Home >Documents >Rangkuman Pkn Bab 5-8

Rangkuman Pkn Bab 5-8

Date post:22-Jan-2016
Category:
View:248 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
pkn
Transcript:

BAB 5DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASISejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi di Indonesia semakin marak. Hasil penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh . Hampir semua negara di dunia meyakini bahwa demokrasi merupakan tolak ukur dari keabsahan politik, dengan adanya keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegak kokohnya sistem politik demokrasi.Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Maka dari itu, rakyat ditempatkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.Pada bab ini, akan diuraikan hal-hal sebagai berikut.1. Hakikat Demokrasi2. Demokratisasi3. Demokrasi di Indonesia4. Sistem Politik Demokrasi5. Pendidikan DemokrasiA. HAKIKAT DEMOKRASI1. Pengertian Etimologis DemokrasiDari segi bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, arti dari demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.Pemerintahan dengan rakyat yang ikut langsung dalam mengurusi pemerintahan seperti pada abad ke-4 SM abad ke-6 M di Yunani, yaitu demokrasi secara langsung yang diterapkan mulai sulit untuk dilaksanakan, dengan alasan sebagai berikut.a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.Maka untuk menghindari kesulitan di atas maka disusunlah badan perwakilan rakyat yang mewakili rakyat yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulia dikenal demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Selanjutnya, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitua. Demokrasi langsungDemokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang.b. Demokrasi tidak langsungDemokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakn melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.Negara-negara modern menerapkan sistem pemerintahan demokrasi tidak lagsung karena berbagai alasan, antara lain:a. penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan;b. masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak;c. setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.2. Pengertian Terminologis DemokrasiBerikut ini beberapa definisi tentang demokrasi menurut ahli.a. Menurut Harris SocheDemokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atao badan yang diserahi untuk memerintah.

b. Menurut Henry B. MayoSistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.c. Menurut International Comission for JurristDemokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.d. Menurut C. F. StrongSuatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya memepertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.e. Menurut Samuel HuntingtonSistem politik sebgai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memeberikan suara.

Selain itu, Abrahm Lincoln juga mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi,yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf, 1997) yaitu :a. Kebebasan/persamaan (freedom/equality), danb. Kedaulatan rakyat (peoples sovereignty)

3. Demokrasi sebagai Bentuk PemerintahanSecara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi:a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai seorang pemimipin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.c. Aristokrasi, yaitu bentuk suatu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.d. Oligarki, yaitu bentuk suatu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, oligarki, dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari pemerintahan. Adapun bentuk pemerintahan yang dianut dewasa ini adalah bentuk pemerintahan modern menurut Nicollo Machiavelli, yaitu:a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimipin Negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Contohnya: Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dan Thailand. Penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau warisan.b. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Contohnya: Amerika Serikat, India, Prancis, dan Korea Selatan. Penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan.4. Demokrasi sebagai Sistem PolitikBeberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya;a. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagi system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasrkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa system poltik sebagai demokrastis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.Sukarna dalam buku Demokrasi Vs Kediktatoran (1981) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otorarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, sebagai berikut:a. Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;b. Pemerintahan konstitusional;c. Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law);d. Pemerintahan mayoritas;e. Pemerintahan dengan diskusi;f. Pemilihan umum yang bebas;g. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;h. Manajemen yang terbuka;i. Pers yang bebas;j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;m. Pengawasan terhadap administrasi negara;n. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan poltik pemerintah;o. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan poltik tanpa paksaan dari lembaga mana pun;p. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system bukan poll system;q. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;s. Konstitusi/UUD yang demokratis;t. Prinsip persetujuan.Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran, yaitu sebagi berikut.a. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satiu lembaga saja.b. Pemerintahn tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya konstutisional, tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.c. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekrit.e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.f. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintahan atau ada beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopol

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended