Home >Economy & Finance >Rabu, 29 April 2015

Rabu, 29 April 2015

Date post:19-Aug-2015
Category:
View:290 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Transcript:
  1. 1. Peringatan itu disam- paikan peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Sa- lam, manager advokasi dan investigasi FITRA Apung Widadi, Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Menolak Pemba- ngunan Gedung Baru DPR di Jakarta, Selasa (28/4). Menurut Roy Salam, pembangunan gedung baru DPR merusak logika dan citra lembaga wakil rakyat, dan mengibuli rakyat. Saat ini, kata dia, publik melihat DPR masih lekat dengan korupsi dan pemalas. Selain itu, kata dia, ngo- totnya DPR untuk memiliki gedung baru yang mewah menunjukkan bahwa para wakil rakyat itu tidak peka dan peduli pada nasib raky- at yang kini tengah susah menghadapi berbagai prob- lem hidup akibat kenaikan harga-harga dan nilai rupi- ah. Anggota DPR seharus- nya menunjukkan kualitas kerja, bukan menghambur- kan uang negara. Kalau ini terwujud, wajah DPR makin buruk di mata publik, kata Roy Salam. Dia menambahkan, pe- nambahan ruangan untuk tenaga ahli (TA) dan asisten administrasi tidak perlu gedung baru, apalagi sudah ada rumah aspirasi setiap anggota dewan yang dibiayai negara. (rul/cho) Pemerintah Indonesia kini dalam posisi serba sulit menyangkut rencana pelak- sanaan eksekusi mati terpi- dana mati kasus penyalah- gunaan narkoba. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin hubungan bilateral dengan negara yang warganya ma- suk daftar eksekusi mati menjadi rusak. Tapi di sisi lain, pemerintah harus me- nunjukkan sikap tegas da- lam menegakkan hukum. Meski begitu, banyak pihak yang mendukung pe- laksanaan eksekusi mati ter- sebut. Bahkan sebagian be- sar warga negara Australia sebenarnya tidak mem- pedulikan eksekusi tersebut. Dukungan dari dalam negeri umumnya karena ingin melihat pemerintah Indonesia bersikap tegas dan memiliki kedaulatan yang tidak bisa diintervensi siapa pun dan oleh negara manapun. Hal itu juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani saat diwawancara war- tawan Suara Karya, Su- gandi, di gedung DPR, Ja- karta, Selasa (28/4). Berikut petikan wawancaranya: Pemerintah saat ini da- lam posisi yang sangat di- lematis, menyusul kuatnya tekanan asing terkait renca- na eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Tanggapan Anda? Daftar nama (terpidana narkoba) yang akan diek- sekusi mati itu kan cukup banyak. Jadi yang paling penting ke depannya, peme- rintah harus mengubah strategi komunikasi publik sebelum melaksanakan ek- sekusi. Sehingga pemerintah tidak menjadi bulan-bu- lanan masyarakat dan pihak asing yang warganya masuk dalam daftar yang akan dieksekusi. Saya sarankan pemerin- tah bersikap tegas dan tetap melaksanakan eksekusi ter- sebut. Apalagi, eksekusi saat ini telah mendapat dukung- an rakyat. Mereka pun mempertanyakan pelaksa- naan eksekusi tahap selan- jutnya. Karena itu, pemerintah harus segera mengubah pola komunikasi publiknya dalam menghadapi eksekusi selan- jutnya. Memang dalam un- dang-undang tidak ada ke- wajiban bagi pemerintah, da- lam hal ini Kejaksaan Agung untuk mengumumkan ka- pan eksekusi dilaksanakan. Apa sesungguhnya yang menjadi kewajiban pemerin- tah dalam pelaksanaan eksekusi ini? Kewajiban pemerintah kalau menurut konvensi in- ternasional adalah me- nyangkut warga negara asing. Di sini notifikasinya harus diberikan melalui ke- dutaan besarnya masing- masing. Asrul Sani: Laksanakan Saja Eksekusi Mati DPR Tidak Peka Kesulitan Rakyat Pemerintah Indonesia akhirnya melak- sanakan eksekusi ter- hadap terpidana mati para bandar narkoba di lapang- an tembak Brimob Nusakambangan, Rabu (29/4) pagi. Tetapi pelak- sanaannya diiringi tekanan internasional yang terus menguat. Dilakukan dari segala lini, dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, tekanan tersebut banyak dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hampir setiap hari pernyataan mereka menghiasi halaman surat kabar atau halaman di dunia maya melalui inter- net. Tekanan paling dah- syat berasal dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Ban Ki- moon yang meminta Presiden Jokowi membat- alkan pelaksanaan eksekusi mati karena keja- hatan narkotika bukan kejahatan serius. Ketua DPR Setya Novanto menilai semua pihak, termasuk Sekjen PBB, harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut dia, para gem- bong narkoba tersebut sudah masuk dalam kate- gori gembong tingkat ting- gi. Harus betul-betul dijalankan sesuai yang dilakukan pemerintah. Tidak bisa PBB meng- intervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh Indonesia, kata Setya. Campur tangan Ban itu, dalam penilaian anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) TB Hasanuddin justru akan menurunkan kredibilitas lembaga PBB, sebab pelaksanaan huku- man mati itu bukan tugas Sekjen PBB. Abaikan Tekanan Asing Demi Kedaulatan! JAKARTA (Suara Karya): Ke- tua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Abra- ham ditahan Penyidik Dit- reskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa (28/4) malam. Sebelummya, Abraham Samad diperiksa sejak Rabu (28/4) siang sebagai tersang- ka kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan ber- sama tersangka Feriyani Lim. Kuasa hukum Abraham Samad, Kadir Wokanubun, menjelaskan penyidik mem- berikan dua surat kepada Abraham Samad yang berisi surat penangkapan dan pe- nahanan. Kami menolak untuk menandatangani berita aca- ra penahanan maupun pe- nangkapan. Belum tentu di- tahan malam ini, kata Kadir. Penolakan penahanan sempat disampaikan oleh Kadir, sesaat sebelum Sa- mad dan tim kuasa hukum- nya bertolak ke Makasar, Sulawesi Selatan, siang tadi. Yang pasti Pak AS tentunya siap menghadapi segala ke- mungkinan. Tapi masak baru dua kali diperiksa su- dah ditahan, ujarnya. Sebelumnya, Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel- bar, Kombes Joko Hartanto menyatakan untuk materi pemeriksaan yang kedua ter- hadap Abraham Samad itu tentang pembuktian keaslian dokumen. Untuk materi pemerik- saan tentu berhubungan de- ngan pembuktian dokumen. Soal berapa pertanyaan da- lam pemeriksaan, bisa 20, 30 hingga 50 pertanyaan, ka- tanya sebelum pemeriksaan. Sementara itu, Abraham Samad sebelum pemerik- saan menyatakan siap men- jalani proses pemeriksaan dan menerima hasil dari pe- meriksaan lanjutan di kantor Reskrim Polda Sulselbar. Ia mengatakan, bersama tim hukum telah melakukan diskusi terkait hasil yang akan dikeluarkan kepolisian menyangkut kasus yang menimpa dirinya. Abraham Samad ditetap- kan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan sejak 9 Februari 2015 oleh Polda Sulselbar. Dirinya dila- porkan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Ba- rat, yang juga menjadi ter- sangka pemalsuan dokumen administrasi kependudukan untuk mengurus paspor pada 2007. (nef) Eksekusi mati terhadap warga negara asing yang terbukti mengedarkan narkoba, termasuk dua warga Australia yang ter- gabung dalam Bali Nine, memberikan pelajaran menarik. Berbagai upaya dari Australia telah dilakukan untuk menunda putusan itu. Bahkan negara lain seperti Prancis, Brasil, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga ikut memberikan tekanan terhadap Pemerintah Indonesia. Hal yang menarik adalah cara diplomasi tiap negara yang berbeda untuk mem- bebaskan warganya. Presiden Jokowi menun- jukkan respons yang berbe- da atas dua kasus terpidana mati. Kasus pertama adalah Bali Nine dan yang kedua Mary Jane. Keduanya sama- sama terjerat kasus narkotik. Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, adalah warga negara Australia, sedangkan Mary Jane warga Filipina. Respons Jokowi atas Bali Nine cenderung tegas dan keras. Jokowi mene- gaskan bahwa hukuman mati adalah menyangkut penegakan hukum, menyangkut kedaulatan bangsa yang harus dihor- mati, dan tidak bisa diinter- vensi oleh pihak mana pun. Sedangkan untuk kasus Mary Jane, Jokowi terlihat tidak terlalu memberikan respons. Tekanan internasional terhadap Indonesia ma- kin meningkat belakangan ini. Penyebabnya adalah pelaksanaan eksekusi tahap dua terhadap bandar narko- ba yang menjadi terpidana mati. Meski pun sudah beru- lang kali ditunda tanpa alasan yang jelas, namun tekanan internasional untuk membatalkan pelaksanaan hukuman itu semakin kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, sejumlah lem- baga swadaya masyarakat (LSM) sangat rajin mende- sak pembatalan hukuman mati tersebut. Frekuensinya terasa menjadi sangat ser- ing menjelang hari pelak- sanaannya. Dari luar negeri tekanan bukan hanya berasal dari negara-negara yang warga negaranya menunggu eksekusi mati di LP Nusakambangan, Cilacap seperti Pemerintah Australia dan belakangan Perancis. Tidak tanggung-tanggung, Sekjen Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pun melaku- kannya dengan mengelu- arkan pernyataan bahwa perdagangan narkoba bu- kan merupakan kejahatan serius. PBB menilai huku- man mati hanya pantas dijatuhkan kepada pembu- nuh berencana yang menju- rus ke genosida, itulah yang dimaksud dengan kejahatan serius menurut PBB. Tetapi, Sekjen PBB Ban Ki-Moon tidak pernah bersuara lantang ketika dua tenaga kerja Indonesia (TKI) dihukum pancung oleh pe- ngadilan setempat. Padahal, mereka tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya terpaksa membela diri sehingga tidak secara sen- gaja menghilangkan nyawa manusia. KASUS PEMALSUAN DOKUMEN Polda Sulselbar Tahan Samad JELANG EKSEKUSI MATI Dua belas mobil ambulan yang mengangkut peti mati untuk para terpidana mati kasus Bali Nine memasuki dermaga penyeberangan Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/4). - Sekretaris Jenderal PBB mengimbau pemerintah Indonesia untuk menahan diri tidak melakukan eksekusi terhadap 10 terpidana mati seperti yang sudah diumumkan karena tuduhan kejahatan narkoba. - Presiden Prancis Francois Hollande peringatkan Indonesia akan dapat konsekuensi diplomatik dan pembatalan sejumlah kesepa- katan yang dicapai Prancis dan Indonesia di KTT G-20 seperti dilansir AFP, Sabtu (25/4): - Jika dia (Serge Arensky Atlaoui) dieksekusi, akan ada kon- sekuensi dari Prancis dan E