R I S A L A H RAPAT KUNJUNGAN LAPANGAN PANSUS …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200612-082023-6849.p… · Rapat ke- : 16 Jenis Rapat : Rapat Konsultasi Sifat Rapat

R I S A L A H RAPAT KUNJUNGAN LAPANGAN PANSUS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

MEREK KE

DIREKTORAT JENDERAL HAKI Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : II

Rapat ke- : 16

Jenis Rapat : Rapat Konsultasi

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal

: Selasa, 17 November 2015

Waktu

: Pukul 11.00 WIB s.d. selesai

T e m p a t : Ruang Rapat Gedung Mahkamah Agung RI

Acara

: Memperoleh masukan mengenai RUU tentang Merek Dari: 1. Direktorat Jenderal Haki;

Ketua Rapat

:

Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. (Ketua/F-PAN) Didampingi: 1. Drs. Wenny Warouw

(Wakil Ketua/F-P.Gerindra) 2. H. Iskandar D. Syaichu, S.E.

(Wakil Ketua/F-PPP)

Sekretaris Rapat : Drs. ULI SINTONG SIAHAAN, M.Si. (Kepala Bagian Pansus)

- 2 -

ANGGOTA HADIR NO. NO.

ANGGOTA NAMA JABATAN/FRAKSI Pimpinan Pansus

1. 472 Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. Ketua/F-PAN Anggota Pansus

2. 212 Nyoman Damanthra, S.E. Anggota/F-PDIP 3. 282 Ir. H. Adies Kadir, M.H., M.Hum. Anggota/F-PG 4. 372 Wihadi Wiyanto, S.H. Anggota/F-P. Gerindera 5. 442 I Putu Sudiartana Anggota/F-PD 6. 478 Yayuk Basuki Anggota/F-PAN 7. 488 Anang Hermansyah Anggota/F-PAN 8. 45 Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I Anggota/F-PKB 9. 512 Achmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom.I Anggota/F-PPP

UNDANGAN / NARA SUMBER NO. NAMA JABATAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Dr. MUHAMMAD SALEH S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

2. SYARIFUDDIN Ketua Kamar Pengawasan

3. DAFNI DJAMAL Ketua Kamar Perdata

4. Dr. IMAM SUBECHI Ketua Kamar Tata Usaha Negara

5. AGUNG SUMANATA Hakim Agung

6. DR. ACO NOOR Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung

7. RAHMI MULYATI Panitera Muda Perdata Khusus

8. EKO Panitera

- 3 -

KETUA RAPAT (Hj. DESI RATNASARI, M.Si., M.Psi.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ramli selaku Dirjen Haki beserta jajarannya, Yang terhormat Anggota Pansus RUU tentang Merek DPR RI, serta Hadirin yang berbahagia. Pertama saya memperkenalkan diri saya, barangkali ada yang belum mengenal saya Desi Ratnasari, saya selaku Ketua RUU Pansus dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya Wakil Ketua dari Fraksi Partai Gerindra yaitu Pak Drs. Wenny Waraouw, selanjutnya adalah Bapak H. Akhmad Zaki Siradj dari Fraksi Partai Golkar, berikutnya Bapak Wihadi Wiyanto, S.H. dari Fraksi Partai Gerindra, sebelah kanan Bapak I Putu Sudihartana dari Fraksi Partai Demokrat, Ibu Neng Eem Marhamah Zilfa Hiz dari PKB, dan satu lagi bapak Ahmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom. dari PPP. Baik. Dalam kerja dengan Pansus tentunya pemerintah telah menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya 14 Tahun berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Merek sudah berlaku. Dan untuk menyempurnakannya oleh karena itu pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa perubahan, karena memiliki beberapa kelemahan. Dan beberapa perubahan penting yang terkandung dalam Rancangan Undang-undang tentang Merek tersebut adalah tentang jangka waktu pendaftaran. Lalu kemudian permohonan pendaftaran Merek dan permohonan perpanjangan waktu yang insyaallah akan dilakukan secara elektronik dan non elektronik. Lalu kemudian penyederhanaan proses pengumuman pendaftaran Merek, pengajuan perpanjangan perlindungan Merek terdaftar yang semula dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya tanggal perhitungan, sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Lalu kemudian diharapkan adanya kewenangan Menteri untuk menghapus Merek, pengaturan lebih rinci tentang indikasi geografis, mendorong penggunaan Merek kolektif bagi pelaku usaha dibidang ekonomi kreatif dan UKM, larangan pendaftaran Merek memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Lalu pengaturan lebih lengkap mengenai penetapan sementara pengadilan dalam rangka mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggaran Merek dijalur perdagangan. Ketentuan mengenai pendaftaran Merek internasional, ini berkaitan dengan Ratifikasi Protokol Madrid, dan lalu kemudian tentang pemberantasan pidana terhadap pelanggaran Merek. Dan tentu saja guna menyempurnakan RUU Merek tersebut, kami sebagai legislator yang memiliki wewenang dan hak untuk membuat undang-undang, tentunya membutuhkan beberapa informasi penting terkait dengan penyempurnaan Undang-undang ini. Atau terkait dengan hal-hal yang tadi kami sebutkan sebagai beberapa titik yang penting untuk kemudian dilakukan perubahan didalam RUU Merek yang saat ini sedang kami bahas bersama pemerintah. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dijelaskan bahwa itu memang sudah menjadi tugas kami. Dan tentunya kehadiran kami kesini tidak hanya ingin mendapatkan informasi secara melalui PPT atau melalui verbal yang disampaikan oleh bapak Dirjen, atau bapak Direktur semua atau bahkan dijajarannya, yang lebih penting menurut kami adalah kami ingin tahu seperti apa sih situasi secara langsung? Lalu bagaimana andaikan kami ingin mendaftarkan Merek? Lelu kemudian situasi seperti apa pelayanan yang dirasakan? Paling tidak ketika kami sama-sama nanti kami mengesahkan Undang-undang ini, kami juga mengetahui seberapa siap dirjen HKI untuk bisa menerapka Undang-undang ini. Karena banyak sekali temuan-temuan kami hasi kunjungan kerja, dan juga hasil RDP dan RDPU yang menyatakan bahwa begitu panjang sekali waktu yang dibutuhkan, untuk kemudian bisa mendapatkan atau hak untuk mendapatkan nama merek tertentu.

- 4 -

Dan kemudian banyak sekali keluhan juga yang dinyatakan bahwa usaha mikro terutama mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan dari pada pemerintah untuk mempermuda mereka untuk memiliki merek, karena ternyata dalam kenyataannya yang legal biaya itu sangat tinggi bagi kantong mereka buat usaha mikro itu juga kami dengar. Barangkali hal-hal seperti ini patut kami ketahui juga, supaya apa yang kita lakukan, kami legislator dan pemerintah juga bisa bersinergi untuk kemudian betul-betul memberikan kebutuhan yang memang diinginkan dan tibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan Undang-undang merek ini, sehingga jangan sampai Undang-undang yang sudah dibuat, tapi harmonisasi PP dan turunannya Undang-undang tidak ada, lalu kemudian juga tidak akan menyentuh aspek-aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, untuk apa juga kita buat Undang-udang, sudah cepek-capek bikin gitu ya pak ya, kita sudah menghabiskan waktu sekian jam, sekian bulan, untuk kemudian berdiskusi, tapi ternyata tidak bisa diterpakan. Saya harapkan RUU Merek ini, kita sama-sama bersinergi untuk kemudian bisa betul-betul menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masayarakat, khususnya UMKM, tidak hanya para pengusaha besar yang memang sudah memiliki modal dan capitalis, kapitalizen atau capital yang sudah mempuni untuk memiliki merek tersebut. Itu barangkali sambutan dari saya, semoga nanti kita bisa lebih memperdalam dan telepon dan diskusi seluruh anggota dan juga seluruh jajaran dari dirjen HAKI. Terima kasih. Assalamu’ alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. DIRJEN HAKI (RAMLI): Terima kasih Ibu Ketua Pansus dan Para Pimpinan juga Anggota yang saya hormati. Barangkali kami akan menyampaikan higth light saja untuk pertama ini supaya kita bisa setidaknya melihat bagaimana regulasi ini mempengaruhi sistem pelayanan yang ada. Jadi bapak dan ibu sekalian kami barangkali sekadar higth light saja bahwa yang ditangani Dirjen Kekayaan Intelektual itu adalah bentuk-bentuk KI yang cukup kompleks, dari mulai Hak Cipta, Paten, Merek Design Industri, Design tata letak sistem terpadu dan rahasia dagang. Jadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dirjen ini dibebani 6 Undang-undang. Jadi kalau di Kementerian Hukum dan HAM satu Dirjen dibebani begitu banyak undang-undang itu di Dirjen HAKI, tempat kami pak. Hanya satu undang-undang yang tidak ditangani dikita yaitu tentang Parietas Tanaman, itu ada di Kementerian Pertanian. Sekedar higth light saja bahwa kalau Paten, Merek Design Industri, design tata letak sistem terpadu itu prinsipnya adalah konstitutif artinya mereka hanya akan dilindungi setelah didaftar. Jadi kalau tidak didaftarkan yang namanya paten, merek, design industry, dan design tata letak sistem terpadu itu tidak dilindungi. Itu prinsip umum dari internasional atau konstitutif principle. Sedangkan kalau hak cipta, hak cipta itu prinsipnya deklaratif, artinya tidak didaftarkanpun sudah dilindungi. Dengan demikian asal orang sudah publics otomaticely dia protek by copy rezim legal registration. Jadi dengan demikian tidak perlu ada perlindungan. Rahasia dagang ini agak berbeda sendiri, non konstitutif, non deklaratif, artinya dia tidak perlu mendaftarkan tapi juga tidak perlu dipublikasi. Karena kalau dia di publics malah akan kehilangan haknya, sebagai contohnya misalnya formula-formula, formula coca cola, formula masakan kalau dia publis, dia otomatis hilang perlindungan kekayaan intelektualnya. Disamping ini ada kekayaan intelektual komunal, ada yang komunal itu misalnya ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan lain-lain. Merek yang baru yang RUU Merek yang baru itu akan

- 5 -

mengcover, HKI yang sifatnya personal, tapi juga ada yang komunal. Karena disana kita agak mengspit tentang indikasi geografis. Ibu Ketua dan Pansus yang kami hormati, Kenapa permohonan Merek itu lama? Sebetulnya karena ada prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Diundang-undang Nomor 15 Tahun 2001 itu kalau orang memohonkan, maka dilakukan pemeriksaan formalitas, itu 30 hari. Dipemeriksaan formalitas ini seringkali orang memasukan apa adanya saja, kurang ini, kurang itu, kurang KTP kurang segala macam diterima saja waktu itu, dan kemudian kita surati mereka. Dalam waktu paling lambat 30 hari harus disurati, kadang-kadang mereka juga tidak membalas surat itu lama sekali, bahkan ada dibeberapa kasus bertahun-tahun mereka tidak menjawab itu, akibatnya tidak bisa diproses lebih lanjut. Ini cash bay cash saja, tapi saya kira yang cepat juga banyak, mereka segera menjawab dan lain-lain.

2. Setelah pemeriksaan formalitas dilakukan pemeriksaan substantive, karena prinsipnya konstitutif maka harus dipemeriksaan substantive. Berbeda dengan hak cipta yang tidak perlu pemeriksaan substantive kalau Merek harus pemeriksaan substanstive. Pemeriksaan substantive ini memeriksa apakah Merek itu layak, apakah dia bisa diberi atau tidak itu tergantung dari dua hal. Dia tidak boleh sama pada pokoknya, dan dia tidak boleh sama pada keseluruhannya. Kalau misalnya Mereknya sama persis dengan ini jeckelin misalnya, itu keseluruhannya dengan gambarnya kita anggap sama keseluruhannya. Tapi kalau gambarnya saja sama Mereknya lain itu sama pada pokoknya, itupun sudah tidak boleh. Jadi kita akan tolak, disini akan kita tolak, nah kalau kemudian sudah di uprouf dan disetujui bahwa ini pemeriksaan substantive diterima, maka mereka akan diumumkan 3 bulan. Nah dalam waktu 3 bulan ini setelah diumumkan mereka boleh, masyarakat boleh melakukan yang namanya oposisi. Kalau masyarakat keberatan dia bisa melakuka oposisi, kalau ada oposisi ini diperiksa ulang lagi. Tapi kalau tidak ada oposisi, langsung dikeluarkan sertifikat.

Bapak, Ibu sekalian total prosesnya adalah 14 bulan 10 hari, 14 bulan 10 hari, tapi kami juga tidak untuk execius ini, sehari bisa 300 sampai 500 orang mengajukan pendaftaran Merek. Pemeriksa kami jumlahnya 40 orang, nah jadi dengan 40 orang dan masuk 500 per hari, bapak, ibu bisa bayangkan kalau seorang sehari saja bisa periksa 3 Merek, maka hanya 120 yang bisa diperiksa. Akibatnya, ada penumpukan-penumpukan bu, ini tidak kita pungkiri itu juga yang membuat waktu ini menjadi lebih lama. Karena jumlah pemeriksa yang 40 ini dengan jumlah permohonan yang sangat banyak, dan pemeriksaan yang lama itu dilakukan secara paper best. Jadi orang mengajukan dalam bentuk kertas, kemudian kita scan. Nah oleh karena itu di RUU yang baru itu sudah kita katakan elektronik. Kami malah akan di PP yang baru sebetulnya sudah boleh elektronik, jadi kita sudah mulai lakukan dengan e-filing. Kalau e-filing ini orang akan masuk dan kita tidak perlu scan lagi, dan menghemat waktu yang sangat luar biasa. Jadi dengan demikian sebetulnya di PP PNBP kami yang baru nanti, kami akan memberikan diskon khusus untuk mereka yang e-filing seperti yang dilakukan dinegara-negara lain. Jadi seperti di Amerika, di Singapore kalau e-filing itu lebih murah daripada yang mereka mengantarkan melalui paper best, ini untuk mencegah deadlock. Saya kira kami di ASEAN sama, kami secara rutin setahun tiga kali ada pertemuan ASEAN, dan rata-rata backlock itu adalah penyakit kita semua. Oleh karena itu di RUU yang baru kami sudah

- 6 -

mengajukan untuk pemeriksaan itu tidak melulu pemeriksa yang eksisting. Di Undang-undang yang baru hak paten dan Merek ini dimungkinkan untuk dihayer pemeriksa yang ahli professional. Itu dimungkinkan seperti yang dilakukan dinegara lain juga. Nah untuk di RUU yang baru ibu, yang tadinya diumumkan diperiksa dulu, maka sekarang kita ubah, kita usulkan setelah pemeriksaan formalitas langsung kita umumkan, dan pengumumannya kita potong dari tiga bulan menjadi dua bulan. Kalau pengumuman dua bulan ini karena secara elektronik semua orang bisa akses. Jadi dengan demikian kalau sudah diumumkan orang akan, kita tidak akan bekerja sia-sia, kadang-kadang kita sudah susah, begitu diumumkan dioposisi dan kemudian dia ditolak. Tapi kalau sekarang diumumkan dulu kalau ada oposisi kita kesampingkan, hanya yang tidak ada oposisi sebagian kita periksa. Dan kemudian pemeriksaan substanstifnya dari 9 bulan kita potong menjadi 5 bulan, kemudian sertifikasinya 30 hari. Jadi total prosesnya kita harapkan 8 bulan, ini scenario kita kedepan sebetulnya bagaimana kita memangkas. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Ada beberapa juga yang diatur dalam undang-undang yang baru ini, sebetulnya diperkembangan konvensi-konvensi internasional sekarang Merek itu tidak lagi hanya berupa tulisan, berupa huruf. Tapi mereka sudah menggunakan ada yang tiga dimensi, ada hologram, dan ada suara. Nah suara itu kadang-kadang misalnya orang bisa mendengar suara tertentu, dan itu identic dengan Merek tertentu. Sebagai contoh misalnya ringbackton Nokia, kalau dibunyikan itu kan teng, teng, teng, teng itu kan kalau dibunyikan itu adalah Merek Nokia. Dinegara lain itu sudah didaftar, nah ini adalah contoh bagaimana Merek itu juga kalau orang dengar saja itu sudah tahu “oh ini pasti Nokia” dan seterusnya. Kemudian definisi Merek saya kira ini karena ada tambahan-tambahan tadi, hologram dan suara maka akan berubah. Kami cepat saja supaya lebih punya waktu untuk tinjauan lapangan. Permohonan pendaftaran Merek juga diajukan oleh pemohon pada kementerian secara elektronik, ya? Maupun non elektronik. Kemudian pendaftaran Merek dilakukan berdasarkan prinsip per kelas barang dan/atau jasa, kalau sekarang berjenis. Kalau orang daftar, kalau dia daftar kemudian dikasih tiga jenis, kalau lebih dari itu harua bayar Rp50.000 per jenis. Jadi kadang-kadang menghitungnya susah dan cukup memberatkan, kalau sekarang per kelas, perkelas Rp2.000.000, atau Rp1.000.000 per kelasnya, kalau dua kelas dia tinggal tambahkan itu, jadi satu paket saja. Semua itu adalah PNBP kita, jadi PNBP Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dari Dirjen HAKI itu sekitar Rp339 miliar per tahun. Dan kami hanya boleh menggunakan sekitar 33%, selebihnya disetor ke Kementerian Keuangan. Merek, kemudian pendaftaran Merek tidak dapat didaftar apabila ada etiket Merek yang didaftarkan memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan dan menipu masyarakat dan lain-lain. Ini adalah usulan dari B POM Bu Ketua, misalnya ada rokok dengan Merek apa Lowtart, light atau law nikotin mereka mengatakan ini menyesatkan. Jadi nanti di RUU, Undang-undang Merek yang akan datang tidak boleh ada hiperbola kaya begini, jadi superlative itu obat seribu macam penyakit itu tidak boleh. Jadi kita akan menolak Merek yang bunyi-bunyi seperti itu yang menyesatkan masyarakat. Permohonan pendaftaran Merek internasional ini karena ada kesepakatan ASEAN, ASEAN sudah dalam MEA itu Indonesia wajib mengikuti Madrid Protokol, yang sudah ditandatangani seluruh Pemimpin ASEAN. Oleh karena itu kita akan memasukan mekanisme madrid ini. Kemudian mekanisme proses pendaftaran diubah, yang semula pemeriksaan substantive terlebih dahulu, menjadi pengumuman terlebih dahulu, seperti kami sampaikan tadi. Pengumuman pendaftaran Merek dilakukan pada awal proses, jadi kalau dulu ada orang mendaftar, orang lain itu tidak pernah tahu bahwa Merek itu sudah didaftarkan oleh seseorang. Akibatnya daftar lagi dia, jadi misalnya si A ini mendaftarkan tidak masuk, dia lagi dipemeriksaan substantive atau apa segala macam, belakangan ada orang daftar lagi dua bulan, tiga bulan setelah itu, dia baru tahu

- 7 -

bahwa Mereknya ditolak karena ada orang mendaftar lebih dahulu, itu setelah mungkin setahun. Oleh karena itu sekarang prinsipnya kalau di Undang-undang Merek yang baru begitu dia daftar diloket langsung diumumkan, jadi orang tidak lagi mendaftar dengan Merek yang sama. Tidak membuang energy, tidak membuang biaya. Kemudian pemeriksaan Merek substantive itu juga dilakukan lebih cepat, ya, pemeriksaan-pemeriksaan Merek substantife itu 5 bulan, dan pemeriksaannya disini kami mengusulkan mudah-mudahan ini jadi jalan keluar yang baik, itu dapat dianggap dilakukan dengan pemeriksa yang sifatnya esfek. Jadi artinya kita boleh menghayer ketika terjadi backlock, supaya mereka bisa lebih cepat, dan ini biasanya kalau untuk Paten yang di hayer itu dari Dirjen Dikti, dari Lippi, dari apa segala macam jadi itu masing-masing PNS yang professional. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak terdaftar, kemudian dalam hal sertifikat yang tidak diambil 12 bulan ini dianggap Mereknya ditarik lagi. Kenapa kami mengatakan begini? Karena banyak sekali kita pernah punya puluhan ribu Bu Ketua, sertifikat tidak diambil oleh pemiliknya. Akibatnyan ini jadi temuan BPK sendiri, bahwa seolah-olah kok tidak diambil, padahal waktu untuk mengambil itu dia mesti membayar Rp100.000. Tapi sekarang dengan PP PNBP yang baru membayar cukup didepan sekaligus sehingga tidak perlu membayar lagi dibelakang. Ini lebih mudah, tetapi sertifikat yang numpuk ini jadi beban buat kami, oleh karena itu kalau elektronik nanti kita tidak akan cetak kecuali dia akan mengambil. Kemudian Komisi Banding Merek, ini adalah komisi yang sifatnya, tugasnya untuk apa? Kalau ada Merek ditolak dan kemudian dia tidak puas, dia bisa banding. RUU Merek mengatur indikasi geografis, bapak dan ibu sekalian, salah satu yang akan menjadi kontribusi RUU ini untuk sumber daya genetic nasional dan kekayaan nasional kita adalah tentang indikasi geografis. Indikasi geografis ini sebetulnya kekayaan kita yang luar biasa, contohnya nah ini contoh-contoh indikasi geografis ada kopi arabika, kemudian lada putih dan lain sebagainya yang sebetulnya ini bisa didaftarkan sebagai Merek dalam bentuk indikasi geografis. Dan ditempat lain ada juga yang menyebutkan bahwa Undang-undang Merek itu tidak sendiri. Tapi Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, karena kita ingin melindungi kekayaan nasional kita ini. Jadi salah satunya kalau misalnya seperti disini ada madu Sumbawa, ada kangkung Lombok misalnya, kangkung Lombok itu bisa rasanya seperti itu kalau ditanam di Lombok. Karena PH tanah, dan tanamannya yang berbeda, tapi kalau kangkung itu ditanam ditempat lain tidak akan sama rasanya. Ubi Cilembu juga sama tidak semanis itu kalau ditempat lain. Nah oleh karena itu tempat itu harus dikonservasi, dan ini diberikan yang namanya indikasi geografis, ini ada Mereknya. Kemudian ini yang sudah terdaftar beberapa dan sudah diekspor kemana-mana termasuk Ubi Cilembu sudah ke Jepang dan lain-lain. Kalau usaha mikro kecil seperti yang tadi disampaikan saya kira sudah, kemudian untuk elektronik kita menyesuaikan dengan indah property otonomation sistem. Jadi saya kira ini hight light saja Ibu Ketua terima kasih. KETUA RAPAT: Baik terima kasih Bapak Dirjen, barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan Anggota RUU Pansus silakan? F-PD (I PUTU): Terima kasih Pimpinan dan beserta jajaran Pansus Merek yang saya hormati, serta tenaga ahli dan staf-staf khusus pansus Merek. Yang terhormat Bapak Dirjen, beserta jajarannya.

- 8 -

Yang pertama saya sampaikan setelah kunjungan kita ke Korea Selatan, terkait dengan apa yang ada disana, di Korea Selatan itu memang yang paling majulah di Asia. Setelah merdeka langsung tiga tahunnya Merek ditetapkan dijadikan Undang-undang. Ada perbedaan yang memang kita mesti harus dengar, bila mana terjadi perbuatan melawan hukum di Korea Selatan, mereka khusus memiliki yang disebut KPAA. KPAA ini memahami sekali bermitra dengan pemerintah, kalau di Indonesia itu bilamana ada permasalahan lawyers apa saja bisa masuk. Tidak ada spacifiknya, saya meminta ini masukan supaya bisa ada masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan Mereknya dirampas dan lain-lainnya, supaya lawyersnya itu khusus dan memahami mungkin ada dari Direktorat Jenderal mengeluarkan SBU. Supaya jelas sekali jangan sampai ada keliru justice disana, supaya memahami sekali tentang Merek, karena Merek ini tidak gampang. Sekilas O ini gampang ini siapa yang mendaftar, tapi bilamana ada yang melawan hukum disana, ada delik aduan atau tidak di Korea Selatan itu dia langsung menindaklanjuti, dan dibina. Freepentif di Korea Selatan itu jauh diutamakan daripada penindakan. Nah sekarang di Indonesia, delik aduan, delik aduan yang ada, yang selalu dijadikan pemampakan bagi penegak hukum, pengusaha kecil itu diperas gara-gara ada perbuatan melawan hukum. Kita tidak mau kedepan bilamana undang-undang ini disahkan supaya adil kepada masyarakat usaha kecil, jangan sampai ini menjadi permasalahan yang besar khususnya di Direktorat Jenderal mengeluarkan sertifikasi badan usaha khusus kepada memang pengusaha-pengusaha bilamana nanti memiliki permasalahan dan lawyersnya itu harus ada kejelasan, ada diklatnya, pendidikan pelatihannya, memahami bagaimana sih procedural dari Undang-undang Merek ini. Kita-kita itu bapak dan ibu Pimpinan yang saya hormati, terima kasih. KETUA RAPAT: Selanjutnya Pak Wenny. F-P. GERINDRA (Drs. WENNY WARAOW): Terima kasih, Pak Dirjen dan stafnya, kami sudah sering mendapatkan masukan dari para tamu kami yang memang kami undang, menyangkut perubahan atau pembaharuan daripada Undang-undang tentang Merek ini. Dan dari beberapa masalah yang kami hadapi, kami melihat banyak sekali pengeluhan dari UMKM terhadap bukan hanya Undang-undang Merek, banyak. Intinya seolah-olah posisi mereka itu undang-undang tidak memberikan peluang atua tidak melindungi UMKM. Ini saya lihat di poin 15 ini sudah ada, mengakomodasi kepentingan, yang saya harapkan nanti bagaimana merumuskan itu didalam pasal? Karena kemarin kami dapat tamu dari Komindo, dia bicara tentang koperasi mikro, kecil, menengah tapi didalam pasal demi pasal tidak ada itu, tidak ketemu itu. Ini saya kawatir jangan sampai kan ini mau dirubah sudah yang kedua atau yang ketiga inilah supaya kedepan ada paying. Karena saya pikir, sedangkan itu kita sudah paying, mungkin penindakan daripada undang-undang ini juga harus dipikirkan Peraturan Pemerintah menyangkut UMKM, kalau mendengar keluhan mereka wow bukan main, sampai memohon maaf ngomongnya mereka itu alergi banget dengan Dirjen Haki dan stafnya. Seolah-olah terlalu dipersulit, ya kami dengerin saja, tapi tidak apa-apa ngomongan ini kan harus disampaikan pak, karena kami dapat itu memang dari, ya kami kebetulan untuk dalam negeri kami ke Bandung. Jadi mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat Jawa Barat, kalau teman ini ke Korea, kami ke Italia. UMKM disana itu disuport oleh Kadin, ini dulu ya ini nanti perbandingan ini nanti kita kawinkan bagaimana dari keuangan mereka, dari peraturan mereka dipayungi. Ini hanya sebagai suatu masukan untuk perubahan atau memperbaiki Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 ini. Dan mereka paling alergi itu adalah bagaimana

- 9 -

syarat dan tata cara permohonan pakai elektronik mau dikeluarin. Lalu bagaimana jangankan desa Pak, kecamatan, ada kabupaten/kotapun belum bisa menerima ini, capai ya bagaimana nanti ada peranan Pemda? Itu kan tindakan dari Undang-undang ini kan, kita harus bikin bagaimana proses pemerintah daerah dalam memayungi ini UMKM ini yang begitu banyak. Ya kalau kita lihat kemarin dibeberapa negara itu mereka dipayungi, kaya sudah pihak, tidak ada itu pihak buat semua itu onderdilnya segala macam itu, tapi UMKM dan segala macam, itu kalau menurut presen mereka kepada kami. Hanya ini sebagai salah satu bahan masukan dalam kita memperbaiki Undang-undang. Dan yang terakhir masalah tadi disampaikan masalah definisi yang diperluas, terutama masalah Merek suara ini, nah ini juga musti nanti gimana pembuktiannya sementara terutama dalam bidang penyidikan, bahan banding buktinya ini, ini mungkin penyidik juga harus kita tanya kesulitan tidak dia dalam rangka mencari bukti pembanding, dalam rangka pembuktian tindak pidana Merek ini. Demikian pak terima kasih. KETUA RAPAT: Selanjutnya silakan mau Pak Wihadi dulu atau Bu Eem? Pak Wihadi dulu ya, silakan, oh bu Eem silakan. F-PKB (NENG EEM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om suasti hastu. Pimpinan Pansus yang saya hormati, Bapak Dirjen beserta jajaran yang saya hormati, Saya meneruskan sedikit saja apa yang disampaikan Pak Wenny terkait, hari memang banyak sekali kekawatiran dari para pelaku UMKM, terutama dengan akan diratifikasi Protokol Madrid itu. Mereka sangat kawatir justru pasar mereka akan terekspansi oleh barang-barang Merek internasional, seperti itu. Saya berharap juga kami melihat dari aduan tersebut bagaimana RUU ini, refisi Undang-undang ini, bisa mengakomodir, minimal penyeimbang antara kekawatiran itu sehingga itu tidak terjadi dengan seperti tadi yang bapak katakan bahwa protokol madrid ini sudah menjadi syarat ketika kita menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah menjadi kesepakatan. Nah otomatis ini kan agak ada dilemma, jadi harus ada strategis yang khusus yang itu dimasukan kedalam refisi undang-undang tersebut yang kekawatiran para pelaku usaha kecil menengah itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, beberapa hari belakangan ini terjadi mungkin banyak juga di Medsos terkait kasus Tempe Mendoan ya. Yang ada itu sudah masuk Haki apa belum? Karena Tempe Mendoan ini merupakan makanan, kekayaan intelektual komunal dan, dan dalam hal ini kita sebagai indikasi geografis, nah inikan agak ada salah satu orang China yang sudah mempatenkan. Mungkin dampaknya bagi para pelaku usaha kecil, menengah menjadi kawatir, jangan-jangan ketika kita bikin dagang Tempe mendoan bisa jadi kalau ada yang mengadukan bisa akan dipenjaran itu, dan lain sebagainya. Ini juga kayaknya belum secara penuh untuk menjawab tapi kasus ini sebenarnya sudah sangat bekembang di Medsos dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua lagi terkait indikasi geogerafis yang kas Cianjur itu yaitu beras pandan wangi. Kebetulan saya juga Dapilnya adalah dari Cianjur, Jawa Barat III yaitu Cianjur dan Kota

- 10 -

Bogor, memang yang hari ini hampir sebenarnya beras pandan wangi yang terkenal yang wanginya sampai ke Papua dan lain sebagainya itu hampir punah. Karena memang ketika dia petani pandan wangi harganya tidak sesuai dengan biaya ketika dia memproduksinya. Disamping itu juga banyak sekali beras-beras dari luar Cianjur yang dikasih Merek beras pandan wangi Cianjur, sedangkan hanya campurannya atau lebih parahnya lagi hanya karungnya saja yang tulisannya beras Cianjur tersebut. Nah ini justru juga sangat akhirnya berpengaruh terhadap para pelaku atau para petani yang ingin bercocok tanam atau ingin meneruskan. Padahal sebenarnya ini kan sudah menjadi produk unggulan, seharusnya yang harus kita kembangkan. Disamping itu juga kalau misalkan masyarakat Cianjur keberatan sistemnya harus seperti apa? Langkah-langkah yang harus diambil seperti apa? Apakah harus melaporkan dengan ini kan agak-agak sulit juga gitukan, apalagi petani ya, yang sangat awam terkait hal ini, dia sulit sekali ketika untuk membuktikan keberatannya itu harus seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Mereka itu kebingungan, saya berharap mungkin dari pihak pemerintah juga harus ada membimbing hal itu, ketika keberatan seperti apa? Dan lain sebagainya, minimal disosialisasi langkahnya seperti apa dan sebagainya, dengan pemerintah daerah dan masyarakat dan lain sebagainya, terutama dengan masyarakat-masyarakat yang hari ini pelaku usaha kecil, menengah yang punya kekayaan intelektual komunal itu. Itu saya kira harus benar-benar dijaga komunitas itu, termasuk juga produk-produknya harus dijaga, dan diberi pengetahuan yang cukup terhadap itu. terima kasih. Wallahumuafiq illaakwamithariq, Wassalamau’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Saya rasa investment menjadi lebih penting ya pak ya, disini ketika kemudian masyarakat kita banyak yang tidak mengetahui, padahal mereka barus mengakses segala sesuatu itu. Silakan pak Wihadi. F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO): Terima kasih Pimpinan, Yang terhormat rekan-rekan Anggota Pansus RUU Merek, Pak Dirjen Haki, saya masih pakai Haki pak belum bisa KI ketika saya masih pakai h belum HKI. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai maksud kedatangan kami pak, itu tadi Bu Desi sudah, bu Ketua sudah memperjelas, tapi saya lebih langsung ke subtansi pak. Permasalahannya adalah masih banyaknya keluhan ketika kita RDP, pada saat kita ke daerah itu ada permasalahan lamanya didalam proses pendaftaran suatu Merek. Dan mereka tidak mengada-ada karena saya sendiri juga pelaku yang mendaftarkan Merek tiga tahun sampai sekarang juga belum keluar Merek saya. Boleh dicek Merek saya, kan saya sampai sekarang tidak jelas itu merek saya itu, belum kelar-kelar juga. Artinya bahwa mereka yang saya mengamini apa yang dikatakan didaerah, tidak hanya di desa, ternyata yang lain juga sama. Nah berkenaan dengan masalah itu terutama, kami juga mendengar bahwa ada yang namanya pendaftaran yang tadi sudah bapak menemukan adanya penumpukan, penumpukan dalam hal ini, data yang kami dapat itu cukup pantastik pak. Sekitar 200 kurang lebih 239 ribu Merek yang masih menjadi opsi banding daripada Direktur Merek. Pertanyaan kami dengan Undang-undang yang baru ini, bapak dengan meratifikasi Protokol Madrid itu, bagaimana dengan nasib 239 ribu itu? Mau dikemanakan? Karena ini periode yang saat ini saja bapak hanya bisa menyelesaikan kurang lebih 72 Merek kalau tidak salah tadi?

- 11 -

Apakah hal ini tidak akan menjadi suatu hambatan besar bagi masyarakat kita yang mendaftarkan Merek nantinya? Karena ini akan menjadi kereover-kereover yang tidak selesai. Jadi undang-undang ini dibuat justru nanti akan membuat kalau menjadi ribet dunia, masalah ini. Nah justru kami ingin sebenarnya daripada kami itu ingin datang kesini ingin melihat apakah betul, opstanding bapak itu sebenarnya ada berapa? Ini penting bagi kami pada saat kami menyetujui undang-undang ini, dan kita memisahkan undang-undang ini artinya bahwa kami berhadapan dengan pemerintah itu, dengan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Bukan lagi dengan Dirjen, tanggungjawab kami adalah tanggungjawab kami terhadap rakyat, dan kalau rakyat mengumpat, mengumpatnya bukan ke DPR lagi, ke Dirjenpun juga diumpat-umpat itu nantinya. Karena membuat mereka sulit dalam berusaha, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami mengenai masalah bagaimana UMKM ini satu hal yang juga menjadi konsisten kita. Untuk memikirkan bahwa apakah memang betul yang namanya protokol madrid itu memang harus kita seperti kerbau dicocok hidungnya yang kita harus mengikut karena harus MEA, kita harus ratifikasi itu? Karena situasinya kalau kita bicara protokol madrid, dan apa yang bapak sampaikan tadi dengan sistem elektronik dan segala macam, tadi disampaikan oleh Pak Wenny kabupaten itu saja naik turun pak sinyalnya, apalagi internetnya. Dia akan cepet kalau orang dari Singapore mendaftarkan, dan ini kaitannya adalah dengan banyaknya tenaga asing, atau orang asing yang bekerja di Indonesia yang secara informal. Jadi bapak bayangkan yang namanya kripik singkong itu sekarang orang Korea ambil bahan bakunya dari Indonesia dari setengah jadi dan kemudian dipakecing kembali dan akhirnya bisa daftarkan, padahal itu kripik Indonesia. Ini adalah bentuk perlindungan kita dan tanggungjawab kita kepada rakyat banyak pak, jadi kalau saya melihat disini, saya lebih cenderung bahwa kita mengambil sikap, dalam melakukan ratifikasi protokol madrid ini dengan memperhitungkan apa yang menjadi saat ini, kesulitan daripada rakyat kita, atau kesulitan daripada pelaku bisnis. Ini jelas sikap kami pak di DPR bahwa kami ingin UMKM ini berdiri dengan baik, berkembang dengan baik, dan mereka dilindungi. Nah salah satunya perlindungan itu adalah dengan Undang-undang Merek ini. Jadi apabila Undang-undang Merek ini juga justru membinasakan mereka, kami melihat bahwa disini di DPR melakukan suatu hal dimana, didalam Undang-undang itu yang melindungi UMKM, bukan membinasakan dan mempersulit. Inilah yang menjadi pikiran kami, jadi apabila diperlukan dalam MEA, kita dalam APEC pun kan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang kita negative list, kita mengatakan ini tidak bisa. Kita harus mengatakan bahwa memang kita ada ratifikasi Protokol Madrid kita belum siap, untuk saat ini. Dari semua naras umber, dari semua pada saat kita kunjungan kita ke Bali dan Bandung, ke Surabaya mereka satu kata bahwa mereka sebenarnya belum siap. Dan mereka tidak melihat bahwa Protokol Madrid itu bisa membantu mereka, saya tidak keluar negeri pak karena memang dilarang Fraksi. Itu mungkin kalau pak Putu tadi mengatakan bahwa saya di Korea hanya bisa mendengar saja, dan dia katakan itu, tapi saya ke Bali kemarin. Ya ini kenyataan pak ya, tapi hal ini pak, saya lihat bahwa coba kita duduk kembali, ya kan sedikit lambat tidak apa-apa, tetapi Undang-undang Merek ini adalah Undang-undang Merek yang memang melindungi kutukan dari masyarakat untuk semuanya. KETUA RAPAT: Terima kasih pak, namun sebelum kami lanjutkan kami akan memperkenalkan anggota kami, karena baru saja ada Anggota kami yang baru hadir yaitu Ibu Wenny Haryanto, S.H. beliau adalah Anggota dari fraksi Partai Golkar, dan berikutnya adalah Bapak Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo beliau adalah Anggota dari Fraksi Partai Hanura. Silakan Pak oh Bu Wenny dulu, silakan bu Wenny. F-PG (WENNY HARYANTO, S.H.):

- 12 -

Terima kasih Ketua, Yang saya hormati ketua dan rekan-rekan Anggota Pansus Merek, Yang saya hormati Pak Dirjen Pak Ramli beserta dengan jajarannya. Kalau biasanya Pak Ramli beserta jajaran yang bertandang ke Komisi III, sekarang gantian kami yang bertandang kesini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang sebetulnya mirip-mirip dengan teman-teman yang lain. Cuma saya ingin memperdalam, jadi ini kalau kita melihat di nomor 6 ini, dihalaman berapa ini? Tidak ada halamannya mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional, di poin b dikatakan bahwa Protokol Madrid akan segera disahkan oleh Indonesia. Karena merupakan salah satu prasyarat bagi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah disepakati oleh seluruh Anggota ASEAN. Kalau melihat dari itu memang itu betul-betul harus diikuti dan kemudian juga kita kan juga sebagai bangsa yang merupakan bagian dari dunia ya, kita kan juga ingin bahwa keberadaan bangsa Indonesia itu juga diakui eksistensinya oleh bangsa lain. Jadi saya bisa memahami latar belakang dari Dirjen HAKI ya, dan sebetulnya kita juga tentunya tidak ingin apabila kita tidak ikuti, tidak meratifikasi Protokol Madrid, maka kemudian ketika kita pergi ke suatu negara misalnya kita pakai salah satu Merek, pakai tas Merek asli ini, tapi begitu kita sampai ke satu negara yang lain mereka malah menganggap kita bahwa kita lagi, kita sedang pakai Merek-merek palsu. Dengan kata lain bangsa Indonesia itu akan diunderstimite oleh bangsa lain, dianggap sebagai suatu negara yang kurang beradab, yang liar, yang tidak mempunyai aturan hukum. Kalau kita melihat dari sisi itu memang itu mutlak kita harus meratifikasi, namun dalam kesempatan yang sama, kita juga mempunyai masalah internal yaitu, masalah UKM kita. Kita tentunya juga ingin menjadi suatu negara yang juga bisa berkembang dengan baik. Lalu kita ingin bahwa UKM kita jangan sampai mati, nah dalam hal ini saya ingin ada pandangan dari Dirjen HAKI, apa kira-kira solusi terbaik untuk kondisi ini? Karena saya juga pernah berdiskusi dengan Pak Ibrahim dari Hakim Komisi Yudisial, Pak Ibrahim juga tidak setuju kalau kita tidak meratifikasi Protokol Madrid. Jadi ini memang suatu hal yang harus dipikirkan secara mendalam jalan keluarnya bagaimana? Supaya kita bisa juga terhormat dimata internasional. Kemudian yang kedua, ini disini dipoin 12, ada menyatakan bahwa sertifikat Merek yang sudah diterbitkan tidak diambil dalam waktu 12 bulan, sejak tanggal penerbitan sertifikat Merek yang telah terdaftar, dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Pertanyaan saya, apakah ada tindakan-tindakan dari Dirjen HAKI untuk pemberitahuan kepada pengaju Merek itu? Pemohon-pemohon Merek tersebut? Kemudian yang ketiga, ini di ada perjelasan mengenai perluasan Merek yang didaftar yang meliputi non tradisional Merek, seperti Merek tiga dimensi, Tree Dimansion, Merek Hologram, Merek Suara atau Sound. Saya mohon dijelaskan sampai sejauhmana, perjalanan daripada rencana ini? Kemudian yang keempat yang terakhir, saya ingin tahu bagaimana pemohon hak, atau masyarakat dapat mengakses atau memantau permohonannya? Apakah sudah diterima atau belum? Apakah sudah ada sistemnya? Sehingga bisa diketahui oh permohonan saya belum dikabulkan, oh masih berapa lama lagi, seperti itu terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, KETUA RAPAT: Untuk selanjutnya saya mohon teman-tema tidak terlalu detail sekali barangkali nanti pada saat Panja kita akan bertemu lagi ya pak ya untuk terkait dengan hal ini. Ini barangkali hal-hal lebih umum untuk bisa kita ketahui bersama, dan apalagi nanti yang lebih penting adalah kunjungan lapangan seperti apa kenyataannya.

- 13 -

Selanjutnya kami persilakan Bapak Ahmad Muzaki Siradj. F-PG (MUHAMMAD ZAKI SIRADJ): Terima kasih ketua, Bapak Anggota Pansus yang kami hormati, Yang saya hormati pak Dirjen. Pak Dirjen saya ingin menyampaikan saran atau usul bertentangan tidak dengan kebijakan dari pemerintah? Kalau kita melihat perkembangan penduduk di Indonesia semakin luas, melihat perkembangan pemekaran daerah semakin banyak, amanah melindungi segenap bangsa adalah suatu yang harus kita emban. Apakah mungkin ada delegasion legarity, mendelegasikan kewenangan Haki ini kedaerah? Sehingga kehadiran negara terasa betul oleh masyarakat, mengingat tadi ada penumpukan yang luar biasa dari masalah-masalah ini. Sebab kalau ini terus ditangani secara sentralistik, saya tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya? Untuk mengurai persoalan-persoalan seperti ini tidak ada salahnya kalau ditingkat provinsi punya kewenangan seperti di Dirjen ini. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan UMKM yang demikian cepat, kiranya dapat menjadi sesuatu yang sangat konstruktif bagi usaha-usaha kecil dan menengah kedepan. Mungkin terobosan birokrasi, atau mungkin ini political will dari Menteri, atau dari Dirjen itu sendiri, tapi kalau ini tidak dilakukan, tidak merekrut pegawai yang ahli dan mengembangkannya, saya kira persoalan akan semakin hari semakin penuh. Saya rasa itu selain hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sana. Nah ini saya kira saya mohon dan ini penting bagi kita untuk melihat kedepan forcasting kita, baik dari pertimbangan penduduk, pemekaran daerah, kemudian pelayanan yang maksimal dan melindungi segenap usaha kecil dan menengah. Terima kasih Pak Dirjen. KETUA RAPAT: Selanjutnya Pak Fauzan Harun dari FPPP. F-PPP (FAUZAN HARUN): Terima kasih Pimpinan, Pimpinan Pansus serta kawan-kawan Anggota Pansus, Bapak Dirjen Haki Pak Ramli beserta jajarannya. Saya pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh kawan-kawan, hanya menitip saja pak Dirjen. Yang pertama dari narasumber-narasumber yang kita temui, itu banyak yang tidak puas terhadap pelayanan Dirjen Haki. Sehingga Pansus RUU itu merasa bimbang, apakah RUU Merek itu diteruskan atau tidak? Ketemu dengan Mahkamah Agung pun juga menyampaikan percuma RUU Merek itu diteruskan kalau PP nya tidak diterbitkan. Oleh karena itu mengusulkan dari Mahkamah Agung itu agar kalau RUU Merek ini diteruskan supaya digandengkan PPnya itu supaya diterbitkan. Begitu pak. Kemudian yang kedua, kita memang dalam melayanan umat apalagi umat yang terbawah pak, kalau dikelompok pengusaha itu, pengusaha Dhuafa, Dhuafa itu paling kecil yaitu mikro, dimana-mana disebutkan mikro itu belum mendapatkan perhatian dari pemerintah mohon dari dari Dirjen Haki ini

- 14 -

supaya bagaimana dalam undang-undang ini diberikan pasal yang meringankan, atau yang memudahkan mereka. Banyak narasumber yang mengkawatirkan dengan terbitnya undang-undang Merek, kemudian ratifikasi Protokol Madrid, ini pengusaha-pengusaha kecil kita akan mati. Nah ini pak, tolong bapak didalam kerjanya mengevaluasi, mana-mana saja yang harus diperhatikan, supaya pengusaha-pengusahan kecil ini bisa terbantu. Seperti permodalan, mereka susah mengakses mendapatkan modal, barangkali ada pasal yang disitu menjelaskan agar mereka dapat modal dengan mudah. Kalau konglomerat katanya tidak usah pakai jaminan, tapi kalau pengusaha mikro harus pakai jaminan. Barangkali itu Pak Dirjen, mudah-mudahan dipahami dan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, KETUA RAPAT: Selanjutnya silakan Pak Dossy. Terima kasih Ketua dan teman-teman Anggota Pansus, Pak Dirjen dan Jajaran. Saya mengikuti perkembangan perdebatan pemikiran mengenai perubahan ini pak, banyak kalangan baik akademisi maupun para pelaku usaha, itu mengatakan sebenarnya undang-undang ini sudah cukup. Mau apalagi yang dirubah, yang secara substansial itu dimana? Pertanyaan yang sering muncul dari beberapa kali kita undang para narasumber maupun kita hadir dan terkadang kita juga berdiskusi sambal jalan. Nah yang kita ingin bertanya ini, kita ini amandemen atau renewell, mau merubah beberapa atau mau mengganti, sehingga namanya itu undang-undang Merek atau ini undang-undang Merek yang menggantikan. Nah barangkali nanti ini biasanya secara teknis diperubahan, itu kita kesepakatannya kan diprosentasinya adalah bawa persen materi muatan yang akan kita rubah itu. Kalau diatas 50% berarti itu membuat yang baru, berarti masuk kategori renewel berangkali begitu pak. Kemudian Pak Dirjen dan teman-teman bahwa kalau memang ini akan dirubah, itu kebaruannya itu harus tersosialisasikan dengan lebih gencar pak. Kalau kita mau meneruskan perubahan, atau memang ini baru seperti tadi dijelaskan, soal definisi ada tiga dimensi, kemudian juga mengalami perkembangan yang lain soal Merek, itu menurut saya perlu disosialisasikan. Karena alasan yang mendasar bagi para pelaku, itu bukan pada norma-norma yang sekarang berlaku, tapi pada SDM yang ada di Kementerian kita ini pak. Itu yang paling banyak diungkapkan, nah saya tidak tahu teknis itu keberhentiannya dimana? Apakah karena tidak dilayani dengan cepat kemudian mengatakan SDMnya kan tidak juga, ini soal ngantri kan? Kemudian soal on line juga menjadi perbincangan. Nah kembali kepada kebaruan tadi pak, kebaruan ini yang kita berharap bisa dimunculkan termasuk tadi Pak Fauzan mengatakan soal PP barangkali perlu didalami kembali, kalau ada norma-norma PP yang perlu diangkat kedalam undang-undang, kalau itu merupakan substansi yang perlu diderajat peraturannya ingin ditinggikan yaitu barangkali bisa dimasukkan bagian-bagian penting dalam perubahan. Kemudian juga tadi saya sempat mendengar, kalau saya tidak salah dengar soal ini pak kalau saya menyebutnya pelimpahan wewenang. Supaya tidak mengesankan sentralistik, jadi barangkali penyelesaian sengketa-sengketa Merek yang dimiliki oleh orang-orang daerah barangkali diluar Jakarta, atau diluar Jakarta mungkin begitu, ini bisa dilimpahkan penyelesaiannya. Nah berkaitann dengan penyelesaian sengketa ini yang ingin saya tanyakan, saya tidak tahu sampai terakhir, tapi seingat saya penyelesaian itu ada idear, ada alternative disciutresolusion, kemudian itu bagian dari mediasi, kasus pidana kadang-kadang langsung ke proses peradilan, kemudian gugatan pengadilan niaga. Saya tidak tahu yang kemudian dua yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita juga sudah membuat banding

- 15 -

administrative pak? Banding administrative satu yang kedua gugatan TUN, jadi barangkali sebelum TUN ada banding administrative. Kalau dibanding administrative kemana? Sehingga ini juga tidak memperluas, kita ingin kan ini tidak Merek ini tidak terlalu banyak dibawa keranah hukum pidana, sehingga mengesankan menakutkan, dijadikan alat untuk menekan dan seterusnya pak. Saya pikir ini adalah menjawab apa yang diinginkan oleh teman-teman tadi, supaya aturan itu, hukum-hukum yang kita buat itu, hukum negara itu jangan menakutkan, mempersulit dan memberi perlindungan. Itu yang perlu kita ingin sampaikan. Saya pikir itu pak Dirjen pertanyaan saya ada dua, apakah kita sudah merancang, ada kebaruan dalam penyelesaian sengketa? Inti pertanyaannya disitu, ada kebaruan penyelesaian sengketa Merek yang tadi saya tanyakan apakah barangkali sudah dirumuskan soal satu, soal banding administrative dan mengantisipasi gugatan TUN gitu pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pak Dossy, Menambahkan tadi Pak Dirjen sempat menyampaikan bahwa akan menghayer pemeriksa ahli untuk melakukan pemeriksaan substansif sehingga lebih mudah dalam membantu para SDM yang dinyatakan, boleh dibilang kurang gitu. Sehingga tidak menumpuk atau mengantisipasi penumpukan. Lalu kemudian itu yang ingin saya tanyakan apakah bapak sudah menunjuk siapa? Ini siapa? Paling tidak tadi bapak sudah menyampaikan sedikit bahwa mungkin akan PNS yang ahli dalam bidang HKI kata bapak ya. Apakah badan atau organisasi yang bisa membantu terkait dengan mereka yang non jauh didesa sana, ingin UMKM, kita berbicara terkait UMKM ya pak ya, ingin mendaftarkan Mereknya sehingga didapatkan kemudahan, sejauhmana sih Dirjen HKI ini memiliki network atau jaringan sampai ke desa-desa sehingga mereka-mereka yang non jauh disana tidak perlu sampai harus datang kemana gitu, tidak sampai harus ke kota ya mungkin dari desanya saja sudah 6 jam, untuk daftarnya saja butuh uang. Nah sejauhmana kesiapan itu sudah ada? Lalu kemudian tadi sempat juga bapak menyampaikan pemeriksaan ada tidaknya oposisi? Sejauhmana Dirjen HKI memiliki data best tentang Merek-merek yang telah teregister, atau sedang menunggu sertifikasi atau registrasi Mereknya? Atau sudah duluan mendaftar? Sehingga barangkali kalau memang sudah memiliki data best masyarakat yang bisa langsung aplikasi sendiri. Kita pernah mendengar tentang ungkapan salah seorang pelaku UMKM yang dia melakukan itu di Australia qualicate minute dia bilang “I cant fine which branded I have same samilary…” Jadi menurut saya, saya rasa sorth times yang ditawarkan oleh Bapak yang 14 bulan saja numpuk 200 ribu, bapak mau bikin 8 bulan, are you sure? Bukannya saya pesimis, tapi sejauhmana kesiapan untuk kemudian ini direalisasikan. Baik dari segi kesiapan sistem informasinya, data best yang memang ada dan itu menjadi satu hal. Dan disamping itu SDM yang sudah ada sebetulnya yang 40 tadi, nah itu yang ingin juga saya ketahui. Terima kasih, diperpanjang dulu barangkali ya ini sudah lewat 15 menit, bagaimana kalau sekiranya, ditawarkan 20 menit bapak cukup, untuk bisa menjawab semua? Lalu kemudian kita kunjungan lapangan pak ya. Terima kasih. DIRJEN HAKI: Yang pertama tentunya terkait dengan usulan untuk lawyer khusus dibidang kekayaan intelektual, ini sebetulnya kami sangat menyambut dengan baik. Malahan dibeberapa negara ada pengadilan khusus tentang kekayaan intelektual, saya kira kalau di Jepang itu ada IP Cords sendiri, kemudian di Thailand, Amerika juga ada. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau ada kemudian hal semacam ini buat kami ini sangat membantu, karena sangat specific. Kemudian yang terkait dengan

- 16 -

pertanyaan banyaknya keluhan dan seterusnya kami menyadari itu semua, jadi kami juga mendapatkan laporan dari staf kami yang mengikuti dengar pendapat dan lain-lain. Jadi intinya kami memang ada persoalan terkait back lock pak, back lock itu adalah tunggakan-tunggakan penyelesaian perkara. Nanti saya kira dari bidang IT akan mempertunjukkan data kita bagaimana sebenarnya, jadi kita akan jujur saja, back lock itu nanti aka nada kreteria-kreteria seperti apa? Jadi kalau kami kemudian mengatakan bahwa persoalannya ada di jumlah pemeriksa, maka undang-undang ini justru kita akan keluar dari outo the box itu bagaimana dengan menghayer pemeriksa-pemeriksa yang tadi kita sampaikan untuk diluar pemeriksa ini. Kemudian kami juga terkait dengan UMKM, bagaimana ini dilakukan? Sebetulnya tentang pembayaran-pembayaran itu sudah ada peraturan pemerintah sendiri pak. Sebagai contoh misalnya kalau untuk Merek yang non UMKM itu satu juta Rp1.000.000) untuk UMKM itu enam ratus ribu (Rp600.000) jadi ada potongan Rp400.000. Dan kami juga pernah melakukan apa yang disebut dengan insentif, menggratiskan UMKM, jadi ini untuk UMKM, untuk sekolah, untuk Universitas, baik Paten, Merek, Design itu digratiskan. Jadi ini juga pernah kita lakukan, dan sekarang kami bekerja sama juga dengan Kementerian UKM, Koperasi UKM, sebetulnya menggratiskan juga untuk pendaftaran itu, untuk UKM khususnya. Terkait dengan dipersulit dan lain-lain, ini memang kalau elektronik itu tidak mesti seluruhnya ditutup, jadi kalau ada orang yang memang tidak pamiliar dengan elektronik dia boleh daftar melalui manual disini. Jadi itu tidak kita off seluruhnya, jadi dengan demikian sebetulnya kita ingin mempercepat proses, karena kalau misalnya Merek-merek itu mendaftarnya dari konsultan KI kan rata-rata sudah bisa elektronik. Tapi kalau yang UMKM sendiri yang datang dan kita tetap ada loketnya pak. Terkait dengan Merek suara, merek suara ini sebetulnya perkembangan yang harus direspon memang, karena ini juga usulan dari para pemilik Merek. Rata-rata mereka mengusulkan suara ini bisa dijadikan Merek, tapi kalau DPR menganggap bahwa belum saatnya, ya kami juga bersedia untuk mendiskusikan ini. Tapi intinya ini perkembangan-perkembangan terbaru yang juga diadop olleh beberapa negara lain. Terkait dengan kekawatiran UMKM terhadap Madrid, itu Madrid ini sebetulnya adalah hanya mekanisme pendaftaran pak, tidak terkait dengan yang lain-lain. Jadi orang-orang asing itu, Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, kalau sekarang akan mendaftarkan Merek di Indonesia, intinya mereka harus menggunakan konsultan dalam negeri. Diundang-undang yang lama itu, jadi mereka harus menggunakan konsultan-konsultan lokal. Nah kalau dengan Madrid Protokol, mereka tidak menggunakan itu lagi, tapi mereka menggunakan kantor WPO di Jenewa, dan kemudian Biro Internasional itu langsung akan mendaftarkan ke kantor KI tanpa melalui konsultan dalam negeri. KETUA RAPAT: Pak Dirjen Maaf, saya pikir itu kami sudah mengerti alhamdulillah, yang kami takutkan adalah, bagini pak, Indonesia 80% adalah ekonomi kita rodanya adalah 80% UMKM, yang mana mereka hidup dari kawe-kawe pak. Orang Indonesia ini bangga dengan Merek-merek luar negeri, tapi tidak bangga dengan Merek lokal. Nah karena image orang multinasional company yang memang dengan mudah untuk klik, klik, klik lewat protokol madrid yang tadi bapak bilang sistem pendaftarannya. Lalu kemudian ketika melihat oh ada ini katakanlah pradah Merek, orang-orang kecil ini kemudian digilas dengan sekian M, 20 M, kemudian gugatan-gugatan hukumnya. Nah itu yang saya takutkan mereka mau membayar dari mana Pak? Gitu lho, yang saya inginkan kita ini dengan Protokol Madrid akan mempermudah orang, multinasional company? Atau mereka yang memiliki capital, untuk kemudian eksport, berapa banyak sih UMKM kita yang memiliki capital? Tidak ada pak, bisa dihitung pakai jari, itu konsen kami. Jangan sampai

- 17 -

kalau imforments untuk melindungi UMKM kita saja belum jalan, mereka belum bisa berdiri, masih tertatih-tatih, kita hajar lagi dengan segala sesuatu yang bersifat ikutan global. Ke Mall kita sudah kebanyakan pak, belum MEA, kemarin pak Presiden pengen ikut TPP, terus nanti mau kemana orang Indonesia? Mau bikin mati sendiri sama bangsanya sendiri? Itu konsen kami gitu, nah jangan sampai kita mau asyik, kelihatan bagus casingnya tapi dalamnya bobrok, kita tidak siap gitu. Untuk apa? Makanya Pak Wihadi bilang kalau memang tidak di postpone, postpone gitu, kita persiapkan bagaimana Kementerian UMKM jangankan kita mempersiapkan masyarakatnya atau rakyat Indonesia pak, maaf saya agak emosional, kita mau bikin undang-undang dan turunannya untuk bisa mengharmonisasi dari PP sampai Perwal, Perpu, sampai OTDA, sampai Kementerian Koperasi saja tidak sanggup pak tidak singkron, ini mau bikin yang luar-luar dulu. Itu menjadi konsen kami. Its oke misalnya dengan Protokol Madrid bapak ratifikasi, atau pemerintah meratifikasi, tapi seberapa siap pemerintah sendiri untuk bisa membantu masyarakat, terutama yang masyarakat mikro ini yang menjadi roda perekonomian di Indonesia 80%, roda perekonomian Indonesia itu 80% ditunjang oleh UMKM ini. Bisa kemudian dilindungi, dan mereka bisa berdiri dan siap untuk membela diri mereka dan siap untuk bertarung dengan para multinasional company. Pak kalau berbicara soal di Korea, kalau berbicara soal Italia, kalau bicara soal Jepang, law inforsment mereka sudah siap pak. Mereka akan melindungi yang didalam, lalu perang dengan yang luar, are you ready, I don’t think so, itu juga harus menjadi konsen pemerintah tentang ratifikasi ini, bukan masalah mempermudah pendaftaran, I believe tapi yang mudah untuk siapa? Mudah untuk UMKM? Mudah untuk mereka yang punya modal? kalau mudah untuk yang punya modal mau ngapain wong negara kita masih belum kok? Orang masyarakat itu, jadi itu pak untuk pertimbangan. Bukan kita tidak mau ikut era globalisasi, bukan kita ini merupakan prasyarat dari MEA, oke merupakan prasyarat, kita tidak bisa bilang apa-apa, tapi can be postpone kalau memang itu bisa di postpone sampai kita siap, sampai kapan? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Tergantung pemerintah. Kami hanya mengawasi bagaimana kinerja pemerintah yang bisa mempersiapkan masyarakat untuk bisa menghadapi MEA ini. Itu sekiranya mohon maaf. F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO): Sedikit Ketua sebentar, Saya menambahkan, ternyata didokumen MEA itu di poin P3 di Poin 45, bahwa kemudian di poin yang ke 3 itu disebutkan bahwa ini yang mengenai Interpol property right ya, ini ada tiga yang mengatakan esention to independens protocol where possible that is not upsolut, where possible. Disini kita belum siap, jadi ini kita tidak jangan mengatakan, ini jelas ini, bapak bisa cek didokumen MEA. Where possible pak, kita lihat dilapangan impossible itu yang terjadi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan pak. DIRJEN HAKI: Ya baik. Terima kasih Ibu Pimpinan, dan Anggota Pansus yang kami hormati, Jadi undang-undang ini ketika diundangkan nanti, itu tidak otomatikeli memberlakukan Madrid Protokol. Itu yang pertama. Karena kami juga sepikiran dengan Pimpinan dan seluruh Anggota ini, bahwa Madrid Protokol itu hanya akan bisa postpons setelah ada Keppres ratifikasi. Jadi dengan demikian

- 18 -

sebetulnya kami juga sudah membahas beberapa kali, dan kami menganggap bahwa persiapan kesana belum siap masyarakat kita. Jadi intinya kita diundang-undang itu tetap akan membuka bahwa dimungkinkan itu, tapi ini akan tergantung kepada Keppres ratifikasi dan lain-lainnya. Jadi dengan demikian sebetulnya kita tidak serta merta Ibu Ketua, itu akan langsung ini, tapi melihat dulu situasinya. Kami juga ingin menyampaikan, bahwa Pilipina, Pilipina itu sempat ikut tapi kemudian keluar lagi, karena ketidaksiapan dan lain-lain. Jadi di ASEAN sendiri sebetulnya saya sepakat dengan Pak Wihadi, bahwa itu bisa di postpone, dan dari apa? Justru di kami dan teman-teman apa Pilipine mereka juga tidak siap, sama dengan kita. Kemudian yang lain tentang kekawatiran bahwa Madrik Portokol itu akan mengganggu kita, ini juga akan menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita akan melihat ASEAN yang lain, Vietnam sudah melakukan tapi saya pun tidak yakin bahwa mereka bisa melakukan ini, dengan yang menguntungkan masyarakatnya. Terkait dengan pertanyaan dari, F- HANURA (H. DOSSY): Ketua, mohon ijin ketua. Jadi kalau saya tangkap dari dua contoh protokol madrid itu, jadi apakah yang bapak kehendaki normanya di kasus tadi diundang-undang pelaksanaannya disahkan oleh Presiden. Ya jadi artinya Kepres kan, berarti tergantung nanti bagaimana Kepres. Jadi berarti kan kita memberi peluang, kan sebenarnya hambatannya berdasarkan kajian-kajian… tapi justru infrastruktur dan sumber daya yang mengatur ditingkat Kementerian, kayaknya itu memenuhi standar dari unsur-unsur dalam ekonomi untuk melakukan protokol madrid. Jadi kita nanti pemahamanannya adalah apakah kalau dicantumkan kemudian ini, kelihatannya apa ini pak? Dirumuskan atau berdasarkan Kepres, nah ini kan memberi peluang, nanti ketika kita lengah tidak tahu dan bapak sebagai Menteri tidak disini, berarti kan bisa tidak sepaham. Nah ini yang perlu penjelasan terima kasih. DIRJEN HAKI: Kami dengan sangat terbuka nanti menerima saja apa yang menjadi rumusannya apakah dengan menetapkan waktu, atau apapun? Nanti kami tunggu DIM usulan-usulannya. Tapi barangkali, kalau pikiran kami ini, tapi KETUA RAPAT: Clear saja pak, clear saja pak, kami nanti akan bilang DIM kami apa? Paling tidak posisioningnya bisa kita pahami gitu, bapak memang mau, mau, tidak, tidak gitu. Tapi bukan politikus pak kalau urusan ini. DIRJEN HAKI: Kami kalau seandainya itu masih boleh diakomodasi buat kami itu akan lebih bagus, karena pada suatu saat kita akan harus masuk kesana. F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO):

- 19 -

Mohon sebentar pimpinan, saya gini jadi kita membahas di DIM nya itu bisa lebih mempersingkat waktu tadi. Kalau dalam pertemuan ini Pak Dirjen memang oke kita setuju, drop sebelum DIM ini, ini adalah DIM ini pembahasannya juga lebih enak. Tapi kalau Pak Dirjen tetap kekeh juga mengatakan bahwa masuk kita akan bertarung di DIM nanti gitu terima kasih. DIRJEN HAKI: Baik, Pak Wihadi itu selalu jernih saya senang sekali pendapatnya, jadi intinya saya melihat bahwa, kalau kami barangkali berpikirnya kekayaan intelektual inikan global. Jadi maksudnya sayang sekali kalau tidak masuk di sekarang, tapi kalau misalnya kalau DPR menginginkan sama sekali tidak, tapi menunggu ratifikasi, harusnya ratifikasi undang-undangnya dirubah kami juga tidak bisa berbuat lain. Karena kan kewenangan legislative ada dibapak-bapak sebetulnya, kami sangat paham itu. Boleh kami teruskan ibu ketua, yang lain tentang tempe mendoan, ini memang jadi isu yang selalu muncul, karena tempe mendoan itu sebetulnya seharusnya masuk indikasi geografis. Dan undang-undang Merek itu mengatakan, kalau itu sudah didaftarkan indikasi geografis oleh masyarakat setempat maka semua yang menggunakan Merek itu harus ditutup dalam waktu 2 tahun, siapapun tidak boleh lagi. Nah oleh karena itu kita mendorong yang mereka mendaftarkan indikasi geografis, dengan demikian semua bisa dicoret. Tapi kedepan saya kira kalau kami menginginkan, boleh juga kalau seandainya bapak-bapak dan ibu di DPR ini mengusulkan semua yang sama dengan Merek generic, semua yang sama dengan Merek yang terkait dengan daerah tertentu itu tidak diperpanjang. Karena kalau dulu kan aturannya tidak melarang itu, jadi kalau misalnya yang sudah terdaftar, tapi kemudian sama dengan daerah tertentu, sama dengan ini tidak boleh diperpanjang. Dengan demikian dia akan stop, kalau seandainya diusulkan. F-PG (WENNY HARYANTO, S.H.): Ini pak kalau untuk yang mendoan itu kan, dia bukan mendaftarkan Merek, tapi dia paten, nah itu yang lebih dapat paten. DIRJEN HAKI: Kalau di mendoan itu kalau tidak salah paten bu, dikita tidak ada, tidak ada paten. KETUA RAPAT: Kalau tidak salah kemarin dia mengajukannya itu, kasusnya itu mendapatkan hak paten, DIRJEN HAKI: Tapi di kita dicek tidak ada, yang ada Merek dan Mereknya pun mendoan itu bukan untuk tempe mendoan bu. Jadi kalau orang membikin tempe mendoan dengan Merek mendoan tidak boleh. KETUA RAPAT: Itu generic kan? Soalnya nanti semua mendoan kalah dong. Tidak bisa Cuma dia saja,

- 20 -

Misalnya merek pisang goreng, mereknya pisang goreng kan tidak mungkin, kaqrena semua nanti akan tertutup. Jadi dia mendaftarkan untuk misalnya olahan untuk daging sapi, olahan daging Bebek atau segala macam, tapi mereknya mendoan. Jadi kalau misalnya orang sana nggoreng mendoan jual-jualan, tidak ada kewenangan apapun untuk melarang. F-P. GERINDRA (WIHADI): Pimpinan sebentar, mungkin karena ini menyinggung masalah itu saya juga menyinggung masalah kopi tiam. Kopi tiam ini kan sebenarnya juga sebenarnya kopi tiam inikan bukan Merek, kopi tiam itu, jadi hal-hal seperti ini kita melihat bahwa masih ada kelemahan-kelemahan, tadi saya juga mikir nanti nasi goreng ya dipatenkan yak an. Terus kemudian slendang dipatenkan juga, padahal capnya itu kan Mereknya lain. Jadi saya kira meski harus lebih jeli sekali masalahnya itu. Saya belum, kita belum bicara masalah kopi tiam ini, kopi tiam ini, kopi tiam itu apa namanya? Suatu hal yang membuat industry kuliner juga menjadi permasalahan besar. Saya kira jangan sampai hal ini terjadi lagi. Terima kasih. DIRJEN HAKI: Yang begitu tidak, yang generic itu tidak boleh didaftar, kecuali menambahkan sesuatu, misalnya pempek, tidak boleh, tapi Pempek Pak Raden boleh. Jadi misalnya seperti kopi, kopinya saja tidak boleh tapi kopi kapal api boleh, atau kopi apa gitu boleh. Kemudian yang terkait dengan indikasi geografis beras Cianjur ibu, kemarin baru kita berikan indikasi geografisnya, sertifikatnya. Jadi dengan demikian sudah terdaftar dan semua yang menempelkan dikarungnya apa segala macam beras Cianjur harus tutup, kecuali mendapat ijin penggunaan dari asosiasi setempat. Jadi asosiasi setempat sekarang punya hak untuk melarang semua orang menggunakan itu, dan ada pidananya, kalau seandainya tidak mendapat ijin dia tetap mengeluarkan. Ijin akan identic dengan beras itu harus asli diambil dari Cianjur, jadi dengan demikian pemberdayaan petani juga akan lebih banyak. Yang untuk Pak Wihadi ini banyak sekali hal yang menurut saya sangat konstruktif terkait dengan backlock, jumlah backlock dan lain-lain barangkali nanti di TI akan menayangkan. Kemudian masih banyak keluhan dari pendaftar, saya kaget juga kalau kemudian ada yang sudah tiga tahun, nanti akan kami cek pak silakan bapak sampaikan, saya termasuk ngrasa sangat bersalah kalau tiga tahun belum keluar ini. KETUA RAPAT: Jangan karena Pak Wihadi anggota dewan pak ya. DIRJEN HAKI: Betul, semua akan kita layani, semua kita layani, tapi intinya memang ada ini data-datanya bapak bisa lihat, jumlah permohonan 2006 itu ada 42 ribu, kemudian 2007 dan seterusnya jumlahnya permohonan itu sampai dengan 2015 itu 487.840 yang sudah selesai itu 228 ribu, ini yang masih proses itu 192. Ini yang disebut dengan baklock itu, padahal backlock itu mungkin yang masih proses juga ada yang masih dalam rentang waktu kita. Jadi kalau angka 192 ribu ini tidak seluruhnya adalah yang backlock, tapi ada yang masih proses, ada yang on going, ada yang belum memenuhi syarat-syarat yang tertentu, dan lain-lain. Tapi ini adalah data-data yang ada ditekel oleh informasi.

