Chapter: BAB 1 PENDAHULUAN 3 2010 PT. CIGHISTARA NUANGSA [PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN DENGAN PERATURAN ZONASI CILEDUG (PR‐11)] Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Dengan Peraturan Zonasi, sesuai Surat Undangan Panitia No. 10/PAN‐PBJ/DTK/2010.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Chapter:
BAB 1 PEN
DAHULU
AN
3
2010
PT. CIGHISTARA NUANGSA
[PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN DENGAN PERATURAN ZONASI
CILEDUG (PR‐11)]Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Dengan Peraturan Zonasi, sesuai Surat Undangan Panitia No. 10/PAN‐PBJ/DTK/2010.
Chapter:
BAB 1 PEN
DAHULU
AN
4
Daftar Isi BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 9
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 9
1.2 Maksud, Tujuan Sasaran dan Fungsi Penyusunan RDTR ....................................................... 9
Berikut ini adalah informasi luas lahan bersertifikat dan lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Berdasarkan data berikut diketahui bahwa jumlah lahan yang bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 (hingga September) tercatat seluas 229,658 m² telah bersetifikat, sedangkan luas lahan yang dibebaskan mengalami kecenderungan menurun, dimana pada tahun 2008 (hingga September) tercatat 46,006 m² telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Tangerang.
Gambar 2 Jumlah Bidang Tanah Terdaftar
Sumber : Dinas Pertanahan Kota Tangerang, 2008 Gambar 5.7 Grafik Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Tangerang Tahun 2004‐Maret 2008
Chapter:
Strategi Pen
gembangan Tata Ruang
Gambar 3 Luas Tanah yang dibebaskan oleh Pemkot
Sumber : Dinas Pertanahan Kota Tangerang, 2008
Gambar 5.8 Grafik Luas Tanah yang Dibebaskan oleh Pemerintah Kota Tangerang Tahun
2004‐Maret 2008
Chapter:
80
Masukin Peta RTRW
Chapter:
BAB 5 APRESIASI IN
OVASI
81
BAB 5 APRESIASI INOVASI
5.1. Muatan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
Muatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, meliputi:
1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan;
2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan, meliputi:
a. Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur
pelayanan kegiatan kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana
pengelolaan lingkungan;
b. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional
3. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi:
a. Arahan kepadatan bangunan (net density/KDB) untuk setiap blok peruntukan;
b. Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok
peruntukan;
c. Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
d. Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan;
e. Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.
4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.
Untuk dapat merumuskan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, kegiatan‐
kegiatan berikut perlu dilakukan terlebih dahulu :
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
82
1. Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan;
Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu
kegiatan perkotaan yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari
pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya;
Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti
masalah rumah kumuh, urban heritage, kota tepi air, dsb.
2. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan;
Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil
analisis kependudukan, sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan,
kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang
hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan
Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup:
Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan;
Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi perkotaan;
Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan;
Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan;
kebutuhan ekstensifikasi;
kebutuhan intensifikasi;
perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.
Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan.
Tabel 5 Muatan Rencana Detail Tata Ruang
No. Komponen Uraian
1 Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan
Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/ keterdesakan penanganan kawasan tersebut
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
83
No. Komponen Uraian
2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
2.1 Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Perkotaan
Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan
Jumlah dan kepadatan penduduk setiap blok
2.2 Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Perkotaan
Distribusi pusat‐pusat pelayanan kegiatan perkotaan dirinci sampai pusat pelayanan lingkungan permukiman perkotaan (perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan rekreasi dan atau olah raga).
1. Perdagangan : perdagangan skala regional; perdagangan skala kota; perdagangan skala lingkungan.
2. Pendidikan : perguruan tinggi; sekolah lanjutan tingkat atas; sekolah lanjutan tingkat pertama;
sekolah dasar; taman kanak‐kanak.
3. Pelayanan kesehatan: rumah sakit umum kelas A;
rumah sakit umum kelas B;
rumah sakit umum kelas C;
rumah sakit umum kelas D;
pusat kesehatan masyarakat pembantu.
4. Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri atas:
pelayanan skala kota; pelayanan skala lingkungan
2.3 Rencana Sistem Jaringan Pergerakan
Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang (terminal, jalan, lingkungan perparkiran) bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta angkutan udara.
a. Angkutan jalan raya:
Jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder, sistem primer (jumlah lajur, daerah pengawasan jalan, daerah milik jalan, persimpangan utama);
Terminal penumpang dan barang;
Jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan barang.
b. Angkutan kereta api, terdiri atas:
Jaringan jalan kereta api;
Stasiun kereta api;
Depo atau balai yasa.
2.4 Rencana Sistem Jaringan Utilitas
Sistem jaringan utilitas dalam kawasan hingga akhir tahun perencanaan
Seluruh jaringan telepon (hingga jaringan kabel sekunder);
Seluruh jaringan listrik (tegangan
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
84
No. Komponen Uraian
menengah hingga gardu distribusi);
Seluruh jaringan gas;
Seluruh jaringan air bersih (hingga jaringan distribusi sekunder/per blok peruntukan);
Seluruh jaringan air hujan;
Seluruh jaringan air limbah;
Seluruh jaringan persampahan (hingga TPS komunal).
3 Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)
Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dirinci dalam blok‐blok peruntukan.
a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi:
Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian bangunan, jenis penggunaan, pengelompokan berdasarkan besaran perpetakan;
Perdagangan, yang dirinci menurut jenis dan bentuk bangunannya, antara lain pasar, pertokoan, mal, dll;
Industri, yang dirinci menurut jenisnya;
Pendidikan, yang dirinci menurut tingkatan pelayanan mulai dari pendidikan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK;
Kesehatan, yang dirinci menurut tingkat pelayanan mulai dari RS Umum kelas A,B,C,D; puskesmas, puskesmas pembantu;
Peribadatan, yang dirinci menurut jenisnya mulai dari mesjid, gereja, kelenteng, pura, vihara;
Rekreasi, yang dirinci menurut jenisnya, antara lain taman bermain, taman rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dll;
Olahraga, yang dirinci menurut tingkat pelayanannya, antara lain stadion, gelanggang, dlll;
Fasilitas sosial lainnya, yang dirinci menurut jenisnya, seperti panti
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
85
No. Komponen Uraian
asuhan, panti werda, dll;
Perkantoran pemerintah dan niaga, yang dirinci menurut instansinya;
Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana transportasi lainnya;
Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan;
Tempat pembuangan sampah akhir.
b. Kawasan Lindung, meliputi:
Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa;
Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya;
Kawasan cagar budaya;
Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.
4 Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan
4.1 Arahan Kepadatan Bangunan
Perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan‐bangunan dalam tiap petak peruntukan dibandingkan dengan luas
Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat tinggi (lebih besar dari 75 %);
Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan menengah (20 % ‐ 50 %);
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
86
No. Komponen Uraian
petak peruntukan Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan rendah (5 % ‐ 20 %);
Blok peruntukan dengan koefisen dasar bangunan sangat rendah (> 5 %).
4.2 Arahan Ketinggian Bangunan
Rencana ketinggian maksimum atau maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan (koefisien lantai bangunan)
Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai ( KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 8 x KBD) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi bangunan tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 9 lantai (KLB maksimum = 9 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 40 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 20 lantai (KLB maksimum = 20 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 80 m dari lantai dasar.
4.3 Arahan Perpetakan Bangunan
Luas petak‐petak peruntukan yang terdapat pada setiap blok peruntukan dalam kawasan.
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I (diatas 2.500 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II (1.000 – 2.500 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III (600 – 1.000 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV (250 – 600 m2);
Chapter:
Muatan
Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTR
K)
87
No. Komponen Uraian
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V (100 – 250 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI (50 – 100 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII (di bawah 50 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VIII (rumah susun/flat).
4.4 Arahan Garis Sempadan Jarak antara as jalan dengan bangunan maupun dengan pagar halaman, dan jaringan bangunan dengan batas persil.
Sempadan muka bangunan;
Sempadan pagar;
Sempadan sampingan bangunan.
4.5 Rencana Penanganan Blok Peruntukan
Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus
Bangunan/jaringan baru yang akan dibangun;
Bangunan/jaringan yang akan ditingkatkan;
Bangunan/jaringan yang akan diperbaiki;
Bangunan/jaringan yang akan diperbaharui;
Bangunan/jaringan yang akan dipugar;
Bangunan/jaringan yang akan dilindungi.
4.6 Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana
Penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus
jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun;
jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan;
jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki;
jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui;
jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar.
5 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang
Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan;
Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, kawasan yang
Chapter:
Aturan Intensitas Pem
anfaatan
Ruan
g
88
No. Komponen Uraian
berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi.
dibatasi pengembangannya, serta terhadap upaya‐upaya perwujudan ruang yang menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Bagian Kawasan Perkotaan dengan Kota/Kawasan Perkotaan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang;
Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
5.2. Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran pembangunan yang diperoleh
berdasarkan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDH
(Koefisien Dasar Hijau) atau kepadatan penduduk. KDB maksimum, KLB maksimum, dan
KDH minimum merupakan aturan minimum sehingga aturan‐aturan lain dapat juga
Chapter:
Aturan Intensitas Pem
anfaatan
Ruan
g
89
ditambahkan seperti KTB (Koefisen Tapak Basemen) maksimum, KWT (Koefisien Wilayah
Terbangun) maksimum, kepadatan bangunan atau unit maksimum, dan kepadatan
penduduk minimum.
Penetapan besar KDB maksimun didasarkan pada pertimbangan :
o tingkat pengisian/peresapan air (water recharge) = KDH minimum
o besar pengaliran air (kapasitas drainase)
o jenis penggunaan lahan
o harga lahan
Catatan:
- KDB maksimum = luas persil – % KDH – % luas prasarana yang diperkeras
- Luas prasarana yang diperkeras berkisar antara 20‐50% dari KDB yang ditetapkan (bukan dari luas persil)
Contoh:
- Jika KDHmaks = 20%, dan luas prasarana yang diperkeras = 40% dari KDB, maka:
KDBmaks = 100% ‐ 25% ‐ (40%KDBmaks)
1,40 KDBmaks = 80%
KDBmaks = 80%/1,40 = 57%
Penetapan besar KLB maksimum didasarkan pada pertimbangan:
harga lahan
ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan)
dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan
ekonomi dan pembiayaan.
Penetapan besar KDH minimum didasarkan pada pertimbangan:
tingkat pengisian/peresapan air (water recharge)
besar pengaliran air (kapasitas drainase)
rencana tata ruang (RTH, tipe zonasi, dll)
Penetapan besar KTB maksimum didasarkan pada batas KDH
Chapter:
Aturan Intensitas Pem
anfaatan
Ruan
g
90
minimum yang ditetapkan.
Contoh: bila KDH minimum = 25%, maka KTB maksimum = 75%
Prinsip penetapan KWT sama dengan penetapan KTB, tetapi dalam unit blok peruntukan
atau tapak (bukan dalam unit persil).
Kepadatan bangunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan (Stevens 1960):
1. Faktor kesehatan
Ketersediaan air bersih; sanitasi dan sampah; cahaya; sinar matahari; aliran udara;
ruang antarbangunan.
2. Faktor sosial
Ruang terbuka privat; privasi; perlindungan, jarak tempuh terhadap fasilitas
lingkungan
3. Faktor teknis
Risiko kebakaran; keterbatasan lahan untuk bangunan/rumah;
4. Faktor Ekonomi
Biaya lahan; jarak dari rumah ke tempat kerja dan ongkos transportasi; ketersediaan
dan ongkos penyediaan pelayanan dasar; ketersediaan dan ongkos tukang, material,
dan peralatan.
Catatan:
Kepadatan penduduk = kepadatan bangunan/ha x besar keluarga
rata‐rata
Contoh:
Kepadatan bangunan 20 bangunan/ha = kepadatan penduduk 100
jiwa/ha (jika 1 KK = 5 jiwa)
Standar atau interval KDB dan KLB dapat merujuk pada aturan di bawah ini, dan dapat
disesuaikan dengan kondisi di daerah:
SK MenPU No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota
Kepmendagri No. 59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.
2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
Chapter:
Aturan Tata Massa Bangunan
91
5.3. Aturan Tata Massa Bangunan
Tata massa bangunan adalah bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada
suatu persil/tapak yang dikuasai. Pengaturan tata massa bangunan mencakup antara
lain:
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
Jarak bebas antarbangunan minimum;
Tinggi bangunan maksimum atau minimum;
Amplop bangunan;
Tampilan bangunan (opsional);
Dan aturan lain yang dianggap perlu.
