RANCANGAN AKTUALISASI FINAL.docx

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat atau

pemersatu bangsa. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemeritahan dan pembangunan nasional

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun saat ini kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap PNS

cenderung negatif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kurang

memuaskan. Sejumlah keluhan muncul sebagai tanggapan ketidakpuasan masyarakat

misalnya proses pengurusan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama,

kurang ramahnya pelayanan aparatur, adanya pungutan liar dan sistem KKN.

Banyaknya masalah yang timbul diakibatkan kurangnya kesadaran dan kepedulian

ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Di kantor sekretariat DPRD Kolaka Timur sendiri masih terdapat keluhan

terhadap pelayanan yang diberikan. Terhadap peyanan yang diberikan oleh aparatur

yang bertugas, antara lain sering tidak hadir di kantor sehingga menghambat

stakeholder yang ingin mengurus sesuatu. Di era globalisasi sekarang ini masyarakat

semakin kritis terhadap segala aspek termasuk terhadap mutu pelayanan yang

berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dan perubahan terhadap pola pikir

yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kehadiran para aparatur sipil di kantor

pada saat jam kerja menjadi salah satu tuntutan yang harus dipenuhi di kantor DPRD

Kolaka Timur supaya masyarakat, anggota DPRD, maupun sesama aparatur itu

sendiri mendapatkan pelayanan yang semestinya sesuai kebutuhan stakeholder.

Rancangan Aktualisasi By NOVEMBER FRIDAY. W.R., S.H 1

1.2 Tujuan

Adapun tujuan laporan aktulisasi ini adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai

dasar profesional PNS sesuai dengan tugas dan fungsi peserta Diklat Prajabatan. Pada

sisi yang lebih spesifik, kegiatan aktualisasi merupakan inti dari diklat prajabatan

karena merupakan wahana bagi peserta untuk membuktikan kemampuan dalam

menerapkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu dan

Anti korupsi di tempat kerja dalam hal ini di Kantor DPRD Kolaka Timur. Sehingga

membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-

nilai dasar profesi PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara

profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan

pemersatu bangsa

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Aktualisasi

Tahap aktualisasi dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Waktu

pelaksanaan kegiatan kurang lebih selama 17 hari terhitung dari tanggal 14 Oktober

2015 sampai dengan 30 Oktober 2015.


BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI/UNIT KERJA DAN

KONSEP NILAI DASAR

2.1 Gambaran Umum Organisasi

Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi

Tenggara. Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang

disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI

tentang Rancangan UU Daerah Otonomi (DOB). Dasar Hukum pembentukan Kab.

Kolaka Timur UU No. 8 Tahun 2013.

Ibu Kota Kab. Kolaka Timur terletak di Desa Lalingato Kec. Tirawuta, jalan poros

Kendari – Kolaka dengan luas wilayah 3.634,74 km2 dengan total populasi 123.507 jiwa

tersebar di 12 Kecamatan dan 96 Kelurahan.

Pelaksana Jabatan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif) saat

pemekaran adalah Bapak H. Tony Herbiansyah, yang di dampingi oleh Sekretaris Daerah

Bapak Drs. H. Anwar Sanusi, MM.

Pada bulan April tahun 2015 Pelaksana Jabatan Bupati diambil alih oleh Bapak

Drs. H. Anwar Sanusi, MM dan Sekretaris Daerah Bapak Andi Muh. Iqbal Tongasa,

S.STP., M.Si

Sedangkan DPRD selaku mitra sekaligus pengawas pemerintahan (legislatif)

ketika dilantik tanggal 20 Januari 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi

Tenggara Nomor 50 Tahun 2015 dipimpin oleh Bapak Andi Musmal sebagai Ketua

DPRD sementara, dan Ibu Andi Merya Nur sebagai Wakil Ketua DPRD sementara.

