REFORMASI PERTANAHAN

Prodi Agribisnis FP-UNS 2011

REFORMASI PERTANAHAN

2

Reformasi Pertanahan Catur Tertib Pertanahan :1.Tertib Hukum Pertnhan : kondisi sadar hukum masy. yg mengetahui hak & kewajiban dlm penguasaan, pemilikan & pengg. tnh, persepsi yg sama ttg hukum pertanahan, pd aparat pemerinth, penegak hukum & masyarakat.2.Tertib Administrasi Pertnhan : adm. pertnhan yg lengkap & rapi, semua bid. tnh & pemilik terdaftar, aman, & mudah dipantau, penyalahgunaan sertifikat tnh dpt ditekan, &tumpang tindih hak atas tnh dpt dihindari.3.Tertib Penggunaan Tnh : pengg. tnh scr terencana, shg setiap bidang tnh dpt memberikan manfaat optimal & lestari, & diusahakan scr efisien & seimbang dg tetap menghormati hak-hak masy. scr proporsional.4.Tertib Pemeliharaan Tnh & Lingkungan Hidup : pemanfaatan tnh memperhatikan upaya pencegahan kerusakan tnh, peningkatan kesuburan tnh, & kelestarian SDA & lingkungan.

3

Kebijakan Pertanahan dlm Reformasi Pertanahan Arah Kebijakan :1. Penguasaan tnh : pembatasan penguasaan tnh,

mengefektifkan ketentuan pembatasan penguasaan tnh yg sdh ada, meningkatkan redistribusi tnh, pembatasan & penertiban ijin lokasi, dgn mengakhiri berlakunya ijin lokasi yg blm direalisasi.

2. Penatagunaan tnh : pemanfaatan tnh scr optimal melalui penertiban & pendayagunaan tnh yg blm dimanfaatkan (tnh tidur/tnh terlantar).

3. Pelayanan pertnhan : ketentuan-ketentuan bersifat deregulatif & meringankan beban masy gol ekon. Lemah

Kebijakan dlm bentuk perundangan :1. Permenneg Agraria/Ka BPN no 3 th 1998 ttg kewajiban

pemegang hak atas tnh yg blm dimanfaatkan utk tnm pangan.

2. Permenner Agraria/Ka BPN no 4 th 1998 ttg pedoman penetapan uang pemasukan dlm pemberian hak atas tnh negara.

3. Kepmenneg Agraria/Ka BPN no 6 th 1998 ttg pemberian hak milik atas tnh utk rumah tinggal, utk menyediakan kepastian kelangsungan hak atas tnh utk memenuhi keb. dasar (tempat tinggal).

4

Kebijaksanaan Reformasi Hukum Bidang Pertanahan :

Penguasaan tanah : mewujudkan keadilan dlm penguasaan tnh, &

menjamin kepastian & perlindungan hukum hak atas tanah, & menjamin fungsi sosial hak atas tanah.Fakta : - Bidang pertanian : penguasaan tnh terlalu luas, di lain pihak banyak petani tdk punya tanah/sempit & banyak tnh

pertanian yg dikuasai/dimiliki bukan petani- Bidang non pertanian : penguasaan tnh berlebihan,

pemanfaatan tnh utk keperluan non produktif, tnh tdk dimanfaatkan krn

terlalu lama menunggu utk dibuka (pemberian ijin lokasi), & kurang dukungan masy. dlm pola kemitraan (PIR, konsolidasi tnh).

Tujuan prog. reformasi hukum di bidang penguasaan tnh :

1. Perancangan peraturan yg membatasi penguasaan tnh luas2. Efektifitas ketentuan pembatasan penguasaan tnh yg sdh

ada3. Peningkatan redistribusi tnh utk rakyat4. Peningkatan ijin lokasi & pencadangan tnh dlm rangka

perolehan tnh utk pembangunan : pengendalian pemb. yg memerlukan tnh.

5

Titik berat prog. reformasi hukum & perundangan

bidang pertanahan :1. Melanjutkan perancangan peraturan

perundangan sbg pelaksanaan UUPA 2. Merancang perubahan peraturan pelaksanaan

UUPA yg tdk sesuai dg kondisi sekarang3. Menegaskan beberapa pengertian hukum dlm

pengoperasian ketentuan dlm UUPA yg memihak kepentingan rakyat

4. Merancang peraturan operasional yg bersifat deregulatif, implementatif & koordinatif

6

Instruksi Meneg Agraria/Ka BPN no 3 th 1998 ttg peningkatan efisiensi & kualitas pelayanan administrasi pertanahan berdasar asas keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, & kenyamanan.Upaya perbaikan pelayanan administrasi pertanahan : 1. sinkronisasi pelaks. ketentuan renc. tata ruang nasional/daerah, HGU,HGB, Ijin lokasi, & tata cara pembebasan tnh2. perbaikan pelayanan & penertiban pedoman pelayanan ttg persyaratan, prosedur, biaya, & batas waktu penyelesaian pengurusan tnh.3.perlakuan sama kpd semua pemohon sertifikat HM, HGB, HGU, termasuk pemilik tnh dlm kawasan yg dikuasai perush. pengembang/investor.4.layanan pengaduan masy. lewat surat, faks, media massa & langsung, & menindaklanjuti pengaduan tsb (Kotak Pos 4000 disemua kantor BPN).

Reformasi Pelayanan Bidang Pertanahan

7

Pelayanan Administrasi Pertanahan :1. pemberian ijin lokasi kpd org/bdn hk dg kewajiban

pemanfaatan tnh scr optimal2. pemberian hak atas tnh kpd perorgan/bdn hk scr

individu dan massal, misal prog. transmigrasi, pola PIR dan TIR, prog pencetakan sawah : landreform

3. mempermudah dan mempercepat pemilik tnh dlm memperoleh tanda bukti/sertifikat tnh, shg memberikan ketenangan pemanfaatan tnh dan memperkuat kedudukan sbg pemilik tnh dan melindungi jika berhadapan dg investor/perusahaan.

PRONA (Proyek Nas. Agraria) : percepatan dan kemudahan sertifikat tnh kpd gol. ekon. lemah

PAP (Proyek Adm. Pertnhan) : percepatan sertifikat tnh melalui pendaftaran tnh scr sistematik, dg sasaran : pendaftaran semua bid. tnh di seluruh Indonesia selama 25 th.

Pola sertifikasi swadaya/biaya masy. dg prakarsa scr massal ditentukan masy.

4. pengaduan masalah-masalah pertanahan

8

Langkah-langkah Reformasi Pelayanan Pertanahan :

1. menerbitkan pedoman pelayanan (persyaratan, prosedur, biaya, batas waktu), melalui buku panduan, pengumuman/ media informasi lain 2. menempatkan petugas yg bertangg. jwb melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan 3. menyelesaikan pelayanan permohonan sesuai batas waktu yg ditetapkan, jika terlampaui berarti disetujui 4. melarang/menghapus biaya tambahan yg dititipkan pihak lain & meniadakan segala bentuk pungutan liar. 5. menerapkan pola pelayanan terpadu (one stop service) bagi unit kerja pelayanan 6. penelitian berkala utk mengetahui kepuasan masy. atas pelayanan dan tindak lanjut 7. menata sistem & prosedur pelayanan scr berkesinambungan sesuai tuntutan & perkembangan dinamika masyarakat

9

Hambatan-hambatan :1. keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi gedung

kantor pertnhan yg tdk memadai2. kurang peralatan teknis yg menunjang kelancaran

pelayanan3. kurangnya jumlah tenaga personil/pelaksana4. kurangnya SDM yg berkualitas (kemampuan, moral)5. belum berkembangnya pola pikir reformis pd

pelaksana

Upaya mengatasi :1. Gedung kantor pertanahan di kab/kota, yg volume

pekerjaan pelayanan cukup besar (Bank Dunia) – terpadu.

2. Pelayanan kpd masyarakat (pengaduan) & jemput bola

3. Pembelian peralatan teknis4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan personil

melalui diklat dalam dan luar negeri5. Peningkatan sikap dan moral bagi pelaksana6. Komputerisasi pelayanan

10

Perolehan hak atas tnh & sertifikat dlm administrasi pelayanan :1. Kolektif/massal (sistematik) : pelaks. berdsr

prakarsa unsur pemerinth, misal prog.nas, redistribusi

tnh kpd petani dan konsolidasi tnh.2. Individual/sporadik : berdsr inisiatif perorgan,

misal permohonan oleh perorgan/bdn hk, konversi tnh, dan pengakuan hak atas tnh milik adat.

11

Pemberian hak milik atas tnh utk rumah tinggal : 1. Pemberian hak milik atas tnh utk RSS/RS 2. Perluasan pemberian hak milik 3. Persyaratan tnh utk rumah tinggal 4. Perubahan hak atas tnh utk rumah tinggal : utk semua bidang tnh utk rumah tinggal milik perorangan WNI dg luas ≤ 600 m² yg msh HGB/hak pakai bisa mjd hak milik dg permohonan pendaftaran ke Ka BPN Kab/Kota.

Pendaftaran tanah hak milik utk rumah tinggal : 1. data yuridis & fisik tnh : sertifikat HGB/hak pakai pengg. tnh utk rumah tinggal diperiksa IMB utk rumah tinggal/surat keterangan Kades/ Kelurahan (jika belum ada IMB). 2. Identitas pemohon (KTP/paspor)

3. Biaya pendaftaran tanah : Biaya utk pemberian hak milik atas tnh dg luas ≤ 200 m² = 0 % / 0 rupiah Perhitungan biaya didasarkan NJOP pd tgl permohonan pendaft. tnh (SPPT PBB). Utk luas tnh ≥ 200 m², biaya > 0 %.

12

Governance (pengaturan) proses pengambilan keputusan & implementasi keputusan, dlm suatu rangkaian sistem yg baik & bersifat mengutamakan kepentingan umum shg mjd proses yg baik & beretika Good Governance

PRINSIP GOOD GOVERNANCE : Transparansi Tanggung Jawab Akuntabilitas Partisipasi Responsif

PENGATURAN YG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

13

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE

Partisipasi keterkaitan aktif antara berbagai pihak & keberpihakan pd masyarakat

Aturan Hukum legalitas scr adil, hak & kewajiban jelas, & perlindungan thd human right; mengacu pd : keberadaan hukum & regulasi/kebijakan, utk mengatur masy. & keadilan penerapan hukum yg konsisten

Transparansi keputusan diambil & dilakukan melalui aturan yg diikuti scr benar & akses bersifat terbuka (dgn filter scr moral agar tdk memunculkan gejolak dlm masy)

14


Responsif cepat tanggap thd perubahan sosial, & memberi kesempatan luas bg masy. utk mengakomodasikan kepentingan & masalah-masalahnya.

Berorientasi Konsensus kebersamaan dlm berbagai kepentingan masy. utk memperoleh kepentingan terbaik, bersifat adil, kesepakatan & kepentingan bersama & tdk memihak

Adil & Bersifat Umum keseimbangan yg adil & dpt diterima umum dlm & antar komunitas , serta memenuhi kepentingan masy.

15


Efektif & Efisien pemanfaatan sumber daya scr kontinyu & berkelanjutan, serta dpt memberikan manfaat lebih & tepat guna bg masy.

Pertanggungjawaban pertanggungjawaan semua keputusan/tindakan kpd seluruh pihak yg terpengaruh oleh keputusan/tindakan tsb (masy), yg didukung oleh transparansi & aturan hukum

16

Arah kebijakan penatagunaan tanah :1. Pemanfaatan tnh scr optimal, seimbang, serasi

& lestari (LOSS), dg keg. pertnhan & adm pertnhan, berdasar fungsi sosial hak atas tnh.

2. Pemberian, perpanjangan jangka waktu, pemberian ijin, pemindahan/pembatalan hak atas tnh, berdasar fungsi sosial hak atas tnh & peningkatan kesejahteraan rakyat

3. Perencanaan tata guna tnh, agar pemanfaatan tnh terkoordinasi antar berbg. pengg., kelestarian & lingk. terpelihara, & mencegah penggunaan tnh yg merugikan masy & pembangunan.

4. Penataan kembali pengg, penguasaan & pemilikan tnh dilaks. sesuai fungsi sosial hak atas tnh & kesejahteraan rakyat.

Reformasi Bidang Penatagunaan Tanah

17

Pengaturan Penguasaan & Penatagunaan Tanah

Kebijakan Landreform (UUPA) : 1. Pemilikan & penguasaan tnh yg melampaui

batas tdk diperkenankan utk kepentingan umum 2. Setiap org & bdn hk yg punya sesuatu hak atas

tnh pert. diwajibkan mengusahakan sendiri scr aktif & mencegah cara-cara pemerasan.

3. Perbedaan dlm tingkt ekonomi masy. & keperluan hukum gol. rakyat & tdk bertentangan dg kepent. nas. diperhatikan & menjamin perlindungan thd gol. ekonomi lemah.

4. Pencegahan usaha-usaha monopoli swasta5. Penetapan luas maks & min tnh yg boleh

dipunyai dg sesuatu hak atas tnh utk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

18

6. Negara diberi wewenang tertinggi utk mengatur & menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tnh & pemeliharaannya sebesar-besar kemakmuran rakyat7. Perlu adanya rencana peruntukan, penggunaan & persediaan bumi, air & ruang angkasa utk berbagai kepentingan hidup rky & negara. 8. Pemeliharaan tnh termasuk menambah kesuburan & mencegah kerusakan adl kewajiban setiap org, bdn hukum/instansi yg punya hub. hk dg tnh, dgn memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Pengaturan Penguasaan & Penatagunaan Tanah Kebijakan Landreform (UUPA)........................

19

Pengendalian penggunaan tnh utk InvestasiPemberian ijin lokasi : Ijin lokasi : ijin utk memperoleh/membebaskan tnh sesuai RTRW & mengalihkan hak atas tnh dlm rangka pengendalian penguasaan & pemanfaatan tnh agar sesuai keperluannya. Ijin lokasi tdk memberi sesuatu hak atas tnh, tp hanya mengijinkan pemegang ijin lokasi utk memperoleh dr pihak-pihak yg berhak atas tnh tsb.

Upaya-upaya Reformasi Penatagunaan Tanah

Permohonan ijin lokasi, berdasar kesesuaian tujuan pengg. tnh dg RTRW, tumpang tindih peruntukan dg keg. lain, kepastian lokasi & luas tnh yg dpt diberikan, status tnh yg dimohon, adanya pihak ketiga pd lokasi tsb & persyaratan-persyaratan lain yg diperlukan (AMDAL, ijin usaha, reklamasi & revegetasi, dll)

20

Perijinan Lokasi taat pd asas keadilan, manfaat,

efisiensi, lingkungan & berkelanjutan, dgn ketentuan :

a. Hak rakyat yg tnhnya dlm areal ijin lokasi msh tetap berlaku, tdk berkurang isi & kewenangannya, juga hak memperoleh sertifikat & menggunakan tnh sesuai sifat & tujuan hak tsb.

b. Dlm penguasaan tnh milik rakyat utk usaha & pembangunan, pengambilan tnh & pemberian ganti rugi, hrs mengutamakan masyarakat

Masalah perbedaan persepsi ijin lokasi, krn :

1. kurangnya partisipasi angg. masy. yg menguasai tnh, yg terletak pd areal ijin lokasi.

2. hak keperdataan masy. yg menguasai tnh pd areal ijin

lokasi tdk dihiraukan.3. pemberian ijin lokasi yg terlalu luas bg

perusahaan ttt.

21

Akibat perbedaan persepsi ijin lokasi :a. akses masy. thd tnh terutama tnh yg lokasinya

strategis mjd berkurang.b. masy. tdk memperoleh jaminan kepastian &

perlindungan hukum sbg pemegang hak atas tnh

c. masy. diperlakukan krg adil dlm penentuan harga tnh & besarnya ganti rugi.

d. masy. gol. ekonomi lemah dpt pindah ke daerah yg lokasinya semakin tdk strategis.

Solusi :a. kesamaan persepsi mengenai ijin lokasib. hrs ada kesepakatan antara pihak-pihak scr

musyawarah, tdk paksaan & tipu daya, yg akan mengurangi keabsahan perolehan tnh tsb, & kepastian hukum hak atas tnh.

22

Solusi .........................c. Perlindungan thd hak atas tnh & kepentingan

pemilik tnh dlm areal ijin lokasi : 1. Kewenangan pemilik tnh adl tetap & tdk

berkurang, meski tnhnya termasuk dlm areal ijin lokasi,

selama tnh blm dikuasai investor yg mendpt ijin

lokasi/blm dilepaskan hak atas tnhnya oleh pemilik tnh

pemilik tetap berhak utk menguasai &

mengg. tnh /mengalihkan tnh kpd pihak lain sesuai

ketentuan hukum. 2. Pemberian tanda bukti sertifikat hak atas tnh

kpd yg berhak sesuai ketentuan hukum, utk

kepastian hukum hak atas tnh & menempatkan pemilik

dlm kedudukan seimbang dg pemegang ijin

lokasi.

23

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong/tidur utk Tanaman Pangan :Tanah tidur tnh yg dikuasai oleh org/bdn hk yg blm/tdk dimanfaatkan sesuai dg peruntukan, sifat, tujuan pemberian hak atas tnh tnh tdk produktif.Kriteria lokasi pemanfaatan tnh tidur :1. Indikasi tingginya jumlah pengangguran2. Luas tnh tidur yg tersedia (> 5000 m2)3. Sesuai utk tnm pangan, misal jagung, padi, ketela, dll

Realisasi pemanfaatan tnh pemanfaatan tnh perusahaan/org yg telah diberi ijin lokasi tingkat perkembangannya rendah. Realisasi pembangunan fisik perusahaan skala besar lebih rendah drpd perusahaan skala kecil. Pemegang ijin lokasi skala besar menyebabkan penguasaan tnh yg luas, tdk produktif, & pemanfaatan tnh tdk sesuai tujuan peruntukan tnh.

24

Optimalisasi tnh tidur utk tanaman pangan : 1. Mewujudkan fungsi sosial hak atas tnh,

keberpihakan pd rakyat dlm meningkatkan efisiensi

pemanfaatan tnh, mengatasi kelangkaan pangan, & pengangguran.

2. Jika tdk memanfaatkan tnh tsb, maka diwajibkan utk mengijinkan pihak lain utk memanfaatkan tnh, dg pengaturan hub. antara pemegang hak dg pihak yg akan memanfaatkan diatur Pemda. Jika usaha-usaha tsb tdk dilaks. maka tnh tsb akan dianggap tnh terlantar.

Pemanfaatan tnh kosong/tidur utk tnm pangan :Tujuan : optimalisasi pemanfaatan tnh, yaitu pengemb. tnh yg sdh dikuasai investor & dibiarkan kosong, krn menunggu pembangunan sesuai dg strategi investasi yg direncanakan & sebab-sebab lain.

25

Ketentuan pemanfaatan tnh kosong utk tnm pangan:

1. Pemegang hak atas tnh/pihak yg telah membebaskan tnh tp blm mendpt hak atas tnh/pemegang hak pengelolaan wajib memanfaatkan tnh yg dikuasai dg menanami tnm pangan/tdk boleh membiarkan kosong.

2. Pemanfaatan tnh hrs dilaks. oleh & tanggung jawab

pemegang hak, pihak yg telah membebaskan tnh/pemegang hak pengelolaan, baik

sendiri/kerjasama pihak lain, dg ijin/dispensasi.3. Kewajiban tsb berlaku sampai yg bersangkutan

siap utk mengg. tnh tsb sesuai sifat & tujuan haknya/RTRW yg berlaku.

4. Jenis tnm pangan yg wajib ditnm adl padi, jagung, kedelai, kc tnh, ubi kayu/sayuran semusim, sesuai

jenis tnh, kemampuan tnh & permintaan masy. setempat, shg tdk merugikan ybs & memberikan manfaat bg masy.

26

Redistribusi tnh : penguasaan tnh-tnh oleh negara, sbg obyek landreform utk dibagikan pada petani (hak milik)/utk kepentingan pembangunan

Ganti rugi : tnh milik perorgan yg dikuasai neg. krn terkena ketentuan landreform & diberikan hak milik pd petani, tdk disita pemerinth, tp diambil dgn pemberian ganti rugi pd pemilik perwujudan asas pengakuan hak milik perorgan atas tnh

Penertiban bagi hasil & gadai tnh pert : perjanjian bagi hasil antara pemilik tnh & penggarap utk menjamin & melindungi hak-hak petani penggarap (ekonomi lemah) perjanjian gadai tnh; utk menjamin perlindungan pemegang gadai, & batas luas maksimum tnh pertanian.

27

Pembatasan luas tanah maksimum/minimum &

landreform Penertiban penguasaan & pemilikan tnh pert.

yg melebihi batas maks, penertiban tnh absentee, penertiban tnh bekas swapraja, & pengaturan tnh obyek landreform (tnh negara bebas,tnh bekas hak erfpacht,tnh bekas HGU,tnh kehutanan,tnh bekas gogolan, tnh bekas hak adat/ulayat)Kebijakan & implementasi kebijakan

penatagunaan tanah koordinasi lintas sektoral terkait (kehutanan, pertambangan, pengairan, jalan, peternakan, pertanian, lingkungan hidup, konservasi SDA hayati & ekosistemnya, kawasan lindung, pariwisata, perumahan & permukiman, & sistem budidaya tanaman)

28

Penggunaan tanah utk perumahan & permukiman :

1. sejauh mungkin tdk mengakibatkan berkurangnya

luas tnh pertanian produktif.2. pemanfaatan tnh kurang subur & menunjang

perwujudan pola pengg. tnh yg lestari, optimal, serasi, & seimbang (LOSS)

3. pola renc. jaringan jalan yg sesuai RTRW utk mencipt. pemukiman aman, tertib, lancar, & sehat (ATLAS)

4. perbaikan & pemugaran lingk. pemukiman, sejalan dg penataan kembali penggunaan, penguasaan & pemilikan tnh, utk mencipt. suasana pemukiman yg aman,tertib,lancar, & sehat.

5. penyediaan fasilitas pendukung permukiman (pendidikan, peribadatan, rekreasi, olah raga, pertamanan, & permakaman)

29

Pengaturan penggunaan tnh dlm kawasan lindung &

kawasan budidaya tnh digunakan sesuai dg fungsi lindung & fungsi

budidaya, shg lebih lestari, melalui upaya-upaya : inventarisasi data pengg. & penguasaan tnh dlm kawasan lindung & budidaya, penggunaan & pemeliharaan tnh, & koordinasi penanganan dg pemda dan dinas terkait.Pedoman penyusunan rencana tata ruang di

daerah kebijakan tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah (RTRW) & kriteria-kriteria penetapan kawasan lindung/ budidaya & kawasan industri

Konsolidasi tnh penggabungan tanah mjd luasan lebih besar & menata penguasaan & penggunaan tnh agar sesuai dg tata ruang, shg bidang tnh teratur, lengkap dg prasarana & fasilitas umum yg diperlukan serta pemeliharaan lingkungan, dgn tujuan utk meningkatkan pemanfaatan tnh mjd optimal & meningkatkan nilai ekonomi tanah.

30

Penataan ruang dlm pemanfaatan ruang dikembangkan pola pengelolaan tata guna (BARA

+ K)sesuai dg asas penataan ruang.

Pengelolaan tata guna tnh dlm pemanfaatan ruang hrs mengacu pd aspek-aspek pencapaian

dlm Tujuan Penataan Ruang : 1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang

berwawasan lingk. berlandaskan wawasan nusantara &

ketahanan nasional.2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan

ruang kawasan lindung & kawasan budidaya.3. Tercapainya pemanfaatan ruang yg

berkualitas.

31

Pengaturan & Pengelolaan Pemanfaatan Tnh :

Penatagunaan tnh dilaksanakan berdasar Asas-asas

Penataan Ruang :1. Pemanfaatan tnh bg semua kepentingan scr

terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang & berkelanjutan

2. Asas keterbukaan, persamaan, keadilan, & perlindungan hukum

3. Pertimbangan penguasaan & pemilikan tnh4. Fungsi sosial hak atas tnh & perlindungan

golongan ekonomi lemah.

32

Pengendalian penatagunaan tnh :1. Pengendalian atas penguasaan pemilikan & pemanfaatan tnh serta pengalihan haknya mengurangi pemilikan tnh pert. yg melebihi batas maks/tnh absentee2. Pemilikan tnh non pert. melebihi 5 persil, dimintakan ijin dulu, tp bila ada pelanggaran blm diatur sanksi khusus. 3. Penggunaan tnh pert. yg subur sedpt mungkin dihindari guna kepentingan pemb. lain & distribusi tnh dlm pengaturan penguasaan tnh scr selektif kpd petani yg memenuhi syarat ttt. 4. Perijinan scr ketat thd perubahan tnh pertanian mjd tnh non pertanian.

33

Kebijakan tata ruang meliputi hirarki rencana tata ruang & kriteria-kriteria penetapan kawasan lindung/budidaya, termasuk kawasan industri :1. penetapan kawasan lindung & budidaya : hutan produksi, pertanian (tnm pangan lahan basah, lahan kering, perkebunan, peternakan,perikanan), pertambangan, perindustrian, pariwisata, pemukiman.2. Penyerasian pengg. tnh dg RTRW di kawasan lindung & kawasan budidaya.3. Perlindungan & pembinaan thd kawasan lindung

34

Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang (wilayah)

Hak Masyarakat :• Mengetahui rencana tata ruang wilayah• Menikmati pertambahan nilai ruang sbg akibat

penataan ruang• Memperoleh penggantian yg layak atas

kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yg sesuai rencana tata ruang

• Mengajukan keberatan thd pembangunan yg tdk sesuai rencana tata ruang di wilayahnya

• Mengajukan tuntutan pembatalan ijin & penghentian pembangunan yg tdk sesuai rencana tata ruang kpd pejabat berwenang

• Mengajukan gugatan ganti kerugian kpd pemerintah/ pemegang ijin, jika kegiatan pembangunan yg tdk sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian

35

Kewajiban Masyarakat :• Menaati rencana tata ruang yg telah ditetapkan• Memanfaatkan ruang sesuai dgn ijin

pemanfaatan ruang dr pejabat berwenang• Mematuhi ketentuan yg ditetapkan dlm

persyaratan ijin pemanfaatan ruang• Memberikan akses thd kawasan yg oleh

ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sbg milik umum

Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang (wilayah)

Peran Masyarakat :• Partisipasi dlm penyusunan rencana tata ruang• Partisipasi dlm pemanfaatan ruang• Partisipasi dlm pengendalian pemanfaatan ruang

REFORMASI PERTANAHAN

Documents