RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

RADIKALISME DALAM RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIPERSPEKTIF KRIMINOLOGI

PaperPaperDisampaikan Pada Lokakarya Disampaikan Pada Lokakarya

““Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat Dalam Penanganan Radikalisme”Dalam Penanganan Radikalisme”

Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-65 Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-65 POLRIPOLRI

Oleh Oleh Saut P. PanjaitanSaut P. Panjaitan

( Dosen Fakultas Hukum Universitas ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya )Sriwijaya )

Pangkal Pinang, 23 Juni 2011Pangkal Pinang, 23 Juni 2011

RADIKALISME DALAM RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIPERSPEKTIF KRIMINOLOGI

RadikalismeRadikalisme

((RadicalismRadicalism) )

• Paham / aliran yang ‘Paham / aliran yang ‘radikalradikal’ dalam politik.’ dalam politik.• Paham / aliran yang menginginkan perubahan/ Paham / aliran yang menginginkan perubahan/

pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang drastis, pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang drastis, atau kalau perlu dengan kekerasan.atau kalau perlu dengan kekerasan.

• Sikap ekstrim dalam aliran politik.Sikap ekstrim dalam aliran politik.• Kegiatan yang bertujuan merubah sistem sosial politik Kegiatan yang bertujuan merubah sistem sosial politik

secara drastis.secara drastis.

KriteriaKriteria

RadikalRadikal

• Kelompok yang mempunyai Kelompok yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku.dan sistem yang berlaku.

• Dalam kegiatannya sering Dalam kegiatannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan, menggunakan aksi-aksi kekerasan, dan bahkan kasar, terhadap dan bahkan kasar, terhadap kelompok masyarakat lainnya yang kelompok masyarakat lainnya yang dianggap bertentangan dengan dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka.keyakinan mereka.

• Secara sosio-kultural dan sosio-Secara sosio-kultural dan sosio-religius, mereka mempunyai ikatan religius, mereka mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.diri dan ritual yang khas.

Sidney JonesSidney Jones menyatakan : menyatakan :• … … radikalisme lebih terbuka pada era sekarang, tetapi radikalisme lebih terbuka pada era sekarang, tetapi

bibit-bibit radikalisme tertanam pada mereka yang bibit-bibit radikalisme tertanam pada mereka yang melawan rejim represif Soeharto….melawan rejim represif Soeharto….

• Contohnya, radikalisme pada masa Orde Baru terjadi Contohnya, radikalisme pada masa Orde Baru terjadi pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Para Pelaku pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Para Pelaku radikalisme berangkat ke Afganistan untuk ikut berperang radikalisme berangkat ke Afganistan untuk ikut berperang melawan Uni Sovyet pada masa itu, sekaligus melawan Uni Sovyet pada masa itu, sekaligus dipersiapkan untuk melawan rejim represif Soeharto.dipersiapkan untuk melawan rejim represif Soeharto.

• Kaum radikal memandang dunia secara hitam putih, dan Kaum radikal memandang dunia secara hitam putih, dan menganggap mereka yang paling benar.menganggap mereka yang paling benar.

Sifat Radikalisme Sifat Radikalisme

diwujudkan dengan cara :diwujudkan dengan cara :

a.a. Kekerasan (Kekerasan (violentviolent))

b.b. Tanpa kekerasan (Tanpa kekerasan (non-violentnon-violent))

Penyebab Timbulnya Radikalisme / Ekstrimisme

• Didorong oleh rasa ketidak adilan dan kekecewaan akibat tata sosio-ekonomis dan sosio-politis, yang sifatnya :

a. diskualifikatif, dicirikan dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja akibat ketidak mampuan bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan;

b. Dislokasi sosial-ekonomis, dalam bentuk termarginalisasikannya kaum miskin dari sumber daya ekonomi, sosial, dan kultural;

c. Deprivasi sosio-politis, dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah, lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopolitik, adanya konglomerasi dan masuknya modal asing yang berkolusi dengan elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politis.

Muncul radikalisasi individual / kelompok di Asia yang Muncul radikalisasi individual / kelompok di Asia yang mengatasnamakan :mengatasnamakan :

- Ideologi perubahan atau keyakinan teokratis,

- dengan tafsir sempit, miopik, dan sepihak.

- yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan radikal dan ekstrim.

Perbuatan radikal dan ekstrim inilah yang akhir-akhir ini dinamai dengan teror / terorisme.

• Radikalisme yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan (terorisme), Radikalisme yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan (terorisme), yang berarti “menakuti-nakuti” yang berarti “menakuti-nakuti” (to terrify(to terrify) atau) atau Terrere Terrere (Bahasa Latin) (Bahasa Latin) yang berarti “menimbulkan rasa gemetar atau cemas”, atau yang berarti “menimbulkan rasa gemetar atau cemas”, atau IrhabIrhab (Bahasa Arab) yang berarti intimedasi atau (Bahasa Arab) yang berarti intimedasi atau KhaafaKhaafa (Bahara Arab) yang (Bahara Arab) yang berarti takut.berarti takut.

• Pada awalnya terorisme mempunyai konotasi positif, yaitu Pada awalnya terorisme mempunyai konotasi positif, yaitu dipergunakan oleh negara / pemerintah untuk menegakkan dipergunakan oleh negara / pemerintah untuk menegakkan gagasan dan cita-cita demokrasi pada masa Revolusi Perancis gagasan dan cita-cita demokrasi pada masa Revolusi Perancis (1793-1794), guna meredam kekacauan dan pemberontakan (1793-1794), guna meredam kekacauan dan pemberontakan rakyat, yang mencirikan bahwa kegiatan rejim tersebut bersifat rakyat, yang mencirikan bahwa kegiatan rejim tersebut bersifat terorganisasi, terorganisasi, deliberatedeliberate, dan sistematis, dan bertujuanuntuk , dan sistematis, dan bertujuanuntuk menggantikan sistem yang korup dan tidak demokratis. Rejim menggantikan sistem yang korup dan tidak demokratis. Rejim Perancis setelah Revolusi ini disebut “Perancis setelah Revolusi ini disebut “Republik de la terreurRepublik de la terreur” ” (Republik Teror) di bawah Pimpinan (Republik Teror) di bawah Pimpinan Robespierre.Robespierre.

• Dalam perkembangannya, Terorisme dapat dilakukan oleh :Dalam perkembangannya, Terorisme dapat dilakukan oleh :a.a. Negara (Negara (state terrorismstate terrorism), yang dilakukan oleh rejim ), yang dilakukan oleh rejim

pemerintahan yang korup, represif, dan otoriter.pemerintahan yang korup, represif, dan otoriter.b.b. Non – negara Non – negara (non – state terrorism(non – state terrorism), yaitu ), yaitu terrorism terrorism

against the stateagainst the state

Radikalisme / Radikalisme / Fundamentalisme / Fundamentalisme /

EkstrimismeEkstrimisme

• Dilakukan dengan Dilakukan dengan keyakinan, motif, keyakinan, motif, tujuan, dan latar tujuan, dan latar

belakang politik (motif belakang politik (motif altruistik politik)altruistik politik)

• Mengharapkan Mengharapkan konsekuensi politik sesuai konsekuensi politik sesuai dengan yang diyakininya.dengan yang diyakininya.

• Political Crime / Political Political Crime / Political OffenceOffence

• Secara sadar menentang Secara sadar menentang dan melawan tertib dan melawan tertib hukum, tertib politik, dan hukum, tertib politik, dan tertib sosial yang berlakutertib sosial yang berlaku

TerorismTerorismee

Pendekatan Untuk Memahami Radikalisme Dalam PolitikPendekatan Untuk Memahami Radikalisme Dalam Politik( ( Stephen SchaferStephen Schafer ) )

StrukturalisStrukturalis

Negara dipandang sering Negara dipandang sering menyalahgunakan menyalahgunakan kekeuasaannya, dan oleh kekeuasaannya, dan oleh karena itu harus dilawan karena itu harus dilawan oleh rakyat oleh rakyat

(Yang ingin dirubah adalah (Yang ingin dirubah adalah struktur pemerintahan / struktur pemerintahan / negara dan para negara dan para Pemimpinya)Pemimpinya)

Paradoks antara Paradoks antara orang yang orang yang

berkuasa (berkuasa (powerfulpowerful) ) dengan warga dengan warga

((powerlesspowerless))

MoralisMoralis

Paradoks antara Paradoks antara negara/penguasa yang negara/penguasa yang

menyalahgunakan menyalahgunakan kekuasaan (kekuasaan (corruptcorrupt) ) dan warga yang jujur dan warga yang jujur

((honesthonest))

Rakyat harus melawan Rakyat harus melawan penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh negara/penguasa melalui negara/penguasa melalui para pemimpinnya (secara para pemimpinnya (secara moral, tingkah laku moral, tingkah laku pemerintah yang pemerintah yang menyalahgunakan menyalahgunakan kekuasaan merupakan kekuasaan merupakan kejahatan politik, jadi harus kejahatan politik, jadi harus dilawan)dilawan)

PsikologisPsikologis

Paradoks antara Paradoks antara prilaku penjahat prilaku penjahat

politik yang normal politik yang normal dan abnormaldan abnormal

Sehingga kejahatan politik Sehingga kejahatan politik dapat dilihat sebagai gejala dapat dilihat sebagai gejala patologis (sakit jiwa), patologis (sakit jiwa), emosional (pemarah), dan emosional (pemarah), dan irasional.irasional.

RadikalismeRadikalisme

Penanggulangan Penanggulangan radikalisme melalui sarana radikalisme melalui sarana dan mekanisme hukum dan mekanisme hukum harus dilakukan secara harus dilakukan secara hati-hati.hati-hati.

KriminologiKriminologi

Karena proses Karena proses kriminalisasi yang kriminalisasi yang tanpa memilah-milah, tanpa memilah-milah, justru akan justru akan mendatangkan mendatangkan keresahan sosial keresahan sosial ((social unrestsocial unrest).).

Oleh karena itu, persoalan Oleh karena itu, persoalan antara demokrasi / antara demokrasi / kebebasan (kebebasan (libertyliberty) dengan ) dengan keamanan rakyat (keamanan rakyat (securitysecurity) ) harus perlu dijaga harus perlu dijaga harmonisasinyaharmonisasinya

Dalam negara demokrasi, radikalisme dapat Dalam negara demokrasi, radikalisme dapat menjadi faktor krimininogen, manakala menjadi faktor krimininogen, manakala ide/cita/nilai yang diyakininya diwujudkan ide/cita/nilai yang diyakininya diwujudkan melalui cara-cara kekerasan dan cara-cara melalui cara-cara kekerasan dan cara-cara yang melawan hukum (misalnya melalui yang melawan hukum (misalnya melalui terorisme dan pemberontakan)terorisme dan pemberontakan)

Pengaturan hukum terhadap Pengaturan hukum terhadap bahaya radikalisme, terutama bahaya radikalisme, terutama yang diwujudkan melalui cara-yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan dan melawan cara kekerasan dan melawan hukum, menjadi relevan hukum, menjadi relevan manakala pengaturan dimaksud manakala pengaturan dimaksud bertujuan untuk melindungi bertujuan untuk melindungi keamanan dan perdamaian umat keamanan dan perdamaian umat manusia (manusia (human securityhuman security).).

Sehingga penggunaan kekerasan Sehingga penggunaan kekerasan dalam mewujudkan radikalisme dalam mewujudkan radikalisme melalui terorisme, dipandang sebagai melalui terorisme, dipandang sebagai suatu “extra-ordinary crime” yang suatu “extra-ordinary crime” yang harus ditanggulangi secara “harus ditanggulangi secara “extra-extra-ordinary measuresordinary measures”, dikarenakan ”, dikarenakan cara-cara memperjuangkan keyakinan cara-cara memperjuangkan keyakinan dan ideologi politik seperti ini dan ideologi politik seperti ini dipandang sebagai “dipandang sebagai “hostes humanis hostes humanis generisgeneris” (musuh umat manusia).” (musuh umat manusia).

Pro – KontraPro – KontraTerhadap Kriminologi RadikalismeTerhadap Kriminologi Radikalisme

Offender – OrientedOffender – Oriented

(Perlindungan HAM pelaku)(Perlindungan HAM pelaku)

Penanggulangan radikalisme tidak cukup Penanggulangan radikalisme tidak cukup hanya sekadar melalui kriminalisasi yang hanya sekadar melalui kriminalisasi yang bersifat kebijakan penal (pemidanaan), bersifat kebijakan penal (pemidanaan), tapi perlu dicari upaya lain yang bersifat tapi perlu dicari upaya lain yang bersifat non-penal (non pidana)non-penal (non pidana)

Perlindungan terhadap ancaman :Perlindungan terhadap ancaman :

• Hak untuk hidupHak untuk hidup

• Bebas dari rasa takutBebas dari rasa takut

• Kebebasan demokrasiKebebasan demokrasi

• Integritas teritorialIntegritas teritorial

• Keamanan nasionalKeamanan nasional

• Stabilitas pemerintahan yang sahStabilitas pemerintahan yang sah

• PembangunanPembangunan

• Ketertiban umumKetertiban umum

• Harmoni trhadap perdamaian Harmoni trhadap perdamaian internasionalinternasional

Victim – OrientedVictim – Oriented

(Perlindungan Korban)(Perlindungan Korban)

Bersifat massal - randomBersifat massal - random

Kebijakan Kriminal yang Intergalistik Kebijakan Kriminal yang Intergalistik (Penal dan Non-Penal)(Penal dan Non-Penal)

Jalur Penal/RepresifJalur Penal/Represif

• Kebijakan Kebijakan formulatif/legislatif formulatif/legislatif (perumusan, hukum (perumusan, hukum pidana).pidana).

• Kebijakan aplikatif Kebijakan aplikatif (penerapan hukum pidana).(penerapan hukum pidana).

• Kebijakan eksekutif Kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana oleh (pelaksanaan pidana oleh aparat penegak hukum)aparat penegak hukum)

Jalur Non-PenalJalur Non-Penal

• Menangani faktor Menangani faktor kondusif serta dapat kondusif serta dapat menimbulkan kejahatan menimbulkan kejahatan (kausatif dan (kausatif dan mendasar).mendasar).

• Pendidikan, Pendidikan, economic economic preventionprevention, pendekatan , pendekatan moral, peningkatan moral, peningkatan social social welfarewelfare, dsb., dsb.

Upaya menjadikan Upaya menjadikan masyarakat sebagai masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang lingkungan hidup yang sehat (material / sehat (material / immaterial) dari faktor-immaterial) dari faktor-faktor kriminogen)faktor kriminogen)Masyarakat dijadikan faktor Masyarakat dijadikan faktor penangkal kejahatan (anti-penangkal kejahatan (anti-kriminogen)kriminogen)

Social PolicySocial PolicyMenghapus kondisi-kondisi Menghapus kondisi-kondisi sosial yang dapat menurunkan sosial yang dapat menurunkan harkat dan martabat harkat dan martabat kemanusiaan, seperti kemanusiaan, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kemiskinan, ketidakadilan, kebuta hurufan, diskriminasi, kebuta hurufan, diskriminasi, dsb.dsb.

Konsep / cara perbuatan Konsep / cara perbuatan melawan hukum dan apa melawan hukum dan apa sanksinya.sanksinya.

Dalam negara demokrasi, Dalam negara demokrasi, apakah wacana (kebebasan apakah wacana (kebebasan berpendapat) merupakan berpendapat) merupakan suatu kejahatan ?suatu kejahatan ?

Kriminalisasi ?Kriminalisasi ?

• Perbuatan melawan Perbuatan melawan hukum.hukum.

• PertanggungjawabaPertanggungjawaban pidana (n pidana (mens neamens nea))

• Sanksi (Sanksi (punishmentpunishment))

• Tindakan Tindakan ((treatmenttreatment))

Hindari Hindari OvercriminilizationOvercriminilization

DeradikalisasiDeradikalisasi

Pencerahan SosialPencerahan Sosial Social PolicySocial Policy

Pemahaman akan Pemahaman akan

Kebhinekaan / KeberagamanKebhinekaan / Keberagaman

Upaya strategis untuk memangkas Upaya strategis untuk memangkas seluruh jalur dan variabel yang seluruh jalur dan variabel yang dapat dipandang sebagai stimulan dapat dipandang sebagai stimulan munculnya radikalisme.munculnya radikalisme.

Soft-Soft-ApproachApproach

ReferensiReferensi

Antara News.com/berita/259918, diupdate tgl. 20 Juni 2011.Antara News.com/berita/259918, diupdate tgl. 20 Juni 2011.

Andi Hamzah. 1987. Andi Hamzah. 1987. Hukum Pidana PolitikHukum Pidana Politik, Jakarta, P.T. Pradnya Paramita., Jakarta, P.T. Pradnya Paramita.

Hazewein Kell – Sceringe. Hazewein Kell – Sceringe. Delik Politik di IndonesiaDelik Politik di Indonesia..

Hoofnagels, G.P. 1969. Hoofnagels, G.P. 1969. The Other Side Of CriminologyThe Other Side Of Criminology. Kluwer Duventer . Kluwer Duventer Holland.Holland.

Nawawi, Barda. 2002. Nawawi, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum PidanaBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bdg. Citra . Bdg. Citra Aditya Bakti.Aditya Bakti.

Schafer, Stephen. 1974. Schafer, Stephen. 1974. The Political CriminalThe Political Criminal. New York – London, The Free . New York – London, The Free Press.Press.

Soedarta. 1977. Soedarta. 1977. Hukum dan Hukum PidanaHukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni.. Bandung, Alumni.

Wijngaert, Christine Van den. 1980. Wijngaert, Christine Van den. 1980. The Political Offences : Exception To The Political Offences : Exception To ExtraditionExtradition. 1980.. 1980.

Curriculum VitaeCurriculum VitaeNamaNama

Tempat/Tgl. LahirTempat/Tgl. Lahir

PekerjaanPekerjaan

Pangkat / Jabatan Pangkat / Jabatan FungsionalFungsional

Jabatan AdministratifJabatan Administratif

Bidang Keahlian Bidang Keahlian

PendidikanPendidikan

OrganisasiOrganisasi

::

::

::

::

::

::

::

::

Saut P. PanjaitanSaut P. Panjaitan

Pontianak / 21 Januari 1963Pontianak / 21 Januari 1963

Dosen Fakultas Hukum Universitas SriwijayaDosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembina Tk. I / Lektor KepalaPembina Tk. I / Lektor Kepala

1.1. Ketua Bagian Hukum Administrasi FH UNSRIKetua Bagian Hukum Administrasi FH UNSRI

2.2. Sekretaris BKBH Fakultas Hukum UNSRISekretaris BKBH Fakultas Hukum UNSRI

3.3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum UNSRI(MKn) Fakultas Hukum UNSRI

Hukum Administrasi dan PemerintahanHukum Administrasi dan Pemerintahan

1.1. Sarjana Hukum (FH UNSRI) – 1987Sarjana Hukum (FH UNSRI) – 1987

2.2. Magister Hukum (Pascasarjana UNPAD) – Magister Hukum (Pascasarjana UNPAD) – 19941994

3.3. Sedang Menyelesaikan Pendidikan Doktor Sedang Menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Pascasarjana UNSRI.Ilmu Hukum pada Pascasarjana UNSRI.

1. Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Se-1. Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Se-Indonesia Wilayah Sumatera SelatanIndonesia Wilayah Sumatera Selatan

2.2. Aktif pada Badan Kerjaasma (BKS) Prodi MKn Aktif pada Badan Kerjaasma (BKS) Prodi MKn Se-IndonesiaSe-Indonesia

3.3. Perbakin SumselPerbakin Sumsel

Palembang, 23 Juni 2011Palembang, 23 Juni 2011

Saut P. PanjaitanSaut P. Panjaitan