Top Banner
1 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh pada perekonomian Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami kendala dalam hal pemerataan kemakmuran. Angka kemiskinan versi BPS dalam laporan profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 menunjukkan masih terdapat 28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar 354.386 rupiah per kapita per bulan. Masalah kemiskinan ini sebenarnya bisa dibantu dengan zakat dimana sebagai contoh di negara Arab Saudi dan Sudan, zakat sudah diatur resmi dan diwajibkan pada penduduk muslim sehingga penduduk miskin mendapatkan subsidi bulanan sehingga kesenjangan sosial dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua negara tersebut (BAZNAS 2016). Potensi zakat di Indonesia sebenarnya besar, namun pada kenyataannya hanya terkumpul sedikit dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Berdasarkan data forum zakat, dana zakat terkumpul melalui lembaga sebesar Rp 2 Triliun pada tahun 2012, Rp 3 Triliun pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 3,2 Triliun. Terjadi peningkatan zakat selama tiga tahun terakhir bila dibandingkan dari potensi zakat di Indonesia yang diteliti oleh IDB ditahun 2013 mencapai 217 Triliun (Yuningsih dan Abdillah 2015). Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang- Undang nomer 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU nomer 23 than 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Pemerintah telah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dengan Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu, (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat (2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat (3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat. (4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan mustahik. (5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat (6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya (7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama (Shalihati 2010). Sistem pelaporan zakat nasional dapat dilihat pada Gambar 1. Baznas sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan
5

Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

Nov 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

1

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global berpengaruh pada perekonomian Indonesia

dimana pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami kendala dalam hal

pemerataan kemakmuran. Angka kemiskinan versi BPS dalam laporan profil

kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 menunjukkan masih terdapat 28,01

juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan

versi BPS, yakni rata-rata sebesar 354.386 rupiah per kapita per bulan. Masalah

kemiskinan ini sebenarnya bisa dibantu dengan zakat dimana sebagai contoh di

negara Arab Saudi dan Sudan, zakat sudah diatur resmi dan diwajibkan pada

penduduk muslim sehingga penduduk miskin mendapatkan subsidi bulanan

sehingga kesenjangan sosial dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua

negara tersebut (BAZNAS 2016).

Potensi zakat di Indonesia sebenarnya besar, namun pada kenyataannya

hanya terkumpul sedikit dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.

Berdasarkan data forum zakat, dana zakat terkumpul melalui lembaga sebesar Rp

2 Triliun pada tahun 2012, Rp 3 Triliun pada tahun 2013, sedangkan pada tahun

2014 sebesar Rp 3,2 Triliun. Terjadi peningkatan zakat selama tiga tahun terakhir

bila dibandingkan dari potensi zakat di Indonesia yang diteliti oleh IDB ditahun

2013 mencapai 217 Triliun (Yuningsih dan Abdillah 2015). Pada tanggal 27

Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-

Undang nomer 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU nomer 23

than 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1)

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2)

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat

harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat,

baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Pemerintah telah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

dengan Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu,

(1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat

(2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik

melalui pendayagunaan zakat

(3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan,

peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

(4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan

mustahik.

(5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam

mengelola zakat

(6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya

(7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan

menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama

(Shalihati 2010). Sistem pelaporan zakat nasional dapat dilihat pada Gambar 1.

Baznas sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan

Page 2: Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

2

zakat secara rutin 6 bulan dan akhir tahun kepada menteri agama. BAZNAS

propinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat propinsi kepada

BAZNAS dan gubernur setiap 6 bulan dan akhir tahun. Tingkat kabupaten/kota

melaporkan pada BAZNAS propinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir

tahun.

Sumber : BAZNAS (2016)

Gambar 1 Sistem pelaporan zakat nasional

Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tidak optimalnya

pengelolaan zakat ini. Hafidhudin (2008) mengidentifikasikannya menjadi empat

faktor yaitu; (1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, (2) biaya

administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, (3) informasi tentang pentingnya

membayar zakat yang tidak efektifd an (4) ketidakpercayaan para muzakki

(pembayar zakat) terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). BAZNAS harus

terus menerus menjaga kepercayaan muzakki (pembayaran zakat).

Secara keseluruhan persepsi dan sikap muzzaki lembaga dan muzzaki non

lembaga dapat dikatakan baik. Rata-rata penilaian keyakinan muzzaki lembaga

lebih tinggi dibandingkan dengan muzzaki non lembaga, secara keseluruhan

muzaki lembaga lebih menyukai lembaga BAZNAS untuk meyalurkan zakatnya

dibandingkan muzzaki non-lembaga. Rata-rata muzzaki lembaga memiliki skor

aware zakat, aware BAZNAS, sikap, produk, usia dan jenis kelamin lebih tinggi

daripada muzzaki non lembaga (Shalihati 2010).

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara simultan

(bersama-sama) kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

pegawai (Emmyah 2009). Peningkatan penerimaan dan pengelolaan zakat maka

dirasa perlu ada yang memonitor, mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi

Page 3: Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

3

amil semaksimal mungkin, sehingga BAZNAS dapat menempatkan SDM dengan

kompetensi yang tepat, sesuai dengan bagian terkait dalam lembaga zakat dengan

harapan meningkatkan hasil penerimaan dan pengelolaan zakat.

