rangkuman ilmu politik FISIP UI semester 1

BAHAN KULIAH PIP CHAPTER 2

DIKEMBANGKAN OLEH ABDUL H

tidak untuk dikutip

MATERI

¢ Komunikasi Politik ¢ Partai Politik ¢ Partisipasi Politik dan Pemilu ¢ Demokrasi ¢  Ideologi ¢ HAM ¢ Politik Luar Negeri dan Poitik Internasional

KOMUNIKASI POLITIK

KOMUNIKASI

¢ The transmission of meaning through the use of symbols. (Rainney, 1996)

¢ Simbol bisa berupa: gambar, film, kata-kata, music, gestures, dll

DEFINISI KOMUNIKASI (LASWELL)

¢  “Who says What, to whom, with what channel and what effect”. (Laswell)

¢  Komunikator = Partisipan yang menyampaikan informasi politik

¢  Pesan Politik = Informasi, fakta, opini, keyakinan politik ¢  Media = Wadah (medium) yang digunakan untuk

menyampaikan pesan (misalnya surat kabar, orasi, konperensi pers, televisi, internet, Demonstrasi, polling, radio)

¢  Komunikan = Partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator

¢  FeedBack = Tanggapan dari Komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator

DEFINISI

¨ Komunikasi politik adalah bentuk komunikasi yang terjadi di ruang publik dan melibatkan aktor-aktor politik dan berdampak luas kepada masyarakat.

¨ Komunikasi Politik meliputi: ¨  1. Semua bentuk komunikasi antar

politisi ¨  2. Komunikasi antara politisi dengan

pemilih atau masyarakat atau dengan media

¨  3. Komunikasi tentang aktor politik dan aktivitasnya, seperti berita, editorial, dll.

AKTOR

¨  Dalam studi komunikasi politik, komunikator biasanya dibagi kedalam tiga kategori.

1.  Politisi Orang yang berkarir di dunia politik untuk

menduduki jabatan-jabatan politik 2. Profesional Orang yang mendapatkan uang dala

keterlibatannya dalam komunikasi politik 3. Volunteer Part timer communicator, terlibat dala satu isu

tertentu saja

MEDIA DAN POLITIK Ada tiga fungsi utama media dalam komunikasi politik: ¢ Gatekeeping adalah proses menetapkan informasi

apa yang akan disampaikan kepada khalayak yang kemudian mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.

¢ Agenda setting adalah proses untuk memilih topik-topik apa yang akan dibaca, didengar atau dilihat oleh khalayak.

¢ Framing adalah menempatkan perspektif partikular pada sebuah peristiwa

RESPON TERHADAP KOMUNIKASI POLITIK

4RESPONSES

¢ Initiation �  penerima tidak mempunyai banyak pendapat atau

pengetahuan tentang sesuatu. Karenanya pembicara menginisiatifkan dan mengharapkan pertanyaan dari pendengar tentang hal tersebut

�  penerima pesan yang sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu

4RESPONSES

¢ Conversion �  sebelum memberi tahu, si penerima telah menerima

kecendrungan atas pilihan lain, tetapi presentasi dan persuasi si pembicara berhasil membujuk mereka untuk membatalkan pandangan mereka sebelumnya dan beralih untuk mendukung pilihan si pembicara

�  Mengubah pendapat awal reciever

4RESPONSES

¢ Reinforcement �  sebelum memberi tahu, si penerima telah cenderung

mendukung pilihan namun mereka masih dapat dipengaruhi untuk memilih pilihan lain. Sehingga si penerima harus dibuat untuk lebih yakin dengan pilihannya

�  Pembicara harus berhasil memperkuat keyakinan si penerima untuk memilih pilihannya

4RESPONSES

¢ Activation �  sebelum berpidato/presentasi, si penerima telah

memilih pilihan tersebut dan tidak ingin berubah pikiran. Communicator berusaha membuat mereka memberikan kontribusi terhadap pilihan tersebut, seperti bantuan berupa uang, kerelaan menjadi sukarelawan, atau menjadi juru bicara tingkat menengah

�  Membuat si penerima memberikan kontribusi lebih

OPINI PUBLIK

¢ Opini adalah kepercayaan, nilai dan harapan yang disuarakan melalui perilaku. Opini publik merupakan akumulasi dari opini-opini individu yang terbangun melalui proses komunikasi.(Dan Nimmo)

¢ The sum of all private opinions of which Government officials aware and take into account making their decisions. (Austin Rainney)

TERBENTUKNYA OPINI (DAN NIMM0) Sebuah rangsangan baru dapat menjadi opini publik jika mampu melalui proses berikut

1.  Adanya pertikaian yang berpotensi menjadi isu 2.  Adanya sebuah persoalan di masyarakat. Jikapun tidak ada

kontroversi, ada benih kontroversi 3.  Adanya ”pemimpin” yang melakukan publikasi 4.  Adanya komunikator politik yang aktif melakukan fungsi

komunikasi politik melalui tiga saluran : ¤  Saluran (media) massa ¤  Interpersonal (langsung maupun tidak langsung) ¤  Organisasi (gabungan antara saluran massa dan interpersonal,

fungsi kedalam dan keluar organisasi) 5.  Adanya interpretasi personal 6.  Gambaran tentang opini yang ada, tahap menyesuaikan opini

pribadi setiap orang kepada persepsinya yang lebih luas 7.  Kesediaan untuk menyampaikan opini di depan umum ¨  Tergantung :

¤  Iklim opini (distribusi sentimen mayoritas dan minoritas) ¤  Kecenderungan opini dari tokoh dihormati

DIMENSI OPINI PUBLIK, (RAINNEY, 1996)

Opini publik memiliki dua dimensi 1.  Dimensi Preferensi

Yaitu pilihan warga negara terhadap satu fenomena politik tertentu. Misal dalam pemilihan Presiden dimensi ini bicara tentang calon siapa yang diminati

2. Dimensi Intensitas Dimensi ini bicara tentang seberapa kuat preferensi tersebut tertanam di benak pemilih sampai ke level tindakan.

Dimensi preferensi dan intensitas saling berjalin dalam dinamika terbentuknya opini publik. Sesorang yang dalam pemilu mendapatkan kecenderungan dipilih (preferensi) tinggi akan terancam gagal dalam pemilihan jika intensitas rendah. Kedua hal ini memiliki posisi penting dalam proses opini publik

MENGUKUR OPINI PUBLIK

¢ Opini publik biasanya diukur dengan: 1. Polling à Mengetahui tingkat dukungan,

preferensi dan intensitas 2.Voting behavior à Mengetahui perilaku memilih 3.Experiment à Mengukur opini publik dengan

memberikan “treatment” tertentu.

SIDE EFFECT DARI SEBUH POLLING

1.  Underdog Effect 2.  Bandwagon Effect/ Symphaty Effect 3.  No Effect

EDWARD T HALL (1976)

Komunikasi Politik dari sudut pandang Budaya Politik:

1.  High Context Culture à Dominannya budaya non verbal

2.  Low Context Culture à Dominannya Budaya Verbal

PARTAI POLITIK

DEFINISI PARTAI POLITIK

¢ Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik – biasanya dengan cara-cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, 2002)

TEORI MUNCULNYA PARTAI POLITIK (DUVERGER, 1954)

1.  Parliamentary Origin Partai politik muncul didasari atas kebutuhan adanya lembaga yang menjembatani hubungan antara (anggota) parlemen dengan masyarakat

2.  Extra – Parliamentary Origin Partai politik muncul karena keinginan memperjuangkan ideologi atau isu tertentu.

LAPALOMBARA DAN MEIYNER DALAM SURBAKTI (2010:144-146) TIGA TEORI YANG MENJELASKAN ASAL USUL PARTAI POLITIK:

1.  Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.

2.  Teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. Hal ini terjadi ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat berstruktur kompleks.

3.  Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi ekonomi.

GERAKAN DAN KELOMPOK KEPENTINGAN (MIRIAM BUDIARDJO, 2002)

¢  Gerakan : Kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik

¢  Kelompok Kepentingan : Kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

EMPAT TIPE KELOMPOK KEPENTINGAN (ALMOND DALAM SURBAKTI, 2010: 141)

1. Kelompok Anomik Kelompok yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera. Kelompok ini memiliki identitas yang tidak jelas.

2. Kelompok Non Asosiasi Kelompok kepentingan yang terbentuk karena ada kepentingan yang sama (daerah, etnis,dll) untuk diperjuangkan.

3. Kelompok Institusional Kelompok kepentingan yang muncul dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Contoh: Dharma Wanita, KORPRI dll

4. Kelompok Asosiasional Kelompok kepentingan yang mewakili dan mengartikulasikan kepentingan kalangan tertentu. Contoh: PGRI, HKTI, IDI, dll

FUNGSI PARTAI POLITIK

1.  Sarana Komunikasi Politik: a. Interest aggregation b. Interest articulation

2.  Sarana Sosialisasi Politik 3.  Sarana Rekrutmen Politik 4.  Sarana Manajemen Konflik

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Berdasarkan Asas dan Orientasi 1.  Partai Politik Pragmatis

Partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Ex: Partai Demokrat dan Republik di USA

2.  Partai Politik Doktriner Partai politik yang mempunyai sejumlah program dan kegiatan sebagai penjabaran ideologi tertentu. Ex: Partai Komunis

3.  Partai Politik Kepentingan Partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani atau buruh. Ex: Partai Buruh

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota 1. Partai Massa (Lindungan/ Patronage) Mengandalkan kekuatan pada jumlah anggota

2. Partai Kader Mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Basis Sosial dan Tujuan (Almond) 1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-

lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah

2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh atau pengusaha

3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu

4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu

SISTEM KEPARTAIAN

Berdasarkan Jumlah: 1.  Satu Partai 2.  Dua Partai 3.  Multi Partai

SISTEM KEPARTAIAN

Berdasarkan Ideologi (Sartori)

SISTEM KEPARTAIAN

Di negara berkembang (Sartori) 1. Pluralisme Ekstrim a. Jumlah partai banyak b. Ideologi banyak bertentangan c. Kemampuan memerintah tergantung

kemampuan membangun koalisi 2. Hegemoni adanya satu kekuatan politik yang mendominasi:

a. Hegemoni ideologi b. Hegemoni Pragmatis

Oleh Abdul Hamid

PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Aktivitas warga negara biasa untuk mempengaruhi kebijakan umum Ciri:

1.  Kegiatan atau perilaku warga negara biasa yang dapat diamati

2.  Diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah 3.  Kegiatan efektif maupun gagal terkategori partisipasi

politik 4.  Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung 5.  Partisipasi bisa konvensional maupun nonkonvensional 6.  Partisipasi bisa mobilisasi atau otonom

PARTISIPASI POLITIK

a.  Berdasarkan  kesadaran  politik  :  ¢ Otonom    Partisipasi  dilakukan  atas  dasar  kesadaran  sendiri  

¢ Mobilisasi    Partisipasi  dilakukan  berdasarkan  anjuran,  ajakan  atau  paksaan  pihak  lain  

KATEGORI PARTISIPASI POLITIK

b.  Berdasarkan  Saluran  Politik  ¢ Konvensional  Partisipasi  dilakukan  dengan  saluran  resmi  ¢ Non  Konvensional  Partisipasi  dilakukan  melalui  sarana  tidak  resmi    

KATEGORI PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi Politik Konvensional Partisipasi Politik Non Konvensional

• Pemberian Suara • Diskusi Politik

• Kampanye • Membentuk dan Bergabung dengan Kelompok Kepentingan

• Komunikasi dengan pejabat politik dan administratif

• Pengajuan Petisi • Demonstrasi

• Konfrontasi • Mogok

• Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda (perusakan, pemboman)

• Kekerasan politik terhadap manusia ( penculikan, penyiksaan, pembunuhan)

• Perang Gerilya, Revolusi

1. Apatis Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik

2.  Spektator Orang yang setidak-tidaknya pernah memilih dalam Pemilu

3.  Gladiator Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik: Kounikator, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat

4.  Pengkritik Mereka yang melakukan partisipasi politik non konvensional

KATEGORI PARTISIPASI POLITIK (MIBRATH AND GOEL, 1977)

Partisipasi  politik  sebagai  dimensi  stratifikasi  sosial  1.  Pemimpin  Politik  2.  Aktivis  Politik  3.  Komunikator  4.  Warga  Negara  Marginal  5.  Orang  yang  Terisolasikan  

KATEGORI PARTISIPASI POLITIK (OLSEN, 1973)

MODEL PARTISIPASI POLITIK (PAIGE, 1971)

KesadaranTinggi

Kepercayaan Rendah

Kepercayaan Tinggi

Kesadaran Rendah

AKTIF MILITAN RADIKAL

APATIS PASIF

TUJUAN PEMILU, SURBAKTI, (2010, 232-233) DAN REYNOLDS DALAM PAMUNGKAS, (2010: 26)

¢ Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum, sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat sebagai yang berdaulat, meski pelaksanaan dilaksanakan oleh wakil-wakilnya.

¢ Sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

¢ Sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

¢  berperan sebagai saluran tempat rakyat bisa meminta pertanggungjawaban wakil-wakilnya.

¢ Menerjemahkan pilihan yang diberikan rakyat menjadi kursi yang dimenangkan dalam kursi legislative.

¢ Membentuk batas-batas diskursus politik yang bias diterima dalam cara-cara yang berbeda, dan memberikan insentif bagi mereka yang berkompetisi untuk mengiklankan dirinya kepada pemilih dengan cara-cara tertentu.

VARIAN SISTEM PEMILU

Tabel&1&Varian&Sistem&Pemilu&

Pluralitas)Mayoritas)(Distrik)) First)Past)The)Post)(FPTP))Block)Vote)(BV))Party)Block)Vote)(PBV))Alternative)Vote)(AV))Two)Round)System)(TRS))

Proportional) Proportional)representation)(PR))Mixed)Member)Proportional)(MMP))Single)Transferrable)Vote)(STV))

Campuran)) Parallel)Mix)Member)Proportional))

Sistem)Lain) Limited)vote)Single)non)transferrable)vote)Borda)Count)

)

Distrik  (single  Member  Constituency)    Setiap  kesatuan  geografis  memiliki  satu  wakil  di  lembaga  legislatif.  

Kelebihan  :  ¢  Wakil  lebih  dikenal  masyarakat  dan  lebih  

loyal  ke  masyarakat  ¢  Dapat  terjadi  integrasi  partai-­‐partai  politik  ¢  Mempermudah  terjadinya  stabilitas  

nasional  ¢  Pemilihan  lebih  murah  dan  sederhana  

SISTEM PEMILU LEGISLATIF

Kekurangan  ¢  Kurang  memperhatikan  adanya  partai-­‐partai  kecil  

dan  golongan  minoritas  yang  tersebar  di  berabagai  distrik  

¢  Banyaknya  suara  yang  hilang  

SISTEM PEMILU…DISTRIK

Proporsional  (Multi  Member  Constituency)    Perolehan  kursi  di  lembaga  legislatif  seimbang  (proporsional)  dengan  jumlah  suara  yang  diperoleh.  

Kelebihan  :  ¢  Sedikitnya  suara  yang  hilang  

SISTEM PEMILU

Kekurangan  :  ¢ Mempermudah  fragmentasi  partai  dan  munculnya  partai-­‐partai  baru  

¢  Loyalitas  ke  partai  ¢  Pemerintah  kurang  stabil  karena  banyak  partai  ¢ Rumit  dan  Mahal  

SISTEM PEMILU…PROPORSIONAL

DEMOKRASI

DEFINISI

Demos dan kratos; yang mempunyai arti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (kekuasaan ditangan rakyat/ Government by Citizen)

Menurut Harold J. Laski: demokrasi dan otoriterisme berada pada dua ujung suatu spektrum, saling bertolak-belakang

Democracies Dictatorships

Democratic model

Near Democracies

Near Dictatorships

Authoritarian model

Aus

tralia

U

nite

d K

ingd

om

Uni

ted

Sta

tes

Mex

ico

Sou

th K

orea

Ta

iwan

Alg

eria

M

ali

Mya

nmar

Cub

a Li

bya

Sau

di A

rabi

a

Figure 1. Spectrum classification of democracies

Baik Buruk ARISTOTELES

Pemerintahan oleh satu orang Monarki Vs Tirani

Pemerintahan oleh segelintir orang

Aristokrasi Vs Oligarki Pemerintahan oleh banyak orang

Politea Vs Demokrasi

DEFINISI

Sistem politik yang demokratis terjadi dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas pada suara wakil-wakil yang diawasi secara ketat dan efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana kebebasan politik yang terjamin

Henry B. Mayo

CIRI POKOK SISTEM DEMOKRASI

Beberapa ciri demokrasi menurut Austin Rainney adalah :

1.  Kedaulatan ada di tangan rakyat (popular sovereignty),

2.  Kesetaraan politik ( political equality 3.  Keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan

(popular consultation), 4.  Mayoritas yang berkuasa (majority rule) dan 5.  Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi.

