Rakon bantuan dik

Semarang, 24 Oktober 2011Semarang, 24 Oktober 2011

Thursday, June 23, 2011Korupsi Dana Bantuan Pendidikan APBD Pemprov Jateng 2010 di Kabupaten Boyolali Semarang, CyberNews. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Andong Kabupaten Boyolali, Joko Mohamad Dahlan (37), divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (30/5). Joko terbukti mengkorupsi dana bantuan pendidikan APBD Pemprov Jateng 2010 di Kabupaten Boyolali.Selain penjara, Majelis Hakim yang diketuai Ridwan Ramli SH MH juga mendenda Joko sebanyak Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Kemudian, uang negara senilai Rp 76,5 juta yang telah ia kantongi juga harus dikembalikan. Jika tidak, ia harus mengganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan.Namun Joko tidak sendirian. Terdakwa lain dalam kasus ini, Wahyudi (39), warga Colomadu Kabupaten Karanganyar juga dikenai vonis dan denda yang sama dengan Joko. Tapi karena menerima uang korupsi lebih besar, uang pengganti kerugian negara yang harus dibayarkan Wahyudi juga lebih besar.Wahyudi terbukti menikmati uang korupsi bantuan pendidikan itu sebanyak Rp 106 juta. Saat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, ia telah mengembalikan Rp15 juta. Satu unit sepeda motor Kawasaki Atlete dengan Nopol AD6889MZ, juga telah disita dari tangannya. Dari perhitungan itu, Wahyudi masih harus mengembalikan Rp 83 juta.

BANKEU

SD/MI

MURNI Rp. 299.482.820.000,-

Rp.29.409.000.000,-

A+ PER

UBAHAN Rp. 51.452.500.000,-

Rp.21.943.500.000,-SMP/MTs

BANSOS

SD/MI

MURNI Rp.4.770.000.000,-

Rp. 10.350.000.000,-

B+ PER

UBAHAN Rp. 18.750.000.000,-

Rp. 8.400.000.000,-SMP/MTs

NO KEGIATAN SASAR-AN

UNIT COST

JUMLAH ANGGARAN

1 Rehab RK SD/SDLB 449 ruang 30.000.000 13.470.000.0002 Rehab RK

SMP/SMPLB167 ruang 40.000.000 6.680.000.000

3 Pengadaan TIK Perpust SD/SDLB

87 sek 25.000.000 2.175.000.000

4 Pengadaan TIK PerpustSMP/SMPLB

20 sek 35.000.000 700.000.000

5 Pengadaan Buku Perpust SD/SDLB

71 sek 10.000.000 710.000.000

6 Pengadaan Buku PerpustSMP/SMPLB

10 sek 10.000.000 100.000.000

7 Pengadaan Alat Lab IPA SMP

72 paket 75.000.000 5.400.000.000

NO KEGIATAN/BANTUAN

SASARAN UNIT COST JUMLAH ANGGARAN

8 Pengadaan Komputer Multimedia SD/SDLB

385 7.500.000 2.887.500.000

9 Pengadaan Alat Peraga MIPA SD/SDLB

333 7.500.000 2.497.500.000

10 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB

480 5.000.000 2.400.000.000

11 Pengadaan mebelair pengganti SD/SDLB

436 7.500.000 3.270.000.000

12 Pengadaan alat UKS SD/SDLB

400 5.000.000 2.000.000.000

13 Pengadaan Komputer Multimedia SMP/SMPLB

387 7.500.000 2.902.500.000

14 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/SMPLB

480 5.000.000 2.400.000.000

15 Pengadaan mebelir pengganti SMP/SMPLB

349 10.000.000 3.490.000.000

16 Pengadaan Alat UKS SMP/ SMPLB

264 7.500.000 1.980.000.000

Jumlah 51.452.500.000

NO KEGIATAN SASAR-AN

UNIT COST

JUMLAH ANGGARAN

1 Rehab RK SD/MI/ SDLB

310 ruang 30.000.000 9.300.000.000

2 Rehab RK SMP/MTs/ SMPLB

175 ruang 40.000.000 7.000.000.000

3 Pengadaan Mebeler Pengganti SD/MI/ SDLB

140 sek 7.500.000 1.050.000.000

4 Pengadaan Mebelair Pengganti SMP/MTs/SMPLB

140 sek 10.000.000 1.400.000.000

Jumlah 18.750.000.000

Memprihatinkan! Gedung Sekolah di Jateng Paling Banyak Rusak

http://images.detik.com/content/ 2011/03/21/10/Sekolah.jpg

Jakarta - Dalam pendataan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional, Provinsi Jawa Tengah memiliki gedung sekolah SD/MI rusak terbanyak. Pendataan tersebut dilakukan tahun 2010 lalu di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

"Mari kita lihat persentase dan jumlah gedung SD/MI dengan kondisi rusak berat di Sumatera, Jawa, Bali hasil pencacahan 2010. Provinsi Jateng, Jatim dan Jabar merupakan provinsi dengan jumlah gedung SD/MI rusak terbanyak adalah Jateng dengan persentase 24 persen, Jatim 21,05 persen dan Jabar 18,94 persen," kata Mendiknas M Nuh.Hal itu disampaikan M Nuh dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Kemendiknas, di ruang rapat Komisi X, Gedung DPR, Senayan, Senin (21/3/2011) malam.

