Home >Documents >RANCANGANAPBN 2015RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 • Optimalisasi penerimaan perpajakan...

RANCANGANAPBN 2015RANCANGANAPBN 2015 RANCANGANAPBN 2015 • Optimalisasi penerimaan perpajakan...

Date post:19-Jan-2021
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

  • RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

    Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015,

    dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

    ..........................................................................................................

    Januari-Februari 2014 19 Maret 2014 3 Juni - 10 Juli 2014

    10 Juli 201415 Agustus 2014Agustus- September 2014

    September 2014

    November 2014 Desember 2014

    Penyusunan Kapasitas fiskal

    SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

    Pembicaraan Pendahuluan

    Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L

    Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN

    Pembahasan dengan DPR

    Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN

    UU tentang APBN 2015

    Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Penyerahan DIPA

    Oktober 2014

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru.

    Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.

    Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Format Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan.

    BASELINE BUDGET

    RINCIAN BELANJA

    DANA DESA

    FORMAT BARU

    HAL BARU

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    PENDAPATAN N E G A R A

    DEFISITANGGARAN

    B E L A N J AN E G A R A

    Rp1.762,3 T R I L I U N

    2,32% terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 yang sebesar 2,40 % terhadap PDB

    meningkat 7,8% dari APBNP 2014 meningkat 7,6% dari APBNP 2014

    ARAH KEBIJAKAN FISKAL

    Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan

    Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

    dan Berkeadilan

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    TIGA LANGKAH UTAMAPengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.

    Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

    Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

    123

    Rp2.019,9 T R I L I U N

    Rp257,6 T R I L I U N

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    Bea Cukai10%

    PNBP23%

    Hibah

    Pajak67%

    PENDAPATAN NEGARA

    Rp177,5 T

    Rp388,0 T

    Rp3,4 T

    TOTAL: Rp1.762,3 T R I L I U N

    Rp1.193,4 T

    ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

    11.900

    105

    4,4

    6,2

    845

    1.248

    inflasi (%)

    nilai tukar (Rp/US$1)

    harga minyak(US$/barel)

    pertumbuhan ekonomi (%)

    suku bungaSPN 3 bulan (%)

    lifting minyak(ribu barel/hari)

    lifting gas(MBOEPD)

    5,6

    - Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur Rancangan APBN 2015

    - Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    • Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral;

    • Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh nonmigas;

    • Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; dan

    • Mengendalikan konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

    KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKANPERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

    PENERIMAAN PERPAJAKAN

    • Pemberian insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu;• Hilirisasi pertambangan melalui disinsentif bea keluar dengan memperhatikan tahapan

    kesiapan pembangunan smelter; • Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha

    tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;• Pembebasan pengenaan PPN untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak

    tertentu yang bersifat strategis; dan• Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan

    atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

    Kebijakan Insentif Fiskal

    280,6347,0

    409,2491,0

    658,7 619,9723,3

    873,9980,5

    1.077,3

    1.246,1

    1.370,812,40 12,5 12,312,4

    13,3

    11,0 11,311,8

    11,911,9

    12,0 12,3

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014

    RAPBN2015

    Penerimaan Perpajakan Tax Ratio (RHS)

    (%)triliun rupiah

    PENERIMAAN PERPAJAKAN

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    Dana Desa

    Belanja Kementerian

    dan Lembaga30%

    Subsidi21%Pembayaran

    Bunga Utang8%

    Belanja Lainnya

    10%

    Transfer Daerah

    31%

    BELANJA NEGARA

    Rp630,9 T

    Rp191,7 T

    Rp154,0 TRp433,5 T

    Rp600,6 T

    Rp9,1 T

    TOTAL: Rp2.019,9 T R I L I U N

    PERKEMBANGAN PNBP

    • Peningkatan produksi migas dengan memenuhi target lifting minyak bumi dan gas bumi;

    • Kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara;

    • Pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi;

    • Menentukan dividen dengan tetap menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan

    nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham;

    • Penyempurnaan/reviu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna

    intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; serta

    • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan

    evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP.

    Langkah Optimalisasi PNBP

    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

    85,3 103,8

    158,1 124,8

    211,6

    125,8 152,7

    193,5 205,8 203,6 211,7 206,8 40,4

    43,1

    68,9 90,3

    109,0

    101,4

    116,2

    138,0 146,0

    151,1 175,3 181,2

    30,9

    29,7

    35,7

    30,4

    32,7

    26,8

    27,0 27,4 26,3

    24,7 23,7

    22,0

    -

    5,0

    10,0

    15,0

    20,0

    25,0

    30,0

    35,0

    40,0

    -

    50,0

    100,0

    150,0

    200,0

    250,0

    300,0

    350,0

    400,0

    450,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014

    RAPBN2015

    triliun rupiah

    PNBP Migas PNBP Nonmigas % thd Pendapatan Negara (RHS)

    (%)

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

    Peningkatan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain:

    • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/Mts/Wustha

    • Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak

    • Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi

    • Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan

    Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

    • Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial

    • Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat

    • Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro

    • Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah

    Sasaran utama tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:

    • Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat memeriksakan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya

    • Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi

    Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas

    Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp67,2 triliun

    Kementerian Agama: Rp50,5 triliun

    Kementerian Sosial: Rp8,0 triliun

    Kementerian Koperasi & UKM: Rp1,5 triliun

    BELANJA PEMERINTAH PUSAT

    - Pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas serta mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

    - Pemerintah terus melakukan upaya komprehensif untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

    BELANJA PEMERINTAH PUSATPENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

    PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

    • Pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 m, dan pembangunan flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m

    • Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus

    • Pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi dan Pengembangan bus rapid transit (BRT) sebanyak 50 unit

    • Pembangunan 5 bandar udara baru, pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute.

    • Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan dan pembangunan/peningkatan/

    rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi

    • Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 519 KMS (on going) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk sebesar 2.680 MVA (on going) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA

    • Penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 RTS

    • Produksi/lifting migas, terdiri dari minyak bumi sebanyak 830-900 MBOPD dan gas bumi sebanyak 1.235-1.260 MBOEPD

    • Penambahan jaringan gas pada dua kota• Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%

    • Pembangunan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyediaan fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan swadaya sebanyak 20.000 unit

    Infrastruktur Perhubungan: Mendukung KeterhubunganAntar Wilayah

    Infrastruktur Energi dan Lainnya: Menunjang Ketahanan Energi

    Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

    Kementerian Pekerjaan Umum: Rp74,2 triliun*

    Kementerian Perhubungan: Rp44,6 triliun

    Kementerian ESDM: Rp11,3 triliun

    Kementerian Perumahan Rakyat: Rp4,6 triliun

    * Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki tugas terkait infrastruktur permukiman dan sumber daya air

    Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penanganan isu strategis, yang antara lain mencakup penguatan konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan, dan diversifikasi pemanfaatan energi.

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    • Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582

    • Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%

    • Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut,

    keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11%

    • Peningkatan clearance rate tindak pidana di wilayah polda sebesar 52%

    • Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 Polres untuk

    membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing)

    • Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40% matra darat

    (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%)

    • Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil

    produksi industri dalam negeri mencapai 8%

    PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN

    Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

    Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

    Polri: Rp47,2 triliun

    Kementerian Pertahanan: Rp95,0 triliun

    Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan difokuskan antara lain pada peningkatan kemampuan memantau dan mendeteksi ancaman terorisme, serta peningkatan daya guna industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri.

    BELANJA PEMERINTAH PUSAT

    • Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 91%

    • Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 puskesmas

    • Jumlah balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita

    • Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi masing-masing sebanyak 61 rumah sakit dan 50 puskesmas

    • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 225 kabupaten/kota

    • Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua sebesar 90%

    • Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar 35%

    • Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%

    • Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG

    • Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha

    • Peningkatan produksi perikanan menjadi 13,5 juta ton, perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton

    • Pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, dan tata air mikro untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan seluas 350.000 ha

    • Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit

    • Perluasan sawah seluas 40.000 ha, dan perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 25.000 ha

    • Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144

    kawasan mandiri pangan.

    PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

    Kesehatan Murah untuk MasyarakatKetahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

    Kementerian Kesehatan: Rp47,4 triliun

    Badan POM:Rp1,2 triliun

    Kementerian Pertanian: Rp15,8 triliun

    Kementerian Kelautan & Perikanan: Rp6,4 triliun

    BELANJA PEMERINTAH PUSAT

    - Program di bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat

    - Program ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    Subsidi BBM Rp291,1 T

    • meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM• mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap • melanjutkan konversi BBM ke BBG• melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013)• mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan

    Subsidi listrik Rp72,4 T

    • meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran• meningkatkan rasio elektrifikasi• menurunkan susut jaringan• menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik• meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi

    SUBSIDI ENERGIPERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015

    69,0 95,6

    64,2 83,8

    139,1

    45,0 82,4

    165,2

    211,9 210,0 246,5

    291,1

    2,3

    8,9

    30,4

    33,1

    83,9

    49,5

    57,6

    90,4

    94,6 100,0

    103,8

    72,4

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014

    RAPBN2015

    BBM, LPG Tabung 3 KG dan LGV ListrikSumber : Kementerian Keuangan

    triliun Rupiah

    Arah kebijakan subsidi dalam tahun 2015 untuk menjaga stabilitas harga; membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM

    SUBSIDIPERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015

    Arah Kebijakan Subsidi

    71,3 104,4 94,6

    116,9

    223,0

    94,6

    140,0 255,6

    306,5 310,0 350,3 363,5

    20,2

    16,3 12,8

    33,3

    52,3

    43,5

    52,8

    39,7

    39,9 45,1

    52,7 70,0

    26,8

    23,7

    16,1

    19,8

    6,1

    14,0

    3,6

    31,5

    5,8 5,9

    38,7

    21,5

    0,0

    5,0

    10,0

    15,0

    20,0

    25,0

    30,0

    35,0

    40,0

    45,0

    -

    50,0

    100,0

    150,0

    200,0

    250,0

    300,0

    350,0

    400,0

    450,0

    500,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN 2015

    Subsidi Energi Subsidi Non-Energi Persentase Belanja Subsidi terhadap Belanja NegaraSumber : Kementerian Keuangan

    triliun Rupiah%

    (RHS)

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2004-2015

    PEMBAYARAN BUNGA UTANG

    Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan mempertimbangkan pelaksanaan lindung nilai (hedging).

    Pembayaran bunga utang diperkirakan sebesar Rp154,0 triliun, yang terdiri dari: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp140,0 triliun, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14,0 triliun.

    • Subsidi pangan: Rp18,9 untuk penyediaan beras dengan harga murah bagi rakyat miskin, dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) @ 15 Kg per RTS selama 12 bulan

    • Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T, untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan

    • Subsidi PSO sebesar Rp3,3 T untuk PSO penumpang angkutan kereta api, PSO penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan PSO informasi publik

    • Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T, untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi

    • Subsidi pajak Rp8,7 T, untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis

    PERKEMBANGAN SUBSIDI NON ENERGI 2004-2015

    SUBSIDI NON ENERGI

    -

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    50,0

    60,0

    70,0

    80,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014

    RAPBN2015

    *** Terdiri dari Subsidi Minyak Goreng dan Subsidi LainnyaSumber : Kementerian Keuangan

    triliun Rupiah

    Subsidi Non Energi meliputi:

    43,0 42,6

    54,9 54,159,9

    63,7 61,566,8

    70,2 98,7

    120,6

    140,0

    22,2 22,6 24,225,7 28,5

    30,126,9 26,5

    30,3

    14,3 14,9 14,0

    65,2 65,2

    79,1 79,8

    88,493,8

    88,493,3

    100,5

    113,0

    135,5

    154,0

    4,85,0

    6,15,7

    5,45,9

    5,3 5,2 5,1

    4,8

    5,3

    5,3

    0,0

    1,0

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    6,0

    7,0

    -

    20,0

    40,0

    60,0

    80,0

    100,0

    120,0

    140,0

    160,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014APBNP

    2015RAPBN

    triliun rupiah

    Dalam Negeri Luar Negeri Total Pembayaran Bunga Utang % thd Outstanding (RHS)

    %

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    Dana Alokasi Umum

    69%

    Dana Alokasi Khusus

    7%

    Dana Bagi Hasil24%

    TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

    • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah

    • Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah

    • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah

    • Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana

    • Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

    • Mengalokasikan dana desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

    PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015

    129,7 150,5226,2 253,3

    292,4 308,6344,7

    411,3480,6 513,3

    596,5640,030,4

    29,5

    33,9

    33,4

    29,7

    32,9 33,1

    31,8

    32,2

    31,1

    31,8 31,7

    27,0

    28,0

    29,0

    30,0

    31,0

    32,0

    33,0

    34,0

    35,0

    0,0

    100,0

    200,0

    300,0

    400,0

    500,0

    600,0

    700,0

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Transfer ke Daerah dan Dana Desa % thd Belanja Negara

    triliun Rupiah %

    Dana Perimbangan

    80%

    Dana Otonomi Khusus

    3%

    Dana Keistimewaan DIY

    Dana Transfer lainnya

    16%

    Dana Desa1%

    TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

    Rp9,1 TRp104,4 T

    Rp0,5 T

    Rp16,5 T

    Rp509,5 T

    TOTAL: Rp640,0 T R I L I U N

    Rp349,2 T

    Rp124,4 T

    Rp35,8 T

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

    • Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp547,5 miliar, dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur

    dan Wakil Gubernur(2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY(3) kebudayaan(4) pertanahan(5) tata ruang

    DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    DANA TRANSFER LAINNYA

    •DanaTransferLainnyaRp104,4T,dialokasikan antara lain untuk: - Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp70,3 T untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp1,1 T

    untuk tambahan penghasilan guru PNSD nonsertifikasi

    - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah

    - Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu

    - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

    DANA PERIMBANGAN

    DANA OTONOMI KHUSUS

    TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

    Dana Bagi Hasil Rp124,4 T

    dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T

    Dana Alokasi UmumRp349,2 T

    dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah

    Dana Alokasi Khusus Rp35,8 T

    dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. DAK tersebut dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T), serta sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi daerah tertinggal, untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi (Rp2,8 T)

    dibagi untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat Rp2,1 T, dan Provinsi Aceh Rp7,0 T, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Rp2,5 T, dibagi untuk Provinsi Papua Rp2,0 T, dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

    Dana Otonomi KhususRp16,5 T

  • RANCANGAN

    APBN2 0 1 5

    dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

    Selain dana desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berupa:a. bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah

    (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 %b. alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari

    dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus

    c. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota

    DANA DESA

    TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

    D a n a D e s a Rp9,1 T

  • © 2014Direktorat Penyusunan APBN

    Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan Republik Indonesia

    Gedung Sutikno Slamet Lantai 18Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710

    [email protected]

of 16/16
Embed Size (px)
Recommended