- 21 -

Kemudian Pak Yasmon bisa ditayangin juga bagaimana kita mencari tapi mungkin nanti setelah kami sampaikan. Berapa terkait dengan UMKM? Kami juga senang ini kalau jujur dalam hati kecil kami juga sama, pikirannya bahwa Madrid Protokol itu memberatkan. Kita jujur saja, oleh karena itu ketika bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan ini, kami dengan sangat senang hati juga menerima ini. Jadi nanti ratifikasi, oleh karena itu ketika kemaring Sekneg menanyakan apakah akan diratifikasi atau mau kita tunda? Pak wahadi jadi kami juga meragukan, kami tunggu dulu RUU Merek ini disahkan. Karena kami melihat perkembangan itu, jadi kalau dipertanyakan pikiran pemerintah apa? Sama persis, oleh karena itu kami pending, walaupun ketika kami general esembly di WPO itu ditanyakan juga, oleh negara-negara lain. Indonesia kapan? Kami katakana bahwa kami belum siap, kami akan mempersiapkan infrastrukturnya dan sebagainya. Tapi saya kira ini tidak buat kita menjadi terpencil, kalau hanya untuk Madrid, karena yang lain-lain kita juga ikuti seperti itu. Kemudian sistem elektronik ini dari Pak Wihadi pertanyaannya, itu tidak menutup sistem manual pak Wihadi, jadi mereka kalau mau datang ke loket dengan manual tetap boleh dibuka. Tapi semua Kanwil yang di 33 provinsi maupun membuka layanan elektronik itu, jadi kalau misalnya ada dari Papua itu mau daftar, itu tidak perlu datang ketempat kami tapi cukup ke Kanwil setempat. Nanti dari Kanwil itu pakai elektronik. Kenapa elektronik ini kita utamakan? Karena Merek itu first to file, kalau dari Papua mesti terbang sampai kesini dokumennya, kami kawatir itu perlu seminggu mungkin baru sampai kesini. Kadang-kadang sebulan dari Kanwil itu dikumpulkan dulu, dan itu menghakibatkan first to filenya dia itu mundur sebulan. Padahal Merek itu beda jam saja kalah pak, misalnya Pak Wihadi daftar jam 11.00 WIB saya daftar jam 12.00 WIB saya pasti kalah. Nah oleh karena itu kita elektronik, kalau elektronik dia pasti riel times, nah setelah itu baru kemudian disusulkan dengan dokumen fisiknya. Jadi saya setuju dengan sistem ini, nanti kita akan, kalau sekarang semua Kanwil sudah, sudah konek dengan kita, dengan IPA Indah Properti atau sistem ini. Kemudian banyaknya warga negara asing yang kerja di Indonesia, saya juga melihat ini adalah selain menjadi kegundahan kita, juga ancaman industry kita. Nah oleh karena itu mempending Madrid Protokol, tetap mewajibkan mereka mendaftar melalui konsultan lokal itu salah satu yang kita setujui. Kemudian Ibu Wenny tentang permohonan Merek Internasional sama juga Madrid dan lain-lain, kemudian sertifikat yang tidak diambil itu, ini jadi problem, buat kami penumpukkannya luar biasa pak, dan saya boleh sampaikan saja, ada orang yang memang daftar Merek itu hanya untuk menghalangi orang lain pak. Jadi misalnya dia daftarkan 100 Merek atau 50 Merek, akibatnya orang tidak bisa mendaftar disitu, tapi sertifikat tidak diambil. Nah oleh karena itu yang iseng kaya begini kan undang-undang membolehkan dan kita tidak mungkin tahan pak, karena itu hak semua orang. F-PD (PUTU SUDIARTANA): Interupsi Pak Dirjen saya kasih masukan. Ini akan terpecah kepala gara-gara tidak tercapainya, saya kasih contoh umpamanya di Kementerian PU, dia ada RPJKM ada asosiasi khusus menangani dulu ada Gapensi, sekarang ada A, B, C, D banyak. Saya beri masukan supaya Direktorat Jenderal ini memiliki sautu asosiasi yang memang menyaring, jangan sampai satu keluarga memiliki seribu Merek, ini terjadi di Indonesia. Sehingga mentok disini, mau tidak mau mereka memiliki hak untuk mendaftar, kan harus diterima. Supaya kedepannya itu pelayanan public ini menjadi prioritas, sehingga lebih simple bapak bekerja denga nada Asosiasinya yang jelas, untuk menyaring apa, SBU, SKTnya itu jelas. Jangan sampai orang gara-gara berkompetisi dia daftarin dulu dengan administrasi yang jelas, daftarin disini juga gara-gara terbukanya dunia ini dengan sibernet yang begitu terbuka, kasihan nanti bapak sudah bekerja keras nanti dapat komplin dari masyarakat. Harus disaring pak, harus ada asosiasi yang benar-benar menyaring mereka itu, mau

- 22 -

darimana mereka? Asing, lokal sama untuk mengantisipasi permasalahan kita, kayaknya seperti Korea Selatan itu saya setuju, supaya tersaring semua bapak menindaklanjuti bilamana ada perbuatan melanggar hukum tindak dia, kalau tidak lengkap. Atau dia memproduksi terus tidak melaporkan tindak dia lebih enak itu, kira-kira itu masukan dari saya. Terima kasih pak. DIRJEN HAKI: Ini, kemudian terkait dengan perluasan Merek dan Suara tadi saya kira sudah dibahas juga, kemudian sertifikat, jadi sertifikat itu banyak yang tidak diambil Ibu memang. Jadi akhirnya menumpuk ditempat kami, kemudian kan kami juga diaudit oleh BPK tentang kinerja ini, pertanyaannya kenapa ini menumpuk? Kita katakan tidak diambil, sudah disurati tidak diambil juga pak, di webside diumumkan tidak diambil juga. Nah tapi waktu kita akan musnahkan, undang-undang tidak membolehkan, dan Merek itu tetap menjadi haknya. Nah oleh karena itu sekarang kita ambil posisi kita tidak akan cetak kecuali dia sudah akan mengambil. Tapi kalau undang-undang yang akan datang mengatakan kalau 12 bulan tidak diambil boleh dianggap hapus, tinggal yang ada diwebside itu kita hapus saja, sebelum kita cetak. Karena biaya untuk sertifikat kan mahal juga kalau terlalu banyak. Kemudian Pak Ahmad Zaky terkait dengan perkembangan penduduk bagaimana mendelegasikan ini? Ini sebetulnya berkali-kali kami juga diskusikan dengan Kanwil, apakah Merek itu boleh didelegasikan ke Kanwil? Kita punya 33 Kanwil, sehingga mereka bisa memeriksa, tapi kemudian ada syarat dari berbagai pakar, dan juga para ahli, ada kekawatiran doble pak. Double proteksion misalnya diberi di Papua, diberi di Sulawesi tiba-tiba berbeda dengan disini dikasih juga. Oleh karena itu disemua negara yang namanya Merek tersentralisir memang, di Amerika Serikat sendiri walaupun ada beberapa negara bagian, tapi Mereknya satu saja. KETUA RAPAT: Kalau dari Kanwil on line bisa tidak? DIRJEN HAKI: Kanwil sudah on line, KETUA RAPAT: Maksud saya begini, daftarnya disana, seperti dapat akses di Kanwil lalu kemudian proses pemberiannya nanti kan begitu. DIRJEN HAKI: Ya. Setuju, dan sekarang kita sudah konek semuanya bu. Sudah konek tinggal Kanwilnya mendaftar disitu. Tapi memang ada Kanwil-kanwil yang setahun satupun tidak, Kendari misalnya setahun satupun tidak, jadi rupanya saya tunggu-tunggu Merek, kan kami selalu minta ada, padahal sebetulnya disana ada produk-produk yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan narsum yang banyak tidak puas terhadap pelayanan kami juga sudah jawab. Tentang MA yang percuma RUU jika PPnya tidak diterbitkan, kalau kami boleh mengusulkan bapak dan ibu sekalian, peraturan-peraturan yang sifatnya teknis, dengan Permen itu akan lebih langsung bisa operasional. Jadi misalnya terkait dengan jenis, terkait dengan lain-

- 23 -

lain, kecuali misalnya biaya, biaya biasanya kita tekankan dengan PP, karena menyangkut Kementerian Keuangan. Jadi kalau boleh nanti kita sisir lagi mana-mana yang boleh hanya dengan Permen saja, itu bisa cepat sekali. Karena dengan cara itu kita bisa lebih ringkas, kemudian kami sangat setuju dengan ibu pimpinan yang mengatakan bahwa kalau Merek ini bisa di Pidusiakan. Jadi itu barangkali pasal baru yang bisa masuk, seperti di Paten dan lain-lain. Kemudian kenapa undang-undang ini harus diubah? Karena kami mengubah tidah hanya mengubah, ini diganti. Kenapa mengganti? Karena kita mengubah prosedurnya sama sekali, sangat berubah yang tadinya diperiksa dulu, setelah diperiksa lama-lama dan seterusnya ternyata di oposisi, dan kemudian kita batalkan. Sekarang tidak umumkan dulu baru kemudian diperiksa, jadi kalau yang oposisinya sudah jelas ya kita tolak disitu. Dengan demikian ini kami lebih mudah. KETUA RAPAT: Pak Dirjen mohon maaf, yang tadi terkait dengan bapak sudah memberik Kanwil diseluruh Indonesia itu, itu yang tadi saya maksudkan. Apakah misalnya pendaftaran dan publikkasinya bisa dilakukan oleh Kanwil masing-masing untuk mencakup seluruh Indonesia itu. Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu sentralisasi untuk pendaftaran. Lalu kemudian nanti substansi tetap disini gitu, registrasinya. DIRJEN HAKI: Ya, sistem yang sudah dilakukan sekarang sudah seperti itu. F-PG (AHMAD ZAKY SIRADJ): Pak maaf sedikit saya tambahi, tadi bapak bilang doble, apakah kecanggihan teknologi tadi tidak bisa mengurai itu? Kalau sifatnya tersentralisasi dipusat akan resesi, tapi kalau proses penyelesaian ada di Kanwil. Misalnya Merek Pak Haji ada di Sulawesi Utara dengan Merek yang sama di Madura, lalau Merek itu sudah masuk bisa digeneralisir dipisah, tapi proses penyelesaiannya tidak dipusat, didaerah. Sehingga itu desentralisasi terjadi, nah ini saya kira meringankan, meringankan tidak terjadi penumpukkan, saya tidak tahu, tapi memang ini ada sedikit yang terjadi kerawanan dibawah. Terima kasih. DIRJEN HAKI: Baik pak, kami saya kira juga tidak menolak sistem ini jadi nanti akan kita pikirkan mana yang bisa diselesaikan dilevel Kanwil, sehingga ke kami itu sudah pada level finalnya. Itu barangkali bisa dilakukan, karena disana memang delegasinya ke Menteri, ya delegasinya ke Menteri, bukan ke Dirjen. Jadi ke Menteri. Kemudian terkait dengan on line itu kami sudah mencoba melakukan ini dan ini sudah berjalan ibu Ketua. Terkait dengan banding administrative, banding administrative di Merek itu ada yang namanya komisi banding. Jadi kalau ada orang daftar kemudian ditolak maka dia boleh banding ke Komisi Banding, kalau Komisi Banding mengabulkan maka, hasil pemeriksa yang mengatakan menolak itu dicoret, akan ditanda tangan oleh direktur. Jadi Komisi Banding itu independen, dan dia tidak dibawah Dirjen, betul-betul dia sendiri, kerja secara independen. Dan kalau diluar negeri, sebetulnya ketika dioposisipun orang sudah bisa alternative disciute resolution sudah bisa dimediasi. Jadi misalnya kalau saya mendaftarkan Merek, kemudian orang mengoposisi itu, nah yang mengoposisi dan saya itu sudah bisa dimediasi oleh

- 24 -

mediator. Kalau ternyata orang yang merasa Mereknya ada kemiripan dengan dia mengatakan saya tidak apa-apa Mereknya didaftar, sama dengan hak mirip dengan saya, asal dia kerja sama dan seterusnya, itu dibolehkan. Nah ini namanya alternative discuit resolution di WIPO itu dimungkinkan, jadi bukan hanya ketika Merek yang jadi sengketa, tapi juga pada saat pendaftaran. Terkait dengan tayangan AIPA saya kira nanti kita akan melihat disini silakan, silakan melihat bu, global branch, mungkin tadi bu Ketua menanyakan, dalam waktu berapa menit kita bisa melihat Merek kita sudah terdaftar, kemudian ada kesamaan dan lain-lain. Malahan disistem AIPA sini kalau ada Merek baru dimasukkan bu Ketua, itu akan keluar prosentasenya, miripnya berapa persen itu sudah ada. Ini sistem ini kita dapat dari WIPO secara gratis, dan Indonesia adalah salah satu yang mendapat branch dari WIPO secara gratis. F-P. GERINDRA (WIHADI): Ijin Pimpinan sebentar. Pak Dirjen saya berapa kali kan, setiap kali kunjungan kerja komisi itu kan ke Kanwil Kupang, saya tidak melihat bahwa orang-orang di Kanwil itu paham terhadap HAKI. Itu problemnya, jadi kalau Pak Kanwil membuat, apa namanya Pak Dirjen membuat apa namanya sistem on line di Kanwil itu, sampai seberapa jauh orang-orang HAKI yang bisa tahu, atau orang-orang Kanwil yang sudah bisa a were terhadap HAKI ini. Bahkan pak Kanwilnya sendiripun melihat bahwa HAKI itu bukan sesuatu hal yang prioritas, jadi mungkin ruangannyapun tidak ada, beda dengan imigrasi. Sudah sesuatu hal yang memang mempunyai suatu kantor tersendiri. Nah dan saya juga melihat teman-teman yang dari Direktorat HAKI itu kalau ke Kanwil itu posisinya, posisi bukan sebagai masalah HAKI, tapi hanya bagaimana mendapat job diluar departemen untuk sekali lagi menjadi eselon II. Itu kita jelas disitu, kan disini, teman-teman disini saya juga mengenal banyak yang melakukan seperti itu. Nah ini permasalahan ini, jangan kita ini melihat diatasnya saja, kita bicara konsen, tapi dibawahnya kita berantakan semua. Karena saya kenapa saya bicara ini kebetulan saya di Komisi III, dan ini adalah kebetulan mitra saya saat ini. Jadi saya melihat bahwa ini kalau kita bicara konsep disini yang dibawah itu mesti harus siap juga, tentang permasalahan ini. Inilah salah satunya secara konstruktif Pak Dirjen harus tahu mengenai masalah situasi Kanwil, ini problem yang ada dan setiap kali saya ke Kumham Kanwil Kumham tidak pernah saya mendapatkan laporan itu terima kasih. DIRJEN HAKI: Baik Pak Wihadi, memang HAKI ini dibawah devisi Yankum, (Pelayanan Hukum) yang mengcover AHU, BPHN, HAM dan lain-lain. Berbeda dengan imigrasi yang punya devisi sendiri, F-P. GERINDRA (WIHADI): Saya tahu, Cuma orangnya tidak tahu masalah HAKI, menghendel itu, itu problemnya yang saya tahu, saya tahu bahwa itu masuk disitu, tapi orangnya tidak mengenal HAKI bagaimana dia bisa berbicara masalah HAKI. DIRJEN HAKI:

- 25 -

Ini salah satu kelemahan didaerah saya kira, misalnya seperti Surabaya sudah bagus, Jogja bagus, juga itu tertinggi. Aceh misalnya Pak pak misalnya pernah di Aceh itu belum. Ini bapak contohnya kalau kita mau shearching Merek kita, ini bisa melihat disini, misalnya kita contoh Niki coba Niki, KETUA RAPAT: Yang Indonesia saja mas bisa nggak, coba yang Indonesia saja, misalnya Dodol Garut, Suharti, tidak apa-apa biar melihat kesamaannya kan Suharti itu. Misalnya ayam goreng, ayam goreng bikin, ayam goreng sudah ada suharti, surti, yang ingin saya tanya sistem informasinya best on line atau best on harus lengkap, atau harus exacly atau bisa Cuma kan itu tergantung ya. Saya tidak tahu ini secanggih apa sistem yang sudah disiapkannya itu maksudnya. Kalau memang softwerenya bisa Suharti kan sebetulnya semua Suharti mau ayam goreng, mau celana, mau apa juga keluar semua gitu kan. So itu pak yang tadi saya sampaikan. Sejauhmana juga kesiapan data best ini alhamdulillah paling tidak sudah ada satu mulai sudah ada ini untuk lebih mempermudah. Tapi lebih membuat ini menjadi lebih spesifik dan lebih membuat ini menjadi global sehingga waulaupun Cuma dua huruf saja SU misalnya bisa langsung semua yang SU lagsung semua gitu. Jadi itu yang barangkali yang harus dikembangkan juga itu, silakan mas kalau memang mau presentasi daripada dimarahi pak Dirjen, silakan. Begini saja tidak bisa entar digituin mas, silakan. TI DIRJEN HAKI: Mohon ijin untuk menjelaskan Pak Dirjen, jadi penelusurannya itu dari sekian banyak karakter katanya bisa ditulis huruf depannya. Dari potongan kata boleh, dari huruf depan juga bisa, kemudian kelasnya juga global dari kelasnya satu sampai 45 bidang itu akan ditampilkan didepannya. KETUA RAPAT: Oke saya minta satu saja, tadi yang Biblio saja dari potongan suku kata saja, TI DIRJEN HAKI: Potongan suku kata artinya KETUA RAPAT: Artinya dia mendaftarkan merek di kelas 29 dan 43 gitu kan? Lemot ya mas karena kebanyakan datanya. Jadi kalau kami mau daftar, namanya katakanlah Suharsi, misalnya saya mau daftar ayam goreng Suharsi, berarti saya datang ke Kanwil, saya daftar ke Kanwil lalu data best ini akan bisa dikerjakan oleh Kanwil kemudian akan bilang O tidak bisa bu, karena Suharsi sudah dimilik oleh ini. Gitu. Oke terima kasih mas, DIRJEN HAKI: Mungkin bisa juga melihat berapa persen persamaan itu Pak, bisa di demokan, F-PPP (AHMAD FAUZAN):

- 26 -

Mohon maaf kalau yang Suharti itu kan gambarnya pakai ibu ya, ada lagi yang gambarnya pakai ayam jago pak, itu terdaftar tidak? Jadi katanya, jadi kalau yang punya ibu, ini kan sudah pisah, sudah cerai nah itu kalau yang punya bapak pakai ayam jago. Ini kira-kira sudah masuk belum? KETUA RAPAT: Soalnya Pak Fauzan punya saham yang bapaknya. Jadi berapa persen kesamaannya mas boleh dilihat? Berapa persen kesamaan? Berapa persen kesamaan ini artinya kita bisa yang tadi pak sebagian atau keseluruhan itu pak, maksud pak Dirjen, untuk mengetahui yang ini. Artinya kalau 50% berarti sudah sebagian gitu, kalau masih 30% masih boleh itu pak. Tadi Pak Wenny menanya ada yang UMKM sudah teregister? Yang mikro terutama, boleh lihat, pak Wenny pengen lihat. Kesamaan sudah tadi 30% kesamaan konetik itu masih oke, kalau 50% itu tidak boleh, 50% tidak boleh ya? Mas saya mau tanya standardisasi 30%, 50%, 100% itu akan bisa menjadi standar untuk keputusan? Apakah ini boleh atau tidak pak maaf? SET HAKI: Terima kasih, ibu Pimpinan rapat memang itu shearching berdasarkan prosentase itu nanti kita juga akan harus kita lihat fisualnya seperti apa? Karena tidak semata-mata Merek itu tulisan, dan Merek itu ada juga lukisan juga ada sebagai daya pembedanya, saya rasa itu bu. DIRJEN HAKI: Pimpinan kami juga terkonek ke global branch di WIPO biar kita lihat disini saya rasa, oh UMKM, UMKM dulu tampilkan. Kebab Turki Baba Rafi, kebab Turki Baba Rafi. KETUA RAPAT: Kalau shearching bay kategori UMKM dan non UMKM disini juga? Karena kan kalau gitu paling tidak bisa gampang, misalnya saya UMKM ni, saya mikro, usaha saya mikro berarti kan saya ngapain saya cari semua capek-capek ngabisin waktu, saya masuk saja ke kategori mikro jepret ada apa saja jreng, jreng, jreng, jreng gitu. Itu maunya saya, tapi kan tidak tahu sistem informasinya seperti apa. Maksudnya kalau kita berbicara tentang swocht times lebih mengefisiensi waktu tentu saja ditunjang dengan teknologi tadi seperti pak Wihadi bilang ya, bisa dengan kecanggihan teknologi. Kalau bisa dikategorikan itu kan lebih enak, artinya saya tidak usah cari yang global, pasti saya tidak akan masuk yang global seperti yang Pak Dirjen sampaikan. Saya masuk diurusan di Indonesia, berarti yang lokal Merek-merek lokal tidak ada Merek internasional, saya tidak masuk ke Merek global. Nah apakah dengan merek lokal ini kemudian terkategorisasi lagi? Ada yang mohon maaf misalnya kemo pak, ada yang mikro, menengah karena kalau misalnya saya mikro ngapain saya nglihatin yang lain misalnya. Atau saya perlu ada inside, atau jangan-jangan O tidak bisa bu, Merek itu tidak terkategorisasi untuk mikro, menengah atau ini, karena Merek ini global itu. Gitu ya pasti jawabannya ya, oke terima kasih tidak usah dijawab kalau begitu. F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):

- 27 -

Ini persoalannya soal politik hukum, undang-undang ini politik hukumnya harus memihak kepada UMKM. Oleh karena itu kategorisasi UMKM saya kira penting, untuk mengklasifikasi mana yang UMKM mana yang menengah ada. Oke. TI DIRJEN HAKI: Jadi pada saat yang sama UMKM dipublikasi ditingkat nasional juga langsung di internasional. DIRJEN HAKI: Dan ini sistem ini hanya di Indonesia, coba bandingkan dengan negara lain, TI DIRJEN HAKI: Nah ini juga data-data dari negara-negara tidak hanya Indonesia tapi luar negeri juga ada, jadi UMKM atau Menengah bila mendaftarkan keluar negeri juga bisa lihat disini. Apakah ada di Piliphina atau di Malaysia? DIRJEN HAKI: Jadi mungkin boleh kami sampaikan bahwa Madrid Protokol positifnya ada juga, kalau UMKM kita ingin masuk global. KETUA RAPAT: Kalau uangnya banyak pak, oke baik saya rasa cukup terima kasih mas sudah sama-sama mengaplikasikan kepada kita disini. F-PG (WENNY HARYANTO): Ijin ketua tadi yang pertanyaan saya belum dijawab itu, kepengen tahu mengenai tiga dimensi, hologram dan suara. DIRJEN HAKI: Ini Kasubdit pemeriksa Merek akan menjelaskan silakan. KASUBDIT PEMERIKSAAN HAKI: Baik terima kasih, mohon ijin ibu pimpinan, bahwa untuk Merek hologram, maupun tiga dimensi, dan Merek suara itu ada suatu tipe, sebenarnya tipe bukan tipe baru. Tetapi itu adalah untuk mengakomodasi beberapa perkembangan merek juga ditanah air, misalnya saja merek suara ibu, itu kita sering lihat itu tukang roti itu. Thot thet thot itu Merek ini, itu maksudnya merek seperti itu dilindungi Walls misalnya, itu memakai seperti persembahan itu nanti kedepannya dia akan lebih banyak lagi bu. Jadi itulah masuk juga diatur didalam RUU Merek ini.

- 28 -

KETUA RAPAT: Baik, itu saja barangkali pak ya, supaya kita bisa melihat kebawah, teman-teman mau makan dulu? Oke bagi yang mau dibawa pulang, bagi yang langsung silakan, saya pikir kami ingin langsung terima kasih sudah dijamu disini terima kasih. Mohon ijin kalau mau ada yang dibawa ya pak ya. Terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Rapat ditutup Pukul: 12.05 WIB

Jakarta, 17 November 2015

Ketua Rapat,

Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi.