Home >Documents >RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 ¢â‚¬¢...

RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 ¢â‚¬¢...

Date post:19-Jan-2021
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

  • RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015 MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

    Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015,

    dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

    ..........................................................................................................

    Januari-Februari 2014 19 Maret 2014 3 Juni - 10 Juli 2014

    10 Juli 201415 Agustus 2014 Agustus- September 2014

    September 2014

    November 2014 Desember 2014

    Penyusunan Kapasitas fiskal

    SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

    Pembicaraan Pendahuluan

    Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L

    Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN

    Pembahasan dengan DPR

    Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN

    UU tentang APBN 2015

    Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Penyerahan DIPA

    Oktober 2014

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru.

    Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.

    Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Format Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan.

    BASELINE BUDGET

    RINCIAN BELANJA

    DANA DESA

    FORMAT BARU

    HAL BARU

  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    PENDAPATAN N E G A R A

    DEFISIT ANGGARAN

    B E L A N J A N E G A R A

    Rp1.762,3 T R I L I U N

    2,32% terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 yang sebesar 2,40 % terhadap PDB

    meningkat 7,8% dari APBNP 2014 meningkat 7,6% dari APBNP 2014

    ARAH KEBIJAKAN FISKAL

    Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan

    Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

    dan Berkeadilan

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    TIGA LANGKAH UTAMA Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.

    Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

    Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

    1 2 3

    Rp2.019,9 T R I L I U N

    Rp257,6 T R I L I U N

  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    Bea Cukai 10%

    PNBP 23%

    Hibah

    Pajak 67%

    PENDAPATAN NEGARA

    Rp177,5 T

    Rp388,0 T

    Rp3,4 T

    TOTAL: Rp1.762,3 T R I L I U N

    Rp1.193,4 T

    ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

    11.900

    105

    4,4

    6,2

    845

    1.248

    inflasi (%)

    nilai tukar (Rp/US$1)

    harga minyak (US$/barel)

    pertumbuhan ekonomi (%)

    suku bunga SPN 3 bulan (%)

    lifting minyak (ribu barel/hari)

    lifting gas (MBOEPD)

    5,6

    - Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur Rancangan APBN 2015

    - Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015

  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    • Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral;

    • Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh nonmigas;

    • Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; dan

    • Mengendalikan konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

    KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKANPERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

    PENERIMAAN PERPAJAKAN

    • Pemberian insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu; • Hilirisasi pertambangan melalui disinsentif bea keluar dengan memperhatikan tahapan

    kesiapan pembangunan smelter; • Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha

    tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; • Pembebasan pengenaan PPN untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak

    tertentu yang bersifat strategis; dan • Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan

    atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

    Kebijakan Insentif Fiskal

    280,6 347,0

    409,2 491,0

    658,7 619,9 723,3

    873,9 980,5

    1.077,3

    1.246,1

    1.370,812,40 12,5 12,3 12,4

    13,3

    11,0 11,3 11,8

    11,9 11,9

    12,0 12,3

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014

    RAPBN 2015

    Penerimaan Perpajakan Tax Ratio (RHS)

    (%)triliun rupiah

    PENERIMAAN PERPAJAKAN

  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    Dana Desa

    Belanja Kementerian

    dan Lembaga 30%

    Subsidi 21%Pembayaran

    Bunga Utang 8%

    Belanja Lainnya

    10%

    Transfer Daerah

    31%

    BELANJA NEGARA

    Rp630,9 T

    Rp191,7 T

    Rp154,0 T Rp433,5 T

    Rp600,6 T

    Rp9,1 T

    TOTAL: Rp2.019,9 T R I L I U N

    PERKEMBANGAN PNBP

    • Peningkatan produksi migas dengan memenuhi target lifting minyak bumi dan gas bumi;

    • Kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara;

    • Pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi;

    • Menentukan dividen dengan tetap menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan

    nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham;

    • Penyempurnaan/reviu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna

    intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; serta

    • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan

    evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP.

    Langkah Optimalisasi PNBP

    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

    85,3 103,8

    158,1 124,8

    211,6

    125,8 152,7

    193,5 205,8 203,6 211,7 206,8 40,4

    43,1

    68,9 90,3

    109,0

    101,4

    116,2

    138,0 146,0

    151,1 175,3 181,2

    30,9

    29,7

    35,7

    30,4

    32,7

    26,8

    27,0 27,4 26,3

    24,7 23,7

    22,0

    -

    5,0

    10,0

    15,0

    20,0

    25,0

    30,0

    35,0

    40,0

    -

    50,0

    100,0

    150,0

    200,0

    250,0

    300,0

    350,0

    400,0

    450,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014

    RAPBN 2015

    triliun rupiah

    PNBP Migas PNBP Nonmigas % thd Pendapatan Negara (RHS)

    (%)

  • RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN 2 0 1 5

    PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

    Peningkatan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain:

    • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/ Mts/Wustha

    • Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak

    • Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/ SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi

    • Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan

    Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

    • Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial

    • Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat

    • Klaster III

Embed Size (px)
Recommended