8 RADAR METRO MINGGU Minggu 12 Januari - 19 Januari 2014 Kesehatan CMYK CMYK Semua pasien yang di rawat wajib mengerti alur pelayanan BPJS, sehingga untuk mempermudah penerpan tersebut, pengelola RS A Yani, melakukan jemput bola, dengan mendatangi langsung pa- sien yang sedang dirawat. Secara tertata pasien diberikan sosialisasi pengunaan BPJS. “RS adalah pelayanan rujukan,” tu- turnya. Artinya, pasien harus terlebih dulu meminta rujukan instansi pelayanan dasar seperti puskesmas atau dokter keluarga. ”Namun, bagi pasien dengan keadaan gawat darurat. “Pasien bisa langsung datang ke RS, tanpa melalui rujukan,” kata Direktur RSUD A Yani, Endang Nuriyati, di rumah sakit, pekan ini. Sistem jaminan kesehatan yang baru yang lebih dinekal BPJS, harus segara berjalan, sehingga semua masyarakat wajib mengerti. “RS siap melaksanakan sistem itu, kami sudah memulainya dengan melakukan sosialisasi kepada para dokter dan pasien. Tentunya semua wajib mengerti bagaimana alur pelayanan sistem BPJS ini, karena itu secara gencar kami melakukan sosialisasi ini,” ujarnya. Untuk menghindari terjadi over ka- pasitas di RS, pihaknya menyarankan kepada pasien sakit ringan untuk rawat jalan. Sehingga pasien yang langsung dirawat adalah mereka yang kondisinya cukup berat. Keterbatasan tempat diduga menjadi pembatasan tersebut, sehingga rumah sakit berinisiatif tidak semua pasien dirwat. Terdapat pemilahan me- ngenai kondisi penderita bagi pasien. Endang menegaskan, mau tidak mau RS harus siap melaksanakan program tersebut, karena telah menjadi regulasi. Di rumah sakit itu, peserta BPJS akan mendapatkan berbagai pelayanan, dian- taranya, pelayanan gawat darurat, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, dan pelayanan alat kesehatan. Selkain itu juga memeroleh pelayanan obat dan ambulan. Menurutnya, sarana prasarana di RS A.Yani sudah cukup baik untuk standar RS tipe B. “Kita sudah miliki alat-alat, seperti CT-Scan, meskipun masih uji coba,” ucapnya. Kendala pelayanan yang dirasakan saat ini, menurut Endang, dikarenakan adanya kekurangan dokter, seperti mi- nimnya jumlah dokter spesialis. “Kita memiliki 18 dokter spesialis, memang masih kurang, sehingga perlu adanya penambahan, sehingga semua pelayanan dapat dimaksimalkan. Namun, semua itu bukanlah menjadi sebuah kendala besar, kita tetap akan berupaya sebaik mungikin,” ungkapnya. Dokter spesialis yang belum dimiliki di antaranya spesialis bedah syaraf dan spesialis jantung. Untuk mendapatkan dokter spesialis bukanlah hal yang mu- dah. “Kita melakukan pendekatan supaya mereka mau berpraktik di RSUD A Yani ini,”tuturnya. Lebih lanjut Endang mengungkapkan, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan (JKN). Sebagai dasar pelaksanaan JKN yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013, tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan na- sional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013, tentang standar tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam me- nyelenggarakan jaminan kesehatan (INA CBGs). Pelayanan Jaminan Kesehatan Menurut wanita cantik yang saat ini menjadi orang nomor satu di RS A. Yani Metro, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan, agar peserta memperoleh manfaat peme- liharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar ke- sehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pe- merintah. Mengenai persyaratan peserta BPJS yakni menggukan jaminan yang masih berlaku, seperti; kartu jamkesmas/jam- kesda lama beserta rujukan Puskesmas, kartu Askes (PNS) disertai rujukan Puskesmas atau Dokter Keluarga, Kartu Anggota (TNI, Polri) serta Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga dan Kartu Jamsostek ditambah Rujukan Puskesmas atau Dokter Keluarga. “Jaminan yang sudah tidak berlaku TMT 01 Januari 2014 yaitu Jampersal, jadi semua warga harus mengerti apa saja jaminan yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi pada tahun ini,” kata dia. Peserta BPJS mendaptkan berbagai pelayanan, seperti pelayanan gawat darurat . Pelayanan gawat darurat dapat diberikan jika sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat darurat. Pe- layanan tersebut cakupanya, administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostic, pelayanan obat dan BMHP dan perawatan inap (akomodasi) jika diperlukan. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) ; admi- nistrasi pelayananan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat , penerbitan surat eligibilitas peserta (SEP/SJP)termasuk pembuatan kartu pasien, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan ru- jukan balik, pelayanan kedokteran fo- rensik klinik meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik, dan pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal dunia pasca rawat inap di faskes terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawat inap di faskes yang bekerja sama dengan BPJS tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah tetapi tidak termasuk peti mati. “Banyak pelayanan yang di- berikan kepa- da peserta BPJS, ada pelayanan rawat inap, pelayanan lanjutan. Rawat lanjutan itu seperti ra- wat jalan lanjutan dan rawat inap lanjutan. M e - ngenai persalinan juga ditangani dalam stan- dar penggunaan BPJS tersebut,” kata Direktur Rumah Sakit A. Yani. Sementara itu, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) meliputi; ako- modasi, perawatan inap non intensif, perawatan inap intensif, administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penerbitan surat eligibilitas peserta, termasuk pembuatan kartu pasien, pe- meriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis, tindakan media spesialistik sesuai indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan pe- layanan alat kesehatan. Sedangkan pelayanan persalinan, dilakukan dalam hal tindakan persalinan normal, tindakan persalinan dengan penyulit per vaginam sesuai indikasi medis, tindakan persalinan dengan pe- nyulit perabdominan (sectio caesaria) sesuai indikasi medis dan pelayanan rawat inap. Pelayanan tersebut diberikan dengan ketentuan persalinan, pada kon- disi kehamilan normal ANC harus di- lakukan di faskes tingkat pertama. ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai in- dikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama, penjaminan persalinan adalah benefit bagi peserta dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung, persalinan normal diutamakan dilakukan difaskes tingkat pertama, penjaminan persalinan normal difaskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat pada poin (4) diatas adalah pendarahan, kejng pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. “Pelayanan alat kesehatan yang ada itu seperti; alat kesehatan diberikan kepada peserta atas dasar indikasi medis, kemudian jenis dan plafon harga kese- hatan sesuai dengen kompendium alat kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, lalu apabila atas indikasi medis rumah sakit meresepkan alat kesehatan di luar kompendium alat kesehatan yang berlaku maka dapat digunakan alat kesehatan lain berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/ direktur rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh faskes atau jejaringnya dengan mutu sesuai kebutuhan medis,” kata Endang. Penggunaan alat kesehatan sesuai kempendium alat kesehatan maupun diluar kompendium alat kesehatan, su- dah termasuk pembiayaan paket INA CBG’s, tidak dapat ditagihkan kepada BPJS Kesehatan dan tidak boleh dita- gihkan kepada peserta. Sedangkan biaya alat kesehatan yang di jamin diluar paket INA CBG’s ditagihkan terpisah dan tagihan paket INA CBG’s dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan, (contoh : Prothesa Gigi, Kaki Palsu, dan lain-lain). Pemberian obat untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) ber- dasarkan resep obat dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat, ber- pedoman pada Fornas yang sesuai dengan indikasi medis dan merupakan komponen paket INA CBG’s. Faskes dan jejaringnya wajib menyediakan obat-obat yang di- perlukan. Mengenai obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada faskes rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam formularium nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/direktur rumah sakit. Penggunaan obat diluar Fornas sudah termasuk dalam biaya paket INA CBG’s tidak boleh dibebankan kepada peserta. Standardisasi Tarif JKN, BPJS Ke- sehatan Terapkan Pola Objektif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggunakan sistem pola pembayaran Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai standar tarif Jaminan Kesehatan Na- sional (JKN) di semua rumah sakit. Perhitungan tarif pelayanan BPJS Kesehatan di semua rumah sakit nan- tinya akan lebih objektif, berdasarkan pada biaya sebenarnya. Melalui pola tersebut, mutu dan efisiensi rumah sakit diharapkan bisa ditingkatkan. Ketua Nasional Casemix Center (NCC) Kementerian Kesehatan Bam- bang Wibowo, mengatakan tarif itu akan berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit berdasarkan jenis penyakit, dengan mengacu pada International Classi- fication of Diseases (ICD) yang di- susun WHO. Tarif INA-CBGs ini nantinya meliputi 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tiga tingkat keparahan. Dalam pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan, tarif INA-CBGs dikelompokkan menjadi enam jenis rumah sakit, yaitu kelas D, C, B, dan A, serta rumah sakit umum dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Sebelumnya, dalam Jamkesmas yang ada hanya tarif INA-CBSs untuk kelas tiga. Penerapan INA-CBGs itu akan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan obat. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, merupakan salah satu komponen penting yang dibayarkan dalam paket INA-CBGs. Peleburan PT. Askes PT Asuransi Kesehatan (Askes) sejak awal tahun ini sudah meleburkan diri menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Layanan asuransi itu baru memasukkan peserta Askes, Jamsostek, serta asuransi TNI/Polri, ditambah warga miskin penerima Jamkesda. Namun, Askes tetap menerima pendaftaran masyarakat yang belum menjadi peserta. Peminat bisa langsung mendatangi kantor-kantor BPJS (dulu bekas kantor Askes) atau mengakses situs www.bpjs-kesehatan.go.id. Seluruh rangkaian pendaftaran, tidak akan memakan waktu lama. Hanya cikup 15 menit, untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS. Sedangkan peserta lama yang belum memperoleh kartu baru, disarankan agar menukarkannya di cabang BJPS terdekat. (Net/R-1) Terapkan BPJS, RS A. Yani Gencar Sosialisasi METRO- Rumah sakit umum daerah (RSUD) Jendral Ahmad Yani Metro, gencar melakukan sosialisasi penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua dokter dan pasien tidak luput dari sosialisasi tersebut, dengan alasan rumah sakit itu sudah siap menerapkan BPJS mulai awal tahun 2014 ini. Kantor BPJS kesehatan RSUD Jend. A.Yani Kota Metro.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8 RADAR METRO MINGGUMinggu
12 Januari - 19 Januari 2014Kesehatan
CMYK
CMYK
Semua pasien yang di rawat wajib mengerti alur pelayanan BPJS, sehingga untuk mempermudah penerpan tersebut, pengelola RS A Yani, melakukan jemput bola, dengan mendatangi langsung pasien yang sedang dirawat. Secara tertata pasien diberikan sosialisasi pengunaan BPJS.
“RS adalah pelayanan rujukan,” tuturnya. Artinya, pasien harus terlebih dulu meminta rujukan instansi pelayanan dasar seperti puskesmas atau dokter keluarga. ”Namun, bagi pasien dengan keadaan gawat darurat. “Pasien bisa langsung datang ke RS, tanpa melalui rujukan,” kata Direktur RSUD A Yani, Endang Nuriyati, di rumah sakit, pekan ini.
Sistem jaminan kesehatan yang baru yang lebih dinekal BPJS, harus segara berjalan, sehingga semua masyarakat wajib mengerti. “RS siap melaksanakan sistem itu, kami sudah memulainya dengan melakukan sosialisasi kepada para dokter dan pasien. Tentunya semua wajib mengerti bagaimana alur pelayanan sistem BPJS ini, karena itu secara gencar kami melakukan sosialisasi ini,” ujarnya.
Untuk menghindari terjadi over kapasitas di RS, pihaknya menyarankan kepada pasien sakit ringan untuk rawat jalan. Sehingga pasien yang langsung dirawat adalah mereka yang kondisinya cukup berat. Keterbatasan tempat diduga menjadi pembatasan tersebut, sehingga rumah sakit berinisiatif tidak semua pasien dirwat. Terdapat pemilahan mengenai kondisi penderita bagi pasien.
Endang menegaskan, mau tidak mau RS harus siap melaksanakan program tersebut, karena telah menjadi regulasi. Di rumah sakit itu, peserta BPJS akan mendapatkan berbagai pelayanan, diant aranya, pelayanan gawat darurat, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, dan pelayanan alat kesehatan. Selkain itu juga memeroleh pelayanan obat dan ambulan.
Menurutnya, sarana prasarana di RS A.Yani sudah cukup baik untuk standar RS tipe B. “Kita sudah miliki alatalat, seperti CTScan, meskipun masih uji coba,” ucapnya.
Kendala pelayanan yang dirasakan saat ini, menurut Endang, dikarenakan adanya kekurangan dokter, seperti minimnya jumlah dokter spesialis. “Kita memiliki 18 dokter spesialis, memang masih kurang, sehingga perlu adanya penambahan, sehingga semua pelayanan dapat dimaksimalkan. Namun, semua itu bukanlah menjadi sebuah kendala besar, kita tetap akan berupaya sebaik mungikin,” ungkapnya.
Dokter spesialis yang belum dimiliki di antaranya spesialis bedah syaraf dan spesialis jantung. Untuk mendapatkan dokter spesialis bukanlah hal yang mudah. “Kita melakukan pendekatan supaya
mereka mau berpraktik di RSUD A Yani ini,”tuturnya.
Lebih lanjut Endang mengungkapkan, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan (JKN). Sebagai dasar pelaksanaan JKN yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013, tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013, tentang standar tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan (INA CBGs).
Pelayanan Jaminan Kesehatan
Menurut wanita cantik yang saat ini menjadi orang nomor satu di RS A. Yani Metro, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Mengenai persyaratan peserta BPJS yakni menggukan jaminan yang masih berlaku, seperti; kartu jamkesmas/jamkesda lama beserta rujukan Puskesmas, kartu Askes (PNS) disertai rujukan Puskesmas atau Dokter Keluarga, Kartu Anggota (TNI, Polri) serta Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga dan Kartu Jamsostek ditambah Rujukan Puskesmas atau Dokter Keluarga. “Jaminan yang sudah tidak berlaku TMT 01 Januari 2014 yaitu Jampersal, jadi semua warga harus mengerti apa saja jaminan yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi pada tahun ini,” kata dia.
Peserta BPJS mendaptkan berbagai pelayanan, seperti pelayanan gawat darurat . Pelayanan gawat darurat dapat diberikan jika sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat darurat. Pelayanan tersebut cakupanya, administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostic, pe layanan obat dan BMHP dan perawatan inap (akomodasi) jika diperlukan.
Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) ; ad ministrasi pelayananan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat , penerbitan surat eligibilitas peserta (SEP/SJP)termasuk pembuatan kartu pasien, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan,
pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan rujukan balik, pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik, dan pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal dunia pasca rawat inap di faskes terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawat inap di faskes yang bekerja sama de ngan BPJS tempat pasien dirawat b e r u p a pemulasaran jenazah tetapi tidak termasuk peti mati.
“Banyak p e l a y a n a n yang diberikan ke pada peserta BP JS, ada pe la ya nan rawat inap, pelayanan lan jutan. R a w a t lanjutan itu seperti rawat jalan lanjutan dan rawat i n a p lanjutan. M e n g e n a i per salinan juga di ta ngani da lam standar peng gu na an BP JS ter se but,” ka ta Di rek tur Rumah Sakit A. Yani.
Sementara itu, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) meliputi; akomodasi, perawatan inap non intensif, perawatan inap intensif, administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penerbitan surat eligibilitas peserta, termasuk pembuatan kartu pasien, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis, tindakan media spesialistik sesuai indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan alat kesehatan.
Sedangkan pelayanan persalinan, dilakukan dalam hal tindakan persalinan normal, tindakan persalinan dengan penyulit per vaginam sesuai indikasi medis, tindakan persalinan dengan penyulit perabdominan (sectio caesaria) sesuai indikasi medis dan pelayanan rawat inap. Pelayanan tersebut diberikan dengan ketentuan persalinan, pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama. ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan
sesuai ind i k a s i m e d i s
berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama, penjaminan persalinan adalah benefit bagi peserta dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung, persalinan normal diutamakan dilakukan difaskes tingkat pertama, penjaminan persalinan normal difaskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat pada poin (4) diatas adalah pendarahan, kejng pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.
“Pelayanan alat kesehatan yang ada itu seperti; alat kesehatan diberikan kepada peserta atas dasar indikasi medis, kemudian jenis dan plafon harga kesehatan sesuai dengen kompendium alat kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, lalu apabila atas indikasi medis rumah sakit meresepkan alat kesehatan di luar kompendium alat kesehatan yang berlaku maka dapat digunakan alat kesehatan lain berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/direktur rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh faskes atau jejaringnya dengan mutu sesuai
kebutuhan medis,” kata Endang.Penggunaan alat kesehatan sesuai
kempendium alat kesehatan maupun diluar kompendium alat kesehatan, sudah termasuk pembiayaan paket INA CBG’s, tidak dapat ditagihkan kepada BPJS Kesehatan dan tidak boleh ditagihkan kepada peserta. Sedangkan biaya alat kesehatan yang di jamin diluar paket INA CBG’s ditagihkan terpisah dan tagihan paket INA CBG’s dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan, (contoh : Prothesa Gigi, Kaki Palsu, dan lainlain).
Pemberian obat untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) berdasarkan resep obat dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat, berpedoman pada Fornas yang sesuai dengan indikasi medis dan merupakan komponen paket INA CBG’s. Faskes dan jejaringnya wajib menyediakan obatobat yang diperlukan. Mengenai obat yang di butuhkan sesuai indikasi medis pada faskes rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam formularium nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/direktur rumah sakit. Penggunaan obat diluar Fornas sudah termasuk dalam biaya paket INA CBG’s
tidak boleh dibebankan kepada peserta.
Standardisasi Tarif JKN, BPJS Kesehatan Terapkan Pola Objektif
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggunakan sistem pola pembayaran Indonesia Case Based Groups (INACBGs) sebagai stan dar tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di semua rumah sakit.
Perhitungan tarif pelayanan BPJS Kesehatan di semua rumah sakit nantinya akan lebih objektif, berdasarkan pada biaya sebenarnya. Melalui pola tersebut, mutu dan efisiensi rumah sakit diharap kan bi sa ditingkatkan.
Ketua Nasional Casemix Center (NCC) Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo, mengatakan tarif itu akan berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit berdasarkan jenis penyakit, dengan mengacu pada International Clas sification of Diseases (ICD) yang disusun WHO. Tarif INACBGs ini nantinya meliputi 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tiga tingkat keparahan.
Dalam pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan, tarif INACBGs di ke lompokkan menjadi enam jenis rumah sakit, yaitu kelas D, C, B, dan A, serta rumah sakit umum dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Sebelumnya, dalam Jamkesmas yang ada hanya tarif INACBSs untuk kelas tiga.
Penerapan INACBGs itu akan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan obat. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, merupakan salah satu komponen penting yang dibayarkan dalam paket INACBGs.
Peleburan PT. Askes
PT Asuransi Kesehatan (Askes) sejak awal tahun ini sudah meleburkan diri menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Layanan asuransi itu baru memasukkan peserta Askes, Jamsostek, serta asuransi TNI/Polri, ditambah warga miskin penerima Jamkesda.
Namun, Askes tetap menerima pendaftaran masyarakat yang belum menjadi peserta. Peminat bisa langsung mendatangi kantorkantor BPJS (dulu bekas kantor Askes) atau mengakses situs www.bpjskesehatan.go.id.
Seluruh rangkaian pendaftaran, tidak akan memakan waktu lama. Hanya cikup 15 menit, untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS. Sedangkan peserta lama yang belum memperoleh kartu baru, disarankan agar menukarkannya di cabang BJPS terdekat. (Net/R1)
Terapkan BPJS, RS A. Yani Gencar SosialisasiMETRO- Rumah sakit umum daerah (RSUD) Jendral Ahmad Yani Metro, gencar melakukan sosialisasi penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua dokter dan pasien tidak luput dari sosialisasi tersebut, dengan alasan rumah sakit itu sudah siap menerapkan BPJS mulai awal tahun 2014 ini.
Kantor BPJS kesehatan RSUD Jend. A.Yani Kota Metro.
Related Documents
