Rapat Koordinasi Rencana Pilot Project Reforma Agraria

RAPAT KOORDINASI

Kasubdit Pertanahan

Rabu, 30 Oktober 2013

1

Pilot Project Reforma Agraria

Koordinasi lintas K/L untuk kegiatan Access Reform

Lokasi yang diusulkan: Prov. Bangka Belitung dan Prov. Jawa Tengah

Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Jawa Tengah

2

Rencana Lokasi Pilot Project

3

Persiapan kegiatan

Data Program Pemberdayaan Masyarakat oleh K/L Tahun 2014

Identifikasi program pemberdayaan masyarakat di 2 Pemda dan 6 K/L (29

UKE II)

Data program pemberdayaan masyarakat Tahun 2014 dari 8 UKE II (4 K/L

dan 1 Pemda (beberapa data sampai pada kecamatan).

Data Lokasi Redistribusi Tanah Tahun 2013

Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa dan bidang

tanah).

Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014

Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah (skala desa, jumlah

bidang tanah tersedia per kabupaten)

1

2

3

4

Pengolahan Data [1]

Klasifikasi daftar program/kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh K/L dan

Pemda menjadi 3 kategori, yaitu

1. Produksi (termasuk Infrastruktur/Teknologi, dan Modal);

2. Pembinaan/Pelatihan (termasuk Organisasi); dan

3. Tata Niaga/Pemasaran.

Penyusunan peta tematik informasi lokasi kegiatan berdasarkan Skema 1 dan

Skema 2 untuk setiap kota/kabupaten di lokasi pilot project Provinsi Bangka

Belitung dan Provinsi Jawa Tengah

5

Pengolahan Data [2]

Provinsi Kab/

Kota

UKE II

K/L

Kategori Program

Produksi Pembinaan Pemasaran

Jawa

Tengah Tegal

Dir. Budidaya dan

Pasca Panen

Buah, Kementan

Peningkatan produksi,

Produktivitas dan Mutu

Tanaman Buah

Berkelanjutan

Dir. Budidaya dan

Pasca Panen

Buah, Kementan

Pengembangan Usaha

Pemberdayaan

Tanaman Buah

Dir. Budidaya dan

Pasca Panen

Buah, Kementan

Pengembangan

Pemasaran

Tanaman Buah

…… …… …… …… …… ……

Ilustrasi Klasifikasi Program Pemberdayaan K/L berdasarkan Kategori

6

Skema Koordinasi [1]

Mengarahkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L dan Pemda pada lokasi-lokasi program redistribusi tanah yang telah dilakukan BPN pada tahun 2013 (telah bersertipikat) (access mengikuti asset)

BPN menyesuaikan/mengarahkan rencana lokasi program legalisasi aset tahun 2014 pada lokasi program pemberdayaan masyarakat tahun 2014 oleh K/L dan Pemda (asset mengikuti access)

1

2

7

Catatan:

Untuk skema 2, kegiatan legalisasi aset dianggap

sebagai asset reform sebagaimana halnya

kegiatan redistribusi tanah.

Skema Koordinasi [2]

8

Skema 1 Teknis

Penyusunan

Data Lokasi Pemberdayaan

(K/L)Tahun 2014

Data Lokasi Hasil Redistribusi (BPN)

Tahun 2013

Target Lokasi

Data Lokasi Hasil Redistribusi Tahun 2013

Data Lokasi Pemberdayaan

(K/L)Tahun 2014

Data Lokasi Hasil Redistribusi (BPN)

Tahun 2013

Target Lokasi

9

Data Lokasi Redistribusi Tanah BPN (Asset) Tahun 2013

Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L (Access)

Tahun 2014

Skema 1 Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Redistribusi-Skala Desa

Lokasi Redistribusi-Skala Kabupaten

Lokasi 2 Kegiatan

Tidak Terdapat Kegiatan

Lokasi 1 Kegiatan

Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Desa Prioritas)

10

11 Skema 1 Provinsi Bangka Belitung

Lokasi Redistribusi-Skala Desa

Lokasi Redistribusi-Skala Kabupaten

Data Lokasi Redistribusi Tanah BPN (Asset) Tahun 2013

Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L - Pemda (Access)

Tahun 2014

Lokasi 3 Kegiatan

Lokasi 1 Kegiatan

Lokasi 2 Kegiatan

12

Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Desa Prioritas)

Skema 2 Teknis

Penyusunan

13 Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset Tahun 2014

Data Lokasi Pemberdayaan

(K/L)Tahun 2014

Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset (BPN)

Tahun 2014

Target Lokasi

14

Skema 2 Provinsi Jawa Tengah

Data Rencana Lokasi Legalisasi Aset BPN (Asset) Tahun 2014

KOTA/KAB VOLUME

(Bidang)

KOTA SEMARANG 750

KOTA SALATIGA 200

KOTA MAGELANG 55

KOTA PEKALONGAN 500

KOTA TEGAL -

KAB. SEMARANG 2.500

KAB. KENDAL 3.300

KAB. DEMAK 2.700

KAB. GROBOGAN 20.000

KAB. PATI 2.400

KAB. JEPARA 3.200

KAB. KUDUS 2.500

KAB. REMBANG 2.600

KAB. BLORA 1.500

KOTA/KAB VOLUME

(Bidang)

KAB. MAGELANG 3.000

KAB. KEBUMEN 4.000

KAB. PURWOREJO 4.000

KAB. WONOSOBO 3.445

KAB. TEMANGGUNG 3.500

KAB. PEKALONGAN 2.500

KAB. PEMALANG 4.400

KAB. TEGAL 2.600

KAB. BREBES 3.000

KAB. BATANG 5.000

KAB. BANYUMAS 4.250

KAB. PURBALINGGA 3.200

KAB. BANJARNEGARA 4.550

KAB. CILACAP 3.000

KOTA/KAB VOLUME

(Bidang)

KOTA SURAKARTA -

KAB. SUKOHARJO 1.500

KAB. WONOGIRI 3.000

KAB. SRAGEN 2.450

KAB. KARANGANYAR 2.000

KAB. BOYOLALI 5.000

KAB. KLATEN 1.000

TOTAL 107.600

Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L (Access)

Tahun 2014

Lokasi 2 Kegiatan

Tidak Terdapat Kegiatan

Lokasi 1 Kegiatan

15

Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Kabupaten Prioritas)

16 Skema 2 Provinsi Bangka Belitung

Lokasi 3 Kegiatan

Lokasi 1 Kegiatan

Lokasi 2 Kegiatan

Data Lokasi Legalisasi Aset BPN (Asset) Tahun 2014

Lokasi Legalisasi Aset

1150

900

700

1000

1400

1000

900

Alokasi Bidang Tanah

Data Lokasi Pemberdayaan Masyarakat K/L - Pemda (Access)

Tahun 2014

1150

900

700

1000

1400

1000

900

17

Lokasi Pilot Project Reforma Agraria Tahun 2014 (Kabupaten Prioritas)

Bahan Diskusi [1]

Arahan Kebijakan yang perlu ditetapkan :

1 Apabila pada 1 lokasi, hanya terdapat 1 atau 2 jenis program pemberdayaan. Apakah kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan?

2 Apabila pada 1 lokasi, 3 jenis program dipenuhi oleh program-program yang berasal dari K/L yang berbeda. Apakah kegiatan Reforma Agraria tetap dapat dijalankan?

18

Contoh: Dalam 1 lokasi hanya ada program pemberdayaan jenis produksi dan jenis pembinaan, tanpa ada program pemberdayaan jenis pemasaran

Contoh: Dalam 1 lokasi, program pemberdayaan jenis produksi dipenuhi oleh Kementerian Pertanian, sedangkan program pemberdayaan jenis pembinaan dipenuhi oleh Kementerian KUKM

3 Pada skema 1, kemungkinan dibutuhkan fleksibilitas kriteria lokasi oleh K/L. Sehingga K/L dapat dengan leluasa menyesuaikan lokasi program pemberdayaan dengan lokasi redistribusi BPN tahun 2013. Apakah mungkin untuk dilakukan?

