r.a Utami Mindasari_laporan Ojt II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ON THE JOB TRAINING TAHAP II

ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

03 Agustus – 30 Oktober 2015

Nama : R.A Utami Mindasari

Pendidikan: S1- Teknik Arsitektur

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN

BANGUNAN (PKP2B) PROVINSI RIAU

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. S.M. AMIN No. 92 Pekanbaru - Riau

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan

karunia, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan On The Job Training (OJT) Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2014. Laporan ini

disusun sebagai hasil dari kegiatan OJT Tahap II CPNS yang dilaksanakan di Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Riau yang

berisikan pemahaman terhadap substansi pelaksanaan tugas dan fungs di Satker PKP2B

Provinsi Riau serta pelaksanaan pekerjaan fisik infrastruktur yang dilaksanakan di Satuan

Kerja tersebut.

Atas tersusunnya laporan hasil orientasi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu CPNS dalam melaksanakan Kegiatan OJT Tahap II ini,

yaitu :

1. Ibu Dra. Retno Triyanti H, MM selaku Kabag Kepegawaian dan Ortala Sekditjen Cipta

Karya.

2. Bapak Karmawan, ST, MM selaku Kasubag Tata Usaha Direktorat Pengembangan

Permukiman Ditjen Cipta Karya.

3. Ibu Dra. Ida Puspita selaku Kasubag Tata Usaha Direktorat Penataan Bangunan dan

Lingkungan Ditjen Cipta Karya.

4. Bapak Ari Sukro Yunianto, ST, MA selaku Kasatker PKP2B Provinsi Riau.

5. Bapak Edia Putra, ST selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker PKP2B

Provinsi Riau.

6. Bapak Indra Setiady, ST selaku PPK Penataan Bangunan Satker PKP2B Provinsi Riau.

7. Bapak Ir. Ichwanul Ihsan selaku Asisten Perencanan Satker PKP2B Provinsi Riau.

8. Bapak Irnaidi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Satker PKP2B Provinsi Riau.

9. Bapak Ahmad Riadi, ST selaku Asisten Pelaksanaan dan Kepala Urusan Teknik

Pemberdayaan (PPIP/P2KP) Satker PKP2B Provinsi Riau.

10. Bapak Arga Wiryawan, ST selaku Pelaksana Teknik PPK Penataan Bangunan Satker

PKP2B Provinsi Riau.

11. Bapak M. Yudi Prasetya, ST selaku Pelaksana Administrasi dan Umum PPK Penataan

Bangunan Satker PKP2B Provinsi Riau.

12. Bapak Desrianto, ST selaku Pelaksana Teknik PPK Pengembangan Kawasan

Permukiman Satker PKP2B Provinsi Riau.

2

13. Bapak Khairul Syahputra Harahap selaku Pelaksana Administrasi dan Umum PPK

Pengembangan Kawasan Permukiman Satker PKP2B Provinsi Riau.

14. Seluruh Staff dan Pegawai di lingkungan Satker PKP2B Provinsi Riau.

15. Rekan-rekan CPNS Kementerian PUPR Formasi Tahun 2014.

Akhir kata, demikianlah Laporan ini Kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas Kegiatan OJT Tahap II yang telah dilaksankan. Kami menyadari bahwa laporan ini

masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Pekanbaru, Oktober 2015

R.A Utami Mindasari, ST

3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................... 1

Daftar Isi ..................................................................................................... 3

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 4

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5

C. Sasaran ............................................................................................. 5

D. Manfaat ............................................................................................. 5

BAB II. ISI

A. Gambaran Umum Tentang Satker PKP2B Provinsi Riau ......................... 7

1. Kantor Satuan Kerja PKP2B Prov. Riau ........................................... 7

2. Tugas dan Fungsi Satker PKP2B Prov. Riau .................................... 8

3. Struktur Organisasi Satker PKP2B Prov. Riau ................................ 10

4. Tugas Pejabat Inti Satker PKP2B Prov. Riau ................................. 10

B. Pelaksanaan Kegiatan OJT Tahap II ................................................... 17

1. Kegiatan OJT di PPK Pembinaan Teknis Pengembangan

Permukiman .............................................................................. 17

2. Kegiatan OJT di PPK Penataan Bangunan .................................... 25

3. Kegiatan OJT di PPK Pengembangan Kawasan Permukiman .......... 34

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 41

B. Saran .............................................................................................. 41

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan

kompeten, sebagaimana diamanatkan dalam arah pencapaian Reformasi Birokrasi

Tahun 2025, maka Kementerian PUPR pada Tahun 2015 menyelenggarakan Pembinaan

Awal Karier bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PUPR formasi

tahun 2014 secara berkesinambungan selama 1 Tahun pertama. Untuk memenuhi

kompetensi SDM PUPR yang berkompeten, seluruh siklus manajemen SDM mulai dari

Perencanaan, Rekrutmen dan Seleksi, Pembinaan Awal, Pendidikan dan Pelatihan,

Penempatan, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Sanksi, Pola Karier sampai dengan

Pensiun perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai langkah awal, pembinaan awal

karir CPNS perlu mendapatkan prioritas karena merupakan fase pembentukan untuk

mencetak SDM yang handal di masa depan.

Salah satu bentuk dari kegiatan pembinaan awal karir CPNS yaitu melalui On The Job

Training (OJT) yang merupakan tindak lanjut operasional dari tahap orientasi substantif,

dimana CPNS yang telah memahami pekerjaannya secara normatif akan mencoba

menerapkan pemahamannya secara praktikal. OJT ini diselenggarakan dalam dua

tahap, dimana pada Tahap I yang telah diselanggarakan pada Tanggal 16 Maret – 21

Mei 2015 bertujuan untuk mempelajari aspek manajemen (fungsi manajerial) pada unit

organisasi di Pusat. Selanjutnya OJT Tahap II yang diselenggarakan pada Tanggal 03

Agustus – 30 Oktober 2015 bertujuan agar CPNS mengetahui kegiatan pembangunan

proyek fisik infrastruktur (fungsi teknis) pada satuan kerja (Satker) di Unit Pelaksana

Teknis (UPT)/Balai yang ada pada masing-masing unit Eselon II di lingkungan

Kementerian PUPR.

Dengan dilaksankannya kegiatan OJT Tahap 2 ini, diharapkan agar upaya pembinaan

awal karir CPNS dapat terealisasi secara komprehensif sehingga pencapaian akselerasi

kompetensi dalam menuju pegawai yang professional dan berkompeten sesuai target

capaian Reformasi Birokras tahun 2025 dapat terealisasi. Selain itu, pelaksanaan OJT ini

diharapkan dapat memberikan manfaat pada seluruh elemen organisasi Kementerian

PUPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang semakin dinamis, terutama dalam

hal pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai.

5

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari pelaksanaan OJT Tahap II ini adalah sebagai lanjutan dari

rangkaian kegiatan pembinaan dan orientasi tugas CPNS Formasi Tahun 201. Tujuannya

agar para CPNS mampu untuk:

• Memperoleh gambaran terhadap tugas dan fungsi yang akan dijalankan.

• Mengenal langkah-langkah pengelolaan proyek fisik konstruksi, baik dari aspek

perencanaan, pembangunan maupun pengawasan.

• Membangun penguatan kompetensi spesifik sesuai pendidikan.

• Memberikan pengalaman kerja di lapangan kepada CPNS dengan mengikutsertakan

CPNS dalam kegiatan rutin yang ada di Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT)/Balai

• Menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja dan pekerjaan.

C. Sasaran

Sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan OJT ini, agar para CPNS mampu untuk :

• Mengetahui tugas pokok dang fungsi dari setiap Satker atau Unit Pelaksana Teknis

(UPT)/Balai, tempat dilaksanakannya OJT sehingga dapat diketahui tugas dan

pekerjaan yang dilakukan pegawai di lingkungan unit kerja tersebut serta dapat

diperoleh gambaran tentang sistem kerja yang ada di Satker tersebut.

• Mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas di Satuan Kerja dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai serta mengetahui solusi pemecahannya.

• Mengambil manfaat berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang

behubungan dengan dunia kerja di Kementerian PUPR, yang akan berguna kelak

saat melakukan tugas di semua unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR.

• Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dengan memperhatikan aspek tata krama

dan etika.

D. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan OJT Tahap II ini, antara lain :

• Para CPNS siap untuk ditempatkan di unit kerja mana saja karena telah memahami

tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, serta telah memiliki pengalaman

dasar dalam bekerja di unit-unit kerja tersebut.

• Unit-unit kerja yang ditempati dapat memperoleh bantuan dengan mengkaryakan

peserta selama pelaksanaan OJT Tahap I ini.

6

• Dapat meningkatkan interaksi antar CPNS dengan lingkungan kerja di Kementerian

PUPR terutama hubungan kepada atasan dan sesama rekan kerja,

7

BAB II

ISI

A. Gambaran Umum Tentang Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Riau.

- Kantor Satuan Kerja PKP2B Provinsi Riau

Kantor Satker PKP2B Prov. Riau berada di Jl. S.M Amin No. 92 Pekanbaru.

Bertempat di Gedung Dinas Pekerjaan Umum Prov. Riau Lantai 6. Gedung ini baru

selesai dibangun pada Tahun 2012. Karena lokasinya yang berada di daerah

pinggiran Kota Pekanbaru, akses dari menuju Kantor Satker PKP2B ini masih belum

memadai.

Gambar. Peta Lokasi dan Gedung Kantor Satker PKP2B Provinsi Riau

Untuk Kantor PPK Penataan Bangunan dan Lingkungan, saat ini masih

terpisah dengan kantor Satker PKP2B Prov. Riau, yaitu di Gedung PIP2B Prov. Riau

Jl. Arifin Ahmad.

8

Gambar. Gedung Kantor PPK Penataan Bangunan Satker PKP2B Provinsi Riau

Gambar. Interior Ruangan Satker PKP2B Prov. Riau

- Tugas dan Fungsi Satuan Kerja PKP2B Provinsi Riau

Tujuan dari Satker PKP2B Prov. Riau adalah meningkatkan kualitas

lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar bidang

permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan

sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang perumusan dan

9

pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan

pengawasan serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk

pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara.

Kasatker dan PPK PKP2B melaksanakan tugas teknis sebagai berikut :

a. Mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan

permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan

permukiman khusus serta fasilitasi penyediaan tanah.

b. Mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan

dan lingkungan, gedung, rumah Negara, penataan ruang terbuka hijau dan

penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

Negara, rawan bencana serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

c. Membantu Satker Darurat dalam rangka penanganan tanggap darurat dan

pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satker PKP2B Prov. Riau mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program Satuan Kerja.

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran,

meliputi penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

kegiatan Satuan Kerja.

c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja

d. Melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik

Negara serta mengurus sertifikasi tanah.

e. Penyusunan kebijakan teknis dan strategi penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara.

f. Pembinaan teknis, pengawasan teknik, fasilitasi serta pembinaan pengelolaan

bangunan gedung dan rumah Negara.

g. Pembinaan teknis, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan dan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam

penataan lingkungan.

h. Pembinaan teknis, pengawasan teknik dan fasilitasi revitalisasi kawasan dan

bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau serta penanggulangan

bencana alam dan kerusuhan sosial.

i. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan

kelembagaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dan

pelaksanaan tata usaha Satuan Kerja.

10

- Struktur Organisasi Satuan Kerja PKP2B Provinsi Riau

Berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja PKP2B Prov. Riau No. 02/KPTS/PKP2B/2015

Tentang Penunjukan atau Pengangkatan Personil Satuan Kerja PK2B, jumlah

pegawai yang ada di Satker PKP2B Prov. Riau adalah 98 Orang yang terdiri dari 24

orang PNS dan 68 orang Non PNS. Satker PKP2B Prov. Riau terdiri dari 3 PPK, yaitu

:

a) PPK Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman

b) PPK Pengembangan Kawasan Permukiman

c) PPK Penataan Bangunan

- Tugas Pejabat Inti Satuan Kerja PKP2B Provinsi Riau

a) Kepala Satuan Kerja

Menyusun DIPA

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana.

Memberikan supervise, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan

anggaran.

Menyusun Laoran Keuangan dan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja (dalam hal Kasatker

merangkap sebagai PPK).

Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian

dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun

berikutnya.

Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang

tertuang dalam DIPA.

Bertanggungjawab atas semua penerimaan pengeluaran Satker yang

membebani APBN.

Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian

keluaran/output yang telah ditetapkan dalam DIPA serta penatausahaan dan

pemeliharaan Barang Milik Negara Satker.

Bertanggungjawab dan merupakan unsur Pembina kepegawaian.

11

b) Pejabat Pembuat Komitmen

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia

Barang/Jasa.

Melaksanakan Kegiatan swakelola.

Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPP.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA

Melaprokan dan menyerahkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA

dengan Berita Acara Penyerahan.

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara.

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana

Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja dan melaksanakan kontrak

dengan penyedia barang/jasa serta engendalikan pelaksanaan kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa, penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker.

Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara

Pemeriksaan Barang.

Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk

pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian

dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun

berikutnya.

Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian

keluaran/output yang telah ditetapkan dalam DIPA.

12

c) Pejabat Penguji SPM

Menguji kebenaran SPP atau dokuemn lain yang dipersamakan dengan SPP

beserta dokumen pendukung.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.

Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.

Melaporakn pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Memeriksa Pagu Anggaran dalam DIPA.

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan

indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi

teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KKPN setempat.

Bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan

administrasi.

d) Bendahara

Melaksanakan tugas kebendaharaan atau uang persediaan.

Menerima dan menyimpan uang persediaan.

Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.

Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan

berdasarkan perintah KPA.

Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas

kewajiban kepada Negara dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum

Negara.

Menatausahakan transaksi uang persediaan.

Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan BUN.

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan

SNVT pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan

Anggaran.

Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta

dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Menandatangani SPP-UP dan SPP-LS yang diajukan oleh PPK.

13

Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat

yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

SNVT.

Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti

pembukuan.

Membuat dan menyampaiakn laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara

kepada KKPN setempat, BPK RI dan Menteri PUPR.

e) Penyusun Program dan Rencana Anggaran

Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk

setiap Tahun Anggaran berikutnya.

Menyiapkan bahan penyusunan Revisi DIPA dan POK.

Menyiapkan data pendukung (Readiness Criteria) untuk masing-masing

program dalam penyusunan RKAKL.

Menginput data RKAKL ke dalam aplikasi yang telah disiapkan oleh

Kementerian Keuangan.

Menyusun dan memutakhirkan usulan rencana kegiatan dan menyusun

program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran baik keuangan maupun fisik untuk

Tahun Anggaran berikutnya.

f) Penyusun Monev dan Pelaporan

Merestore Data Backup Awal baik data regular maupun SKPA.

Mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : Rekaman DIPA

dan POK yang telah disahkan, Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa, data pelaksanaan kegiatan dan data rencana dan realisai penyerapan

tenaga kerja.

Menginput dan menguraikan seluruh data kegiatan yang akan dilaksankan

sesuai data yang ada pada DIPA dan RKAKL.

Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-monitoring dan

mengirim back-up data melalui e-monitoring online.

Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan.

Mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mengevaluasi pelaksanaan kegaiatn dan penyerapan anggaran.

14

g) Petugas Akuntansi UAKPA

Meneliti SP2D yang sudah terbit

Menginput SPM dan SP2D dalam aplikasi SAKPA

Mengadakan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN

Mencocokan Laporan Neraca dengan LPJ Bendahara

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

h) Petugas Verifikasi UAKPB

Menginput data transaksi BMN pada setiap akhir bulan.

Melaksanakan pencocokan data antara Laporan BMN dengan SAI serta

rekonsiliasi dengan KPKNL serta melakukan koreksi apabila ditemukan

kesalahan.

Menyusun Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja untuk

penyusunan neraca.

Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan

neraca secara tepat waktu.

Menyampaikan LAporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.

i) Perencana Teknik

Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan dan kesekretariatan pada PPK

Pembinaan.

Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan

perlengkapan serta bahan-bahan lainnya pada PPK Pembinaan.

Melaksanakan pengadaan dan penatausahaan barang-barang kebutuhan

kantor pada PPK Pembinaan.

Melaksanakan administrasi kearsipan dan perpustakaan pada PPK Pembinaan.

Koordinasi pra pelaksanaan kegiatan swakelola (berupa kegiatan

workshop/sosialisasi)

Melaksanakan kegiatan swakelola.

Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

Pengadaan Jasa Konsultansi.

Menyusun Laporaan Tahunan Kegiatan

15

Melaksanakan penata-administrasian desk sinkronisasi program tingkat provinsi

dengan seluruh kab/kota.

j) PengadministrasiaTeknik

Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan dan kesekretariatan pada PPK

Pelaksanaan.


perlengkapan serta bahan-bahan lainnya pada PPK Pelaksanaan.


kantor pada PPK Pelaksanaan.

Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan

pada PPK Pelaksanaan.

Melakukan pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan serah

terima akhir pekerjaan (FHO).

Sosialisasi dan koordinasi pra pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Menyusun dokumen kontrak dan addendum.

k) Pengadministrasian Umum

Melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Ortala di Tingkat

Setditjen Cipta Karya dalam hal rutin urusan kepegawaian.

Melakukan kearsipan surar dan dokumen kepegawaian satuan organisasi.

Membantu komunikasi dengan pihak lain terkait untuk koordinasi pelaksanaan

tugas.

Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian pada PPK Pembinaan.

l) Pelaksana Administrasi

Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, kesekretariatan, kesejahteraan

dan keselamatan kerja.


perlengkapan serta bahan-bahan lainnya.


kantor.

Melaksanakan administrasi umum dan administrasi BMN

Membuat laporan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

16

Gambar. Struktur Organisasi Satker PKP2B Prov. Riau

PELAKSANA TEKNIK

DESRIANTO, ST

STAF

Perencana & Penganggaran Bidang Penataan Bangunan

BENNY SAPUTRA, ST

STAF

PPK PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

AFRIANSYAH

ARI SUKRO YUNIANTO, ST, MA

PELAKSANA ADM / UMUM

MARDENIWATI

STAF STAF

Ir. ICHWANUL IHSAN

Asisten PerencanaanAsisten Adm dan

KeuanganIRNAIDI

Barang Milik Negara (BMN) / UAKPB

UAKPA

Perencana & Penganggaran Bidang Pengembangan Kws.

Permukiman

Bendahara Pengeluaran

REZA PAHLEVI, SE

STAF

SUMARDI AKHMAD YANI

STAF STAF STAF STAF

BENNY SAPUTRA, ST AHMAD RIADI, ST

Kepala Urusan Teknik RKP

Ir. ICHWANUL IHSAN

Kepala Urusan Teknik Perkotaan

Kepala Urusan Adm/Umum Perdesaan

Kepala Urusan Adm/Umum

Perkotaan

Kepala Urusan Teknik Pemberdayaan

(PPIP/P2KP)

IRNAIDI

Kepala Urusan Adm/Umum RKP

Kepala Urusan Adm/Umum

Pemberdayaan

STAF STAF STAF STAF

PPK PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

EDIA PUTRA, ST


DESRIANTO, STKHAIRUL SYAHPUTRA

HARAHAP

Kepala Urusan Teknik Perdesaan


ARGA WIRYAWAN, ST M. YUDI PRASETYA, ST

STAF STAF

PELAKSANA TEKNIK PELAKSANA TEKNIK

E-Mon / E-Proc Evaluasi

M. NUR SIREGAR SAFWAN HADI

STAFSTAF

PPK PENATAAN BANGUNAN

INDRA SETIADY, ST

SUDIRGO JUNAIDI ASYATIR, SE RIKA FALINI, SE

KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN BANGUNAN PROV.

RIAU

ARI SUKRO YUNIANTO, ST, MA

STAF

Penguji SPM

MARULIS, SE

Asisten Pelaksanaan

AHMAD RIADI, ST

17

B. Pelaksanaan Kegiatan OJT Tahap II

Pelaksanaan OJT Tahap II di Satker PKP2B Provinsi Riau ini dibagi menjadi 3 tahap,

yaitu :

No Tanggal Pelaksanaan Unit Kerja

1 03 s/d 31 Agustus 2015 PPK Pembinaan Teknis Pengembangan

Permukiman

2 01 s/d 30 September 2015 PPK Penataan Bangunan

3 01 s/d 30 Oktober 2015 PPK Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Kegiatan OJT di PPK Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman

Selama melaksanakan OJT di PPK Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman,

CPNS mendapatkan bimbingan dari Bpk. Ir. Ichwanul Ihsan selaku Pelaksana Teknik.

a) Uraian Tugas Selama OJT

Tanggal 03 Agustus 2015

- Tiba di daerah penempatan OJT yaitu di Provinsi Riau. Setibanya di Kantor

Satker PKP2B Prov. Riau di Jl. S.M Amin No.92 Pekanbaru, CPNS menemui

Kasatker PKP2B Prov. Riau Bpk. Ari Sukro Yunianto, ST, MA untuk

mendapatkan pengarahan. Selanjutnya CPNS diperkenalkan kepada seluruh

pegawai Satker PKP2B.

Gambar. Foto bersama Kasatker PKP2B Prov. Riau

18

- Setelah jam istirahat makan siang, CPNS diajak oleh Kasatker berkunjung ke

kantor PPK Penataan Bangunan yang berada di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru

untuk menemui PPK Penataan Bangunan Bpk. Indra Setiady, ST dan seluruh

staff. Pada kesempatan itu juga CPNS diajak untuk mengikuti rapat koordinasi

dengan pihak Dinas PU Kota Pekanbaru mengenai lokasi kumuh di Kecamatan

Rumbai Pesisir.


- Mengikuti survey lokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir bersama Kastaker, pihak

Dinas PU Cipta Karya Kota Pekanbaru dan pihak konsultan P2KP untuk kegiatan

Penyusunan RKP-KP Kota Pekanbaru.


- Penjelasan dari Bpk. Ahmad Riadi, ST selaku Asisten Pelaksanaan dan Kepala

urusan Teknik Pemberdayaan (PPIP/P2KP) mengenai Pelaksanaan Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang menjadi salah salah satu

program kegiatan di Satker PKP2B.


- Membaca dan mempelajari Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

19


- Membaca dan mempelajari Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP).


a. Mengikuti Rapat Konsolidasi Tingkat Provinsi Penyusunan RKP-KP T.A 2015 dan bertugas sebagai Notulen. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dari sisi substansi dan koordinasi pihak terkait dalam proses penyusunan RKP-KP. Rapat ini dihadiri oleh Pokjanis Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Tenaga Ahli Pendamping dan Tim Teknis RKP-KP Provinsi. Bertindak sebagai narasumber yaitu Ibu Airyn Saputri Harahap, ST, M.Sc dari Tim Teknis Pusat Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya.


- Mengikuti Kegiatan Pelatihan Fasilitator P2KP yang diselenggarakan selama 5

hari (11 s/d 15 Agustus 2015). Kegiatan hari ke-1 yaitu pembukaan dan materi

Konsep Penanganan Kumuh.

20


- Mengikuti Kegiatan Pelatihan Fasilitator P2KP hari Ke-2 dengan materi

mengenai Konsep Penyusunan Baseline 100-0-100 dan Pelaksanaan FGD

Kelurahan. Dalam kegiatan ini peserta dilibatkan secara aktif melalui diskusi dan

simulasi.


Mengikuti Kegiatan Pelatihan Fasilitator P2KP Hari Ke-3 dengan materi kegiatan,

yaitu :

- Pelaksanaan FGD Tingkat Basis

- Konsolidasi Data Tingkat Kelurahan

- Penyusunan Profil Kawasan Permukiman

21


Mengikuti Kegiatan Pelatihan Fasilitator P2KP Hari Ke-4 dengan materi kegiatan,

yaitu :

- Konsep Kolaborasi

- Manajemen Pelatihan dan On The Job Training

- Bedah Materi Pelatihan Masyarakat

- Perencanaan Teknis : teknik fasilitasi perencanaan teknis dan penguasaan

ketrampilan pengendalian.

- Safeguard : pemahaman tentang safeguard lingkungan dan sosial serta

penguasaan keterampilan dalam memastikan safeguard diterapkan di

masyarakat.

- Operasional dan Pemeliharaan : teknik membangun kelembagaan operasional

dan pemeliharaan di masyarakat.

22


- Membaca dan mempelajari tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Infrastruktur

terkait Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).


- Membaca dan mempelajari tentang Petunjuk Teknis Safeguard Lingkungan dan

Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan terkait Program Peningkatan

Kualitas Permukiman (P2KP).


- Membaca dan mempelajari Draft Rapermen PUPR Tentang Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.


- Mengikuti Rapat Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

(PPIP) Lanjutan 2014 Tahun Anggaran 2015. Rapat ini bertujuan untuk

koordinasi dan mengetahui progres pekerjaan di lapangan dari masing Satker

dan PPK Kab/Kota serta Tim Ahli Manajemen Kab/Kota.

23


- Diskusi dengan Bpk. Ir. Ichwanul Ihsan selaku Asisten Perencanaan tentang

Tahapan dalam penyusunan RKP-KP. Kemudian CPNS diberikan tugas untuk

mengkoreksi Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan RKP-KP Kota

Pekanbaru.


- Mengikuti Acara Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman

(P2KP). Kegiatan ini betujuan untuk memberikan gambaran secara umum

kepada para BKM/LKM, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan serta pihak-pihak

terkait mengenai Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman

(P2KP).


- Membuat telaah mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), terkait bentuk

kerjasama pihak pemerintah, Satker dan perusahaan dalam pembangunan

infrastruktur yang pendanaannya berasal dari dana CSR.


- Diskusi dengan Bpk. Ir. Ichwanul Ihsan mengenai telaah yang telah disusun

tentang Corporate Social Responsibility (CSR), terkait bentuk kerjasama pihak

pemerintah, Satker dan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur yang

pendanaannya berasal dari dana CSR.


24

- Mengikuti Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan RKP-

KP untuk Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kab. Rokan Hulu. Rapat dihadiri oleh

Asisten Pelaksanaan Satker PKP2B, Tim Konsultan dan Tim P2KP.


- Menyusun bahan paparan untuk Acara Lokakarya Sosialisasi Transformasi PNPM

Mandiri Perkotaan Manjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)

Tahun 2015.

b) Permasalahan yang dihadapi di Unit Kerja OJT.

Beberapa pemasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PPK

Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman, antara lain :

- Sering terdapat ketidakakuratan data terkait penyusunan Profil Kawasan

Kumuh, antara lain titik koordinat, luasan dan deliniasi kawasan kumuh.

- Munculnya kawasan-kawasan berpotensi kumuh yang sering tidak

dipertimbangkan dalam penetapan lokasi kawasan kumuh.

- Dalam penetapan lokasi kumuh sering mengandung unsur-unsur politik atau

kepentingan kepala daerah sehingga kegiatan penanganan kawasan

perkmukiman kumuh ini tidak tepat sasaran.

- Selama ini, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Satker

adalah terkait koordinasi baik dari sisi internal satker maupun eksternal

seperti konsultan, kontraktor maupun pihak-pihak terkait lainnya.

c) Saran yang dapat dilakukan.

- Perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan dari pihak satker pada

proses survey dan deliniasi kawasan kumuh sehingga data-data yang

didapatkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

25

- Memasukan kawasan – kawasan yang berpotensi kumuh kedalam SK

Kawasan kumuh yang disahkan oleh Walikota/Bupati, agar dapat

dipertimbangkan penanganannya di tahun selanjutnya.

- Melakukan pendekatan kepada Kepala Daerah atau pihak-pihak yang terkait

untuk lebih memprioritaskan kawasan-kawasan kumuh yang memang perlu

mendapatkan penangangan, tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur politik atau

kepentingan pribadi dan golongan, agar kegiatan penanganan kawasan

permukiman kumuh dapat tepat sasaran.

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak terkait, dan perlu

adanya ketegasan dari pihak satker dalam melaksanakan wewenangnya.

2. Kegiatan OJT di PPK Penataan Bangunan

PPK Penataan Bangunan sebelumnya merupakan Satker Penataan Bangunan dan

Lingkungan. Dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada Kementerian PUPR,

Satker PBL berubah menjadi PPK Penataan Bangunan yang merupakan bagian dari

Satker PKP2B. Kantor PPK Penataan Bangunan berada Gedung PIP2B di Jl. Arifin

Ahmad Pekanbaru. PPK Penataan Bangunan di kepalai oleh Bpk. Indra Setiady, ST

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dibantu oleh Bpk. Arga Wiryawan, ST

selaku Asisten Pelaksana serta Bpk. M. Yudi Prasetya, ST selaku Asisten Umum dan

Administrasi. Jumlah Pegawai yang ada di PPK Penataan Bangunan sebanyak 24

orang, yang terdiri dari 4 orang PNS dan 20 orang Non PNS.


Tanggal 01 September 2015

- Mengikuti Acara Lokakarya Sosialisasi Transformasi PNPM Mandiri Perkotaan

Manjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Tahun 2015.

26


- Menghadap PPK Penataan Bangunan Bpk. Indra Setiady, ST untuk meminta

izin melaksanakan OJT Tahap II selama 1 bulan di PPK Penataan Bangunan

Satker PKP2B Prov.Riau.

- Membaca dan mempelajari Buku Panduan Penyelenggaraan Program

Pengembangan Kota Hijau Tahun 2015 dan Permen No. 02/PRT/M/2015

tentang Bangunan Gedung Hijau.


- Mengikuti rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Acara Sosialisasi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Bantuan Teknis Pembangunan

Gedung Negara yang akan dilaksanakan pada Tanggal 8 – 9 September 2015.

27


- Mengunjungi lokasi Pekerjaan fisik Penataan Lingkungan Permukiman

Tradisional Sejarah Melayu Kota Pekanbaru yang berlokasi di Rumah Singgah

Tuan Kadi di kawasan tepian Sungai Siak. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini

yaitu selama 180 hari kerja (22 Mei – 17 November 2015).


- Mempelajari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya No. 35 Tahun

2011, No.70 Tahun 2012 dan No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah.


- Mengikuti Acara Sosialisasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara , yang

diadakan selama 2 hari di Angkasa Garden Hotel Pekanbaru. Acara ini

merupakan salah satu kegiatan swakelola yang diselenggarakan oleh PPK

Penataan Bangunan Prov. Riau. Dalam kegiatan ini, CPNS bertugas sebagai

notulen acara. Kegiatan ini membahas beberapa peraturan perundangan yang

28

mengatur tentang Pembangunan Gedung Negara. Bertindak sebagai

narasumber yaitu Bpk Ir. Sudirman Mustopa, M.Si selaku Pejabat Fungsional

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Kementerian PUPR. Materi yang

disampaikan antara lain :

Permen PU No.45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Gedung Negara.

Perpres No.73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung

Negara dan Pembinaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.06/SE/M/2010 tentang Petunjuk

Teknis Pemberian Tenaga Pengelola Teknis Kementerian PUPR Dalam

Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan Gedung Negara.

Permen PU No.24/PRT/M/2008 tentang Perawatan dan Pemeliharaan

Bangunan Gedung.

Permen PU Np. 29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis

Bangunan Gedung.


- Mengikuti Acara Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara di Angkasa

Garden Hotel Pekanbaru. Acara ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan

Acara Sosialisasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara. Pada kegiatan ini

bertindak sebagai narasumber yaitu Bpk Wahyu Imam Santoso, ST, MT dari

Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR. Adapun materi yang

dibahas pada acara ini, antara lain :

- Undang-undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung dan PP

No. 36 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan UU BG No. 28

Tahun 2008.

29

- Keandalan Bangunan Gedung terkait Sistem Mekanikal, Elektrikal dan

Proteksi Kebakaran.

- Bangunan Gedung Hijau Dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara


- Mempelajari Permen PUPR No. 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung

Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Panduan Pelaksanaan Program Penataan

dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Tahun 2015.

- Mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Lomba Gambar dan Lomba

Fotografi yang menjadi salah satu kegiatan dari PPK Penataan Bangunan dalam

rangka edukasi bidang penataan bangunan. Pada rapat ini dibahas mengenai

pembagian tugas panitia, kelengkapan acara, jadwal pelaksanaan acara dan

review terhadap syarat ketentuan lomba.


30

- Mempelajari Permen PU No.24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin

Mendirikan Gedung dan Permen PU No. 26/PRT/M/2007 Tentang Tim Ahli

Bangunan Gedung.


- Mempelajari Permen PU No. 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung


- Diskusi dengan PPK Penataan Bangunan, Asisten Pelaksana, Asisten Administrasi

Umum dan Tenaga Ahli IT mengenai pembuatan website PIP2B sebagai sumber

informasi elektronik yang memuat hal-hal terkait penataan bangunan dan

pengembangan permukiman Provinsi Riau.


- Mempelajari Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Konsultansi ( Buku PK 02A dan Buku JK 12A)


- Mengukuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Acara Lomba Gambar dan

Lomba Fotografi dalam rangka kegiatan Kampanye Edukasi Bidang Penataan

Bangunan. Dalam rapat ini dibahas mengenai proses penyebarluasan informasi

tentang pengumuman lomba, mekanisme pendaftaran peserta dan konfirmasi

dari masing-masing panitia mengenai progres persiapan pelaksanaan kegiatan.

31


- Mengikuti rapat persiapan pelaksanaan kegiatan swakelola yang ada di PPK

Penataan Bangunan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan. Rapat dipimpin oleh PPK Penataan Bangunan Bpk. Indra Setiady,

ST.


- Membaca dan mempelajari Permen Pu No. 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman

Revitalisasi Kawasan. Revitalisasi kawasan dilakukan untuk menghidupkan

kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik yang

disebabkan antara lain oleh pernurunan produktivitas ekonomi, degradasi

lingkungan dan/atau kerusakan warisan budaya.

32



Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Pedoman ini dibutuhkan

karena semakin seiring perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan

dan lingkungan yang semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi,

kebutuhan prasarana dan sarana maupun lingkungannya.



Teknis Pendataan Bangunan Gedung. Pendataan Bangunan Gedung

merupakan kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung baik untuk

bangunan gedung baru maupun untuk bangunan gedung eksisting. oleh

pemerintah daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses izin

mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung,

dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata dan mendaftarkan

bangunan gedung yang telah ada. Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk

mencapai tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan

gedung, serta system informasi bangunan gedung.


- Membaca dan mempelajari Permen PU No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Permen PU

No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran

Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sistem proteksi kebakaran pada

bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan,

kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada

bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem

proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi

bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. keselamatan

masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi

pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar dapat

melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan

kualitas hidupnya.

33



Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan

aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan untuk mewujudkan

kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua

orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.



Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Permen PU No.

17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota.



Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.


Beberapa pemasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PPK Penataan

Bangunan, antara lain :

1) Permasalahan di lapangan, terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk

pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di PPK Penataan Bangunan pada Tahun

Anggran 2015 misalnya Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional

Sejarah Melayu Kota Pekanbaru yang berlokasi di Rumah Singgah Tuan Kadi di

kawasan tepian Sungai Siak. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan hingga

1 bulan dikarenakan adanya review terhadap DED.

2) Masih banyaknya kab/kota di Provinsi Riau yang belum memiliki Tim Ahli Bangunan

(TABG), hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman dari

pemerintah daerah mengenai pentingnya fungsi TABG dalam penyelenggaraan

Bangunan Gedung serta terkait masalah anggaran dalam pendanaan TABG.

3) Sering terjadi pelanggaran terhadap alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan

IMB.

34

4) Pelaksanaan kegiatan di PPK Penataan Bangunan mengalami keterlambatan yang

disebabkan oleh keterlambatan penerbitan DIPA yang merupakan dampak dari

restrukturiasasi Satker PBL ke dalam Satker PKP2B.


1) Perlu dilakukannya perencanaan yang matang sesuai kondisi di lapangan dan

review terhadap DED sebelum pekerjaan tersebut dilelang, sehingga pada

pelaksaannya tidak timbul permasalahan terkait dengan DED.

2) Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi secara terus menerus

terkait TABG kepada pemerintah Kab/Kota. Selain itu, dalam taha perencanaan

sebaiknya pihak pemda telah mengalokasikan anggaran untuk mendanai TABG.

3) Perlu adanya pengawasan dalam proses penerbitan IMB dan pelaksanaan

pembangunan serta penerapan sanksi secara tegas terhadap pihak-pihak yang

melanggar.

4) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, agar seluruh kegiatan dapat

diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

3. Kegiatan OJT di PPK Pengembangan Kawasan Permukiman


Tanggal 01 Oktober 2015

- Menghadap PPK Pengembangan Permukiman Bpk. Edia Putra, ST untuk

meminta izin melaksanakan OJT Tahap II selama 1 bulan di PPK

Pengembangan Permukiman Satker PKP2B Prov.Riau.


- Membaca dan mempelajari Dokumen Profil Kawasan Kumuh Provinsi Riau.

Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kumuh di tiap Kab/Kota yang ada di

Provinsi Riau, terdapat 1.152,61Ha kawasan yang termasuk kawasan

kumuh yang terdiri dari kawasan dengan tingat kumuh ringan, sedang dan

berat.


- Membuat desain spanduk dan banner Hari Habitat untuk kegiatan PPK

Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman.

35


- Mengikuti acara Legalisasi Perda Bangunan Gedung dan Monev

Implementasi Perda Bangunan Gedung yang diselenggarakan selama 2

(dua) hari yaitu tanggal 07 s.d 08 Oktober 2015 di Angkasa Garden Hotel

Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan

pemahaman terhadap pemerintah daerah terkait Perda Bangunan

Gedung guna mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan

jaminan kualitas Bangunan Gedung di tiap daerah. Peserta dari acara ini

yaitu Kabupaten / Kota di Provinsi Riau yang belum memiliki Perda BG dan

yang telah memiliki Perda BG. Dalam kegiatan ini CPNS bertugas sebagai

notulen acara.

36


- Mengikuti acara Legalisasi Perda Bangunan Gedung dan Monev

Implementasi Perda Bangunan Gedung hari ke-2.


- Meninjau lokasi pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh

di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Berdasarkan SK Walikota Dumai

No. 237/BAPPEDA/2014 tentang Lokasi Lingkungan dan Permukiman

Kumuh di Kota Dumai, lokasi yang ditangani berada di Kelurahan Bukit

Datuk dan Kelurahan Ratu Sima.

37


- Melakukan monitoring terhadap progress pekerjaan pembangunan jalan

lingkungan di 16 titik di Kelurahan Bukit Datuk dan Kelurahan Ratu Sima.

Pengecekan dilakukan dengan mengukur volume pekerjaan dan Hammer

Test untuk mengetahui kualitas beton.

38


- Menjadi panitia acara Lomba Gambar dan Mewarnai Tingkat SD dan Lomba

Foto Tingkat Mahasiswa Se-Provinsi Riau yang merupakan salah satu

kegiatan Kampanye Edukasi Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

yang diselenggarakan oleh PPK Penataan Bangunan Satker PKP2B Provinsi

Riau.

39


- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Review DED

Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Agropolitan Kec. Tempuling

Kab. Indragiri Hilir dan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.


- Membantu membuat revisi gambar saluran drainase untuk Pekerjaan

Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kec. Bukit Datuk Kota Dumai.


- Mengikuti Rapat Pembahasan Laporan Antara untuk Pekerjaan Penyusunan

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) untuk Kota

Pekanbaru, Kota Dumai dan Kab. Rokan Hulu. Rapat ini dihadiri oleh

seluruh Kasatker, perwakilan SKPD, Tim P2KP dan Konsultan RKP-KP.


Beberapa pemasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PPK

Pengembangan Permukiman, antara lain :

1) Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkait

dengan pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan

permukiman, ketentuan luasan minimal kawasan kumuh yang dapat

ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN adalah 15 Ha atau

lebih. Ketentuan luasan tersebut menjadi kendala di daerah, khususnya di

Provinsi Riau dalam menentukan kawasan permukiman kumuh. Hal

tersebut dikarenakan di wilayah provinsi Riau belum banyak terdapat

kawasan kumuh yang kondisiny memenuhi keseluruhan kriteria indikator

40

kumuh yang ada. Sehingga kegiatan penanganan permukiman kumuh

tersebut kurang tepat sasaran.

2) Masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan seperti dalam proses

identifikasi dan penetapan lokasi serta perubahan maupun penambahan

lokasi pekerjaan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya

keterlambatan pelaksanaan kegiatan.


1) Perlu adanya review terhadap ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat

agar dapat menyesuaikan dengan kondisi di daerah, karena kondisi kriteria

kumuh di tiap-tiap daerah berbeda-beda, sehingga ketentuan yang ada

tidak dapat diterapkan secara general di seluruh daerah.

2) Perlu ditingkatkan koordinasi antar Instansi terkait baik di tingkat provinsi

maupun di tingkat kabupaten/kota baik dalam tahap perencanaan maupun

pelaksanaan pekerjaan.

41

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pelaksanaan OJT Tahap II selama kurang lebih 3 bulan di Satker PKP2B Prov.

Riau, hal-hal yang dapat disimpulkan oleh CPNS antara lain :

1) Kedisiplinan Pegawai yang ada di Satker PKP2B Prov. Riau dirasakan masih kurang.

Banyak pegawai yang datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja.

2) Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang ada di

Satker PKP2B Prov. Riau. Hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan jumlah

pegawai PNS dan Non PNS yang ada di Satker PKP2B Prov. Riau.

3) Belum jelasnya informasi yang diterima oleh Satker mengenai pelaksanaan OJT di,

sehingga pihak Satker mengalami kendala dalam pemberian materi dan tugas yang

akan diberikan kepada CPNS selama menjalani masa OJT. Selain itu, dikarenakan

kesibukan dari beberapa pegawai dan pejabat Eselon IV yang dapat dijadikan

mentor selama pelaksanaan OJT ini, sehingga CPNS tidak dapat melakukan diskusi

atau tanya jawab sesering mungkin terkait kegiatan di satker.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :

1) Perlu adanya penerapan sanksi secara tegas terhadap pegawai yang melanggar

aturan jam kerja. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dari

masing-masing atasan secara berkala.

2) Perlu adanya seleksi yang ketat terhadap penerimaan pegawai terutama pegawai

non PNS. Selain itu dapat dilakukan peningkatan kompetensi SDM yang ada dengan

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat, seminar maupun

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Perlu adanya koordinasi dari pihak Pusat dengan pihak Satker terkait pelaksanaan

OJT ini, sehingga pada saat CPNS tiba dan melaksanakan OJT di Satker tersebut

tidak terjadi permasalahan terkait masalah administrasi, akomodasi dan pembagian

tugas yang akan diberikan kepada CPNS selama menjalani masa OJT.

r.a Utami Mindasari_laporan Ojt II

Documents