Top Banner
demikian, belum terdapat bukti yang cukup ataupun penelitian yang mendukung pemisahan fungsi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang superior ataupun stabilitas yang lebih tinggi pada tingkat manajemen puncak perusahaan. Di sisi lain, definisi independensi yang tertuang dalam regulasi pemerintah dipertanyakan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Kemudian, anggapan independensi sebagai suatu nilai yang harus diusung oleh komisaris dalam mengawasi perusahaan dan memastikan kesesuaian tindakan direksi dengan kepentingan pemegang saham mengakibatkan kesangsian terhadap kompetensi komisaris. Berbagai langkah reformasi yang dilakukan perusahaan perusahaan untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance pada akhirnya akan menunjukkan satu hal yang pasti, yakni semakin besarnya tuntutan bagi perusahaan untuk memiliki komisaris independen. Eksistensi komisaris independen terwujud sebagai bentuk preferensi Indonesia menerapkan two-tier system, sistem tata kelola yang memberi garis pemisah yang jelas antara peran direksi sebagai pengelola perusahaan dan peran komisaris sebagai pihak pengawas serta pembina perusahaan. Selain itu, keberadaan komisaris independen ditujukan untuk mewakili kepentingan pemegang saham non pengendali serta mampu mengatasi konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali sebagai permasalahan mendasar dalam tata kelola perusahaan Indonesia. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-339/BEJ/07-2001 mengemukakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dan sekurang- kurangnya berjumlah 30% dari jumlah dewan komisaris. Selanjutnya, peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 mendefinisikan independensi komisaris sebagai absensi hubungan yang signifikan antara komisaris dengan perusahaan selama komisaris independen tersebut berada dalam masa jabatan, misal komisaris independen tidak diperkenankan untuk menjadi pemegang saham perusahaan dalam masa jabatannya. Kemudian, sebagai usaha untuk menjaga independensi komisaris, maka perlu dilakukan pergantian komisaris independen secara periodik. Sebagai pihak pengawas dan pembina perusahaan, komisaris dituntut untuk memiliki independensi sehingga mampu memberikan penilaian objektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Meski Eksistensi Komisaris Independen di Indonesia TOPIK BAHASAN Eksistensi Komisa- ris Independen di Indonesia 1 Pandangan Pribadi Komisaris Inde- penden 2 Pembelajaran dari Auditor Eksternal 2 Independensi, bukan Pengabaian 3 Refleksi 4 LEVINSKA PRIMAVERA 1006696346 Refleksi Komisaris Independen 8 JUNI 2013 VOLUME 1, ISSUE 1 POIN MENARIK: Regulasi komisaris independen Definisi inde- pendensi komisaris Berbagai perspektif mengkaji independensi Kualitas independensi
4

Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

Jan 03, 2016

Download

Documents

Artikel yang mengkaji mengenai eksistensi komisaris independen di Indonesia dari berbagai perspektif.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

demikian, belum terdapat

bukti yang cukup ataupun

penelitian yang mendukung

pemisahan fungsi tersebut

mampu menghasilkan

kinerja yang superior

ataupun stabilitas yang lebih

tinggi pada tingkat

manajemen puncak

perusahaan. Di sisi lain,

definisi independensi yang

tertuang dalam regulasi

pemerintah dipertanyakan

efektivitasnya dalam

meningkatkan kualitas tata

kelola perusahaan.

Kemudian, anggapan

independensi sebagai suatu

nilai yang harus diusung

oleh komisaris dalam

mengawasi perusahaan dan

memastikan kesesuaian

tindakan direksi dengan

kepentingan pemegang

saham mengakibatkan

kesangsian terhadap

kompetensi komisaris.

Berbagai langkah

reformasi yang dilakukan

perusahaan perusahaan untuk

mengimplementasikan Good

Corporate Governance pada

akhirnya akan menunjukkan

satu hal yang pasti, yakni

semakin besarnya tuntutan

bagi perusahaan untuk

memiliki komisaris

independen.

Eksistensi komisaris

independen terwujud sebagai

bentuk preferensi Indonesia

menerapkan two-tier system,

sistem tata kelola yang

memberi garis pemisah yang

jelas antara peran direksi

sebagai pengelola perusahaan

dan peran komisaris sebagai

pihak pengawas serta

pembina perusahaan. Selain

itu, keberadaan komisaris

independen ditujukan untuk

mewakili kepentingan

pemegang saham non

pengendali serta mampu

mengatasi konflik

kepentingan yang terjadi

antara pemegang saham

pengendali dan pemegang

saham non pengendali

sebagai permasalahan

mendasar dalam tata kelola

perusahaan Indonesia.

Lampiran Keputusan

Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Kep-339/BEJ/07-2001

mengemukakan bahwa

jumlah komisaris

independen harus

proporsional dengan jumlah

saham yang dimiliki oleh

bukan Pemegang Saham

Pengendali dan sekurang-

kurangnya berjumlah 30%

dari jumlah dewan

komisaris. Selanjutnya,

peraturan BAPEPAM No.

IX.I.5 mendefinisikan

independensi komisaris

sebagai absensi hubungan

yang signifikan antara

komisaris dengan

perusahaan selama

komisaris independen

tersebut berada dalam masa

jabatan, misal komisaris

independen tidak

diperkenankan untuk

menjadi pemegang saham

perusahaan dalam masa

jabatannya. Kemudian,

sebagai usaha untuk

menjaga independensi

komisaris, maka perlu

dilakukan pergantian

komisaris independen

secara periodik.

Sebagai pihak pengawas

dan pembina perusahaan,

komisaris dituntut untuk

memiliki independensi

sehingga mampu

memberikan penilaian

objektif dalam

meningkatkan kualitas tata

kelola perusahaan. Meski

Eksistensi Komisaris Independen di Indonesia

T O P I K

B A H A S A N

Eksistensi Komisa-

ris Independen di

Indonesia

1

Pandangan Pribadi

Komisaris Inde-

penden

2

Pembelajaran dari

Auditor Eksternal

2

Independensi,

bukan Pengabaian

3

Refleksi 4

L E V I N S K A P R I M A V E R A

1 0 0 6 6 9 6 3 4 6

Refleksi Komisaris Independen 8 J U N I 2 0 1 3 V O L U M E 1 , I S S U E 1

P O I N

M E N A R I K :

Regulasi

komisaris

independen

Definisi inde-

pendensi

komisaris

Berbagai

perspektif

mengkaji

independensi

Kualitas

independensi

Page 2: Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

Pandangan Pribadi Komisaris Independen

P A G E 2 V O L U M E 1 , I S S U E 1

Dalam usaha untuk mengkaji

kritik-kritik terkait dengan

independensi komisaris, kita

dapat menelaah melalui sudut

pandang pribadi komisaris

independen. Informasi

asimetris adalah tantangan

utama bagi komisaris

independen. Direksi memiliki

pemahaman yang lebih luas dan

dalam mengenai bisnis

sehingga seringkali

meremehkan opini komisaris

independen. Meski demikian,

komisaris independen dapat

menyediakan kepemimpinan

serta berkontribusi kepada

perusahaan lebih daripada hal-

hal yang disyaratkan menurut

hukum dan tanggung jawab

fidusia yang tertanam dalam

kewajiban tugas komisaris. Hal

ini dapat dilakukan melalui

mengkritisi keputusan direksi

berdasarkan penilaian yang

objektif maupun memberikan

rekomendasi berdasarkan

kompetensi terkait yang

dimilikinya tetapi tidak dimiliki

oleh direksi. Namun, yang

seringkali menjadi pertanyaan

adalah sampai sejauh mana

komisaris dapat membantu

direksi dalam proses

pembuatan keputusan bisnis?

Tidak ada batas yang jelas

mengenai campur tangan

komisaris terhadap direksi,

tetapi aturan praktis yang

dipegang adalah komisaris

bertindak sebagai konsultan

dan pengawas, bukan sebagai

pembuat keputusan. Selain itu,

komisaris independen juga

memiliki peran yang penting

dalam menciptakan tata kelola

perusahaan yang aktif sehingga

terbentuk keseimbangan antara

direksi dan dewan komisaris

serta peningkatan kualitas proses

pembuatan keputusan, terutama

saat perusahaan dalam kondisi

krisis, menantang, ataupun

pergantian kepemimpinan.

Efektivitas usaha yang dilakukan

oleh komisaris independen

bergantung pada hubungan

antara direksi dan komisaris

independen. Oleh karena itu,

perlu dibangun jalur komunikasi

yang jelas dan kepercayaan

dalam hubungan komisaris

independen dan direksi.

Sedangkan, definisi

independensi komisaris hanya

didasarkan pada eksistensi

hubungan signifikan antara

komisaris independen dengan

perusahaan. Definisi yang

sempit tersebut berpotensi

untuk mendorong pada

pelanggaran atau bahkan

pengabaian sehingga harus

diperluas dan disesuaikan untuk

mengakomodasi keadaan yang

terjadi.

Kedua, terbatasnya

pengetahuan auditor terhadap

bisnis perusahaan seringkali

diatasi melalui spesialisasi yang

dilakukan oleh kantor akuntan

publik terhadap suatu industri

tertentu. Komisaris independen

yang terpilih hendaknya

memiliki spesialisasi terhadap

industri yang terkait bisnis

perusahaan sehingga mampu

mengawasi kinerja direksi

dengan lebih baik dan

memperoleh penghargaan

direksi dalam usaha komisaris

independen menyatakan opini

terkait kondisi perusahaan.

Ketiga, auditor berhak untuk

tidak memberikan opini

ataupun mengundurkan diri

dari perjanjian ketika

independensinya terancam. Hal

ini juga dapat berlaku bagi

komisaris independen untuk

mengkomunikasikan kepada

pihak yang berwenang ataupun

mengundurkan diri ketika

independensinya terancam

meski masih berada dalam

masa jabatan.

Permasalahan nilai

independensi yang harus

diusung oleh komisaris

independen sesungguhnya

memiliki beberapa persamaan

dengan auditor eksternal

perusahaan. Dengan demikian,

kita dapat memperoleh beberapa

pembelajaran dari auditor

eksternal.

Pertama, definisi

independensi bagi auditor

eksternal mencakup pemahaman

yang lebih luas, yakni

independen secara penampilan

dan secara fakta. Independen

secara penampilan merupakan

kemampuan auditor untuk

memelihara pandangan yang

tidak bias berdasarkan penilaian

orang lain, sedangkan

independen secara fakta

merupakan kemampuan auditor

untuk memelihara pandangan

yang tidak bias dalam

penyediaan jasa profesional.

Pembelajaran dari Auditor Eksternal

“..definisi

independensi

bagi auditor

mencakup

pemahaman

yang lebih

luas…”

Page 3: Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

P A G E 3

“...tidak serta

merta berarti

bahwa komisaris

independen dapat

mengabaikan

kepentingan

saham

pengendali.”

Independensi, bukan Pengabaian Keberadaan komisaris

independen sebagai

pelindung bagi pemegang

saham non pengendali

tidak serta merta berarti

bahwa komisaris

independen dapat

mengabaikan kepentingan

saham pengendali.

Komisaris independen

bertugas menjamin agar

kepentingan pemegang

saham non pengendali

tidak dicederai, tetapi tidak

lantas mengutamakan

kepentingan pemegang

saham non pengendali

dalam segala aspek

pengambilan

keputusannya. Selanjutnya,

fakta bahwa komisaris

independen tidak memiliki

hubungan yang signifikan

dengan perusahaan bukan

berarti bahwa komisaris

independen tidak perlu

memperdalam

pengetahuannya mengenai

bisnis perusahaan ataupun

membiarkan pencapaian

kinerja perusahaan.

Independensi komisaris

diharapkan mampu

membawa objektivitas

dalam proses pengambilan

keputusan sehingga

keputusan yang dihasilkan

memang murni untuk

meningkatkan kinerja

perusahaan, bukan untuk

mendukung kepentingan

pihak tertentu.

Berbagai usaha untuk

memastikan independensi

komisaris tidak berujung

pada pengabaian, maka

dapat dilakukan beberapa

tindakan berikut:

Memperluas talent pool

untuk calon komisaris

independen

Langkah ini dapat

membantu perusahaan

menemukan personil

yang berkualitas secara

kompetensi dan moral

sebagai calon komisaris

independen yang tepat

dengan sumber kandidat

tidak hanya berasal dari

ekesekutif perusahaan

sebelumnya. Setidaknya

terdapat satu komisaris

independen yang

memiliki kemampuan

strategi secara luas dan

sisanya dapat memahami

fungsi-fungsi

berdasarkan bisnis

perusahaan secara

spesifik.

Mengembangkan

keahlian yang

terspesialisasi

Melalui spesialisasi,

komisaris independen

dapat lebih efektif dan

efisien dalam

menjalankan tugasnya,

terlebih lagi bagi

komisaris independen

hendaknya beberapa

memiliki spesialisasi

keuangan untuk

menduduki posisi

sebagai komite audit.

Meski komisaris

independen mewakili

pemegang saham non

pengendali dengan

mengawasi segala aspek

dalam bisnis perusahaan,

tetapi learning curve dari

keahlian yang

terspesialisasi

memungkinkan

pembagian tugas dan

pengambilan keputusan

yang lebih tepat.

Menciptakan budaya

konstruktif dalam rapat

Komisaris independen

akan gentar ataupun

malas untuk berpendapat

ketika komisaris ataupun

direksi lainnya langsung

menentang setiap opini

dari komisaris

independen. Dengan

demikian, perlu dibangun

dinamika rapat yang

konstruktif, bila

diperlukan perusahaan

dapat menciptakan

ketentuan dan prosedur

pengajuan opini serta

diskusi dalam rapat secara

spesifik.

Tidak membuat trade-off

antara keahlian dan

independensi

Syarat dan nilai

independen yang harus

diusung oleh komisaris

independen tidak serta

merta mempermudah

seleksi komisaris

independen. Komisaris

independen tetap harus

memiliki kompetensi

yang memadai dan etika

kerja yang baik.

Page 4: Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera

Refleksi

P A G E 4 V O L U M E 1 , I S S U E 1

Seringkali terdengar

keluhan bahwa persyaratan

minimal komisaris independen

dalam perusahaan publik

sebesar 30% dinilai

menyulitkan perusahaan dalam

membentuk dewan komisaris.

Memang dapat diakui sulit

untuk memperoleh personil

yang kompeten sekaligus

independen terhadap

perusahaan, terlebih bila

independensinya diatur

menurut regulasi pemerintah

berdasarkan poin spesifik.

Namun, perlu diakui bahwa

eksistensi komisaris

independen terhadap persepsi

publik mampu bernilai positif.

Meski bukan suatu jaminan hak

-hak pemegang saham non

pengendali akan terlindungi

secara penuh, tetapi

keberadaan komisaris

independen mampu

memberikan suatu proteksi dan

rasa aman kepada pemegang

saham non pengendali.

Berbagai kritik dan

pembelajaran mengenai

independensi komisaris pada

akhirnya diharapkan mampu

untuk meningkatkan kontribusi

serta kualitas komisaris

independen. Hal ini tentu saja

perlu didukung oleh

peningkatan kualitas tata kelola

pada berbagai aspek secara

komprehensif sehingga mampu

memberikan hasil yang optimal.

Otoritas penegak yang mampu

memberikan sanksi wajib untuk

melakukan evaluasi tata kelola

perusahaan yang terdaftar pada

bursa saham dan memberikan

sanksi yang tegas bila perlu (at

no exception basis). Keberadaan

peraturan dan sanksi tanpa

penegakan akan memperburuk

kepercayaan publik terhadap

integritas hukum yang berlaku

dan menciptakan mekanisme

disinsentif bagi perusahaan

untuk meningkatkan kualitas

tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, hingga saat ini

belum terdapat indikator

pengukuran kinerja dan

kualitas tata kelola perusahaan

yang konsisten serta dapat

dibandingkan dalam laporan

tata kelola perusahaan. “What

get measured, get managed.

However do not try to quantify

the unquantifiable things.”

Karakteristik tata kelola

perusahaan membutuhkan

keseimbangan kualitatif dan

kuantitatif bagi indikator

pengukuran. Di negara-negara

maju, indikator kuantitatif yang

banyak digunakan adalah Total

Shareholder Return. Dengan

kehadiran indikator

pengukuran juga diharapkan

mempermudah evaluasi kinerja

komisaris independen dalam

meningkatkan kualitas tata

kelola perusahaan secara

keseluruhan.

“What get

measured, get

managed.

However do not

try to quantify

the

unquantifiable

things.”

Tulisan ini juga dipublikasikan di:

SPArkling Lt.1 Gedung A FEUI

NewSPAper

Levinska Primavera

1006696346

Daftar Pustaka

George, W. (2013). Board Governance Depends on Where You Sit. McKinsey Quarterly , 1-7.

Lorsch, C. C. (2002). Making Sure Independence Doesn't Mean Ignorant. BCG Perspectives , 1-8.