GSB minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran,
kesehatan, kenyamanan dan estetika.
Catatan:
Secara sederhana, GSB minimum dapat ditetapkan berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut:
‐ untuk ruang milik jalan (rumija) < 8m, GSB minimum = ½ rumija
‐ untuk ruang milik jalan >= 8m, GSB minimum = ½ rumija + 1 m
Tinggi bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran,
teknologi, estetika, dan prasarana.
Amplop bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan GSB, tinggi bangunan
maksimum, dan bukaan langit.
Tampilan bangunan ditetapkan dengan mempertimbangakan warna bangunan, bahan
bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan, dan
keserasian dengan lingkungan sekitar.
Chapter:
Aturan Prasarana Minim
um
92
5.4. Aturan Prasarana Minimum
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Cakupan prasarana yang diatur
dalam Peraturan Zonasi minimum adalah prasarana:
Parkir
Bongkar muat
Dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya (streetscape)
Kelengkapan prasarana lainnya yang dianggap perlu
Penyediaan parkir untuk setiap zonasi dan setiap kegiatan ditetapkan dangan standar
yang berlaku umum untuk setiap kegiatan atau bangunan di daerah.
Kegiatan‐kegiatan yang melakukan bongkar muat diwajibkan menyediakan ruang
bongkar muat yang memadai.
Kegiatan ini antara lain kegiatan perdagangan, pergudangan, pelayanan lainnya.
Tidak diperkenankan melakukan bongkar‐muat di ruang milik jalan (rumija)
Dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya ditetapkan dengan
mempertimbangkan fungsi jalan, volume lalu‐lintas dan peruntukan zonasi.
Kelengkapan jalan yang diatur paling sedikit meliputi badan jalan, trotoar, saluran
drainase.
Aturan tambahan dapat dikenakan untuk penyediaan bahu jalan, teluk jalan untuk
perhentian angkutan umum, dan median jalan.
Prasarana lainnya yang diperlukan dapat diwajibkan atau dianjurkan sesuai kebutuhan,
seperti penyediaan situ (retention/detention pond, ruang terbuka publik, dll).
Materi aturan dapat merujuk pada ketentuan prasarana yang diterbitkan oleh:
Departemen PU, Departemen Perhubungan, dan departemen teknis lainnya yang
terkait,
Instansi yang menerbitkan aturan teknis terkait, seperti PLN, PT Kereta Api,
Pertamina, dll.
Chapter:
Komponen
– Komponen
Analisis dalam
Pen
yusunan
RDTR
K
93
5.5. Komponen – Komponen Analisis dalam Penyusunan RDTRK
Dalam penyusunan RDTRK, analisis yang dilakukan secara sistematis dengan meninjau
aspek‐aspek yang mencakup :
a. Perkembangan sosial‐kependudukan: gambaran kegiatan sosial‐kependudukan,
dengan memahami beberapa aspek antara lain, tingkat pertumbuhan penduduk,
jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk, tradisi budaya lokal, dan
perkembangan yang ditentukan secara kultural trasional.
b. Prospek pertumbuhan ekonomi : gambaran sektor pendorong perkembangan
ekonomi, kegiatan usaha, prospek investasi pembangunan dan perkembangan
penggunaan tanah, produktivitas kawasan, dan kemampuan pendanaan
pemerintah
c. Daya dukung fisik dan lingkungan: kemampuan fisik, lingkungan dan lahan
potensial bagi pengembangan kawasan selanjutnya. Beberapa aspek yang harus
dipahami antara lain: kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam kawasan,
lokasi geografis, sumberdaya air, status nilai tanah, izin lokasi, dan kerawanan
kawasan terhadap bencana alam.
d. Aspek legal konsolidasi lahan perencanaan: kesiapan administrasi dari lahan yang
direncanakan dari segi legalitas hukumnya.
e. Daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan: seperti jenis infrastruktur,
jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani dan kapasitas pelayanan.
f. Kajian aspek signifikansi historis kawasan: kaitan kedudukan historis kawasan
pada konteks yang lebih besar, misalnya sebagai aspek pelestarian pada skala kota
/ regional bahkan pada skala nasional.
5.6. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam
memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.
Chapter:
Partisipasi M
asyarakat dalam
Pen
yusunan
RDTR
94
Dengan demikian, produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan
hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat.
Peranserta masyarakat dalam penataan ruang menganut asas‐asas demokratis,
kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan
“community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan
pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang iteratif,
maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan
mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
Peranserta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk
pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam
mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah
dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui
pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal
kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).
Manfaat pelibatan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan antara lain
adalah :
a. Memupuk pemahaman dan kesadaran akan hak, kewajiban dan peranannya dalam
porses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki, dan tanggung jawab yang
kuat terhadap hasil‐hasilnya.
b. Meminimalkan konflik sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan,
serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat.
c. Efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan bersifat efisien dan efektif,
jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan maupun
sumberdaya di masyarakat.
d. Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan
membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama.
Chapter:
BAB 6 PEN
DEK
ATA
N DAN M
ETODOLO
GI
95
BAB 6 PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
6.1. Metodologi
Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota dibutuhkan
kerangka pemikiran yang disusun secara metodologis dengan tahapan‐tahapan sebagai
berikut:
TAHAP I : PERSIAPAN
1 Mobilisasi Peralatan dan Konsolidasi Tim Konsultan
2 Koordinasi dengan Pengguna Jasa
3 Inventarisasi RRTRW Kecamatan di Wilayah Kota Tangerang yang sudah ada
4 Pengumpulan Data dan Informasi yang Terkait dgn Kegiatan
5 Penyiapan Peta Dasar Skala 1: 5.000
6 Perumusan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
7 Penyusunan Rencana Kerja
TAHAP II : SURVEI LAPANGAN, PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS
1 Inventarisasi/Pengumpulan Data‐data Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang
Chapter:
Metodologi
96
2 Identifikasi Sistem, Pras. dan Sarana Transportasi Kota
3 Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Pras. dan Sarana Perkotaan
4 Identifikasi Kondisi dan Pola Tata Air
5 Identifikasi Kondisi Geologi dan Lingkungan Kota
6 Survei Peruntukan Lahan sampai Kedalaman Blok Peruntukan
7 Inventarisasi Warisan Budaya Kota : Gedung dan Kawasan Bersejarah
8 Pengumpulan Data Kependudukan dan Sosial Budaya
9 Survei dan Pengumpulan Data Ekonomi Kota
10 Review/Peninjauan Kembali terhadap RRTRW Kecamatan di Kota Tangerang
11 Analisis Daya Dukung Pras., Sarana dan Utilitas
12 Analisis Daya Dukung Lingkungan
13 Analisis Potensi dan Permasalahan Fisik Kota
14 Analisis Kebutuhan Pelestarian Unsur‐Unsur Kota
15 Analisis Pemanfaatan Ruang
16 Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya
17 Analisis Pengembangan Ekonomi Kota
18 Analisis Potensi dan Permasalahan Sosial Ekonomi Kota
19 Analisis Kapasitas Pengembangan Kawasan
20 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kawasan
Chapter:
Metodologi
97
TAHAP III : PERUMUSAN RENCANA
1 Perumusan Konsep Rencana Detail Tata Ruang Kota
2 Perumusan Tujuan Pengembangan Kota
3 Perumusan Rencana Struktur Dan Pola Ruang
4 Perumusan Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
5 Perumusan Peraturan Zonasi
6 Perumusan Arahan Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan
Bagan Alir pelaksanaan Pekerjaan PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) KAWASAN DENGAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN CILEDUG (PR‐11)
diperlihatkan pada Gambar 6.1.
Chapter:
Metodologi
98
Gambar 4 BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENCANA (file excel)
6.2. Persiapan
6.2.1. Mobilisasi Peralatan dan Konsolidasi Tim Konsultan
Mobilisasi personel yang dilakukan secara bertahap dalam 2 minggu pertama masa penugasan
Konsultan sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum pada jadwal penugasan.
Selain personel, sumberdaya lainnya seperti peralatan perlu disediakan yang meliputi peralatan
untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, baik di kantor maupun di lapangan. Pengadaan peralatan
dilakukan dengan cara menyewa atau membeli sesuai dengan ketersediaannya.
6.2.2. Koordinasi dengan Pengguna Jasa
Koordinasi dengan Pengguna Jasa merupakan awal yang harus dilakukan oleh Konsultan setelah
mobilisasi. Koordinasi pada bagian ini selai merupakan wujud kesiapan Konsultan untuk
melaksanakan tugasnya juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari
pengguna jasa tentang kegiatan ini sehingga kesamaan langkah antara kegiatan swadaya yang
dilakukan Pengguna Jasa dan pelaksanaan penugasan Konsultan.
6.2.3. Inventarisasi RTRW dan RDTR di Wilayah Kota Tangerang yang Sudah Ada
Keputusan Walikota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan untuk Wilayah Kecamatan di Kota Tangerang beserta dokumen pendukungnya harus
diinventarisasi untuk dijadikan bahan telaahan awal agar diperoleh gambaran tentang komponen
yang memerlukan revisi.
6.2.4. Pengumpulan Data dan Informasi yang Terkait dengan Kegiatan
Pada bagian ini akan dilakukan identifikasi awal kawasan yang merupakan upaya memahami
karakteristik kawasan secara umum meliputi karakteristik fisik alam dan buatan, kegiatan yang
dominan dan kondisi sosial ekonomi.
Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi kondisi eksisting di kawasan perencanaan berdasarkan
aspek daya dukung lingkungan, fisik, tata ruang serta sosial ekonomi.
Rincian dari aspek yang akan dikaji adalah :
Chapter:
Pen
gumpulan Data dan
Inform
asi yang Terkait den
gan Kegiatan
100
Aspek fisik dasar, terdiri atas aspek topografi, morfologi, hidrologi, geologi, jenis tanah,
kemampuan tanah, klimatologi dan vegetasi, hidrologi, land capability dan land suitability
(kendala‐kendala fisik dalam pengembangan kawasan), daerah rawan bencana dan karakteristik
bencana.
Sumber daya alam, terdiri atas lahan/tanah (kesesuaian, daya dukung, status, produktivitas,
kelestarian, ketersediaan air, dan lain‐lain),
Sumber daya buatan, terdiri atas sarana dan prasarana transportasi (jaringan jalan), sarana dan
prasarana air, energi/listrik, telekomunikasi, penunjang lingkungan, dan lain‐lain,
Struktur dan pola tata ruang, untuk menilai struktur dan pola ruang yang terbentuk saat ini
serta kecenderungan perkembangan pada masa yang akan datang. Kajian ini terdiri atas :
i. Kondisi fungsi kawasan yang ada : industri, perdagangan, perumahan dan lain‐lain
ii. Kondisi struktur ruang : fungsi dan hirarki pusat‐pusat permukiman serta keterkaitan antar
pusat‐pusat permukiman, antarkawasan produksi dan antara pusat permukiman dengan
kawasan produksi serta prasarana wilayah yang mendukung perkembangan kawasan‐
kawasan maupun keterpaduan antarkawasan.
Potensi pengembangan kawasan seperti industri, perdagangan, pariwisata.
Penyusunan gambaran awal wilayah atau kawasan dan sekitarnya merupakan pendalaman hasil
identifikasi dan dimaksudkan sebagai penyajian awal tentang potensi dan permasalahan kawasan
untuk mengetahui dan memahami karakter eksisting dari komponen‐komponen ruang, prasarana
dan sarana yang terdapat di kawasan dan di sekitar kawasan yang direncanakan.
Komponen‐komponen yang ditinjau adalah:
aspek fisik lahan (potensi dan kendala pengembangan) ;
aspek kependudukan ;
aspek penggunaan lahan ;
aspek transportasi ;
aspek fasilitas dan utilitas ;
aspek administrasi dan pengelolaan pembangunan kota.
Tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi potensi dan permasalahan kawasan perencanaan
berdasarkan keluaran yang dihasilkan pada kajian kebijakan dan kajian kondisi eksisting.
Chapter:
Pen
gumpulan Data dan
Inform
asi yang Terkait den
gan Kegiatan
101
Metode yang digunakan pada tahap ini adalah dengan menginventarisasi faktor potensial dan faktor
kendala yang terdapat pada kawasan perencanaan secara umum.
Identifikasi isu‐isu strategis kawasan bertolak dari hasil penelaahan terhadap karakteristik kawasan
secara umum. Karakteristik kawasan yang menjadi objek penelaahan meliputi:
1. Karakteristik Fisik Lingkungan
a. Topografi tanah yang dapat dibedakan atas beberapa kategori, yaitu :
Daerah curam dengan kemiringan > 40 %
Daerah bergunung dengan kemiringan 25 – 40 %
daerah perbukitan dengan kemiringan daratan 15 – 25 %;
daerah landai dengan kemiringan 5 – 15 %;
daerah relatif datar/kemiringan 0 – 5 %;
daerah rawan banjir atau di atas muka air.
b. Potensi bencana seperti erosi dan sedimentasi yang bisa menyebabkan pendangkalan
badan perairan.
c. Hidrologi : air tanah, air permukaan serta daerah retensi sehingga run‐off air rendah.
d. Kondisi geologi : struktur batuan lepas, tanah lunak, tingkat kerawanan bencana.
e. Penggunaan lahan
f. Klimatologi : dinamika iklim, cuaca, angin, suhu & kelembaban.
g. Pergeseran fungsi badan perairan seperti pencemaran.
2. Karakteristik Ekonomi, Sosial dan Budaya
a. Keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi;
b. orientasi kegiatan sosial‐ekonomi penduduk;
c. Tingkat sosial ekonomi penduduk ;
d. Pengetahuan tentang lingkungan yang sehat ;
e. Peninggalan sejarah/budaya yang ada terkait dengan kawasan, dsb.
f. Tradisi masyarakat yang spesifik di kawasan yang bersangkutan.
g. Tipologi akses kawasan dsb.
Chapter:
Pen
yiapan
Peta Dasar Skala 1: 5.000
102
3. Karakteristik Perumahan dan Permukiman serta Fungsi‐fungsi Ruang Lainnya
a. Sejarah awal keberadaan kawasan ini:
perkembangan karena daya tarik dan potensi kawasan;
perkembangan sebagai daerah alternatif permukiman.
Tahapan perkembangan kawasan.
Proses densifikasi.
b. Pola pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh keadaan topografi, dibedakan atas 3 (tiga), yaitu
:
mengikuti kontur tanah;
pola relatif teratur, yaitu pola grid atau Linear dengan tata letak bangunan berada di kiri‐
kanan jalan atau linear sejajar dengan (mengikuti) jaringan jalan;
pola cluster, yang tidak teratur dan organik.
c. Orientasi bangunan
d. Segi arsitektural bangunan:
o Bangunan di atas tanah;
o Bangunan bertingkat.
e. Tipologi bangunan: struktur dan konstruksi (sederhana, tradisional dan konvensional, dll.
f. FrekuensI terjadinya kebakaran.
Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah teridentifikasinya kondisi eksisting kawasan
perencanaan, meliputi kondisi fisik lingkungan, sumber daya alam, sumber daya buatan, struktur dan
pola ruang serta sosial ekonomi.
6.2.5. Penyiapan Peta Dasar Skala 1: 5.000
Menyiapkan peta dasar untuk kecamatan Ciledug di wilayah Kota Tangerang dengan rujukan peta
rupa bumi, dengan skala sekurang‐kurangnya 1:5.000. Peta rupa bumi yang menjadi rujukan
haruslah dalam bentuk peta digital waktu yang tersedia untuk menyiapkan peta dasar hanya hanya 1
bulan.
Chapter:
Perumusan M
etodologi Pelaksanaan Pekerjaan
103
6.2.6. Perumusan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
Perumusan metodologi pada tahapan ini merupakan upaya pemutakhiran dan pemantapan
metodologi yang telah disusun dalam Usulan Teknis yang dilakukan berdasarkan masukan‐masukan
baru dan pendalaman pemahaman terhadap pekerjaan serta kawasan perencanaan. Seperti yang
diutarakan pada awal bab ini, metodologi disusun dalam tiga tahapan kegiatan dan pada setiap
tahapan terdapat sejumlah kegiatan yang keseluruhannya diharapkan menghasilkan keluaran
berupa rencana rinci tata ruang wilayan kecamatan (RDTR Kotamadya).
6.2.7. Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan rencana kerja dalam Bagian ini merupakan upaya penajaman rencana kerja yang telah
dibuat pada Usulan Teknis. Rencana kerja akan mncakup jenis data primer dan sekunder yang
diperlukan, jadwal pelaksanaan survei, metode survei, dan outline laporan pendahuluan.
6.2.8. Survei Lapangan, Pengumpulan Data dan Analisis
Pengumpulan data dilakukan dengan survei sekunder yaitu kajian literatur, pustaka internet dan
kunjungan instansi. Kajian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan
menjabarkan semua informasi terkait dengan dasar, pertimbangan dan prasyarat pembangunan
kawasan yang terdapat pada setiap kebijakan.
6.2.8.1. Inventarisasi/Pengumpulan Data‐data Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang
Kebijakan sektoral dan spasial akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota. Dari
kebijakan ini juga diharapkan dapat diketahui strategi dan arah pengembangan kawasan‐kawasan
yang tersebar pada kecamatan Ciledug di wilayah Kota Tangerang. Kebijakan Pemerintah Kota
Tangerang yang mempengaruhi rencana tata ruang dan perlu dikumpulkan antara lain adalah
komitmen gubernur.
6.2.8.2. Identifikasi Sistem, Prasarana dan Sarana Transportasi Kota
Sistem, prasarana dan sarana transportasi kota yang diidentifikasi meliputi sistem jaringan
pergerakan dan prasarana penunjang (terminal, jalan, lingkungan perparkiran) bagi angkutan jalan
raya, angkutan kereta api, angkutan laut, serta angkutan udara.
Chapter:
Iden
tifikasi Ketersediaan
dan
Kualitas Prasarana dan
Sarana Perkotaan
104
c. Angkutan jalan raya:
Jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder,
sistem primer (jumlah lajur, daerah pengawasan jalan, daerah milik jalan, persimpangan
utama);
Terminal penumpang dan barang;
Jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan barang.
d. Angkutan kereta api, terdiri atas :
Jaringan jalan kereta api;
Stasiun kereta api;
Depo atau balai yasa.
e. Angkutan laut , terdiri atas :
Pelabuhan laut;
f. Angkutan udara, terdiri atas :
Bandar udara;
6.2.8.3. Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Prasarana dan Sarana Perkotaan
Prasarana dan Sarana Perkotaan yang harus diidentifikasi tentang ketersediaan dan kualitasnya
meliputi :
a. seluruh jaringan air bersih (hingga jaringan distribusi sekunder/per blok peruntukan);
Bangunan pengambil air baku;
Seluruh pipa transmisi air baku instalasi produksi;
Seluruh pipa transmisi air bersih;
Bak penampung;
Hingga pipa distribusi sekunder/distribusi hingga blok peruntukan.
b. seluruh jaringan air hujan;
Seluruh saluran;
Waduk penampungan.
Chapter:
Iden
tifikasi Ketersediaan
dan
Kualitas Prasarana dan
Sarana Perkotaan
105
c. seluruh jaringan air limbah;
Seluruh saluran;
Bangunan pengolahan;
Waduk penampungan.
d. seluruh jaringan persampahan (hingga TPS komunal).
Tempat pembungan akhir;
Bangunan pengolahan sampah;
Penampungan sementara.
e. seluruh jaringan telepon (hingga jaringan kabel sekunder);
Stasiun telepon otomat;
Rumah kabel dan kotak pembagi;
Jaringan kabel sekunder;
Jaringan telepon seluler.
f. Sistem televisi kabel, yang terdiri dari:
Stasiun transmisi;
Jaringan kabel distribusi.
g. seluruh jaringan listrik (tegangan menengah hingga gardu distribusi);
Bangunan pembangkit;
Gardu induk tegangan ekstra tinggi;
Gardu induk;
Gardu distribusi.
h. seluruh jaringan gas.
Pabrik gas;
Seluruh jaringan gas.
Identifikasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder kemudian dilakukan penelusuran di
lapangan.
Chapter:
Iden
tifikasi Kondisi dan
Pola Tata Air
106
6.2.8.4. Identifikasi Kondisi dan Pola Tata Air
Kondisi dan pola tata air merupakan bagian yang sangat penting untuk diidentifikasi mengingat Kota
Tangerang merupakan wilayah yang rawan banjir dan dilalui oleh beberapa sungai. Identifikasi akan
mencakup pola aliran, daerah‐daerah rendah yang berpotensi mengalami genangan/banjir, daerah‐
daerah tepi sungai, daerah‐daerah bebas banjir, daerah‐daerah banjir, frekuensi banjir, tinggi banjir
dan lain‐lain.
6.2.8.5. Identifikasi Kondisi Geologi dan Lingkungan Kota
Kondisi geologi yang perlu diidentifikasi meliputi daerah‐daerah yang tanahnya labil, rawan longsor,
sesar/jalur patahan, geomorfologi, jenis batuan dasar, air tanah, daerah‐daerah yang mengalami
penurunan, intrusi air laut dan lain‐lain. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan peta geologi
dan geologi tata lingkungan, kemudian dilakukan penelusuran di lapangan dan bila diperlukan
dilakukan pengambilan sampel untuk dianalisis di laboratorium.
Kondisi lingkungan kota yang akan diidentifiasi meliputi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan
biotik yang perlu diidentifikasi terutama adalah vegetasi yang spesifik dan mempunyai fungsi khusus
pada kawasan tertentu. Lingkungan abiotik seperti air dan tanah serta udara perlu diidentifikasi juga
mengenai tingkat pencemarannya dan kemungkinan mitigasi dampak lingkungannya.
6.2.8.6. Survei Peruntukan Lahan sampai Kedalaman Blok Peruntukan
Survei penggunaan lahan merupakan upaya pemutakhiran guna lahan dari peta skala 1:5.000 yang
telah ada sebelumnya yang meliputi jenis peruntukan, besaran, kualitas bangunan, ketinggian
bangunan dll. Dalam susrvei juga akan diidentifikasi jaringan jalan, dimensi jalan dan saluran, serta
beberapa profil topografi yang diperlukan, blok peruntukan, peruntukan lahan dan bangunan,
jaringan utilitas di atas tanah dan lokasi bangunan dan instalasi publik.
6.2.8.7. Inventarisasi Warisan Budaya Kota: Gedung dan Kawasan Bersejarah
Warisan budaya kota (urban heritage) yang ada pada setiap kawasan dalam wilayah Kota Tangerang
perlu diinvetarisasi terutama objek‐objek yang telah didata oleh Dinas Pariwisata. Inventarisasi ini
bertujuan untuk pelestarian dan kemungkinan pemanfaatannya sebagai obyek wisata sejarah.
Gedung dan kawasan‐kawasan yang memiliki nilai sejarah dan telah dilindungi oleh Undang‐Undang
Perlindungan Benda Cagar Budaya tidak dapat dialihfungsikan sehingga dalam perumusan rencana
detail tata ruang keberadaannya harus diperhatikan.
Chapter:
Pen
gumpulan Data Kep
endudukan dan
Sosial Budaya
107
6.2.8.8. Pengumpulan Data Kependudukan dan Sosial Budaya
Data penduduk yang dapat diterima keabsahannya adalah data yang merupakan hasil publikasi BPS.
Oleh karena itu, pengumpulan data penduduk akan dilakukan dengan metode pengumpulan data
sekunder. Sejauh datanya tersedia, data akan diambil di BPS, data yang bersumber dari instansi lain
hanya sebagai pelengkap dan pembanding. Rincian data penduduk dan sosial yang diperlukan dalam
pekerjaan ini ditunjukkan pada Tabel 5.
Gambar 5 Kebutuhan Data Penduduk dan Sosial untuk Pemyusunan Rencana
No Uraian Jumlah Satuan
I Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk
1 Jumlah penduduk Tahun t (t = 2007) Jiwa
2 Jumlah penduduk Laki‐laki Jiwa
3 Jumlah penduduk perempuan Jiwa
4 1996 Jiwa
5 1997 Jiwa
6 1998 Jiwa
7 1999 Jiwa
8 2000 Jiwa
9 2001 Jiwa
10 2002 Jiwa
11 2003 Jiwa
12 2004 Jiwa
13 2005 Jiwa
14 2006 Jiwa
15 2007 Jiwa
16 Luas wilayah Ha
17 Jumlah kelahiran Tahun t Jiwa
18 Jumlah kematian Tahun t Jiwa
19 Jumlah migrasi masuk Tahun t Jiwa
20 Jumlah migrasi keluar Tahun t Jiwa
II Struktur Umur Penduduk pada Tahun t
1 0 ─ 4 tahun Jiwa
2 5 ─ 9 tahun Jiwa
3 10 ─ 14 tahun Jiwa
4 15 ─ 19 tahun Jiwa
5 20 ─ 24 tahun Jiwa
6 25 ─ 29 tahun Jiwa
7 30 ─ 34 tahun Jiwa
8 35 ─ 39 tahun Jiwa
Chapter:
Survei dan
Pen
gumpulan Data Ekonomi Kota
108
9 40 ─ 44 tahun Jiwa
10 45 ─ 49 tahun Jiwa
11 50 ─ 54 tahun Jiwa
12 55 ─ 59 tahun Jiwa
13 60 ─ 64 tahun Jiwa
14 65 ─ 69 tahun Jiwa
15 70 ─ 74 tahun Jiwa
16 75 ─ 79 tahun Jiwa
III TENAGA KERJA
1 Jumlah penduduk yang bekerja Jiwa
3 Jumlah penganggur Jiwa
7 Jumlah Angkatan Kerja Jiwa
IV SOSIAL
1 Jumlah murid :
TK orang
SD orang
SLTP orang
SLTA orang
2 Jumlah guru :
TK orang
SD orang
SLTP orang
SLTA orang
3 Jumlah sekolah :
TK unit
SD unit
SLTP unit
SLTA unit
4 Jumlah Penduduk yang tamat SLTP ke atas Jiwa
5 Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf Jiwa
11 Jumlah rumah unit
12 Total Luas Lantai rumah m2
6.2.8.9. Survei dan Pengumpulan Data Ekonomi Kota
Data ekonomi kota yang akan dikumpulkan adalah data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi
wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Data ini meliputi
data ekonomi sektor formal dan sektor informal. Data sektor formal dapat diidentifikasi dari perkembangan
PDRB yang juga merupakan publikasi BPS, sedangkan data sektor informal harus diidentifikasi melalui
Chapter:
Survei dan
Pen
gumpulan Data Ekonomi Kota
109
pengamatan langsung di lapangan. Data ekonomi sektor formal yang dibutuhkankan ditunjukkan pada Tabel
6.
Tabel 6 Kebutuhan Data Ekonomi Kota Sektor Formal Untuk Pemyusunan Rencana
No Uraian Jumlah Satuan
I EKONOMI
1 PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun ….
2000 jutaan rph
2001 jutaan rph
2003 jutaan rph
2004 jutaan rph
2005 jutaan rph
2006 jutaan rph
Laju Pertumbuhan Ekonomi (2000 – 2006) %
2 PDRB atas dasar Harga Berlaku Tahun ….
2.1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan jutaan rph
2.2 Pertambangan dan Penggalian jutaan rph
2.3 Industri Pengolahan jutaan rph
2.4 Listrik, Gas, dan Air Bersih jutaan rph
2.5 Bangunan/Konstruksi jutaan rph
2.6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran jutaan rph
2.7 Pengangkutan dan Komunikasi jutaan rph
2.8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan jutaan rph
2.9 Jasa‐Jasa jutaan rph
Total PDRB jutaan rph
3 PDRB harga konstan Tahun t (t = ……) juta rph
4 PDRB per kapita Tahun t (Harga Konstan) juta rph
PDRB per kapita Tahun t (Harga Berlaku) juta rph
5 Jumlah Konsumsi per KK per tahun juta rph
6 Jumlah Konsumsi per kapita per tahun juta rupiah
3 Data Produksi dan Tenaga Kerja Per Sektor/Subsektor Dirinci per Kecamatan
Chapter:
Review/Pen
injauan
Kem
bali terhadap
RRTR
W Kecam
atan
di W
ilayah Kota Tangerang
110
6.2.8.10. Review/Peninjauan Kembali terhadap RRTRW Kecamatan di Wilayah Kota
Tangerang
Peninjauan kembali RRTRW Kecamatan di Wilayah yang telah ada merupakan langkah yang harus
dilakukan agar diperoleh suatu pemahaman yang lengkap tentang berbagai ketentuan yang akan
menjadi rujukan dalam revisi penyusunan RRTR Kecamatan.
Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis apakah kondisi, kebutuhan dan permasalahan tata ruang
serta isu yang dihadapi telah terakomodasi dalam dokumen RRTRW Kecamatan yang telah ada.
Tahap ini dilakukan melalui kegiatan Public Hearing atau dengar pendapat melalui suatu Workshop
untuk memperoleh masukan dari para Stakeholder.
Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah ketentuan, persyaratan, kriteria mengenai lokasi
kawasan dan pemanfaatan ruang, dan standar‐standar teknis mengenai blok peruntukan,
pembangunan prasarana dan sarana.
7.2.2. Analisis Daya Dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas
a. Prasarana Transportasi
Metode terhadap Kajian Transportasi yang pernah dilakukan, di antaranya adalah:
Kajian mengenai pola dan perkembangan jaringan jalan.
Kajian mengenai keterkaitan antara pusat kegiatan yang ada dengan yang akan
direncanakan (ketersediaan jalan akses menuju kawasan).
Kajian mengenai arah perkembangan kota.
Analisis sistem transportasi dilakukan dengan menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif
yang didasarkan pada pertimbangan faktor pendukung perkembangan di kawasan perencanaan
dan standar peraturan yang berlaku di dalam menentukan fungsi jalan (lihat Gambar 6.2).
Penggunaan metoda ini disesuaikan dengan ketersediaan data, kondisi serta permasalahan yang
ada di kawasan perencanaan.
Chapter:
Analisis Daya Dukung Prasarana, Sarana dan
Utilitas
111
Gambar 6 Metode Pendekatan Analisis Sistem Transportasi
Beberapa peraturan yang dipergunakan dalam analisis sistem transportasi di antaranya sebagai
berikut :
Undang‐undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2006 tentang Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi
Nasional
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi
Jalan.
Peraturan geometris jalan raya dan jembatan (Bina Marga ‐ PU)
Data‐data yang dibutuhkan untuk analisis sistem transportasi antara lain:
Jalan yang ada menurut fungsinya.
Kondisi dan kapasitas jalan
Volume lalu lintas jalan raya
Kondisi sarana penunjang jalan, seperti jalur hijau, trotoar, saluran drainase dan lainnya.
Garis sempadan bangunan untuk setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
Sarana parkir
Jumlah dan jenis sarana angkutan yang ada
Trayek dan rute angkutan umum
Jumlah dan kelas terminal/tempat pemberhentian angkutan umum
Penetapan fungsi jalan berdasarkan RTRW Kota Tangerang.
Faktor Pendukung Perkembangan
Pengembangan Sistem Transportasi
Sistranas Peraturan–peraturan
Kebutuhan Sarana
Transportasi
Kondisi Transportasi
Sistem Transportasi yang akan
Dikembangkan
Standar dan Kriteria
Chapter:
Analisis Daya Dukung Prasarana, Sarana dan
Utilitas
112
b. Penentuan Dimensi Jalan
Penentuan dimensi jalan dilakukan dengan melibatkan komponen‐komponen seperti :
volume pelayanan jalan maksimum
rasio volume jalan dengan kapasitas jalan
Formula yang dipergunakan adalah (Morlok, 1978) :
TWC
VNSv 2000
WTC
VS
S nv
2000
vS : volume pelayanan jalan maksimum
nS : volume pelayanan jalan hasil prediksi
N : jumlah jalur
C
V : rasio volume
W : faktor koreksi kapasitas
T : faktor komposisi kendaraan berat terhadap kapasitas
(1) Penentuan Dimensi Sempadan Bangunan
Penentuan dimensi sempadan jalan dilakukan dengan melibatkan komponen lebar jalan
dimana formulanya adalah sebagai berikut :
12
1 DMJGSB
GSB : lebar Garis Sempadan Bangunan
DMJ : lebar Daerah Milik Jalan
(2) Penentuan Kapasitas Ruang Parkir
Model ini digunakan untuk menghitung kapasitas atau daya tampung parkir kendaraan
pada suatu ruang tertentu. Formulanya adalah sebagai berikut (Morlok, 1978)
Chapter:
Analisis Daya Dukung Lingkungan
113
P
LN
1
N : jumlah kendaraan yang dapat ditampung
L : panjang ruang parkir (pada sisi jalan)
P : rata‐rata jarak antar mobil per satuan sistem parkir
6.2.9. Analisis Daya Dukung Lingkungan
Analisis daya dukung lingkungan merupakan penilaian terhadap kemampuan fisik alam untuk
mendukung unsur‐unsur fisik buatan manusia dan aktivitas manusia di atasnya. Sebagai kawasan
perkotaan, faktor‐faktor alam yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumberdaya alam seperti
lahan, air baku, dan udara bersih untuk mendukung kehidupan.
Salah satu bagian dari analisis daya dukung ini adalah analisis ketersediaan lahan. Analisis
ketersediaan lahan dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada lahan kosong untuk
pengembangan secara horizontal atau apakah pengembangan harus dilakukan secara vertikal.
Metode yang dipergunakan untuk analisis kesesuaian lahan adalah metoda tumpang susun
(superimpose) antara beberapa jenis peta tertentu. Metode superimpose digunakan untuk
mengetahui tingkat optimalitas yang didasarkan atas sekumpulan informasi, dengan cara men‐
superimpose‐kan sekumpulan informasi. Dalam kaitan dengan proses perencanaan kawasan,
metode superimpose berguna dalam menentukan land capability dan land suitability dari tanah pada
areal perkotaan yang ada.
Untuk mendukung penggunaan metoda tumpang susun (superimpose) dalam analisis kesesuaian
lahan, dibutuhkan peta dan data‐data mengenai :
a) Peta dan Data Penggunaan Lahan dan Status Kepemilikan Lahan.
b) Peta dan data kondisi fisik dasar, topografi, geologi, hidrologi dan potensi sumber air.
c) Data Kebijakan Pengembangan Pemerintah Kota Tangerang.
Tahapan‐tahapan dalam penggunaan metoda superimpose adalah sebagai berikut:
a) Penyiapan peta dasar dengan skala yang sama
b) Pembuatan peta‐peta tematik berdasarkan peta dasar yang telah dibuat
c) Men‐superimpose‐kan peta‐peta tematik
Chapter:
Analisis Potensi dan
Permasalahan
Fisik Kota
114
d) Menganalisis kemampuan / daya dukung tanah.
Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan sebaran daya dukung dalam beberapa klasifikasi,
misalnya daya dukung rendah, sedang, dan tinggi.
6.2.10. Analisis Potensi dan Permasalahan Fisik Kota
Analisis pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan, baik yang deskriptif, statistik maupun
spatial, secara komprehensif dan detil (sampai tingkat sub‐blok bangunan dan bahkan lebih detil
lagi).
Tahap ini juga dilakukan melalui kegiatan Public Hearing atau dengar pendapat melalui suatu
Workshop untuk memperoleh masukan dari para Stakeholder terutama dalam perumusan potensi
dan permasalahan dalam pengembangan kawasan.
Pada tahap ini penting untuk diadakan sosialisasi dan penggalangan aspirasi yang merupakan forum
temu warga antara stakeholder kawasan untuk mengidentifikasi issue‐issue dan masalah‐masalah
spesifik yang berkembang pada kawasan perencanan, serta berupaya untuk mencari rumusan
terbaik untuk mengatasi masalah‐masalah kawasan tersebut. Pada forum ini pula, Konsultan akan
menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dari tahap awal
sampai keluar produk perencanaan, beserta jadwalnya agar masyarakat dapat terus memantau dan
terlibat secara penuh.
Stakeholder‐stakeholder yang dimaksud di atas antara lain adalah :
Masyarakat yang terkait dengan sektor formal, seperti :
Kelompok formal dalam masyarakat
Asosiasi pengusaha/industri
Asosiasi profesi
LSM
Pers/media massa
Masyarakat yang terkait dengan sektor informal
Paguyuban PK – 5
Paguyuban pedagang / pengrajin dan lain‐lain
Masyarakat perguruan tinggi
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pelestarian
Unsur‐Unsur Kota
115
Akademisi
Peneliti
Masyarakat birokrasi
Instansi di lingkungan administratif kawasan perencanaan
Instansi lain yang terkait.
Pada tahap akhir akan dilakukan sosialisasi hasil‐hasil perencanaan dengan tujuan agar para
stakeholder memahami hasil rancangan penataan ruang yang melibatkan mereka, serta mengetahui
bangaimana prosedur dan mekanisme pemanfaatan ruang beserta pengendaliannya di lapangan
Analisis potensi dan permasalahan fisik kota dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan
daya dukung prasarana dan sarana terhadap aktivitas yang ada pengembangannya pada masa
datang. Ketidakmampuan lingkungan, prasarana dan sarana mendukung aktivitas yang ada saat
merupakan permasalahan yang fisik yang perlu diatasi dalam pengembangan suatu kota/kawasan.
Dari analisis ini diharapkan dapat dipetakan potensi dan permasalahan fisik setiap kawasan.
6.2.11. Analisis Kebutuhan Pelestarian Unsur‐Unsur Kota
Unsur‐unsur kota yang perlu dilestarikan adalah unsur yang termasuk kategori warisan budaya kota
(urban heritage), baik berupa gedung maupun kawasan. Sebagian unit gedung atau kawasan telah
dilindungi oleh Undang – undang Perlindungan Cagar Budaya, namun sebagian lagi mungkin saja
masih belum terdata. Oleh karena itu, sebaran unsur – unsur ini juga perlu dipetakan dan kawasan
didelineasi sehingga menjadi dasar dalam perumusan rencana detail tata ruang.
6.2.12. Analisis Pemanfaatan Ruang
Analisis pemanfaatan ruang merupakan analisis untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang,
karakteristik pemanfaatan ruang, dan intensitas penggunaan lahan. Pola pemanfaatan ruang
menggambarkan jenis dan besaran setiap jenis pemanfaatan ruang pada setiap kawasan.
Karakterisitik pemanfaatan merupakan gambaran tentang kemungkinan suatu pemanfaatan ruang
dapat beralih fungsi, baik karena alasan ekonomi, sosial maupun lingkungan.
Komponen intensitas penggunaan lahan di dalam suatu ruang perkotaan digunakan untuk
mengidentifikasi tingkat kepadatan atau intensitas suatu kawasan yang merupakan indikator perlu
tidaknya diadakan pengaturan‐pengaturan bangunan seperti pengaturan (Chiara, 1984) :
Chapter:
Analisis Kep
endudukan dan
Sosial Budaya
116
Koefisien dasar bangunan
Koefisien lantai bangunan
Open space ratio
Recreation space ratio
Livability space ratio
Formula untuk mengtahui kondisi intensitas penggunaan lahan adalah :
301,0
log903,1 FARIPL
IPL : Intensitas Penggunaan Lahan
FAR : Floor Area Ratio
6.2.13. Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya
Analisis kependudukan bertujuan untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun rencana dengan
melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya dan eksisting sebagai
perbandingan pertumbuhan penduduk. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk
memprediksi besaran kebutuhan penduduk akan perumahan pada tahun rencana.
Terdapat 5 (lima) model pertumbuhan penduduk dan satu model seleksi yang aplikatif untuk situasi
dan kondisi demografi wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu :
1) Linier Growth Model
Asumsi dasar aplikasi linier growth model adalah bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang
jumlahnya konstan dari tahun ke tahun dan jumlah pertumbuhan tidak tergantung pada
jumlah penduduk pada suatu tahun tertentu. Model matematisnya adalah sebagai berikut
(Oppenheim, 1980).
naPPn 0
nP : Jumlah penduduk pada tahun n
0P : Jumlah penduduk pada tahun awal pengamatan
n : Periode pengamatan
Chapter:
Analisis Kep
endudukan dan
Sosial Budaya
117
a : Jumlah pertambahan penduduk setiap tahun
2) Exponential Growth Model
Asumsi dasar penggunaan exponential growth model adalah bahwa tingkat pertumbuhan
penduduk tiap tahun akan selalu proporsional dengan jumlah penduduk pada tahun
sebelumnya. Ada suatu variabel yang bersifat konstan, yaitu laju pertumbuhan penduduk,
bukan jumlah pertumbuhan penduduk. Secara fisik, makin besar jumlah penduduk, makin
cepat pula pertumbuhannya. Model matematisnya adalah sebagai berikut (Oppenheim, 1980)
:
nn rPP 10
nP : Jumlah penduduk pada tahun n
0P : Jumlah penduduk pada tahun awal pengamatan
n : Periode pengamatan
r : Persentase (laju) pertumbuhan penduduk setiap tahun
3) Linier Regression Model
Asumsi dasar penggunaan linier regression model adalah bahwa terdapat hubungan (korelasi)
linier antara tahun pengamatan dengan jumlah penduduk pada tahun pengamatan tersebut.
Hubungan tersebut diterjemahkan ke dalam persamaan linier yang merupakan formula
matematis dari linier regression model ini. Model matematisnya adalah sebagai berikut
(Warpani, 1984) :
bxaPx
xP : Jumlah penduduk pada tahun x
x : Tahun pengamatan
a : Konstanta empirik = 22
2
xxN
PxxP xx
b : Konstanta empirik = 22
xxN
PxPN x
4) Comparative Methods
Chapter:
Analisis Kep
endudukan dan
Sosial Budaya
118
Asumsi dasar penggunaan metoda ini adalah bahwa pola pertumbuhan penduduk pada suatu
lokasi relatif akan sama atau proporsional atau analog dengan pola pertumbuhan penduduk
pada wilayah yang lebih luas, atau pada suatu lokasi yang memiliki kesamaan karakteristik
dengan lokasi pengamatan. Ada tiga jenis comparative methods, yaitu (Oppenheim, 1980) :
Ratio methods
Model matematisnya tkPtP sc
tPc : Jumlah penduduk kecamatan pada tahun t
tPs : Jumlah penduduk kota pada tahun t
k : Propotional factor
Time lag methods
Model matematisnya )( TtPtP ba
tPa : Jumlah penduduk area a pada tahun t
TtPb : Jumlah penduduk area b pada tahun t‐T
T : Time lag
Combination methods
Model matematisnya )( TtkPtP ba
tPa : Jumlah penduduk area a pada tahun t
TtPb : Jumlah penduduk area b pada tahun t‐T
k : Propotional factor
T : Time lag
Data‐data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kependudukan dengan metoda
komparatif adalah sebagai berikut:
Jumlah penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir
Arahan penduduk berdasarkan RTRW Kota Tangerang
Data sumber daya alam di kawasan perencanaan
Chapter:
Analisis Kep
endudukan dan
Sosial Budaya
119
Hasil‐hasil studi di kawasan lain yang memiliki karakteristik relatif sama dengan kawasan
perencanaan.
5) Minimum Sum of Square Method
Metode ini digunakan untuk menguji tingkat kecocokan suatu model terhadap kondisi
faktualnya. Tingkat kecocokan dapat dilihat dari jumlah kuadrat simpangannya. Nilai jumlah
kuadrat simpangan terkecil merupakan indikator tingkat kecocokan suatu model. Dalam
proses perencanaan kota, metoda ini digunakan untuk menguji tingkat kecocokan beberapa
model pertumbuhan penduduk. Bentuk matematisnya adalah sebagai berikut (Oppenheim,
1980) :
2'ii YY
: Nilai simpangan
iY : Perkiraan jumlah penduduk
iY ' : Jumlah penduduk faktual
Pada tahapan selanjutnya, untuk mendistribusikan jumlah penduduk di setiap blok lingkungan,
terdapat beberapa pendekatan kepadatan penduduk. Salah satu metoda yang sesuai untuk
kawasan perencanaan yang relatif masih kosong, adalah Metode Analisis Daya Tampung
Penduduk. Perhitungan metoda ini didasarkan pada pendekatan sebagai berikut :
Lahan potensial yang dapat dikembangkan menjadi lahan terbangun (perumahan)
Besaran luas kapling perumahan yang akan ditetapkan
Asumsi jumlah penduduk dalam setiap Kepala Keluarga (KK).
Perhitungan berdasarkan standar kepadatan National Urban Development Strategy (NUDS)
Dari keseluruhan metoda tersebut diatas, dipilih beberapa metoda yang paling sesuai dengan
kondisi kawasan perencanaan sehingga dihasilkan beberapa skenario perkiraan jumlah
penduduk. Selanjutnya, dengan melihat pertimbangan‐pertimbangan kecenderungan
perkembangan, diambil salah satu hasil perkiraan penduduk sebagai dasar di dalam
perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana. Penggunaan metoda analisis akan sangat
tergantung dari kelengkapan data kependudukan yang tersedia. Metode pendekatan proyeksi
penduduk dapat dilihat pada Gambar 7.
Chapter:
Analisis Pen
gembangan Ekonomi Kota
120
Gambar 7 Metode Pendekatan Analisis Jumlah Penduduk
Sedangkan, untuk analisis sosial budaya bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan aspirasi
masyarakat di wilayah perencanaan serta dapat diketahui tingkatan penghasilan masyarakatnya,
sehingga nantinya dengan analisis ini akan dapat diklasifikasikan kebutuhan sosial masyarakat,
kebutuhan ekonomi masyarakat, dan kebutuhan fisik. Dalam pembangunan fisik akan kelihatan
dengan jelas aspek sosial budaya macam apa yang perlu dipertimbangkan.
6.2.14. Analisis Pengembangan Ekonomi Kota
Analisis perekonomian dilakukan dengan tujuan untuk melihat struktur aktivitas perekonomian
kawasan perencanaan saat ini dan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Metode yang
digunakan untuk menganalisis perekonomian di kawasan perencanaan adalah metode kualitatif.
Data‐data yang dibutuhkan untuk analisis perekonomian, meliputi :
Nilai tambah sektor ekonomi (PDRB)
Struktur mata pecaharian penduduk
Jenis kegiatan perekonomian di kawasan perencanaan
Besaran produksi dan investasi setiap sektor.subsektor ekonomi
Hasil analisis ketersediaan lahan.
Analisis yang akan dilakukan dengan menggunakan data PDRB meliputi tingkat pertumbuhan (sektor,
subsektor dan total wilayah), kontribusi sektor/subsektor dalam perekonomian kota, penyerapan
tenaga kerja, pendapatan per kapita, daya saing sektor/subsektor, karateristik pertumbuhan dan
Daya Tampung Penduduk Kawasan
Perencanaan
Distribusi Penduduk Setiap Blok Lingkungan
Penduduk Eksisting Setiap Blok lingkungan Kepadatan Penduduk
Setiap Blok Lingkungan
Penduduk
Existing
Kebijakan Kependudukan
RTRW Kota Tangerang
Fungsi
Setiap
Distribusi Penduduk
Tiap Unit Lingkungan
Chapter:
Analisis Potensi dan
Permasalahan
Sosial Ekonomi Kota
121
sebagainya.
Mengingat hasil analisis dengan menggunakan data PDRB bersifat sektoral, maka untuk melihat
persebaran dan besaran sektor/subsektor ekonomi perlu analisis persebaran/intensitas kegiatan dan
penyebaran tenaga kerja.
6.2.15. Analisis Potensi dan Permasalahan Sosial Ekonomi Kota
Analisis potensi dan permasalahan sosial ekonomi kota dapat dilakukan dengan melihat tingkat
pertumbuhan produksi dan penyerapan tenaga kerja, volume penjualan, jumlah pengangguran pada
suatu kawasan, keterkaitan usaha antara skala besar, menengah dan kecil. Bila indikator – indikator
tersebut memperlihatkan kecenderungan yang negatif maka berarti di kawasan yang bersangkutan
ada masalah sosial dan ekonomi. Sebaliknya, bila indikatornya positif berarti ada potensi dengan
catatan bahwa aktivitas tersebut tidak berdampak negatif pada lingkungan di sekitarnya.
6.2.16. Analisis Kapasitas Pengembangan Kawasan
Analisis kapasitas pengembangan kawasan / daya dukung kawasan dilakukan dengan melakukan
penilaian terhadap kemampuan fisik lingkungan dan kemampuan prasarana dan sarana untuk
mendukung pengembangan aktivitas pada suatu kawasan. Daya dukung kawasan akan menentukan
berapa luas kawasan yang dapat dikembangkan dan atau yang bisa dibangun dan besaran aktivitas
yang dapat ditampung.
