Rangkuman PKn UTS Bab 1-7

Bab 1 (PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN)

Warga negara :

• Manusia terikat ruang dan waktu

• Ruang dan waktu relatif = kenyataan di sekeliling (negara+tahun)

• Negara dalam ruang dan waktu yang kita alami : Indonesia

• Seluruh manusia yang terikat dengan ruang dan waktu Indonesia warga negara Indonesia

Peraturan Pemerintah ttg Pedidikan Kewarganegaraan :

1. Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 045/U/2002.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2004 ttg Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

Pengertian :

• Pendidikan: upaya sadar suatu masyarakat dan negara untuk menjadikan dirinya lebih berpengetahuan, lebih cakap dalam berketerampilan serta lebih beradab dalam tingkah laku

• Kewarganegaraan: segala hal yang menyangkut bangsa, negara, dan hubungan antara negara dan warganya

• Pendidikan kewarganegaraan: upaya sadar bangsa dan negara untuk memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara konsep-konsep dalam paradigma negara kepada seluruh warga negara

Tujuan :

• Menghasilkan mahasiswa yang berpikiran komprehensif analitis dan kritis terhadap setiap kebijakan dan tindakan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif

• Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik di tingkat lokal, nasional, maupun global

• Menjadikan warga negara yang menjaga persatuan-kesatuan bangsa dan negara melalui pengembangan sikap pluralis, multikultural dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an

• Mengembangkan kultur demokrasi melalui penanaman sikap dialog, toleransi, negosisasi sertai kemampuan mengendalikan diri

• Membentuk warga negara yang Pancasilais

Ruang lingkup :

• Pendahuluan

• Identitas Nasional

• Sejarah dan kelahiran dan perumusan Pancasila

• Filsafat dan etika politik pancasila

• Ideologi pancasila

• Negara dan kekuasaan

• Konstitusi dan rule of law

• Demokrasi

• Hak asasi manusia

• Multikulturalisme

• Otonomi daerah

• Wawasan kebangsaan

BAB 2 (Identitas Nasional)

Pengertian :

• Identitas : ciri – ciri, tanda khas atau jati diri yang melekat pada seseorang golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, dan negara sendiri.

• Nasional : bangsa sendiri, atau meliputi diri bangsa

• Nasionalisme = kebangsaan (sebagai paham, berarti paham modern yang yang berusaha mengangkat kesadaran manusia demi menentukan nasib

MENURUT Ernest Renan Bangsa adalah jiwa (Une Ame), suatu suasana kebatinan yang timbul dari ingatan sejarah akan kejayaan bersama, dan keinginan untuk hidup bersama berdasarkan solidaritas.

Syarat mutlak adanya bangsa adalah persetujuan bersama untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan.

Pembahasan :

• Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale), Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif, tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk bangsa.

• Teori Renan mengatakan bahwa etnisitas tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Jadi nasionalisme bisa jadi dalam suatu komunitas yang multi etnis, persatuan agama juga tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme.

• Persatuan bahasa mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama

Menurut Benedict Anderson Nation (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang berbatas dan berdaulat yang dibayangkan (imagined communities).

Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan dan bayangkan

Pembahasan :

• Benedict Anderson berpendapat bahwa sebuah bangsa lebih mengacu kepada pemahaman atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana pengalaman keterjajahan semakin mengkristalkan rasa solidaritas diantara mereka.

• Para pendiri bangsa ini, tidak dapat dipungkiri, terutama Soekarno, berangkat dari imajinasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai sebuah tesis sahih yang bisa digunakan sebagai pemicu tumbuhnya “roh” bangsa dalam pengertian Hegel, untuk kemudian berusaha memunculkan sebuah imperium baru bernama Indonesia.

Peristiwa penting :

1. Gerakan Kebangkitan Nasionala. Kesadaran akan perlunya suku-suku bangsa di seluruh Indonesia untuk

bergerak dan berusaha memperoleh kebebasannya dari penjajahan sebenarnya dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah:

b. Kritik atas praktek tanam paksa oleh kalangan cendekiawan dan aktivis kemanusiaan dari Belanda.

c. Politik etis atau politik balas budi akibat kemenangan partai di negeri Belanda yang menuntut liberalisasi daerah jajahan. Kebijakan ini dilaksanakan th 1901 di Hindia Belanda dalam bentuk edukasi, irigasi, transmigrasi. 

d. Kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905 e. Adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India, Fillipina, Cina,

Turki yang sebagian besar didorong oleh Komintern.2. Sumpah Pemuda

a. Kongres pemuda yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 26 – 28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah terpenting dalam pembentukan identitas nasional, karena didalamnya ada kesepakatan untuk membuat sebuah identitas baru sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Para pemuda dari semua daerah di Indonesia ikut serta untuk mempertegas rasa persatuan kebangsaan yang diikrarkan dalam sumpah berbunyi :

b. Pertama; Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia.

c. Kedua; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

d. Ketiga; kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

e. Kongres memutuskan agar kesepakatan ini harus diterima sebagai asas wajib oleh semua komunitas.

3. Proklamasi Kemerdekaana. Bangsa yang disepakati untuk didirikan setelah Sumpah Pemuda tersebut,

akhirnya menyatakan diri sebagai bangsa (nation) yang merdeka dari penjajahan bangsa asing, sekaligus mendirikan sebuah organisasi politik yang berdaulat, yaitu Negara (state) Republik Indonesia. Gabungan dari dua ide tentang bangsa (nation) dan negara (state) tersebut terwujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan nation-state.

b. Pengertian dasar dari nation-state adalah negara (state) dibangun atau diorganisir dengan semangat dari sebuah nation. Dalam hal ini negara dengan

segala kekuasaan yang melekat dalam dirinya tidak boleh diorganisir dan dijalankan secara feodal, apalagi otoriter. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam dan berhubungan dengan negara.

c. Dalam konsep nation, paham warganegara telah mengalami pergeseran dari paham pra nation. Implikasi penting dalam negara bangsa (nation state) tentang hal kewarganegaraan adalah bahwa warga negara memiliki status istimewa sebagai anggota negara yang relasinya dengan negara diatur secara demokratis.

Tantangan Identitas Nasional :

1. Dikotomi Negara dan Bangsa adalah Bangsa Indonesia didirikan lebih dulu daripada negara Indonesia, oleh karena itu pemikiran Benedict Anderson bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dimana para individunya tidak pernah dengan jelas bertemu dan ikut merumuskan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan bangsa ini dapat dibenarkan. Hal lain yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara konsep bangsa persatuan ini dengan suku-suku bangsa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda.

2. Dikotomi Negara dan Agama adalah Tantangan yang harus dihadapi justru ketika berusaha menyikapi tuntutan berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar anggota bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam, dimana sekelompok kecil penganut agama tersebut berusaha mendasarkan identitas nasional pada agama Islam. Kenyataan bahwa konsep bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultur ini sudah bersendikan konsep ketuhanan tanpa mengacu pada agama tertentu harus terus direkayasa agar ketahanan bangsa sebagai sebuah komunitas imajiner dapat dijaga. Karena dalam Pancasila sebagai identitas nasional yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, sila pertama mendasarkan diri pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam alinea ke 3 Pembukaan UUD 45 dengan jelas disebutkan bahwa negara ini didirikan karena mendapatkan restu dari Tuhan.

3. Pluralisme dan Multikulturaisme adalah cara hidup orang-orang Indonesia yang harus saling menghargai sebagai sesama bangsa Indonesia. Sejarah adanya Indonesia adalah sejarah kelompok-kelompok yang mau hidup bersama. Dengan menyadari asal keberadaannya sebagai bangsa Indonesia, maka menghargai pluralitas dan bersikap multikultural harus menjadi ciri khas dalam diri bangsa Indonesia.

4. Kesetaraan adalah a. Dengan identitas pluralis dan multikulturalis itu bangunan interaksi dan relasi

antara manusia Indonesia akan bersifat setara. Paham kesetaraan akan menandai cara berpikir dan perilaku bangsa Indonesia, apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang plural dan multikultural itu.

b. Identitas kesetaraan ini tidak akan muncul dan berkembang dalam susunan masyarakat yang didirikan di atas paham dominasi dan kekuasaan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kesetaraan merupakan identitas nasional Indonesia

Bab 3 (KELAHIRAN DAN RUMUSAN PANCASILA)

1. ‘Catatan Kecil Bersama Bung Karno’, bab ‘Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945’.

2. Pidato Bung Hatta di Universitas Indonesia, tanggal 30 Agustus 1975.

3. Amanat peringatan 19 tahun kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1964.

Rumusan Pancasila :

• Rumusan M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945

• Rumusan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945

• Rumusan hasil kerja ‘Tim Sembilan’ Piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945

• Rumusan yang termaktub dalam UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945

Pancasila sebagai Causa Finalis :

• Empat macam causa Aristoteles: causa materialis (sebab yang menjadi bahan sebuah substansi), causa formalis (sebab yang menjadi bentuknya), causa efficienns (sebab yang menghasilkannya), dan causa finalis (sebab yang menjadi tujuannya).

• Bung Karno: Indonesia merdeka bukan tujuan, hanyalah jembatan emas untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kemerdekaan itu sendiri adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan.

BAB 4 (Filsafat pancasila)

Pengertian Ilmu Filsafat :

1. Sebagai metode berpikir/ analisis : Mencari jawaban tentang sesuatu yang diselidiki2. Sistem pemikiran dan nilai-nilai : Sebagai acuan penilaian dan dasar pengambilan

keputusan (individu, kelompok, atau bangsa)

Syarat Ilmu Filsafat :

Berobjek : objek formalnya adalah sudut pandang yang digunakan sebagai teropong untuk melihat objek materialnya, yaitu realitas

Bermetode : logika adalah metode yang umum digunakan, walaupun filsafat juga ilmu yang membahas metode

Sistematis : konsistensi dalam meneliti objek dan metode sangat dibutuhkan, sehingga terbentuk kesatuan, utuh, dan term-term yang digunakan interdependen satu sama lain dengan sendirinya

Universal : filsafat sebagai ilmu, meneliti seluruh realitas yang ada, secara utuh dan bulat membentuk sebuah sistem yang lengkap.

Berpikir Filsafati :

Kritis : tidak dengan mudah menerima data, fakta, dan informasi dalam bentuk apapun dan dari sumber apapun.

Sistematis : menelaah dan memeriksa hubungan antar term dan meneliti kebenaran term tersebut dan proses penyimpulannya secara berkesinambungan

Runtut dan Koheren

Radikal : langsung meneliti akar permasalahan/ menyingkap kenyataan hingga yang terdalam

Komprehensif : berpikir secara global, dan menyeluruh dan bukan pada argumentasi tertentu saja

Cabang Ilmu Filsafat :

Metafisika / ontologi : “sesuatu dibalik semua yang nampak”. Anak cabang metafisika adalah ontologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang meneliti ke-’ada’-an. Pertanyaan ”apakah sesuatu itu?”

Epistemologi : “ilmu yang meneliti tentang pengetahuan”. Pengetahuan bukan hanya jenis dan macamnya, tetapi juga asal dan tingkat kebenarannya

Aksiologi : ilmu yang menyelidiki tentang nilai segala sesuatu. Cabang aksiologi etika (moral), dan estetika (keindahan)

Kebulatan dan Keutuhan Pancasila

Bab 5 (Ideologi Pancasila)

Ideologie : “ Ilmu Pengetahuan tentang idea-idea”

(Destutt de Tracy)

Pengaruh Destutt de Tracy :

1. John Locke : Seluruh pengetahuan adalah pengetahuan empiris2. Francis Bacon : Ilmu pengetahuan harus mengabdi pada kemajuan seluruh umat

manusia di dunia, dengan cara membebaskan manusia dari prasangka-prasangka sekaligus menegakkan kedaulatan akalnya.

Pengertian Ideologi :

O Definisi bebas : “segala macam teori yang berorientasi pada tindakan, atau pendekatan politik melalui sudut pandang sistem idea-idea”

Ketuhanan

Kemanusiaan

Persatuan

Kerakyatan

Keadilan

O Definisi ketat : berdasarkan karakter-karakter

O Teori komprehensif tentang hubungan manusia-dunia

O Berdasarkan pemikiran intelektual

O Memberikan arah dan tujuan pada sebuah organisasi politik (umum dan abstrak)

O Realisasi program melalui perjuangan

O Sasarannya masyarakat luas

Perbedaan Ideologi dan Agama :

Agama Ideologi

Argumen berdasarkan pada kode-kode ilahiah dan bergantung pada kekuatan transenden

Berdasarkan kemampuan akal manusia secara logis

Memberikan sebuah visi tentang masyarakat adil-makmur-sejahtera-sentosa-aman-damai, namun tidak memiliki sebuah teori politik untuk mencapai tahap tersebut

Memberikan sebuah teori politik yang dapat memberikan pedoman dalam setiap tindakan politik praktis

Bertujuan mencapai tahapan kemurnian hidup, melalui kesadaran religius dan tindakan pengorbanan-asketis

Memberikan arahan agresif dan petunjuk berupa tindakan politik praktis yang seringkali berupa aksi perlawanan

Ideologi dan filsafat politik :

O filsafat politik adalah sebuah fondasi awal munculnya ideologi. Dengan demikian, satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk meneliti ideologi sampai ke akar-akarnya adalah filsafat politik.

O Filsafat politik mengajarkan untuk selalu mengkritisi sebuah ideologi supaya keyakinan dan kepercayaan terhadapnya tidak membuta.

O Filsafat politik memberikan jalan untuk melakukan interpretasi yang berbeda terhadap ideologi manapun, sehingga monopoli interpretasi dapat dihindarkan.

Nilai-nilai Dalam Ideologi :

O Objektif : dasar dari nilai intersubjektif (bersifat positif, objektif, inheren, dan transenden)

O Intersubjektif : nilai yang terbentuk dari koeksistensi antar kesadaran manusia dan nilai objektif

O Praksis : nilai yang muncul setelah praksis ideologi dilaksanakan

Ideologi dan negara

O Sebuah negara memang secara hakiki didirikan atas ideologi, namun demikian sebuah ideologi juga membutuhkan negara.

O Ideologi harus didukung oleh kekuasaan negara, dalam arti negara menganutnya, dan mendasarkan seluruh tindakan serta kebijakan pada ideologi.

O Ideologi agar dapat disebut sebagai ideologi maka ia harus didukung kekuasaan negara sebagai pemaksa sehingga seluruh rakyat menganutnya juga.

O Ideologi adalah sebuah program abstrak yang terencana secara logis untuk menuju cita-cita ideal sebuah negara.

O Menjadi ideologi negara, berarti harus mampu diinterpretasikan dalam bentuk yang lebih riil berupa peraturan perundangan dan sikap hidup sebuah bangsa dalam suatu negara.

O Ideologi memberikan tuntunan dan pedoman umum bagi sebuah negara dalam usahanya menuju cita-cita bangsa.

Liberalisme-Kapitalisme

O ‘Liber’ (Latin) bebas (mengacu pada manusia yang intelektual independen, jujur, terus terang, berwawasan luas, dan cerdas)

O Liberalisme dapat dimengerti sebagai :

O Tradisi politik

O Teori filosofis umum

O Pandangan seseorang

O Aliran dalam filsafat politik

O Prinsip-prinsip Liberalisme yang nampak dalam pemikiran dan sikap para penganutnya adalah terutama tentang keyakinan adanya kebebasan hakiki manusia dan :

O pemerintahan yang konstitusional,

O demokrasi perwakilan

O rule of law

O toleransi

O multikulturalisme.

O kebebasan sipil, terutama kebebasan berpendapat dan kebebasan pers

O Pasar bebas dan perdagangan bebas

O Akar liberalisme adalah pemikiran politik John Locke dan Rousseau, dan dikembangkan lagi oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Pengaruh besar dari sudut pandang ekonomi berasal dari David Ricardo dan Adam Smith.

O Dalam pemikiran liberalisme klasik, kebebasan dan hak milik pribadi berhubungan sangat erat. Sejak abad 18, liberalisme bersikeras bahwa sistem ekonomi berdasar pada hak milik pribadi adalah bagian dari kebebasan manusia.

O Pasar berdasar pada hak milik adalah sebuah bentuk dari kebebasan individu, dimana mereka boleh memiliki sesuatu dan kemudian menjualnya, membuat perusahaan dan menyimpan keuntungan bagi mereka sendiri, kebebasan untuk menjual tenaga kepada pemilik modal dengan harga yang pantas

O Liberalisme berpendapat bahwa kebebasan dan hak milik pribadi saling mengkualifikasi, karena kepemilikan atas modal oleh pribadi akan menjamin sebuah aturan permainan yang objektif tanpa ada campur tangan kekuasaan di dalamnya.

O Apabila kekuasaan mengambil alih hak milik maka aturan permainan akan menjadi berat sebelah dan kondisi ini tidak memungkinkan adanya kebebasan.

O Kapitalisme dapat dimengerti sebagai sebuah sistem ekonomi dimana alat-alat produksi dan distribusi dimiliki oleh pihak swasta dan perkembangannya berdasarkan pada akumulasi dan investasi keuntungan di pasar bebas. Namun demikian kapitalisme dapat dimengerti secara politis sebagai sebuah sistem sosial yang berprinsip pada hak pribadi.

O Kapitalisme berpendapat bahwa setiap individu berhak untuk memiliki alat-alat produksi berupa mesin, pabrik, dan sumber bahan mentah.

O Dengan demikian kapitalisme sejalan dengan liberalisme, dimana dasar filosofi keduanya identik. Untuk mempunyai sistem ekonomi kapitalistik, sebuah negara harus mengakui adanya hak-hak individu dan hak milik pribadi.

Kapitalisme adalah “Bangsa yang kuat adalah bangsa yang masing-masing individunya bebas dan memiliki inisiatif sendiri di bidang ekonomi tanpa campur tangan negara”

(Adam Smith)

Marxisme-Komunisme

O Pemikiran Marx : ketika muda dengan teori ‘keterasingan manusia’, dan ketika tua mencapai kematangan dalam ekonomi politik

O Sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme pasca revolusi industri

O Mesin dan produksi menghasilkan kaum buruh (kontradiksi dari semangat liberalisme-kapitalisme)

O ‘sejarah umat manusia ditentukan oleh materi. Sejak manusia kekurangan hewan buruan dan mulai bercocok tanam, muncul hak milik atas tanah sebagai modal-materi. Materi ini memunculkan kelas proletar (tak bermodal), dan kelas borjuis (bermodal). Konflik untuk mempertahankan posisi yang menjadikan ‘pertentangan kelas’ menurut Karl marx

O Pada puncak kematangan teorinya Marx menulis buku legendaris berjudul “Das Kapital” setebal hampir 1000 halaman dalam 3 volume, diterbitkan tahun 1867.

O Buku kedua baru diterbitkan tahun 1941 berjudul “Grundrisse”. Marx bukan hanya seorang teoritikus, namun ia juga seorang aktivis pergerakan perlawanan kaum buruh, dan sempat mengetuai “Internationale”, sebuah kongres buruh sedunia.

O Marx menjadi seorang ideologis ketika partai buruh terbesar di dunia pada saat itu, SPD (Sozialdemokratisch Partei Deutschland) meminta dia secara khusus membuat program untuk mereka.

O Pertentangan kelas ini adalah “azas” dari seluruh hidup manusia. Pertentangan kelas ini memunculkan apa yang disebut Marx sebagai “superstruktur”.

O Superstruktur adalah kesadaran baru yang disuntikkan kedalam kesadaran kaum proletar supaya mereka tidak memberontak kepada kaum feodal.

O Bentuk superstruktur ini sangat banyak, namun semuanya berupa konsep yang mengekang keinginan kelas proletar untuk memberontak melawan ketidakadilan.

O Superstruktur adalah ideologi, berupa agama, nilai-nilai moral, ajaran filsafat, dan terutama adalah hukum dan negara. Kaum proletar ditipu dengan kesadaran bahwa semua kebaikan hanya dapat dicapai apabila mereka mematuhi hukum, negara, dan agama.

O Padahal itu semua adalah obat bius yang diciptakan kaum foedal supaya kaum proletar tidak menuntut hak-haknya.

O Revolusi kaum buruh bukan hanya untuk merebut kekuasaan, namun menuntaskan penyebab dari seluruh penderitaan mereka, yaitu hak milik.

O Untuk menghapuskan hak milik, kaum buruh harus melenyapkan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang melindungi kepentingan kaum kapitalis.

O Sehingga untuk sementara kaum buruh merebut kekuasaan negara dengan membentuk “diktator proletariat”.

O Diktator proletariat ini tidak berlangsung lama, hanya sebagai masa transisi menuju melenyapnya negara dan hak milik.

O Salah seorang pengikut Marx yang paling brilian adalah Vladimir Illich Ulyanov, atau Lenin, sang pendiri komunisme.

O Lenin mengelaborasi semangat perlawanan Marx terhadap penindasan, memodifikasi pemikiran-pemikiran Marx agar sesuai dengan keinginan dan cita-citanya serta menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

O Lenin mengggunakan bahasa yang sangat agitatif, propagandis dan berapi-api dalam setiap tulisan dan orasinya.

O Lenin bukan hanya menjadikan ajaran-ajaran Marx menjadi ideologi perjuangan kaum buruh, namun menjadi ideologi sebuah negara, bahkan dunia

O Perbedaan anatar Marxisme dan Komunisme (atau Marxisme-Leninis) terletak pada konsep determinisme-kausal perkembangan sejarah.

O Lenin menolak konsep Marx bahwa sejarah manusia pasti akan melalui tahapan-tahapan yang sudah diajukan oleh Marx.

O Menurut Lenin, kapitalisme sangat luwes dan pintar, sehingga ia bisa berkelit dengan sukses dari kebangkrutannya.

O Ditambah lagi oleh, apa yang disebut Lenin, teori imperialisme dan peranan bank.

O Imperialisme adalah konsep penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara terbelakang.

O Kapitalisme tidak bangkrut karena ia melakukan imperialisme yang akan memberikan keuntungan berupa:

O Perluasan dan penciptaan pasar baru

O Memperoleh sumber bahan mentah baru dan murah

O Memperoleh buruh murah

O Memindahkan konflik buruh-kapitalis ke daerah-daerah jajahan

Sosial Demokrasi

“kebangkrutan kapitalisme tidak akan pernah terjadi, oleh sebab itu, perjuangan kaum buruh dengan propaganda revolusi bisa dilupakan, dan perjuangan kaum buruh dalam mencapai cita-cita bisa dicapai melalui jalan damai, yaitu demokrasi” Eduard Breinstein

O Semenjak revolusi Oktober 1917, seluruh partai yang menganut sosialisme, mengalami perubahan hebat. Mereka yang menolak revolusi, dengan cepat beralih kepada ideologi Sosial Demokrasi, sementara garis keras dengan cepat menjadi pengikut Lenin dan merubah nama menjadi partai komunis.

O Kalangan penganut ideologi sosial demokrat pun terpecah menjadi 2 bagian:

O yang pertama tetap dengan tujuan awal menciptakan masyarakat sosialis paripurna sebagai tujuan akhir dengan cara menyingkirkan kapitalisme,

O yang kedua menganggap kapitalisme baik-baik saja namun perlu terus menerus dikoreksi dan diperbaiki, seperti kepemilikan negara pada usaha yang sangat berpengaruh pada hajat kehidupan rakyat, program-program sosial seperti pendidikan gratis dan jaminan kesehatan.

O Pada akhirnya hampir semua partai politik penganut sosial demokrasi mengadopsi karakter yang kedu

Fasisme (serikat)

Fasces : sebuah tongkat yang teridri dari ikatan ranting2 kayu, yang berarti persatuan rakyat dan pemerintahan kerajaan Romawi, dengan mata kapak terikat diantaranya, yang berarti hukuman bagi para penentang/ pembangkang dalam serikat tersebut

Sifat Fasisme :

a. Reaksionerb. Monopoli ideologic. Imperialisd. Nasionalisme yang kuate. HAM kontekstualf. Peng-kambinghitam-ang. Supremasi militer

h. Kontrol atas masai. Obsesi pada ketahanan sosialj. Buruh ditindask. Pengekangan kebebasan akademik

dan senil. Kroni dan korupsi

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka :

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebuah ideologi, karena memiliki karakteristik sebagai ideologi. Penelaahan terhadap Pancasila sebagai sebuah ideologi dapat dicapai melalui langkah-langkah:

O Menelaah paradigma-paradigma yang dipakai dalam filsafat Pancasila sehingga kita dapat mengetahui koherensinya ketika ia menjadi ideologi.

