R E S T R A - grobogan.go.id fileterjadi di masyarakat. Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tertuang dalam

R E S T R A

( RENCANA STRATEGIS )

BADAN KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2016 – 2021

BADAN KESATUAN BANGSA

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN GROBOGAN

i PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat

dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 telah selesai

disusun.

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka

menengah, yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif

beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemampuan

organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan

keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan

misinya.

Renstra Badan Kesbang dan Linmas ini telah menyesuaikan perubahan

strategis organisasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan

harapan stakeholders. Dalam penyusunan, Badan Kesbang dan Linmas

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang

terjadi di masyarakat.

Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya

implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan

Menyeluruh”, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Kabupaten

Grobogan, terutama misi ke-5, yaitu : “Mewujudkan iklim investasi yang

kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja”.

Dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang

Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”, Renstra Badan Kesbang dan Linmas

Tahun 2016-2021 memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang

kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Di dalamnya

tergambar visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, dan

indikator pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

ii PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan Renstra ini juga

mempertajam berbagai proigram dan kegiatan strategis Badan Kesbang dan

Linmas yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di bidang

kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Renstra ini

merupakan wujud komitmen Badan Kesbang dan Linmas dalam pembangunan

kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

Demikian Renstra Badan Kesbang dan Linmas disusun, semoga Allah

SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta

keberhasilan Badan Kesbang dan Linmas dalam upaya mewujudkan visinya.

Grobogan, 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

KABUPATEN GROBOGAN

Drs. DARU WISAKTI, MSi.

Pembina Tk I ( IV/b )

NIP. 19690511 199001 1 001

iii PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021

D A F T A R I S I

PENGANTAR......................................................................................................i

DAFTAR ISI......................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Grobogan...........................................................................13

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbang Pol dan

Linmas

B. Sumberdaya Badan Kesbang Pol dan Linmas

C. Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang

Pol dan Linmas

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi................................................48

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan

Kesbang Pol dan Linmas

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

C. Telaahan Renstra R/L dan Renstra Provinsi

D. Telaahan Renstra Provinsi

E. Penentuan Isu-isu Strategis

iv PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021

BAB IV Tujuan dan Sasaran............................................................................61

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbang

dan Linmas Kabupaten Grobogan

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.................................................................63

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan

serta Pendanaan..................................................................................65

BAB VII Kinerja Penyelenggaraa Bidang Urusan............................................66

BAB VIII PENUTUP..........................................................................................68

1 PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau yang mungkin

terjadi.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menempatkan dengan jelas posisi antara lembaga

eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua

lembaga tersebut merupakan mitra sejajar yang saling menunjang dalam

upaya pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dijelaskan pula pada

pasal 151 ayat ( 1 ) tentang satuan perangkat daerah menyusun rencana

strategis yang selanjutnya disebut renstra yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

berpedoman kepada RPJMD bersifat indikatif.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke

depan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan yang bersifat

strategis dengan menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang ada

di Kabupaten Grobogan. Perencanaan pembangunan mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang

meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya

perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi

antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan

disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu

dalam perencanaan pembangunan berusaha mengoptimalkan partisipasi


masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa lingkup

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan

jangka waktu pelaksanaanya meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan terpilihnya

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan periode tahun 2016-2021,

maka penyelenggaraan pemerintahan lima tahun yang akan datang perlu

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen

perencanaan untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah,

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi pendekatan politik,

teknokratik, partisipatif, pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan

bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan

kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih

menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah pada saat kampanye ke

dalam program pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, RPJMD

pada hakekatnya adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang

ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam program

pembangunan jangka menengah.


Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau

satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan

dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan

mereka adalah untuk menyerap aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)

dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana

perencanaan disusun dengan menyelaraskanya melalui musyawarah yang

dilaksanakan baik ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan

Perlindungan Masyarakat,merupakan salah satu aspek dari pembangunan

nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta

stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh

semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang

demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan

penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara

cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang

baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa

sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah

dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya

pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk

membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan


pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan

pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan

perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan

pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan

pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian

dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat

Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menindaklanjuti dengan

menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 15), yang mengamanatkan bahwa Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Badan Kesbang dan Linmas, sebagai institusi Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Grobogan melakukan perubahan dokumen Renstra sesuai

dengan struktur organisasi yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15). Perubahan Renstra


Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu

tahun rencana 2019, 2020 dan 2021, yang memuat indikasi rencana

program, kegiatan, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif

dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Grobogan dan Renstra

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi Badan

Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan, maka disusunlah Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk merencanakan pembangunan

lima tahun ke depan (2016-2021). Penyusunan Perubahan Renstra Badan

Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan ini merupakan salah satu

bentuk upaya implementasi visi Bupati Grobogan yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021,

yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera

Secara Utuh dan Menyeluruh”, serta pokok-pokok pikiran misi

pembangunan Kabupaten Grobogan, terutama misi ke-5, yaitu :

“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan

penyerapan tenaga kerja”.

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di Grobogan dapat

bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan

Renstra Badan Kesbang dan Linmas selain mengacu pada Rencana

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun

2016-2021, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015-2020.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam

sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat

dalam bagan sebagai berikut :


Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan melihat pada Gambar 1.1. di atas, RPJMD Kabupaten

Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran/tahapan pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten

Grobogan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Grobogan dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi, memuat

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum, dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi

perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

Pentahapan RPJMD disusun dalam masing-masing periode RPJMD

sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat strategi

pembangunan, serta kebijakan umum program-program yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Setelah menyusun RPJMD, setiap

Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat


Daerah (Renstra-Perangkat Daerah). Renstra-Perangkat Daerah berisi

gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi

kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan

wewenangnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program

tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat

Daerah). Renja-Perangkat Daerah tersebut memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah.

RenjaPerangkat Daerah yang telah disusun, selanjutnya diintisarikan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisi prioritas

pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan

keuangan daerah, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah,

kewilayahan dan lintas kewilayahan. Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja Perangkat Daerah) dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara;

8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik

sosial;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di

Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Grobogan Tahun 2016-2021


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah


Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud adanya Penyusunan perubahan Renstra pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Grobogan sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program

dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan.

2. Untuk memahami kondisi dan status pencapaian kinerja dimasa

lampau dan masa kini.

1.3.2. Tujuan

Tujuan menyusun perubahan rencana strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan adalah:

1. Menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan

organisasi, tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai

tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program

Pemerintah Kabupaten Grobogan;

2. Sebagai alat manajerial yang penting atau alat pemacu dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan mengingat perencanaan

strategis (Renstra) berorientasi pada masa yang akan datang;


1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan tahun ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan materi-

materi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab II berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur, Sumber

Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan.

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Berisi mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten

Grobogan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab IV berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Grobogan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Badan Kesbang dan Linmas yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN GROBOGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN

BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN

GROBOGAN

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15),

makaBadan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Groboganbertugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan

daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik serta pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 48 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan, Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik

serta pelaksanaan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;


c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan

politik dalam negeri, ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional;

e. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan

bangsa dan politik; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur OrganisasiBadan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Grobogan

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretaris, membawahkan :

1) Sub Bag Perencanaan ;

2) Sub Bag Keuangan ;

3) Sub Bag Umum.

c. Bidang Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri, membawahkan :

1) Sub Bid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;

2) Sub Bid Budaya dan Pendidikan Politik.

d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,

membawahkan :

1) Sub Bid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan

Kemasyarakatan;

2) Sub Bid Kewaspadaan Nasional.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan dapat digambarkan

sebagai berikut:


Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Grobogan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

tersebut di atas, menurut Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor

48 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan

Tata Kerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Grobogan, adalah :

KEPALA

SEKRETARIS

BIDANG BINA IDEOLOGI DAN

POLITIK DALAM NEGERI

BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN KEWASPADAAN NASIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM

SUB BIDANG

IDEOLOGI DAN WAWASAN

KEBANGSAAN

SUB BIDANG

BUDAYA DAN PENDIDIKAN

POLITIK

SUB BIDANG

KEWASPADAAN NASIONAL

SUB BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA,

AGAMA, EKONOMI

DANKEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

TERTENTU


Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan terdiri dari :

1. menyusun program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;

2. melaksanakan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;

3. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan

penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan

pengembangan wawasan kebangsaan guna mewujudkan keutuhan

dan kekokohan NKRI;

4. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penguatan budaya

politik dan pendidikan politik masyarakat guna memantapkan

kesadaran demokrasi masyarakat;

5. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penguatan

ketahanan seni, budaya, ekonomi dan kemasyarakatan guna

memantapkan ketahanan bangsa;

6. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penguatan

kewaspadaan nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya

situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif dan

demokratis;

7. memberikan rekomendasi/ijin penelitian, research, survey,

pencatatan dan pendataan keberadaan organisasi kemasyarakatan,

LSM, yayasan guna tertib administrasi serta kemudahan dalam

pelaksanaan pemantauan;

8. memfasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan Parpol,

LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam

rangka memantaptingkatkan situasi dan kondisi daerah yang

kondusif;

9. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislative, pemilu

Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraannya;


10. memfasilitasi penguatan kualitas pelayanan perlindungan kepada

masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketenangan

dan kenyamanan hidup bermasyarakat;

11. melaksanakan koordinasi dengan aparat pengamanan dalam rangka

terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, lancar

dan kondusif;

12. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang

dilaksanakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Politik Dalam

Negeri, Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional;

13. melaksanakan kebijakan operasional berpedoman kepada kebijakan

umum nasional dan kebijakan provinsi, di bidang ketahanan ideologi

negara dan politik, ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional;

14. melaksananan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat ( bimbingan, supervisi

dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,

pengembangan dan evaluasi ) di bidang ketahanan ideologi Negara

dan politik, ketahanan bangsa, dan kewaspadaan nasional;

15. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Kesbang dan Linmas

di bidang ketahanan ideologi Negara dan politik, ketahanan bangsa,

dan kewaspadaan nasional;

16. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional

berpedoman kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

provinsi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

17. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan

ideologi Negara dan politik, ketahanan bangsa, dan kewaspadaan

nasional;

18. menyusun Rencana Strategis ( Renstra ), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan

tujuan organisasi serta menyusun penetapan indikator kinerja

kegiatan Badan;

19. menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran,

neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan serta

laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

20. memberikan penilaian kepada bawahan untuk mengetahui prestasi

dan dedikasi bawahan;dan

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung

jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas : menyiapkan

bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, surat

menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat,

sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol,

perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta

penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan ;

2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan

teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;

3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,

administrasi umum dan surat menyurat ;


4. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan,

urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan dinas, kearsipan dan penyusunan pelaporan ;

5. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban

keuangan ;

6. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional ; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Uraian Tugas Jabatan Sekretaris, terdiri dari :

1. menyusun program kerja di bidang kesekretariatan Badan;

2. melaksanakan program kerja kesekretariatan;

3. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang kesatuan

bangsa dan politik;

4. menyiapkan dan menyusun bahan rencana program bidang

kesatuan bangsa dan politik;

5. menyiapkan bahan dan merencanakan penyelenggaraan

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

6. menyiapkan bahan, merencanakan dan melakukan pengelolaan

kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

menginventarisir kebutuhan masing-masing unit kerja untuk

menunjang pelaksanaan tugas;

7. melakukan koorduinasi dengan bidang dalam rangka pengadaan

barang-barang kebutuhan perlengkapan kantor baik sarana dan

prasarana dari masing-masing unit kerja/kantor untuk menunjang

pelaksanaan tugas;

8. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan rumah tangga,

perlengkapan dan perbekalan dengan melaksanakan inventarisasi

peralatan dan perlengkapan, agar diketahui jumlah dan

karakteristiknya;


9. menyiapkan dan melaksanakan surat menyurat dan kearsipan

dalam rangka tertib administrasi;

10. menyiapkan bahan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

11. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan

tujuan organisasi serta menyusun penetapan indikator kinerja

kegiatan Badan;

12. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

13. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan

masyarakat, perpustakaan dan hukum;

14. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran,

penyusunan neraca, dan catatan atas hasil laporan keuangan;

15. melaksananan koordinasi masalah kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dengan unit kerja/instansi terkait sebagai penunjang

kelancaran tertib administrasi;

16. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja pada dinasnya masalah

rencana penempatan staf pegawai pada unit yang bersangkutan,

untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan atasan dalam rangka pengambilan keputusan lebih

lanjut;

17. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja untuk melaksanakan

pengembangan pegawai dengan cara menyelenggarakan sendiri dan

atau mengirimkan untuk mengikuti Diklat guna meningkatkan SDM

dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

18. menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja

badan dengan menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan

badan untuk menunjang pelaksanaan tugas;


19. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan administrasi

kantor guna mengetahui dan menyelesaikan permasalahn yang

timbul;

20. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dengan mengoreksi dan

menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada

atasan;


dan dedikasi bawahan ; dan

22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


Kepala Sub Bagian Perecanaan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

perumusan program perencanaan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan

perencanaan.

Sedangkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian

Perecanaan, terdiri dari :

1. menyusun program kerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan,

bersama unit kerja terkait melalui rapat teknis untuk memperoleh

keterpaduan dalam penyusunan maupun perumusan program

kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. menyusun daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek badan

sebagai masukan atasan;

4. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) Badan sebagai wujud pertanggungjawaban

kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi;

5. melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);


6. menyusun dasn menyiapkan laporan kegiatan program bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik secara periodik dengan cara

bekerjasama dengan unit kerja Badan sebagai masukan atasan;

7. menyusun sarana alternatif dan menganalisa data di bidang

perencanaan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai masukan bagi atasan;

8. menyiapkan bahan penyusuan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai bidang tugasnya;

9. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung

maupun tidak langsung agar diketahui tingkat efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas;

10. menyiapkan bahan penetapan indikator kinerja kegiatan;

11. membina dan mengelola administrasi pelaporan kegiatan Badan

melalui pemberian petunjuk teknis, rapat teknis dan pengelolaan

administrasi pelaporan kegiatan program agar tertib dan lancar;

12. menyusun laporan kegiatan program berdasarkan hasil laporan

realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat

diketahui keadaan pelaksanaan program kegiatan Badan;

13. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;


dan dedikasi bawahan; dan

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

A. Bidang Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri

a. Mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

di bidang pembinaan ideologi dan politik, melaksanakan


penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pengembangan

wawasan kebangsaan, fasilitasi partai politik, organisasi

kemasyarakatan, lembaga perwakilan, serta fasilitasi

penyelenggaraan pemilihan umum, pemantapan budaya politik

dan pendidikan politik masyarakat.

b. Mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di bidang pembinaan ideologi dan

politik di daerah ;

2. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan

pelaksanaan pembinaan ideologi dan politik dalam negeri di

daerah ;

3. pelaksanaan fasilitasi penguatan nilai Pancasila dan UUD

1945 dan pengembangan wawasan kebangsaan ;

4. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum,

bantuan keuangan kepada partai politik dan pembinaan

organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik ;

5. pemberian rekomendasi bagi kegiatan organisasi

kemasyarakatan dan organisasi politik ;

6. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik ; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Bina Ideologi dan Politik

Dalam Negeri, terdiri dari :

1. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang bina

ideologi dan politik dalam negeri;

2. melaksanakan kegiatan penguatan nilai Pancasila dan UUD

1945 serta pengembangan wawasan kebangsaan dalam

rangka memantaptingkatkan kesadaran bernegara, jiwa

kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan;


3. melaksanakan kegiatan pengembangan budaya politik dan

pendidikan politik masyarakat dalam rangka

memantaptingkatkan kesadaran berdemokrasi dan

kesadaran berpolitik;

4. melaksanakan pemantauan terhadap penerapan ideologi

Pancasila dan UUD 1945, budaya politik dan pendidikan

politik masyarakat guna bahan pengambilan kebijakan

program lebih lanjut;

5. melaksanakan orientasi wawasan kebangsaan, orientasi

kesadaran bela Negara dalam rangka memantaptingkatkan

pemahaman dan aplikasi paham kebangsaan, jiwa

kebangsaan dan semangat kebangsaan;

6. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan

dan Lembaga Perwakilan Rakyat baik struktur maupun

komposisinya sebagai bahan kajian;

7. melaksanakan kebijakan operasional (merujuk kepada

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di

bidang Ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan,

bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan;

8. melaksanakan kegiatan di bidang system dan implementasi

politik, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan

parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,

pilpres dan pilkada;

9. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional

(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan

teknis prov.) system dan implementasi politik, kelembagaan

politik pemerintahan, kelembagaan Parpol, budaya dan

pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;


10. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan

masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) di bidang Ketahanan Ideologi dan Politik;

11. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesbang

linmas di bidang system dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan Parpol,

budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan

pilkada;

12. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang system

dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan Parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi

pemilu, pilpres dan pilkada;

13. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu baik

pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Dewan

Perwakilan Daerah, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka

mendukung kesuksesan penyelenggaraannya;

14. melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan kepada Parpol

guna kelancaran pencairan dan pertanggungjawaban;

15. melaksanakan fasilitasi Parpol, organisasi kemasyarakatan,

LSM dan yayasan dalam rangka menumbuhkembangkan

kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari;

16. melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan eksekutif dan

legislatif agar tercipta komunikasi/hubungan yang harmonis

dan serasi;

17. melaksanakan pemantauan kegiatan Parpol, organisasi

kemasyarakatan, LSM, yayasan dan kelompok masyarakat


yang lain dalam rangka kesinambungan hubungan kemitraan

yang harmonis;

18. menyiapkan bahan/materi laporan kegiatan program

berdasarkan hasil laporan realisasi kegiatan dari unit kerja

secara periodik sehinggan dapat diketahui keadaan

pelaksanaan program kegiatan dinas;

19. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk

mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;

20. menyampaikan saran dan pertimbangan secara lisan

maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan dan

kebijakan lebih lanjut; dan

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

a. Mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang

ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional, melaksanakan

penguatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan

kemasyarakatan, penguatan kewaspadaan nasional di daerah,

cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan upaya koordinasi

dalam penanganan konflik yang ada di masyarakat.

b. Mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di bidang ketahanan bangsa dan

kewaspadaan nasional di daerah ;

2. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan

pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa dan kewaspadaan

nasional di daerah ;

3. pelaksanaan fasilitasi penguatan ketahanan seni, budaya,

agama, ekonomi dan kemasyarakatan, kerukunan antar


umat beragama dan penguatan kewaspadaan nasional di

daerah ;

4. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan

konflik dalam masyarakat ;

5. pemberian rekomendasi bagi kegiatan organisasi

kemasyarakatan dan organisasi politik ;

6. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik ; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan

Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. menyusun program kerja di Bidang Ketahanan Bangsa dan

Kewaspadaan Nasional ;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya,

agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial

kemasyarakatan ;

3. melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan

SDA, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga

usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi

masyarakat perekonomian skala kabupaten;

4. melaksanakan pemantauan kegiatan seni, budaya,

keagamaan, perekonomian dan kemasyarakatan guna

mengetahui perkembangan yang terjadi;

5. melaksanakan pemantauan dan pengawasan keberadaan

orang asing guna mengetahui aktifitasnya;


6. melaksanakan pemantauan kemungkinan adanya

aliran/faham ajaran agama yang sesat/disalahgunakan guna

mengantisipasi penyebarannya;

7. melaksanakan pemantauan adanya keterpengaruhan budaya

asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat

ketimuran;

8. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat

beragama dengan memberdayakan/melibatkan forum

kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan

umat beragama;

9. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi,

bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,

penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di

bidang kebijakan dan ketahanan SDA, ketahanan

perdagangan investasi, fiskal dan moneter, perilaku

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha

ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

10. melaksanakan penguatan kewaspadaaan nasional di daerah

guna mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah

yang aman, tertib, kondusif dan demokratis;

11. melaksanakan koordinasi penyelesaian konflik antar warga

dengan koordinatif, konsultatif dan persuasif guna

mewujudkan situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif;

12. mengumpulkan dan mengolah data situasi daerah guna

mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan;

13. memberikan rekomendasi/ijin penelitian, research, survey

kepada mahasiswa yang melakukan PKL dan KKN,

pencatatan dan pendataan keberadaan organisasi


kemasyarakatan, LSM, dan yayasan guna tertib administrasi

serta kemudahan dalam pelaksanaan pemantauan;

14. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk

mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;

15. menyampaikan saran pertimbangan secara lisan maupun

tertulis kepada atasan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan dan

kebijakan lebih lanjut; dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT KABUPATEN GROBOGAN

Tabel 2.1

SDM ASN Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten Grobogan

No Jabatan

PNS Golongan (orang)

IV III II I

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

1. Kepala Badan 1

2. Sekretaris 1

3. Kabid Bina Ideologi

dan Politik Dalam

Negeri

1

4. Kabid Ketahanan

Bangsa dan

Kewaspadaan

Nasional

1

5. Kasubag Umum

1

6. Kasubag Keuangan

1

7. Kasubag

1


No Jabatan

PNS Golongan (orang)

IV III II I

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

Perencanaan 8. Kasubid Ideologi dan

Wawasan

Kebangsaan

1

9. Kasubid Budaya dan

Pendidikan Politik

1

10. Kasubid Ketahanan

Seni, Budaya,

Agama, Ekonomi dan

Kemasyarakatan

1

12. Kasubid

Kewaspadaan

Nasional

1

13. Staf

3 3

Jumlah 3 1 3 7 3

Tabel 2.2

SDM Non ASN Badan Kesbang Dan Linmas

Kabupaten Grobogan

No Penempatan Jumlah

1 Sekretariat 5

2 Bidang Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri

1

3 Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional

1

Total Jumlah 7


Tabel 2.3

ASN Badan Kesbang Dan LinmasKabupaten Grobogan

Berdasarkan Pendidikan

No Penempatan

PNS Pendidikan

S-2 S-1 D-3 SMA SMP

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

1 Sekretariat 1 2 3 2


3 1 1


1 2 1

Jumlah 1 1 7 5 1 2

Tabel 2.4

THL Badan Kesbang Dan LinmasKabupaten Grobogan

Berdasarkan Pendidikan

No Penematan

THL Pendidikan

S-1 D-3 SMA SMP SD

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

1 Sekretariat 1 1 3


1


1

Jumlah 3 1 3


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan didukung dengan sarana

dan prasarana Kantor lainnya.

Tabel 2.5

Sumber Daya Aset Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten Grobogan

No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi

ASET TETAP 255

3.1. TANAH 1

Tanah Kantor 1

Tanah Kantor 1 Baik

3.2. PERALATAN DAN MESIN 234

Alat - alat berat

Alat - alat Angkutan 2

Alat Angkutan Darat Bermotor 2

Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 1

- Mobil Toyota Rush Unit 1 Baik

- Mobil Toyota Avanza Unit 3 Baik

Alat Angkutan Darat Sepeda Motor 1

- Sepeda Motor Suzuki Unit 1 Baik

Alat - alat Kantor dan

Rumah Tangga 224

Peralatan Kantor 5

Mesin Tik 5

>Mesin Tik ( Oliveti ) Bh 2 Baik

>Mesin Tik ( Brother ) Bh 1 Baik

>Mesin Tik (Elektronik) Bh 2 Baik

Perlengkapan Kantor 12

Almari 12

>Lemari Kayu Bh 2 Baik



>Lemari Kayu 3 pintu Bh 2 Baik






Meubeler Bh 175

Meja Kerja Bh 46

>Meja Kayu Bh 1 Baik









>Meja Rapat / Kayu Bh 16 Baik

>Meja Kerja Penjabat Bh 2 Baik

>Meja Rapat / Kayu Bh 10 Baik

Kursi Putar 117

>Kursi Putar Bh 5 Baik

>Kursi Putar Bh 10 Baik

>Kursi Rapat Pejabat Bh 24 Baik

>Kursi Rapat Bh 86 Baik

>Kursi Tamu Bh 1 Baik

Filling Cabinet Bh 2 Baik

>Filling Cabinet Bh 2 Baik

Podium 1

>Podium Bh 1 Baik

Alat Rumah Tangga Bh 11

Pendingin Kipas Angin Bh 6

Pendingin ruangan (A C) Bh 3 Baik



Komputer 19

Komputer / PC 6

>Komputer / PC Bh 2 Baik



>Komputer / PC Duel Care E 5700 Bh 1

Baik


>Notebook 6

>Notebook Bh 1 Baik



>Laptop Bh 1 Baik

>Notebook Bh 1 Baik

>Laptop Bh 1 Baik

>Laptop / Notebook Bh 1 Baik

>Laptop / Notebook Bh 1 Baik

Printer Bh 10

>Printer Bh 1 Baik

>Printer Bh 2 Baik

>Printer Bh 1 Baik

>Printer Bh 1 Baik

> Printer Epsen L 110 Bh 1 Baik

>Printer Bh 1 Baik

>Printer Bh 1 Baik

>Printer Bh 1 Baik

>Printer Bh 1 Baik

Alat - Alat komunikasi dan Studio 10

Alat - Alat Studio

7

alat studio 7

>Photo Tustel Bh 1 Baik

> Kamera Nikon D 5 100 Bh 1

Baik

> Kamera Nikon D3100 Bh 1

Baik

>Proyektor/ CLD Bh 1 Baik

>Wireless Bh 1 Baik

>Wireless Toa Model 2W G810CU Bh 1

Baik

Tape Recorder 1

>Casset Rekorder Bh 1 Baik

Alat - Alat Komunikasi 2

Radio Rig Bh 1 Baik

Antena HT Bh 1 Baik

3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN 7

Gedung Kantor

> Gedung Bangunan Kantor 1

Baik



> Gedung Gudang 1 Baik

> Gedung Garasi 1 Baik

>Pagar Pintu Lipat dari besi 2 Baik

>Pembangunan Pagar Gedung 1 Baik

3.4

JALAN, JARINGAN

DAN INSTALASI -

Jalan

Jembatan

Jaringan Air

Penerangan Jalan, Taman dan Hutan

Kota

3.5 ASET TETAP LAINNYA 10

Buku dan

Kepustakaan

Peta / Atlas / Globe Bh Baik

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 10

Piala Bh 10 Baik

Dst ………….

Hewan / Ternak dan Tanaman

Jumlah 255


2.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Grobogan merupakan sarana yang digunakan untuk

melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang

dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi

perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi

program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu. Beberapa indikator kinerja Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Grobogan disajikan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 2.6 KINERJA BADAN KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN GROBOGAN 2011 – 2015

No Program Satuan

Target dan Capaian Kinerja Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

1 Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Kecamatan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

2 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

% 80 99,11 80 99,04 80 95,54 80 76,31 80 93,36

3

Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Kecamatan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

4 Program Pendidikan

Politik Masyarakat

% 80 70,18 80 95,37 80 88,21 80 94,63 80 97,95

5 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

% 80 100 80 100 0 0 0 0 0 0

Tabel 2.7


Indikator Kinerja Program Tahun 2016 - 2021

No Program Indikator Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta kegiatan

pengembangan wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai nasionalisme

Orang 40 40 40 40 40 40 40

2 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan kesadaran wawasan

kebangsaan pada Ormas, LSM dan

OKP

Orang 45 45 45 45 45 45 45

3 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Prosentase partisipasi masyarakat

dalam pemilihan umum

% 65,88 0 0 50 73 0 70

4 Program Kerukunan Umat

Beragama

Prosentase antisipasi konflik sosial % 100 100 100 100 100 100 100


Dalam tabel 2.6 dan tabel 2.7 secara berturut-turut telah

disajikan kinerja program dan kinerja anggaran. Badan Kesbang dan

Linmas kabupaten Grobogan melaksanakan 9 (sembilan) program

prioritas yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan

Politik Masyarakat, dan Program Kerukunan Umat Beragama.

Kinerja pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah

aman, tertib dan terkendali dalam tatanan suasana kehidupan yang

kondusif cukup berhasil, salah satunya ditandai dengan tidak

terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi selama 5 tahun

terakhir. Meskipun secara kuantitas mengalami fluktuasi terkait

jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi, namun seluruh aksi yang terjadi

semuanya termonitor.

Pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

diarahkan pada semakin meningkatnya pemahaman masyarakat

terhadap keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang pada

akhirnya dapat mendorong peningkatan rasa nasionalisme, cinta tanah

air, terjaganya persatuan dan kesatuan bagi kokohnya integrasi

nasional. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia tentunya harus berkontribusi terhadap

utuh dan tegaknya NKRI. Sebab bagaimanapun adalah tugas kita

bersama untuk senantiasa menjaga dan menumbuhkembangkan

secara terus menerus melalui berbagai upaya terkait peningkatan


wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan

kewaspadaan dini.

Kinerja Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan

rasa cinta tanah air pada Ormas, LSM dan OKM yang mana

diharapkan dapat bekerjasama dan ikut berperan aktif memperkuat

NKRI serta untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada

kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau

daerah dari segala aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan

nasional.

Kinerja program Pendidikan Politik Masyarakat salah satu

indikator keberhasilannya adalah persentase masyarakat dalam

Pemilihan Umum. Selama kurun waktu 2011 – 2015, Kabupaten

Grobogan telah melaksanakan 5 kali Pemilu yaitu Pilkada 2011, Pilgub

2013, Pileg 2014 dan Pilpres 2014 serta Pilbup 2015.

Secara keseluruhan, tingkat persentase partisipasi masyarakat

dalam Pemilihan Umum di bawah 80 %. Untuk penyelenggaraan

Pemilu di Kabupaten Grobogan seluruhnya berjalan aman, lancar

tanpa diikuti konflik yang menonjol. Badan Kesbang dan Linmas

kabupaten Grobogan senantiasa melakukan pemantauan, monitoring

dalam setiap kegiatan pemilihan yang dilaksanakan, baik pemilihan

yang berskala nasional maupun lokal.

Semua Pemilu berlangsung dalam situasi wilayah yang kondusif.

Sinergitas dan koordinasi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan

Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi salah satu kunci

keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

Terkait persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan sebagai entitas dari politik nasional

sedikit banyak merasakan euforia yang serupa. Kesadaran masyarakat


Kabupaten Grobogan untuk menuju pada pembangunan kehidupan

politik yang lebih baik tentunya harus diimbangi dengan perbaikan

tingkat pendidikan politik masyarakatnya. Di peran inilah fungsi

Badan Kesbang dan Linmas dibutuhkan, sesuai dengan tupoksinya

yaitu perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik,

hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat di Kabupaten

Grobogan.

Meskipun dalam faktanya (sebagaimana fakta lainnya yang

terdapat dalam kajian analisa sosial politik lainnya), partisipasi

masyarakat dalam bidang politik atau dikenal juga sebagai

pemberdayaan politik masyarakat bukanlah sesuatu yang an sich.

Pemberdayaan politik bukanlah satu fakta yang berdiri sendiri,

melainkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terkait dengan

berbagai faktor. Oleh karenanya, seringkali kita dihadapkan pada

kenyataan runtuhnya satu teori pemberdayaan (baca partisipasi

politik) pada satu Pemilu sekaligus kenyataan menguatnya faktor –

faktor yang kita anggap sebagai faktor yang tidak terkait pada Pemilu

tersebut.

Pelaksanaan Program Kerukunan Umat Beragama merupakan

program yang ditujukan untuk tetap terjaganya serta mempererat

toleransi antar umat beragama sehingga terhindarnya terjadinya

gesekan yang dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan hal

ini pula dapat menggoyahkan NKRI, maka dari hal tersebut Program

Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang sangat besar

perannya dalam upaya deteksi dini dan mencegah terjadinya konflik

sosial yang terjadi dan meluas di masyarakat. Dalam hal ini program

ini diarahkan khususnya kepada organisasi keagamaan yang

berkembang dan aktif di masyarakat.

Sebagaimana tersaji pada tabel Anggaran dan Realisasi

Pendanaan Pelayanan SKPD (tabel 2.2) dapat diuraikan bahwa hampir


seluruh program terjadi trend kenaikan anggaran.Hal ini disebabkan

karena adanya penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan riil yang

paling diprioritaskan pada tahun bersangkutan.

Mengenai adanya nilai rasio antara anggaran dan realisasi di

bawah 50% disebabkan karena kegiatan yang sudah direncanakan

sebelumnya tidak lagi dilaksanakan pada tahun bersangkutan bahkan

juga tidak dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dan

realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesbang dan Linmas

selama tahun anggaran 2011 – 2016 berjalan dengan baik dan lancar.

Beberapa permasalahan menyangkut mekanisme pencairan , peng SPJ

an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Meskipun

masih ada beberapa kendala, tetapi secara umum dapat dikatakan

baik.

Sedikit permasalahan yang dihadapi biasanya terkait dengan

perkembangan teknologi berdampak pada kemudahan akses informasi

bagi masyarakat. Tentunya selain disatu sisi bermakna positif, disisi

lain kita tidak bisa menafikkan bahwa ekses (dampak negatif) dari

perkembangan teknologi yang ada.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai

salah satu institusi perangkat daerah di Kabupaten Grobogan yang

mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pemantapan sosial

kemasyarakatan (pemeliharaan wawasan kebangsaan, ketahanan

bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa), pengembangan kehidupan

politik, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban

umum selama lima tahun terakhir situasi kondisinya terpelihara aman

dan kondusif.


Secara umum dapat disarikan bahwa kinerja pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Grobogan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011-2016) dapat diukur

dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. Kondusivitas wilayah.

Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan

Pertahanan Keamanan wilayah Kabupaten Grobogan kondusif dan

senantiasa termonitor.

b. Kondisi politik daerah.

Secara umum situasi dan kondisi politik di Kabupaten Grobogan

terpantau landai.

c. Optimalisasi kinerja Forum-Forum.

Keberadaan Forum-Forum yang berada dalam naungan Badan

Kesbang dan Linmas adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat

Beragama), FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia) dan

FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) secara kelembagaan

sudah terbentuk di tingkat Kabupaten namun belum terbentuk

pada level Kecamatan.

d. Pembinaan terhadap stakeholder sesuai peran dan fungsinya di

masyarakat.

Kegiatan yang ada diarahkan pada penguatan kapasitas dari

stakeholder. Adapun stakeholder bagi Badan Kesbang dan Linmas

meliputi Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,

Pelajar / Generasi Muda, Partai Politik.

2.3.1.Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat

diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Grobogan dalam


melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal

dan kondisi eksternal.

1. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

a. Kurangnya sumber daya aparatur pemerintah yang memadai

dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah masih

belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan

progam dan kegiatan yang ada.

c. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan

Kesbang dan Linmas menjadi instansi vertikal Pemerintah

Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan,

pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan

dibidang kesatuan bangsa dan politik.

1. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan juga

menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi

eksternal :

a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap

Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi,

revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta

stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi

dan wawasan kebangsaan.

b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi (banyak warga

Grobogan yang bekerja / beraktivitas di luar daerah) serta

posisi geografis wilayah Kabupaten Grobogan yang

mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas

penduduk secara optimal.


c. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik

dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih

rendah.

d. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan yang

belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya

potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.

e. Kebijakan pembangunan daerah yang meskipun sudah

memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial

masyarakat sekaligus nilai-nilai kearifan lokal tetap saja bisa

berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya

alam di masyarakat.

f. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap

tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

g. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang

masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan

ideologi Pancasila dan UUD 1945.

h. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan

masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses

hukum.

i. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik,

khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu

sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta

ketidakpastian di masyarakat.

2.3.2.Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan dalam lima tahun ke depan adalah :

a. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun

sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya

penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket


undang-undang politik dan penyelengaraan sistem pemilukada

serentak.

b. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat terkait kerukunan umat

beragama, penanganan konflik sosial dan undang-undang Ormas

berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

c. Adanya kesamaaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam RPJMD Grobogan tahun

2016-2021 yaitu :”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan

Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh” khususnya misi ke-8,

dengan pembangunan di bidang kesbangpol dan linmas.

Dalam menjalankan tupoksinya, Badan Kesbang dan Linmas

kabupaten Grobogan memposisikan dirinya sebagai :

a. Koordinator : leading sector pada beberapa kegiatan dan

termasuk juga dalam penyelesaian konflik;

b. Mediator : Penengah bagi pihak yang berkonflik maupun juga

antara pemerintah dan masyarakat;

c. Konsultan : memberi masukan pada stake holder;

d. Fasilitator : mendorong partisipasi aktif masyarakat;

e. Komunikator : penyampai informasi kepada pihak yang

membutuhkan.

Secara ringkas dapat dikemukakan, analisis SWOT Badan

Kesbang dan Linmas sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas

melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan

bangsa dan politik, sebagai berikut :

a. Streng (kekuatan) :

• Badan Kesbang dan Linmas bekerja di bawah payung hukum

yang jelas;

• Program dan kegiatan Kantor Kesbangpolinmas yang jelas serta

sesuai kebutuhan;

• Fasilitas informasi komunikasi yang cukup memadai;


• Lokasi Badan Kesbang dan Linmas yang mudah dijangkau oleh

masyarakat;

• Adanya visi, misi, motto dan janji layanan Badan Kesbang dan

Linmas;

• Pembagian urusan berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan vertikalisasi

Badan/Kantor Kesbangpol di seluruh Indonesia.

b. Weakness (kelemahan) :

• Fasilitas sarana dan prasarana operasional masih kurang

memadai;

• Jumlah SDM Badan Kesbang dan Linmas yang terbatas,

terutama mereka yang mempunyai setifikat intelejen;

• Tidak adanya pegawai yang mempunyai kualifikasi khusus di

bidang teknologi.

c. Oportunity (peluang) :

• Kemajuan teknologi berbasis internet;