6.2.17. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kawasan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghitung perkiraan jumlah kebutuhan fisik di kawasan
perencanaan berdasarkan daya dukungnya.
Secara rinci, beberapa kebutuhan yang akan dihitung adalah :
Perkiraan kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman,
perdagangan, industri, dan kegiatan lainnya
Perkiraan jumlah dan tipe bangunan yang akan dikembangkan,
Perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air,
energi/listrik, telekomunikasi,
Perkiraan pembiayaan : sumber pembiayaan dan pola kredit,
Perkiraan kebutuhan dan jumlah kawasan prioritas.
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pen
gembangan Kaw
asan
122
Keluaran dari tahap ini adalah tersusunnya perkiraan jumlah kebutuhan fisik kawasan berdasarkan
daya dukungnya.
a. Penentuan Kebutuhan Fasilitas dan Utilitas
Untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas dan utilitas pada kawasan perencanaan, digunakan
beberapa model kebutuhan fasilitas dan utilitas yang bersumber dari :
RTRW Kota Tangerang dan RDTR Kecamatan seluruh wilayah Kota TAngerang
Standar Teknis yang digunakan di Kota Tangerang
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan
Standar Pelayanan Kebutuhan Air Minum
Standar Pelayanan Kebersihan Air Limbah
Perkiraan kebutuhan fasilitas dan utilitas pada kawasan akan mencakup kebutuhan jenis,
jumlah, serta kebutuhan ruang. Perkiraan dilakukan dengan mengaplikasikan standar kebutuhan
yang ada untuk kecamatan‐kecamatan di Kota Tangerang, yang dapat mengacu pada berbagai
studi dan standar perencanaan yang ada.
Secara garis besar, standar perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu:
Standar Internasional, yang merupakan bakuan yang didasarkan atas ketentuan umum dan
diterapkan di banyak negara sebagai suatu kebutuhan dan persyaratan.
Standar Nasional, yang menjadi pedoman umum yang digunakan di Indonesia. Standar ini
hanya memberikan patokan umum, sesuai dengan karakteristik serta tingkat kebutuhannya
Standar lokal yakni ketentuan yang berlaku khusus untuk suatu wilayah atau kota tertentu.
Standar ini disusun berdasarkan situasi dan kondisi khusus dari wilayah atau kota tersebut
yang di dalamnya dipertimbangkan ketentuan khusus lain, seperti tradisi dan tata nilai
budaya yang berlaku.
1) Standar Kebijakan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Hal‐hal yang perlu diperhatikan di dalam merencanakan suatu lingkungan permukiman
yang sehat dapat diuraikan menjadi dua, yaitu :
a. Kesehatan rumah, seperti cahaya, ventilasi dan pergantian udara, kelembaban, air
minum, pembuangan kotoran manusia, pembuangan air bekas, pembuangan air
hujan, luas bangunan rumah, denah, luas tanah, dapur, tanaman, sampah,
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pen
gembangan Kaw
asan
123
kebersihan, binatang penyebab penyakit, tempat penyimpanan barang untuk
kegiatan yang berbeda‐beda,
b. Kesehatan lingkungan, seperti lingkungan perumahan sehat, jalan lingkungan, sistem
pembuangan air dan pertamanan lingkungan.
2) Standar Kebijakan Penyediaan Air Bersih
Terdapat 5 (lima) komponen yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem
penyediaan air bersih di masa yang akan datang. Komponen rencana tersebut antara
lain sebagai berikut :
a. Kebutuhan Air
b. Rencana Tingkat Pelayanan
c. Rencana Pengembangan Sumber
d. Rencana Pengembangan Transmisi/distribusi
e. Pengendalian Kebocoran Air.
PDAM telah menyediakan suatu standar bagi pengadaan air bersih dimana standar
tersebut didasarkan pada pedoman Direktorat Air Bersih yang telah memperhitungkan
standar kebutuhan air bersih untuk industri dan rumah tangga. Ketentuannya ialah 125
lt / orang / hari untuk konsumsi umum dan 10 lt / pekerja/ hari bagi kawasan industri.
Catatan untuk ketentuan tersebut ialah bahwa air yang diperuntukkan bagi kawasan
industri bukan bahan baku operasional.
Suatu kebijakan lain telah ditetapkan pula bahwa perbandingan antara sambungan
langsung ke rumah tangga dan kran umum berkisar antara 50% : 50% hingga 80% : 20%,
tergantung pada situasi lingkungan permukimannya. Setiap kran umum diasumsikan
melayani 200 orang, sedangkan sambungan rumah tangga untuk 5 – 10 orang. Jumlah
penduduk yang ingin dilayani oleh PDAM berdasarkan informasi ialah sekitar 75% dari
jumlah keseluruhan penduduk yang ada atau yang direncanakan, dengan asumsi
Kebutuhan Air Minum dihitung sebesar 150 lt / orang / hari.
3) Standar Kebijakan Penyediaan Listrik
Berdasarkan standar kebijaksanaan, kebutuhan konsumsi listrik yang ditetapkan untuk
masing‐masing kelompok pelanggan sebagai berikut :
• Rumah Tangga mengkomsumsi listrik sebesar 170 Watt/jiwa.
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pen
gembangan Kaw
asan
124
• Industri mengkomsumsi listrik sebesar 250 KVA/Ha.
• Perdagangan dan jasa mengkomsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha.
• Sosial / Fasilitas Umum mengkomsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha
4) Standar Kebijakan Penyediaan Komunikasi
Untuk melayani kebutuhan telepon, dibutuhkan pengembangan sistem jaringan
distribusinya yang meliputi fasilitas Sentral Telepon Otomat (STO), Rumah Kabel (RK)
dan Distribution Point (DP). Perkiraan kebutuhan RK dan DP dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
• Untuk 1 RK memiliki kapasitas antara 1.200 – 1.400 SST
• Untuk 1 DP memiliki kapasitas antara 10 – 20 SST
b. Analisis Kebutuhan dan Penentuan Lokasi Prasarana dan Sarana
Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat ketersediaan prasarana dan sarana pada saat ini
serta memperkirakan kebutuhannya pada masa mendatang. Output dari analisis tersebut adalah
sebaran prasarana dan sarana di kawasan perencanaan untuk tiap‐tiap blok lingkungan. Tahapan
analisis kebutuhan sarana dan prasarana disajikan pada Gambar 6.
Gambar 8 Metode Pendekatan Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana
Arahan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Berdasarkan RTRW Kota Tangeran, NSPM
Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana
Kebutuhan Prasarana dan Sarana
di Kawasan Perencanaan
Standar Kebutuhan Prasarana dan Sarana
Kebutuhan Prasarana dan Sarana
di Setiap Blok Lingkungan
Sebaran Sarana dan Sistem Jaringan
Sebaran Sarana dan Sistem Jaringan
Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pen
gembangan Kaw
asan
125
1) Kebutuhan dan Penentuan Lokasi Sarana
a) Analisis Kebutuhan Sarana
Metode analisis kebutuhan sarana dilakukan berdasarkan :
Penetapan jenis dan jumlah sarana berdasarkan arahan RTRW Kota Tangerang dan
RDTR Kecamatan di Kota Tangerang. Pendekatan ini dilakukan dengan tanpa melihat
jumlah dan jenis sarana yang tersedia pada saat ini.
Standar jenis sarana tertentu berdasarkan jumlah penduduk pendukung sarana
tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan tanpa melihat jumlah dan jenis sarana
yang tersedia pada saat ini.
Sebagai standar dalam perhitungan kebutuhan sarana antara lain merujuk pada
ketentuan sebagai berikut:
Pedoman standar lingkungan permukiman kota (DPMB ‐ PU).
Pedoman standar pembangunan perumahan sederhana (DPMB ‐ PU).
Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang,
Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum (Kimpraswil)
Pengurangan antara jumlah dan jenis sarana yang tersedia pada saat ini dengan
jumlah dan jenis sarana yang dibutuhkan berdasarkan penetapan RTRW Kota
Tangerang dan RDTR Kecamatan atau berdasarkan Standar.
Adopsi Kebijakan Pembangunan Sarana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, baik jumlah, jenis maupun ukuran luasnya.
b) Analisis Penempatan Sarana
Metode analisis penempatan sarana dilakukan berdasarkan :
Lokasi sarana yang telah ada pada saat ini.
Kebijakan Kebijakan Pembangunan Sarana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
Penetapan Lokasi Sarana di dalam RTRW Kota Tangerang dan RDTR Kecamatan.
Kriteria Lokasi Sarana.
Hubungan Fungsional antar sarana
Chapter:
Analisis Keb
utuhan
Pen
gembangan Kaw
asan
126
Untuk mendukung analisis kebutuhan dan penempatan sarana, dibutuhkan data‐data
mengenai :
Jumlah dan Jenis Sarana yang ada pada saat ini, mencakup lokasi, kondisi, dan
intensitas pelayanan.
Kebijakan Pembangunan Sarana yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Rencana jumlah, jenis distribusi sarana di kawasan perencanaan berdasarkan RTRW
Kota Tangerang dan RDTR Kecamatan.
2) Kebutuhan dan Penentuan Lokasi Prasarana
a) Analisis Kebutuhan Prasarana
Metode analisis kebutuhan prasarana dilakukan berdasarkan :
Penetapan jenis dan jumlah prasarana RTRW Kota Tangeranga.
Pendekatan ini dilakukan dengan tanpa melihat jumlah dan jenis prasarana yang
tersedia pada saat ini.
Standar jenis prasarana tertentu berdasarkan jumlah penduduk pendukung prasarana
tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan tanpa melihat jumlah dan jenis prasarana
yang tersedia pada saat ini.
Sebagai standar dalam perhitungan kebutuhan prasarana antara lain merujuk pada
ketentuan sebagai berikut:
Target Konsumsi Air Bersih di Indonesia, Direktorat Cipta Karya, Departemen
Pekerjaan Umum, 1998.
SK SNI T‐07‐1989‐F tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik.
SK SNI S‐04‐1993‐03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah.
SK SNI T‐13‐1990‐F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan.
Perancangan dan pemeliharaan Sistem Plumbing, tahun 1991.
Standard dari Arup (Building Services Concept Design Guide).
Pengurangan antara jumlah dan jenis prasarana yang tersedia pada saat ini dengan
jumlah dan jenis prasarana yang dibutuhkan berdasarkan penetapan RTRW Kota
Tangerang atau berdasarkan Standar.
Chapter:
Perumusan Rencana
127
Adopsi Kebijakan Pembangunan Prasarana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, baik jumlah, jenis maupun ukuran luasnya.
b) Analisis Penempatan Prasarana
Metode analisis penempatan prasarana dilakukan berdasarkan :
Jaringan atau penempatan prsarana sarana yang telah ada pada saat ini.
Kebijakan Kebijakan Pembangunan prasarana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
Penetapan Lokasi Prasarana di dalam RTRW Kota Tangerang.
Kriteria Lokasi Prasarana.
Hubungan Fungsional antarsarana dengan prasarana.
Untuk mendukung analisis kebutuhan dan penempatan prasarana, dibutuhkan data‐data
mengenai :
Pola Budaya masyarakat dalam penggunaan prasarana.
Jumlah dan Jenis Prasarana yang ada pada saat ini, mencakup lokasi, kondisi, dan
intensitas pelayanan.
Kebijakan Pembangunan Prasarana yang sedang dan akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Rencana jumlah, jenis dan jaringan distribusi prasarana di kawasan perencanaan
berdasarkan RTRW Kota Tangerang.
6.3. Perumusan Rencana
6.3.1. Kriteria Rencana / Design
Kriteria rencana / design selain menjamin pemenuhan kebutuhan secara teknis, keserasian, dan
keindahan juga sangat berpengaruh dalam menghasilkan tata ruang yang sesuai dengan kebudayaan
lokal dari masyarakat sehingga Rencana Teknik Ruang Kota nantinya dapat diterima oleh masyarakat
setempat dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
Perumusan kriteria pengembangan didasarkan pada kebutuhan pengembangan kawasan dan
komponen‐komponennya, yang dijabarkan ke dalam konsep dasar dan prinsip‐prinsip
pengembangan.
Chapter:
Perumusan Konsep Ren
cana Detail Tata Ruang Kota
128
6.3.2. Perumusan Konsep Rencana Detail Tata Ruang Kota
Pada tahap ini akan dibuat suatu rumusan mengenai konsep rencana tata bangunan dan lingkungan
kawasan yang sesuai dengan kondisi dan fungsi‐fungsi yang ada dan akan dikembangkan di kawasan
perencanaan.
Perumusan konsep rencana meliputi konsep dasar rencana, konsep pengembangan kawasan,
konsep pemanfaatan ruang, dan konsep perancangan. Konsep dasar rencana dirumuskan untuk
mendukung tujuan pengembangan kawasan yang direncanakan. Konsep pengembangan kawasan
secara eksternal harus menjamin adanya keterkaitan antara kawasan perencanaan dengan struktur
ruang makro Kota Tangerang dan secara internal harus mencakup elemen‐elemen ruang sesuai
dengan fungsi kawasan. Konsep pengembangan kawasan disusun berdasarkan masukan hasil analisis
berupa informasi mengenai kebutuhan pengembangan serta komponen‐komponen fungsional yang
akan dikembangkan di kawasan perencanaan.
Perumusan konsep dasar rencana mencakup konsep dasar pengembangan fungsi kawasan,
pengembangan komponen fungsional penunjang kawasan / kegiatan, dan pengaturan sirkulasi baik
di dalam maupun di luar kawasan.
Berdasarkan konsep dasar pengembangan kawasan, selanjutnya dapat dirumuskan rencana tata
ruang yang memuat :
Konsep struktur ruang dan pola sirkulasi kawasan, memuat konsepsi struktur fungsional ruang
berikut pola pergerakan di dalam kawasan serta pergerakan dari dan menuju kawasan
Konsep pemanfaatan ruang yang memuat alokasi ruang untuk setiap komponen ruang
Pada kawasan pemanfaatan / ruang fungsional dan fasilitasnya dijabarkan lebih lanjut ke
dalam blok‐blok peruntukan dan rencana tapak bangunan.
Pengembangan peruntukan lahan mikro berpedoman pada prinsip keragaman fungsi kegiatan yang
seimbang. Rencana peruntukan lahan merupakan sarana yang penting untuk mencapai tujuan
pengembangan fisik sosial dan ekonomi suatu kawasan khususnya kawasan perencanaan.
Pembentukan pola tata ruang berdasarkan figure ground plan yaitu melakukan interrelasi antara
massa bangunan (solid) dan ruang terbuka (void), atau hubungan antara bentuk bangunan dan ruang
terbuka.
Figure ground plan akan memperlihatkan dengan jelas komposisi massa bangunan dengan ruang
terbuka dalam suatu peta dua dimensi. Unsur solid atau masa bangunan sangat berkaitan erat
Chapter:
Perumusan Tujuan
Pen
gembangan Kota
sebagai fungsi atau wadah suatu kegiatan. Void merupakan ruang terbuka, jalan, plaza yang
terbentuk dari konfigurasi massa bangunan.
6.3.3. Perumusan Tujuan Pengembangan Kota
Pada tahap ini akan dirumuskan mengenai tujuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Ciledug (PR‐11) yang pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kehidupan dan
penghidupan yang produktif dan efisien bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan
tersebut.
Rencana ini juga diharapkan dapat mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan tujuan yang dicanangkan oleh Pemerintah, tujuan yang diinginkan oleh masyarakat sendiri,
tujuan yang ingin dicapai dari sisi pelaku usaha, serta tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh
stakeholder lainnya.
6.3.4. Perumusan Rencana Struktur Dan Pola Ruang
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan, meliputi:
a. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan dan sistem
pusat‐pusat pelayanan permukiman termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi; sistem
prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan
lingkungan termasuk sistem drainase dan air limbah;
b. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan jasa
(perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata,dll), kawasan perindustrian.
6.3.5. Perumusan Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Rencana blok merupakan tindak lanjut dari rencana struktur
dan pola pemanfaatan ruang. Untuk menyusun rencana
blok pemanfaatan ruang perlu diperhatikan ketentuan
berikut :
1) Materi yang diatur
Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dirinci
dalam blok‐blok peruntukan.
2) Kedalaman materi yang diatur Gambar 9 Contoh : Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Chapter:
Perumusan Rencana Blok Pem
anfaatan
Ruang
130
Blok pemanfaatan ruang yang dirinci untuk setiap blok
dan jaringan pergerakan serta utilitas.
3) Pengelompokan materi yang diatur
c. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi:
Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian bangunan, jenis
penggunaan, pengelompokan berdasarkan besaran perpetakan;
Perdagangan, yang dirinci menurut jenis dan bentuk bangunannya, antara lain pasar,
pertokoan, mal, dll;
Industri, yang dirinci menurut jenisnya;
Pendidikan, yang dirinci menurut tingkatan pelayanan mulai dari pendidikan tinggi, SLTA,
SLTP, SD, dan TK;
Kesehatan, yang dirinci menurut tingkat pelayanan mulai dari RS Umum kelas A,B,C,D;
puskesmas, puskesmas pembantu;
Peribadatan, yang dirinci menurut jenisnya mulai dari mesjid, gereja, kelenteng, pura,
vihara;
Rekreasi, yang dirinci menurut jenisnya, antara lain taman bermain, taman rekreasi,
taman lingkungan, taman kota, dll;
Olahraga, yang dirinci menurut tingkat pelayanannya, antara lain stadion, gelanggang,
dlll;
Fasilitas sosial lainnya, yang dirinci menurut jenisnya, seperti panti asuhan, panti werda,
dll;
Perkantoran pemerintah dan niaga, yang dirinci menurut instansinya;
Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun kereta api,
pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar
udara, dan sarana transportasi lainnya;
Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan;
Tempat pembuangan sampah akhir.
d. Kawasan Lindung, meliputi:
Chapter:
Perumusan Peraturan Zonasi
131
Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan
bawahan lainnya;
Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan
terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa;
Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya;
Kawasan cagar budaya;
Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan
gelombang pasang dan rawan banjir.
6.3.6. Perumusan Peraturan Zonasi
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan
peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam
pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur‐unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona
pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang
hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan),
penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait
dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan
jaringan listrik tegangan tinggi.
Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan
ruang.
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
132
6.3.7. Perumusan Arahan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
Substansi rencana tata ruang kota perlu didukung dengan komponen pengelolaan agar rencana
tersebut tidak terhenti pada proses wacana. Dengan demikian, maka jaminan bahwa rencana
tersebut bersifat operasional dan implementatif merupakan nilai tambah tersendiri bagi rencana
tersebut. Substansi pengelolaan pembangunan kawasan meliputi:
Pengelolaan perencanaan tata ruang
Pengelolaan pemanfaatan ruang
Pengelolaan pengendalian ruang, yang meliputi :
Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya
melalui mekanisme perizinan mendirikan bangunan;
Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, disinsentif;
Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penatalaksanaan / manajemen
pelaksanaan pembangunan;
Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh
instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta
pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan izin, perdata maupun pidana).
Pengelolaan penyediaan infrastruktur kota
Action plan
Aspek hukum dalam pengelolaan kota.
1) Rencana Pengendalian Intensitas Ruang
Intensitas bangunan atau intensitas ruang adalah jumlah seluruh luas lantai bangunan pada
luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang sesuai dengan rencana kota, terutama
menyangkut besaran ruang yang ditempati oleh peruntukan yang telah ditetapkan.
Intensitas ruang/bangunan dapat digunakan untuk memperoleh gambaran skala
pembangunan bagi kawasan perencanaan.
Tujuan yang dicapai di dalam rencana intensitas ini adalah :
mendistribusikan secara spasial (ruang) intensitas bangunan dalam kawasan menurut
jenis peruntukannya ;
mengupayakan ambang intensitas ruang secara lebih merata (KLB);
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
133
menentukan kepadatan bangunan (KDB);
menentukan ketinggian bangunan ;
menentukan Garis sempadan bangunan ;
menentukan area terbangun yang diizinkan.
2) Rencana Koefisien Dasar Bangunan
Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase berdasarkan perbandingan luas lantai
dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
dengan rencana kota. Pertimbangan rata‐rata juga berlaku bagi KDB keseluruhan lahan
kawasan.
KDB kawasan perencanaan mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut :
Pengaturan KDB kawasan perencanaan seperti yang ditetapkan dalam RDTR Kepanjen.
KDB dapat ditetapkan berdasarkan blok ataupun persil sesuai dengan tingkat kepadatan
bangunan yang ingin dicapai.
KDB mempertimbangkan kebutuhan akan ruang terbuka, terutama pada sub
kawasan/blok dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi.
3) Rencana Koefisien Lantai Bangunan
Koefisien Lantai Bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas lantai seluruh bangunan
terhadap luas tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana
kota. KLB menetapkan besaran maksimum luas lantai yang dapat terbangun bagi masing‐
masing peruntukan lahan/blok.
Penyebaran KLB dalam kawasan mempertimbangkan pula beberapa hal sebagai berikut:
KLB dalam setiap blok ditetapkan berdasarkan daya tampung lahan dari intensitas
kegiatan yang terjadi.
KLB untuk keseluruhan kawasan disesuaikan dengan KLB rata‐rata seperti yang
ditetapkan dalam RDTR Kawasan.
KLB maksimum diterapkan pada skala subkawasan/blok dan persil.
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
134
4) Rencana Ketinggian Bangunan
Ketinggian bangunan adalah suatu pengejawatahan dari intensitas ruang/bangunan kedalam
bentuk jumlah keseluruhan lantai dalam suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar
sampai dengan lantai tertinggi atau disebut juga sebagai tinggi bangunan, yang sama dengan
jarak yang dihitung dari lantai dasar sampai dengan puncak atap yang dinyatakan dalam
meter.
Ketinggian bangunan mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut :
Melalui pendekatan fungsional, ketinggian bangunan mempertimbangkan tinggi /
rendahnya intensitas kegiatan yang ada pada daerah perencanaan serta pemakaian
sarana dan prasarana yang ada maupun yang akan direncanakan, seperti pusat‐pusat
parkir, area hijau dan sebagainya.
Melalui pendekatan visual, ketinggian bangunan mempertimbangkan skala bangunan
dan ruang‐ruang terbuka yang ada di sekitarnya serta skala manusia, untuk menciptakan
wajah jangkauan pejalan kaki (pedestrian pocket).
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketinggian bangunan dalam kawasan dapat
terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagi berikut :
rumah tinggal 1 sampai dengan 2 lantai.
bangunan fasilitas umum seperti sekolah, mesjid, poliklinik dan sejenisnya 1 sampai
dengan 2 lantai.
bangunan komersial seperti pertokoan dan atau perkantoran dan sejenisnya 2 sampai
dengan 3 lantai.
5) Rencana Garis Sempadan Bangunan
Garis sempadan bangunan termasuk didalamnya garis sempadan muka bangunan,
sempadan belakang bangunan dan sempadan samping bangunan. Penetapan garis
sempadan ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
Agar terwujud suatu keteraturan bangunan baik secara fungsional maupun visual.
Agar terdapat aliran udara yang segar, kecukupan sinar matahari serta
mempertimbangkan kondisi lahan berawa dengan kemungkinan kelancaran jalannya
aliran air pasang‐surut.
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
135
Memperkecil risiko kebakaran.
Gambar 10 Potongan dan Tampak Atas
Gambar 11 Contoh Pengaturan GSB dan KDB
G S B G S B
½ L ½ LT R O T O A R B E R M
T R O T O A R B E R M
TR
OT
OA
R
TR
OT
OA
R
G S B G S B
½ L ½ LA A BB
K D B 4 0 %
G A R IS
S E MP A D A N
B A N G U N A N
G A R IS
S E MP A D A N
B A N G U N A N
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
136
Gambar 12 Contoh Pengaturan Ketinggian Bangunan
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
Gambar 13 Contoh Pengaturan Ketinggian Bangunan
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
Gambar 14 Contoh Peta Zonasi
Gambar 15 Contoh Legal Text Blok
Chapter:
Perumusan Arahan
Pelaksanaan dan
Pen
gendalian Pem
bangunan
140
Gambar 16 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
Chapter:
BAB 7 ORGANISASI PELAKSA
NAAN PEKER
JAAN
141
BAB 7 ORGANISASI PELAKSANAAN
PEKERJAAN
7.1 Tahap Kegiatan
Konsultan menyusun rencana kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pekerjaan yang diuraikan
dalam KAK dan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan pada BAB 6. Berdasarkan Bagan
Alir Pekerjaan PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DENGAN PERATURAN
ZONASI Kecamatan Ciledug (PR‐11) terdapat 3 tahapan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk
menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan dalam KAK. Setiap tahapan mencakup sejumlah
kegiatan yang harus diselesaikan secara berurutan. Ketiga tahapan tersebut beserta kelompok
kegiatannya diuraikan sebagai berikut :
I TAHAP I : PERSIAPAN
1 Mobilisasi Peralatan dan Konsolidasi Tim Konsultan
2 Koordinasi dengan Pengguna Jasa
3 Inventarisasi RRTRW Kecamatan di Wilayah Kota Tangerang yang sudah ada
4 Pengumpulan Data dan Informasi yang Terkait dgn Kegiatan
5 Penyiapan Peta Dasar Skala 1: 5.000
6 Perumusan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
7 Penyusunan Rencana Kerja
II TAHAP II : SURVEI LAPANGAN, KOMPILASI DAN ANALISIS
1 Inventarisasi/Pengumpulan Data‐data Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang
2 Identifikasi Sistem, Pras. dan Sarana Transportasi Kota
3 Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Pras. dan Sarana Perkotaan
Chapter:
Tahap
Kegiatan
142
4 Identifikasi Kondisi dan Pola Tata Air
5 Identifikasi Kondisi Geologi dan Lingkungan Kota
6 Survei Peruntukan Lahan sampai Kedalaman Blok Peruntukan
7 Inventarisasi Warisan Budaya Kota : Gedung dan Kawasan Bersejarah
8 Pengumpulan Data Kependudukan dan Sosial Budaya
9 Survei dan Pengumpulan Data Ekonomi Kota
10 Review/Peninjauan Kembali terhadap RTRW Kecamatan di Wilayah Kota Tangerang
11 Analisis Daya Dukung Pras., Sarana dan Utilitas
12 Analisis Daya Dukung Lingkungan
13 Analisis Potensi dan Permasalahan Fisik Kota
14 Analisis Kebutuhan Pelestarian Unsur‐Unsur Kota
15 Analisis Pemanfaatan Ruang
16 Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya
17 Analisis Pengembangan Ekonomi Kota
18 Analisis Potensi dan Permasalahan Sosial Ekonomi Kota
19 Analisis Kapasitas Pengembangan Kawasan
20 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kawasan
III TAHAP III : PENYUSUNAN RENCANA
1 Perumusan Konsep Rencana Detail Tata Ruang Kota
2 Perumusan Tujuan Pengembangan Kota
3 Perumusan Rencana Struktur Dan Pola Ruang
4 Perumusan Rencana Fasilitas Umum
5 Perumusan Peruntukan Blok
Chapter:
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
143
6 Perumusan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (Amplop Ruang)
7 Perumusan Indikasi Program Pembangunan
8 Perumusan Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang
9 Perumusan Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat
7.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 7 (tujuh) bulan, Konsultan akan
mengerahkan sumberdaya yang tersedia sesuai dengan yang dinyatakan dalam KAK.
Kegiatan terpadat akan terjadi mulai pada bulan ke‐2 hingga akhir bulan ke‐5 periode
penugasan. Hal ini mengingat kegiatan survei dan pengumpulan data akan dilaksanakan
pada bulan tersebut serta penyerahan Laporan Fakta dan Analisis juga dijadwalkan pada
pertengahan bulan ke‐3. Secara keseluruhan, jadwal pelaksanaan pekerjaan PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DENGAN PERATURAN ZONASI Kecamatan
Ciledug (PR‐11) disajikan pada Tabel 7.
Chapter:
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
144
7.3 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Tabel 7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
145
7.4 Tenaga Ahli Dan Tanggungjawabnya
Untuk mendukung kegiatan, konsultan akan menyediakan Tim Tenaga Ahli yang mempunyai
pengalaman cukup dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Komposisi dan kualifikasi
Tim Tenaga Ahli serta uraian tugasnya disajikan pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel 8 Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli
No
NAMA
POSISI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/ Team Leader (PWK)
Mengkoordinasikan anggota tim, sehingga pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan baik sesuai produk dan jadwal yang telah ditentukan;
Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan penyelesaian seluruh pekerjaan;
Memantapkan metodologi dan menyusun rencana kerja
Mengkoordinasikan, mengarahkan tugas dan materi teknis semua anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan
Bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan hasil studi, serta penyelesaian laporan yang harus disampaikan kepada pemberi tugas;
Melakukan penelaahan materi Rencana Teknik Ruang Kota
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik struktur kawasan perencanaan secara keseluruhan dan mengevaluasi kebijaksanaan struktur ruang yang telah ada
Mengumpulkan data keadaan fisik dasar
Melakukan analisis kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial kota.
Melakukan analisis kebutuhan ruang bagi pengembangan kawasan perencanaan
Melakukan analisis daya tampung ruang yg tersedia
Menganalisis kelemahan / permasalahan intemal yang selama ini dihadapi dalam kawasan perencanaan
Menganalisis prospek / kesempatan pengembangan kawasan ke depan
Menganalisis kendala / hambatan yang dihadapi wilayah perencanaan, terutama karena faktor eksternal
Merumuskan konsep-konsep struktur dan pola ruang kawasan pusat kota
Merumuskan rencana peruntukan lahan mikro (land use), termasuk rencana perpetakan.
Merumuskan rencana wujud bangunan : ketinggian, kedalaman, garis sempadan, KDB, KLB.
Menyiapkan ketentuan administrasi pengendalian
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
146
rencana
Menyiapkan arahan pengendalian pelaksanaan
Menyusun program investasi pengembangan kawasan
2
Ahli Arsitektur Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sejak awal penugasan hingga hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
Melakukan penelaahan materi Rencana Rinci Tata Ruang Kota
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik struktur kawasan perencanaan secara keseluruhan dan mengevaluasi kebijaksanaan struktur tata ruang yang telah ada
Melakukan survey lapangan untuk pemutakhiran data penggunaan lahan meliputi jenis penggunaan, besaran, struktur dan kualitas bangunan, kualitas ruang terbuka, kualitas fasilitas umum dan sosial
Melakukan analisis kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial kota.
Melakukan analisis kebutuhan ruang bagi pengembangan kawasan perencanaan
Melakukan analisis daya tampung ruang yg tersedia
Melakukan analisis kualitas estetika lingkungan
Menganalisis kelemahan / permasalahan intemal yang selama ini dihadapi dalam kawasan perencanaan
Menganalisis prospek / kesempatan pengembangan kawasan ke depan
Menganalisis kendala / hambatan yang dihadapi wilayah perencanaan, terutama karena faktor eksternal
Merumuskan konsep-konsep penataan kawasan terutama pola dan struktur ruang pusat kota
Menyusun rencana blok (zoning map)
Menyusun rencana intensitas pemanfaatan ruang.
Merumuskan rencana wujud bangunan : ketinggian, kedalaman, garis sempadan, KDB, KLB.
Merumuskan rencana ruang terbuka (open space) : pertamanan, perkerasan, termasuk perabot lingkungan (bangku taman dll).
3 Ahli Transportasi Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
147
jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sejak awal penugasan hingga hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif;
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
Melakukan penelaahan materi rencana transportasi kota dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik pola transportasi kawasan kawasan perencanaan dan mengevaluasi kebijaksanaan transportasi yang telah ada
Melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi pola dan kualitas jaringan jalan meliputi panjang dan lebar jalan menurut fungsinya; jenis dan kondisi : perkerasan jalan; garis sempadan bangunan untuk koridor jalan utama; arus lalu-Iintas, parkir dan sebagainya
Melakukan analisis tingkat pelayanan transportasi kawasan perencanaan
Melakukan analisis kebutuhan pengembangan transportasi kawasan perencanaan
Melakukan analisis kebutuhan jenis sarana dan prasarana transportasi yang didasarkan pada fungsi dan daya tampung kawasan
Menganalisis kelemahan / permasalahan intemal yang selama ini dihadapi dalam kawasan perencanaan
Menganalisis kendala / hambatan yang dihadapi wilayah perencanaan, terutama karena faktor eksternal
Merumuskan program pengembangan transportasi kawasan
Merumuskan rencana sistem pergerakan / sirkuasi kendaraan dan pejalan kaki serta masalah parkir
Merumuskan rencana jalan setapak (pedestrian ways) termasuk sarana penyeberangan
Menyusun program investasi pengembangan transportasi kawasan
4 Ahli Geodesi Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari mulai tahap persiapan sampai pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
148
pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya
Bertanggung jawab dalam penyiapan peta dasar dan peta-peta tematik
Melakukan survey lapangan untuk pemutakhiran data penggunaan lahan meliputi jenis dan besaran penggunaan lahan
Menyiapkan peta dasar
Memproses hasil survei lapangan untuk pemutakhiran peta-peta tematik
Menyiapkan peta-peta tematik, baik untuk kepentingan penyajian dan kompilasi data, analisis maupun rencana
5 Ahli Lingkungan Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sejak awal penugasan hingga hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
Melakukan penelaahan materi Rencana Teknik Ruang Kota
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Mengumpulkan data keadaan fisik dasar
Melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi pola dan utilitas meliputi kondsi fasilitas Iainnya seperti saluran air limbah, saluran pengeringan dan lain-lain; sistem distribusi dan kapasitas sumber air bersih / minum kota; sistem distribusi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi kota; sistem pembuangan sampah
Melakukan analisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan perencanaan
Melakukan analisis kebutuhan ruang bagi pengembangan kawasan perencanaan
Melakukan analisis daya tampung ruang yg tersedia
Melakukan analisis kebutuhan jenis sarana dan prasarana drainase, air limbah, air bersih, persampahan yang didasarkan pada fungsi dan daya tampung kawasan
Menganalisis kelemahan / permasalahan intemal yang selama ini dihadapi dalam kawasan perencanaan
Menganalisis prospek / kesempatan pengembangan kawasan ke depan
Merumuskan konsep-konsep pengembangan prasarana kawasan khususnya drainase, air limbah, air bersih, dan persampahan
Merumuskan program pengembangan infrastruktur
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
149
Menyusun program Investasi pengembangan prasarana
6 Ahli Ekonomi Perkotaan
Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari mulai tahap persiapan sampai pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Mengumpulkan data mengenai ekonomi perkotaan meliputi ekonomi sektor formal dan informal.
Mengumpulkan data mengenai aspek sosial ekonomi masyarakat
Melakukan analisis kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial kota.
Melakukan analisis kualitas kehidupan (sosial, ekonomi, kultur) atas perkembangan kawasan pusat kota
Menganalisis prospek / kesempatan pengembangan ekonomi kawasan ke depan
Menganalisis kendala / hambatan yang dihadapi wilayah perencanaan, terutama karena faktor eksternal
Menyusun program investasi pengembangan ekonomi kawasan / kota
7 Ahli Sosial Budaya Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari mulai tahap persiapan sampai pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Membantu Team Leader dalam penyiapan dan penyelenggaraaan public hearing
Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial masyarakat kota
Menganalisis peran masyarakat dalam pembangunan perkotaan
Chapter:
Tenaga Ahli Dan
Tanggungjaw
abnya
150
Menganalisis sistem kemasyarakatan yang harus diakomodasi dalam pengembangan kota
Mengidentifikasi warisan budaya kota seperti gedung-gedung bersejarah, kawasan cagar budaya, dan lain-lain
Mengidentifikasi nilai budaya masyarakat yang perlu diakomodasi dalam pengembangan dan pembangunan perkotaan
Menyusun rekomendasi tentang pemanfaatan warisan budaya kota sebagai elemen ruang pengembangan kota
8 Ahli Geologi Lingkungan
Sesuai dengan bidang keahliannya, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dari mulai tahap persiapan sampai pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim guna menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif
Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan.
Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya
Membuat daftar data primer dan sekunder yang diperlukan
Mengidentifikasi struktur geologi kawasan termasuk daerah patahan, penurunan tanah (land susidence), jalur gempa
Mengidentifikasi kondisi air tanah dan intrusi air laut