R eview R E N C A N A S T R A T E G IS D IN A S K E S E H ...mojokertokota.go.id/picture/lkip/020231RENSTRA.pdf · tugas di Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis

RReevviieeww RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS

DDIINNAASS KKEESSEEHHAATTAANN

KKOOTTAA MMOOJJOOKKEERRTTOO

TTAAHHUUNN 22001155 -- 22001199

Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 2014-2019 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan juga

merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana

yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di bidang kesehatan pada

hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh

kesinambungan upaya antar program dan antar sektor, serta tidak dapat

dilepaskan juga dari hasil upaya-upaya yang dilaksanakan pada periode

sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu

pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal tersebut, di

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun rencana strategis (Renstra SKPD), yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

bersifat indikatif, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan dokumen perencanaan yang

bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra ini berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mojokerto tahun 2014 – 2019, dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu

teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas

(bottom-up). Selain itu, penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada


Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Jawa Timur, utamanya menyangkut program-program prioritas yang harus

dilaksanakan dan target yang harus dicapai dalam rangka pencapaian

tujuan pembangunan kesehatan secara nasional.

Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh

pelaksana kesehatan serta perwujudan komitmen dari seluruh pelaksana

tugas di Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan

indikator kinerja yang telah disepakati.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra

SKPD ini diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007


tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Per/V/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008

tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mojokerto Tahun 2014-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya selama

kurun waktu lima tahun ke depan berjalan secara berkesinambungan dan

terarah. Adapun tujuan dari Renstra ini adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan resmi bagi Dinas Kesehatan dan jajarannya

dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja untuk mengevaluasi kinerja

pembangunan kesehatan di Kota Mojokerto;

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD ini adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan

Renstra yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar

hukum penyusunannya serta hubungan dengan dokumen


perencanaan lainnya. Di bab ini juga dijelaskan mengenai

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA

MOJOKERTO

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas

Kesehatan Kota Mojokerto, sumber daya yang dimiliki, capaian

kinerja periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota

Mojokerto.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini dijelaskan tentang identifikasi permasalahan yang

muncul berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Mojokerto, juga mengenai telaahan terhadap

visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran

SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, serta strategi dan

kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan tentang perumusan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA

MOJOKERTO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008

tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, pada pasal 5 dijelaskan

bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang Kesehatan yang

meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta

pembinaan, pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan sesuai

dengan kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas

Kesehatan Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan yang meliputi Upaya

Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, Obat dan

Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen

Kesehatan ;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup

kesehatan ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan ;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

e. Pembinaan terhadap UPTD di bidang Kesehatan ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kota Mojokerto, susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kesehatan Kota

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Penyusunan Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan

Khusus

2) Seksi Pelayanan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Farmasi, Makanan Minuman dan

Perbekalan Kesehatan

d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Pembinaan Lingkungan,

membawahi :

1) Seksi Pencegahan dan Pengawasan Penyakit

2) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit

3) Seksi Penyehatan Lingkungan

e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi:

1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut

3) Seksi Gizi

f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Data dan Sistem Informasi kesehatan (SIK)

2) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

3) Seksi Pembiayaan Kesehatan

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Kota Mojokerto diatas dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

1) Tugas Sekretariat menyelenggarakan pengelolaan penyusunan

perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan

umum, serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif

pelaksanaan kegiatan Dinas dan juga melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas

Kesehatan ;


b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;

c) Pelaksanaan pembinaan organisasi, hukum dan tata laksana;

d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan;

e) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan

kearsipan ;

f) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan

masyarakat dan inventarisasi ;

g) Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanaan

di lingkungan dinas ;

h) Pengelolaan administrasi retribusi daerah kota yang

diselenggarakan oleh Dinas.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

1) Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan sebagian

tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan

kesehatan khusus ;

b) Pelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana

kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan makanan

minuman sesuai dengan pedoman yang berlaku ;

c) Pelaksanaan pengelolaan perijinan dan pemberian

rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan pedoman

yang berlaku ;

d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pengelolaan pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan kesehatan khusus, farmasi serta perbekalan

kesehatan ;

e) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan ;

f) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan ;


g) Penyediaan dan pengelolaan obat, pelayanan kesehatan

dasar, alat kesehatan, reagensia dan pengobatan tradisional.

c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Pembinaan Lingkungan

1) Tugas Bidang Pencegahan Penyakit dan Pembinaan Lingkungan

menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pencegahan,

pemberantasan, pengamatan penyakit baik penyakit menular

langsung maupun penyakit yang bersumber dari binatang serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pencegahan

Penyakit dan Pembinaan Lingkungan mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan,

pengendalian, pengamatan dan penyelidikan kejadian luar

biasa penyakit ;

b) Penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan,

pengendalian, pengamatan dan penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular tertentu serta penyakit bersumber

dari binatang ;

c) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah ;

d) Perencanaan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan

monitoring serta penyebarluasan informasi pemberantasan

penyakit, penyakit menular, wabah penyakit serta penyakit

tidak menular dan imunisasi ;

e) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji ;

f) Pelaksanaan pembinaan penyehatan lingkungan, pemulihan

tempat-tempat umum dan kualitas air serta drainase ;

g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat

dan lembaga non pemerintah dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

d. Bidang Kesehatan Keluarga

1) Tugas Bidang Kesehatan Keluarga melakukan pembinaan usaha-

usaha peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut,

melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan peningkatan

status gizi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.


2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kesehatan Keluarga

mempunyai fungsi :

a). Penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan kesehatan

ibu, anak, remaja, usia lanjut, pelayanan keluarga berencana

dan penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat di

Puskesmas ;

b). Penyusunan pengembangan dan keterpaduan pelaksanaan

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, pelayanan

keluarga berencana dan penyelenggaraan perbaikan gizi

masyarakat di puskesmas ;

c). Pelaksanaan pengelolaan pemantauan, evaluasi dan

pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia

lanjut, pelayanan perbaikan gizi ;

d). Penyusunan pedoman dan tata laksana pelayanan kesehatan

ibu, anak, remaja, usia lanjut, keluarga berencana dan gizi ;

e). Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengembangan

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, keluarga

berencana dan gizi dengan institusi rujukan di Kota maupun

Propinsi ;

f). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan

kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, keluarga berencana,

gizi sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat ;

g). Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

petugas pelaksana pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja,

usia lanjut, keluarga berencana dan gizi sesuai dengan

perkembangan medis ;

h). Penyusunan jejaring kemitraan baik dengan sarana kesehatan

pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, keluarga

berencana dan gizi ;

i). Pelaksanaan advokasi dan koordinasi lintas program, lintas

sektor terkait program ibu, anak, remaja, usia lanjut, keluarga

berencana dan gizi.


e. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

1) Tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang data

dan informasi, promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumber

daya masyarakat dan sumber daya manusia kesehatan serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan promosi kesehatan ;

b) Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian

operasionalisasi bidang kesehatan ;

c) Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah ( Surkesda) ;

d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan

penyelenggaraan pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;

e) Penyusunan, persiapan petunjuk teknis dan penyediaan

bahan-bahan kegiatan bimbingan pelaksanaan promosi

kesehatan ;

f) Penyediaan sarana guna melaksanakan promosi kesehatan

melalui media massa ;

g) Pelaksanaan bimbingan peningkatan ketahanan keluarga

dalam kemandirian kesehatan, kebersihan lingkungan,

penyediaan air bersih dan jamban keluarga serta

pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

h) Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan bimbingan

pengembangan kelembagaan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat (JPKM/Dana Sehat) ;

i) Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

j) Pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan di Posyandu dan Pos Kesehatan Kelurahan

(Poskeskel).

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas

1) Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan UPTD

Kesehatan Kota adalah melaksanakan pelayanan, pembinaan dan


pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada

masyarakat di wilayah kerjanya.

2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Puskesmas

mempunyai fungsi :

a) Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, KB,

perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat,

pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan

kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan masyarakat,

UKS, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat

karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium

sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya

kesehatan jiwa, khusus dan lain-lainnya serta pencatatan dan

pelaporan ;

b) Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat,

koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan

kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pemantauan sarana

dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit

pelayanan kesehatan swasta dan kader pembantu kesehatan;

c) Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan

kader pembantu bidang kesehatan di wilayah dan

pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gudang Farmasi

1) Tugas Gudang Farmasi melaksanakan penyusunan rencana

kebutuhan obat-obatan dan peralatan kesehatan, pengadaan,

pendistribusian dan penyimpanan pada Puskesmas dan

Puskesmas pembantu.

2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Gudang Farmasi

mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat

kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu :

b) Pelaksanaan pengadaan dan distribusi kebutuhan obat-

obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu ;


c) Penyimpanan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang

akan didistribusikan pada Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan

1) Tugas Laboratorium Kesehatan melakukan di bidang jasa

pemeriksaan laboratorium kesehatan, sertifikasi dan rekomendasi

atas keterangan atas hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Laboratorium

Kesehatan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan

prosedur tetap kinerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan

teknis bidang pengolahan, penerbitan dan pelayanan

pemeriksaan kepada masyarakat terhadap strandar

pelayanan melalui laboratorium kesehatan ;

b) Penelitian dan analisa pengelolahan makanan, minuman dan

residu pestisida termasuk sampel yang diterima dari

masyarakat untuk diperiksa secara kimiawi dan bakteriologi;

c) Pemberian tanda bukti atas hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan baik secara kimiawi maupun bakteriologi dan

pemberian sertifikasi atau rekomendasi kepada setiap sampel

yang dinyatakan telah memenuhi standar baku mutu

kesehatan ;

d) Pemungutan retribusi atas jasa pemeriksaan laboratorium ;

e) Pengendalian, perawatan dan kelaikan sarana dan prasarana

laboratorium kesehatan ;

f) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berbagai spesimen

prosedur pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi

pemeriksaan laboratorium toksikologi, mikrobiologi serta

pemeriksaan laboratorium klinik ;

g) Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan rujukan

spesimen ;

h) Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Unit

Pelaksanaan Teknis Laboratorium Kesehatan.


Gambar - 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

KEPALA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN

PEMBINAAN LINGKUNGAN

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

BIDANG PEMBERDAYAAN

KESEHATAN

MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN DASAR, RUJUKAN

DAN KHUSUS

SEKSI PENCEGAHAN & PENGAWASAN

PENYAKIT

SEKSI PEMBERANTASAN & PENGENDALIAN

PENYAKIT

SEKSI KESEHATAN IBU DAN KELUARGA

BERENCANA

SEKSI KESEHATAN ANAK & USIA

LANJUT

SEKSI DATA DAN SISTEM

INFORMASI

KESEHATAN

SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN

UKBM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN REGISTRASI,

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

FARMASI, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI G I Z I

SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN

(JPKM)

U P T D

1. PUSKESMAS KEDUNDUNG 2. PUSKESMAS GEDONGAN 3. PUSKESMAS WATES 4. PUSKESMAS MENTIKAN 5. PUSKESMAS BLOOTO 6. LAB. KESEHATAN 7. GUDANG FARMASI


2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

sampai dengan semester I 2014 sebanyak 454 orang, dengan komposisi

pegawai sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 308 orang, yaitu :

1) Tenaga Struktural 35 orang

2) Tenaga Fungsional Umum (Staf) 84 orang

3) Tenaga Fungsional Kesehatan, terdiri dari :

a) Dokter spesialis patologi klinik 1 orang

b) Dokter umum 16 orang

c) Dokter gigi 9 orang

d) Perawat 65 orang

e) Perawat gigi 8 orang

f) Bidan 34 orang

g) Apoteker 3 orang

h) Asisten apoteker 16 orang

i) Sanitarian 5 orang

j) Nutrisionis 10 orang

k) Teknisi medis 20 orang

l) Penyuluh kesehatan 2 orang

Sub total tenaga fungsional kesehatan 189 orang

Total SDM 308 orang

b. Pegawai Tidak Tetap sejumlah 13 orang

c. Wiyata Bakti sejumlah 18 orang

d. Tenaga kontrak sejumlah 115 orang, yang terdiri dari :

- Tenaga Komunikator sejumlah 20 orang

- Tenaga Verifikator sejumlah 5 orang

- Tenaga kebersihan kantor sejumlah 37 orang

- Tenaga penjaga gedung kantor sejumlah 53 orang


2.2.2. Sarana Prasarana

Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah asset tetap Dinas

Kesehatan Kota Mojokerto yang tercatat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

Tahun 2013

Kode Bidang

Pembidangan Jumlah Satuan Nilai (Rp)

01 Golongan Tanah

- Tanah 24 Bidang 3.662.344.970,00

02 Golongan Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Besar 13 Buah 249.112.200,00

- Alat-alat Angkutan 82 Buah 2.416.558.333,34

- Alat Bengkel dan Alat Ukur

95 Buah 157.864.005,00

- Alat Pertanian 7 Buah 32.827.450,00

- Alat Kantor dan Rumah Tangga

2.547 Buah 4.460.305.514,72

- Alat Studio dan Alat Komunikasi

67 Buah 186.222.381,00

- Alat Kedokteran 3.617 Buah 9.486.359.253,47

- Alat Laboratorium 2.214 Buah 2.533.427.410,48

03 Golongan Gedung dan Bangunan

- Bangunan gedung 68 Buah 16.939.495.126,00

04 Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Bangunan Air/ Irigasi

2 Buah 8.310.000,00

- Instalasi 2 Buah 21.565.100,00

- Jaringan 8 Buah 117.475.000,00

05 Golongan Aset Tetap Lainnya

06 Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1 Buah 829.087.200,00

JUMLAH 41.100.953.944,01

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan sampai

saat ini dapat dikategorikan cukup memadai sebagai penunjang pelayanan

kesehatan dari mulai bangunan gedung, perbekalan kesehatan dan

penunjang lainnya, meskipun ada beberapa sarana prasarana yang

memerlukan perbaikan/pemeliharaan berat.


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

selama tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

KOTA MOJOKERTO

NO

INDIKATOR KINERJA

SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

TARGET NASIONAL

SPM (TAHUN

2015)

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Angka kematian bayi

23 MDG’s 23 23 23 23 23 7.7 11.60 12.10 12.58 15.87 166.52 149.57 147.39 145.30 131.00

2 Angka kematian ibu

102 MDG’s 102 102 102 102 102 0 0 52.70 54.70 48.10 200.00 200.00 148.33 146.37 152.84

3 Persentase balita gizi buruk

2.5 MDG’s 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.51 1.20 0.57 0.82 0.05 179.6 152.00 177.20 167.20 198.00

4 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

95

MDG’s 85 90 91 92 93 88.33 91.62 93.97 77.59 92.21 103.92 101.80 103.26 84.33 99.15

5

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80

MDG’s 80 80 80 80 80 96.79 99.50 101.25 72.54 81.12 120.99 124.38 127 90.67 101.4

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95

MDG’s 90 90 93 94 94 98.01 99.19 97.07 80.62 93.18 108.90 110.21 104.37 85.76 99.13

7 Cakupan pelayanan nifas

95

MDG’s 90 94 95 95 95 97.32 98.64 100.54 78.90 92.10 108.13 104.94 105.83 83.05 96.95

8

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80

MDG’s 80 71 73 75 77 50.36 65.57 58.15 69.86 80.94 62.95 92.35 79.65 93.15 105.12


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

9 Cakupan kunjungan bayi

90

MDG’s 75 90 90 90 90 90.27 97.53 92.54 77.63 89.96 120.36 108.37 102.82 86.26 99.96

10

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

100

MDG’s ≥ 90 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 100 100 100 100 100 111,11 105,26 105,26 105,26 105,26

11 Cakupan pelayanan anak balita

90

MDG’s 75 79 81 83 85 61.40 95.78 90.72 78.70 85.16 81.87 121.25 112.00 94.82 100.18

12

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

100

MDG’s 100 100 100 100 100 100 73.13 48.00 97.44 100 100.00 73.13 48.00 97.44 100.00

13

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100

MDG’s 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100

- 100 100 100 100 100 88.92 91.50 94.90 100 100 88.92 91.50 94.90 100.00 147.13

15 Cakupan peserta KB aktif

70

- 67 68 70 70 ≥ 70 75.28 79.27 77.12 67.45 68.76 112.37 116.57 110.17 96.36 98,23

16

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

a. Penemuan penderita AFP

>= 2

- ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 10.00 3.00 0.00 0.00 16.76 500.02 150.00 0.00 0.01 838.03

b.

Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita

100

MDG’s 86 60 70 80 90 10.91 10.51 46.66 39.57 70.05 12.68 17.52 66.66 49.47 71.30

c.

Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif

100

MDG’s 60 65 70 75 80 58.59 72.09 70.54 100 78.20 97.66 110.91 100.78 133.33 97.74


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

d. Penemuan dan penanganan DBD

100

MDG’s 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

e. Penanganan penderita diare

100

RPJMD 90 100 100 100 100 102.96 126.61 146.41 113.46 112.11 114.40 126.61 146.41 113.46 112.11

17

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100

RPJMD 85 90 95 100 100 83.37 579.15 103.76 107.27 142.43 98.09 644 109.23 107.27 142.43

18

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100

RPJMD 100 100 100 100 100 19.22 393.02 5.12 52.98 39.17 19.22 393.02 5.12 52.98 39.17

19

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

100

- 75 80 85 90 95 100 100 71.43 85.71 100 133 125 84.03 95.24 105

20

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100

RPJMD ≥ 80 ≥ 85 ≥ 90 ≥ 95 100 100 100 100 100 100 125 117,65 111,11 105,26 100

21 Cakupan desa siaga aktif

80 RPJMD 20 30 40 50 60 100 100 100 100 100 500 333.33 250.00 200.00 166.67

22 Cakupan posyandu aktif

70 RPJMD 20 30 40 50 60 56.25 58.13 77.02 90.12 90.24 281.25 193.75 192.55 180.24 150.40

23 Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS

70 RPJMD 50 50 55 60 65 41.90 40.00 53.30 53.90 55.16 83.80 80.00 96.91 89.83 84.86


Indikator kinerja sasaran ini sebagian berasal dari Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan dan sebagian lainnya berasal dari target Tujuan Pembangunan

Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Pencapaian target kinerja

atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi per 1.000 KH. Kematian bayi merupakan

kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari

sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau

Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum

mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran

hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi

sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok

yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan

maupun sosial ekonomi.

Gambar 2.2

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga

Meskipun realisasi capaian masih jauh dibawah target, tetapi perlu ada

kewaspadaan dan peningkatan upaya pencegahan dari seluruh pihak

terkait, karena bila dilihat dari grafiknya terlihat adanya peningkatan

dari tahun ke tahun, yang semula 7,7 per 1.000 KH di tahun 2009

menjadi 15,87 per 1.000 KH di tahun 2013. Hal ini perlu diwaspadai

agar capaian di tahun berikutnya tidak melampaui target MDGs.

7.7

11.6 12.1 12.58

15.87

23 23 23 23 23

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013

AKB Target


2. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu yang dimaksudkan adalah kematian ibu karena

gangguan kehamilan atau penanganannya (bukan karena kecelakaan

atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam

masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.3

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (Laporan PWS KIA)

Selama kurun waktu 2009 - 2013, jumlah kematian ibu yang terjadi

setiap tahunnya tidak pernah lebih dari 1 kasus, bahkan tahun 2009 –

2010 tidak ditemukan satupun kematian.

Meskipun realisasi AKB ini masih dibawah target yang ditetapkan

dalam MDGs, sebesar 102 per 100.000 KH, namun tetap perlu

diwaspadai karena 1 kematian saja rasio angka kematiannya naik

cukup signifikan. Diupayakan untuk dilakukan intervensi sehingga

meminimalkan kejadian kematian ibu.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam

kondisi gizi buruk terhadap jumlah seluruh sasaran balita. Gizi buruk

merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi

menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan

membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut

panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak

0

0

52.7 54.748.1

102 102 102 102 102

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013

AKI Target


disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk

pengkategorian status gizi balita pada indikator ini, dipergunakan

standar perhitungan BB/U.

Gambar 2.4

Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga

Target kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Mojokerto berdasarkan target dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa

Timur, yaitu sebesar 2,5%. Selama periode 5 tahun terakhir, prevalensi

balita gizi buruk masih dibawah target yang ditetapkan. Meskipun

demikian tetap perlu diwaspadai, karena masih ditemukannya balita

dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) yang sangat

berpotensi meningkat statusnya menjadi balita gizi buruk.

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

Indikator cakupan K4 ini dapat menggambarkan tingkat perlindungan

ibu hamil di suatu wilayah, dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, minimal sebanyak

4 kali.

Melihat grafik dibawah ini, selama periode tahun 2009 – 2013 ada

kecenderungan cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami

peningkatan, meskipun sempat di tahun 2012 mengalami penurunan

persentase yang cukup signifikan. Peningkatan ini salah satunya

disebabkan karena semakin tingginya pemahaman dan kepedulian

0.51

1.2

0.57

0.82

0.05

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2009 2010 2011 2012 2013

Gizi Buruk Target


masyarakat untuk lebih rajin memeriksakan kehamilannya ke sarana

kesehatan, minimal 4 kali selama masa kehamilan.

Gambar 2.5

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4 di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga (PWS-KIA)

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu

bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung

maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular

yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang tidak disebabkan

oleh trauma atau kecelakaan. Walaupun sebagian besar komplikasi

kebidanan tidak dapat dicegah dan diperkirakan sebelumnya, namun

bukan berarti komplikasi tersebut tidak dapat ditangani. Peningkatan

akses terhadap pelayanan kegawatdaruratan maternal menjadi salah

satu cara untuk menangani komplikasi tersebut.

Gambar 2.6

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

di Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013


88.33

91.62

93.97

77.59

92.21

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013

99.50 101.25

72.54

81.12 108.04

-

40.00

80.00

120.00

2009 2010 2011 2012 2013


Ditinjau dari upaya penemuan dan penanganan kasus komplikasi

kebidanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebagai salah satu

langkah pencegahan terjadinya kematian ibu dan bayi, selama periode

5 tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan capaian meskipun

masih fluktuatif. Hal ini menandakan adanya perbaikan dan

peningkatan kinerja tenaga kesehatan maupun peran aktif masyarakat

sendiri untuk pendeteksian kejadian komplikasi kebidanan.

6. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kematian ibu berkaitan erat dengan penolong persalinan dan tempat/

fasilitas persalinan. Hasil analisis kematian ibu yang dilakukan oleh

Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa

pertolongan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan dengan

kompetensi kebidanan berkontribusi besar terhadap turunnya risiko

kematian ibu, demikian pula dengan proses persalinan yang dilakukan

di fasilitas kesehatan.

Gambar 2.7

Cakupan Pelayanan Ibu Bersalin di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013


Bila dilihat pada grafik diatas, sama halnya dengan realisasi cakupan

pada bahasan sebelumnya, ada kecenderungan mengalami

peningkatan meskipun masih fluktuatif. Peningkatan ini menunjukkan

semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran

untuk mencari dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari

97.96 99.19 97.07

80.6293.18

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013


tenaga kesehatan terlatih. Disamping itu peningkatan cakupan juga

disebabkan karena upaya dari petugas kesehatan untuk terus

memantau kesehatan ibu, sejak masa kehamilan hingga persalinan,

bahkan sampai dengan masa nifas kondisi kesehatan ibu tetap

terpantau dengan baik.

7. Cakupan Pelayanan Nifas

Masa nifas adalah masa pemulihan organ reproduksi untuk kembali

normal, dimulai dari 6 jam pertama sampai dengan 42 hari pasca

persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas dimaksudkan untuk

mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu pasca

melahirkan, sedikitnya kunjungan ibu nifas ke sarana pelayanan

kesehatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu : 1) 6 jam pertama setelah

persalinan sampai dengan hari ke-3, 2) hari ke-4 sampai dengan hari

ke-28 setelah persalinan, dan 3) hari ke-29 sampai dengan hari ke-42.

Perawatan nifas yang tepat akan memperkecil resiko kelainan bahkan

kematian pada ibu nifas.

Gambar 2.8

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013


Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi cakupan indikator ini

masih fluktuatif. Cakupan pelayanan nifas ini berkorelasi positif dengan

cakupan pertolongan persalinan oleh nakes terlatih, sehingga

peningkatan cakupan ini disebabkan karena semakin tingginya

pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh

pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang terlatih, terutama

97.32 98.64

100.54

78.992.1

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013


bagi ibu pasca melahirkan. Peningkatan ini juga disebabkan karena

adanya peningkatan upaya dari tenaga kesehatan itu sendiri untuk

“mendorong” ibu pasca melahirkan agar rutin memeriksakan

kesehatannya, mengingat selama periode 4 tahun terakhir kematian

ibu justru terjadi di masa nifas.

8. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatal komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau

kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian,

seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, sepsis,

trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan

kongenital lainnya.

Cakupan ini menunjukkan progress capaian yang cukup baik selama

kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Grafiknya

cenderung menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan

adanya peningkatan upaya, baik dari tenaga kesehatan maupun dari

masyarakat untuk mendeteksi resiko tinggi pada bayi (neonatus),

sehingga kejadian komplikasi bisa ditangani lebih dini dan tidak sampai

menyebabkan terjadinya kematian bayi.

Gambar 2.9

Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013


9. Cakupan Kunjungan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada anak umur 0 hari s/d 11

bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu dan

50.39

65.4658.15

69.86

80.94

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013


tempat lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter,

bidan atau perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling

sedikit 7 kali, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 3-7 hari, 8-28 hari, 29

hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan,

dan 1 kali pada umur 9-11 bulan, meliputi pemberian imunisasi dasar,

stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK),

pemberian vitamin A dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta

penyuluhan ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya

pemerintah dalam peningkatan akses untuk memperoleh pelayanan

kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau

penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta

peningkatan kualitas hidup bayi. Meskipun belum terlalu maksimal,

namun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan kunjungan

bayi, baik di puskesmas maupun di posyandu sudah menunjukkan

progress yang cukup baik. Hal ini menunjukkan semakin tingginya

kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi, mengingat kelompok usia

bayi merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap serangan

penyakit dan resiko kematian.

Gambar 2.10

Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013


10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI merupakan gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% jumlah

bayi (0 – 11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah

mendapat imunisasi dasar lengkap, yakni BCG 1 kali, DPT 3kali, HB 3

90.27

97.53 92.54

77.63

89.96

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013


kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Pelayanan imunisasi merupakan

bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan

pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Selama 5 tahun terakhir, Kota Mojokerto berhasil mempertahankan

capaian Desa/Kelurahan UCI sebesar 100%.

11. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Anak balita adalah setiap anak yang berusia 12 sampai dengan 59

bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan diantaranya meliputi: 1)

Pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali dalam setahun

dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan

instrument SDIDTK, 2) Pembinaan posyandu, pembinaan anak

prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan konseling

keluarga pada kelas ibu balita dengan menggunakan Buku KIA, 3)

pemberian makanan bergizi seimbang serta suplementasi vitamin A

dosis tinggi 2 kali setahun.

Keberhasilan penjangkauan pelayanan kesehatan melalui posyandu

menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan cakupan ini,

disamping karena faktor peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak balitanya.

Gambar 2.11

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013


12. Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24 bulan

Pada usia bayi 0-6 bulan, Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan satu-

satunya yang disarankan untuk diberikan kepada bayi. Namun setelah

92.05

97.53 92.54

77.63

89.96

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013


usianya >6 bulan, pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan gizi bayi, sehingga diperlukan adanya penambahan

makanan pendamping (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI

kepada bayi. Namun adakalanya karena keterbatasan ekonomi,

orangtua tidak sanggup memberikan MP ASI kepada anaknya,

sehingga hanya mampu memberikan ASI saja sampai dengan usia 24

bulan. Kondisi ini tentu saja dikhawatirkan akan menimbulkan

permasalahan gizi pada anak, utamanya yang berasal dari keluarga

miskin.

Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah melakukan intervensi dengan

memberikan MP-ASI kepada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga

miskin. Adapun MP-ASI yang diberikan berupa bubuk instan (untuk

bayi usia 6 – 11 bulan) dan biskuit (untuk anak usia 12 – 24 bulan),

dengan jangka waktu pemberian selama 90 hari.

Selama tahun 2014, terdapat 250 anak usia 6 – 24 bulan yang menjadi

target sasaran pemberian MP-ASI dan keseluruhan telah

mendapatkan bantuan MP ASI tersebut, sehingga realisasinya sebesar

100%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Timur. Persentase ini mempertahankan cakupan yang

telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya.

13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Penetapan status gizi balita untuk pengiukuran capaian indikator ini

adalah dengan berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang

badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB)

dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda

klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-

kwasiorkor).

Penanganan kasus gizi buruk pada balita menjadi salah satu program

prioritas yang wajib dilaksanakan. Seluruh kasus yang ditemukan

harus mendapat penanganan secara menyeluruh, karena status gizi

balita sangat menentukan kualitas hidup mereka selanjutnya, dan tentu

saja akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian indeks

pembangunan manusia. Demikian juga yang terjadi di Kota Mojokerto


selama kurun waktu tahun 2009 – 2013, seluruh kasus gizi buruk yang

ditemukan telah dilakukan penanganan.

14. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD

dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1

SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga

kesehatan bersama tenaga kesehatan terlatih (guru dan dokter kecil)

di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kegiatan penjaringan

ini biasanya dilakukan pada saat tahun ajaran baru dimulai, yang

menjadi sasaran adalah siswa kelas 1 SD. Idealnya seluruh siswa

yang baru saja masuk SD dilakukan skrening untuk mendeteksi kondisi

kesehatan mereka.

15. Cakupan Peserta KB Aktif

Yang dimaksud sebagai peserta KB aktif adalah peserta KB, baik yang

baru maupun yang sudah lama, yang masih aktif memakai kontrasepsi

terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang

mengakhiri kesuburan. Sasaran indikator ini adalah pasangan suami

istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk

pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat

menstruasi, yang biasa dikenal sebagai Pasangan Usia Subur (PUS).

Selama periode 2014, dari target sebesar 70%, cakupan peserta aktif

KB mencapai realisasi sebesar 72,59% dari jumlah sasaran sebanyak

21.198 PUS. Capaian ini naik dibanding tahun 2013 yang mencapai

68,76% dari 21.017 PUS.

Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya penyuluhan dan

penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya membatasi jumlah anak dan jarak kelahiran, karena akan

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah penduduk serta

kualitas hidup mereka di masa mendatang.

16. Cakupan Penemuan Penderita AFP

Acute Flacid Paralysis, atau disebut juga dengan AFP, merupakan

kelumpuhan pada anak berusia < 15 tahun yang bersifat layuh (flaccid)


terjadi secara akut, mendadak dan bukan disebabkan ruda paksa.

Penyakit AFP ini sebagai penanda awal (early warning) terhadap

adanya kasus polio, namun belum tentu semua penyakit AFP akan

meningkat menjadi Polio. AFP merupakan kondisi abnormal ketika

seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang

jelas yang kemudian berakibat pada kelumpuhan. Sedangkan Polio

merupakan penyakit menular akibat manifestasi infeksi virus yang

menyerang sistem syaraf sehingga menyebabkan penderitanya

mengalami kelumpuhan. Bila ditemukan kejadian AFP, tindakan yang

harus segera dilakukan adalah melakukan pemeriksaan laboratorium

untuk memastikan penyebab lumpuh layu tersebut adalah virus polio

atau penyebab lainnya. Adapun target penemuan kasus ini adalah 2

kasus per 100.000 penduduk berusia dibawah 15 tahun.

Kejadian Polio sampai dengan saat ini berhasil ditekan hingga tidak

terjadi satu kasus polio pun, namun untuk AFP masih ditemukan

kejadiannya hingga tahun 2013. Ini menandakan bahwa petugas

kesehatan masih harus waspada terhadap terjadinya kasus polio.

Upaya pencegahan melalui imunisasi dasar polio perlu terus

digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya polio dan AFP.

Gambar 3.15

Penemuan Kasus AFP dan Polio di Kota Mojokerto

Tahun 2009 – 2013

Sumber : Bidang P2PL

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013

3 3

0

4

5

0 0 0 0 0

AFP Polio


17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita

Pneumonia merupakan infeksi akut yang menyerang jaringan paru

(Alveoli). Penyebabnya bisa dikarenakan infeksi bakteri, virus maupun

jamur, bisa juga disebabkan karena menghirup cairan atau bahan

kimia. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak

usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun serta orang

dengan permasalahan kesehatan seperti malnutrisi maupun gangguan

imunologi.

Penanganan yang dilakukan berupa pemberian antibiotik sesuai

standar tatalaksana pneumonia serta balita dengan pneumonia berat

dirujuk ke RS. Untuk penetapan target sasaran jumlah penderita

pneumonia adalah menggunakan perkiraan sasaran berdasarkan

hitungan 10% dari jumlah balita yang ada.

Tahun 2014 jumlah balita yang ada sebanyak 10.269 balita, sehingga

ditetapkan jumlah sasaran penemuan pneumonia sebanyak 1.027

balita. Dari jumlah tersebut, penemuannya hanya sebanyak 703 balita

saja atau sebesar 68.45%. Capaian ini tentu saja belum mampu

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Gambar 3.8

Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita di Kota Mojokerto

Tahun 2010 – 2014

Adapun yang menjadi kendala diantaranya :

1. Program MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan MTBM

(Manajemen Terpadu Balita Muda) belum berjalan efektif untuk

pendeteksian adanya kasus pneumonia.

60

70

80

90

100

10.51

46.738.57

64.1568.45

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Target


2. Kurangnya kesadaran dari orang tua balita untuk segera

membawa anaknya berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan

apabila mengalami gejala pneumonia, karena penyakit ini identik

dengan penyakit batuk biasa.

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif

Penemuan TB BTA positif yaitu penemuan pasien TB melalui

pemeriksaan dahak sewaktu-pagi-sewaktu (SPS) dengan hasil

pemeriksaan mikroskopis :

a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA

positif

b. Terdapat 1 spesimen dahak SPS dengan hasil BTA positif dan foto

toraks dada menunjukan gambaran tuberkulosis

c. Terdapat 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3

spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya dengan hasil

BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika

non OAT.

Sedangkan pasien baru merupakan Pasien yang belum pernah diobati

dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan

(4 minggu).

Untuk tahun 2014, perkiraan jumlah kasus baru TB BTA positif sebesar

134 kasus, dihitung berdasarkan angka insiden (IR) TB nasional

dikalikan jumlah penduduk. Dari jumlah sasaran tersebut, kasus baru

TB yang berhasil ditemukan sebanyak 129 kasus atau sebesar

96,27%. Realisasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan untuk

tahun 2014 sebesar 85%.


Gambar 3.9

Perkembangan Penemuan Kasus Baru TB BTA (+) di Kota Mojokerto

Tahun 2010 – 2014

19. Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD

Tanda – tanda penderita DBD diantaranya menderita demam tinggi

mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai manifestasi perdarahan

(antara lain uji tourniqet positiv, petekie, ekimosis, epistaksis,

perdarahan gusi, hematemesis dan/atau melena, dsb) ditambah

trombositopenia (trombosit ≤ 100.000 /mm³) dan hemokonsentrasi

(peningkatan hematokrit ≥ 20%).

Target untuk cakupan penemuan dan penanganan DBD harus 100%,

dikarenakan kasus penyakit menular ini ada kecenderungan untuk

menyebabkan terjadinya KLB, dalam kondisi terparah dapat

mengakibatkan terjadinya kematian pada penderita sehingga bila

terjadi kasus harus segera mendapatkan penanganan.

Selama periode tahun 2014, jumlah kasus DBD yang terjadi sebanyak

9 kasus dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan sehingga

tidak sampai menyebabkan terjadinya KLB maupun kematian.

Bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus di tahun

2014 ini merupakan yang terendah. Hal ini tidak terlepas dari upaya

pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota

Mojokerto untuk menekan angka kejadian DBD melalui program

Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 60 menit yang

dilaksanakan setiap hari jumat di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

42.66

70.54

100

78.62

96.27

65 7075

80 85

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Realisasi Target


Gambar 3.10

Perkembangan Jumlah Penderita DBD di Kota Mojokerto

Tahun 2010 – 2014

Sumber : Bidang P2PL

20. Cakupan Penanganan Penderita Diare

Penyakit ini sangat berkaitan erat dengan kualitas kesehatan

lingkungan dan perilaku masyarakat.

Sasaran indikator ini merupakan perkiraan jumlah penderita diare yang

datang ke sarana kesehatan dan kader, yang dihitung sebesar 10%

dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk disatu wilayah kerja

dalam waktu satu tahun. Angka kesakitan nasional hasil Survei

Morbiditas Diare tahun 2012 yaitu sebesar 214 per 1.000 penduduk,

sehingga untuk sasaran di Kota Mojokerto pada tahun 2014 sebesar

2.668 jiwa. Dari perkiraan sasaran tersebut, ditemukan kasus sebesar

4.856 atau sebesar 182,01%.

Realisasi ini bila ditinjau dari sisi kinerja pelayanan kesehatan, sangat

baik karena jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%.

Namun bila dikaitkan dengan kualitas kesehatan lingkungan serta

perilaku hidup bersih dan sehat, semakin tinggi angka kejadian diare,

maka semakin buruk kualitas sanitasi dan perilaku masyarakat. Perlu

ada penanganan lebih lanjut.

19

14

24

17

9

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014


21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin

Semenjak tahun 2013, Kota Mojokerto telah menerapkan Jaminan

Kesehatan Semesta (Total Coverage) bagi warga Kota Mojokerto.

Seluruh masyarakat, baik miskin maupun non miskin, bisa

memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh sarana

pelayanan kesehatan milik pemerintah, baik untuk pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan

di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat melalui Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, Pemerintah Kota

Mojokerto tetap meneruskan kebijakan yang telah ada di tahun

sebelumnya, dengan mengalokasikan APBD Kota Mojokerto untuk

pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Mojokerto

yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, baik warga miskin

maupun non miskin. Jaminan tersebut tidak hanya berlaku untuk

pelayanan yang dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah saja,

namun juga dapat dipergunakan di sarana pelayanan kesehatan

swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial) Kesehatan.

22. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

KLB, atau Kejadian Luar Biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya

kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara

epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu.

Sedangkan penyelidikan epidemiologi (PE) merupakan rangkaian

kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan

adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan

mengetahui sumber serta cara-cara penanggulangannya.

Selama periode 2014, terjadi 11 kasus KLB di wilayah Kota Mojokerto,

yaitu :


1. 1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Surodinawan (1 orang

penderita)

2. 3 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Wates (masing – masing

kejadian 1 orang penderita)

3. 1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Gunung Gedangan (1 orang

penderita)

4. 4 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Wates (masing-masing 1

orang penderita)

5. 1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Magersari (1 orang

penderita)

6. 1 kali kasus KLB Dipteri di Kelurahan Miji (1 orang penderita)

Seluruh kasus tersebut telah dilakukan Penyelidikan Epidemiologi

(PE) kurang dari 24 jam sejak laporan kasus diterima.


TABEL 2.3

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

KOTA MOJOKERTO

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN

TAHUN KE -

RATA-RATA PERTUMBU-

HAN

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN

REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH

183,700,000 509,300,000 665,800,000 1,748,500,000 1,904,500,000 548,810,560 805,353,000 914,021,950 2,290,373,800 2,923,623,500 298.75 158.13 137.28 130.99 153.51 0.95 0.60

Pendapatan Asli Daerah

183,700,000 509,300,000 665,800,000 1,748,500,000 1,904,500,000 548,810,560 805,353,000 914,021,950 2,290,373,800 2,923,623,500 298.75 158.13 137.28 130.99 153.51 0.95 0.60

- Hasil retribusi daerah

183,700,000 263,300,000 303,300,000 860,500,000 1,410,500,000 548,810,560 577,670,000 548,904,950 1,801,753,800 2,436,925,500 298.75 219.40 180.98 209.38 172.77 0.77 0.66

- Lain-lain PAD yang sah

- 246,000,000 362,500,000 888,000,000 494,000,000 - 227,683,000 365,117,000 488,620,000 486,698,000 - 92.55 100.72 55.02 98.52 0.49 0.31

BELANJA DAERAH

24,697,361,300 20,265,830,350 28,242,170,000 30,509,675,250 47,266,170,350 22,554,533,212 19,268,656,589 24,641,627,598 27,571,706,656 38,777,372,650 91.32 95.08 87.25 90.37 82.04 0.21 0.16

Belanja tidak langsung

8,192,005,300 8,777,908,500 10,530,702,950 10,672,758,800 13,253,700,000 8,282,042,536 9,040,748,075 10,456,377,069 11,264,867,570 12,022,078,151 101.10 102.99 99.29 105.55 90.71 0.13 0.10

- Belanja pegawai

8,192,005,300 8,777,908,500 10,530,702,950 10,672,758,800 13,253,700,000 8,282,042,536 9,040,748,075 10,456,377,069 11,264,867,570 12,022,078,151 101.10 102.99 99.29 105.55 90.71 0.13 0.10

Belanja langsung

16,505,356,000 11,487,921,850 17,711,467,050 19,836,916,450 34,012,470,350 14,272,490,676 10,227,908,514 14,185,250,529 16,306,839,086 26,755,294,499 86,47 89,03 80,09 82,20 78,66 0.27 0.22

- Belanja pegawai

1,775,440,000 1,540,419,000 2,699,068,000 2,621,810,000 3,030,630,000 1,698,618,000 1,471,089,000 2,456,808,000 2,254,699,500 2,653,730,000 95.67 95.50 91.02 86.00 87.56 0.19 0.16

- Belanja barang dan jasa

6,772,220,700 6,837,609,200 9,152,224,700 12,800,888,750 21,498,227,350 6,046,870,276 5,883,615,264 8,235,872,829 10,102,597,286 16,663,510,199 89.29 86.05 89.99 78.92 77.51 0.36 0.31

- Belanja modal

7,957,695,300 3,109,893,650 5,860,174,350 4,414,217,700 9,483,613,000 6,527,002,400 2,873,204,250 3,492,569,700 3,949,542,300 7,438,054,300 82.02 92.39 59.60 89.47 78.43 0.29 0.17


TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2009 – 2013

NO URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

514,943,250.00 550,010,650.00 775,493,100.00 731,030,000.00 1,180,560,000.00 482,220,300.00 513,196,449.00 714,860,587.00 711,173,233.00 1,005,435,248.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

504,249,800.00 315,483,900.00 541,200,000.00 645,200,000.00 838,120,000.00 475,759,000.00 313,319,995.00 514,739,700.00 610,149,211.00 813,983,000.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

30,000,000.00 - - - - 29,500,000.00 - - - -

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

64,914,450.00 20,000,000.00 - 24,820,000.00 67,479,500.00 45,952,450.00 18,797,500.00 - 19,330,000.00 57,949,800.00

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

959,950,000.00 1,520,330,000.00 1,550,500,000.00 1,420,100,000.00 2,170,921,400.00 940,748,797.00 1,414,921,800.00 1,509,996,850.00 1,393,789,151.00 2,010,897,772.50

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2,166,488,300.00 2,742,257,050.00 3,242,640,950.00 2,036,570,050.00 3,434,481,000.00 1,743,155,905.00 2,446,865,045.00 2,939,946,000.00 1,570,049,745.00 2,301,041,525.00

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan

20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 70,345,000.00 20,000,000.00 21,435,000.00 24,502,500.00 23,880,300.00 61,877,950.00

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,353,516,400.00 1,203,502,000.00 528,134,000.00 306,569,700.00 705,000,000.00 1,303,307,499.00 898,930,500.00 229,024,700.00 217,882,000.00 501,130,100.00

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

181,524,000.00 204,988,250.00 204,930,450.00 379,954,500.00 534,300,700.00 125,591,300.00 190,792,745.00 179,092,050.00 360,843,395.00 422,968,750.00

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

255,653,000.00 - - - - 219,278,000.00 - - - -

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,432,505,000.00 1,537,005,000.00 1,980,705,000.00 1,991,105,000.00 2,390,210,500.00 1,371,301,875.00 1,381,923,750.00 1,900,361,350.00 1,795,548,000.00 2,208,828,000.00


NO URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

182,745,050.00 90,000,000.00 145,200,000.00 173,000,000.00 227,800,000.00 178,511,600.00 70,085,200.00 134,954,000.00 147,833,700.00 60,962,950.00

13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- - 2,450,000,000.00 4,262,699,500.00 9,094,550,000.00 - - 2,288,018,552.44 3,317,602,300.62 6,592,129,958.50

14

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6,718,004,050.00 2,450,332,850.00 3,767,627,350.00 4,164,117,700.00 8,864,887,500.00 5,390,728,950.00 2,220,529,350.00 1,456,628,700.00 3,700,185,600.00 7,061,697,300.00

15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

149,176,000.00 119,304,450.00 213,395,250.00 255,450,000.00 326,952,750.00 123,778,950.00 109,091,250.00 200,472,250.00 227,614,850.00 292,144,250.00

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

59,745,000.00 - - - - 52,586,000.00 - - - -

17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

99,655,000.00 72,858,950.00 72,858,950.00 100,000,000.00 110,025,000.00 76,177,000.00 68,524,300.00 70,553,650.00 97,264,000.00 88,080,000.00

18 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 33,660,000.00 34,158,430.00 39,084,400.00 29,213,200.00 63,830,400.00

19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

225,000,000.00 - - - - 211,480,000.00 - - - -

20 Program Upaya Kesehatan Perorangan

1,230,062,500.00 350,000,000.00 1,944,282,000.00 3,136,800,000.00 3,473,796,000.00 1,170,188,500.00 332,623,750.00 1,782,340,240.00 1,950,681,800.00 2,785,938,145.00

21 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

315,224,200.00 239,348,750.00 222,000,000.00 152,000,000.00 440,541,000.00 276,564,550.00 190,213,450.00 198,175,000.00 131,298,600.00 419,899,350.00

22 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

TOTAL 16,505,356,000.00 11,487,921,850.00 17,711,467,050.00 19,836,916,450.00 34,012,470,350.00 14,272,490,676.00 10,227,908,514.00 14,185,250,529.44 16,306,839,085.62 26,751,294,499.00


2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Peluang

Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk

pembangunan kesehatan cukup tinggi. Hal ini menjadi peluang yang cukup

besar bagi sektor kesehatan untuk semakin berkembang, kreatif dan inovatif

dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, utamanya untuk mencari solusi-solusi penyelesaian

permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan. Disamping itu

peningkatan peran serta masyarakat yang positif terhadap kesehatan juga

menjadi sumber daya potensial untuk pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk secara mandiri berperilaku

hidup bersih dan sehat sudah semakin baik bila dibanding dengan tahun -

tahun sebelumnya. Hal ini menjadi indikasi perkembangan pembangunan

kesehatan di Kota Mojokerto.

Adanya sumber-sumber pendanaan diluar APBD Kota Mojokerto juga

dirasakan menjadi peluang yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk

pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan. Tidak dipungkiri

bahwasanya anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana khususnya

untuk peralatan medis di puskesmas yang bersumber dari APBD cukup

terbatas, sehingga dengan adanya sumber pendanaan lain diharapkan dapat

meningkatkan inovasi dan kreatifitas provider kesehatan untuk

mengembangkan upaya-upaya penanganan permasalahan kesehatan

secara efektif dan efisien dengan peralatan kedokteran modern sesuai

dengan kondisi spesifik wilayah puskesmas untuk peningkatan derajat

kesehatan.

2.4.2. Tantangan

Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk menerapkan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi tantangan tersendiri bagi

provider kesehatan, utamanya bagi Dinas Kesehatan. Belum tertatanya

sistem kemitraan dengan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial)

Kesehatan dan belum adanya produk hukum yang mengatur secara teknis

pelaksanaannya, membuat penerapan SJSN belum berjalan secara terpadu.

Selain itu, secara tidak langsung SJSN ini memicu adanya “persaingan” antar

pemberi pelayanan kesehatan untuk semakin meningkatkan kualitas

layanannya, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk mendapatkan

pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Di satu sisi, kondisi yang

demikian akan menjadi pemicu bagi provider kesehatan untuk menjadi lebih

baik, namun disisi lain perlu untuk ditetapkan regulasi yang tepat untuk

mengatur dan menyusun sistem pelayanan yang terintegrasi dengan


kemitraan pemerintah dan swasta dengan mengedepankan kualitas

pelayanan dengan standarisasi sesuai yang ditetapkan.

Disamping itu, perkembangan pola penyakit yang terjadi di

masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan. Tidak

hanya untuk penanganan penyakit menular yang dapat menyebabkan

kematian dan resiko kecacatan saja yang menjadi perhatian penting, namun

tren yang terjadi sekarang ini yang juga memerlukan perhatian penting

adalah semakin meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular yang

dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan, seperti penyakit kanker,

jantung koroner, gagal ginjal, diabetes mellitus dan hipertensi. Dulunya

penyakit-penyakit tersebut kebanyakan terjadi pada kelompok penduduk

lansia dan pra lansia, namun kini banyak menyerang penduduk usia produktif

yang notabene merupakan asset penting bagi pembangunan. Faktor utama

yang dicurigai sebagai pemicu semakin meningkatnya angka kejadian

penyakit tersebut adalah karena pola hidup masyarakat yang kurang

memperhatikan aspek kesehatan.

Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, untuk mewujudkan SDM

kesehatan yang kompeten, professional dan merata di sarana kesehatan,

terhambat dengan kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai.

Ketidaksesuaian formasi, kualifikasi jabatan dan kebutuhan tenaga menjadi

tantangan yang cukup besar untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2014 - 2019 43

Bab III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini,

permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembangunan di bidang

kesehatan diantaranya adalah :

1. Angka kematian bayi yang cenderung masih fluktuatif, terkadang

mengalami penurunan, tidak jarang juga justru mengalami

peningkatan.

2. Kejadian balita gizi buruk di tahun 2013 memang sudah mengalami

penurunan yang cukup signifikan, namun bukan berarti tidak lagi

menjadi permasalahan, justru perlu untuk diwaspadai agar tidak

mengalami peningkatan kembali, mengingat juga prevalensi gizi buruk

menjadi indikator penting dalam pencapaian target MDG’s.

3. Peningkatan sejumlah kasus kejadian penyakit menular yang dapat

menyebabkan kematian dan resiko kecacatan perlu mendapatkan

perhatian serius, seperti HIV/AIDS, TB Paru, DBD, kusta dan penyakit

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

4. Tren penyakit yang berkembang akhir-akhir ini adalah semakin

tingginya angka kejadian penyakit tidak menular yang dapat

menyebabkan kematian dan resiko kecacatan, seperti kanker

(Leukimia, Thalasemia, Kanker Serviks, Kanker Payudara), jantung

koroner, gagal ginjal, diabetes mellitus dan hipertensi. Kebanyakan

disebabkan karena perilaku masyarakat yang mengabaikan

kesehatan.

5. Implementasi kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk

melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) perlu penataan

kembali, utamanya menyangkut produk hukum yang mengatur secara

teknis yang belum tersusun hingga saat ini.

6. Perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan, mengingat dengan

adanya program SJSN antusiasme masyarakat untuk mencari

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional meningkat,


sehingga pelayanan yang terbaik dan memuaskan melalui sarana dan

prasarana memadai menjadi tuntutan utama saat ini.

7. Masih adanya beberapa wilayah dengan kualitas sanitasi lingkungan

yang sangat buruk, sehingga membutuhkan sosialisasi dan fasilitasi

pola hidup bersih dan sehat.

8. Baru ada 1 Kelurahan di Kota Mojokerto yang menyatakan diri sebagai

Kelurahan Sehat, utamanya menyangkut gerakan ODF (Open

Defecation Free) dari total 18 (delapan belas) kelurahan yang ada,

sehingga perlu dipikirkan strategi untuk segera memenuhi target

kelurahan sehat.

9. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi sumber daya

manusia kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan dan jaringannya

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan maksimal.

Diperlukan penyusunan formasi berbasis beban kerja dan standarisasi

kompetensi.

10. Belum optimalnya profesionalisme dan kedisiplinan petugas kesehatan

juga menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian serius,

karena keluhan masyarakat saat ini adalah ketidaktepatan jam kerja,

lambatnya pelayanan, petugas yang kurang ramah serta prosedur

administrasi pelayanan kesehatan yang rumit. Diperlukan adanya

peningkatan kompetensi dan pelatihan-pelatihan terkait pemenuhan

alat medis modern, peningkatan motivasi kerja, empati serta

pengabdian sebagai tenaga kesehatan.

11. Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan

data dan informasi kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, kurangnya sarana prasarana IT yang terpadu

dan dapat mewadahi informasi sesuai perkembangan teknologi

informasi, serta belum adanya masterplan (blueprint) sistem informasi.

Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dirasakan akan sangat

membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja.

12. Kurangnya jalinan kerjasama kemitraan untuk menyelesaikan masalah

kesehatan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan.


Kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat, penelitian dan

pengembangan pembangunan kesehatan, profesionalisme SDM

kesehatan, pengembangan teknologi informasi dan teknologi

kedokteran dengan institusi, akademisi dan teknis bidang kesehatan

harus dapat terjalin dengan baik, sehingga pembangunan kesehatan

dapat mengikuti perkembangan dan dinamika permasalahan

kesehatan di masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 adalah “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera

dan bermoral”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud,

menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya,

sebagaimana tabel di bawah ini.

Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city

yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Pokok-pokok

Visi Penjabaran Visi

Sebagai

service city

Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas

dan berdaya saing tinggi

1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang

mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya

2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa

sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan

memadai

Service city

yang maju

Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern,

antara lain ditandai oleh:

1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam

penyelenggaraan layanannya

2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien

3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup

4. Memiliki daya saing tinggi

5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas

prima

Service city

yang sehat

Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang :

1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri

2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi

3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus

4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi


Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city

yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” 5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.

Service city yang

cerdas

Antara lain ditandai oleh:

1. sumber daya manusia yang berkualitas

2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing

tinggi

3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan

sosial dan teknologi

4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi

Service city yang

sejahtera

Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah

ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan :

1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat

Service city

yang bermoral

Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya

dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya,

agama, maupun negara, antara lain ditandai dengan :

1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial

2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika

dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara

3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman

4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran

hukum/peraturan/ norma

5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan

amanah, bersih dan baik (clean and good governance)

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi

Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya wewujudkan

sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas dengan dasar

penuntasan wajib belajar 12 tahun. Sumberdaya manusia yang

berkualitas berarti juga memiliki nilai-nilai religius yang dapat

memanfaatkan keilmuan untuk mewujudkan kesalehan sosial. Untuk

mewujudkan itu semua perlu ditopang dengan kesehatan diri dan

lingkungan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota


Mojokerto. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih,

bebas polusi, kebutuhan air bersih terpenuhi, sanitasi bagus,

pemanfaatan lahan mempertimbangkan aspek konservasi, dan tata

ruang yang mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan pola hidup yang sehat. Hal ini memerlukan tempat

tinggal yang layak, jaminan asuransi kesehatan agar masyarakat bisa

terus berkonsentrasi menggali potensi diri yang nantinya bisa tumbuh

prestasi-prestasi di kalangan masyarakat yang mendukung percepatan

pembangunan.

2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing

tinggi

Pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, produktif, dan

SDM aparaturnya bebas KKN sebagai dasar untuk memfasilitasi privat

sektor dan UMKM agar bisa terus menyediakan produk jasa dan

layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Dengan pemerintahan

yang efesien dan efektif melayani dan memfasilitasi UMKM untuk

mengembangkan kapasitasnya dan kemudian akan tercipta iklim

usaha yang baik dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian

kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan terpenuhinya

kebutuhan hidup karena rendahnya angka pengangguran.

3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan

memadai

Peningkatan infrastruktur meliputi sarana-prasarana: jalan dan

jembatan; perumahan; lingkungan, perekonomian; kesehatan;

pendidikan; sosial dan budaya; air bersih; ketahanan pangan;

berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan. Hal ini untuk

menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata

ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi.

4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram

Peningkatan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram dapat

dilakukan dengan upaya meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,

meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. Meningkatnya

kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat, peningkatan

partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemanan dan ketertiban

lingkungan dan penurunan angka kriminalitas. Selain itu menciptakan


lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bermakna melindungi

masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko

bencana di segala aspek.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Propinsi/

Kabupaten/Kota Lain

3.3.1. Faktor Pendorong

1. Adanya komitmen bersama internasional yang tertuang dalam MDG’s

menjadi faktor pendorong yang cukup kuat bagi sektor kesehatan

untuk bersama-sama berusaha mencapai target yang ditetapkan.

2. Adanya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan

Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk dan

mengembangkan sistem kesehatan masing-masing.

3. Adanya beberapa produk hukum yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan, seperti pedoman atau petunjuk teknis, menjadi petunjuk

arah serta memberi keleluasaan bagi Dinas Kesehatan untuk

mengembangkan pelayanan kesehatan.

3.3.2. Faktor Penghambat

1. Oleh karena keterbatasan APBD, maka untuk penambahan anggaran

pembangunan bidang kesehatan di kabupaten/kota mengajukan

tambahan dari APBN. Namun seringkali menu yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan belum sinkron dengan kebutuhan daerah.

Terkadang menu yang ada hanya didasarkan pada pemenuhan

standar minimal pelayanan, belum mengakomodir kebutuhan

pengembangan pelayanan kesehatan.

2. Demikian pula dengan adanya bantuan anggaran dari DBHCHT

(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), rambu-rambu yang

ditetapkan untuk mengatur penggunaan anggaran tidak cukup

fleksibel bagi Dinas Kesehatan untuk mengembangkan pelayanan,

bahkan seringkali justru menyulitkan untuk dilaksanakan, sehingga

pada akhirnya tidak dilakukan penyerapan anggaran.


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dengan demikian SKPD dapat mengidentifikasi arah

pengembangan pelayanan secara geografis, perkiraan kebutuhan

pelayanan dan prioritas pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian

analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau

program.

Kota Mojokerto merupakan kota kecil yang terletak ditengah-

tengah Kabupaten Mojokerto, berjarak sekitar 52 km dari Ibukota Propinsi

Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, dengan luas wilayah sebesar 16,46 km2.

Wilayahnya terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 m di

atas permukaan laut, dengan kondisi permukaan tanah memiliki kemiringan

ke Timur dan Utara antara 0 - 3%. Secara administratif, wilayah Kota

Mojokerto terbagi menjadi 2 kecamatan dan 18 kelurahan.

3.4.1. Faktor Pendorong

1. Rencana Tata Ruang Gresik Selatan yang akan membangun kota

baru meliputi Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Menganti.

Balongpanggang, Kedamaian, Benjeng dan Cerme merupakan

persoalan tersendiri bagi Kota Mojokerto. Perkembangan kota baru

tersebut akan menyediakan berbagai sarana dan prasarana

pelayanan public dan privat yang harus diperhitungkan. Sehingga

Service city Kota Mojokerto haruslah memiliki kelebihan yang masih

diperhitungkan baik oleh masyarakat Kota Mojokerto maupun

masyarakat sekitarnya.

3.4.2. Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti

terminal, pasar dan sistem transportasi sehingga menyebabkan

kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas yang tentu saja akan


berdampak pada aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan secara cepat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis yang masih dihadapi Dinas Kesehatan diantaranya :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk

mengatasi dan mencegah peningkatan AKI dan AKB.

2. Peningkatan angka kejadian penyakit degenerative (penyakit tidak

menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan)

sebagai dampak dari pola hidup masyarakat yang tidak sehat.

3. Perbaikan sanitasi dasar, kualitas air bersih dan penyediaan jamban

sehat bagi warga, utamanya bagi warga kurang mampu untuk

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

4. Pendeklarasian Kelurahan Sehat Bebas Buang Air Sembarangan

(Open Defecation Free/ODF).

5. Penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam perencanaan

penganggaran yang responsive gender (PPRG)

6. Pembuatan produk-produk hukum dan dokumen-dokumen standarisasi

yang mengatur secara teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedis serta

peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.

8. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan

kesehatan.

9. Pengembangan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja dengan dukungan SIK yang terpadu.

10. Peningkatan jalinan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dengan memperthatikan dan mempertimbangkan pencapaian

pembangunan kesehatan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta

dengan analisa kondisi yang ada, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan

Kota Mojokerto adalah :

.

Mandiri ditandai dengan masyarakat yang kesadaran, kemauan

dan kemampuan untuk berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan

memelihara kesehatan dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan, agar

terhindar dari resiko gangguan kesehatan. Kemandirian tersebut perlu

adanya dukungan lingkungan fisik dan sosial, sehingga masyarakat dapat

memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan masyarakat

yang berperilaku sehat, hidup di lingkungan yang sehat, aman dan

nyaman.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka faktor penting

yang harus menjadi perhatian dalam pencapaian visi pembangunan bidang

kesehatan yaitu :

1. Perilaku, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2. Lingkungan, melingkupi sanitasi yang bersih, sehat dan hygiene

3. Pelayanan Kesehatan, melingkupi seluruh aspek pelayanan

kesehatan secara paripurna

4. Keturunan

Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor keturunan yang tidak dapat

dilakukan intervensi. Sedangkan ketiga faktor lainnya tidak mungkin dapat

dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, perlu adanya peran serta

masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka Misi dari

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sehat,

Mandiri dan Berkeadilan“


1. Mewujudkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam

Pembangunan Bidang kesehatan

2. Mewujudkan Lingkungan yang Sehat

3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan

berkeadilan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, maka dapat

disusunlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, masyarakat yang

optimal, serta kemandirian peran serta masyarakat dalam bidang

kesehatan

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran :

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat


a. Meningkatnya akses pada lingkungan yang bersih dan sehat

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan

berkeadilan


a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

profesional

b. Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang

paripurna


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke-

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan derajat

kesehatan individu,

keluarga, masyarakat

yang optimal, serta

kemandirian peran

serta masyarakat

dalam bidang

kesehatan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH

<100 <100 <100 <100 <100

Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH

< 14 < 14 < 14 < 14 < 14

Prevalensi balita gizi buruk < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 Angka kesakitan penyakit menular :

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk

<1% <1% <1% <1% <1%

Angka Kesakitan TB Paru BTA (+) per 100.000 penduduk

<1% <1% <1% <1% <1%

Angka Kesakitan Diare per 1.000 Penduduk

<1% <1% <1% <1% <1%

Angka Kesakitan HIV/AIDS per 100.000 penduduk

<1% <1% <1% <1% <1%

Angka kesakitan penyakit tidak menular :

Angka Kesakitan PTM (Hipertensi, DM, Jantung) per 1.000 penduduk ≥ 15 Tahun

Angka

kasus

PTM

Angka kasus PTM

Angka kasus PTM

Angka kasus PTM

Angka kasus PTM

2 Meningkatkan

lingkungan yang

bersih dan sehat

Meningkatnya akses

pada lingkungan yang

bersih dan sehat

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat

11% 33% 55% 77% 100%

Cakupan rumah tangga ber-PHBS

70% 73% 75% 77% 80%


No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke-

1 2 3 4 5

3 Meningkatkan

pelayanan kesehatan

yang berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Terwujudnya

pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan

profesional

Cakupan fasilitas kesehatan

dasar sesuai standar atau

terakreditasi menuju status

PARIPURNA dan berkelanjutan

16% 33% 66% 83% 100%

Presentase UPT pelayanan

kesehatan dasar dengan Survey

Kepuasan Masyarakat min 75

70% 80% 90% 95% 100%

Terwujudnya

pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

yang paripurna

Presentase masyarakat miskin

yang mendapatkan layanan

kesehatan dasar saat dibutuhkan

100% 100% 100% 100% 100%


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selama

periode 2015-2019 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi

dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan serta kesadaran masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih dan sehat

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah

dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui kemitraan

dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, LSM dan

dunia usaha, serta dengan melibatkan lintas sektor terkait.

Fokus kebijakan :

c. Pembangunan kawasan sehat berwawasan pendidikan

d. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan

PHBS

e. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

2. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan

terjangkau.

Adapun strategi yang akan diterapkan untuk mencapai sasaran ini

diantaranya :

a. Penguatan advokasi ke Pemda dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, termasuk pembiayaan kesehatannya

b. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi

profesi, institusi pendidikan dan lintas sektor

c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan

kesehatan dasar, rujukan dan khusus

d. Pengembangan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

e. Peningkatan jaminan kesehatan kepada masyarakat serta

evaluasi pelaksanaannya.

Fokus kebijakan :

a. Akreditasi dan penetapan status BLUD puskesmas

b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan


c. Pemenuhan sarana prasarana dan ketenagaan untuk peningkatan

kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

d. Peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan

3. Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan

masalah kesehatan masyarakat.

Strategi yang akan diterapkan diantaranya :

a. Penguatan advokasi dalam rangka penurunan AKI dan AKB

b. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan,

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan

stunting

c. Optimalisasi tata laksana penyakit menular dan penyakit tidak

menular di semua jenjang pelayanan kesehatan

d. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian

penyakit

e. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan

yang bermutu

f. Membuat upaya inovatif dalam rangka pengendalian penyakit dan

penanggulangan masalah kesehatan

Fokus kebijakan :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja dan lansia,

serta pelayanan kesehatan KB

b. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk, baik pada bayi,

anak balita, ibu hamil dan menyusui

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit

dan penanggulangan masalah kesehatan

d. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program

4. Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat

Strategi yang akan dijalankan meliputi :

a. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan

metode pemicuan

b. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait sanitasi lingkungan

c. Memanfaatkan event pembentukan Kawasan Sehat Berwawasan

Pendidikan untuk perbaikan kualitas sanitasi dan perilaku

masyarakat


Fokus Kebijakan :

a. Peningkatan akses lingkungan sehat melalui pemberdayaan

masyarakat

b. Peningkatan peran serta lintas sektor

5. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset,

perencanaan dan evaluasi

Strategi yang akan diterapkan adalah dengan meningkatkan koordinasi

pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang ada dalam rangka Good

and Clean Governance

Fokus kebijakan :

a. Peningkatan manajemen kesehatan yang bersih dan

bertanggungjawab

b. Pengembangan regulasi bidang kesehatan

c. Penguatan sistem infomasi manajemen kesehatan


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang

telah dirumuskan, maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Mojokerto tahun 2014-2019 dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan

Wabah

b. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

c. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

b. Penyuluhan Masyarakat tentang Pola Hidup Sehat

c. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

d. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

b. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

c. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

b. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

d. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

e. Peningkatan Imunisasi


f. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

g. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

(PTM)=

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

b. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

12. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Produksi Rumah Tangga

b. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

Restoran

13. Program Upaya Kesehatan Perorangan

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan

b. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

14. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

b. Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan

c. Pengembangan Kajian/Penelitian Program Kesehatan

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15. Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

a. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta

b. Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

16. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

m. Penyediaan Makanan dan Minuman

n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pengadaan Meubelair

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

g. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

19. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

b. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

Rencana program dan kegiatan diatas disertai dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya, sebagaimana diuraikan pada tabel

5.1 sebagai berikut :


VISI : " Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan "

MISI I : Mewujudkan derajat kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dalam

Pembangunan Bidang kesehatan

Tujuan 1 : 1. * Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH 1. 1.

* Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH

* Prevalensi balita gizi buruk 2.

* Angka kesakitan penyakit menular

* Prevalensi penyakit tidak menular 2.

3.

3.

4.

5.

MISI II : Mewujudkan Lingkungan yang Sehat

Tujuan 1 : 1. * Presentase kelurahan sehat mandiri pada

tatanan Kota Sehat ke 8

1. 1

*2

Penyusunan Perencanaan

Anggaran pada Kegiatan yang

Responsif Gender (PPRG)

KebijakanIndikator Kinerja Utama

Presentase Rumah Tangga disurvey yang

ber - PHBS Koordinasi lintas program

dan lintas sektor dalam

pelaksanaan PHBS

meningkatkan peran serta masyarakat

melalui kemitraan dengan Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Profesi,

LSM dan dunia usaha, serta dengan

melibatkan lintas sektor terkait.

Pembangunan kawasan

sehat berwawasan sehat

secara mandiri

Membuat upaya inovatif dalam

rangka pengendalian penyakit dan


Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TABEL 17

Meningkatkan lingkungan yang bersih dan

sehat

Meningkatnya akses pada lingkungan

yang bersih dan sehat

Penguatan advokasi dalam rangka

penurunan AKI dan AKB

Akselerasi perbaikan gizi pada 1000

Hari Pertama Kehidupan, dalam

rangka pencegahan dan

penanggulangan gizi buruk dan

stunting

Optimalisasi tata laksana penyakit

menular dan penyakit tidak menular

di semua jenjang pelayanan

kesehatan

Optimalisasi Perencanaan Anggaran

pada Program/Kegiatan yang

Responsif Gender (PPRG)

Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, bayi, remaja

dan lansia, serta pelayanan

kesehatan KB

Penanganan masalah gizi

kurang dan gizi buruk, baik

pada bayi, anak balita, ibu

hamil dan menyusui

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

Meningkatkan derajat kesehatan individu,

keluarga, masyarakat yang optimal, serta

kemandirian peran serta masyarakat

dalam bidang kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi

3

2.

3

4.

5. 5.

6.

MISI III : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang

berkualitas, profesional dan berkeadilan

Tujuan 1 : 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan profesional

* 1. 1.

* 2.

2.

3

3

4.

5.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

berkualitas, profesional dan berkeadilan

Meningkatkan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dengan

metode pemicuan

Meningkatkan kerjasama lintas sektor

terkait sanitasi lingkungan

Memanfaatkan event pembentukan

Kawasan Sehat Berwawasan

Pendidikan untuk perbaikan kualitas

sanitasi dan perilaku masyarakat

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian penyakit dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Peningkatan akses lingkungan

sehat melalui pemberdayaan

masyarakat

Peningkatan peran serta

lintas sektor

4.

Presentase UPT pelayanan kesehatan

dasar dengan Survey Kepuasan

Masyarakat minimal 75

Cakupan fasilitas kesehatan sesuai

standar atau terakreditasi menuju status

PARIPURNA dan berkelanjutan

Peningkatan kapasitas tenaga teknis

program melalui pelatihan yang

bermutu

Penguatan advokasi ke Pemda dalam

rangka peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, termasuk

pembiayaan kesehatannya

Akreditasi sarana pelayanan

kesehatan Dasar dan

penetapan status BLUD

puskesmas

Pemenuhan sarana

prasarana dan ketenagaan

untuk peningkatan kuantitas

dan kualitas pelayanan

kesehatan

Peningkatan kapasitas tenaga

teknis program

Meningkatkan kemitraan dan

kerjasama dengan organisasi profesi,

institusi pendidikan dan lintas sektor

Peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan dalam pelayanan

kesehatan dasar, rujukan dan khusus

Pengembangan dan penguatan

fasilitas pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Penguatan dukungan masyarakat sipil

dalam pengendalian penyakit

Pengembangan Upaya

Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM)

6.

7.

2. Terwujudnya pelayanan kesehatan

masyarakat miskin yang paripurna

* Presentase masyarakat miskin yang

mendapatkan layanan kesehatan saat

dibutuhkan

1. Peningkatan jaminan kesehatan

kepada masyarakat serta evaluasi

pelaksanaannya.

1.

2.

Peningkatan aksesibilitas dan

kualitas pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

Peningkatan pembiayaan

jaminan kesehatan

Membuat upaya inovatif dalam

rangka pengendalian penyakit dan


Meningkatkan koordinasi

pelaksanaan kegiatan sesuai

peraturan yang ada dalam rangka

Good and Clean Governance

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pencapaian

derajat kesehatan

masyarakat

Penurunan Angka

Kematian Ibu per

100.000 KH

< 100 1. 02. 36. Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

92% 93% 545,100,000 96% 584,600,000 97% 627,500,000 98% 674,250,000 98% 725,150,000 98% 3,156,600,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Penurunan Angka

Kematian Bayi per

1.000 KH

<10 Cakupan kunjungan

bayi

95.69% 90% 93% 95% 97% 97% 97%

1. 02. 36 01 Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan

Terselenggaranya

pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

keluarga

Cakupan pertolongan

persalinan oleh Nakes

yang memiliki

kompetensi kebidanan

93.20% 95% 345,100,000 96% 379,600,000 97% 417,500,000 98% 459,250,000 99% 505,150,000 99% 2,106,600,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Cakupan pelayanan

nifas

92.10% 95% 96% 97% 98% 99% 99%

Cakupan KN Lengkap 104.90% 90% 96% 97% 98% 99% 99%

Cakupan pelayanan

anak balita dan APRAS

93.20% 90% 93% 95% 97% 97% 97%

Cakupan peserta KB

Aktif

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

1. 02. 36. 02. Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD

/peserta didik kelas 1


Mojokerto

Cakupan penjaringan

kesehatan peserta didik

kelas 7

91% 92% 93% 94% 95% 95%

Cakupan penjaringan

kesehatan peserta didik

kelas 10

86% 87% 88% 89% 90% 90%

Cakupan kader tiwisada 6% 7% 8% 9% 10% 10%

Cakupan kader

kesehatan remaja

Tingkat SMP/ sederajat

2% 3% 4% 5% 6% 6%

Cakupan kader

kesehatan remaja

Tingkat SMA/ sederajat

2% 3% 4% 5% 6% 6%

Persentase puskesmas

yang melaksanakan

pelayanan kesehatan

peduli remaja (PKPR)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. 02. 30. Cakupan kunjungan

lansia baru di

posyandu lansia

72.81% 76% 157,800,000 77% 173,600,000 78% 190,900,000 79% 210,000,000 80% 231,100,000 80% 963,400,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Cakupan kunjungan

Pralansia baru di

posyandu Lansia

76% 77% 78% 79% 80% 80%

1. 02. 30. 01. Pelayanan

Pemeliharaan

Kesehatan

Cakupan kunjungan

lansia baru di

puskesmas

100% 72% 157,800,000 73% 173,600,000 74% 190,900,000 75% 210,000,000 76% 231,100,000 76% 963,400,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Cakupan kunjungan

Pralansia baru di

puskesmas

72% 73% 74% 75% 76% 76%

Terselenggaranya

peningkatan

pelayanan kesehatan

masyarakat

(1) (3) (4)

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Meningkatkan

derajat kesehatan

individu, keluarga,

masyarakat yang

optimal, serta

kemandirian

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

Terselenggaranya

pelayanan

pemeliharaan

Kesehatan Usia Lanjut

Program Peningkatan

Kesehatan Ibu dan

Anak

Tahun 2018 Tahun 2019Tahun 2015 Tahun 2016

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

(6)

Indikator Kinerja

Kegiatan (Outcome

Kegiatan)

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Tabel 18

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

SKPD Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (Tahun

2014)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Renstra SKPDTahun 2017Indikator Tujuan


Penurunan

prevalensi balita

gizi buruk

<0,5% 1. 02. 20. Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

100% 100% 571,660,000 100 623,627,000 100 675,595,000 100 727,560,000 100% 779,530,000 100% 3,377,972,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

1. 02. 20. 01. Penyusunan Peta

Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

Persentase bayi baru

lahir mendapat Inisiasi

Menyusui Dini (IMD)

38% 31,660,000 41% 33,127,000 44% 37,045,000 47% 38,155,000 50% 40,530,000 50% 180,517,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Cakupan RT yang

mengkonsumsi Garam

Beryodium

90% 92% 94% 95% 96% 96%

Persentase balita 6-59

bulan mendapat kapsul

vitamin A

91.91% 85% 85% 86% 87% 88% 88%

Persentase ibu hamil

mendapat Fe 90 tablet

94.04% 85% 87% 89% 91% 93% 93%

Persentase balita

ditimbang berat

badannya (D/S)

66.50% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Persentase Puskesmas

yang membina KPASI

40% 50% 60% 60% 80% 80%

Remaja putri yang

mendapat Tablet

Tambahan Darah

5% 7% 10% 12% 15% 15%

1. 02. 20. 02. Pemberian Tambahan

Makanan dan Vitamin

Cakupan pemberian

makanan pendamping

ASI pada anak usia 6-24

bulan keluarga miskin


Mojokerto

Persentase bumil KEK

yang mendapat PMT

50% 50% 60% 70% 80% 80%

1. 02. 20. 03. Persentase bayi usia 0-6

bulan mendapat ASI

Eksklusif

56.90% 58% 255,000,000 60 280,500,000 62 308,550,000 64 329,405,000 65% 349,000,000 65% 1,522,455,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto


yang memiliki konselor

ASI

20% 40 60 80 100% 100%


yang membina

Kelompok Pendukung

ASI (KPASI)

40% 50 60 70 80% 80%

Penurunan angka

kesakitan penyakit

menular

1. 02. 22. Cakupan penemuan

dan penanganan DBD

100% 96% 3,386,200,000 97% 3,724,900,000 98% 4,097,380,000 99% 4,507,100,000 100% 4,957,800,000 100% 20,673,380,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Akses ODHA terhadap

Minum ARV

0,09% 45% 45% 47% 49% 51% 53%

Incidence Rate

BDB per 100.000

penduduk

< 1% 1. 02. 22. 01. Penyemprotan/

Fogging Sarang

Nyamuk

Presentase sasaran

lokasi focus yang

dilakukan fogging

20 lokasi focus 20 lokasi focus 171,600,000 20 lokasi focus 188,800,000 20 lokasi focus 207,700,000 20 lokasi focus 228,400,000 20 lokasi focus 251,250,000 20 lokasi focus 1,047,750,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Angka Kesakitan

TB Paru BTA (+)

< 1% CFR penderita DBD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angka Kesakitan

Diare per 1.000

Penduduk

< 1% 1. 02. 22. 02. Pengadaan Alat

Fogging dan Bahan-

bahan Fogging

Terpenuhinya alat

fogging dan bahan-

bahan fogging

Presentase pemenuhan

kebutuhan alat dan

bahan fogging

2 paket 2 paket 88,000,000 2 paket 96,800,000 2 paket 106,480,000 2 paket 117,200,000 2 paket 128,900,000 2 paket 537,380,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Angka Kesakitan

HIV/AIDS per

100.000 penduduk

< 1% 1. 02. 22. 05. Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Cakupan penemuan

penderita AFP per

100.000 penduduk usia

< 15 tahun

16,76 >2 198,000,000 >2 217,900,000 >2 239,600,000 >2 263,500,000 >2 289,900,000 >2 1,208,900,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita Pneumonia

balita

64,17% 70% 80% 90% 95% 100% 90%

Cakupan penemuan

dan penanganan pasien

baru TB BTA positif

77,10% 80% 85% 90% 95% 100% 90%

Cakupan penanganan

penderita diare

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. 02. 22. 06. Pencegahan

Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

Terlaksananya

Gerakan

Pemberantasan

Sarang Nyamuk (PSN

Terintegrasi) oleh

Kader Motivator

Kesehatan

Angka bebas jentik 98,85% % 2,626,500,000 % 2,889,100,000 % 3,178,000,000 % 3,495,800,000 % 3,845,400,000 95% 16,034,800,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Meningkatkan

derajat kesehatan

individu, keluarga,

masyarakat yang

optimal, serta

kemandirian

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

Meningkatkan

derajat kesehatan

individu, keluarga,

masyarakat yang

optimal, serta

kemandirian

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Tersedianya

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) bagi

balita gizi kurang, gizi

buruk, ibu hamil KEK

dan Lansia

Terselenggaranya

penanggulangan dan

Perbaikan Masalah

Kesehatan Gizi

Terlaksananya

penyemprotan

fogging focus Sarang

Nyamuk

Terselenggaranya

pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

Pencapaian

derajat kesehatan

masyarakat

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Pencapaian

derajat kesehatan

masyarakat

Penanggulangan

Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat

Kurang Yodium

(GAKY), Kurang

Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi

Lainnya

Terlaksananya

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) bagi

balita gizi kurang, gizi

buruk, ibu hamil KEK

dan Lansia


1. 02. 22. 08. Peningkatan Imunisasi Terjaminnya

Pelayanan Kesehatan

Imunisasi

Cakupan desa/

kelurahan UCI

100% 96% 192,100,000 97% 211,300,000 98% 232,400,000 99% 255,700,000 100% 281,250,000 90% 1,172,750,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto


Surveilance

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Wabah

Terselenggaranya

surveilance

Epideniologi dan

Penanggulangan

Wabah

Cakupan KLB dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

100% 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,600,000 100% 73,250,000 100% 80,550,000 100% 335,900,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Angka Kesakitan

PTM (Hipertensi,

DM, Jantung) per

. penduduk 15 Tahun

angka kasus PTM 1. 02. 22. 12. Jumlah kelompok

populasi yang dilakukan

pelayanan screning

faktor resiko PTM

2 kel populasi 2 kel populasi 55,000,000 2 kel populasi 60,500,000 2 kel populasi 66,600,000 2 kel populasi 73,250,000 2 kel populasi 80,550,000 2 kel populasi 335,900,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Presentase puskesmas

yang melaksanakan

pengendalian PTM

terpadu

20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

1. 02. 16. Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Persentase

puskesmas dan

jaringannya sesuai

standar SPM

100% 100% 23,424,719,000 100% 43,920,450,000 100% 48,570,350,000 100% 35,432,270,000 100% 38,502,400,000 100% 187,518,589,000 UPT Puskesmas Kota

Mojokerto

1. 02. 16. 04. Cakupan penemuan

penderita AFP per

100.000 penduduk usia

< 15 tahun

16,76 >2 163,319,000 >2 179,650,000 >2 190,000,000 >2 200,000,000 >2 220,000,000 >2 952,969,000 UPT Puskesmas Kota

Mojokerto

Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita Pneumonia

balita

64,17% 70% 80% 90% 95% 100% 90%

Cakupan penemuan

dan penanganan pasien

baru TB BTA positif

77,10% 80% 85% 90% 95% 100% 90%

Cakupan penemuan

dan penanganan DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan penanganan

penderita diare

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. 02. 16. 12. Cakupan kunjungan ibu

hamil K-4

92% 93% 455,900,000 93% 501,500,000 95% 551,700,000 96% 606,800,000 98% 667,500,000 95% 2,783,400,000 UPT Puskesmas Kota

Mojokerto

Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang

memiliki kompetensi

93,2% 95% 97% 97% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan

nifas

92,1% 95% 97% 97% 100% 100% 100%

Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang

ditangani

81% 90% 92% 94% 97% 100% 100%

Cakupan kunjungan

bayi

90% 90% 91% 92% 94% 95% 95%

Cakupan pelayanan

anak balita

85% 90% 91% 92% 94% 95% 95%

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan peserta KB

Aktif

68,76% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

1. 02. 16. 13. Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Tercukupinya

pemenuhan

kebutuhan

penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan pada

sarana pelayanan

kesehatan dasar

Jumlah puskesmas yang

mendapatkan biaya

operasional dan

pemeliharaan untuk

mendukung

pelaksanaan pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

5 puskesmas 5 puskesmas 757,500,000 5 puskesmas 833,300,000 5 puskesmas 916,600,000 5 puskesmas 1,008,250,000 5 puskesmas 1,109,100,000 5 puskesmas 4,624,750,000 UPT Puskesmas Kota

Mojokerto

Terselenggaranya

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit menular dan

Wabah pada sarana

pelayanan kesehatan

dasar

Terselenggaranya

pelayanan dan

penanggulangan

Masalah Kesehatan

pada sarana

pelayanan kesehatan

dasar

Penyelenggaraan

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit Menular dan

Wabah

Meningkatkan

derajat kesehatan

individu, keluarga,

masyarakat yang

optimal, serta

kemandirian

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

Pencapaian

derajat kesehatan

masyarakat

Peningkatan

Pelayanan dan

penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

Peningkatan

Pelayanan dan

Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Terselenggaranya

Pelayanan dan

penanggulangan PTM


Meningkatkan

lingkungan yang

bersih dan sehat

Mendukung

terwujudnya

KAWASAN KOTA

SEHAT

Meningkatnya

akses pada

lingkungan yang

bersih dan sehat

1. 02. 21. Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Presentase KK yang

akses ODF (Open

Defecation Free)

85% 90% 500,000,000 95% 600,000,000 100% 700,000,000 100% 800,000,000 100% 900,000,000 100% 3,500,000,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

1. 02. 21. 01. Cakupan rumah sehat 84,3% 85% 500,000,000 85% 600,000,000 87% 700,000,000 87% 800,000,000 90% 900,000,000 90% 3,500,000,000 Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Cakupan TTU sehat 83,15% 85% 85% 85% 87% 90% 90% Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Cakupan Tempat

Pengolahan Makanan

(TPM) sehat

64,04% 65% 65% 70% 72% 75% 75% Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Cakupan akses air

bersih

83,14% 85% 85% 85% 87% 90% 90% Bidang P2PL Kota

Mojokerto

Meningkatkan

lingkungan yang

bersih dan sehat

Mendukung

terwujudnya

KAWASAN KOTA

SEHAT

Meningkatnya

akses pada

lingkungan yang

bersih dan sehat

Cakupan rumah

tangga ber-PHBS

70% 1. 02. 19. Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Cakupan kelurahan

siaga aktif

90% 80% 415,000,000 85% 454,500,000 90% 495,950,000 95% 540,000,000 100% 590,000,000 100% 2,495,450,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 19. 01. Pengembangan Media

Promosi dan

Informasi Sadar Hidup

Sehat

Terlaksananya

pengadaan media

penyuluhan promosi

kesehatan pada

masyarakat

Jumlah media

penyuluhan promosi

kesehatan

3 media 4 media 55,000,000 4 media 60,000,000 5 media 65,000,000 5 media 70,000,000 5 media 75,000,000 23 media 325,000,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 19. 02. Penyuluhan

Masyarakat Pola

Hidup Sehat

Terlaksananya

penyuluhan dan

pembinaan

masyarakat ber-PHBS

Cakupan rumah tangga

yang dikaji PHBS

20% 20% 165,000,000 20% 180,000,000 20% 195,000,000 20% 210,000,000 20% 230,000,000 20% 980,000,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 19. 03. Cakupan posyandu aktif 90% 80% 75,000,000 82% 82,500,000 85% 90,750,000 87% 100,000,000 90% 110,000,000 90% 458,250,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

Cakupan posyandu

PURI

64% 68% 70% 72% 74%

Prosentase poskesdes

beroperasi

18 poskesdes 80% 95% 96% 97% 98%

1. 02. 19. 04. Prosentase poskestren

yang dibina

5 poskestren 26% 120,000,000 27% 132,000,000 28% 145,200,000 29% 160,000,000 30% 175,000,000 30% 732,200,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

Prosentase posbindu

PTM yang dibina

7 posbindu 11% 12% 13% 14% 15% 15%

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

100%

(5 UPT)

1. 02. 23. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Jumlah puskesmas

yang menerapkan

sistem manajemen

mutu pelayanan

kesehatan menuju

standar Akreditasi

Paripurna

0 1 puskesmas

(DASAR)

187,500,000 5 puskesmas

(DASAR)

261,250,000 5 puskesmas

(DASAR)

276,375,000 5 puskesmas

(PARIPURNA)

308,000,000 5 puskesmas

(PARIPURNA)

325,000,000 5 puskesmas

(PARIPURNA)

1,358,125,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 23. 01. Penyusunan Standar

Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya standar

operasional prosedur

pelayanan kesehatan

sesuai standart

Jumlah puskesmas

Layanan Kesehatan

yang memiliki dokumen

SOP sesuai standar

0 5 UPT

(5 Puskesmas)

137,500,000 5 UPT 151,250,000 5 UPT 166,375,000 5 UPT 183,000,000 5 UPT 200,000,000 5 dokumen 838,125,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 23. 02. Evaluasi dan

Pengembangan

Standar Pelayanan

Kesehatan

Jumlah puskesmas

terakuntabilisasi

Pengelolaan Keuangan

BLUD

0 5 puskesmas 50,000,000 5 puskesmas 110,000,000 5 puskesmas 110,000,000 5 puskesmas 125,000,000 5 puskesmas 125,000,000 5 puskesmas 520,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

Jumlah dokumen

Penilaian Kinerja

Puskesmas (PKP)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dan

profesional

Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Terselenggaranya

pelayanan

pengembangan

kawasan lingkungan

Sehat Mandiri

Terselenggaranya

pembinaan/

koordinasi kader dan

event pada Upaya

Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat

Peningkatan

Pemanfaatan Sarana

Kesehatan

Terlaksananya

peningkatan

pendidikan penyuluh

Kader Motivator

Kesehatan

Cakupan fasilitas

kesehatan dasar

sesuai standar

atau terakreditasi

menuju status

PARIPURNA dan

berkelanjutan

Terlaksananya

pembinaan/

penyusunan penilaian

Kinerja Puskesmas

dan pengelolaan

keuangan BLUD

Presentase

kelurahan

memenuhi

tatanan Kota

Sehat (kawasan

dengan tatanan

kehidupan

masyarakat sehat

mandiri)

100% (18 Kel)

Peningkatan

Pendidikan Penyuluh

Kesehatan


100% 1. 02. 15. Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Cakupan ketersediaan

obat dan perbekalan

kesehatan (20 item

obat Esensial)

100% 100% 3,221,750,000 100% 3,536,500,000 100% 3,887,300,000 100% 4,270,000,000 100% 4,665,000,000 100% 19,580,550,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 15. 01. Pengadaan Obat dan


Terlaksananya

pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah paket obat

/perbekalan kesehatan

yang diadakan

4 Paket 4 Paket 3,026,750,000 4 Paket 3,329,000,000 4 Paket 3,662,300,000 4 Paket 4,025,000,000 4 Paket 4,400,000,000 20 paket 18,443,050,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto


Pemerataan Obat dan


Terlaksananya

pendistribusian obat

dan perbekalan pada

sarana pelayanan

kesehatan dasar

Jumlah puskesmas

dengan ketersediaan

obat dan perbekalan

kesehatan yang

mencukupi

5 puskesmas 5 puskesmas 120,000,000 5 puskesmas 125,000,000 5 puskesmas 135,000,000 5 puskesmas 150,000,000 5 puskesmas 165,000,000 5 puskesmas 695,000,000 UPT Gudang

Farmasi

Kota

Mojokerto

1. 02. 15. 05. Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan


Terlaksananya

perencanaan

kebutuhan Obat dan

penggunaan obat

rasional (POR)

Cakupan penggunaan

obat rasional (POR)

untuk tiga indikator

penyakit

95% 95% 75,000,000 96% 82,500,000 96% 90,000,000 97% 95,000,000 97% 100,000,000 97% 442,500,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

Pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

puskesmas/

puskesmas

pembantu yang

bermutu

100% 1. 02. 25. Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/

Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

Jumlah dokumen

perencanaan

kenutuhan sarana dan

prasarana puskesmas

dan jaringannya

0 5 dok pusk 1,432,000,000 5 dok pusk 10,575,200,000 5 dok pusk 9,732,700,000 5 dok pusk 3,906,010,000 5 dok pusk 4,096,600,000 5 dok pusk 33,742,510,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 25. 01. Pembangunan

Puskesmas

Terwujudnya

bangunan fisik

Puskesmas Induk

Jumlah bangunan

puskesmas induk baru

0 0 0 0 0 1 puskesmas 4,000,000,000 0 0 0 0 1 puskesmas 4,000,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 25. 07. Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas

Tersedianya

pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana Puskesmas

dan jaringannya

Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana Non fisik

puskesmas dan

jaringannya tercukupi

100% 100% 1,322,000,000 100% 1,454,200,000 100% 1,599,600,000 100% 1,759,600,000 100% 1,935,500,000 100% 8,070,900,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 25. 14. Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Tercukupinya

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan sarana

dan prasarana

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah puskesmas/

puskesmas pembantu

yang membutuhkan

pemeliharaan

aldok/alkes/alat laborat

dalam kondisi baik

5 puskesmas 5 puskesmas 110,000,000 5 puskesmas 121,000,000 5 puskesmas 133,100,000 5 puskesmas 146,410,000 5 puskesmas 161,100,000 5 puskesmas 671,610,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto


Puskesmas Pembantu

menjadi Puskesmas

Terwujudnya

bangunan fisik

Puskesmas Pembantu

menjadi Puskesmas

Jumlah bangunan pustu

yang ditingkatkan

menjadi puskesmas

0 0 0 0 0 0 0 1 pustu 2,000,000,000 1 pustu 2,000,000,000 2 pustu 4,000,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 25. 22. Rehabilitasi Sedang/

Berat Puskesmas

Terwujudnya rehab

bangunan fisik

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang

kondisinya

representatif

0 0 0 1 puskesmas 2,000,000,000 0 0 0 0 0 0 1 puskesmas 2,000,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 25. …… Peningkatan

Puskesmas Menjadi

Rumah Sakit

Terwujudnya

bangunan fisik

Puskesmas menjadi

Rumah Sakit

Jumlah bangunan

puskesmas yang

ditingkatkan menjadi

rumah sakit khusus

(tipe D)

0 0 0 1 puskesmas 7,000,000,000 1 puskesmas 8,000,000,000 0 0 0 0 2 puskesmas 15,000,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

100%

(6 UPT)

1. 02. 33. Program Upaya

Kesehatan

Perorangan

Jumlah UPT yang

dapat memberikan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

6 UPT 6 UPT 4,462,400,000 6 UPT 4,908,750,000 6 UPT 5,399,600,000 6 UPT 5,939,500,000 6 UPT 6,533,400,000 6 UPT 24,077,850,000 Labkesda dan

Puskesmas

Kota

Mojokerto

1. 02. 33. 01. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Laboratorium

Kesehatan

Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana

laboratorium kesehatan

sesuai yang dibutuhkan

100% 100% 1,267,200,000 100% 1,393,900,000 100% 1,533,300,000 100% 1,686,600,000 100% 1,855,300,000 100% 7,736,300,000 Labkesda Kota

Mojokerto

Persentase sampel yang

diuji/diperiksa pada

fasilitas kesehatan

laboratorium sesuai

standar pengujian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. 02. 33. 02 Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Terwujudnya

pelayanan

laboratorium

kesehatan

berorientasi Sistem

Manajemen Mutu

Jumlah layanan

laboratorium kesehatan

terakreditasi dan

berkelanjutan

I UPT I UPT 219,700,000 I UPT 241,750,000 I UPT 265,900,000 I UPT 292,500,000 100% 321,700,000 100% 1,341,550,000 Labkesda Kota

Mojokerto


Pelayanan Kesehatan

Dasar Puskesmas

Terlaksananya

pelayanan

pemeriksaan

kesehatan perorangan

Jumlah pegawai

mendapat incentif

retribusi jasa

manajemen pelayanan

kesehatan

0 60 orang 2,975,500,000 60 orang 3,273,100,000 60 orang 3,600,400,000 60 orang 3,960,400,000 60 orang 4,356,400,000 60 orang 15,000,000,000 Sekretariat Kota

Mojokerto

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dan

profesional

Ketersediaan obat

dan perbekalan

kesehatan di

puskesmas dan

jaringannya

Terlaksananya

ketersediaan sarana

dan prasarana

laboratorium

kesehatan sesuai

standart

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dan

profesional

Cakupan fasilitas

kesehatan dasar

sesuai standar

atau terakreditasi

menuju status

PARIPURNA dan

berkelanjutan

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan


Peningkatan

kualitas SDM

Kesehatan

1. 02. 28. Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Jumlah puskesmas

memberikan

pelayanan kemitraan

spesialistik dan dokter

umum

5 puskesmas 5 puskesmas 204,850,000 5 puskesmas 225,300,000 5 puskesmas 247,800,000 5 puskesmas 272,600,000 5 puskesmas 299,900,000 5 puskesmas 1,250,450,000 Sekretariat dan

Bidang Kesga

Kota

Mojokerto

1. 02. 28. 04. Kemitraan Alih

Teknologi Kedokteran

dan Kesehatan

Cakupan penanganan

komplikasi kebidanan

yang ditangani

100.04% 80% 108,350,000 80% 119,200,000 90% 131,100,000 95% 144,200,000 100% 158,600,000 100% 661,450,000 Bidang Kesga Kota

Mojokerto

Cakupan pelayanan

neonatal komplikasi

yang ditangani

98.30% 82% 85% 90% 95% 100% 100%

1. 02. 28. 05. Kemitraan

Peningkatan Kualitas

Dokter dan Paramedis

Terlaksanakan

pembinaan,

pengawasan dan

penyusunan dokumen

manajemen SDM

KESEHATAN

Jumlah dokumen

manajemen sumber

daya manusia

kesehatan yang

tersusun

100% 100% 96,500,000 100% 106,100,000 100% 116,700,000 100% 128,400,000 100% 141,300,000 100% 589,000,000 Sekretariat Kota

Mojokerto

1. 02. 17. Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Presentase sarana

obat dan makanan

terinspeksi dan dibina

untuk memenuhi

standar kesehatan

100% 75% 81,900,000 75% 90,200,000 75% 99,100,000 80% 109,000,000 80% 119,800,000 80% 500,000,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto


Pemberdayaan

Konsumen/

Masyarakat di Bidang

Obat dan Makanan

Terjaminnya

keamanan mutu obat

dan makanan yang

beredar di masyarakat

Jumlah masyarakat /

konsumen memahami

keamanan makmin dan

obat yg beredar

0 180 org 46,400,000 180 org 51,100,000 180 org 56,100,000 180 org 61,700,000 180 org 67,800,000 900 org 283,100,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto


Pengawasan

Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

Terinspeksinya

makanan minuman

yang beredar pada

Tempat Pengolahan

Makmin di

masyarakat telah

memenuhi syarat

Jumlah Tempat

Pengolahan Makmin

yang di SIDAK beredar

di masyarakat

20 lokasi TKP2MO 20 lokasi TKP2MO 35,500,000 20 lokasi TKP2MO 39,100,000 20 lokasi TKP2MO 43,000,000 20 lokasi TKP2MO 47,300,000 20 lokasi TKP2MO 52,000,000 20 lokasi TKP2MO 216,900,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 31. Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Presentase PIRT

memiliki Sertifikat PKP

(Penyuluhan

Keamanan Pangan)

dan Laik Sehat

170 PIRT memiliki

sertifikat ijin edar

40% 88,000,000 50% 96,800,000 60% 106,400,000 50% 117,100,000 60% 128,800,000 60% 537,100,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 31. 02. Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

Hasil Produksi Rumah

Tangga

Terjaminnya

keamanan mutu

makanan pada PIRT

diawasi dan dibina

yang beredar di

masyarakat

Jumlah industri rumah

tangga (PIRT) yang

diawasi dan dibina

memiliki sertifikat ijin

edar

15 PIRT 15 PIRT 55,000,000 15 PIRT 60,500,000 15 PIRT 66,500,000 15 PIRT 73,200,000 15 PIRT 80,500,000 75 PIRT 335,700,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

1. 02. 31. 03. Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

Restaurant

Terjaminnya tempat

pengolahan makanan

di masyarakat telah

laik sehat

Jumlah tempat

Pengolahan makmin

(Restoran/Rumah

Makan/Catering) yang

bersertifikat laik sehat

5 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

33,000,000 5 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

36,300,000 5 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

39,900,000 5 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

43,900,000 5 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

48,300,000 25 TPM

(Tempat

Pengolahan

Makanan)

201,400,000 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Kota

Mojokerto

Terlaksananya

kemitraan yang

mendukung upaya

mengatasi masalah-

masalah kesehatan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dan

profesional

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan


100% 1. 02. 34. Program Manajemen

dan Kebijakan

Pembangunan

Kesehatan

Persentase dokumen

kesehatan yang

dimanfaatkan untuk

bahan penentu

kebijakan Bidang

Kesehatan

100% 100% 430,600,000 100% 454,500,000 100% 510,800,000 100% 546,400,000 100% 594,400,000 100% 2,536,700,000 Sekretariat Kota

Mojokerto

Presentase jaringan

SIK yang berfungsi on

line

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 34. 01. Pengembangan

Sistem Informasi

Kesehatan

Terpeliharanya

jaringan SIK di Dinas

Kesehatan,

Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

Presentase Model

pelayanan kesehatan

didukung Aplikasi SIK

sesuai Data Base on

Line

25% 25% 211,400,000 50% 232,500,000 75% 255,800,000 100% 281,400,000 100% 309,400,000 100% 1,290,500,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto


Manajemen

Perencanaan Dalam

Bidang Kesehatan

Tersusunnya

dokumen

perencanaan dan

anggaran yang sesuai

standar

Persentase dokumen

perencanaan dan

anggaran yang tersusun

sesuai yang ditetapkan


Mojokerto


Kajian/ Penelitian

Program Kesehatan

Tersusunnya

dokumen kajian

pengembangan

pelayanan kesehatan

Jumlah dokumen kajian

pengembangan

pelayanan kesehatan

yang tersusun

1 dokumen 2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 65,000,000 2 dokumen 65,000,000 2 dokumen 75,000,000 5 dokumen 305,000,000 Sekretariat Kota

Mojokerto

1. 02. 34. 04. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Terlaksananya

koordinasi/monev/

evaluasi pada

program / kegiatan

Dinas Kesehatan

Presentase dokumen

monev/evaluasi yang

tersusun sesuai yang

ditetapkan


Mojokerto

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

100% 1. 02. 35. Program

Pengelolaan/

Penyelenggaraan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Jumlah penduduk

yang dapat

mengakses layanan

kesehatan gratis

(Total Coverage) dan

terlindungi asuransi

kesehatan

80.000 jiwa 80.000 jiwa 19,716,240,000 80.000 jiwa 21,513,300,000 80.000 jiwa 23,315,350,000 80.000 jiwa 25,123,150,000 80.000 jiwa 26,936,250,000 80.000 jiwa 116,604,290,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 35. 01. Penyelenggaraan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan Semesta

Terselenggaranya

pelayanan kesehatn

jaminan kesehatan

semesta

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pada

peserta Total Coverage

75% 80% 19,212,000,000 85% 20,958,700,000 90% 22,705,200,000 95% 24,452,000,000 100% 26,198,000,000 80.000 jiwa 113,525,900,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

1. 02. 35. 02 Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

masyarakat miskin

100% 100% 504,240,000 100% 554,600,000 100% 610,150,000 100% 671,150,000 100% 738,250,000 100% 3,078,390,000 Bidang PKM Kota

Mojokerto

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

peserta Total Coverage

6% % % % % % %

Presentase UPT

pelayanan

kesehatan dasar

dengan Survey

Kepuasan

Masyarakat

minimal 75

Terlaksananya

pengelolaan

manajemen

penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan

Pengelolaan

Manajemen

Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas,

profesional dan

berkeadilan

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dan

profesional

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

Presentase sarana

pelayanan

kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

Terwujudnya

layanan kesehatan

masyarakat miskin

yang paripurna

Presentase

masyarakat miskin

yang

mendapatkan

layanan

kesehatan dasar

saat dibutuhkan


27 Keg 1. 02. 01. Program Pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

pemenuhan

pelayanan

penatausahaan

perkantoran

1 tahun 1 tahun 1,625,500,000 1 tahun 1,765,450,000 1 tahun 1,919,150,000 1 tahun 2,087,365,000 1 tahun 2,290,235,000 5 tahun 9687700000 Sekretariat Kota

Mojokerto

1. 02. 01. 01. Penyediaan jasa surat

menyurat

Terselesaikannya

pekerjaan tambahan,

SPJ

Persentase pengelolaan

SPJ dan pekerjaan

tambahan

12 bulan 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 13,200,000 12 bulan 14,500,000 12 bulan 16,000,000 60 bulan 66,700,000

1. 02. 01. 02. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terpenuhinya biaya

jasa sumber daya air

dan listrik

Persentase pemenuhan

biaya jasa sumber daya

air dan listrik

12 bulan 12 bulan 500,000,000 12 bulan 550,000,000 12 bulan 605,000,000 12 bulan 666,000,000 12 bulan 750,000,000 60 bulan 3,071,000,000

1. 02. 01. 04 Penyediaan jasa

pemeliharaan

kesehatan PNS

Terpenuhinya biaya

jasa pemeliharaan

kesehatan PNS

Persentase penyediaan

tunjangan bahaya bagi

petugas laborat pusk &

Laborat Kesehatan



pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Terawatnya sarana

mobilitas dinas/

operasional dinas


BBM, pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan dinas



administrasi keuangan

Terpenuhinya honor

pengelola keuangan

dan pelaksana di

Dinkes dan Puskesmas


honor pengelolaan

keuangan



kebersihan kantor

Terpeliharanya

kebersihan gedung

kantor Dinas

Kesehatan,

Puskesmas dan

Gudang Farmasi


kebutuhan

pemeliharaan

kebersihan gedung

kantor Dinas

Kesehatan, Puskesmas,

Labkesda dan Gudang

Farmasi



perbaikan peralatan

kerja

Terpeliharanya alat -

alat kantor Dinas

Kesehatan


kebutuhan

pemeliharaan alat-alat

kantor Dinas Kesehatan


1. 02. 01. 10. Penyediaan alat tulis

kantor

Terpenuhinya

kebutuhan ATK,

materai, perangko

dan buku cek di Dinas

Kesehatan


kebutuhan ATK,

materai, perangko &

buku cek Dinas

Kesehatan


1. 02. 01. 11. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan di Dinas

Kesehatan


kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan Dinas

Kesehatan


1. 02. 01. 12. Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya

kebutuhan komponen

listrik di Dinas

Kesehatan


kebutuhan komponen

listrik Dinas Kesehatan


Meningkatkan

profesionalisme

dan produktivitas

aparatur dalam

memberikan

pelayanan prima

kepada

masyarakat

Terwujudnya

tertib administrasi

dan manajemen

keuangan, aset,

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah pelayanan

administrasi

perkantoran dan

pelaksanaan tugas

aparatur

terlaksana dengan

baik dan

profesional

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN

Presentase

administrasi dan

manajemen

keuangan, aset,

perencanaan dan

evaluasi

dilaksanakan

dengan tertib dan

teratur


1. 02. 01. 15. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Terpenuhinya

kebutuhan akan

informasi, baik itu

informasi dari

masyarakat maupun

menginformasikan

program kesehatan ke

masyarakat


kebutuhan informasi

dari masyarakat

maupun program

kesehatan ke

masyarakat


1. 02. 01. 16. Penyediaan bahan

logistik kantor

Terpeliharanya

kebersihan,

keindahan, kerapian

dan kesehatan kantor

Dinas Kesehatan


kebutuhan

pemeliharaan

kebersihan, keindahan,

kerapian dan kesehatan

kantor Dinas


1. 02. 01. 17. Penyediaan makanan

dan minuman

Terpenuhinya

kebutuhan konsumsi

untuk rapat

koordinasi maupun

untuk menjamu tamu


kebutuhan konsumsi

untuk rapat koordinasi

maupun untuk

menjamu tamu


1. 02. 01. 18. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Terpenuhinya

pembiayaan

perjalanan dinas luar

daerah


pembiayaan perjalanan

dinas luar daerah


1. 02. 01. 19. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Terpenuhinya

pembiayaan

perjalanan dinas

dalam daerah


pembiayaan perjalanan

dinas dalam daerah


1. 02. 02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

prasarana Aparatur

termasuk penunjang

pelayanan

administrasi rutin

perkantoran

12 bulan 12 bulan 5,135,400,000 12 bulan 2,748,900,000 12 bulan 1,371,900,000 12 bulan 1,494,500,000 12 bulan 1,629,400,000 12 bulan 12,380,100,000 Sekretariat Kota

Mojokerto

1. 02. 02. 02. Pembangunan Rumah

Dinas

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

Rumah Dinas Medis

dan Paramedis

Jumlah pembangunan

kebutuhan Rumdin

dalam kondisi baik

0 0 0 3 rumdin 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 3 rumdin 1,000,000,000

1. 02. 02. 07. Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhinya sarana

perlengkapan gedung

kantor untuk

menunjang

kelancaran kegiatan


sarana perlengkapan

gedung kantor untuk

menunjang kelancaran

kegiatan


1. 02. 02. 09. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terpenuhinya

peralatan kantor

untuk menunjang

kelancaran kegiatan


sarana peralatan kantor

untuk menunjang

kelancaran kegiatan


1. 02. 02. 10. Pengadaan Meubelair Terpenuhinya sarana

meubelair untuk

menunjang

kelancaran kegiatan


sarana meubelair

kantor untuk


kegiatan



Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya sarana

fisik kantor

Presentase pemenuhan

pemeliharaan

rutin/berkala sarana

fisik gedung kantor




Berkala Meubelair

Terpeliharanya

barang-barang

meubelair untuk

menunjang

kelancaran kegiatan


pemeliharaan sarana

meubelair kantor untuk


kegiatan


1. 02. 02. 33. Pemeliharaan

Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/

Gedung Kantor

Terpeliharanya

keamanan aset

gedung kantor dan

lingkungan di Dinas

Kesehatan,

Puskesmas dan

Gudang Farmasi

Jumlah lokasi mendapat

pengamanan

aset/gedung kantor

21 lokasi 21 lokasi 613,000,000 21 lokasi 674,350,000 22 lokasi 741,750,000 22 lokasi 815,000,000 22 lokasi 895,500,000 22 lokasi 3,739,600,000


Berat Rumah Dinas

Terlaksananya

rehabilitasi rumah

dinas medis dan

paramedis yang lebih

representatif

Jumlah Rehab

Sedang/Berat Rumdin

Medis dan paramedis

yang lebih

Representatif

0 0 0 2 rumdin 500,000,000 0 0 0 0 0 0 2 rumdin 500,000,000


Berat Gedung Kantor

Terlaksananya

rehabilitasi gedung

kantor Dinas

Kesehatan yang lebih

representatif

Jumlah rehab

sedang/berat Gedung

Dinas Kesehatan yang

lebih Representatif

0 1 gedung 4,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 gedung 4,000,000,000


Disiplin Aparatur

Presentase

pemenuhan seragam

khusus bagi pegawai

0 0 0 0 0 100% 100,000,000 0 0 0 0 100% 100,000,000

1. 02. 03. 05. Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Tersedianya seragam

khusus bagi pegawai

Jumlah paket seragam

khusus bagi pegawai

0 0 0 0 0 1 paket 100,000,000 0 0 0 0 1 paket 100,000,000


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Temuan

Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP)

atas penggunaan

anggaran keuangan

dan aset yang

ditindaklanjuti

100% 100% 61,000,000 100% 64,750,000 100% 68,500,000 100% 72,800,000 100% 80,000,000 100% 347,050,000

1. 02. 05. 02. Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Tersosialisasikannya

aturan-aturan baru

dalam pelaksanaan

anggaran

Jumlah pertemuan

sosialisasi aturan-

aturan baru dalam

pelaksanaan

pengelolaan keuangan

0 2 kali 10,000,000 2 kali 11,000,000 2 kali 12,000,000 2 kali 13,500,000 2 kali 15,000,000 10 kali 61,500,000


Keterampilan dan

Profesionalisme

Terlaksananya

pembinaan yang

dilaksanakan dalam

rangka peningkatan

kapasitas aparatur

Jumlah

laporan/dokumen

profesionalisme tenaga

kesehatan dalam

rangka peningkatan

kapasitas aparatur

4 Lap/dokumen 4 Lap/dokumen 51,000,000 4 Lap/dokumen 53,750,000 4 Lap/dokumen 56,500,000 4 Lap/dokumen 59,300,000 4 Lap/dokumen 65,000,000 20 Lap/dokumen 285,550,000

Kota

Mojokerto

Kota

Mojokerto

Sekretariat

Sekretariat

R eview R E N C A N A S T R A T E G IS D IN A S K E S E H ...mojokertokota.go.id/picture/lkip/020231RENSTRA.pdf · tugas di Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis

Documents