• Keterbukaan informasi publik;

• Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi;

• Dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah

yang besar terhadap isu persatuan dan kesatuan bangsa;

• Makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mencintai

bangsanya;

• Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lain maupun

dengan masyarakat umum;

• Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan

Kesbang dan Linmas terbukti dengan semakin banyaknya

kegiatan kerjasama yang diajukan oleh masyarakat.

d. Threat (ancaman) :

• Gerakan teroris, gejala disintegrasi bangsa, konflik keagamaan

dalam skala nasional maupun lokal;


• Rendahnya kesadaranOrmas untuk mendaftarkan diri dan/atau

memberitahukan keberadaannya ke Pemerintah Kabupaten

Grobogan cq. Badan Kesbang dan Linmas;

• Penetrasi asing diberbagai sektor;

• Mental masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai lokal;

• Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang

berlaku;

• Kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN GROBOGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan

Dinamika masyarakat berbasis informasi dewasa ini

mengakibatkan perkembangan mental masyarakat yang pesat. Namun

kondisi tersebut kadang kala juga tidak terkendali. Kondisi ini juga

melahirkan berbagai macam permasalahan terhadap kinerja Badan

Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan. Adapun permasalahan-

permasalahan yang muncul berdasarkan identifikasi dari tugas dan

fungsi Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan adalah sebagai

berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik

2. Masih adanya beberapa parpol kurang paham tentang pengurusan

pengajuan maupun pelaporan dana bantuan keuangan parpol

3. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang bergerak di bidang

penekanan wawasan kebangsaan

4. Data mengenai keaktifan ormas yang tidak akurat

5. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kabupaten Grobogan memiliki

visi dan misi sebagai berikut:

Visi

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara

Utuh Dan Menyeluruh "`


Misi

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,

perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri,

perdagangan, koperasi dan pariwisata

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan

masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan social dasar

lainnya

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan

penyerapan tenaga kerja

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik

7. Meningkatan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan

kualitas penataan ruang

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian

budaya masyarakat

9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,

kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan

kemiskinan

Dari visi bupati terpilih kabupaten Grobogan yaitu " Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh Dan

Menyeluruh”, maka visi tersebut sangat berkaitan dengan tupoksi Badan

Kesbang dan Linmas. Sebab masyarakat Grobogan yang sejahtera secara

utuh dan menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari keamanan dan

kenyamanan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ideologi,

budaya dan wawasan kebangsaan. Sementara aspek sosial, politik,

ideologi, budaya dan wawasan kebangsaan adalah bagian pokok dari

tugas dan fungsi Badang Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan.


Sedangkan dari misi bupati terpilih sebagaimana yang telah

diuraikan di atas, maka yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan adalah misi yang

kedelapan yaitu “Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan

pelestarian budaya masyarakat”. Alasannya adalah, salah satu tugas dan

fungsi Badan Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan adalah

“Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang

ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional, melaksanakan penguatan

ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan,

penguatan kewaspadaan nasional di daerah, cipta situasi kondisi daerah

yang kondusif dan upaya koordinasi dalam penanganan konflik yang ada

di masyarakat”.

Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan Badan Kesbang dan

Linmas kabupaten Grobogan yang mempengaruhi pencapaian visi dan

misi bupati Grobogan adalah masih terbatasnya sarana prasarana di

Badan Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan sehingga dimungkinkan

memperlambat pencapaian misi bupati. Namun demikian, Badan

Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan juga memiliki banyak faktor

pendorong yang bisa mempercepat pencapaian misi bupati, yaitu

banyaknya komunitas atau ormas binaan Badan Kesbang dan Linmas

khususnya yang bergerak di bidang penekanan wawasan kebangsaan,

penguatan ideologi pancasila, penekanan keberagamaan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip kerukunan, sehingga hal ini akan mempercepat

tercapainya misi yang kedelapan, yaitu “Meningkatkan penghayatan nilai-

nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat”.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Kementerian Dalam Negeri memiliki potensi sejalan dengan

mandate terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok

dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan


Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan

bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur

perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusanp emerintahan,

yaitu urusan dalam negeri guna mencapai tujuan Negara sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, terdapat pula

beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

keberadaan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015

tentang Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri

Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga

Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan

tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan,

menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta

membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan

pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan

keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar

wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.


5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang

ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019,

sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui

pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan

sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong

percepatan pembangunan desa;

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan

terpercaya;dan

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam

negeri.

T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Kementrian Dalam Negeri

tersebut tampak jelas kedudukan dan fungsi dari Direktorat Jendral

Politik dan Pemerintahan Umum, dimana keberadaannya mengemban

misi pertama yaitu “Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan

dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,

kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta

membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri “ serta

melaksanakan tujuan pertama yaitu “Kokohnya persatuan dan kesatuan


serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945,

dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan

bernegara “.

3.4. Telaahan Renstra Kebangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah

A. VISI

Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2013- 2018 adalah: “Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa

Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif”.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang

merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa

Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai

Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat

guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi

masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung

terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa

Tengah.

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.


C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai



Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan : Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan

nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan

nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan

dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia .

Sasaran :

a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai

Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.

b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di

masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi


Tujuan :

a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan kewaspadaan nasional.

b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam


Sasaran :

a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka


b. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan

deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan

kewaspadaan nasional.


3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

Tujuan :

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

etika dan budaya politik yang demokratis

b. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses

kegiatan politik.

c. Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang

demokratis berlandasan etika dan budaya politik.

Sasaran :

a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

nilai budaya dan etika politik yang demokratis.

b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses

kegiatan politik.

c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang

demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung


Tengah.

Tujuan : Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang

mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan

perlindungan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang

mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan

perlindungan masyarakat.

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik

dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan

kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan

partisipatif.


Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat.

b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia satuan

LINMAS/RATIH dalam menjalankan fungsi perlindungan

masyarakat.

c. Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur

pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbang Pol dan Linmas

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-1 :

Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai



Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai


melalui seminar, pelatihan, bintek, penanaman ideologi Pancasila

dan ToT Kader Wasbang.

b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

bingkai NKRI melalui penguatan kesadaran bela negara, pagelaran

seni dan budaya daerah, penguatan forum-forum kemasyarakatan

dan peningkatan pembauran kebangsaan.


Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang

ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang

mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.


Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi


Strategi :

a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai

deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan

kewaspadaan nasional melalui penguatan kapasitas forum dan

anggota FKDM dan KOMINDA, pelatihan dan optimalisasi peran

anggota Linmas, seminar dan pelatihan sumber konflik dan

penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan

kelompok masyarakat lain.

b. Peningkatan kapasitas kelembangaan di masyarakat dalam rangka

peningkatan kewaspadaan nasional melalui rakorda forum

kemasyarakatan serta bintek manajemen organisasi

kemasyarakan dan parpol

Arah Kebijakan :

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi

dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana

alam dan bencana sosial.

b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan

masyarakat melalui otimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB,

FPBI, di masyarakat.


Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi : Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat

dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum melalui

pendidikan politik bagi masyarakat, generasi muda, pemilih pemula

serta perempuan.


Arah Kebijakan : Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di

masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi


Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung


Tengah.

Strategi :

a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas

daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan

perlindungan masyarakat di Jawa Tengah melalui optimalisasi dan

peningkatan kapasitas anggota Linmas dan forum FKDM serta

KOMINDA

b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam

rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung

terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di

Jawa Tengah melalui forum rakor pengamanan wilayah, rakor

peningkatan kerjasama daerah perbatasan serta peningkatan

kemampuan manajemen konflik daerah.

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan

konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan

bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam

rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung

terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di

Jawa Tengah

5. Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-5 :. Mewujudkan

peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan

bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.


Strategi :

a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat melalui bintek, pelatihan dan seminar

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar

kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat

yang kondusif melalui pembentukan forum-forum kemasyarakatan

yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan

aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok

masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah

yang kondusif.

Dari misi renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah

tersebut sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbang dan Linmas

kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan misi

dalam Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah

tahun 2013-2018 yang sesuai adalah :

Tujuan:

“Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat”

Sasaran :

1. Meningkatnya kelompok masyarakat yang bergerak di bidang

penekanan wawasan kebangsaan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang ada di Badan Kesbang Pol dan

Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat

pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI,

dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.

2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai

dan etika budaya bangsa di masyarakat.

3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi

yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik

masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam

pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di

masyarakat.

4. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya

kinerja anggota Linmas dalam rangka mendeteksi dan mencegah dini

potensi bencana sosial dan bencana alam di masyarakat.

5. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik

konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan

ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan,

konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber

daya alam.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbang dan

Linmas Kabupaten Grobogan

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada bab

sebelumnya, maka Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan

menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berikut ini:

Tujuan :

“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan

penyerapan tenaga kerja”

Sasaran :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai nasionalisme;

2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM

dan OKP;

3. Meningkatkan presentase pertisipasi masyarakat dalam Pemilihan

Umum;

4. Terciptanya keamanan, kenyamanan serta kondusifitas wilayah.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam mencapai

pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di

Kabupaten Grobogan dapat dilihat melalui table berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan

NO TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

DATA AWAL

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org


Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP

Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP

45 Org

45 Org

45 Org

45 Org

45 Org

45 Org

Meningkatkan presentase pertisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

0% 0% 50% 73% 0% 70%

Terciptanya keamanan, kenyamanan serta kondusifitas wilayah

Prosentase antisipasi konflik sosial

100% 100% 100% 100% 100% 100%


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Grobogan

Adapun strategi yang dicanangkan Badan Kesbang dan

Linmas kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan dan sasaran

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

Strategi : “Peningkatan keamanan, ketertiban serta kondusifitas

wilayah di masyarakat”

Kebijakan:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan

nilai-nilainya

2. Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM

dan OKP

3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik

4. Peningkatan keamanan, kenyamanan serta kondusifitas wilayah

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan Linmas di Kabupaten

Grobogan dapat dilihat melalui table 5.1.1 di bawah ini :


Tabel 5.1.1 Strategi dan Kebijakan

Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan

No Tujuan Sasaran Strategi Arah

Kebijakan

1 Mewujudkan iklim

investasi yang

kondusif dan

peningkatan

penyerapan

tenaga kerja

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat akan

wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai

nasionalisme

Peningkatan

keamanan,

ketertiban

serta

kondusifitas

wilayah di

masyarakat

Peningkatan

pemahaman

masyarakat

terhadap

Pancasila dan

nilai-nilainya

Meningkatkan

pemahaman

wawasan kebangsaan

pada Ormas, LSM

dan OKP

Peningkatan

kesadaran

wawasan

kebangsaan

pada Ormas,

LSM dan OKP

Meningkatkan

presentase pertisipasi

masyarakat dalam

Pemilihan Umum

Peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

berpolitik

Terciptanya

keamanan,

kenyamanan serta

kondusifitas wilayah

Peningkatan

keamanan,

kenyamanan

serta

kondusifitas

wilayah


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran

dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari program

yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program

prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung

pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Grobogan pada satu urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri.

Badan Kesbang dan Linmas kabupaten Grobogan melaksanakan 9

(sembilan) program prioritas yang terdiri dari Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan

Politik Masyarakat, dan Program Kerukunan Umat Beragama.

Berikut kami sampaikan Rencana Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Tabel 6.1 :


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesbang

dan Linmas Kabupaten Grobogan yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel

7.1


Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan

No Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja Pada

Awal RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Kondisi Pada Akhir RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah peserta kegiatan pengembangan

wawasan kebangsaan dan nilai-nilai

nasionalisme Orang 40

40 40 40 40 40 40

2 Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan

pada Ormas, LSM dan OKP Orang 45 45 45 45 45 45 45

3 Prosentase partisipasi masyarakat dalam

pemilihan umum % 65,88 0 0 50 73 0 70

3 Prosentase antisipasi konflik sosial % 100

100 100 100 100 100 100


BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten

Grobogan tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis

strategis lima tahunan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi

segenap aparat Badan Kesbang dan Linmas dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Kabupaten Grobogan.

Selain itu, Perubahan Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan

laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Perubahan Renstra sebagai kerangka landasan

bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak

lagi hanya sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara

substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh Badan Kesbang dan Linmas dalam mewujudkan visi dan misinya.

Seiring dengan terbitnya beberapa Undang-Undang dan

Peraturan-Peraturan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan dari

Kementrian dan juga Instruksi Presiden yang harus dipedomani oleh

Badan Kesbang dan Linmas, tidak menutup kemungkinan berimplikasi

terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelaksanaan (SOTK)

Badan Kesbang dan Linmas, termasuk didalamnya rencana vertikalisasi

urusan pemerintahan umum yang selama ini menjadi tugas pokok dan

fungsi Badan Kesbang dan Linmas.


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra

ini sangat bergantung pada peran aparatur Badan Kesbang dan Linmas,

tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan

kedisiplinan. Akhir kata, semoga kami dapat bekerja dengan senantiasa

melandaskan diri pada nilai-nilai Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah

sehingga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan.

Grobogan, Maret 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

KABUPATEN GROBOGAN

Drs. DARU WISAKTI, MSi.

Pembina Tk I ( IV/b )

NIP. 19690511 199001 1 001

2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

105 10501 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

% 80 80 80 520.000.000 80 520.750.000 80 615.000.000 80 722.000.000 80 722.000.000 Kesbanglin

mas

105 10501 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya

kebutuhan perangko,

meterai dan

penggandaan

bulan 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000

105 10501 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tersedianya

pelayanan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

bulan 12 12 12 24.000.000 12 24.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000

105 10501 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

bulan 12 12 12 30.000.000 12 30.000.000 12 70.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000

105 10501 01 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Terlaksananya

penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

bulan 12 12 12 17.000.000 12 17.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000

105 10501 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya

penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

bulan 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000

105 10501 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terlaksananya

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

bulan 12 12 12 4.950.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000

105 10501 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Penyediaan Makanan

dan Minuman

bulan 12 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000

105 10501 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya

akomodasi Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

bulan 12 12 12 194.750.000 12 194.750.000 12 225.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000

105 10501 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

Terlaksananya

akomodasi Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

bulan 12 12 12 85.000.000 12 85.000.000 12 65.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000

105 10501 01 20 Pengelolaan Kebersihan,

Keamanan dan Transportasi

Tercukupinya

kebutuhan

pembayaran tenaga

tidak tetap dan

terbayarnya

pembelian peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

bulan 12 12 12 44.300.000 12 45.000.000 12 65.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000

105 10501 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

% 80 80 80 213.900.000 80 188.900.000 80 123.900.000 80 355.000.000 80 355.000.000

105 10501 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

set/buah - 88 10 37.750.000 10 37.750.000 2 Filling

Kabinet 4

Pintu

7.360.000 4 Kipas

Angin

10.000.000 4 Kipas

Angin

10.000.000

105 10501 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

unit 6 - 2 11.150.000 2 11.150.000 3 Buah

Laptop

dan 2

Printer

41.540.000 2 Laptop

dan 2

Printer

50.000.000 2 Laptop

dan 2

Printer

50.000.000

105 10501 02 Pengadaan sarana on line Terlaksananya

Pengadaan sarana on

line

unit - - - - 1 50.000.000

105 10501 02 11 Pembangunan Pagar

Gedung Badan Kesbang dan

Linmas

Terlaksananya

Pembangunan Pagar

Gedung Badan

Kesbang dan Linmas

paket - 1/2 1/2 75.000.000

105 10501 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

bulan 12 12 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000


Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

bulan 12 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000


Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

bulan 12 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000


Mebeleur

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

bulan 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Grobogan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

