Rini Widyantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PERTEMUAN PUNCAK REFORMASI BIROKRASI NASIONAL KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Jakarta, 9-10 September 2014 EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH 10 TAHUN TERAKHIR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rini WidyantiniDeputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
PERTEMUAN PUNCAKREFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJakarta, 9-10 September 2014
EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH10 TAHUN TERAKHIR
LINGKUP REFORMASI BIROKRASI BIDANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI BIDANG KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
UUD 1945UUD 1945
STRUKTURKETATANEGARAA
N
STRUKTURKETATANEGARAA
N
• LEGISLATIF• EKSEKUTIF• YUDIKATIF• AUDITIF
• LEGISLATIF• EKSEKUTIF• YUDIKATIF• AUDITIF
GRAND DESIGN
(rearrangement)
STRUKTURPEMERINTAHAN
• KEMENTERIAN NEGARA• LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN NEGARA• L P N K• SET. LEMBAGA NEGARA• PEMERINTAH DAERAH• LEMB. NON STRUKTURAL• LEMBAGA LAIN
Audit/evaluasi dan penataan organisasi masing-masing K/L
Reformasi Bidang Kelembagaan
Jangka panjang
Jangka pendek
Penataan Makro
www.menpan.go.id
PENGUATAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH (MIDDLE INCOME TRAP)
Reformasi Menyeluruh (Polhukam, Ekonomi, Kesra, Lingkungan Hidup,
dan Daerah)
KERANGKA KELEMBAGAAN SEBAGAI BAGIAN DARIKERANGKA KELEMBAGAAN SEBAGAI BAGIAN DARIKERANGKA TEKNOKRATIKKERANGKA TEKNOKRATIK DALAM DALAM RPJMN RPJMN 2015 – 2015 –
20192019
KERANGKA PENDANAAN
KERANGKA REGULASI
SDA SDM IPTEK
KEUNGGULAN KOMPETITIF PEREKONOMIAN YANG BERBASIS:
DELIVERY MECHANISM
KERANGKA KELEMBAGAAN
Penataan ulang kelembagaan pemerintah
Tantangan Utama
Bangsa
Tantangan Utama
Bangsa Pemerintahan desentralistikPemerintahan desentralistik
Urusan Pemerintahan
• Pengaturan/kebijakan• Pelaksanaan• Pemberdayaan
PERAN PEMERINTAH
• Pengelompokan kelembagaan• Desain organisasi mikro• Tata laksana
Mandat konstitusi dan
visi misi Presiden
Mandat konstitusi dan
visi misi Presiden
Rekomendasi Arsitektur Kelembagaan
Pemerintah Pusat
Rekomendasi Arsitektur Kelembagaan
Pemerintah Pusat
POLA PIKIR POLA PIKIR PENATAAN KELEMBAGAAN SEBAGAI PENATAAN KELEMBAGAAN SEBAGAI DELIVERY DELIVERY MECHANISMMECHANISM
MANAJEMEN PERUBAHAN1. Perubahan manajemen SDM aparatur2. Perubahan sistem manajemen kinerja3. Perubahan tata kelola pemerintahan
Makro
Mikro
Kondisi Saat ini
1. Terfragmentasinya Mandat Pemerintah Dalam Peraturan Perundang-Undangan
• Sejumlah urusan pemerintah yang telah ditetapkan secara rigid dalam Peraturan Perundang-undangan
• Tidak harmonisnya undang-undang sektor yang menjadi mandat K/L
2. Pemerintahan Desentralistik• Koordinasi yang luas antara pusat dan daerah;• Kewenangan yang dominan yang sudah terdesentralisasi;• Pembangunan harus dijamin dari pusat sampai daerah
Tantangan Utama Bangsa
2. Eksternal• Sustainable Development Goals (post MDGs)• Global Warming• Trans National Government• Trans National Crime• ASEAN Economic Community (AEC)
1. Internal• Merosotnya kewibawaan negara• Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional• Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa
Picture of the current situation
(understandhow the organization and
system works today)
Two golden rules:• To get better results, we need to improve the design of the
organization• If we change the organization, be careful not to disturb what is
working well now
Gap to be filled Definition of the arrival zone (where we want to be)
www.menpan.go.id
Prinsip Dasar/Fokus Reformasi Bidang Kelembagaan
Kondisi saat ini
Kondisi diharapkan
• Prioritas Nasional (RPJP/RPJMN/MP3EI)
• Visi dan Misi Presiden Terpilih
Contoh Terfragmentasinya Penanganan Urusan Pemerintahan
FOKUS BIDANG PEMBANGUNAN SESUAI RPJMN 2015-2019FOKUS BIDANG PEMBANGUNAN SESUAI RPJMN 2015-2019
10
RPJMN - 4(2020-2024)
RPJMN – 1 (2005-2009)Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dandemokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN – 2 (2010-2014)
RPJMN – 3 (2015-2019)Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
Mewujudkan masyarakat Indonesia yangmandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitasSDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian
Reformasi Kelembagaan Pemerintah
PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU KEMENTERIAN NEGARA (UU 39/
2008)
Urusan yang sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah (9 urusan)
Urusan yang ditangani Pemerintah dan masyarakat (37 urusan)
Reformasi Kelembagaan Pemerintah
PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN FOKUS BIDANG PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 CORE
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENDORONG EKONOMI KOMPETITIF1.Urusan Industri2.Urusan Perdagangan3.Urusan Keuangan4.Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional5.Urusan Investasi6.Urusan Koperasi7.Urusan Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro8.Urusan Hukum9.Urusan Pariwisata10.Urusan Pekerjaan Umum11.Urusan Transmigrasi12.Urusan Transportasi13.Urusan Aparatur Negara14.Urusan BUMN
PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN (lanjutan...)LEVERAGE
SUMBER DAYA ALAM1. Urusan Pertambangan2. Urusan Energi3. Urusan Pertanian4. Urusan Perkebunan5. Urusan Kehutanan6. Urusan Peternakan7. Urusan Kelautan 8. Urusan Perikanan9. Urusan Lingkungan Hidup10. Urusan Pertanahan
SUMBER DAYA MANUSIA1. Urusan Kependudukan2. Urusan Agama 3. Urusan Hak Asasi Manusia4. Urusan Pendidikan5. Urusan Kebudayaan6. Urusan Kesehatan7. Urusan Sosial8. Urusan Ketenagakerjaan9. Urusan Pemberdayaan