Kab. Jepara

Kab. Byl

Kab. Peml

Kab.PekalonganKab.

BatangKab.

Kendal

Kab.Demak

Kab.Kudus

Kab.Pati

Kab.BloraKab.Grobogan

Kab. Sragen

Kab. KranyrKab. Skh

Kab. Smg Sltg

Kab.Magelang

Kab.Temanggung

Kab.Wnsb

Kab. Purworejo

Kab.Bjrngr

Kab.Purbalingga

Kab.Banyumas

Kab.Klaten

Kab. Jepara

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

Kab. Rembang

Kota SEMARANG

Skt

Kab.Brebes Kab.

Tegal

Kab. Cilacap

Kab. Kebumen

Kab.Wonogiri

11

13

RK Rusak Berat 10 – 15 % 3 RK Rusak Berat < 5 %

RK Rusak Berat > 15 %

Kota PKL

8 RK Rusak Berat 5 – 10 %

Mgl

Tgl

SD/MI

RSK BRT15,00

%

Kab. Jepara

Kab. Byli

Kab. Pemalang

Kab.PekalonganKab.

BatangKab.

Kendal

Kab.Demak

KabKudus

Kab.Pati

Kab.BloraKab.Grobogan

Kab. Sragen

Kab. KranyrKab. Skh

Kab. Smg Sltg

Kab.Magelang

Kab.Temanggung

Kab.Wonosobo

Kab. Purworejo

Kab.Bjrngr

Kab.Purbalingga

Kab.Banyumas

Kab.Klaten

Kab. Jepara

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

Kab. Rembang

KotaSEMARANG

Skt

Kab.Brebes Kab.

Tegal

Kab. Cilacap

Kab. Kebumen

Kab.Wonogiri

6

0

RK Rusak Berat 10 – 15 % 15 RK Rusak Berat < 5 %

RK Rusak Berat > 15 %

Kota PKL

14 RK Rusak Berat 5 – 10 %

Mgl

Tgl

SMP/MTs

RSK BRT

7,69 %SMP/MTS = 4.296 Sek

(46.674 RK)

No. Kabupaten/Kota Sek R. Berat Alokasi Dana01. Kab. Cilacap 1.172 1.147 15 450.000.00002. Kab. Banyumas 1.004 1.158 15 450.000.00003. Kab. Purbalingga 647 687 15 450.000.00004. Kab. Banjarnegara 647 730 12 360.000.00005. Kab. Kebumen 852 820 12 360.000.00006. Kab. Purworejo 916 459 7 210.000.00007. Kab. Wonosobo 544 416 6 180.000.00008. Kab. Magelang 588 646 10 300.000.00009. Kab. Boyolali 917 656 7 21010. Kab. Klaten 619 628 10 30011. Kab. Sukoharjo 884 350 5 15012. Kab. Wonogiri 566 471 7 21013. Kab. Karanganyar 847 288 4 12014. Kab. Sragen 568 646 10 30015. Kab. Grobogan 663 1.519 12 36016. Kab. Blora 919 449 7 21017. Kab. Rembang 704 684 10 300

No. Kabupaten/Kota Sek R. Berat Alokasi Dana (Jt)18. Kab. Pati 876 852 13 39019. Kab. Kudus 609 489 7 21020. Kab. Jepara 777 962 15 45021. Kab. Demak 679 820 13 39022. Kab. Semarang 700 807 12 36023. Kab. Temanggung 580 403 6 18024. Kab. Kendal 664 521 15 45025. Kab. Batang 583 270 10 30026. Kab. Pekalongan 650 450 7 21027. Kab. Pemalang 858 1.195 10 30028. Kab. Tegal 744 464 7 21029. Kab. Brebes 1.125 796 10 30030. Kota Magelang 80 - - -31. Kota Surakarta 293 169 3 9032. Kota Salatiga 111 15 1 3033. Kota Semarang 709 324 10 30034. Kota Pekalongan 170 46 1 3035. Kota Tegal 153 31 1 30