19

4 Pada skema 2, kemungkinan dibutuhkan kebijakan penambahan kuota legalisasi aset oleh BPN sehingga bila terjadi lokasi K/L melebihi kuota, tetap bisa dilakukan legalisasi aset seluruh lokasi K/L

Contoh: Target program K/L berjumlah 100 bidang, sedangkan program legalisasi aset BPN hanya 50 bidang. Sehingga memerlukan kebijakan penambahan kuota • Kemungkinan penambahan melalui legalisasi lintas sektor yang sama

(pertanian dengan pertanian) • Ditambahkan melalui program PRONA

Contoh: Dalam 1 desa nelayan terdapat permukiman nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Program redistribusi tanah berada pada permukiman nelayan budidaya. Sedangkan program K/L diperuntukkan bagi nelayan tangkap. Apakah memungkinkan program nelayan tangkap diperluas atau sebagian diubah untuk nelayan budidaya?

Bahan Diskusi [2]

Konfirmasi :

1

5 Pada skema 2, diperlukan penjelasan terkait kriteria clean & clear oleh BPN kepada SKPD K/L dan Pemda untuk mempermudah dan mempertajam proses identifikasi target sasaran

Apakah informasi yang disajikan pada Peta Rencana Pilot Project Kegiatan Reforma Agraria Tahun 2014 sudah sesuai?

20

Arahan Kebijakan yang perlu ditetapkan :

Bahan Diskusi [3]

Pertemuan Tingkat Eselon 1 pada November 2013 (tentatif), dengan agenda pembahasan: Memaparkan hasil Pertemuan Tingkat Eselon 2 Mendapatkan arahan untuk penyusunan Grand Design

Reforma Agraria.

21

Informasi spasial dan data tabulasi;

Melengkapi data program pemberdayaan di lokasi pilot melalui kunjungan langsung ke Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah

Mengolah data hasil kunjungan lapangan dan menyerahkannya pada:

1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung 2. Direktorat Land Reform BPN Pusat 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung

Koordinasi persiapan di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah.

Rencana Tindak Lanjut

1

2

Kementerian Pertanian Status

1. Direktorat Perluasan dan Pengolahan Lahan, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian; -

2. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian; √

3. Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan; √

4. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah, Ditjen Holtikultura; √

5. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Holtikultura; √

6. Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen Perkebunan; √

7. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Ditjen Perkebunan; -

8. Direktorat Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan; -

9. Direktorat Budidaya Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; -

10. Direktorat Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; -

11. Direktorat Perbibitan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; -

12. Direktorat Pemasaran Domestik, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; √

Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap; -

2. Direktorat Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya; √

3. Direktorat Produksi, Ditjen Perikanan Budidaya; -

4. Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi; -

5. Dir. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pengembangan Usaha, Ditjen Kelautan,Pesisir, Pulau Kecil; -

6. Pusat Penyuluhan Kelautan & Perikanan, Badan Pegembangan SDM Kelautan & Perikanan; -

Pengumpulan Program K/L [1] 22

Pengumpulan Program K/L [2]

Nama Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Status

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

1. Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen Pembinaan Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

√

2. Direktorat Pengembangan Usaha, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi;

-

3. DirektoratPenyediaan Tanah, Ditjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; -

Kementerian Koperasi dan UKM:

1. Asdep Urusan Pengembangan Kewirausahaan, Deputi Bidang Pengembangan SDM; -

2. Asdep Pembiayaan dan Penjamin Kredit, Deputi Bidang Pembiayaan; -

3. Asdep Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi, Deputi Bidang Pengembangan SDM -

4. Asdep Urusan Fasilitasi Investasi UKMK, Deputi Bidang Pengembangan & Restrukturisasi Usaha; -

5. Asdep Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM, Ditjen Bidang Kelembagaan

Koperasi dan KUMKM;

-

6. Asdep Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha; -

23

Pengumpulan Program K/L [3]

Nama Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Status

Kementerian Perumahan Rakyat:

1. Asdep Sumberdaya Swadaya, Deputi Bidang Perumahan Swadaya; √

Kementerian Kehutanan:

1. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan; -

Pemerintah Daerah:

1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah; -

2. Bappeda Provinsi Bangka Belitung; √

Badan Pertanahan Nasional:

1. Direktorat Land Reform; √

2. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang/Biro Perencanaan dan KLN; √

24

TERIMA KASIH

25