Home >Documents >Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

Date post:03-Jan-2016
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Artikel yang mengkaji mengenai eksistensi komisaris independen di Indonesia dari berbagai perspektif.
Transcript:
  • demikian, belum terdapat

    bukti yang cukup ataupun

    penelitian yang mendukung

    pemisahan fungsi tersebut

    mampu menghasilkan

    kinerja yang superior

    ataupun stabilitas yang lebih

    tinggi pada tingkat

    manajemen puncak

    perusahaan. Di sisi lain,

    definisi independensi yang

    tertuang dalam regulasi

    pemerintah dipertanyakan

    efektivitasnya dalam

    meningkatkan kualitas tata

    kelola perusahaan.

    Kemudian, anggapan

    independensi sebagai suatu

    nilai yang harus diusung

    oleh komisaris dalam

    mengawasi perusahaan dan

    memastikan kesesuaian

    tindakan direksi dengan

    kepentingan pemegang

    saham mengakibatkan

    kesangsian terhadap

    kompetensi komisaris.

    Berbagai langkah

    reformasi yang dilakukan

    perusahaan perusahaan untuk

    mengimplementasikan Good

    Corporate Governance pada

    akhirnya akan menunjukkan

    satu hal yang pasti, yakni

    semakin besarnya tuntutan

    bagi perusahaan untuk

    memiliki komisaris

    independen.

    Eksistensi komisaris

    independen terwujud sebagai

    bentuk preferensi Indonesia

    menerapkan two-tier system,

    sistem tata kelola yang

    memberi garis pemisah yang

    jelas antara peran direksi

    sebagai pengelola perusahaan

    dan peran komisaris sebagai

    pihak pengawas serta

    pembina perusahaan. Selain

    itu, keberadaan komisaris

    independen ditujukan untuk

    mewakili kepentingan

    pemegang saham non

    pengendali serta mampu

    mengatasi konflik

    kepentingan yang terjadi

    antara pemegang saham

    pengendali dan pemegang

    saham non pengendali

    sebagai permasalahan

    mendasar dalam tata kelola

    perusahaan Indonesia.

    Lampiran Keputusan

    Direksi PT Bursa Efek Jakarta

    Kep-339/BEJ/07-2001

    mengemukakan bahwa

    jumlah komisaris

    independen harus

    proporsional dengan jumlah

    saham yang dimiliki oleh

    bukan Pemegang Saham

    Pengendali dan sekurang-

    kurangnya berjumlah 30%

    dari jumlah dewan

    komisaris. Selanjutnya,

    peraturan BAPEPAM No.

    IX.I.5 mendefinisikan

    independensi komisaris

    sebagai absensi hubungan

    yang signifikan antara

    komisaris dengan

    perusahaan selama

    komisaris independen

    tersebut berada dalam masa

    jabatan, misal komisaris

    independen tidak

    diperkenankan untuk

    menjadi pemegang saham

    perusahaan dalam masa

    jabatannya. Kemudian,

    sebagai usaha untuk

    menjaga independensi

    komisaris, maka perlu

    dilakukan pergantian

    komisaris independen

    secara periodik.

    Sebagai pihak pengawas

    dan pembina perusahaan,

    komisaris dituntut untuk

    memiliki independensi

    sehingga mampu

    memberikan penilaian

    objektif dalam

    meningkatkan kualitas tata

    kelola perusahaan. Meski

    Eksistensi Komisaris Independen di Indonesia

    T O P I K

    B A H A S A N

    Eksistensi Komisa-

    ris Independen di

    Indonesia

    1

    Pandangan Pribadi

    Komisaris Inde-

    penden

    2

    Pembelajaran dari

    Auditor Eksternal

    2

    Independensi,

    bukan Pengabaian

    3

    Refleksi 4

    L E V I N S K A P R I M A V E R A

    1 0 0 6 6 9 6 3 4 6

    Refleksi Komisaris Independen 8 J U N I 2 0 1 3 V O L U M E 1 , I S S U E 1

    P O I N

    M E N A R I K :

    Regulasi

    komisaris

    independen

    Definisi inde-

    pendensi

    komisaris

    Berbagai

    perspektif

    mengkaji

    independensi

    Kualitas

    independensi

  • Pandangan Pribadi Komisaris Independen

    P A G E 2 V O L U M E 1 , I S S U E 1

    Dalam usaha untuk mengkaji

    kritik-kritik terkait dengan

    independensi komisaris, kita

    dapat menelaah melalui sudut

    pandang pribadi komisaris

    independen. Informasi

    asimetris adalah tantangan

    utama bagi komisaris

    independen. Direksi memiliki

    pemahaman yang lebih luas dan

    dalam mengenai bisnis

    sehingga seringkali

    meremehkan opini komisaris

    independen. Meski demikian,

    komisaris independen dapat

    menyediakan kepemimpinan

    serta berkontribusi kepada

    perusahaan lebih daripada hal-

    hal yang disyaratkan menurut

    hukum dan tanggung jawab

    fidusia yang tertanam dalam

    kewajiban tugas komisaris. Hal

    ini dapat dilakukan melalui

    mengkritisi keputusan direksi

    berdasarkan penilaian yang

    objektif maupun memberikan

    rekomendasi berdasarkan

    kompetensi terkait yang

    dimilikinya tetapi tidak dimiliki

    oleh direksi. Namun, yang

    seringkali menjadi pertanyaan

    adalah sampai sejauh mana

    komisaris dapat membantu

    direksi dalam proses

    pembuatan keputusan bisnis?