Kemudian pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi

Tenggara Nomor 246 Tahun 2015 dan di pimpin Ibu Hj. Rahmatia Lukman, SE, M.Si

sebagai Ketua DPRD serta wakilnya Ibu Hj. Djuliansi Silondae, B.Sc dan Bapak Drs. H.

Tadjuddin, M sebagai pimpinan DPRD Kolaka Timur Definitif masa periode 2014-2019.

Adapun Sekretariat DPRD terbentuk melalui Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 33

Tahun 2014 sebagai Sekretaris Dewan Kolaka Timur di pimpin oleh Bapak Nasruddin,

SE, M.Si. Kemudian terjadi pergantian pimpinan Sekretaris Dewan pada tanggal 29

September 2015 di pimpin oleh Bapak Abdul Gani Jamal, S.Pd., M.Pd.


2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sekretariat DPRD (Organisasi)

Tugas pokok sekretariat DPRD adalah :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi Sekretariat DPRD adalah :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat/sidang-sidang DPRD;

d. penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B. Bagian Risalah dan Persidangan DPRD (Unit)

Tugas Pokok Bagian Risalah & Persidangan adalah :

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan Bagian Risalah

dan Perundang-undangan dalam pelayanan memberikan informasi kegiatan rapat dan

persidangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Komisi, Fraksi yang dilakukan

DPRD.

Fungsi Bagian Risalah & Persidangan itu sendiri antara lain :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Risalah dan Perundang-undangan;

b. menelaah hasil analisa terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal

dari Bupati;

c. menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul inisiatif

DPRD;

d. mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan keputusan DPRD hasil

pembahasan Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah serta hasil

Rapat Pimpinan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Pimpinan

DPRD;


e. perumusan program pelaksanaan risalah dan persidangan sebagai bahan

kebijaksanaan Pimpinan DPRD;

f. mengarahkan bawahan dalam kegiatan notulis, pendataan dan pelaksanaan

kegiatan persidangan dan pembuatan risalah rapat sesuai dengan kebutuhan;

g. menelaah dan merumuskan bahan produk hukum DPRD;

h. pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan

tugas Bagian Risalah dan Perundang-undangan;

i. pelaksanaan pembinaan staf;

j. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas

dan fungsinya,

Sub. Bagian Risalah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Risalah;

b. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Risalah;

c. Pelaksanaan kegiatan notulis, pendataan dan pelaksanaan kegiatan persidangan

dan pembuatan risalah rapat sesuai dengan kebutuhan;

d. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi dan kearsipan yang

berkaitan dengan tugas Bagian Risalah;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan

Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan;

b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan Sub Bagian Persidangan;

c. Pelaksanaan kegiatan persidangan sesuai dengan kebutuhan;

d. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi dan kearsipan yang

berkaitan dengan tugas Bagian Persidangan;

e. Pelayanan informasi aktifitas sidang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

f. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan



Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perundang Undangan;

b. Pengendalian dan pengaturan pelaksasnaan kegiatan Sub Bagian Perundang

Undangan;

c. Menelaah hasil analisa terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal

dari Bupati;

d. Menyiapkan Materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul inisiatif

DPRD;

e. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan keputusan DPRD hasil

pembahasan Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah serta hasil

Rapat Pimpinan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Pimpinan

DPRD;

f. Menelaah dan merumuskan bahan produk hukum DPRD;

g. Pengaturan dan penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan

tugas Sub Bagian Perundang-undangan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan


Uraian Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil

Sebagai staf bagian Risalah dan Persidangan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

1. Menyiapkan fasilitas rapat yang akan dilaksanakan DPRD Kab. Kolaka Timur.

2. Menyiapakan bahan-bahan persiapan rapat Anggota DPRD Kab. Kolaka timur.

3. Menjadi notulen rapat dan membuat laporan hasil pelaksanaan rapat.

4. Membantu menghimpun naskah-naskah hasil sidang DPRD Kab. Kolaka timur.

5. Menyiapakan administrasi persidangan Anggota DPRD Kab. Kolaka Timur

6. Mengerjakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain.


2.3 Visi dan Misi

a. Visi Organisasi

”Terwujudnya Pelayanan Prima dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan”

b. Misi Organisasi

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pelayanan Administrasi kepada Anggota Dewan makin efisien

dan efektif.

2. Tata Usaha Dewan dapat dikelola dengan baik dan memuaskan

3. Rapat-rapat dewan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang di

tentukan.

4. Risalah rapat – rapat dapat tersusun secara sistematis dan baik sesuai

format yang ada.

5. Urusan rumah tangga dan keuangan Dewan dapat terlaksana dengan baik

dan lancar.

6. Program Anggaran Belanja Sekretariat Dewan dapat disusun dan

dilaksanakan dengan baik secara tepat waktu dan tepat sasaran.

7. Hubungan antara Dewan dan Pemerintah Daerah maupun dengan lembaga

– lembaga lain dan dengan masyarakat luas terjalin baik dan harmonis.


2.4 Struktur Organisasi


2.5 Konsep Nilai Dasar

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS dan Indikator1. Indikator Akuntabilitas

Menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik

dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan

Mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik

kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi,

kelompok, dan sektor

Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah

keterlibatan PNS dalam politik praktis

Memperlakukan masyarakat secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

ASN memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,

kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas dan profesionalisme jabatan.

Melaksanakan tugas sesuai kompetensi sesuai bidang tugas

Memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku

disektor publik

Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan

sebagai PNS

Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien

Berperilaku sesuai standar sektor publik, kode sektor publik etika

Memastikan tindakan dan keputusan berimbang dan tidak bias

2. Indikator Nasionalisme

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan

berintegritas tinggi;

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan dan etika pemerintahan.

Peran ASN sebagai Pelaksana kebijakan publik :


o Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan,

berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan

kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya,

mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan

sektoral dan golongan.

o Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang

kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-

langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Peran ASN Sebagai pelayan publik:

o Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

o Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam

memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi

atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan

maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan

masyarakat yang lebih baik.

o Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN.

Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak

korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara:

o Setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan

kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga

kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan

situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan

NKRI

3. Indikator Etika Publik

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas;

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.


Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundangan-perundangan dan etika pemerintahan;

Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggungjawab, efektif dan efisien;

Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya;

Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada

pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,

kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan

atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas ASN;

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

disiplin pegawai.

4. Indikator komitmen mutu

Memahami tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan

kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik;

Menunjukan sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang

berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik.

Menunjukan sikap memuaskan, pemberian layanan yang cepat, tepat,

ramah, dan menyentuh hati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik.

5. Indikator anti korupsi

Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan

diri pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa;

Menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi;

Menerapkan nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian,

kemandirian kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan,

keberanian dan keadilan;


Menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya

korupsi di lingkungannya; dan

Mengaktualisasikan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi,

keluarga, masyarakat dan bangsa.

BAB III

RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR


3.1 Rencana Aksi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

Rencana aksi disusun berdasarkan tupoksi organisasi, tupoksi unit, dan tupoksi

pegawai, yang pada akhirnya akan berkaitan dengan kebutuhan stakeholder dan indokator

nilai-nilai dasar profesi PNS. Sebagai pelayan publik, tupoksi merupakan hal mutlak yang

menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu setiap PNS harus terlebih

dahulu memahami tupoksi masing-masing sebelum melaksanakan amanahnya.

Kegiatan aktualitasasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

Kegiatan 1. Mendampingi anggota DPRD Kolaka Timur dalam melaksanakan reses masa sidang ke 2 tim 10 di dapil 2 Kolaka Timur

Tanggal 14-18 Oktober 2015

Deskripsi kualitas kegiatan : Terdampinginya anggota DPRD dalam melaksanakan masa reses

Penjelasan keterkaitan dengan nilai dasar ANEKA

Akuntabilitas : Tidak akan ikut ambil bagian dalam kegiatan reses, sehingga tidak ikut dalam politik praktis

Nasionalisme :Bersikap profesional sebagai pendamping reses

Etika Publik :Bersikap menjaga kerahasian hasil dari reses

Komitmen Mutu:Bersikap kreatif dalam mencatat jalannya reses

Anti Korupsi :Bertanggung jawab serta jujur menjalankan tugas sebagai pendamping reses anggota DPRD.

Kegiatan 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana reses masa sidang ke 2 tim 10 dapil 2 Kolaka Timur



Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana reses Anggota DPRD di Dapil 2 Kolaka Timur


Akuntabilitas :Bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana prasarana reses, sehingga anggota DPRD dapat menerima aspirasi masyarakat dari dapil 2

Nasionalisme :Bersikap profesional sehingga sarana dan prasarana reses tersedia dengan lengkap.

Etika Publik :Bersikap cermat dalam menyiapakan sarana prasarana reses sehingga reses dapat berjalan dengan lancar

Komitmen Mutu :Menyiapkan saran prasarana reses dengan cepat, tepat sehingga reses dapat berjalan dengan tepat waktu dan berjalan lancar

Anti Korupsi :Bersikap disiplin dalam menyiapkan sarana prasarana reses sehingga rapat dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan 3. Mengetik dan membagikan absen anggota DPRD tim 10 dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya absen bagi anggota DPRD dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Akuntabilitas :Bertanggung jawab dalam tugas, sehingga semua peserta reses dapat mengisi absensi.

Nasionalisme :Bersikap profesional dalam membagikan absensi tanpa bersikap diskriminasi bagi yang mengisi absensi

Etika Publik :Melayani dengan cepat serta ramah dalam semua peserta reses dapat mengisi absensi reses.

Komitmen Mutu :Melayani dengan ramah dan menyentuh hati membagikan absensi reses.

Anti Korupsi :Bersikap disiplin dan jujur dalam membagikan absensi peserta reses sehingga saya bisa


mengihindari gratifikasi

Kegiatan 4. Mencatat jalannya reses anggota DPRD tim 10 dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya catatan kesimpulan hasil reses anggota DPRD dapil 2 Kolaka Timur


Akuntabilitas :Bertanggung jawab dalam mencatat semua masukan dan sarannya serta pendapat dari peserta reses agar dapat dipertanggungjawabkan.

Nasionalisme :Bersikap profesional dan secara objektif tanpa membeda-bedakan peserta reses dalam mencatat jalannya reses sehingga hasil risalah reses sesuai dengan yg sebenarnya.

Etika Publik :Bersikap cermat dalam mencatat jalannya reses, sehingga apa yang jadi pendapat, saran dari peserta reses dapat saya catat semuanya

Komitmen Mutu :Menerapkan prinsip efisien, berkreatif dalam mencatat jalannya reses, sehingga saya bisa membuat kesimpulan reses.

Anti Korupsi :Menghindari benturan kepentingan dalam mencatat jalannya reses, sehingga saya bisa menghindari gratifikasi dari peserta reses.

Kegiatan 5. Mendokumentasikan jalannya reses anggota DPRD tim 10 dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya dokumentasi reses anggota DPRD dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Akuntabilitas :Cermat dalam mendokumentasikan jalannya reses sehingga hasil dari dokumentasi reses sesuai dengan sebenarnya.

Nasionalisme :Mendokumentasikan secara objektif, sehingga bisa mewakili segala unsur pelaksana kegiatan yang didokumentasikan.


Etika Publik :Mendokumentasikan jalannya reses dengan baik sehingga yang tidak melanggar etika kepantasan tidak akan saya dokumentasikan.

Komitmen Mutu :Bersikap disiplin dalam mendokumentasikan jalannya reses, sehingga hasil dokumentasi reses sesuai dengan sebenarnya dan juga tidak menggangu jalannya reses sehingga reses dapat berjalan dengan lancar.

Anti Korupsi :Mendokumentasikan jalannya reses sesuai dengan kegiatan sesungguhnya, bukan kegiatan pribadi atau golongan.

Kegiatan 6. Membuat dan mengetik risalah reses anggota DPRD tim 10 dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya risalah reses anggota DPRD dan massa konstituen dapil 2 Kolaka Timur


Akuntabilitas :Membuat risalah reses dengan penuh tanggungjawab.

Nasionalisme :Mengutamakan kepentingan publik dalam membuat risalah reses

Etika Publik :Membuat risalah reses dengan perasaan senang dan mimik yang ceria

Komitmen Mutu :Menyelesaikan risalah reses sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Anti Korupsi.Selalu bekerja keras dan mandiri dalam membuat risalah reses.

Kegiatan 7. Mengetik draf raperda ulusan inisiatif DPRD tentang Pemerintahan Desa

Tanggal 20 Oktober 2015

Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya raperda tentang Pemerintahan DesaPenjelasan keterkaitan dengan nilai dasar ANEKA

Akuntabilitas :


Bertanggung jawab dalam tugas mengetik draf raperda sehingga hasilnya dapat memuaskan anggota DPRD

Nasionalisme :Melaksanakan proses pengetikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Etika Publik :Mengedepankan sikap profesionalisme dan kejujuran dalam mengetik raperda

Komitmen Mutu :Mengedepankan sikap tekun,teliti,tepat dan cermat sehingga hasil ketikan memuaskan;

Anti Korupsi.Menyelesaikan pengetikan raperda dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghidari penyelewengan jabatan;

Kegiatan 8. Membantu tugas verifikator level 1 EPUPNS di lingkup Sekretariat DPRD

Tanggal 23 Oktober 2015

Deskripsi kualitas kegiatan : Tersedianya data-data PNS Sekretariat DPRD, di BKN dengan rapi


Akuntabilitas: Bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kegiatan verifikasi EPUPNS Level 1

Nasionalisme: Melaksanakan kegiatan verifikasi EPUPNS Level 1 secara professional

Etika Publik: Saya akan memverifikasi EPUPNS Level 1 dengan cermat.

Komitmen Mutu: Mengerjakan kegiatan verifikasi EPUPNS Level 1 secara efektif dan memberikan pelayanan yang cepat, mengingat kegiatan ini memiliki tenggat waktu.

Anti Korupsi :Melakukan tugas dengan penuh kedisiplinan.

3.1 Rencana Kegiatan Coaching dan Mentoring


Kegiatan Minggu 1 Minggu 2

Coaching

Mentoring


BAB IV

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil ini,

sesungguhnya jika kita dapat memaknainya maka akan selalu memiliki ketertkaitan antar

satu sama lain. Setiap kegiatan yang akan dilakukan bisa dipastikan mengandung kelima

nilai dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi.

4.2 Rencana Antisipasi

Setiap rencana tentu memiliki potensi untuk mengalami kegagalan, maka dari itu

perlu antisipasi yang tepat untuk dapat mengatasinya. Adapaun antisipasi yang dilakukan

dalam merancang dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar kedalam setiap kegiatan

khususnya pada saat off campus ialah:

1. Rancangan dikomunikasikan dulu dengan mentor dan pegawai lainnya agar

kegiatan aktualisasi yang direncanakan dapat berjalan seiring dengan kegiatan di

tempat kerja.

2. Menjaga komunikasi dengan mentor maupun coach minimal dua kali dalam

seminggu untuk mengkonsultasikan pelaksanaan aktualisasi.

3. Dinamis terhadap segala kemungkinan perubahan dilapangan khususnya apabila

ada kegiatan-kegiatan yang berubah jadwal secara tiba-tiba.


RANCANGAN AKTUALISASI FINAL.docx

Documents