan ada dugaan potensi post bidding.

3. Dari informasi yang diperoleh telah terjadi pinjam-

meminjam perusahaan hal ini dibuktikan dengan alamat

perusahaan yang berbeda-beda.

Nilai pekerjaan adalah Rp. 70.264.459.000,-

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

20 Persaingan usaha

Tidak Sehat

dalam ekspor

Labi-Labi di

Kalimantan

Timur

Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi persaingan usaha

tidak sehat dalam ekspor Labi-labi di Kalimantan Timur

dengan indikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kuota ekspor labi-labi ditentukan oleh SK

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Agro Asia Tunggal yang berlaku sejak tanggal 1 Jan

2006 s/d 31 Des 2006.

2. Bahwa pelapor menduga adanya monopoli ekspor

labi-labi yang dilakukan Ting Ham (CV. Agro Asia

Tunggal).

3. Adanya dugaan bahwa CV Agro Asia Tunggal

Penelitian

Sekretariat

Monopoli

Page 188: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 188

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

menghalangi masuknya UD Daisa Sagena sebagai

pesaing dalam ekspor labi-labi.

21 Laporan

Pembatalan

lelang

Pelapor menyampaikan adanya kejanggalan-kejanggalan

dalam proses lelang pekerjaan jasa borongan untuk kegiatan

implementasi rehabilitasi gedung pendidikan pasca gempa

bumi di Prop. Jawa tengah dan pengembangan Poliklinik. PMI

Cabang Klaten antara lain:

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan pada tanggal 5-8

Feb 2007 dan aanwizjing dilakukan pada tanggal 8 Feb

2007.

2. Panitia tidak melakukan aanwizjing untuk peninjauan

lapangan.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

22 Laporan dugaan

pelanggaran

terhadap UU No.

5 Tahun 1999

yang dilakukan

EMI Music South

East Asia, EMI

Indonesia, Arnel

Affandy

Pelapor menyampaikan ada dugaan pelanggaran UU No. 5

Tahun 1999 yang dilakukan EMI Music South East Asia, EMI

Indonesia, Arnel Affandy, antara lain;

a. EMI Asia, EMI Indonesia dibantu oleh Arnel Affandy

melakukan pengambilalihan pengelolaan eksklusif

(pembajakan) artis Dewa 19 dan upaya-upaya untuk

membajak Arri Lasso.

b. EMI Asia dan EMI Indonesia secara bersama-sama

melakukan tindakan anti persaingan raising rival cost

untuk menghalang-halangi Aquarius untuk melakukan

kegiatan yang sama dalam pasar bersangkutan.

c. EMI Asia, EMI Indonesia dan Arnel Affandy bersekongkol

untuk mendapatkan informasi tentang segala hal terkait

dengan kerjasama diantara artis-artis khususnya Dewa

19, Ari Lasso dengan Aquarius.

Penelitian

Sekretariat

Penguasaan

Pasar

23 Laporan

pelanggaran

pasal 19 UU No.

5 Tahun 1999

yang dilakukan

oleh PT Krakatau

Lampung

Tourism

Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT

Krakatau Lampung Tourism development dengan indikasi

bahwa;

i. Pembatalan dan penghalangan pembangunan jaringan

listrik PLN menuju usaha Pelapor.

ii. Pihak PT Krakatau Lampung Tourism Development dan

pemda keberatan keberatan dengan pembangunan

jaringan listrik karena sebagian besar lahan belum

Penelitian

seketariat

Penguasaan

pasar

Page 189: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 189

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

development dibebaskan.

24 Penunjukan

langsung Rehab

Gedung SD di

SUMUT

Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 tahun

1999 pada proses pelaksanaan proyek Rehabilitasi 46

Gedung SD di Propinsi Sumatera Utara tahun 2006.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Proyek dilaksanakan dengan sistem penunjukan

langsung padahal anggarannya adalah Rp. 7 milyar

lebih.

b. Proses penunjukan langsung tidak dilakukan dengan

cara yang transparan.

c. Diduga dari 46 perusahaan yang mendapat

pekerjaan, hanya 7 yang Sertifikat Badan Usahanya

terdaftar di LPJK Sumut, 6 perusahaan dipertanyakan

SBUnya dan 33 perusahaan tidak memiliki SBU.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

25 Persaingan tidak

sehat pada

Tender Badak

Catering and

Room Services di

PT Vico

Indonesia Kaltim

Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat

pada tender Badak Catering and room services.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Pelapor telah mendaftar sebagai peserta tetapi tidak

diundang dalam pre-bid meeting.

2. Panitia kemudian melakukan re-tender atas

keberatan pelapor.

3. Namun kemudian panitia membatalkan re-tender

tersebut dan menunjuk PT Anugerah Jasa Caterindo

sebagai penyedia jasa untuk jangka waktu 3 bulan.

4. Kemudian dilakukan tender baru dimana pelapor

awalnya sebagai pemenangnya, tetapi kemudian

pelapor didiskualifikasi dikarenakan tidak

menyertakan certifikat dari tenaga ahli padahal para

peserta lainnya tidak diharuskan untuk menyertakan

certifikat dari tenaga ahli.

5. Adanya dugaan bahwa panitia melakukan

diskriminasi terhadap pelapor serta dugaan adanya

persekongkolan antara panitia dengan PT Anugrah

Jasa Caterindo.

Buku Daftar

Penghentian

Pelaporan

Persekongko

lan tender

Page 190: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 190

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

26 Jabatan rangkap

pada PT. Medan

Andalas dan PT.

Sumatera Raya

di Jakarta.

Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran UU

No. 5 tahun 1999 mengenai jabatan rangkap dan pemilikan

saham di PT. Medan Andalas dan PT. Sumatera Raya, yang

didirikan di Jakarta.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 November tahun 2001 didirikan PT.

Medan Andalas di Jakarta yang bergerak di bidang

transportasi angkutan penumpang umum taksi

dengan nama Family Taksi. Di sini terlapor

berkedudukan sebagai pemilik saham dan Direktur

PT. Medan Andalas.

2. Pada tanggal 25 Februari tahun 2005 didirikan PT.

Sumatera Raya di Jakarta yang bergerak di bidang

yang sama, yaitu bidang transportasi angkutan

penumpang umum taksi. Di sini terlapor I

berkedudukan sebagai pemilik saham dan Komisaris

Utama PT. Sumatera Raya, sementara terlapor II

berkedudukan sebagai pemilik saham dan Direktur

PT. Sumatera Raya.

Penelitian

Sekretariat

Jabatan

Rangkap

dan

Pemilikan

Saham

27 Persekongkolan

untuk merebut

pesanan

terhadap T.B

Oloan Lubis.

Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi persekongkolan

antara terlapor dengan pihak tertentu di jajaran pemerintah

Kabupaten Labuhan Batu.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pelapor telah mendapatkan pesanan alat peraga dan

buku-buku sekolah yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus (DAK), yang telah ditandatangani

oleh beberapa kepala sekolah dan komite sekolah di

Kabupaten Labuhan Batu.

2. Namun pesanan tersebut tidak terlaksana karena

adanya intervensi dari terlapor yang disinyalir

mempunyai hubungan khusus dengan orang-orang

tertentu di jajaran pemerintah Kabupaten Labuhan

Batu, dimana terlapor memaksa beberapa Kepala

Sekolah untuk mengalihkan sumber dana DAK ke

rekening terlapor

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 191: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 191

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

28 Dugaan

persekongkolan

tender

pengadaan mobil

puskesmas di

Dinas Kesehatan

Bondowoso

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada proses

pengadaan 3 mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Bondowoso tahun 2007 senilai Rp. 591.750.000,-

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Diduga tidak dilakukan pengumuman pelelangan.

2. Tidak dilakukan melalui pelelangan umum.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

29 Permohonan

Tanggapan dari

MenPAN

Surat dari Deputi Bidang Pengawasan Menteri PAN perihal

permohonan untuk menanggapi surat pengaduan dari Sdr.

Ichwan yang telah disampaiakan ke Tromol POS 5000.

Sekretariat telah menjawab surat permohonan tersebut.

Laporan

tidak

lengkap

Bukan

Laporan

30 Dugaan

Pelanggaran UU

No. 5 tahun 1999

pada

pembangunan

kembali Pasar

Melawai Blok M

Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat

pada proses penunjukan langsung Pengembang Pasar

Melawai Blok M.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Penunjukan PT Melawai Jaya Realty sebagai pengembang

tidak transparan.

2. Modal yang disetor PT MJR sebesar Rp. 400 juta

sedangkan proyek yang dilaksanakan sebesar Rp. 494

Milyar.

3. PT MJR sebelumnya bernama PT Inter Buana Semesta

yang berdiri 4 bulan sebelum pasar Melawai terbakar.

4. PT MJR didirikan 4 hari sebelum PD Pasar Jaya

mengumumkan peremajaan Pasar Melawai.

5. Dua setengah bulan setelah ditetapkan sebagai

pengembang, PT Mega Kirana Sentosa selaku pemilik

saham PT MJR menjual semua sahamnya ke PT Sunter

Agung dan PT Wijaya Wisesa.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

31 Monopoli ekspor

Kulit Reptil

Pelapor menduga Indonesian Reptile and Ampibie Trade

Association (IRATA) telah melakukan monopoli ekspor kulit

reptil di Indonesia.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

Penelitian

Sekretariat

Monopoli

Page 192: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 192

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

1. Dirjen Sumber daya alam dan hutan departemen

kehutanan setiap bulan maret mengeluarkan kuota

ekspor kulit reptil.

2. Saat ini hampir 80% dari kuota tersebut dikuasai oleh

sebagian kecil anggota IRATA.

3. Kelompok tersebut adalah teman-teman George Saputra

selaku ketua IRATA.

32 Dugaan

persekongkolan

pada tender

peningkatan

jalan di Kab.

Banyuasin

Sumatera Barat

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada proses

pelelangan kegiatan peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Paket Pekerjaan

yang ditenderkan adalah;

Lubuk Lancang – Teluk Betung – Tanah Kering;

Pangkalan Balai – Pengumbuh;

Pangkalan Balai – Lubuk Saung;

Sp Tanjung Beringin – Rimba Alai dan

Sp. Rambutan Mendal – Mendil.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Pelapor sebagai penawar terendah digugurkan pada

3 paket.

2. Terdapat beberapa peserta yang digugurkan pada

satu paket tetapi menjadi pemenang pada paket

yang lain.

3. Pelapor tidak pernah diklarifikasi.

4. Panitia tidak memiliki alasan yang jelas dalam

menggugurkan pelapor.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

33 Dugaan

pelanggaran UU

No. 5 tahun 1999

Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 19 dan 25

UU No. 5 tahun 1999 oleh PT Inti Cemerlang Agung pada

kegiatan usaha pengelolaan air bersih dan IKK di Kompleks

Perumahan Kemang Pratama Bekasi.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Terlapor melarang semua warga RW 36 mengelola

sendiri air bersih dan Keamanan.

2. Terlapor merupakan satu-satunya pengelola air

bersih dan keamanan di Perumahan Kemang

Pratama.

Penelitian

Sekretariat

penguasaan

pasar

Page 193: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 193

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

34 Usulan kepada

Bappenas

berkaitan dengan

Keppres 80 th

2003

Usulan dari H. Nandang Suhdana perihal revisi Keppres No.