    Tidak ada batas yang jelas

    mengenai campur tangan

    komisaris terhadap direksi,

    tetapi aturan praktis yang

    dipegang adalah komisaris

    bertindak sebagai konsultan

    dan pengawas, bukan sebagai

    pembuat keputusan. Selain itu,

    komisaris independen juga

    memiliki peran yang penting

    dalam menciptakan tata kelola

    perusahaan yang aktif sehingga

    terbentuk keseimbangan antara

    direksi dan dewan komisaris

    serta peningkatan kualitas proses

    pembuatan keputusan, terutama

    saat perusahaan dalam kondisi

    krisis, menantang, ataupun

    pergantian kepemimpinan.

    Efektivitas usaha yang dilakukan

    oleh komisaris independen

    bergantung pada hubungan

    antara direksi dan komisaris

    independen. Oleh karena itu,

    perlu dibangun jalur komunikasi

    yang jelas dan kepercayaan

    dalam hubungan komisaris

    independen dan direksi.

    Sedangkan, definisi

    independensi komisaris hanya

    didasarkan pada eksistensi

    hubungan signifikan antara

    komisaris independen dengan

    perusahaan. Definisi yang

    sempit tersebut berpotensi

    untuk mendorong pada

    pelanggaran atau bahkan

    pengabaian sehingga harus

    diperluas dan disesuaikan untuk

    mengakomodasi keadaan yang

    terjadi.

    Kedua, terbatasnya

    pengetahuan auditor terhadap

    bisnis perusahaan seringkali

    diatasi melalui spesialisasi yang

    dilakukan oleh kantor akuntan

    publik terhadap suatu industri

    tertentu. Komisaris independen

    yang terpilih hendaknya

    memiliki spesialisasi terhadap

    industri yang terkait bisnis

    perusahaan sehingga mampu

    mengawasi kinerja direksi

    dengan lebih baik dan

    memperoleh penghargaan

    direksi dalam usaha komisaris

    independen menyatakan opini

    terkait kondisi perusahaan.

    Ketiga, auditor berhak untuk

    tidak memberikan opini

    ataupun mengundurkan diri

    dari perjanjian ketika

    independensinya terancam. Hal

    ini juga dapat berlaku bagi

    komisaris independen untuk

    mengkomunikasikan kepada

    pihak yang berwenang ataupun

    mengundurkan diri ketika

    independensinya terancam

    meski masih berada dalam

    masa jabatan.

    Permasalahan nilai

    independensi yang harus

    diusung oleh komisaris

    independen sesungguhnya

    memiliki beberapa persamaan

    dengan auditor eksternal

    perusahaan. Dengan demikian,

    kita dapat memperoleh beberapa

    pembelajaran dari auditor

    eksternal.

    Pertama, definisi

    independensi bagi auditor

    eksternal mencakup pemahaman

    yang lebih luas, yakni

    independen secara penampilan

    dan secara fakta. Independen

    secara penampilan merupakan

    kemampuan auditor untuk

    memelihara pandangan yang

    tidak bias berdasarkan penilaian

    orang lain, sedangkan

    independen secara fakta

    merupakan kemampuan auditor

    untuk memelihara pandangan

    yang tidak bias dalam

    penyediaan jasa profesional.

    Pembelajaran dari Auditor Eksternal

    ..definisi

    independensi

    bagi auditor

    mencakup

    pemahaman

    yang lebih

    luas

  • P A G E 3

    ...tidak serta

    merta berarti

    bahwa komisaris

    independen dapat

    mengabaikan

    kepentingan

    saham

    pengendali.

    Independensi, bukan Pengabaian Keberadaan komisaris

    independen sebagai

    pelindung bagi pemegang

    saham non pengendali

    tidak serta merta berarti

    bahwa komisaris

    independen dapat

    mengabaikan kepentingan

    saham pengendali.

    Komisaris independen

    bertugas menjamin agar

    kepentingan pemegang

    saham non pengendali

    tidak dicederai, tetapi tidak

    lantas mengutamakan

    kepentingan pemegang

    saham non pengendali

    dalam segala aspek

    pengambilan

    keputusannya. Selanjutnya,

    fakta bahwa komisaris

    independen tidak memiliki

    hubungan yang signifikan

    dengan perusahaan bukan

    berarti bahwa komisaris

    independen tidak perlu

    memperdalam

    pengetahuannya mengenai

    bisnis perusahaan ataupun

    membiarkan pencapaian

    kinerja perusahaan.

    Independensi komisaris

    diharapkan mampu

    membawa objektivitas

    dalam proses pengambilan

    keputusan sehingga

    keputusan yang dihasilkan

    memang murni untuk

    meningkatkan kinerja

    perusahaan, bukan untuk