NILAI-NILAI DEMOKRASI (MAYO)

¢  Menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga

¢  Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah

¢  Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

¢  Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ¢  Mengakui serta menganggap wajar adanya

keanekaragaman ¢  Menjamin tegaknya keadilan

¢ Gelombang Demokratisasi Samuel P. Huntington Studi mengenai proses demokratisasi yang berlangsung di antara bangsa-bangsa di dunia dalam beberapa gelombang sepanjang abad 20. Di sela-sela setiap gelombang, terselip arus balik, yakni terjadinya proses penguatan kembali otoritarianisme atau totalitarianisme

Huntington’s three waves of democratization

Tahun Negara Negara Jumlah % Negara Gejala

Demokratis non-Demokratis Negara Demokratis

1922 29 35 64 45,3% Gelombang I

1942 12 49 61 19,7% Arus Balik I

1962 36 75 111 32,4% Gelombang 2

1973 30 92 122 24,6% Arus Balik 2

1990 58 71 129 45,00 Gelombang 3

Empat (4) skenario proses demokratisasi (huntington) è  Transformasi = elit penguasa mengambil prakarsa memimpin

upaya demokratisasi

è  Replacement = kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokratisasi

è  Transplacement = demokratisasi berlangsung sebagai akibat negoisasi dan bargaining antara pemerintah dan kelompok oposisi

è  Intervensi = lembaga demokrasi dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar

EMPAT TAHAP TRANSISI MENUJU DEMOKRASI

¢ Tahap pratransisi ¢ Di tahap ini terjadi kombinasi di antara beberapa hal,

yaitu kritisisme dan perlawanan dari luar rejim; rejim mengalami perpecahan internal; angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik; rejim menghadapi krisis ekonomi dan/atau politik yang semakin sulit dikelola; dan tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat.

�  Tahap Liberalisasi Awal �  Liberalisasi adalah pengefektifan hak-hak politik

yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga.

�  Dalam tahap ini terjadi jatuh atau berubahnya rejim lama; meluasnya hak-hak politik rakyat; terjadinya kesetaraan pemerintahan; dan terjadinya ledakan partisipasi politik, di antaranya dilaksanakan pemilu yang demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari pemilu.

�  Guilermo O’Donnel, Phillipe Schmitter dan Laurence Whitehead, Transisi Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, (Jakarta, LP3ES:1993), hal. 7

¢ Transisi

¢ Transisi adalah interval antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi dimulai dengan keruntuhan rezim otoritarian lama dan kemudian diikuti dengan instalasi atau pelembagaan nilai-nilai demokrasi.

¢  Konsolidasi

¢ Tahap ini membutuhkan waktu yang lama karena harus menghasilkan perubahan yang ditandai dengan telah terlihatnya perubahan cara berfikir (paradigma), pola perilaku, tabiat dan kebudayaan dalam masyarakat Konsolidasi merupakan proses dimana struktur dan prosedur politik yang berlangsung selama proses transisi akan dimantapkan, diinternalisasikan dan bahkan diabsahkan. Akhirnya proses konsolidasi akan membuahkan penetapan sistem demokrasi secara operasional dan ia akan memperoleh kredibilitas di hadapan masyarakat-negara.

¢ Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural dan lembaga-lembaga politik tetapi juga pada level masyarakat. Konsolidasi demokrasi menurut Laurence Whitehead mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, partai, kelompok kepentingan, dan lainnya menganggap tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada aktor atau kelompok yang mempunyai klaim veto terhadap tindakan pembuat keputusan yang sudah terpilih secara demokratis.

Laurence Whitehead dalam Sutoro Eko, Transisi Demokrasi Indonesia, Runtuhnya Rezim Orde Baru (Yogyakarta, STPMD Press:2003), hal. 13

DICTATORSHIP (LEVINE, 1982: 43)

¢ Autocracy Rule by an individual who governs without constitutional limits

¢ Absolutism A Syste in which one ore more persons govern with unlimited powers

¢ Despotism Rule by an absolute leader governing for himself rather than for the common good

¢ Tyranny A system of government in which laws are made for the benefit of those who govern rather than for the common good.

AUTHORITARIAN GOVERNMENT (LEVINE, 1982: 43-44)

¢  Authoritarianism refers to a belief in a political system which emphasizes authority and tradition instead of indivdual liberty.

¢  An authoritarian government is based on principles hostile to democracy, i.e:

1. Rule by a Select View 2. Suppression of Opposition 3. Reliance on Physical Coercion Rather than Law Contoh: Pemerintah Myanmar

TOTALITARIAN GOVERNMENT (LEVINE, 1982: 44-45)

¢  Ideology ¢ Single Mass Party ¢ Terror ¢ Control of Mass Communication ¢ Control of Armed Forces ¢ Central Direction of Economy

IDEOLOGI POLITIK

DEFINISI

¢  Ideologi adalah suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi terdiri dari rangkaian sikap terhadap berbagai lembaga dan proses kemasyarakatan.

PERBEDAAN IDEOLOGI DAN IDE (ROY C MACRIDIS, 1989)

¢  Comperhensiveness Suatu ideology harus mencakup serangkaian ide-ide yang mencakp banyak hal termasuk ide besar tentang realitas kehidupan di dunia ini. Ide-ide itu antara lain bagaimana kedudukan manusia ini dalam kosmos, hubungan manusia dengan Tuhannya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat manusia atau pemerintahan, dan lain-lain.

¢  Pervasiveness Serangkaian ide tersebut telah berumur lama, melewati berbagai zaman, membentuk keyakinan dan sikap politik dari banyak orang. Ideologi telah mempengaruhi secara luas oleh anggota masyarakat dan merembes ke pelbagai lapisan masyarakat.

¢  Extensiveness Ideology diikuti oleh banyak orang dan memainkan peranan yang amat menonjol dalam percaturan politik suatu bangsa atau lebih.

¢  Intensiveness Ideology bisa memberikan suatu komitmen yang kuat bagi pengikutnya dan memberikan pengaruh signifikan terhadap keyakinan dan tindakan politiknya

EMPAT KOMPONEN IDEOLOGI MENURUT RAINNEY (1996)

1.  Suatu ideology itu mempunyai nilai 2.  Ideologi mempunyai visi tentang politik yang

ideal 3.  Ideology harus mempunyai konsepsi tentang

sifat manusia 4.  Ideologi harus mempunyai strategy for action,

bisa dioperasionalisasikan

NASIONALISME

¢ Nasionalisme didefinisikan sebagai cinta kepada tanah air. Nasionalisme adalah cara dimana seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari sebuah kelompok negara.

¢ Johan Gottfried von Harder : “Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah adalah membentuk suatu kelompok, dan pada satu tingkat, kelompok itu adalah bangsa”

¢ Gagasan nasionalisme tumbuh dan berkembang terutama di negara-negara baru merdeka dan ingin merdeka. Sedangkan di negara merdeka, nasionalisme dipelihara dan ditumbuhkan dalam bentuk pembuatan simbol-simbol kebanggan terhadap negara. Bentuk buruk dari nasionalisme berlebihan adalah fasisme.

DEMOKRASI

Demokrasi mendasarkan pemerintahan oleh rakyat. Adapun beberapa ciri demokrasi adalah

1.  Kedaulatan ada di tangan rakyat (popular sovereignty),

2.  Kesetaraan politik ( political equality 3.  Keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan

(popular consultation), 4.  Mayoritas yang berkuasa (majority rule) dan 5.  Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi.

HENRY B. MAYO (INTRODUCTION TO DEMOCRATION THEORY)

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan siselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Ada beberapa nilai yang berkembang dalam demokrasi:

1.  Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

2.  Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah

3.  Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur 4.  Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 5.  Mengakui serta menganggap wajar adanya

keanekaragaman 6.  Menjamin tegaknya keadilan

KAPITALISME

Sistem ekonomi dalam negara demokratis adalah kapitalisme, dimana:

� Pemilikan kekayaan pribadi � Tidak ada pembatasan untuk

menumpuk kekayaan

� Ketiadaan investasi pemerintah dalam ekonomi pasar bebas.

SOSIALISME DEMOKRATIS

Munculnya kritik terhadap kapitalisme di negara demokrasi memunculkan ideology baru yaitu sosialis demokratis. Banyak persoalan di negara demokratis akibat kapitalisme seperti kemiskinan yang mendasar, kesenjangan sosial atau penyebaran penyakit. Sosialisme demokratis dianggap mampu menyelesaikan persoalan itu dengan mengedepankan peran negara.

Ciri Sosialisme demokratis: ¢ Sejumlah besar kekayaan dimiliki public melalui

pemerintah yang dipilih secara demokratis ¢ Adanya pembatasan pengumpulan kekayaan pribadi ¢ Adanya aturan dalam bidang ekonomi ¢ Sistem kesejahteraan yang ekstensif.

MARXISME

Menurut Marx, terdapat dua struktur dalam masyarakat.

¢ Struktur pertama disebut basis atau struktur bawah. Basis dari masyarakat bersifat ekonomis dan terdiri dari dua aspek, yaitu cara berproduksi (teknik/alat) dan hubungan ekonomi (system kepemilikan, pertukaran, dsb). Basis inilah yang menggerakan struktur atas yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesenian, dll. yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesenian, dll.

¢ Dalam struktur bawahselalu terjadi kontradiksi terutama dalam hubungan ekonomi. Terdapat dua kelas yang selalu berkontradiksi, yaitu kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan proletar (kelompok pekerja yang tidak memiliki alat produksi).

MARXISM ¢ Marx menganggap bahwa masyarakat bergerak

menurut beberapa fase, yaitu primitive, perbudakan, Feodal, kapitalis dan pada akhirnya, melalui sebuah revolusi akan menjadi masyarakat komunis.

¢ Sebelum terbentuknya masyarakat komunis, terdapat sebuah fase pendek yang disebut sebagai masa kediktatoran proletar yang melakukan tugas:

1.  Melakukan pembagian hasi sesuai dengan yang dilakukan pekerja

2.  Hilangnya kelas secara bertahap 3.  negara berada di tangan kaum proletar 4.  Meningkatnya kesadaran sosialis orang bekerja

dengan sedikit rangsangan 5.  meningkatnya persamaan 6.  Ekonomi kuat yang dikelola negara

FASISME

¢  Fasisme adalah merasa bangsa sendiri lebih baik dibandingkan bangsa yang lain. Untuk itu maka kaum fasis aktif melakukan ekspansi ke negara-negara lain sebagai bentuk penjagaan terhadap kemuliaan negara.

¢  Secara teoritis ada tujuh unsur dalam fasisme. 1.  Irasionalisme 2.  Darwinisme Sosial 3.  nasionalisme 4.  Negara 5.  Prinsip kepemimpinan 6.  Rasisme 7.  Antikomunisme

¢  Dalam sistem ekonomi fasis, pemilikan oleh pihak swasta tetapi harus digunakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jika tidak maka akan diambil alih oleh negara.

HAK ASASI MANUSIA

Dikembangkan oleh abdul hamid

APAKAH HAK ASASI MANUSIA ITU?

-  Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang t e l a h d i p e r o l e h d a n dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.(Miriam Budiardjo)

HAM (UU 39 199)

Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

SEJARAH PERKEMBANGAN(1) ¢ Setelah Perang Dunia II, timbul keinginan untuk

merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional

¢ Telah tercatat banyak kejadian di mana seorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan haknya.

¢ Telah lahir naskah-naskah yang menetapkan hak dasar yang universil dan azasi

SEJARAH PERKEMBANGAN(2) ¢ Magna Charta(Piagam Agung, 1215), dokumen yang

mencatat hak yang diberi Raja John kepada beberapa bangsawan

¢ Bill of Rights(UU Hak, 1689), UU yang diterima Parlemen Inggris setelah mengadakan perlawanan thd Raja James II

¢ Declaration des droits de l’homme et du citoyen(1789), naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Perancis : Liberte, Egalite, Fraternite

¢ Bill of Rights(1789)

SEJARAH PERKEMBANGAN(3)

¢ Yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan Franklin D. Roosevelt, Four Freedoms, yaitu:

¢ Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speeh)

¢ Kebebasan beragama (Freedom of Religion) ¢ Kebebasan dari ketakutan (Freedom From Fear) ¢ Kebebasan dari kemelaratan (Freedom

FromWant)

SEJARAH PERKEMBANGAN(4)

¢ Hak yang keempat mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak politik tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya

¢ Hak politik tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok tidak dapat dipenuhi

¢ Hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya.

SEJARAH PERKEMBANGAN(5)

•  Pada tahun 1948 PBB menerima Pernyataan Sedunia (Universal declaration of Human Rights) tentang Hak-hak Asasi Manusia, kecuali Uni Soviet dan 4 negara lain

•  Untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk Pernyataan tidak terlalu sulit, namun untuk menyusun suatu Perjanjian baru 18 tahun setelah itu.

EMPAT GENERASI HAM

1.  Hak Sipil dan Politik (Kovenan 1966)

2.  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan 1966)

3.  Hak Pembangunan dan Perdamaian

HAK SIPIL DAN POLITIK (KOVENAN 1966) 1.  Hak atas hidup

2.  Hak untuk tidak disiksa 3.  Hak atas kebebasan dan kemanan dirinya 4.  Hak atas persamaan di muka hukum 5.  Hak untuk tidak dikenai aturan retroaktif 6.  Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan

beragama 7.  Hak berpendapat 8.  Hak berkumpul secara dama 9.  Hak untuk berserikat

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (KOVENAN 1966) 1.  Hak atas pekerjaan 2.  Hak membentuk serikat pekerja 3.  Hak atas pensiun 4.  Hak atas tingkat penghidupan yang layak 5.  Hak atas pendidikan

HAK PEMBANGUNAN DAN PERDAMAIAN (1980-AN)

¢ Declaration the right to peace ¢ Declaration the right to development ¢ Hak yang diajukan oleh negara dunia ketiga

untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, dan pengakuan atas nilai dan budaya yang berkembang (Relativisme kultural)

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RESPONSIBILITIES (1 SEPTEMBER 1997, INTERACTION COUNCIL)

1.  Jangan berbuat terhadap orang lain hal yang tidak kita inginkan pada kita.

2.  Beruatlah terhadap orang lain apa yang ingin kita perbuat terhadap diri kita.

HAM DI INDONESIA HAM dalam UUD 1945: a.  Pasal 27: Persamaan Hukum (ayat 1), mendapat

pekerjaan (ayat 2) b.  Pasal 28: Berserikat, berkumpul, mengeluarkan

pendapat c.  Pasal 29: Kebebasan beragama d.  Pasal 31: Memperoleh pendidikan

UU HAM NO 39 TAHUN 1999 •  Definisi HAM •  Kewajiban Dasar: Seperangkat kewajibanyang apabila

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

•  Pelanggaran HAM adalah setiap perbuata seseorang atau kelompok orang termasuk aparatnegara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

•  Komnas HAM: Lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan dan mediasi HAM.

UU HAM NO 39 TAHUN 1999

¢ Hak untuk hidup ¢ Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan

keturunan ¢ Hak mengembangkan diri ¢ Hak memperoleh keadilan ¢ Hak atas kebebasan pribadi ¢ Hak atas rasa aman ¢ Hak atas kesjahteraan ¢ Hak turut serta dalam pemerintahan ¢ Hak wanita ¢ Hak anak

PELANGGARAN HAM

¢  Internasional : kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang (pelanggaran thd hukum perang), menyerang penduduk sipil, dll.

¢ Nasional (UU Pengadilan HAM): Genosida (pemusnahan etnis) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (kejahatan thd masyarakat sipil yang bersifat sistemik dan meluas)

POLITIK LUAR NEGERI DAN POLITIK INTERNASIONAL

¢ POLITIK LUAR NEGERI ADALAH POLA PRILAKU YANG DIWUJUDKAN OLEH SUATU NEGARA SEWAKTU MEMPERJUANGKAN KEPENTINGANNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

¢   

TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI

¢ MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS NEGARA ¢ MENINGKATKAN KEPENTINGAN EKONOMI ¢ MENJAMIN KEAMANAN NASIONAL ¢ MELINDUNGI MARTABAT NASIONAL ¢ MEMBANGUN KEKUASAAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGKONDISIKAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI

¢ FAKTOR GEOGRAFIS-STRATEGIS ¢ FAKTOR KEPENDUDUKAN ¢ FAKTOR SUMBER DAYA EKONOMI ¢ FAKTOR IDEOLOGI

SARANA UNTUK MENCAPAI TUJUAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

¢ POLITIS-LEGAL ¢ EKONOMI –KEUANGAN ¢ MILITER ¢ PROPAGANDA IDEOLOGIS

STRATEGI DALAM POLITIK INTERNASIONAL

¢  ISOLASI ¢ NETRAL ¢ AGRESI

POLA-POLA DALAM POLITIK INTERNASIONAL

TEORI KESEIMBANGAN KEKUASAAN

¢ Gagasan bahwa perdamaian akan dihasilkan ketika kekuatan militer terdistribusikan, sehingga tidak ada satu negara, atau gabungan negara, memiliki cukup kekuatan untuk mengancam yang lain

TEORI KEAMANAN BERSAMA

¢ Membentuk tanggungjawab bersama dan menghimpun sumber-sumber dari beberapa negara dalam usaha untuk mempertahankan perdamaian.

TEORI POLARISASI KEKUASAAN ¢ Membentuk persekutuan sehingga kekuatan

dunia terbagi kedalam kutub-kutub: Bipolar, Multipolar, Unipolar

TEORI PENCEGAHAN DAN DETENTE

¢ Menahan prilaku agresif karena takut pembalasan. Detente adalah : Kebijaksanaan politik untuk mengakomodasi bersama kepentingan-kepentingan yang terpisah dari dua pihak atau lebih yang berjuang ke arah peredaan ketegangan diantara mereka dan kemungkinan