Salah satu isu strategis BAZNAS adalah kompetensi dan peningkatan

kapasitas amil dimana untuk menjalankan visi dan misi kebangkitan zakat,

diperlukan sumberdaya amil yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Seiring

dengan tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi saat ini dan dimasa datang,

maka BAZNAS perlu mendesain standar kompetensi amil serta program

peningkatan kapasitas amil secara nasional (BAZNAS 2016). Selain itu penerapan

teknologi informasi dalam pengelolaan zakat juga merupakan rencana strategis

BAZNAS (BAZNAS 2016)

Hasil penelitian Chasalow (2009) mengidentifikasi kompetensi organisasi

adalah salah satu cara untuk mengevaluasi karakteristik individu dan organisasi

untuk mendapatkan pencapaian tujuan perusahaan. Kompetensi bisa

dikembangkan dengan melibatkan aktivitas pengusaha dan team yang kreatif

(Baggen 2017). Identifikasi dari 85 departemen di Florida, sumber daya manusia

kompetensi penting harus dipakai di 5 sampai 10 tahun kedepan. Kompetensi

dapat ditingkatkan dengan cara memberikan evaluasi dan pelatihan sehingga ada

pengembangan dari karyawan (Jones 2011).

Seiring dengan tuntutan dan tantangan saat ini dan dimasa datang, maka

BAZNAS perlu mendesain standar kompetensi amil secara nasional dan dapat

dilakukan monitoring dan evaluasi kompetensinya menggunakan teknologi

informasi berbasis online/internet baik secara individual oleh amil ataupun secara

kelembagaan oleh BAZNAS. .

Perumusan Masalah

Selama ini sudah ada beberapa pengukuran kompetensi BAZNAS akan

tetapi belum berbasis IT dan tersistem secara online sehingga berpotensi

memunculkan subyektifitas dalam proses pengukuran kompetensi untuk seluruh

amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Peneliti merasa perlunya

pengukuran kompetensi yang yang dijadikan pertimbangan untuk proses seleksi

evaluasi dan penempatan karyawan sehingga dapat dilakukan dengan obyektif,

sistematik dan terukur dengan memanfaatkan data dan informasi yang relevan

dalam proses tersebut.Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan/acuan bagi

BAZNAS untuk pelaksanaan isu strategis di pusat maupun daerah untuk

meningkatkan kompetensi seleksi, mutasi, promosi dan penempatan amil.

Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai

pertimbangan rancang bangun penempatan kapasitas amil di BAZNAS?

2. Apa saja parameter, faktor dan indikator yang diperlukan dalam membuat

aplikasi DSS (Decision Support System) sehingga bisa menjadi prototipe yang

bisa dipakai oleh BAZNAS?

Page 4: Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

4

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan

BAZNAS terkait rancang bangun DSS untuk mengukur kompetensi amil

sebagai pertimbangan dalam seleksi, promosi, mutasi, penempatan di

BAZNAS.

2. Membuat prototipe rancang bangun DSS untuk kompetensi amil BAZNAS.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Internal BAZNAS sebagai bahan evaluasi meningkatkan seleksi dan

penempatan karyawan berdasarkan kompetensi.

2. Amil BAZNAS sebagai pelaksanaan isu strategis dalam hal peningkatan

kompetensi amil dan peningkatan pengelolaan zakat menggunakan teknologi

informasi.

3. Tingkat kepercayaan masyarakat ke BAZNAS meningkat sehingga

pembayaran zakat di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat.

4. Penulis mendapat banyak pengetahuan tentang BAZNAS dan kompetensi.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang ada pada

lembaga BAZNAS dan mengakomodir Sistem Organisasi yang ada di Baznas

Pusat. Pendekatan sikap karyawan pada lembaga dengan melihat kebutuhan

kompetensi dari data-data yang valid dari kegiatan proses yang berlaku di

lembaga BAZNAS. Adapun 3 bagian kompetensi didalam lembaga zakat

BAZNAS adalah:

1.Pengumpulan dana zakat

2.Pengelolaan dana zakat

3.Penyaluran/Pendistribusian dana zakat

Ruang lingkup lainnya adalah :

1. Pada Pembobotan di Aplikasi DSS Amil yang dibuat, menggunakan hasil

pengolahan AHP pada Expert Choice dari luar prototipe aplikasi yang dibuat.

2. Sistem AHP tidak langsung dikerjakan dalam prototipe aplikasi DSS Amil.

DSS dilakukan dengan menggunakan metode AHP tapi AHP bisa dihitung diluar

sistem software expert choice.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung sebagai alat

bantu teoritis untuk rancang bangun DSS untuk pengukuran kompetensi amil

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Teori yang disampaikan di tinjauan

pustaka ini adalah teori DSS, kompetensi, evaluasi penilaian umpan balik 360o,

BAZNAS, kinerja dan teori keputusan AHP.

Page 5: Rancang bangun dss (decision support system) untuk ...repository.sb.ipb.ac.id/3469/5/E51-05-Wibisono-Pendahuluan.pdf · 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ekonomi global berpengaruh

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB