Reformasi birokrasi

Grand design & road map REFORMASI BIROKRASI 2010-2015 – draft final November 2010

Sifat:Nasional dan Instansional

Sasaran:1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Area perubahan :•Organisasi•Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Sifat:Nasional dan Instansional

Sasaran:1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Area perubahan :•Organisasi•Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Reformasi Birokrasi Gelombang II(2010 – 2014)

Reformasi Birokrasi Gelombang II(2010 – 2014)

Sifat:Instansional

Sasaran:Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Area perubahan:•Kelembagaan (organisasi)•Budaya Organisasi•Ketatalaksanaan•Regulasi – Deregulasi•SDM

Sifat:Instansional

Sasaran:Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Area perubahan:•Kelembagaan (organisasi)•Budaya Organisasi•Ketatalaksanaan•Regulasi – Deregulasi•SDM

Reformasi Birokrasi Gelombang I(2004 – 2009)

Reformasi Birokrasi Gelombang I(2004 – 2009)

…yang diinginkan

Sasaran lima tahun pertama (2010 – 2014)

Sasaran lima tahun kedua (2015 – 2019)

Sasaran lima tahun ketiga (2020– 2024)

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA

Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

Peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia

Peru

baha

n M

inds

et d

an C

ultu

re S

etPe

ruba

han

Min

dset

dan

Cul

ture

Set

1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

SDM

Organisasi

Tatalaksana

Monitoring dan Evaluasi

Manajemen Perubahan

Pengawasandan

Akuntabilitas

Manajemen Pengetahuan RB (Knowledge Management )

Peraturan Perundang-undangan

Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Quick Win

Area Hasil yang diharapkan

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Sasaran Indikator Base line(2009)

Target(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK (WTP)

Pusat 42,17% 100%

Daerah 2.73% 60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat6,64 8,0

Daerah6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha122 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

Tingkat Pelaksanaan Keterangan

Nasional

Makro

menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi

Meso

menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makrodan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda

Kementerian/ Lembaga/

PemdaMikro

menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda

Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksana….

Tingkat Pelaksanaan Penanggungjawab/Pelaksana

Nasional

Makro

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Meso

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional

Tim Independen

Tim Quality Assurance

Instansional (K/L/Pemda)

Mikro Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres

Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres

Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB

Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB

Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab

Tim QUALITY ASSURANCETim QUALITY ASSURANCETIM INDEPENDENTIM INDEPENDEN

TIM RB - K/LTIM RB - K/L TIM RB - PEMDATIM RB - PEMDA

Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional

Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional

Tim PengarahTim Pengarah

Tim PelaksanaTim Pelaksana

Ketua: Pimpinan K/LSekretaris: SekjenAnggota: Pejabat Eselon I

Ketua: Pimpinan K/LSekretaris: SekjenAnggota: Pejabat Eselon I

Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga

Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II

Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II

Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

Ketua: SekjenSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: sesuai kebutuhan

Ketua: SekjenSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: sesuai kebutuhan

Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga

Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan

Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan

Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

SUSUNAN TIM RB K/L DAN PEMDA

Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

1) Penataan Organisasi2) Penataan Tatalaksana3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur4) Penguatan Pengawasan5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Manajemen Perubahan2) Konsultasi dan Asistensi3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4) Knowledge Management

1) Manajemen Perubahan2) Penataan Peraturan Perundang-

undangan3) Penataan dan Penguatan Organisasi4) Penataan Tatalaksana5) Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja8) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik9) Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

PROGRAM PD TINGKAT MAKRO, MESO DAN MIKRO

Metode pelaksanaan

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.

Transisi 2024 - 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.

KETERKAITAN GD & RM RB:

meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/ memeliha-ra hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L/Pemda)

Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten

melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesai-kan pada tahun 2010, men-jaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2010

meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, men-jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2011

meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, men-jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012

20102010

20142014

20132013

20122012

20112011

TAHAPAN PELAKSANAAN

PenataanManajemen

SDM Aparatur

PenataanManajemen

SDM Aparatur

PenataanOrganisasiPenataanOrganisasi

PenataanTatalaksana

PenataanTatalaksana

PenguatanAkuntabilitas

Kinerja

PenguatanPengawasanPenguatan

Pengawasan

PeningkatanKualitas

Pelayanan

PeningkatanKualitas

Pelayanan

TINGKAT MAKRO

PengorganisasianPelaksanaan RB

PengorganisasianPelaksanaan RB

Pembangunan mekanisme RBPembangunan mekanisme RB

Pembangunan Sistem

Monitoring dan Evaluasi RB

Pembangunan Sistem

Monitoring dan Evaluasi RB

Sosialisasi dan Public Campaign

Sosialisasi dan Public Campaign

Penyelesaian Usulan RB


Penyusunan Rencana


Penyusunan Rencana


Konsultasi dan Asistensi

Konsultasi dan Asistensi

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Umpan balik bagi

pelaksanaan RB pada tahun berikutnya

Umpan balik bagi

pelaksanaan RB pada tahun berikutnya

TINGKAT MESO

Asesmen Organisasi

saat ini

Analisis Pekerjaan

Evaluasi Pekerjaan

Profil Birokrasi K/L dan Pemda

2014

Standar Kompetensi

Jabatan

Sistem rekrutmen

Asesmen Kompetensi Individu

Pola Karir

Pola Diklat

Database Kepegawaian

Sistem penilaian

kinerja Pegawai

Tunjangan kinerja

Redefnisi visi, misi dan

strategi

Quick wins

Pengembangan e-office dan e-government

Pemetaan kewenangan

dan fungsi

Analisis beban kerja

Analisis business process

Restrukturisasi Organisasi

Penetapan standar pelayanan

Revisi business process

Penguatan unit kerja Pelayanan

Penguatan unit kerja

organisasi, tatalaksana, kepegawaian,

diklat

Target Kinerja Layanan

Revisi Analisis

Pekerjaan

Revisi Evaluasi

Pekerjaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Standar kinerja Organisasi

Penyusunan IKU

MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN PENATAAN PERATURAN PER-UU-

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Revisi Pemetaan

kewenangan dan fungsi

Asesmen Organisasi

saat ini

Asesmen Organisasi

saat ini

Analisis Pekerjaan

Analisis Pekerjaan

Evaluasi PekerjaanEvaluasi

Pekerjaan


2014


2014

Standar Kompetensi

Jabatan

Standar Kompetensi

Jabatan

Sistem rekrutmenSistem rekrutmen



Pola KarirPola Karir

Pola DiklatPola Diklat



Sistem penilaian

kinerja Pegawai

Sistem penilaian

kinerja Pegawai

Tunjangan kinerja

Tunjangan kinerja


strategi


strategi

Quick winsQuick wins



Pemetaan kewenangan

dan fungsi

Pemetaan kewenangan

dan fungsi







Penetapan standar pelayananPenetapan standar pelayanan







diklat



diklat

Target Kinerja LayananTarget Kinerja Layanan

Revisi Analisis

Pekerjaan

Revisi Analisis

Pekerjaan

Revisi Evaluasi

Pekerjaan

Revisi Evaluasi

Pekerjaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Penyusunan IKUPenyusunan IKU

MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN PENATAAN PERATURAN PER-UU-

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Revisi Pemetaan


Revisi Pemetaan


TINGKAT K/L & PEMDA

Reformasi birokrasi

Documents