JUMLAH 23.185 20.368 310 9.300

No. Kabupaten/Kota Sek R. Berat Alokasi Dana (Jt)01. Kab. Cilacap 224 214 10 40002. Kab. Banyumas 192 74 5 20003. Kab. Purbalingga 112 103 7 28004. Kab. Banjarnegara 142 85 5 20005. Kab. Kebumen 191 179 8 32006. Kab. Purworejo 110 64 4 16007. Kab. Wonosobo 123 68 4 16008. Kab. Magelang 215 107 7 28009. Kab. Boyolali 135 85 5 20010. Kab. Klaten 145 117 8 32011. Kab. Sukoharjo 80 44 3 12012. Kab. Wonogiri 141 89 6 24013. Kab. Karanganyar 103 76 5 20014. Kab. Sragen 114 22 1 4015. Kab. Grobogan 148 95 6 24016. Kab. Blora 141 82 5 20017. Kab. Rembang 93 20 1 40

No. Kabupaten/Kota Sek R. Berat Alokasi Dana (jt)18. Kab. Pati 205 220 8 32019. Kab. Kudus 115 51 3 12020. Kab. Jepara 185 63 4 16021. Kab. Demak 199 183 10 40022. Kab. Semarang 135 30 2 8023. Kab. Temanggung 102 25 1 4024. Kab. Kendal 138 104 10 40025. Kab. Batang 90 74 10 40026. Kab. Pekalongan 112 28 2 8027. Kab. Pemalang 165 149 9 36028. Kab. Tegal 90 71 5 20029. Kab. Brebes 217 97 6 24030. Kota Magelang 24 - - -31. Kota Surakarta 93 24 2 8032. Kota Salatiga 30 5 1 4033. Kota Semarang 206 26 5 20034. Kota Pekalongan 36 11 1 4035. Kota Tegal 33 15 1 40

JUMLAH 4.584 2.700 175 7.000

1. Surat permohonan pencairan dana ditandatangani Bupati/Walikota atau Sekda Kab/Kota ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan, tembusan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Biro Administrasi Bangda Setda Prov. Jateng.

2. Foto copy nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.3. Kuitansi bermaterai cukup, rangkap 6 (enam) lembar

ditandatangani Bupati/Walikota/Wakil/Sekda/Kepala Badan/ Dinas/Bagian yang membidangi Keuangan.

4. RAB, Jadwal dan lokasi kegiatan5. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan dan

pertanggungjawaban dana bantuan Gubernur Jateng dari Bupati/Walikota.

6. SK Penetapan alokasi bantuan dari Bupati/Walikota.7. Telah diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

ke Biro Keuangan.

NO BULAN KEGIATAN1 OKTO-

BERRakor dengan Kab/Kota tentang Bantuan Dikdas, Tanggal 24 – 26 Oktober 2011

2 NOVEM-BER

1. Tanggal 1 – 3 Nov 2011 Penyusunan kelengkapan persyaratan pencairan di Kabupaten/Kota

2. Tanggal 7 – 12 Nov 2011 Kab/Kota mengajukan pencairan Bankeu

3. Tanggal 14 – 16 Nov 2011 pengecekan berkas.

4. Tanggal 17 – 18 Nov 2011 berkas lengkap dikirim ke Biro Keuangan

5. Tanggal 24 – 25 Nov 2011 Bantuan Masuk di Kasda Kab/Kota

3DE-SEMBER

1. Pelaksanaan Kegiatan2. Pertanggungjawaban

1. Proposal permohonan dari masing-masing sekolah/madrasah penerima bantuan yang memuat profil, RAB dan foto kondisi 0 %.

2. Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jateng cq. Kepala Biro Keuangan

3. Rencana penggunaan dana bantuan lengkap dengan rencana teknis, RAB dan jadwal pelaksanaan.

4. Pernyataan kesanggupan melaksanakan/ mempertanggungjawabkan kegiatan.

5. Kuitansi rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup.

6. Fotokopi rekening bank atas nama sekolah/madrasah dimaksud.

7. Rekomendasi SD/MI/SDLB diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan, SMP/MTs/SMPLB diketahui oleh Dinas Dik Kab/Kota. 13

NO BULAN KEGIATAN KET1 OKTO-

BERRakor dengan Kab/Kota tentang Bantuan Dikdas, Tanggal 24 – 26 Oktober 2011 Prioritas

Penggunaan Bantuan ;1.Rehab ruang kelas rusak.

2. Mebelair pengganti (meja dan kursi siswa)

2

NOVEM-BER

1. Tanggal 1 – 4 Nov 2011 Penyusunan kelengkapan persyaratan pencairan di Sekolah/Madrasah.

2. Tanggal 7 – 11 Nov 2011 Sekolah/Madrasah mengajukan pencairan Bansos

3. Tanggal 14 – 18 Nov 2011 pengecekan berkas.

4. Tanggal 21 – 25 Nov 2011 Penetapan SK Kadinas & Gubernur

5. Tanggal 28 – 30 berkas lengkap dikirim ke Biro Keuangan

3 DE-SEMBER

1.Tanggal 1 – 5 Desember 2011 Bansos masuk di Rekening Sek/Madrasah

2.Pelaksanaan3.Pertanggungjawaban