Home >Documents >Reformasi Perpajakan

Reformasi Perpajakan

Date post:03-Dec-2015
Category:
View:72 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Description:
Rincian reformasi perpajakan
Transcript:
  • Satu NusaSatu BangsaSatu BahasaIndonesia Negeriku Tercinta

  • Orang Bijak Taat Pajak

  • KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) Dasar HukumUU No. 6 Tahun 1983UU No. 9 Tahun 1994UU No. 16 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2007

  • REFORMASI PERPAJAKAN (TAX REFORM)

  • Ciri dan Corak Sistem Pemungutan Pajak (Reformasi Perpajakan 1)Bahwa pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasionalTanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan

    Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini adminstrasi perpjakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali dan sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

  • Reformasi Pajak Tahun 1983Reformasi Perpajakan Pertama (UU Perpajakan 1984)Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanUndang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanUndang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang MewahUndang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi BangunanUndang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

  • Reformasi Perpajakan 1983 merupakan rasionalisasi berbagai jenis pajak dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip dasar perpajakan nasional Menghapus sistem pajak warisan kolonial yang menitik beratkan kepada hak-hak negara dalam memungut pajak dan mengabikan hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat WPPerubahan dari official assesment menjadi self assesmentMengubah persepsi tentang pembayaran pajak sebagai hak kenegaraan setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan pembangunanPenyederhanaan tarif pajakPenghapusan pelbagai jenis Tax holidayMenjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat wajib pajak

  • Reformasi Pajak Tahun 1994 (Reformasi Perpajakan Kedua)

    Undang Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanUndang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang MewahUndang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan

  • Reformasi Perpajakan Kedua merupakan upaya untuk menuju kemandirian dalam pembiayaan negara dan pembagunan yang sumber utamanya adalah pajak melalui ekstensifikasi PPH dengan tarif final, ekstentifikasi PPN-PPn BM, mengurangi loopholes,dan meningkatkan keadilan beban pajak bagi masyarakat

  • Reformasi Perpajakan Tahun 1997 (Reformasi Pajak Ketiga)

    Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa PajakUndang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaUndang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakUndang-Undang No. 21 tentang bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

  • Reformasi perpajakan ketiga sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan perekonomian nasional dan global, serta rasionalisasi berbagai pungutan negara guna meningkatkan daya saing pengusaha nasional dalam menghadapi globalisasi.

  • Reformasi Perpajakan Tahun 2000 (Reformasi Perpajakan Keempat)

    Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uandang No. 11 Tahun 1994Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak Pajak dengan Suarat PaksaUndang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

  • Reformasi Perpajakan Tahun 2006 (Reformasi Pajak Kelima)

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH

  • Dasar Pemikiran Perubahan UU Perpajakan Tahun 2008Upaya peningkatan penerimaan negaraMemberikan kemudahan dan menyederhanakan administrasi perpajakanPeningkatan kepastian hukum, kepatuhan, dan tranparansi pajakPeningkatan daya saing dan mendorong investasi

  • PENGERTIAN UMUM DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PAJAKUndang Undang Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  • PENGERTIAN UMUM DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKANOrang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuWAJIB PAJAKBADAN

    Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentukusaha tetap

  • PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatannya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan dan memanfaatkan tidakberwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari daerahpabeanPENGUSAHAPENGUSAHAKENAPAJAKPpengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenjualan Barang Mewah (PPn BM)

  • PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

    Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagaisarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya

    NPWPMASA PAJAKJangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajakuntuk menghitung, menyetor , dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktutertentu sebagaimana yg ditetapkan undang-undangTAHUN PAJAKJangka waktu satu tahun kalender, kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengantahun kalenderBAGIAN TAHUNPAJAKBagian dari jangka waktu satu tahun pajak

  • PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

    Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak, obyek pajak, bukan obyek pajak dan atau harta, dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku

    SPTSSPSurat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyerahan pajak terutang ke kas negara SKPSurat yang diterbitkan oleh dirjen untuk menetapkan berkaitan kekurangan pajak, sanksi pajak, kelebihan membayar pajak, atau jumlah pajakterutang sama dengan yang dibayar atau disetorSTPSurat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda

  • PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKANPajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakanPajak TerutangSurat PaksaSurat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajakKredit Pajakuntuk PPhPajak yang dibayar sendiri oleh WP ditambah dengan pokok pajak terutang dalam STP karena PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut , ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayaratau terutang di luar negeri, dikurangi denganpengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang

  • PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PERPAJAKANPekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerjaPekerjaanbebasPemeriksaanSerangkaian kegiata

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended