R U M U S A N RAPAT KONSULTASI TEKNIS BADAN …bkipm.kkp.go.id/user_umum/admin/RUMUSAN RAPAT KONSULTASI TEKNIS... · c. Melaksanakan Publikasi (koran lokal/radio/tv/media online/brosur,

Rumusan Rapat Konsultasi Teknis Hal 1 dari 18

R U M U S A N

RAPAT KONSULTASI TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN

HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) BKIPM Tahun 20167 diselenggarakan tanggal 10 sampai

dengan 13 April 2017 di Haris Hotel Bogor, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakselerasi

program dan kegiatan 2017 serta menentukan arah program dan kegiatan prioritas BKIPM tahun

2017 dengan tema “ Semangat baru, Kerja Gembira, Semakin Solid dan semakin maju untuk

mewujudkan Profesionalitas dan integritas BKIPM”. Rapat konsultasi diikuti oleh Pejabat Es II, III

dan IV Satker Pusat, 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala seksi dan pejabat Pengawasan Data

dan Informasi dari 47 UPT, dibuka oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan.

Pembicara / nara sumber kegiatan Rapat Konsultasi adalah Kepala Badan KIPM, Kepala

Badan Standarisasi Nasional (BSN), Direktur Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Bareskrim-POLRI,

Inspektur IV ITJEN KKP, Pejabat Eselon II Lingkup BKIPM, Praktisi Penelitian dan pengembangan

maritim dan kelautan IPB.

SETELAH MEMPERHATIKAN :

A. Arahan

Kepala Badan KIPM tentang Capaian Kinerja Periode April 2016 – April 2017 dan Rencana

Kerja Strategis BKIPM 2017

B. Pemaparan dari:

1. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang Kebijakan KAN dalam akreditasi LPK

2. Sekretaris Badan KIPM tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Sekretariat Badan

KIPM

3. Kepala Pusat Karantina Ikan tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Pusat Karantina

Ikan


4. Kepala Pusat Pengendalian Mutu tentang Rencana Kerja Strategis TA. 2017 Pusat

Pengendalian Mutu

5. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan tentang Rencana Kerja Strategis TA.

2017 Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

6. Inspektur IV ITJEN KKP tentang Sistem Pengawasan Internal dan Program Reformasi

Birokrasi KKP

7. Direktur TIPIDTER Bareskrim POLRI tentang Pengungkapan Penyelundupan Benih

Lobster

8. Bapak Suhana Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)

tentang Strategis Komunikasi untuk mewujudkan Semangat Baru, Kerja Gembira,

semakin solid dan semakin maju BKIPM

9. Bapak Ramlan Widiawan tentang Strategis Komunikasi untuk mewujudkan Semangat

Baru, Kerja Gembira, semakin solid dan semakin maju BKIPM

C. Hasil Sidang Kelompok dengan Tema Pembahasan :

1. Kelompok I tentang Strategi Komunikasi dalam rangka New BKIPM

2. Kelompok II tentang Pemanfaatan dan Penelolaan Data untuk New BKIPM

3. Kelompok III tentang Rencana Aksi - Bulan Bakti KIPM 2017 dan Rencana Kerja Strategis

BKIPM

4. Kelompok IV tentang "Single Certificate" , "One Health Manajemen" dan “Layanan KIPM di

Perbatasan”


DIRUMUSKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Komitmen Pencapaian Janji Kinerja Tahun 2017

Seluruh peserta Rapat Konsultasi BKIPM, bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan janji

kinerja tahun 2017 sesuai perjanjian kinerja antara kepala Badan KIPM dengan seluruh Kepala

Kantor Perwakilan BKIPM di seluruh Indonesia, yakni :

a. Pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 8 %

b. Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor sebesar 885 Unit

c. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan

perundang undangan kelautan dan perikanan sebesar 76 %

d. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan sebesar 74 %

e. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra sebesar ≤10 kasus

f. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI sebesar 100 %

g. Nilai PNBP BKIPM sebesar 36 Milyar

2. Strategi komunikasi BKIPM dalam kerangka #NewBKIPM

Definisi dan strategi

a. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)

mempunyai tugas untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan

yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.

b. Pemangku Kepentingan BKIPM adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki program

kerja yang beririsan dengan program kerja BKIPM serta para pengguna informasi di bidang

kelautan dan perikanan seperti masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah,

akademisi, atau perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi non pemerintah.

c. BKIPM memiliki 5 (lima) karakteristik yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam

menjalankan program komunikasi untuk meningkatkan reputasi organisasi serta

meningkatkan persepsi masyarakat luas yaitu :

a. BKIPM Melindungi Sumber daya dari ancaman hama dan Penyakit Ikan Karantina;

b. BKIPM Mengendalikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

c. BKIPM Menjaga Kedaulatan dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan;

d. BKIPM Memiliki Jejaring Luas secara nasional dan internasional;

e. BKIPM Menyajikan data valid, aktual dan real time lalulintas hasil perikanan di

seluruh UPT dan Wilker, baik domestik, ekspor maupun impor di seluruh UPT dan

Wilker, baik domestik, ekspor maupun impor.

d. Uraian Strategi meliputi Strategi Pesan (Karantina dan keamanan hayati, Food Safety),

Strategi Konten (Infografis, Grafik, Foto, video) Strategi Saluran Komunikasi ( tatap muka,

media sosial, Media masa cetak/online/elektronik, Web)

e. Pesan Kunci strategi komunikasi adalah #NEWBKIPM; Pesan ini adalah Pesan Utama yang

dimaksudkan untuk membangun semangat perubahan di dalam organisasi BKIPM.

Perubahan dimaksud terjadi seiring dengan semangat KKP untuk memberikan pelayanan


informasi kepada publik secara terbuka atas kerja yang dijalankan seluruh organisasi di

dalamnya.

f. Pesan Kunci #NEWBKIPM dijabarkan ke dalam 4 (empat) sub-pesan yang masing-masing

memiliki makna motivasional sebagai berikut :

1) #SemangatBaru; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM

berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan semangat baru dalam mencapai tujuan

organisasi.

2) #KerjaGembira; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM

berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan,

serta menghindari perilaku menyimpang seperti korupsi, pungutan liar dan gratifikasi.

3) #SemakinSolid; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM

dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi berkomitmen untuk memperkuat

koordinasi, komunikasi, dan kerjasama (K3) baik di lingkungan internal maupun dengan

mitra kerja eksternal.

4) #SemakinMaju; Makna motivasional dari sub-pesan ini adalah keluarga besar BKIPM

berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, peningkatan efektifitas dan efisiensi

dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Target capaian strategi komunikasi dalam rangka mewujudkan #NEWBKIPM sebagai berikut

(detail pelaksanaan terlampir) :

a. Mengelola Media Sosial dengan Kewajiban posting tweet per hari :

• Balai Besar KIPM : minimum 8 tweet

• Balai KIPM : minimum 6 tweet

• Stasiun KIPM : minimum 4 tweet

• Wilker : minimum 2 tweet

b. Mengelola Media Sosial WhatApp Group FQIA – UPT

Dalam menyampaikan informasi kegiatan ke group tersebut, Unit Pelaksana Teknis

menyajikan data dalam bentuk :

• Infografis disertai dengan analisa dan rekomendasi/triwulan ;

• Infografis kontribusi sektor perikanan di bandara/pelabuhan ;

• Infografis maskapai penerbangan yang melalulintaskan produk perikanan.

c. Melaksanakan Publikasi (koran lokal/radio/tv/media online/brosur, leaflet, booklet,

poster) dengan Kewajiban posting publikasi per triwulan:

• Balai Besar KIPM : minimum 4 publikasi

• Balai KIPM : minimum 2 publikasi

• Stasiun KIPM : minimum 1 publikasi

d. Melaksanakan Keterangan Pers dengan kewajiban minimal 1 kali/kegiatan per tahun;

e. Melaksanakan Testimoni dengan kewajiban minimal 1 kali per triwulan;

f. Media Engagement dengan kewajiban minimal 1 kali per tahun;

g. Community Relations (Kegiatan edukatif) dengan kewajiban minimal 1 kali per triwulan;

h. Stakeholder Relations (Coffee Morning dengan stakeholder) dengan kewajiban minimal

1 kali per triwulan;


i. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan implementasi strategi komunikasi

dalam bentuk softcopy ke Sekretaris Badan per triwulan.

Rekomendasi :

a. Strategi Komunikasi merupakan bagian penting dalam Reformasi Birokrasi khususnya

menyangkut keterbukaan informasi publik, oleh karena itu jajaran unit kerja BKIPM baik

tingkat Pusat maupun Daerah (UPT BKPIM dan Wilker) harus dapat menjalankan

Strakom di unit kerja masing-masing.

b. Strakom BKIPM dijalankan sesuai dengan kewenangan unit kerja masing-masing

sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor : 44/PERMEN-KP/2016 tentang

Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP.

c. BKIPM perlu membangun strategi komunikasi kehumasan dengan mengusung 5 (lima)

karakteristik yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada rumusan angka 3 (tiga) di atas

untuk mencapai tujuan komunikasi.

d. Setiap Unit Kerja lingkup BKIPM harus dapat :

1) Menjalin sinergi dengan para wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang

disampaikan kepada publik;

2) Menguasai teknologi dan informasi, termasuk media sosial sehingga dapat

mengetahui kebutuhan publik;

3) Menciptakan dan memelihara saling pengertian dengan para pihak;

4) Membangun hubungan yang baik secara internal maupun eksternal;

5) Mempengaruhi publik agar dapat memberikan persepsi positif terhadap organisasi

BKIPM.

e. Uraian Strategi meliputi Strategi Pesan (Karantina dan keamanan hayati, Food Safety),

Strategi Konten (Infografis, Grafik, Foto, video) Strategi Saluran Komunikasi ( tatap muka,

media sosial, Media masa cetak/online/elektronik, Web)

3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Data dalam kerangka #NewBKIPM

Definisi dan strategi :

BKIPM memiliki data yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai bahan

kampanye kepada masyarakat untuk meningkatkan citra layanan dan kinerja BKIPM

baik pusat dan UPT;

Data KIPM telah banyak digunakan oleh pihak lain untuk mendukung analisa suatu

hipotesa yang berkembang di masyarakat.

Definisi :

Pemanfaatan Data KIPM Untuk Meningkatkan Citra Layanan dan Kinerja BKIPM adalah :

“menggunakan data dan informasi KIPM baik oleh unit kerja Pusat maupun UPT, baik data pada

tingkat nasional maupun lokal, untuk membantu menganalisasi atau menverifikasi suatu situasi

tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan citra layanan dan kinerja BKIPM”


Target :

Indikator keberhasilannya adalah jumlah infografis, publikasi berupa analisa data dan artikel

pada media massa yang menggunakan pengolahan dan penyajian data KIPM untuk memberikan

informasi kepada publik atau memverifikasi suatu situasi yang relevan.

Satuan Kerja yang Terlibat :

Semua UPT KIPM

Strategi :

a. Semua UPT harus dapat membuat tulisan berupa infografis atau artikel yang

menggunakan data KIPM untuk meningkatkan Citra BKIPM;

b. Tema tulisan harus sesuai dengan isu strategis terkini yang ada di masyarakat atau di

KKP;

c. Agar peningkatan Citra BKIPM dapat optimal, sekurang-kurangnya setiap UPT harus

dapat menghasilkan dan mempublikasikan tulisan tersebut 1 tulisan setiap bulannya

dengan tema tulisan berganti setiap bulannya agar ruang lingkup analisa lebih luas.

d. Tulisan yang dibuat tidak hanya menggambarkan data saja, tetapi harus disertai analisa

data seperti :

1) nilai rata-rata, tren

2) besaran kenaikan atau penurunan

3) perbandingan dengan data yang sama dari periode tahun atau waktu

sebelumnya

4) relevansi dan korelasi dengan data KKP lainnya seperti data produksi, data

tangkapan,

5) terkait langsung dengan kebijakan BKIPM atau KKP, seperti implementasi

permen 01 dsb;

6) mencirikan kondisi UPT seperti UPT di Pelabuhan, Bandara, PLBN dsb.

e. UPT harus membangun jaringan dengan media massa lokal melalui forum komunikasi

dan koordinasi, pertemuan-pertemuan formal atau informal.

f. Melibatkan instansi terkait di daerah untuk meningkatkan nilai dari Data KIPM yang

digunakan dan menyampaikan ketersediaan dataKIPM yang dapat digunakan oleh

pemerintah daerah.

Langkah Kerja :

a. Membuat rumusan hipotesa yang akan dibuktikan atau dianalisa dengan data KIPM.

Contoh Hipotesa yang akan dibuktikan :

“Pembukaan pelabuhan Bitung akan Meningkatkan Ekspor Komoditi Perikanan”

atau

“Pelarangan Sirip Hiu akan berdampak pada penurunan volume ekspor sirip hiu yang

dilindungi”

b. Menentukan data-data yang relevan dengan hipotesa yang akan dibuktikan

c. Melakukan analisa data

d. Membuat kesimpulan terhadap hipotesa yang akan dibuktikan, apakah hipotesa

terbukti atau tidak

e. Membuat alasan yang logis terhadap kesimpulan yang diperoleh.


Rencana Aksi : NO RENCANA AKSI JADWAL 2017 2018 SATKER

APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOP DES JAN

1 infografis lalu lintas triwulanan

√ √ √ semua upt

2 buku statistik karantina ikan dan mutu

√ semua upt

3 artikel di media massa (2 artikel per upt per tahun)

semua upt, media online atau cetak

- upt kelompok i √ √

- upt kelompok ii

√ √

- upt kelompok iii

√ √

- upt kelompok iv

√ √

- upt kelompok v

√ √

4 infografis khusus (seperti pelanggaran, kasus dll)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ semua upt, waktu dan jumlah sesuai kejadian. sekurang-kurangnya 1 infografis/tahun

5 infografis capaian kinerja

√ √ √ √ semua upt


4. Pemanfaatan Data SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) Untuk Menunjang Tugas BKIPM

Sebagai Reporting Agent IUU Fishing

Definisi dan strategi :

• Memastikan / Menjamin Bahwa Ikan Bukan Berasal Dari Kegiatan IUU Fishing;

• Persyaratan Ekspor Ke Uni Europa (UE) terkait alat tangkap dan lokasi tangkapan, jenis

& jumlah tangkapan;

• Traceabitlity / Ketelusuran bahan baku unit pengolahan ikan khusus untuk yang berasal

dari hasil tangkapan (wild catch);

• Kelestarian Dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Definisi :

Definisi pemanfaatan data SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) untuk menunjang tugas

BKIPM sebagai reporting agent IUU Fishing adalah :

“menggunakan data dan informasi SHTI terutama informasi mengenai waktu

penangkapan, alat tangkap yang digunakan, lokasi pendaratan ikan, wilayah

penangkapan, identitas kapal, jenis ikan tangkapan dan volume tangkapan baik

diperoleh dari UPT DJPT maupun UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota

maupun dari Eksportir (UPI) untuk memastikan bahwa sertifikasi Kesehatan dilakukan

pada produk perikanan yang bukan hasil dari kegiatan IUU Fishing”

Target :

Indikator keberhasilan adalah semua kegiatan pengeluaran (ekspor dan domestik)

produk perikanan bukan merupakan hasil kegiatan IUU Fishing.

Strategi :

Strategi yang dilakukan terbagi atas 2 level kewenangan, yaitu kewenangan Pusat dan UPT.

Strategi di level Pusat antara lain :

a. Bersama-sama DJPT menetapkan perlunya peningkatan upaya dalam

pemberantasan IUU Fishing melalui penerapan ketelusuran asal ikan yang akan

dilalulintaskan.

b. Merancang proses bisnis akses data SHTI dengan Pusdatin KKP;

Strategi di level UPT antara lain :

a. Menginisiasi K3 dengan Otoritas Kompeten pengelola Pelabuhan Perikanan baik UPT

Pusat atau UPT Daerah;

b. Memperoleh akses terhadap Data SHTI yang diterbitkan;

c. Menyampaikan informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha;

d. Menjadikan SHTI menjadi persyaratan untuk Sertifkasi Kesehatan Produk Perikanan

yang berasal dari kegiatan penagkapan.


Satker yang Terlibat :

NO. NAMA PELABUHAN KELAS

PELABUHAN UPT KIPM WPP PROPINSI

1 PP. Kendari. PPS. SKIPM KENDARI WPP-RI 714. Sulawesi Tenggara.

2 PP. Bungus. PPS. SKIPM PADANG WPP-RI 572. Sumatera Barat.

3 PP. Sibolga. PPN. BALAI KIPM MEDAN 1 WPP-RI 572. Sumatera Utara.

4 PP. Ambon. PPN. SKIPM AMBON WPP-RI 714. Maluku.

5 PP. Pekalongan. PPN. BALAI KIPM SEMARANG WPP-RI 712. Jawa Tengah.

6 PP. Palabuhan Ratu. PPN. SKIPM BANDUNG WPP-RI 573. Jawa Barat.

7 PP. Prigi. PPN. BALAI KIPM SURABAYA 1 WPP-RI 573. Jawa Timur.

8 PP. Sungailiat. PPN. SKIPM PANGKAL PINANG WPP-RI 711. Kep. Bangka Belitung.

9 PP. Kwandang. PPN. SKIPM GORONTALO WPP-RI 716. Gorontalo.

10 PP. Nizam Zachman Jakarta.

PPS. BALAI KIPM JAKARTA 2 WPP-RI 712. DKI Jakarta.

11 PP. Cilacap. PPS. SKIPM YOGYAKARTA WPP-RI 573. Jawa Tengah.

12 PP. Belawan. PPS. SKIPM MEDAN 2 WPP-RI 571. Sumatera Utara.

13 PP. Kejawanan. PPN. SKIPM CIREBON WPP-RI 712. Jawa Barat.

14 PP. Ternate. PPN. SKIPM TERNATE WPP-RI 715. Maluku Utara.

15 PP. Brondong. PPN. BALAI KIPM SURABAYA 2 WPP-RI 712. Jawa Timur.

16 PP. Tanjung Pandan. PPN. SKIPM PANGKAL PINANG WPP-RI 711. Kep. Bangka Belitung.

17 PP. Tual. PPN. SKIPM AMBON WPP-RI 714. Maluku.

18 PP. Pemangkat. PPN. SKIPM PONTIANAK & ENTIKONG

WPP-RI 711. Kalimantan Barat.

19 PP. Bitung. PPS. BALAI KIPM MANADO WPP-RI 716. Sulawesi Utara.

20 PP. Karangantu. PPN. SKIPM MERAK WPP-RI 712. Banten.

21 PP. Teluk Batang. PPP. SKIPM PONTIANAK WPP-RI 711. Kalimantan Barat.

22 PP. Pengambengan. PPN. BALAI KIPM DENPASAR WPP-RI 573. Bali.


RENCANA AKSI

YANGTERLIBAT KETERANGAN

APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 LINGKUPPUSAT->K3BKIPM

(PUSATPM)-DJPT

(DIREKTORATPERIJINAN/

PELABUHAN)

SURATKESEPAKATAN

ANTARADJPT&BKIPM

DALAMRANGKA

TRACEABILITY/

KETELUSURANPRODUK

SESBKIPM,PUSATPM,

PUSKARI

RAPATKOORDINASI

DENGANMITRAKERJA

REKOMENDASIINTEGRASI

DATASHTI(ONEDATA

SESBKIPM RAPATKOORDINASI

DENGANMITRAKERJA

SURATKEPUTUSAN

BERSAMABKIPM&DJPT

TENTANGKEWAJIBAN

MELAPORKANSHTI

SESBKIPM,PUSATPM,

PUSKARI

RAPATKOORDINASI

DENGANMITRAKERJA

2 LINGKUPUPT->K3->

KEPALAUPTBKIPM–UPT

DJPT(22)(UNTUKUPTYANG

PUNYAPELABUHAN

LAPORANTINDAKLANJUT

SKBANTARAKEPALAUPT

KIPM&UPTDJPT

UPT RAPATKOORDINASIUPT

DENGANINSTANSI

TERKAIT(COFFE

MORNING,PENGAWASAN

3 LINGKUPUPT->AKSESKE

DATASHTIUNTUKUPT

DAFTARSHTIYANG

DITERBITKAN(MANUAL)

UPT

4 LINGKUPUPT->K3DENGAN

DINASPERIKANANPROPINSI

/KABUPATEN/KOTA

SEBAGAIOPERATORUPTD

(1238)YANGMENERBITKAN

SHTILEMBARTURUNAN

LAPORANTINDAKLANJUT

SKBANTARAKEPALAUPT

KIPM&UPTDDINAS

KELAUTANDAN

PERIKANANPROPINSI/

KABUPATEN/KOTA

UPT RAPATKOORDINASIUPT

DENGANINSTANSI

TERKAIT(COFFE

MORNING,PENGAWASAN

TERPADU),MONITORING

SURVEILANCE

5 SOSIALISASIKEPADAUPI

TERKAITDENGAN

KEWAJIBANMELAPORKAN

SHTIUNTUKKOMODITI

UPIYANGSUDAH

TERSOSIALISASIKAN

(MASING-MASINGUPT

HARUSMENETUKAN

UPT REVIEWTRACEABILITYDI

UPT,SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANGAN

6 MEWAJIBKANSHTIDALAM

RANGKAPENERBITAN

HEALTHCERTIFICATE(HC

EKSPOR&ANTARAREA)

SURATEDARAN

KEWAJIBAN

MENYAMPAIKANSHTI

DALAMRANGKA

SESBKIPM

7 MANDATORIIMPLEMENTASI

OPERASIONAL

IMPLEMENTASI

OPERASIONALLAPANGAN

UPT

REVIEWTRACEABILITYDIUPT

JADWALRENCANAIMPLEMENTASIOUTPUTSTRATEGI/KEGIATANNO.


5. Bulan Bakti KIPM

Dalam rangka membangkitkan kesadaran bersama serta meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu hasil perikanan,

diselenggarakan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan. Beberapa hal

strategis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Tema Bulan Bakti adalah “Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu

dan Karantina Ikan) Kita Wujudkan Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

b. Bulan bakti karantina dan mutu diselenggarakan oleh Unit Kerja Pusat dan Unit

Pelaksana Teknis lingkup BKIPM dengan melibatkan:

• Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

• Pemerintah Daerah;

• Instansi terkait;

• Para pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan;

• Organisasi masyarakat: dan

• Masyarakat umum.

c. Kegiatan Bulan Bakti yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan dan

kondisi masing-masing Unit Kerja yang anta lain meliputi:

• Pencanangan Bulan Bakti

• BKIPM Memberi Anugerah kepada: a) Pemerintah Daerah; b) Kepolisian

Daerah; c) Bea dan Cukai; d) Imigrasi; e) Penyedia Layanan Transportasi; f)

Pelaku Usaha; g) PNS/Non PNS BKIPM atau instansi terkait lainnya.

• Bakti sosial : Donor darah; Sunatan masal; Operasi bibir

sumbing/katarak;Kunjungan dan pemberian santunan ke panti asuhan/yatim

piatu/jompo.

• Pekan Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2017

• Forum Pelaku Usaha Perikanan

• Coaching Clinic Kesehatan dan Mutu Ikan

• Bakti Sekolah

• Bakti Pantai

• Puncak Bulan Bakti

d. UPT yang sudah mengagendakan kegiatan bulan bakti adalah :

NO UPT NO UPT

1 Stasiun KIPM Bengkulu 14 Balai KIPM Kelas I Jayapura

2 Stasiun KIPM Kelas I Palang Karaya 15 Stasiun KIPM Kelas II Merauke

3 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 16 Balai Uji Standar Karantina Ikan

4 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 17 Balai KIPM Kelas I Balikpapan

5 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 18 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai

6 Balai KIPM Semarang 19 Stasiun KIPM Kelas I Entikong

7 Stasiun KIPM Kelas II Merak 20 Balai KIPM Kelas II Mataram


NO UPT NO UPT

8 Balai KIPM Kelas II Palembang 21 Stasiun KIPM Palu

9 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 22 Stasiun KIPM Jambi

10 Balai KIPM Kelas 1 Denpasar 23 BKIPM Surabaya II

11 Balai KIPM Kelas I Medan I 24 SKIPM Pontianak

12 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 25 Stasiun KIPM Tahuna

13 Balai Besar KIPM Makasar

e. Target pelaksanaan Bulan Bakti akan dilaksanakan pada tanggal 20 April s/d 19

Mei 2017 di Satuan Kerja Pusat dan 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM

diseluruh Indonesia. Time line kegiatan disajikan seperti dalam matriks berikut :

Matriks Rencana Aksi Kegiatan Strategi 2017 per Satuan Kerja

Bidang Kegiatan Strategis

Bulan Puncak Acara

April Mei Mei

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

23 Mei

Bakti sosial Donor darah √ √

Sunatan masal √ √ Operasi bibir sumbing/katarak

√ √

Kunjungan dan pemberian santunan ke panti asuhan/yatim piatu/jompo

√ √

Paps Smear √ √

Lain-lain ...... √ √

Pekan Pelayanan Publik

Pemberian leaflet √ Pemberian Souvenir √

Duta Pelayanan √

Dekorasi Konter Pelayanan

√

Lain-lain ...... √

Forum Pelaku Usaha Perikanan

Pemberian Penghargaan pelaku usaha yang patuh

√ √

Penyerahan sertifikasi HACCP

√ √

Penyerahan sertifikasi CKIB, CPIB dan IKI

√ √



Bidang Kegiatan Strategis

Bulan Puncak Acara

April Mei Mei

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

23 Mei

Coaching Clinic Kesehatan dan Mutu Ikan

Uji formalin di pasar ikan

√ √

Uji formalin di TPI √ √


Bakti Sekolah

Pengenalan ikan sehat, mutu dan keamanan hasil perikanan

√ √


Bakti Pantai

Penanaman Mangrove

√ √

Pelepas liaran √ √

Bersih pantai √ √

Lain-lain ......

6. Optimalisasi Tugas Fungsi KIPM Di Perbatasan Dalam Rangka #NewBkipm

Definisi dan strategi

Optimalisasi Tugas Fungsi KIPM di Perbatasan dalam rangka #New BKIPM

Yaitu : Pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan pengendalian mutu serta keamanan

hasil perikanan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan

kondisi masyarakat di perbatasan negara.

Target capaian Layanan KIPM di Perbatasan dalam rangka #NewBKIPM

a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor dan impor ikan serta hasil

perikanan yang memenuhi standar kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;

b. Tercapainya kesadaran masyarakat wilayah perbatasan terhadap pemahaman

standar kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;

c. Tercapainya penegakan hukum atas pelanggaran kasus KIPM di wilayah

perbatasan negara.

Strategi dan rencana aksi

a. Sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan

(sosialisasi terpadu antara pemerintah RI dan RDTL);

b. Melakukan Koordinasi antar K/L melalui kegiatan “Coffee Morning”;


c. Pengawasan Terpadu dengan K/L terkait (CIQ, Pamtas, Koramil, Kepolisian, BAIS,

BIN dll)

d. Komunikasi dengan negara tetangga (contoh RI-Malaysia melalui

SOSEKMALINDO);

e. Komunikasi melalui sosial media( contoh group WA) dengan instansi terkait;

f. Membuat atribut bagi petugas perbatasan (contoh di merauke menggunakan

atribut merah putih ataupun menggunakan rompi);

g. Peningkatan intensitas pembinaan teknis dan administrasi oleh BKIPM (pusat)

kepada UPT di wilayah perbatasan negara;

h. Koordinasi tingkat pusat antara BKIPM (Pusat SSK) dan K/L terkait untuk mencari

solusi terkait keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana;

i. Memastikan instruksi Kepala Badan tentang honor pengawasan terpadu ekspor

impor sesuai dengan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan

alokasi anggaran.

Kegiatan Layanan KIPM di Perbatasan dalam jangka 1 tahun

No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. UPT KIPM melaksanakan

Sosialisasi rutin di wilayah

perbatasan negara terutama

selama bulan bakti BKIPM

√

2. Melakukan kegiatan “Coffee

Morning” sekali per bulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Membuat satuan tugas (Satgas) pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di wilayah perbatasan negara dengan anggota K/L terkait dan tokoh masyarakat, peresmian pelaksanaan satgas dicanangkan saat upacara puncak bulan bakti BKIPM oleh kepala Badan

√

4. Melakukan koordinasi dengan pengelola PLBN dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan instansi negara tetangga;

√ √ √

5. Membuat Group WA/Line/Twitter khusus Satgas dengan target pelaksanaan Mei 2017;

√

6. Membuat atribut khusus untuk

petugas KIPM maupun Satgas

√


No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. Seluruh eselon II wajib mengalokasikan anggaran untuk pembinaan teknis dan administrative UPT BKIPM di wilayah perbatasan;

√ √ √ √ √ √ √ √ √

8. Melakukan rapat koordinasi perbatasan dengan K/L terkait dalam rangka inisiasi Kesepakatan Bersama pengawasan lalulintas barang di wilayah perbatasan;

√

9. Melakukan monitoring dan

evaluasi realisasi pemberian honor

pengawasan terpadu ekspor

impor sesuai dengan instruksi

Menteri Kelautan dan Perikanan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7. Penyusunan Pelaksanaan Single Certificate Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil

Perikanan.

I. Definisi :

Single Certificate adalah Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan yang

mengakomodir parameter uji hama penyakit ikan karantina dan parameter uji

mutu hasil perikanan

II. Target capaian Penyusunan Peraturan Tentang Single Certificate Kesehatan Ikan

dan Mutu Hasil Perikanan

a. Tersedianya Dasar hukum pelaksanaan single certificate setingkat Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan;

b. Tersedianya SK Kepala Badan KIPM tentang pedoman pelaksanaan single

certificate

c. Terselenggarakannya penerbitan Single Certificate dalam rangka jaminan

kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dan persyaratan biosekuriti untuk

produk “non edible”.

III. Strategi Target dan rencana aksi :

1. Revisi Permen KP No 05 tahun 2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk

Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

2. Revisi Permen KP No 52A tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

3. Penerbitan SK Kepala Badan KIPM tentang pedoman pelaksanaan single

certificate

4. Pemberlakuan penerapan Single Certificate


5. Evaluasi penerapan Single Certificate

Rencana Aksi :

No. Rencana Aksi Bulan Tahun 2017

5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pengesahan Permen KP

√

2. Penyusunan Pedoman pelaksanaan single certificate

√ √

3. Pencetakan Sertifikat

√

4. Sosialisasi penerapan Single certificate

√ √

6. Penerapan Single certificate

√ √ √ √ √

7. Evaluasi penerapan Single certificate

√ √ √ √ √

8. New Inisiatif BKIPM “ ONE HEALTH MANAGEMENT”

Definisi umum: One Health adalah bidang baru dan berkembang pesat

menggabungkan obat manusia, kedokteran hewan dan konservasi lingkungan untuk

mempelajari keterkaitan dunia di mana kita hidup.

Definisi Khusus: Penggabungan pengelolaan sistem kesehatan ikan dan pengendalian

mutu hasil perikanan dalam rangka penerbitan single certificate.

Tujuan:

Mencapai pelaksanaan manajemen kesehatan ikan dan pengendalian mutu hasil

perikanan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan pada

masyarakat dan mengantisipasi resiko silang yang memiliki insidensi semakin massive.

Rencana aksi:

1. Harmonisasi prinsip-prinsip kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan kedalam satu konsep manajemen kesehatan;

2. Upaya bersama dalam penyusunan konsep one health management antara kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;

3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas KIPM dan Stakeholder; 4. Melakukan implementasi bersama berdasarkan konsep one health management; 5. Evaluasi pelaksanaan penerapan one health management


Timeline Rencana Aksi

No Uraian Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan (triwulan)

2017 2018

2 3 4 1 2 3 4

1. Harmonisasi prinsip-prinsip kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan kedalam satu konsep manajemen kesehatan

√

2. Upaya bersama dalam penyusunan konsep one health management antara kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan

√ √

3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas KIPM dan Stakeholder

√

4. Melakukan implementasi bersama berdasarkan konsep one health management

√ √ √

5. Evaluasi pelaksanaan penerapan one health management

√ √ √

Jakarta, April 2017

Tim Perumus

Rapat Konsultasi Teknis BKIPM Tahun 2017


R U M U S A N RAPAT KONSULTASI TEKNIS BADAN …bkipm.kkp.go.id/user_umum/admin/RUMUSAN RAPAT KONSULTASI TEKNIS... · c. Melaksanakan Publikasi (koran lokal/radio/tv/media online/brosur,

Documents