O Menelaah konstitusi sebagai cerminan hubungan antara negara dan ideologi Pancasila.

O Menelaah kebijakan negara, dan hukum positif

Pancasila sebagai sebuah konsep filosofis, secara ontologis memandang manusia sebagai asas pertama segala sesuatu di dunia ini.

Manusia monopluralis lah yang memikirkan semuanya, sehingga ia adalah sebuah entitas yang tak teragukan.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai sebuah ideologi tidak sepenuhnya condong ke arah Liberalisme yang individualistik dan/atau Sosialisme yang komunistik

Pancasila tidak mengakui adanya supremasi sosial diatas individu. Hak asasi harus dijunjung tinggi dan secara serius ditanggapi dengan serangkaian tindakan konkrit, karena hak asasi manusia adalah eksistensi manusia itu sendiri.

Namun demikian pelaksanaan hak asasi manusia harus sesuai konteksnya. Sehingga kepentingan individu bukan menjadi satu-satunya tolok ukur dalam paradigma berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi tidak boleh diterjemahkan secara monopolistik oleh kekuasaan negara.

Dasar argumentasinya adalah: agar efektif, kekuasaan negara harus dijalankan oleh sekelompok orang terorganisir, memenuhi syarat dan memperoleh legitimasi hukum dan pengakuan rakyat.

Sekelompok orang ini adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan mampu menggunakan wewenang yang ada.

Dalam ideologi ada beberapa dimensi, yaitu: Dimensi Idealistik, yaitu dimensi nilai-nilai intersubyektif yang menjadi cita-cita

manusia Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dimensi Praktis, yaitu dimensi pelaksanaan nilai-nilai intersubyektif yang menjadi

panduan dalam hidup sehari-hari manusia Indonesia. Dimensi Flexibilitas, yaitu dimensi ruang yang memberikan kemampuan sebuah

ideologi untuk diterjemahkan secara bebas, sehingga bersifat kontekstual. Pancasila sebagai ideologi terbuka, harus mempunyai “ruang” di dalamnya, tempat

pemikiran politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan dapat bermain-main dengan logika yang runtut, membentuk sebuah pemahaman baru sebagai bentuk penerjemahan Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi riil di lapangan. Ruang ini adalah dimensi flexibilitas dalam ideologi.

Melalui dimensi tersebut, dimungkinkan adanya interpretasi nilai-nilai intersubyektif yang berbeda-beda terhadap Pancasila, namun tetap mengacu pada nilai-nilai obyektif yang menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia, yaitu kualitas tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil.

Etika politik mempunyai peranan sangat vital pada tahap ini, karena ia mampu memberikan rambu-rambu pada tindakan interpretasi yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan seseorang.

Etika politik yang bernafaskan Pancasila menjadi metode paling baik dalam interpretasi Pancasila, karena selain mengkritisi Pancasila, etika politik Pancasila sendiri bisa dikritik.

Sehingga penerjemahan Pancasila dalam kebijakan dan tindakan kekuasaan dapat selalu dikontrol oleh konstituennya, yaitu seluruh bangsa Indonesia.

Bab 6 (Filsafat Pancasila (2))

Sila-sila dalam Pancasila :

• Metafisika, aksiologi dan epistemologi berusaha menyingkap hakikat terdalam dari Pancasila, sehingga Pancasila dapat dimengerti sebagai sebuah sistem filsafat.

• Aristoteles berpendapat bahwa yang pertama kali dilakukan adalah meneliti asal mula konsep yang akan diteliti.

Asal mula Pancasila menurut metode Aristoteles :

• Causa Materialis: unsur-unsurnya telah terdapat dalam kehidupan seluruh suku2 bangsa di Nusantara, dalam bentuk adat istiadat, kebudayaan, dan agama2.

• Causa Formalis: bentuk yang terdiri dari 5 kalimat, yang dicetuskan pada sidang BPUPKI pertama

• Causa Effisien: proses pemikiran dari mulai perumusan unsur2 Pancasila hingga pengesahannya sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945

• Causa Finalis: tujuan dirumuskan dan disahkannya Pancasila, sebagai sistem filsafat yang mendasari berdirinya negara baru bernama Indonesia

Esensi Pancasila :

• Berasal dari rangkaian kata2 yang memiliki makna yang menyusun Pancasila

• Esensi sebagai hakikat terdalam mempunyai beberapa sifat yang menempel padanya (kualitas).

• Kualitas yang ada pada Pancasila adalah Abstrak-umum-universal-konkret-khusus-kolektif

Pengertian isi Pancasila, terdiri dari beberapa tingkatan:

• Pancasila sebagai dasar falsafah negara, memiliki pengertian umum-abstrak atau umum-universal. Pancasila itu tetap dan tidak berubah dan sama bagi siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, di tempat manapun, dan di waktu kapanpun.

• Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara, bersifat umum-kolektif

• Pancasila sebagai kebijakan publik dan tindakan politik pemerintah, bersifat khusus-konkrit

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” :

• Esensi: Ketuhanan, Kata dasar: Tuhan.

• Tuhan: imanen sekaligus transenden

• Tuhan Transenden: eksistensi Tuhan yang kualitasnya abstrak-umum-universal. Artinya Tuhan sebagai penyebab tidak langsung segala sesuatu yang menyangkut manusia dan alam semesta

• Tuhan Imanen: eksistensi Tuhan yang kualitasnya khusus-konkret-kolektif. Artinya Tuhan dalam agama-agama yang dimengerti umatnya, yang telah “memberkati dan merestui” bangsa dan negara Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan.

Konsekuensi logis sila Pertama :

• Tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ke-Tuhanan, tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan, dan anti keagamaan, dan tidak boleh ada paksaan agama di dalam negara Indonesia (Toleransi yang sejati).

• Tanpa menjadi lembaga keagamaan, negara Indonesia memiliki tertib negara dan hukum mengenai hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum tata susila (hukum “Tuhan” menjadi dasar hukum positif di Indonesia)

• Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia menyadari bahwa ada Tuhan sebagai unsur gaib yang menjadi sumber segala sebab (pandangan hidup yang bersifat kerohanian, tidak materialistik, atau ateistik)

Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” :

• Esensi: Kemanusiaan, kata dasar: Manusia

• Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat memiliki konsep antropologi metafisik sendiri, yaitu konsep manusia monopluralis (manusia dilihat dari berbagai sudut pandang, makhluk multidimensional, dialektis: memiliki tesis dan antitesis)

• Manusia dapat dilihat secara bersamaan sebagai makhluk sosial dan makhluk individual.

Konsekuensi Logis Sila Kedua :

• Ada kesesuaian antara sifat dan keadaan di Indonesia dengan hakikat manusia monopluralis

• Konsep multi dimensional berhubungan dengan kebutuhan yang juga multi dimensional (kebutuhan jasmani dan rohani; kebutuhan sosial dan privasi, dsb)

• Meski secara individu berlainan wujud, namun sama dalam dasar dan inti dari kepribadian yang sinergis antara bangsa-Pancasila-kemanusiaan

• Tidak dimungkinkan untuk menekankan satu dimensi saja, contoh: individu (liberalisme, kapitalisme, hedonisme, altruisme), komunal (marxisme, komunisme), kekuasaan (otoritariansime, fasisme), atau kelompok SARA.

• Negara dan aparaturnya, pemerintah, dan masyarakat harus menghormati dan melaksanakan kebijakan HAM yang berkepribadian Pancasila

Sila Persatuan Indonesia :

• Ensensi: persatuan, kata dasar: satu

• Eksistensi manusia monopluralis adalah eksistensi yang “berada-bersama”.

• Keberadaan suatu negara menjadi eksis ketika masing2 mengakui keberadaan individu lainnya, dan pada saat yang bersamaan mengakui keberadaan dirinya

Konsekuensi Logis Sila Ketiga :

• Tidak dimungkinkan adanya kepentingan apapun yang lebih tinggi dai kepentingan bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila

• Secara ontologis, hakikat bangsa adalah manusia-manusia monopluralis (jamak), yang berbeda satu sama lain, sehingga perbedaan adalah suatu realitas yang harus diterima

• Mengusahakan terus integrasi nasional dalam segala segi.

• Meningkatkan terus dialog sebagai media komunikasi yang adil dan setara.

Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan” :

• Esensi: kerakyatan, kata dasar: rakyat

• Kata kunci: “satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua”; gotong royong, dan musyawarah-mufakat

• Demokrasi Pancasila mementingkan dicapainya sebuah persetujuan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan

Konsekuensi Logis Sila Keempat :

• Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang mengakui manusia sebagai makhluk individual tanpa mengabaikan kepentingan mendasar individu yang dielaborasi dalam konsep HAM

• Demokrasi Pancasila tidak dimungkinkan adanya pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat karena secara ontologis negara adalah manifestasi dari rakyat

• Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara

• Setiap pengambilan keputusan diambil dengan cara musyarawah mufakat, dilaksanakan secara konsekuen oleh semua pihak dengan cara gotong royong

Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” :

• Esensi: keadilan, kata dasar: adil

• Keadilan distributif: pemenuhan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara

• Keadilan legal: pemenuhan hak dan kewajiban warganegara terhadap negara

• Keadilan komutatif: pemenuhan hak dan kewajiban warganegara terhadap sesamanya

• Sila keadilan sosial merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya. (konsep kesetaraan)

Konsekuensi Logis Sila Kelima :

• Kesetaraan kesempatan dan peluang bagi semua warganegara dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan harus dipenuhi negara

• Negara menyediakan kebutuhan dasar yang menguasai hajat hidup orang banyak bagi kepentingan seluruh warga negara

• Warganegara berhak dan wajib melaksanakan semua hak dan kewajibannya terhadap negara dan sesama warganegara.

Bab 7 (ETIKA POLITIK PANCASILA)

PENGERTIAN ETIKA :

• Sebuah paradigma / metode kritis yang dipakai untuk menganalisis suatu perbuatan / tindakan seseorang, sekelompok orang, atau negara.

• Metode kritis yang dipakai untuk meneliti sebuah penilaian seseorang, sekelompok orang atau negara.

• Etika sebagai sebuah ranting dalam filsafat, berusaha mengungkap sampai pada tingkat terdalam hakikat suatu pemikiran dan/atau tindakan seseorang. Etika meneliti tentang etis tidaknya klaim / penilaian / pemaknaan seseorang terhadap suatu fenomena, dan sekaligus meneliti perbuatan dan sikap seseorang tersebut.

• Sebagai sebuah metode kritis yang dipakai untuk menilai sebuah pemikiran/penilaian seseorang tentang suatu permasalahan, etika tidak bisa lepas dari nilai itu sendiri, maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah pertanyaan tentang nilai itu sendiri.

• Apakah nilai itu? Darimana datangnya nilai itu? Bagaimana proses munculnya sebuah nilai?

• Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu sebelum menelaah lebih lanjut tentang etika, karena bila tidak mampu memberikan sebuah pengertian terhadap nilai, maka etika sebagai kegiatan penilaian tidak dapat dimengerti.

Nilai dan Penilaian :

• Seseorang ketika memikirkan sesuatu, tentu melakukan penilaian. Penilaian tersebut muncul karena ia melakukan pemaknaan terhadap sesuatu benda atau suatu masalah. Pemaknaan timbul dari pengamatan.

• Pengamatan mengandaikan adanya subyek yang mengamati, yaitu orang tersebut dan obyek yang diamati (yaitu suatu benda atau fenomena).

• Hubungan antara subyek dan obyek adalah hubungan intensional. Keduanya harus sama-sama merupakan realitas, yang satu mengkualifikasi yang lain.

• Apabila hanya subyek yang benar-benar ada, sementara obyek hanyalah khayalan, maka tidak akan terjadi pengamatan, karena tidak ada yang diamati.

• Namun bila hanya obyek yang ada sementara subyek tidak real, maka tidak akan ada pengamatan, karena tidak ada yang mengamati. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka terjadilah pengamatan.

• Pengamatan selalu tertuju pada suatu obyek. Tanpa ada obyek takkan ada pengamatan.

• Pengamatan mengandaikan adanya kesadaran subyek. Pengamatan harus berada dalam kesadaran. Seseorang yang berada dalam keadaan tidur atau pingsan, tidak mempunyai kesadaran, maka tidak melakukan pengamatan.

• Kesadaran seseorang selalu tertuju pada suatu obyek. Manusia tidak bisa berpikir tanpa memikirkan sesuatu, bahkan ketika manusia menjawab bahwa ia tidak memikirkan apa-apa, ia sebenarnya sedang memikirkan bahwa ia tidak memikirkan apa-apa. Jadi sering kali manusia justru sedang memikirkan pikirannya itu sendiri.

• Setelah melakukan pengamatan, seseorang melakukan pemaknaan. Pemaknaan adalah proses dialektis antara nilai dan penilaian. Sebuah obyek yang diamati tentu mempunyai nilai yang melekat pada dirinya.

• Sementara itu, subyek yang berkesadaran yang melakukan pengamatan, pada saat yang bersamaan melakukan penilaian. Pada saat terjadinya pemaknaan, kualitas yang melekat pada obyek (yang disebut nilai obyektif), dinilai oleh subyek yang mengamati.

• Karena itu, nilai tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya pasif. Nilai adalah kegiatan penilaian.

• Hubungan antar manusia adalah koeksistensi. Manusia satu dan manusia lain “berada bersama” dalam sebuah ruang. Maka antar manusia ini muncul pula hubungan. Hubungan antar manusia ini sifatnya adalah saling mengkualifikasi. Manusia jadi manusia karena ada manusia lain.

• Seorang manusia dapat melakukan penilaian kepada manusia lain. Namun manusia yang diamati ini bukanlah obyek. Ia juga tentu mengamati. Maka masing-masing manusia mempunyai dunianya sendiri, hanya saja dunia ini akan saling berpotongan.

• Perpotongan dunia ini mengakibatkan terjadinya pemaknaan dialektis, pemaknaan timbal balik. Perpotongan ini pula yang memunculkan sebuah “pemaknaan bersama”, contohnya ketika seseorang menyetujui pendapat orang lain. Pemaknaan ini pula yang mendorong terjadinya nilai intersubyektif.

• Nilai intersubyektif ini diakui kebenarannya, sehingga nilai tersebut mulai tersusun dengan nilai-nilai bersama yang lain. Susunan nilai ini menghasilkan sebuah sistem pemikiran, dimana sistem pemikiran ini diakui pula kebenarannya oleh semua manusia, hingga akhirnya dibakukan menjadi “norma”.

Nilai Obyektif

• Nilai obyektif yang melekat pada suatu benda adalah kualitas yang dipakai untuk kegiatan pemaknaan, sekaligus merupakan nilai yang teramati. Kualitas-kualitasnya terbuka sehingga subyek dapat mencerapnya melalui pancaindra. Nilai ini adalah prasyarat penilaian, karena tanpa kualitas ini, pemaknaan tidak terjadi.

• Nilai obyektif setelah dicerap oleh pengamatan subyek, masuk ke dalam kesadaran dan dikonsepkan oleh kesadaran menjadi konsep. Ini disebut fenomena. Fenomena inilah konsep yang mewakili nilai obyektif sebuah obyek di dalam kesadaran seorang manusia.

• Masing-masing individu mempunyai sudut pandang tersendiri, karena memang setiap manusia mempunyai dunia tersendiri yang harus dimaknai secara individual. Namun demikian, seorang manusia sering mengalami perpotongan dengan manusia lain, yaitu ketika ia mengamati orang lain tersebut, dan atau ketika kedua manusia mengamati sebuah realitas yang sama.

Nilai Subjektif

• Nilai intersubyektif adalah nilai yang terjadi ketika sebuah subyek berpotongan dengan subyek lain dalam mengamati sebuah obyek. Dunia manusia yang satu berpotongan dengan dunia manusia lainnya ketika mengamati sebuah kualitas yang melekat pada obyek yang sama.

• Masing-masing manusia akan mengamati kualitas yang terbuka itu, dan mengonsepkannya dalam kesadaran masing-masing, memaknai fenomena tersebut, dan melakukan sesuatu untuk menyikapi fenomena itu. Nilai intersubyektif ini yang sering dipahami sebagai “nilai” di masyarakat.

• Nilai-nilai selalu dimengerti oleh manusia, dan dimaknai oleh manusia, karena secara ontologis, manusialah hakikat semua konsep dan nilai. Hanya manusialah mahluk yang mengerti dan mempergunakan bahasa karena ia satu-satunya mahluk yang berpikir.

Norma :

• Nilai-nilai intersubyektif ini, akhirnya tersusun secara sistematis menjadi norma, karena manusia-manusia yang mengakui pemaknaan yang sama terhadap sebuah realitas yang sama, sepakat untuk menyamakan pemaknaan.

• Pemaknaan yang sama menimbulkan nilai yang sama, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan diantara manusia untuk membakukan nilai-nilai yang sama tersebut sebagai acuan penilaian, inilah yang disebut norma.

• Norma agama adalah sebuah pedoman yang menjadi acuan penilaian untuk mengukur pikiran dan tindakan manusia sebagai penganut kepercayaan dan agama tertentu. Seorang manusia yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai Causa Prima, mempergunakan nilai-nilai intersubyektif yang disepakati dalam agamanya.

• Agama adalah wahyu Tuhan, sehingga konsekuensi logis yang harus ditempuh, manusia sebagai ciptaannya dan menganut sebuah agama tertentu, wajib melaksanakan perintah-perintahNya yang telah dituangkan dalam kitab suci agama masing-masing.

• Agama dan etika adalah komplementer. Sebuah agama memerlukan etika sebagai metode kritis yang dipakai oleh umat untuk menelaah setiap keputusan yang diambil oleh para pemukanya. Etika memberikan sebuah jalan untuk menjembatani terwujudnya dialog antar umat beragama, dengan mengetengahkan persoalan tentang harkat dan martabat manusia, sehingga setiap agama dapat mempunyai titik temu untuk berdialog.

• Norma moral adalah sebuah acuan penilaian yang mengukur seseorang berpikir dan bertindak sebagai manusia. Seorang manusia adalah mahluk bermoral. Akibatnya, kriteria penilaian norma ini bersangkutan dengan manusia sebagai manusia.

• Universalitas norma moral mengakibatkan ia justru tidak membumi dan teoritis, sehingga aturan-aturan detailnya malah menjadi sangat kabur. Dengan kata lain, norma moral membutuhkan norma-norma lain yang lebih khusus dan sifat intersubyektifnya terbatas, sehingga ia bisa diwujudkan secara efektif dalam kehidupan manusia.

• Etika dan norma moral komplementer, karena keduanya mempunyai kesamaan permasalahan dan tujuan. Etika adalah sebuah metode kritis untuk menilai penilaian dan tindakan seseorang, agar tindakan dan penilaian itu selalu mengacu pada nilai-nilai obyektif.

Sementara norma moral adalah sebuah ajaran yang memberikan pedoman sebuah penilaian dan tindakan manusia supaya ia menjadi manusia. Keduanya memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan manusia.

• Norma sosial adalah acuan penilaian yang mengukur seseorang bertindak dan berpikir sebagai anggota masyarakat. Seorang manusia sebagai mahluk sosial, pasti menjadi anggota masyarakat tertentu.

• Walaupun norma ini lebih khusus dibanding norma moral, namun kelemahannya justru terletak pada kesepakatan para konstituennya. Sebuah masyarakat tidak melibatkan kekuasaan secara khusus dalam kehidupan sehari-hari manusia anggotanya, sehingga ikatan mereka lemah, karena kesepakatan ini sifatnya tidak mengikat.

• Karena lemahnya kesepakatan, konflik dan pelanggaran yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena tidak adanya penegakan terhadap sanksi.

• Norma hukum adalah acuan penilaian yang mengukur seseorang bertindak dan berpikir sebagai warganegara. Seorang manusia sebagai mahluk sosial, hidup dalam sebuah organisasi yang terstruktur, sistematis dan berkuasa penuh.

• Hal ini adalah manusiawi, karena selain sebagai mahluk sosial, manusia monopluralis adalah mahluk individu, sehingga kepentingannya sebagai individu seringkali muncul dan mengakibatkan konflik.

• Konflik ini muncul secara hakiki disebabkan oleh karena perbedaan pemaknaan, yang disertai pelaksanaan pemahaman individu tersebut, yang memaksa individu lain untuk mengakui pemahaman individu yang satu.

• Etika membantu norma hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia dengan mengedepankan harkat dan martabat manusia. Etika mengkritisi norma hukum dalam hal dasar-dasar legitimasinya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap setiap putusan hukum.

ETIKA POLITIK

• Etika politik adalah sebuah cabang dalam ilmu etika yang membahas tentang hakikat manusia sebagai mahluk yang berpolitik, dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik.

• Etika politik sangat penting karena ia mempertanyakan hakikat manusia sebagai mahluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma dipakai untuk mengontrol perilaku politik.

• Etika politik menelusuri batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, azas-azas dalam ilmu hukum, peraturan-peraturan ketatanegaraan, asumsi-asumsi dan postulat-postulat tentang masyarakat, dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia, melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi dan kebijakan politik

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

• Pancasila adalah sebuah ideologi berkarakter terbuka. Hal ini mengakibatkan Pancasila sebagai sebuah ideologi dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman, dan tidak kaku. Namun sebagai ideologi terbuka, Pancasila terbuka terhadap kritik dan tafsiran. Tafsiran dan interpretasi terhadap ideologi hanya dapat dilakukan oleh seseorang/organisasi yang

mempunyai kekuasaan. Sementara pemegang kekuasaan tertinggi, adalah negara. Sehingga, hanya negara lah yang mampu menafsirkan Pancasila secara efektif.

• Tahapan penafsiran kekuasaan negara terhadap Pancasila sebagai ideologi inilah titik paling krusial. Kesalahan Orde Baru di masa lalu adalah sifat monolitik penafsiran terhadap Pancasila.

Kendala-kendala Etika Politik Pancasila :

• Etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi tersendiri. Ketika seseorang mengkritik suatu ideologi, ia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, baik secara konseptual maupun praxis. Demikian pula ketika ia menghadapi sebuah ideologi yang lain. Hal ini terus terjadi, hingga sebuah keyakinan muncul bahwa etika politik menjadi satu-satunya cara yang efektif dan efisien dalam mengkritik ideologi, sehingga etika politik menjadi sebuah ideologi tersendiri.

• Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding etika politik Pancasila, sehingga, kritik apapun yang ditujukan kepada Pancasila oleh etika politik Pancasila, tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri, karena kritik itu tidak akan membuahkan apa-apa.

Pelaksanaan Etika Politik Pancasila :

• Pertama adalah mempertanyakan tingkatan dijalankannya prinsip moral “menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia”. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia?.

• Kedua adalah mempertanyakan tingkatan kesesuaian antara nilai obyektif dan nilai intersubyektif. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip nilai intersubyektif “keadilan” sesuai dengan nilai obyektif “adil”?

• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ,

Nilai obyektif: Tuhan, Nilai intersubyektif:Ketuhanan, mengandung makna: keyakinan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa sebagai Causa Prima

• Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai obyektif: manusia, Nilai intersubyektif: Kemanusiaan, mengandung makna: pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap azas kesamaan dan kebebasan manusia

• Sila Persatuan Indonesia

Nilai obyektif: satu , Nilai intersubyektif: Persatuan, mengandung makna: pengakuan terhadap perbedaan sebagai hakikat, pengakuan akan sifat koeksistensi manusia

• Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Nilai obyektif: rakyat, Nilai intersubyektif: Kerakyatan, mengandung makna: pengakuan bahwa kedaulatan negara adalah di tangan rakyat, musyawarah untuk mufakat dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat, penjaminan tidak adanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas

• Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai obyektif: adil, Nilai intersubyektif: Keadilan, mengandung makna: pengakuan kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang agama, ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.