80 tahun 2003 kepada Kepala BAPPENAS.

Laporan

tidak

lengkap

Bukan

Laporan

35 Tender Alat

Kesehatan di

RSUD Brebes

dana ABT APBD

Kab. Brebes

tahun 2006

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada

pelaksanaan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD

Brebes Tahun Anggaran 2006. sumber dana dari ABT APBD

Kab. Brebes senilai Rp. 2.183.000.000.-.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen lelang tidak dibuat oleh Panitia melainkan telah

disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dibantu

oleh staf dari PT Graha Ismaya.

2. Data mengenai HPS diduga dibuat oleh staf PT Graha

Ismaya kemudian dikirim ke PPK melalui fax.

3. PT Graha Ismaya juga mengirimkan draf iklan

pengumuman lelang kepada PPK.

Panitia mengugurkan penawaran CV ULS, PT Pamiko dan PT

Samudera karena tidak mencantumkan kalimat ”masa

berlaku penawaran 30 hari kerja sejak pemasukan

penawaran”. Akan tetapi panitia meloloskan PT Candi

Prambanan (pemenang) meskipun memiliki kekurangan yang

sama.

Persekongko

lan tender

36 Tender

Peningkatan

Jalan di

Kalimantan Barat

Pelapor menduga terjadi permasalahan dalam pelaksanaan

tender peningkatan jalan paket Nanga Tepuai–Putussibu

tahun 2007 di Proyek Satker Non Vertikal Tertentu

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Kalimantan

Barat, Dirjen Bina Marga DPU.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Panitia menggugurkan pelapor dengan alasan nilai

Kemampuan Dasar tidak mencukupi. Pelapor menilai

perhitungan panitia salah karena menurut pelapor

nilai KD telah mencukupi.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 194: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 194

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

37 Penolakan

Pembangunan

Carefour Ciledug

Pelapor menolak rencana pembangunan pasar modern

Carefour di Central Business District (CBD) Ciledug karena

hanya berjarak +/- 100 m dari Plaza Baru Ciledug.

Penelitian

Sekretariat

Bukan

Laporan

38 Persaingan Tidak

Sehat di

Pengadaan

Asuransi

PT Telkom

Pelapor menduga terjadi persaingan tidak sehat pada proses

tender asuransi di PT Telkom Tbk.

PT Sarana Janesia Utama yang merupakan anak perusahaan

PT Telkom diduga memperoleh keistimewaan tertentu

sehingga memenangkan tender tersebut.

Laporan

tidak

lengkap

Persekongko

lan tender

39 Penyimpangan

Proses Lelang di

PT PLN (Persero)

Pelapor menduga telah terjadi penyimpangan pada proses

pelelangan di PT PLN (Persero) W.S2JB tahun 2007 untuk

pekerjaan paket 005, 006 dan

007.RKS/P3BJN/W.S2JB/2007.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Dokumen lelang tidak ditanda-tangani General Manager

PLN.

2. Berita Acara Penjelasan tidak sah karena dibuat dan

ditandatangani tanggal 23 Maret 2007 tetapi

pelaksanaannya tanggal 26 Maret 2007.

3. Terdapat persyaratan yang tidak dicantumkan dan

ditambah-tambahkan.

4. Panitia melakukan diskriminasi.

5. Diduga terjadi kolusi.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

40 Tanggapan surat

pengaduan

Sekretariat menerima surat tembusan perihal pengaduan

dari Sdr. Haerul S. Aminoto dari Koperasi UKM Cempaka

Pratama

Laporan

tidak

lengkap

Bukan

Laporan

41 Permoho

nan Perlin

dungan Hukum

Pelapor menduga terjadi praktek monopoli di Kab. Mentawai

berkaitan dengan adanya nota kesepakatan bersama antara

Pemkab. Kepulauan Mentawai dengan Mentawai Marine

Tourism Association (MMTA).

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. pada tanggal 11 Des 2006, Bupati, Ketua DPRD Kab.

Mentawai dan Sdr. Anom Suheri (pelaku usaha)

Penelitian

Sekretariat

Monopoli

Page 195: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 195

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

mengeluarkan deklarasi Simakang, yang intinya

membuat suatu asosiasi pariwisata bahari di Kab.

Kepulauan Mentawai dengan nama Mentawai Marine

Tourism Association (MMTA).

2. Anggota utama MMTA adalah lima badan hukum yang

belum memiliki ixin resort dan tidak memiliki kapal.

3. Keanggotaan dibagi menjadi dua. Anggota utama yang

terdiri dari 5 pelaku usaha dan Anggota Biasa.

4. Untuk menjadi anggota MMTA, pelaku usaha membayar

Rp. 2 juta dan retribusi Rp. 15 juta untuk 3 bulan

pertama. Pelaku usaha yang mendaftar seharusnya

memperoleh sertifikat keanggotaan tetapi pada

kenyataanya tidak.

5. MMTA diduga akan menentukan pelaku usaha mana yang

bisa beroperasi dan yang tidak. Sehingga dapat

menghambat pelaku usaha lain.

6. MMTA hanya melindungi kepentingan anggota utama.

42 Persekongkolan

Tender di Maluku

Utara

Pelapor menduga adanya praktek persekongkolan tender

oleh Kantor Dinas Kimpraswil Wilayah Maluku Utara dalam

pelelangan pekerjaan pembuatan reservoir 500M3.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

Pelapor sebagai penawar terendah tidak dimenangkan.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

43 Penunjukan

Langsung pada

Proyek Pipanisasi

Rewulu-Teras

Pelapor menduga adanya praktek penunjukan langsung yang

dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), BPKP, dengan PT.

Meta Epsi Engineering dalam hal penyelesaian kontrak dalam

Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pipanisasi Rewulu–Teras

Termasuk Pembangunan Depot Teras milik PT. Pertamina.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. PT. Meta Epsi Engineering sebagai kontraktor utama

telah melakukan WAN Prestasi dari isi kontrak

sebelumnya (SPB 266 / C00000 / 2002 – S5) tanggal 10

April 2002, dengan tidak terselesainya proyek pada 09

Oktober 2004. dengan indikasi kerugian oleh Pertamina

sebesar @ Rp. 19 milyar dan equivalen sampai tahun

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 196: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 196

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

2007 sebesar Rp. 40 milyar.

2. Kontrak sisa pekerjaan ( 10,28%) yang ditinggalkan

oleh PT. Meta Epsi Engineering tidak diadakan lelang

terbuka (beauty contest, penawaran harga dan due

diligence.

3. Hal ini dilakukan dengan alasan; agar cepat familiar dan

beradaptasi serta pihak PT. Meta Epsi Engineering dapat

bertanggung jawab, walau mengorbankan kerugian

korporasi PT. Pertamina (Persero) dan menyepelekan

peraturan dari perundang-undangan yang berlaku.

4. Adanya penambahan nilai proyek sebesar Rp.

29.764.539.414 dan US$ 2,153,389 tanpa diadakannya

tender terbuka. Dan diindikasikan sebagai

persekongkolan tender secara jelas dan meyakinkan

melanggar UU No. 5/1999 Pasal 22.

44 Persekongkolan

pada Tender

Pengadaan Pipa

PVC di Kepulauan

Riau

Laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun

1999. Dalam tender Pengadaan Pipa PVC 6”, 4”, 2” oleh

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Provinsi

Kepulauan Riau.

Laporan dugaan ini disampaikan oleh Kepala KPD Batam atas

laporan dari PT. Mitratama Daya Alam Bintan.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, hanya ada

3(tiga) peserta tender yang lulus administrasi, teknis dan

kualifikasi, yaitu PT. Mitratama Daya Alam Bintan, PT.

Sumber Alam Sejahtera, PT. Flopen Sejahtera.

2. Pihak yang seharusnya menang adalah PT. Mitratama

Daya Alam Bintan dengan penawaran terendah sebesar

Rp. 1.887.583.000,- pada kenyataannya yang

dimenangkan oleh panitia tender adalah PT. Alfatama

Anugrah Sari Albaqi.

3. Panitia tender diduga telah melakukan persekongkolan

dengan PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang secara

sah tidak lulus dalam evaluasi teknis dan kualifikasi.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 197: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 197

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

45 Monopoli

pasokan listrik

oleh Pengelola

ITC Surabaya

Mega Grosir

Laporan disampaikan oleh Asosiasi Pedagang ITC Surabaya

Mega Grosir yang telah diteruskan oleh KPD Surabaya

dengan isu awal yaitu adanya dugaan monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan ITC

Surabaya Mega Grosir.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi pelapor adalah asosiasi pedagang yang

menempati Upper Ground di ITC Surabaya Mega Grosir

dengan sistem sewa selama 25 tahun.

2. Upper Ground berdasarkan perjanjian sewa dan product

knowledge ITC diperuntukkan untuk penjualan garmen,

moeslem,wears batik dan textils. Pengelola ITC secara

konsisten mengatur hal itu sehingga setiap penyewa kios

di lantai ini harus menjual produk sesuai peruntukkan.

3. Pengelola secara sepihak mengalihperuntukkan lower

ground ITC yang semula merupakan lantai untuk kios-

kios produk sepatu, bank, mainan dan jasa menjadi kios-

kios komoditas barang-sebagaimana pedagang di kios

Upper ground.

4. Para pedagang lower ground dibebaskan dari sewa

kios/stan sehingga terbebas dari fixed cost sebagaimana

yang sudah ditanggung oleh Upper Ground, secara diam-

diam PT. Citra Agung Tirta Jatim membuat perjanjian

dengan pedagang lower ground.

5. Setiap bulannya para pedagang, membayar retribusi

listrik dan service charge, sesuai perjanjan yang dibuat

antara para pedagang dan PT. Citra Agung Tirta Jatim,

jika terlambat pembayarannya dikenakan denda 3%.

6. Pasokan listrik dimonopoli oleh PT. Citra Agung Tirta

Jatim, dengan tarif yang mencekik leher, yang

seharusnya dibayar langsung ke PLN, tetapi dibayar

lewat rekening tagihan pada PT. Citra Agung Tirta Jatim.

7. Adanya penambahan biaya jaminan kunci sebesar Rp.

2.000.000,- per kios, yang pengelolaan atau

penempatan uangnya tidak jelas dikemanakan.

Penelitian

Sekretariat

Monopoli

Page 198: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 198

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

46 Persaingan usaha

tidak sehat pada

Proyek

Outsourcing Roll

Out CMS pada PT

PLN Distribusi

Jawa Timur

Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat

pada proses implementasi customer management system di

PT PLN Distribusi Jawa Timur.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. PT PLN Disjatim melakukan penunjukan langsung kepada

PT Altelindo Karya Mandiri sebagai kontraktor yang

mengerjakan proyek implementasi CMS.

2. PT Altelindo bekerja sama dengan PT Netway Utama

dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut.

3. Diduga praktek yang pernah dilakukan di PLN Disjaya

dan telah dihukum oleh KPPU dilakukan lagi di PLN

Disjatim

Penelitian

laporan

Penguasaan

pasar

47 Persaingan usaha

tidak sehat oleh

Interface Heuga

Singapore Ltd.

Pelapor menduga Interface Heuga Singapore Ptd Ltd telah

melakukan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan

karpet merk Interface dan Heuga.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Pelapor adalah distributor dari Interface Heuga Singapore

Ltd. di Indonesia sejak tahun 1992 untuk memasarkan

produk karpet merk Interface dan Heuga.

2. Bahwa kemudian PT Kencana Arind Murni juga menjual

karpet merk Interface dan Heuga di Indonesia.

3. Bahwa praktek paralel import yang dilakukan oleh PT

Kencana tersebut mengakibatkan posisi Pelapor sebagai

distributor tunggal di Indonesia terganggu.

4. Bahwa Interface Heuga Singapore Ptd Ltd kemudian

lebih memberikan dukungna kepada PT Kencana dari

pada Pelapor. Terbukti dalam beberapa tender Interface

Heuga Singapore Ptd Ltd memberikan dukungan kepada

PT Kencana dan meminta Pelapor untuk mundur.

Penelitian

sekretariat

Penguasaan

pasar

48 Monopoli jasa

kargo di Bandara

Hasanudin

Makassar

Pelapor menduga PT Angkasa Pura melalui anak

perusahaannya telah melakukan praktek monopoli pada jasa

kargo di Bandara Hasanudin Makassar.

Penelitian

sekretariat

Monopoli

Page 199: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 199

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

49 Persekong

kolan dalam

pelelangan Susu

dan Biskuit TA

2006

Pelapor menduga terjadi persekongkolan PT Sekawan

Pangan Jaya dengan panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Kesehatan Kab. Tangerang dalam pelelangan Paket

Susu dan Biskuit TA 2006.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemenang lelang, PT Sekawan Pangan Jaya (PT SPJ)

adalah distributor PT Nestle;

2. Pada Bagian spesifikasi barang dari dokumen lelang/RKS

yang harus ditawarkan oleh peserta lelang:

a. Telah diarahkan pada prosuk dari PT Nestle, yaitu

Susu Lactogen 2 dan biskuit Bayi nestle;

b. Terlalu detil, mengingat peruntukan Susu dan Biskuit

ini adalah untuk penanggulangan kurang gizi pada

balita.

3. Apabila mengacu pada dokumen lelang dan aanwijzing 5

September 2006, seharusnya penawaran PT SPJ

dinyatakan gugur, namun PT SPJ tetap dimenangkan

walaupun:

a. Jaminan Penawaran kurang dari kurun waktu yang

ditentukan, yaitu 45 hari kerja;

PT SPJ juga melampirkan jaminan yang belum

berlaku, karena penawarannya berlaku mulai tanggal

15 September 2006, sedangkan pembukaan

penawaran pada tanggal 12 September 2006.

b. Masa berlaku surat penawaran kurang dari waktu

yang disyaratkan yaitu 45 hari kerja, karena surat

penawaran PT SPJ hanya berlaku selama 30 hari

kerja.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

50 Persaingan usaha

tidak sehat pada

pelelangan

pengadaan

barang di BKKBN

Pusat

Laporan tentang adanya indikasi persekongkolan pada

lelang/tender di BKKBN Pusat.

Dengan indikasi sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang yang diminta mengarah pada produk

pabrikan tertentu, seperti produk ADS, implant,

suntikan, Pil KB;

2. Pabrikan hanya memberi dukungan pada perusahaan

tertentu, dan tidak memberikan dukungan pada peserta

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 200: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 200

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

tender lainnya, yang bisa dilihat pada SPK dan berita

acara pelelangan pengadaan tersebut;

3. Pada pengadaan barang tertentu, pabrikan ikut masuk

ke dalam tender, seperti pengadaan Pil KB dsb;

4. Panitia dalam membuat RKS tender barang ADS,

memasukkan kriteria E8 WHO, padahal kode tersebut

untuk kategori imunisasi. Dan yang digunakan untuk ibu-

ibu yang menerima ADS, suntikan KB adalah kategori

therapy dengan kode E 13;

5. Dalam RKS pelelangan panitia tidak mencantumkan

syarat Kemampuan Dasar (KD), padahal hal ini wajib

sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai syarat

mengikuti tender berkategori SIUP Non Kecil harus

memiliki kemampuan Dasar = 5 NPT (Nilai Perolehan

Tertinggi);

6. Tidak efisiennya penawaran harga di setiap pelelangan

barang-barang tersebut, sehingga menyebabkan

kerugian negara mencapai minimal 30 Miliyard;

7. Pengadaan ADS, barang yang digunakan adalah Onejack,

meskipun barang Onejack ini muatan lokal produksi

dalam negeri akan tetapi harganya lebih mahal dari

barang import dari Amerika yaitu BIDY. Padahal barang

lokal tidak dikenakanbiaya distribusi antar negara dan

tidak dikenakan biaya bea masuk barang import dari

pabean;

8. Pengadaan alat dan obat dengan spesifikasi 3 ml sudah

tidak direferensikan oleh WHO, seharusnya hal ini tidak

lagi dicantumkan dalam program BKKBN, tetapi ternyata

BKKBN Pusat masih mengalokasikan dana dari APBN

untuk pembelian alat suntikan tersebut.

51 Persekong

kolan dalam

tender alat

kesehatan RSUD

Sam Ratulangi

Tondano

Minahasa di

Adanya laporan dugaan persekongkolan tender alat

kesehatan RSUD Sam Ratulangi, dengan indikasi sebagai

berikut:

1. Pada tanggal 20 April 2007, telah diadakan aanwijsing

ulang oleh panitia tender di aula RSUD Tondano, karena

tender pertama telah diadakan penundaan pada saat

pembahasan RKS tentang spesifikasi, karena spesifikasi

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 201: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 201

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

Tondano telah diprotes oleh peserta/rekanan pengusaha dimana

item spesifikasi terarah pada produk tertentu dan

disupply oleh distributor tertentu. Dan hal ini telah diakui

oleh panitia sehingga panitia telah menskors dan

menunda rapat aanwijsing tersebut;

2. Pada pelaksanaan re-aanwijsing ulangan tanggal 20 April

2007, ternyata spesifikasi baru dalam RKS yang telah

dijanjikan panitia hanya dirubah dengan menghapus

beberapa item dalam setiap spesifikasi. Spesifikasi alat

tersebut masih seperti RKS yang lama karena mengarah

pada produk dan suplier/distributor tertentu;

3. Pelapor berpendapat telah terjadi persekongkolan antara

panitia dan pihak ke-3 dengan cara panitia memaksakan

spesifikasi tersebut dengan spesifikasi alat tertentu

sehingga perlu adanya penelusuran dan pemeriksaan

adanya dugaan pelanggaran UU No. 5/1999, Pasal 22.

52 Persekong

kolan tender

APBN pada Dinas

Kimprarwil

Propinsi Jambi

Adanya dugaan persekongkolan dalam menentukan

pemenang tender APBN pada Dinas Kimpraswil Propinsi

Jambi, dengan indikasi :

1. Jumlah peserta lelang yang mengambil dokumen dan

mengikuti aanwijzing sangat jauh berbeda jika

dibandingkan dengan jumlah peserta yang memasukkan

penawaran. Tindakan pelanggaran tersebut dikoordinir

oleh oknum tertentu yang telah bekerja sama dengan

oknum panitia.

2. Pada saat pelaksanaan tender tanggal 2 maret 2007 di

Dinas Kimpraswil Propinsi jambi telah terjadi tindakan

penghadangan terhadap peserta lelang yang akan

memasukkan penawaran oleh sekelompok orang-orang

dengan cara-cara premanisme.

3. Angka penawaran yang masuk dengan pagu dana yang

disediakan pemerintah adalah harga yang tidak bersaing

secara sehat.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 202: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 202

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

53 Persaingan usaha

tidak sehat pada

pelelangan

proyek pekerjaan

jasa pemborong

di Dinas

Pekerjaan Umum

Cilacap, Jawa

Tengah

Pelapor menduga bahwa pelelangan proyek pekerjaan jasa

pemborong dengan No.602.1/1801/35/2007 di Dinas

Pekerjaan Umum Jl.MT.Haryono No.167 Cilacap Jawa Tengah

dilaksanakan secara tidak sehat dan di monopoli antara

sesama rekanan jasa pemborong. Dengan indikasi :

1. Telah terjadi penjagaan ketat oleh oknum tertentu yang

melarang seluruh peserta penyedia barang/jasa untuk

masuk ke instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Cilacap untuk mendaftar.

2. Peserta lelang yang ingin ikut mendaftar diajak ke salah

satu kantin untuk dibayar uang mundur sebesar

Rp.500.000,- tiap perusahaan.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

54 Persekongkolan

dalam pelelangan

tender

pembongkaran

gedung

PT.Matahari

Putra Prima,Tbk

Laporan dugaan persekongkolan dalam menentukan

pemenang tender pekerjaan pembongkaran gedung

PT.Matahari Putra Prima,Tbk dengan indikasi sebagai berikut

:

1. Pihak PT.Matahari Putra Prima,Tbk membatalkan

perusahaan pemenang tender secara sepihak dan

melakukan tender ulang.

2. Pemenang tender bukan merupakan peserta lelang serta

tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lelang yaitu

belum berbadan hukum dan atau terdaftar di

SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI.

3. Pelelangan ulang yang diadakan PT.Matahari Putra Prima

Tbk tidak sah dan tidak berbadan hukum karena Panitia

Lelang tidak konsisten dalam menerapkan syarat-syarat

dan ketentuan lelang.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan Tender

Page 203: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 203

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

55 Penunjukan

Pemenang

Pelaksana

Pekerjaan ”Jasa

Katering” CNNOC

SES, Ltd

Pelapor menduga telah terjadi penghentian kontrak

perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pihak CNNOC

SES Ltd. Indikasinya adalah sebagai berikut :

1. CNNOC SES Ltd secara tiba-tiba menghentikan

penyediaan jasa katering sebelum berakhirnya masa

kontrak tanpa suatu alasan jelas ataupun peringatan-

peringatan sebelumnya.

2. Diduga penghentian yang terkesan mendadak tersebut

telah dipersiapkan sangat terencana, terlihat dengan

tanggal penghentian yang sangat singkat dan telah ada

perusahaan jasa katering pengganti tanpa memalui

proses tender yang transparan.

3. Pelapor meminta Manajemen CNNOC SES Ltd untuk

membatalkan kontrak jasa katering pada perusahaan

jasa yang baru dan segera melakukan tender ulang,

serta tetap meneruskan penyediaan jasa katering yang

sekarang sedang bekerja sampai dengan proses tender

ulang selesai.

Penelitian

Sekretariat

56 Penyampaian

Hasil Demo

Pelapor menyampaikan hasil demo damai aspirasi rakyat

bagian timur Sidrap-Sulawesi Selatan. Tema tersebut antara

lain terkait dengan :

- Penolakan atau pembatalan perencanaan pihak lain atau

sekelompok orang untuk memindahkan pasar lama ke

tempat lain.

- Keberatan atas adanya pihak lain yang mengklaim dan

mengakui bahkan memagar pasar sentral Tanru Tedong

yang sama sekali tidak memiliki bukti yang visibel

sehingga menghambat pembangunan pasar dan

perekonomian masyarakat sekitar. Pelapor meminta

Eksekutif dan Legislatif serta Yudikatis segera

memberikan tindakan hukum yang tegas

- Segera dan secepatnya melaksanakan pasar sentral

Tanru Tedong sesuai komitmen awal.

- Menjamin keamanan pemerintah dan proyek yang telah

menjadi pemenang tender dalam pembangunan pasar

Tanru Tedong.

- Memohon kepada DPRD untuk segera menyampaikan

Penelitian

Sekretariat

Bukan

Kewenangan

KPPU

Page 204: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 204

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

kepada Pemerintah agar memberikan respon dan doktrin

secara tertulis atas aspirasi rakyat bagian timur.

57 Surat Sanggahan

dari Consulting

Engineer kepada

Panitia

Pengadaan

Barang dan Jasa

Bapenas

1. Berdasarkan Hasil Evaluasi Teknis yang telah

diumumkan oleh Panitia pada 3 Mei 2007 diperoleh hasil

sewaktu pembukaan dokumen teknis yang diketahui

bersama bahwa PT. Azimuth Utama Consultant di Form

Tenaga Ahli tidak dibubuhi materai, dimana hal tersebut

menjadi persyaratan mutlak yang tercantum dalam RKS.

2. Menurut pemahaman Pelapor seharusnya PT. Azimuth

Utama Consultant dinyatakan gugur.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan Tender

58 Pengaduan Atas

Pemaksaan

Keikutsertaan

Asuransi

Pelapor mengadukan adanya pemaksaan keikutsertaan

asuransi atas unit kondominium yang telah dibeli oleh

Pelapor.

1. Sesuai aturan perbankan yang berlaku unit tersebut

harus diasuransikan dan telah diasuransikan melalui

Asuransi Lippo General sejak Desember 2006.

2. Secara fakta, unit tersebut tidak lagi dikuasai oleh

manajemen pengelola gedung sehingga mereka tidak

lagi memiliki hak untuk mengasuransikan unit

kondominium yang telah dibeli oleh Pelapor.

3. Pengelola gedung tidak bersedia untuk mengembalikan

premi asuransi kolektif yang didebit dari setoran deposit

biaya Service Charge bulanan pemakainya.

Penelitian

Sekretariat

Bukan

Kewenangan

KPPU

59 Rekayasa

Pelelangan yang

Merugikan

Negara Milyaran

Rupiah

Laporan dugaan persekongkolan dalam menentukan

pemenang tender yang harga penawarannya sangat tinggi.

Pelapor menyampaikan surat sanggahan yang telah

dikirimkan oleh tiga rekanan atau peserta lelang yang merasa

dirugikan oleh Pejabat Panitia Lelang maupun Kuasa

Pengguna Anggaran atas Pelelangan Umum Pengadaan

Barang Atau Jasa yang dibiayai dari dana APBD di Dinas

Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Provinsi

Kepulauan Riau.

1. Tiga peserta lelang merasa tidak pernah dipanggil untuk

verifikasi dan klarifikasi serta sampai saat ini belum

pernah menerima balasan surat sanggahan, padahal

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan Tender

Page 205: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 205

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

ketiga peserta lelang tersebut sudah membuat surat

sanggahan kepada panitia lelang maupun kuasa

pengguna anggaran.

2. Dengan adanya surat pengaduan dari ketiga peserta

lelang tersebut, pelapor menilai bahwa pejabat panitia

lelang Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

Provinsi Kepulauan Riau tidak konsekuen.

3. Pelapor meragukan keseluruhan paket pekerjaan proyek

pelelangan (31 paket) dan adanya penyelewengan

prosedur dimana harga penawaran terendah digugurkan.

60 Pelanggaran UU

Nomor 5/1999

dan Keppres

83/2003 serta

Pelanggaran

Fatal tentang

Fakta Integritas

Laporan dugaan persekongkolan tender untuk memenangkan

peserta tender tertentu di Kalimantan Barat.

Pelapor dihalang-halangi oleh pihak panitia lelang dalam

membeli atau menebus dokumen lelang melalui preman

yang sengaja disewa oleh panitia lelang sedangkan pelapor

merasa telah memenuhi persyaratn dan kualifikasi seperti

yang ada dalam pengumuman lelang.

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan Tender

61 Dugaan

Penyimpangan

dalam Proyek

Pengadaan DAK

Dinas Pendidikan

Kabupaten

Labuhan Batu

Tahun Anggaran

2006

Laporan dugaan penyimpangan dalam Proyek Pengadaan

Buku dan Alat Peraga Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan

Kabupaten Labuhan Batu pada tahun anggaran 2006.

1. Pelapor bermaksud untuk ikut berpartisipasi dalam

pekejaan pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan

tersebut, dan telah mendapat rekanan untuk pengadaan

barang yang sesuai spesifikasi yang dimaksud, yaitu PT.

GEORAI.

2. Pelapor kemudian melakukan promosi ke beberapa

Kepala Sekolah. Dari hasil kegiatan promosi tersebut

pelapor telah mendapatkan surat pemesanan barang dari

15 sekolah dari 52 sekolah yang ada di Kabupaten

Labuhan Batu. Surat pemesanan tersebut kemudian

dikirimkan ke PT. GEORAI.

3. Tetapi pelapor tidak dapat merealisasikan pesanan

tersebut karena:

- Kepala Dinas Kecamatan dari beberapa Kepala

Sekolah yang sudah memesan ke Pelapor diancam

akan dicopot jabatannya oleh Istri Pengusahah Toko

Penelitian

Sekretariat

Persekongko

lan Tender

Page 206: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 206

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

Buku ANPU (selaku Skretris PKK Kabupaten Labuhan

Batu) jika tidak memesan ke Toko Buku ANPU.

- Pada saat pencaiaran dana, para Kepala Sekolah

dipaksa oleh Kacabdis dan Toko Buku ANPU untuk

langsung mentransfer dana pembelian barang tersbut

ke rekening Toko Buku ANPU.

- Sampai saat ini, pajak-pajak yang berkenaan dengan

pekerjaan pengadaan barang tersebut belum

disetorkan oleh Toko Buku ANPU ke kas Negara.

62 Persaingan

Usaha tidak

Sehat oleh PT.

(Persero)

Angkasa Pura II

dan Taksi

Puskopau di

Riau, Pekanbaru

Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II dan Taksi Puskopau.

1. PT. (Persero) Angkasa Pura II hanya menunjuk 1 (satu)

perusahaan taksi argometer yaitu Taksi Puskopau untuk

melayani penumpang yang ada di bandara tersebut.

2. PT. (Persero) Angkasa Pura II tidak mengizinkan taksi

manapun termasuk taksi milik pelapor untuk masuk dan

beroperasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

3. Pelapor menilai bahwa alasan yang diberikan PT.

(Persero) Angkasa Pura II terkait hal tersebut di atas

yaitu karena adanya keterbatasan lapangan parkir, tidak

masuk akal.

4. Tindakan PT. (Persero) Angkasa Pura II dinilai

membatasi konsumen dalam menentukan pilihan

transportasi, di samping juga menunjukkan indikasi

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar

sesama Angkutan Taksi Argometer.

Penelitian

Sekretariat

Monopoli,

Penguasaan

Pasar, dan

Posisi

Dominan

63 Pelelangan di

Balai Besar

Penelitian dan

Pengembangan

Bioteknologi dan

Sumberdaya

Genetik

Pertanian

Pelapor menduga pelelangan tidak sesuai dengan Keppres

80/2003 karena panitia meminta peserta membayar Rp.

1.500.000 saat mengambil dokumen. Panitia juga melarang

peserta yang belum mendaftar untuk mengikuti aanwijzing.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

Page 207: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 207

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

64 Monopoli proyek

dan perilaku

anak pejabat di

Sulawesi Utara

Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan dalam tender

pengadaan barang/jasa di Dinas Praskim dan Balai Sungai

Wilayah I Sulawesi Utara.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

1. Terdapat satu kontraktor yang memenagkan 8 paket

pekerjaan dengan nilai masing-masing Rp. 1 milyar

lebih.

2. PT Soilex memenangkan pekerjaan jasa konsultan di

Dinas cipta karya untuk pekerjaan kulaifikasi Besar,

Menengah dan Kecil.

3. Beberapa pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan yang

”dibawa” oleh anak pejabat.

Penelitian

sekretariat

Persekongko

lan tender

65 Monopoli

distribusi dan

penjualan

minuman

beralkohol di

Irian Jaya Barat

Pelapor menduga terjadi praktek monopoli pada

perdagangan, distribusi dan penjualan minuman beralkohol

di daerah Papua Barat (Irian Jaya Barat).

Indikasi yang disampaikan pelapor adalah sebagai berikut:

1. Surat Gubernur No. 503/157/GIJB/2007 tanggal 9 maret

2007 kepada Bupati Sorong menyatakan bahwa

perusahaan yang tidak mendapat rekomendasi dari

Gubernur tidak diizinkan memasok minuman beralkohol.

2. Bahwa dengan adanya surat tersebut mengakibatkan

perusahaan yang tidak mendapat rekomendasi dari

Gubernur menjadi tertutup untuk berusaha dibidang

tersebut.

Penelitian

sekretariat

Monopoli

66 Memo Kepala

KPD Balikpapan

perihal

pengadaan

komputer dan

printer di Dinas

Pendidikan Kota

Balikpapan

Kepala KPD Balikpapan menyampaikan adanya laporan dari

pelaku usaha mengenai dugaan adanya persaingan usaha

tidak sehat pada Tender Pengadaan Komputer dan Printer di

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2007 senilai Rp.

4.334.000.000.

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Surat penawaran pemenang tidak ditujukan kepada

panitia kegiatan.

2. Pemenang menawar harga lebih mahal (Rp.

4.007.300.000) dari pelapor (Rp. 3.341.415.000).

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

Page 208: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 208

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

67 Dugaan

persekongkolan

tender

pembangunan

saluran irigasi di

Pematang

Siantar

Pelapor menduga terjadi kecurangan pada proses pelelangan

pekerjaan pembangunan saluran irigasi pedesaan di

pematang siantar. Indikasi yang disampaiakan adalah

adanya perampasan dokumen lelang oleh orang yang tidak

dikenal dan hal ini didiamkan oleh panitia, padahal

kejadiannya di ruangan panitia.

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

Tender Dipasena Pelapor menduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan

Program Penjualan Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena

dengan Pengamanan Revitalisasi yang dilaksanakan oleh PT

Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bukti kemampuan Keuangan Konsorsium Neptune hanya

berupa bilyet giro, sehingga tidak sesuai dengan TOR.

2. Konsorsium Neptune sebagai pemenang lelang diduga

tidak memenuhi syarat administrasi sehingga seharusnya

tidak diperkenankan mengikuti proses tender.

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

68 Hambatan

berusaha oleh

Asosiasi

Perawatan

Bangunan

Indonesia

Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat

oleh DPP Asosiasi Perawatan Gedung Indonesia pada bidang

usaha perawatan gedung di Samarinda, Kalimantan Timur.

Indikasi pelanggaran yang disampaikan adalah sebagai

berikut;

1. DPP APBI Kaltim mencabut keanggotaan dan Sertifikat

Badan Usaha pelapor tanpa mekanisme sesuai AD/ART.

2. Pencabutan dialami juga oleh CV. Sepakat Permai, CV

Perwira Karya. CV Sungai Mahakam dan CV Byrastio.

3. Selain itu DPP APBI Kaltim juga tidak mengeluarkan SBU

bagi badan usaha yang telah memenuhi syarat

administrasi dan kewajiban keuangan.

Penelitian

Sekretariat

Diskriminas

i

69 Tender Kabel

Laut Transmisi

Kepulauan Seribu

Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada

proses prakualifikasi proyek pengadaan kabel bawah laut

untuk transmisi listrik ke kepulauan seribu pada dinas

pertambangan provinsi DKI Jakarta tahun 2007.

Penelitian

sekretariat

Persekongk

olan tender

Page 209: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 209

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor telah digugurkan oleh panitia karena dianggap

tidak memenuhi persyaratan, padahal sebenarnya telah

memiliki persyaratan tersebut.

2. Terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan

prakualifikasi tetapi diluluskan oleh panitia.

3. Diduga terjadi pengaturan spesifikasi kabel sehingga

hanya dapat dipenuhi oleh produsen kabel tertentu.

70 Memo DKP

Tender

Pekerjaan

Perawatan

Kebersihan

Gedung di Biro

Umum dan

Humas

Depkominfo

Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada

proses Tender Pekerjaan Perawatan Kebersihan Gedung di

Biro Umum dan Humas Depkominfo tahun 2007.

Indikasi yang disampaikan adalah:

1. Terdapat perbedaan antara lampiran dokumen lelang

yang diterima dengan lampiran dokumen lelang yang

dijelaskan panitia lelang;

2. Panitia pelelangan hanya melampirkan lampiran 2

dokumen lelang (rincian biaya) dan tidak ada lampiran 1

dokumen lelang (contoh surat penawaran) yang

dijelaskan pada saat aanwijzing

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

71 Tender

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan Dinas

Pekerjaan

Umum,

Pertambangan

dan Energi

Provinsi

Kepulauan Riau

Tanjung Pinang

Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada

proses Tender Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas

Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Provinsi

Kepulauan Riau Tanjung Pinang tahun 2007.

Indikasi yang disampaikan:

1. Beberapa peserta tender tidak pernah dipanggil untuk

verifikasi dan klarifikasi;

2. Terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan

(tidak melampirkan Kerja Sama Operasi) tetapi

dinyatakan sebagai pemenang;

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

Page 210: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 210

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

72 Tender

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kegiatan

Peningkatan

Jalan Pekerjaan

Pemeliharaan

Periodik Ruas

Jalan Gekbrong,

Tegallega.

Cianjur.

Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada

proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan

Peningkatan Jalan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas

Jalan Gekbrong, Tegallega. Cianjur tahun 2007.

Indikasi yang disampaikan:

Pelapor mempunyai nilai penawaran terendah namun

ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I atau Pemenang

Kedua.

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

73 Tender pekerjaan

infrastruktur

tahun jamak di

lingkungan

pemprov

Sumatera

Selatan (APBD th

anggaran 2005-

2008)

Pelapor menduga/ mengIndikasikan telah terjadi

persekongkolan tender pada pekerjaan infrastruktur tahun

jamak di lingkungan pemprov Sumatera Selatan (APBD th

anggaran 2005-2008)

Indikasi yang disampaikan:

- Panitia tender hanya mengumumkan tender di Koran

Rakyat merdeka yang tidak beredar di Palembang (16

Agustus 2005)

- Pelaksanan tender hanya 2 hari sebelum liburan nasional

lebaran

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

74 Penetapan harga

jual tarif di

pelabuhan

Sorong yang

disepakati

bersama sesama

perusahaan

ekspedisi

(Gabungan

perusahaan

Forwarder dan

Ekspedisi

Indonesia-

GAFEKSI)

Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU no

5/99 dengan adanya kesepakatan harga jual antara sesama

perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Sorong

Terlampir surat perubahan harga yang berlaku tertanggal 12

Mei 2007

Penelitian

Sekretariat

Page 211: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 211

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

75 Tarif SMS

(BRTI & ATSI) Himbauan untuk tidak melakukan kesepekatan, himbauan

atau apapun yg menyangkut penetapan tarif (price fixing)

terhadap tarif SMS

Penelitian

Sekretariat

penetapan

tarif (price

fixing)

76 Pelanggaran

penggunaan

dana BOS dan

rekayasa proses

penjualan buku

sekolah

Indikasi terjadinya pelanggaran KEPMEN no 11 tahun 2005

dan KKN teroganisir dalam pelaksanaan penggunaan dana

BOS tahun 2006 sejumlah Rp. 84.000.000.000 di Prop.

Lampung

Penelitian

Sekretariat

77 Dugaan monopoli

dalam

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan

aplikasi CIS PLN

2006 (Cek lap.

No 590)

Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat

(Pasal 25)pada proses penyelenggaraan aplikasi Customer

Information System (CIS) PLN 2006 yang akan digunakan

untuk melakukan roll out ke seluruh wilayah Indonesia

Penelitian

Sekretariat

Posisi

dominan

78 Laporan dan

permohonan

bantuan oleh

sekretariat

bersama

Pedagang Pasar

Tanah Abang yg

salah satunya

tentang tender

pelaksanaan

pembangunan

Pasar Tanah

Abang Blok B, C,

D, E

Pelapor menduga telah terjadi beberapa pelanggaran dalam

pembangunan Pasar Tanah Abang.

Indikasi:

Penunjukkan langsung tanpa tender PT. Priamanaya Djan

Int’l selaku developer untuk membangun kembali Blok A

PT. Priamanaya Djan Int’l hingga saat ini tetap bertindak

sebagai pengelola pasar yang seharusnya dilakukan oleh PD

Pasar Jaya

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

79 Pengaduan

monopoli pasar

kaos kaki melalui

pendaftaran

merk dagang dan

design industri

Pelapor manduga telah terjadi usaha penguasaan pasar kaos

kai oleh pemilik merek dagang MUNDO dengan

mendaftarkan design kaos kaki ke dirjen HAKI sedangkan

menurut pelapor desaign seperti yang dipublikasikan di

KOMPAS tersebut telah ada sejak adanya mesin kaos kaki

Penelitian

Sekretariat

Penguasa

an Pasar

Page 212: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 212

NO PERIHAL SUBSTANSI LAPORAN STATUS KATEGORI

LAPORAN

oleh pemilik

merek MUNDO

80 Perlakuan

diskriminasi pada

pelelangan ban

di TPK Koja

Pelapor mengindikasikan bahwa telah terjadi diskriminasii

pada pelalangan pengadaan ban RTG, head truck dan chasis

di Terminal Petikemas Koja.

Indikasi yang disampaikan:

Dicoretnya perusahaan pelapor dari daftar peserta pendaftar

pelelangan tanpa disertai alaasan yang jelas

Penelitian

Sekretariat

Persekongk

olan tender

81 Korupsi dan

penyalahgunaan

wewenang

jabatan yang

dilakukan oleh

oknum pejabat

PT. Angkasa Pura

(persero)

Pelapor mengindikasikan telah terjadi persekongkolan dan

rekayasa pada pelaksanaan tender atas pengelolaan reklame

di Bandara Juanda oleh PT Angkasa Pura I

Indikasi yang disampaikan:

Setelah adanya pengumuman pemenang lelang, ternyata

ditemukan titik lokasi reklame yang strategis yang tidak

ditenderkan (penunjukkan langsung) dengan harga sewa

yang lebih murah dari harga sewa sewajarnya yang berarti

merugikan negara.

Persekongk

olan tender

82 Pengaduan

Pelanggaran

Prosedur

Pelelangan

Pembangunan

Gedung Arsip

BATAN

Pelapor mengindikasikan telah terjadi persekongkolan dalam

Pelelangan Pembangunan Gedung Arsip BATAN

Indikasi yang disampaikan:

PT. Satria Guna Utama dimenangkan padahal syarat

administratif dalam dokumen penawarannya tidak lengkap.

Sedangkan PT. Mugapes tetap dikalahkan karena tidak

melampirkan dokumen spesifikasi teknis, meskipun nilai

penawarannya lebih rendah

Persekongk

olan tender

Page 213: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 213

RESUME SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2007

Tabel Resume Saran dan Pertimbangan KPPU

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

1.Surat No.

77/K/III/20

07 tanggal

9 Maret

2007

kepada

Presiden

Republik

Indonesia

Sumber: Tidak

adanya

pengaturan

tentang equal

playing field

antara ritel

kecil/tradisional

dan pemasok

dengan ritel

besar yang

memiliki kapital

besar

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. KPPU mendukung substansi pengaturan yang

dilakukan sebagai upaya perlindungan usaha kecil

ritel dan tradisional serta perlindungan terhadap

pemasok ritel modern. Mengenai substansi

pengaturan KPPU memahami bahwa hal tersebut

merupakan kewenangan pemerintah

2. Dalam beberapa substansi pengaturan, KPPU

mengharapkan agar memperhatikan potensi-

potensi persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1999,

antara lain menyangkut pengaturan pembatasan

jumlah pelaku usaha, berbasiskan analisis

Belum ada respon resmi dari

pemerintah terhadap saran

dari KPPU untuk memasukan

klausul tambahan dalam

bab/pasal tersendiri

LAMPIRAN

3

Page 214: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 214

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

terhadap supply dan demand. Diharapkan

pembatasan jumlah pelaku usaha tidak menjadi

instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku

usaha untuk melakukan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat melalui eksploitasi

terhadap konsumen.

3. Terkait dengan hubungan pemasok dan peritel

modern, diusulkan agar hal tersebut tidak hanya

menyangkut pemasok kecil tetapi juga pemasok

menengah dan besar, mengingat daya tawar ritel

modern yang sangat tinggi tidak hanya berefek

pada pelaku usaha kecil tetapi juga usaha

menengah dan besar. Dalam pengaturan juga

perlu ditegaskan bahwa segala bentuk hubungan

transaksi antara pemasok dan peritel modern

tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip

persaingan usaha yang sehat

4. Apabila keterlibatan KPPU akan didefinisikan

secara eksplisit dalam substansi pengaturan,

maka diusulkan terdapat klausul tambahan dalam

bab/pasal tersendiri sebagai berikut:

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat

1. Pelaku usaha ritel dilarang melakukan kegiatan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat

Page 215: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 215

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

2.Surat No.

80/K/III/20

07 tanggal

15 Maret

2007

kepada

Presiden

Republik

Indonesia

Perihal:

Saran

terhadap

MoU

Microsoft-

Pemerintah

RI yang

diwakili oleh

Menteri

Komunikasi

dan

Informasi

Sumber :

Memorandum of

Understanding

antara

Pemerintah yang

diwakili oleh

Menteri

Komunikasi dan

Informasi

dengan Microsoft

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. KPPU memahami dan mendukung upaya

pemerintah untuk melakukan pemberantasan

software ilegal di Indonesia, khususnya di instansi

pemerintah yang dijadikan landasan kebijakan MoU

tersebut. Proses pembajakan software, telah

sampai pada tingkat yang menghkhawatirkan dan

telah menjadi dissinsentif bagi para pelaku usaha

industri software Indonesia. Akibatnya inovasi di

industri software terancam stagnan bahkan

berhenti sama sekali, yang dalam gilirannya dapat

mematikan inovasi dan potensi wirausaha di

industri tersebut.

2. Tetapi terkait dengan kebijakan pemerintah untuk

melakukan MoU dengan Microsoft sebagai bagian

dari upaya pemberantasan pembajakan, KPPU

berpendapat hal tersebut tidaklah tepat karena

bertentangan dengan prinsip persaingan usaha

yang sehat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5

Tahun 1999. MoU dalam implementasinya akan

dilakukan dalam bentuk perjanjian, jika

ditindaklanjuti akan menyebabkan beberapa hal :

a. Memberikan tambahan kekuatan pasar (market

power) bagi Microsoft yang secara faktual telah

menjadi pemegang posisi dominan

dengan menguasai lebih dari 90 % pangsa

pasar operating system software (melalui

Microsoft Windows) dan software aplikasi

kantor (Melalui Microsoft Office). Kekuatan

pasar yang besar tersebut berpotensi

disalahgunakan. MoU akan berpotensi menjadi

sarana eksploitasi konsumen (Instansi

Pemerintah) oleh Microsoft sebagai satu-

satunya penyedia software (operating system

Tidak terdapat tanggapan

dari pemerintah. Meskipun

demikian hingga saat ini

MoU tersebut tidak

dilaksanakan.

Page 216: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 216

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

dan aplikasi kantor)

b. Menutup peluang pelaku usaha penyedia

operating system software dan aplikasi kantor

Indonesia selain Microsoft, untuk dapat

memasarkan produknya di instansi pemerintah.

Hal ini akan menjadi disinsentif bagi

pengembangan software di Indonesia. Inovator

dan wirusahawan Indonesia dalam industri

sofware terancam kelangsungannya, karena

tidak lagi ada daya tarik pasar.

c. Menyebabkan tidak adanya alternatif pilihan

operating system software dan software aplikasi

kantor bagi instansi pemerintah selain produk

microsoft. Dalam jangka panjang hal ini akan

menutup potensi efisiensi proses pengadaan

software di instansi pemerintah. Instansi

pemerintah tidak lagi memiliki insentif untuk

berinisiatif mendapatkan software yang

sesungguhnya dapat menggantikan fungsi

software microsoft dengan biaya yang lebih

murah.

3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, KPPU

berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi

pembajakan dengan melakukan MoU dengan

microsoft, tidaklah tepat mengingat akar

permasalahan yang sesungguhnya dari maraknya

pembajakan software adalah terkait dengan

permasalahan penegakan hukum dari peraturan

perundangan tentang hak kekayaan intelektual

yang telah ada.

4. Solusi bagi upaya pemberantasan pembajakan

hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum

yang tegas. Meskipun hal tersebut memerlukan

waktu yang lebih panjang dan usaha yang lebih

keras, tetapi KPPU meyakini bahwa apabila semua

Page 217: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 217

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

elemen bangsa ini memiliki kemauan untuk

mewujudkannya, maka hal tersebut dapat

diimplementasikan.

Mencermati hal-hal diatas maka KPPU menyarankan

agar Pemerintah mencari model kebijakan lain yang

berdampak luas pada pemberantasan pembajakan

software dan persaingan usaha yang sehat.

Persaingan usaha yang sehat diharapkan mampu

mengatasi digital divide dalam pembangunan ekonomi

berbasis pengetahuan (knowledge based economy)

dalam jangka panjang, karena munculnya inovasi

software yang berbasis open system dan aplikasi

perkantoran serta aplikasi khusus lainnya yang lebih

terjangkau masyarakat luas. KPPU juga menyarankan

Pemerintah tidak menindaklanjuti MoU dengan

Microsoft dalam bentuk perjanjian sekaligus mencabut

MoU tersebut, untuk menghindarkan munculnya

potensi-potensi persaingan usaha tidak sehat di

industri software Indonesia.

3.163/K/V/2

007

tanggal

25 Mei

2007

kepada

Presiden

RI

Perihal :

Saran dan

Pertimbanga

n KPPU

terhadap

Surat Edaran

Sumber : SE

Menkominfo No.

01/SE/M/Kominf

o/1/2007

tentang

Pengiriman Surat

yang berpotensi

bertentangan

dengan prinsip

persaingan

usaha sehat

Tanggapan dan saran KPPU adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi persaingan usaha terbitnya SE tersebut

diyakini akan menghambat iklim usaha dan

persaingan dalam jasa layanan pos. Hal tersebut

mengingat substansi SE yang bersifat diskriminatif

terhadap pelaku usaha tertentu, menghambat

pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan

usaha dalam pasar (entry barrier) serta

membatasi pilihan konsumen pengguna jasa pos

terutama konsumen perusahaan non individu.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak

negatif terhadap kinerja perekonomian secara

keseluruhan.

2. SE tersebut secara tidak langsung telah

mengembalikan atau menegaskan posisi monopoli

Tidak ada tanggapan dari

Pemerintah. Saat ini

pembahasan RUU Pos

prioritas pembahasannya

ditingkatkan oleh DPR.

Page 218: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 218

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

Menkominfo

No.

01/SE/M/Ko

minfo/1/200

7

PT. Pos Indonesia. KPPU melihat bahwa kondisi

tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos. Akan tetapi

KPPU juga melihat fakta bahwa selama ini

Pemerintah membiarkan bahkan cenderung

memfasilitasi kehadiran para pelaku usaha swasta

di sektor jasa pos selain PT. Pos Indonesia. Dalam

perspektif persaingan adanya SE tersebut

menimbulkan situasi bisnis yang tidak kondusif

baik terhadap PT. Pos Indonesia, pelaku usaha,

jasa kurir swasta dan konsumen. Dampak

terhadap PT. Pos Indonesia dalam jangka pendek

adalah peningkatan kinerja dengan memanfaatkan

hak monopolinya. Dalam jangka panjang, PT. Pos

Indonesia akan kembali dibesarkan dalam situasi

monopoli yang dapat menjadi disinsentif bagi PT.

Pos Indonesia untuk berkembang secara efisien.

3. Mekipun kondisi PT. Pos Indonesia saat ini sangat

memprihatinkan, namun solusi untuk

meningkatkan kinerja PT. Pos Indonesia tidak

harus melalui kebijakan yang cenderung

bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan

usaha yang sehat. Kebijakan yang anti persaingan

bahkan dapat memperburuk kinerja sektor jasa

pos secara keseluruhan.

4. KPPU memandang perlunya program revitalisasi

yang komprehensif terhadap PT. Pos Indonesia

untuk perbaikan serta peningkatan kinerja

operasional dan pelayanan. Untuk itu perlu adanya

dukungan Pemerintah dalam tugas PT. Pos

Indonesia yang tidak memiliki nilai ekonomis

(Public Service Obligation). Sedangkan untuk

kegiatan komersial sudah selayaknya manajemen

PT. Pos Indonesia diberikan fleksibilitas untuk

menetapkan berbagai kebijakan operasional dan

Page 219: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 219

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

strategis, seperti diantaranya adalah penetapan

tarif layanan komersial dan inovasi produk dan

jasa kepada konsumen komersial. Hal ini sejalan

dengan status PT. Pos Indonesia (persero) yang

salah satu tujuannya adalah mencari keuntungan

(profit center).

5. SE tersebut bertentangan dengan semangat RUU

Perposan yang mendukung perubahan model

pengelolaan sektor jasa pos Indonesia dari

monopoli menuju persaingan.

6. KPPU berharap agar pembahasan perubahan UU

No. 6/1984 dapat diselesaikan dalam waktu dekat

serta agar Menkominfo dapat meninjau kembali SE

Menkominfo No. 01/SE/M/Kominfo/1/2007 agar

sesuai dengan koridor persaingan usaha yang

sehat.

4. Surat No.

188/K/VI/20

07 tanggal

18 Juni 2007

kepada

MenteriKoord

inator

Perekonomia

n

Perihal :

Saran dan

Pertimbanga

n terhadap

Rancangan

Peraturan

Presiden

tentang

Penataan

Sumber : RPP

tentang

Penataan dan

Pembinaan

Usaha Pasar

Modern dan

Usaha Toko

Modern

KPPU memberikan tanggapan dan saran sebagai

berikut :

1. KPPU mendukung sepenuhnya substansi

pengaturan yang dilakukan dalam upaya

perlindungan usaha kecil ritel dan tradisional serta

perlindungan terhadap pemasok ritel modern.

Menyangkut substansi pengaturan, KPPU

memahami sepenuhnya bahwa hal tersebut

merupakan kewenangan Pemerintah.

2. Terkait substansi pengaturan, KPPU

mengharapkan agar substansi tersebut

memperhatikan potensi-potensi terjadinya

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur

dalam UU No. 5 tahun 1999. Hal tersebut antara

lain menyangkut pengaturan pembatasan jumlah

pelaku usaha berbasiskan analisis terhadap supply

dan demand. Diharapkan pembatasan jumlah

pelaku usaha tidak menjadi instrumen yang dapat

Tidak ada tanggapan resmi

dari Pemerintah. Meskipun

demikian KPPU selalu

dilibatkan dalam proses

pembahasan RPP Ritel

tersebut.

Page 220: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 220

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

dan

Pembinaan

Usaha Pasar

Modern dan

Usaha Toko

Modern

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat melalui eksploitasi terhadap konsumen,

misalnya dengan melakukan praktek kartel antar

pelaku usaha yang jumlahnya terbatas atau

bahkam praktek monopoli karena hanya ada satu

pelaku usaha disatu wilayah.

3. Terkait dengan hubungan pemasok dan peritel

modern, diusulkan agar hal tersebut tidak hanya

menyangkut pemasok kecil, tetapi juga pemasok

menengah dan besar. Hal tersebut mengingat

daya tawar ritel modern yang sangat tinggi tidak

hanya berefek terhadap pelaku usaha kecil saja

tetapi juga usaha menengah dan besar. Selain itu

dalam pengaturan juga perlu ditegaskan bahwa

segala bentuk hubungan transaksi antara pemasok

dan peritel modern tidak boleh bertentangan

dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang

sehat.

4. Apabila keterlibatan KPPU hendak didefinisikan

secara eksplisit dalam substansi pengaturan, maka

diusulkan terdapat klausul tambahan dalam

bab/pasal tersendiri sebagai berikut :

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat :

a. Pelaku usaha ritel dilarang melakukan kegiatan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

Page 221: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 221

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

5. .215/ K/

VII/ 2007

tanggal 10

Juli 2007

kepada :

Presiden

Republik

Indonesia

Perihal :

Saran &

Pertimbanga

n terhadap

Kebijakan

Penyelenggar

aan Haji

Sumber :

pembenahan

penyelenggaraan

haji oleh

Pemerintah

melalui

Rancangan

Perubahan UU

Nomor 17 Tahun

1999 tentang

Penyelenggaraan

Haji.

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Tarif BPIH selama ini dihasilkan berdasarkan

sumber informasi yang terbatas karena masih

adanya hambatan-hambatan pasar bagi

keikutsertaan pelaku usaha potensial di pasar

bersangkutan. Penetapan tarif oleh pemerintah

pada segmentasi haji khusus tidak mendorong

pihak swasta untuk melakukan efisiensi dan

melakukan persaingan sehat.

2. Penetapan tarif BPIH untuk segmen haji reguler

sebaiknya terbentuk melalui mekanisme

persaingan yang tidak diskriminatif disertai

kriteria-kriteria teknis yang jelas dan transparan

yang dimplementasikan melalui tender terbuka.

3. Pada segmen pasar haji khusus perlu didorong

efisiensi terprogram melalui kebijakan cost

reduction yang wajar berupa penetapan batas

atas tarif yang diawasi secara tegas.

4. Sebaiknya Pemerintah melakukan terder terbuka

terhadap pelayanan ibadah haji di bidang

transportasi, jasa pelayanan dan jasa boga yang

melibatkan swasta nasional, sehingga diharapkan

dapat menekan tarif BPIH.

5. Pemerintah perlu melakukan pendekatan G to G

dengan Pemerintah Arab Saudi dalam rangka

pengembangan kelompok kerja sama ekonomi

yang lebih strategis antara swasta nasional

dengan swasta Arab Saudi, sehingga dapat

memperluas peran swasta nasional dalam

penyelenggaraan jasa angkutan dan katering, baik

di embarkasi maupun di Arab Saudi.

6. Perangkapan fungsi regulasi dan fungsi

pelaksanaan oleh Pemerintah menjadi sebab

utama inefisiensi penyelenggaraan haji. Hubungan

Menanggapi surat saran dan

pertimbangan KPPU, Menteri

Agama memberi tanggapan

sebagai berikut :

1. Mengenai tarif BPIH,

telah dibahas bersama

dengan DPR-RI melalui

mekanisme pembentukan

Panja, dimana

sebelumnya telah

dilakukan Rapat Dengar

Pendapat dengan pihak-

pihak terkait untuk

membahas penetuan tarif

yang wajar dan

proporsional. Tarif BPIH

tersebut tetap

menggunakan tarif tahun

sebelumnya dengan juga

melakukan pembahasan

dan tawar-menawar

untuk memperoleh tarif

yang wajar dan

proporsional. Sedangkan

mengenai keikutsertaan

pelaku usaha lain dalam

transportasi haji,

maskapai nasional yang

dipakai hanya satu yaitu

Garuda. Hal ini

dikarenakan adanya

kesulitan perolahan izin

pendaratan di Saudi

Arabia yaitu Pemerintah

Arab Saudi yang

Page 222: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 222

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

operator-regulator harusnya bersifat vertikal,

karena pada bentuk rangkap fungsi seperti

sekarang menyulitkan mekanisme reward and

punishment ; akibatnya sampai saat ini tidak ada

mekanisme pertanggungjawaban Departemen

Agama atas berbagai masalah yang terjadi dalam

penyelenggaraan haji.

7. Pemerintah cukup menjalankan fungsi regulator,

sedangkan fungsi pelaksanaan sebaiknya

diserahkan kepada badan yang dibentuk secara

khusus oleh pemerintah berupa Badan Pelaksana

Ibadah Haji. Penetapan BPIH dilakukan oleh

Presiden berdasarkan usulan BPIH setelah

mendapatkan persetujuan DPR.

8. Setiap komponen biaya penyelenggaraan ibadah

haji diorganisasikan oleh Badan Pelaksana Ibadah

Haji dengan mengimplementasikan mekanisme

yang memperhatikan prinsip-prinsip persaingan

usaha yang sehat.

memberlakukan single

designator bagi

penerbangan haji suatu

negara. Selain itu

maskapai lainnya selalu

memberikan penawaran

tarif yang lebih tinggi dari

Garuda dan Saudi Airline.

2. Implementasi melalui

tender terbuka telah

dilakukan melalui media

massa seperti

pengumuman hasil

tender catering di

Surabaya melalui koran

media Indonesia.

Sedangkan untuk tarif

pemondokan,

penentuannya dilakukan

sesuai ketentuan yang

berlaku dan mengikat di

Arab Saudi. Departemen

Agama melakukan upaya

negosiasi untuk

memperoleh harga yang

wajar dan kompetitif.

3. Departemen Agama telah

mendorong untuk

melakukan efisiensi

dengan tetap

memperhatikan

perlindungan terhadap

jemaah. Untuk itu,

Departemen Agama

menetapkan harga

Page 223: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 223

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

minimal dalam rangka

perlindungan agar

pelayanan benar-benar

dapat dilaksanakan

sesuai yang dijanjikan.

Sementara ini belum

dilakukan pembatasan

harga maksimal sesuai

saran KPPU, karena di

Arab Saudi belum ada

standarisasi tarif hotel,

naqobah, dan catering.

Namun, Departemen

Agama akan tetap

menjaga agar tarif yang

ditentukan harus sesuai

dengan pelayanan yang

diberikan.

4. Tender terbuka telah

dilakukan dengan

mengumumkan

pemenang lelang/tender

melaui website disamping

koran nasional yang

sesuai dengan Kepres

No.80 Tahun 2003.

5. Dalam pendekatan G to

G, sangat diharapkan

adanya peran aktif dari

pelaku usaha nasional

untuk mendapatkan

partner bisnis di Arab

Saudi.

6. Usulan pemisahan fungsi

regulasi dan fungsi

Page 224: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 224

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

pelaksanaan telah

diusulkan oleh beberapa

pengamat perhajian dan

telah mendominasi

pembahasan pada

pembicaraan usul inisiatif

DPR-RI tentang

Perubahan Undang-

Undang No.17 tahun

1999 tentang

Penyelenggaraan Ibadah

Haji.

7. Departemen Agama

sependapat untuk

membentuk Komite

Pengawas independen

yang ikut mengawasi

penyelenggaraan haji di

Indonesia, dengan

pertimbangan untuk

diantisipasi tidak adanya

tumpang tindih

pelaksanaan dengan

lembaga pengawasan

yang dibentuk oleh

peraturan perundangan.

8. Akuntabilitas

penyelenggaraan haji

dilakukan oleh institusi

pemeriksa internal yaitu

Inspektorat Jenderal dan

BPKP, serta institusi

pemeriksa eksternal yaitu

BPK. Perlu diketahui

bahwa sejak dua tahun

Page 225: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 225

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

ini, setelah selesai

operasional haji telah

diumumkan neraca BPIH

secara luas kepada

masyarakat melalui

media massa nasional.

6.

301/K/VIII/2

007

Tanggal 30

Agustus

2007

Perihal :

Saran

Pertimbanga

n terhadap

Kebijakan

Perbukuan

Nasional

Sumber :

Peraturan

Menteri No. 11

Tahun 2005

tentang Buku

Teks Pelajaran

merupakan

kebijakan yang

selaras dengan

semangat

persaingan

usaha yang

sehat. Namun

dalam

implementasinya

, kerangka

industri

perbukuan yang

ideal yang sesuai

dengan

kebijakan masih

jauh dari

harapan. Salah

satu

permasalahan

yang muncul

adalah terjadinya

distorsi terhadap

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Apabila Pemerintah ingin mempertahankan bentuk

pengaturan saat ini, maka Pemerintah harus

memperkuat kebijakan tersebut dengan :

b. mengembangkan program-program turunan

dari kebijakan yang telah dibuat saat ini,

antara lain dengan :

i. mengembangkan pengaturan teknis dari

kebijakan yang telah ada

ii. mengembangkan toko buku sebagai

ujung tombak industri buku

b. menegakkan sanksi bagi pihak-pihak yang

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,

terutama ditujukan kepada pejabat dan

pelaksana pendidikan nasional yang

mendistorsi sistem melalui kewenangannya.

2. Terkait kebijakan harga buku nasional, mengingat

potensi oligopoli dalam industri buku sangat

besar, maka untuk menghindari terjadinya

eksploitasi konsumen, Pemerintah disarankan

untuk menetapkan batas atas harga buku. Hal

tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan

terhadap potensi eksploitasi siswa oleh pelaku

usaha. Di sisi lain kebijakan tersebut memberi

ruang persaingan yang seluas-luasnya sehingga

upaya efisiensi pelaku usaha tetap terjadi.

3. Memperhatikan nilai strategis perbukuan dalam

Tidak terdapat tanggapan

dari Pemerintah.

Page 226: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 226

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

sistem ideal yang

diinginkan

Pemerintah serta

minimnya

perhatian

Pemerintah

untuk

mendorong

implementasi

kebijakan yang

ditetapkan oleh

Departemen

Pendidikan

Nasional.

pendidikan nasional dan lemahnya implementasi

kebijakan saat ini, disarankan agar pengaturan

perbukuan menggunakan peraturan perundangan

yang lebih tinggi yang mengikat setiap warga

Negara yang menjadi obyeknya. KPPU

mengusulkan bentuk pengaturan yang tepat yaitu

Undang-Undang. Untuk itu KPPU mengusulkan

agar Pemerintah segera menyiapkan Rancangan

Undang-Undang Perbukuan Nasional.

7.

302/K/VIII/2

007

Tanggal 31

Agustus

2007

Perihal :

Saran &

Pertimbanga

n KPPU

dalam RUU

Perposan

Sumber :

Amandemen

terhadap UU

No.6 Tahun 1984

terutama yang

berkaitan dengan

pelayanan PSO

Pos

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya klasifikasi dan spesifikasi yang lebih

jelas terhadap produk atau jasa pos yang terkait

dengan Public Service Obligation (PSO).

Klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan

kombinasi dari tiga kriteria utama yaitu jenis jasa

pelayanan (class of services), berat, dan tarif.

2. Dengan mengacu pada berbagai kebijakan pos

yang diterapkan di berbagai negara, kategori

produk/jasa yang bersifat wajib disediakan oleh

operator/Negara dengan tarif yang terjangkau.

Sementara, produk jasa pos seperti express mail

dan jasa pos premium lainnya merupakan

produk/jasa bernilai tambah yang termasuk ke

dalam wilayah komersial dan dapat dilakukan

secara kompetitif, baik dari segi pelayanan

maupun tarif, berdasarkan mekanisme pasar

yang wajar.

3. RUU Pos harus tetap memuat pengaturan

mengenai PSO jasa pos di Indonesia. Undang-

Tidak terdapat tanggapan

resmi dari Pemerintah.

Meskipun demikian dari

berita media massa

diketahui bahwa Pemerintah

akan berusaha untuk

mengakomodasi usulan

KPPU tersebut dalam

regulasi turunan UU No. 6

Tahun 1984.

Page 227: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 227

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

Undang pos yang baru harus memberikan amanat

kepada negara dalam hal penyediaan PSO jasa

pos dengan sistem dan metode pembiayaan yang

memadai. Dalam hal ini, metode atau praktek

subsidi silang antara jasa pos yang bernilai

komersial dengan jasa pos non komersial (PSO)

harus dihilangkan, karena akan memberatkan

kinerja operator sebagai pelaksana PSO pos dan

juga akan menimbulkan adanya hambatan

terhadap iklim persaingan usaha yang sehat.

4. Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang

memberikan hak konsensi kepada operator PSO

dalam jasa pos, melalui proses yang kompetitif

dan transparan, sehingga akan diperoleh operator

PSO jasa pos dengan biaya terendah yang dapat

melaksanakan fungsi serta menghilangkan

adanya subsidi silang antara layanan PSO dengan

layanan komersial. Untuk itu, perlu dilakukan

evaluasi baik terhadap metode pendanaan PSO

maupun terhadap kinerja serta kemampuan

kandidat operator sebagai pelaksana PSO dalam

jasa pos.

5. Perlunya penguatan fungsi serta peran regulator

dan pengawas dalam undang-undang pos yang

baru, terutama dalam hal status hukum, tatanan

institusi, pendanaan serta kewenangannya. Selain

itu, regulator dan pengawas pos harus menjamin

tidak terjadi penyimpangan atau persilangan

antara produk/jasa yang bersifat wajib dengan

produk/jasa yang bersifat komersial, terutama

dari sisi kebijakan tarif oleh operator PSO dan

pelaku usaha lainnya.

6. Dalam RUU Pos sebaiknya juga mencakup

berbagai perkembangan dan inovasi dalam dunia

bisnis, terutama dalam rangka mengantisipasi

Page 228: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 228

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

trend integrasi layanan jasa pos dan logistik,

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan

inovasi dalam supply chain yang mengarah

kepada peningkatan kualitas layanan konsumen

dengan tarif yang lebih kompetitif.

7. Ketentuan dalam RUU Pos tetap

mempertimbangkan kaidah-kaidah prinsip

persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU

No. 5 Tahun 1999 untuk menyikapi berbagai isu

dalam sektor pos, seperti diantaranya adalah

integrasi vertikal, akses terhadap jaringan pos

serta penetapan tarif yang unfair.

8.

330/K/IX/20

07

Tanggal 24

September

2007 kepada

Bapak

Presiden RI

Perihal :

Saran

Pertimbanga

n terhadap

kebijakan

usaha

perkebunan

sawit

Sumber : Masih

diperlukan

berbagai

pembenahan

agar

perkembangan

industri kelapa

sawit sesuai

dengan harapan

dengan

mengakomodasi

nilai-nilai

persaingan

usaha yang

sehat dalam

pengembangann

ya.

Terkait kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. KPPU menyarankan agar departemen teknis

ataupun instansi yang berwenang dalam hal

perijinan usaha perkebunan melakukan

evaluasi terhadap pendayagunaan lahan

perkebunan kelapa sawit yang diusahakan

oleh perusahaan besar swasta

2. Ketentuan di dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor

26/Permentan/OT.140/2/2007 mengenai

keharusan usaha pengolahan hasil perkebunan

sawit untuk memenuhi minimal 20% pasokan

bahan bakunya dari pengusahaan budidaya

tanaman perkebunan sendiri, disarankan

untuk dicabut.

3. Pola kemitraan yang dilakukan seharusnya

dilandasi dengan prinsip transaksional yang

terbuka. Untuk itu, ketentuan-ketentuan di

dalam perjanjian kemitraan disarankan

memperhatikan ketentuan larangan praktek

monopsoni dan perjanjian tertutup

sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun

Page 229: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 229

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

1999.

4. KPPU menyarankan agar departemen ataupun

instansi yang berwenang menjalankan

ketentuan operasional Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005,

disarankan untuk tidak menyalahgunakan

sebagai instrumen yang memaksakan

keseragaman harga pasar di pasar

bersangkutan.

9.

373/K/X/200

7

Tanggal 29

Oktober

2007

Perihal :

Saran &

Pertimbanga

n KPPU

terhadap

Pelaksanaan

Angkutan

Kontainer

Roll On-Roll

Off (RoRo)

Batam-

Singapura

Sumber :

Pemanfaatan

kapal RoRo

sebagai

angkutan Batam-

Singapura saat

ini belum

diakomodasi

dengan baik

dalam kebijakan

sektor

perhubungan,

sehingga

implementasinya

telah

menimbulkan

potensi

persaingan

usaha tidak

sehat berupa

terhambatnya

pelaku usaha

nasional yang

memiliki

keinginan untuk

Permasalahan mendasar terkait dengan pelaksanaan

sistem Roro adalah sebagai berikut.

1. Selama ini belum ada kebijakan bilateral

antara Pemerintah RI dan Pemerintah

Singapura sebagai landasan hukum yang

mengatur mengenai angkutan penyeberangan

antara kedua negara tersebut. Landasan

hukum yang dipakai selama ini adalah berupa

MoU antara Pemerintah RI dengan Pemerintah

Singapura tentang kerjasama ekonomi serta

Surat Keputusan Menteri Perdagangan,

Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

Ketiadaan landasan hukum ini menjadi entry

barrier bagi pelaku usaha nasional yang

masuk kedalam usaha jasa angkutan

penyeberangan dengan sistem Roro.

Hambatan tersebut muncul dalam bentuk

antara lain, tidak adanya jaminan bagi

kelangsungan usaha jasa penyeberangan

dengan sistem Roro, serta seringkali terjadi

penolakan chasis kapal Indonesia yang akan

masuk ke Singapura dengan alasan bahwa

chasis kapal Indonesia tidak sesuai dengan

standar chasis yang diterapkan otoritas

pelabuhan Singapura.

Terdapat tanggapan resmi

yang ditujukan kepada KPPU

melalui Surat Menteri

Sekretaris Negara No B-

16/M.Sesneg/D-4/01/2008.

Dalam surat tersebut,

Menteri Sekretaris Negara

meminta kepada Menteri

Koordinator Bidang

Perekonomian untuk

membahas saran dan

pertimbangan dari KPPU,

mengingat telah

ditandatanganinya

perjanjian bilateral dengan

Pemerintah Singapura

mengenai Economic

Cooperation in The Island of

Batam, Bintan, and Karimun

pada tanggal 25 Juni 2006.

Hasil pembahasan tersebut

diharapkan dilaporkan

kepada Presiden melalui

Menteri Sekretaris Negara.

Page 230: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 230

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

mengoperasikan

kapal RoRo di

jalur Batam-

Singapura.

2. Terdapat berbagai praktek ekonomi biaya

tinggi yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan

yang berada di Pulau Batam, terkait dengan

pengoperasian kapal Roro tersebut. Muncul

biaya-biaya yang tidak sesuai dengan standar

kepelabuhanan nasional sehingga lebih

mendekati bentuk pungutan ilegal daripada

pemasukan bagi Pemerintah di Pulau Batam.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, KPPU

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. KPPU menyarankan agar Pemerintah segera

membuat perjanjian bilateral antara kedua

negara yang megatur hal tersebut.

Pengaturan harus dilakukan secara

komprehensif, sehingga tidak ada keraguan

dari pelaku usaha nasional untuk

berpartisipasi aktif dalam usaha jasa

penyeberangan dengan menggunakan kapal

Roro,

2. Pengaturan juga harus mengakomodasi bagi

munculnya persaingan usaha yang sehat serta

menghindarkan ekonomi biaya tinggi dalam

usaha jasa penyeberangan tersebut.

Berdasarkan surat tersebut,

menurut Menteri Sekretaris

Negara, kebijakan yang

mengatur mengenai

pemanfaatan kapal Ro-Ro

Batam-Singapura telah

diakomodasi dalam

Framework Agreement

between Republic of

Indonesia and The

Government of The Republic

of Singapore on Economic

Cooperation in The Islands

of Batam, Bintan, and

Karimun.

10.

390/K/XI/20

07

Tanggal 9

November

2007

Perihal :

Saran

Pertimbanga

Sumber :

Sebagian besar

laporan

persaingan

usaha tidak

sehat yang

masuk ke KPPU

berasal dari

sektor jasa

konstruksi. Dari

Terkait dengan kebijakan tersebut, KPPU

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan dalam sektor jasa konstruksi harus

terus disempurnakan untuk menghindarkan

terjadinya distorsi implementasi UU No.18 Tahun

1999. Salah satu permasalahan paling penting yang

harus diperbaiki adalah upaya validasi kepada

unsur pelaku usaha yang menjadi pengurus LPJK.

Pemerintah harus mendorong peran aktif dari unsur

LPJK lain yang lebih independen seperti unsur

Tidak terdapat tanggapan

resmi dari Pemerintah. Akan

tetapi hingga saat ini

Departemen Pekerjaan

Umum selalu melibatkan

KPPU dalam sosialisasi

mengenai prinsip persaingan

usaha yang sehat dalam

industri jasa konstruksi.

Page 231: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 231

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

n terhadap

Kebijakan di

Sektor Jasa

Konstruksi

laporan tersebut

memunculkan

dugaan bahwa

salah satu akar

permasalahan

sektor jasa

konstruksi

terletak pada

kebijakan yang

tidak kondusif.

Pemerintah dan Akademisi/Pakar.

2. Diharapkan Pemerintah dapat melahirkan kebijakan

yang menjadikan proses validasi perusahaan dan

asosiasi jasa konstruksi di LPJK menjadi proses

seleksi bagi munculnya perusahaan dan asosiasi

yang mengedepankan profesionalitas serta menjadi

sarana untuk melahirkan pelaku usaha dengan

daya saing tinggi.

3. Memperhatikan bahwa akar permasalahan di sektor

jasa konstruksi terletak pada format kelembagaan,

maka untuk kepentingan jangka panjang KPPU

menyarankan kepada Pemerintah agar mengubah

format kelembagaan sektor jasa konstruksi

tersebut. Format yang tepat adalah dengan

menempatkan LPJK sebagai lembaga resmi negara

dengan tugas menjadi regulator dalam sektor jasa

konstruksi. Format ini mengedepankan

independensi yang akan menghindarkan LPJK dari

konflik kepentingan anggotanya. Mengingat

perubahan format hanya dapat dilakukan dengan

melakukan amandemen terhadap UU No.18 Tahun

1999, maka KPPU menyarankan agar Pemerintah

menyiapkan Rancangan Undang-Undang perubahan

terhadap UU No.18 Tahun 1999.

11.

427/K/XII/20

07

Tanggal 6

Desember

2007

Perihal :

Saran &

Pertimbanga

Dalam

pengelolaan taksi

bandara, pada

perkembanganny

a telah terjadi

monopoli

pengelolaan oleh

pelaku usaha

tertentu dengan

potensi

Mencermati perkembangan pengelolaan taksi bandara

yang memiliki kecenderungan tetap monopoli, serta

minimnya langkah nyata yang dilakukan beberapa

instansi terkait dalam upaya pembenahan pengelolaan

taksi bandara menuju pelayanan yang lebih baik

dengan harga yang kompetitif, KPPU memandang

perlu adanya langkah konkrit yang dapat dilakukan

Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang

mengedepankan implementasi nilai-nilai persaingan

usaha yang sehat dalam sektor taksi bandara. Apabila

Tidak terdapat tanggapan

resmi dari Pemerintah.

Page 232: Reformasi Regulasi Persaingan Usaha PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN DALAM KERANGKA REFORMASI REGULASI Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan

_____________________________________________________________________

Halaman Laporan Tahun 2007 232

No./Tgl.

Surat/

Tujuan

Surat

Sumber, Materi

Kebijakan, dan

Isu Persaingan

Usaha

Isi Saran Pertimbangan Keterangan

1 2 3 4

n Terhadap

Kebijakan

Pengelolaan

Taksi Bandar

Udara

penyalahgunaan

kekuatan

monopoli di

dalamnya

melalui tarif

yang tinggi dan

kualitas

pelayanan yang

memprihatinkan.

Sementara itu,

hasil kajian KPPU

memeperlihatkan

bahwa model

persaingan yang

terbuka

sesungguhnya

dapat

diimplementasik

an dalam

pengelolaan taksi

bandara dengan

memberikan

kesempatan

kepada pelaku

usaha yang

memiliki

kompetensi

dalam

pengelolaan taksi

bandara.

Pemerintah berkenan untuk mendapatkan penjelasan

yang lebih komprehensif dari KPPU, maka KPPU

bersedia untuk melakukan audiensi terkait hal

tersebut.