4

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN 2016-2021


Komputer

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Komputer

bulan 12 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000

105 10501 02 31 Pemeliharaan Gedung

Gudang dan Garasi

Terlaksananya

Pemeliharaan

Gedung Gudang dan

Garasi

unit/

paket

1

105 10501 02 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terlaksananya

Rehabilitasi Atap

Gedung Kantor

unit/

paket

1

Gedung

195.000.000 1 Gedung 195.000.000


Disiplin Aparatur

Tercapainya

peningkatan

disiplin aparatur

% 80 - - - 80 31.000.000 80 15.000.000 80 20.000.000 80 20.000.000

105 10501 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

stel 30 - - - 30 16.000.000

105 10501 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Terlaksananya

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

buah/

stel

- - - - 30 15.000.000 25 Stel 15.000.000 25 Stel 20.000.000 25 Stel 20.000.000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase

Aparatur yang

mengikuti

pelatihan/binte

k

% - - - - 80 5.000.000 80 50.000.000 80 75.000.000 80 75.000.000

105 10501 05 05 Pendidikan dan pelatihan

non formal

Jumlah Aparatur yang

mengikuti

pelatihan/bintek

- - - - - 5 5.000.000 23 Org x

2 Hari

50.000.000 23 Org x

2 Hari

75.000.000 23 Org x

2 Hari

75.000.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

% 80 80 80 92.750.000 80 92.750.000

105 10501 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

buku 24 24 24 25.000.000 24 25.000.000

105 10501 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran dan

Akhir Tahun

buku 8 8 8 30.750.000 8 30.750.000

105 10501 06 05 Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) SKPD

Terlaksananya

Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD

dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000

105 10501 06 06 Penyusunan LAKIP SKPD Terlaksananya

Penyusunan LAKIP

SKPD

dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000

105 10501 06 26 Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset bulan 12 17.000.000 12 17.000.000

105 10501 17 Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Meningkatkan

kesadaran

berbangsa dan

bernegara

Orang 40 40 40 160.063.195 40 173.717.832 40 188.968.869 40 200.613.077 40 225.219.721 240

105 10501 17 08 Orientasi Ketahanan

Bangsa bagi Seniman dan

Budayawan

Terlaksananya

Orientasi Ketahanan

Bangsa bagi Seniman

dan Budayawan

orang - 38.717.832

105 10501 17 15 Sarasehan Kerukunan Umat

Beragama bagi generasi

muda di Kabupaten

Grobogan

Sarasehan Kerukunan

Umat Beragama bagi

generasi muda di

Kabupaten Grobogan

orang 30.063.195

105 1051 17 03 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Terlaksaanya

peningkatan

kesadaran

masyarakat akan

orang - 70.000.000 50.000.000

105 10501 17 02 Peningkatan Rasa

Solidaritas dan Ikatan

Sosial Dikalangan

Masyarakat

Meningkatnya Rasa

Solidaritas dan Ikatan

Sosial Dikalangan

Masyarakat

Orang 30.000.000 70.000.000 75.000.000

105 10501 17 04 Pembinaan Pengembangan

wawasan kebangsaan

Terselenggaranya

Pembinaan

Pengembangan

wawasan

kebangsaan

Orang 30.000.000 70.000.000 75.000.000

105 10501 17 05 Pembinaan Bagi Seniman

dan Budayawan

Terlaksananya

Kegiatan Pembinaan

Bagi Seniman dan

Budayawan

Orang 40.000.000 48.968.869 - -

105 10501 17 07 Pembinaan Masyarakat

Mengenai Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya

Pembinaan

Masyarakat Mengenai

Wawasan

Kebangsaan

Orang 30.000.000 60.613.077 75.219.721

105 10501 17 Penguatan Idiologi

Pancasila Dalam

Pembentukan Karakter

Bangsa

Terlaksananya

Penguatan Idiologi

Pancasila Dalam

Pembentukan

Karakter Bangsa

pada masyarakat

orang 40.000.000 -

105 10501 17 25 Orientasi Bela Negara Terlaksananya

Orientasi Bela Negara

orang 50.000.000 25.000.000

105 10501 17 18 Peningkatan rasa

nasionalisme masyarakat

Terlaksananya

peningkatan rasa

nasionalisme

masyarakat

orang - 20.000.000

Me

wu

jud

kan iklim

investasi yan

g kon

du

sif dan

pen

ingkatan

pen

yerapan

tenaga kerja

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat akan

wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai

nasionalisme

Jumlah peserta

kegiatan

pengembangan

wawasan

kebangsaan dan

nilai-nilai

nasionalisme


105 10501 17 19 Pembinaan wawasan

kebangsaan kepada

masyarakat

Terlaksananya

pembinaan wawasan

kebangsaan kepada

masyarakat

orang - 20.000.000

105 1051 Program kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

Meningkatnya

kesadaran

wawasan

kebangsaan pada

Ormas, LSM dan

OKP

Orang 45 45 45 245.042.381 45 265.946.404 45 289.294.373 45 307.120.610 45 344.791.172 270

105 10501 17 27 Sarasehan bagi Seniman

dan Budayawan di

Kabupaten Grobogan

Terlaksananya

Sarasehan bagi

Seniman dan

Budayawan di

Kabupaten Grobogan

orang 75.000.000 - 50.000.000

105 10501 17 12 Orientasi Ketahanan

Ideologi Negara bagi Ormas

Wanita se Kabupaten

Grobogan

Orientasi Ketahanan

Ideologi Negara bagi

Ormas Wanita se

Kabupaten Grobogan

orang - - 89.294.373

105 10501 17 14 Sarasehan Forum

Persaudaraan Bangsa

Indonesia

Sarasehan Forum

Persaudaraan Bangsa

Indonesia

orang - 50.000.000

105 10501 17 06 Pembinaan Forum

Persaudaraan Bangsa

Indonesia

Pembinaan Forum

Persaudaraan Bangsa

Indonesia

orang 75.000.000 - 40.000.000

105 10501 17 13 Orientasi Wawasan

Kebangsaan

Orientasi Wawasan

Kebangsaan

orang 95.042.381 50.000.000

105 10501 17 23 Penguatan Wawasan

Kebangsaan

Penguatan Wawasan

Kebangsaan

orang - 40.000.000

105 10501 17 24 Sarasehan kearifan lokal

penguatan wawasan

kebangsaan

Sarasehan kearifan

lokal penguatan

wawasan

kebangsaan

orang - 65.946.404

105 1051 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Terlaksaanya

peningkatan

kesadaran

masyarakat akan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa

orang 60.000.000 90.000.000 90.000.000

105 10501 Penguatan Idiologi

Pancasila Dalam

Pembentukan Karakter

Bangsa

Terlaksananya

Penguatan Idiologi

Pancasila Dalam

Pembentukan

Karakter Bangsa

pada masyarakat

orang 60.000.000 90.000.000 90.000.000

105 10501 Sosialisasi Kerukunan Umat

Beragama Bagi Ormas

Wanita

Terlaksananya

Sosialisasi Kerukunan

Umat Beragama Bagi

Ormas Wanita

(Kesetaraan Gender)

orang 50.000.000 127.120.610 164.791.172

105 10501 21 Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

pemilu

% 65,88 40.015.799 50 43.429.458 73 47.242.217 50.153.269 70 56.304.930

105 10501 21 01 Penyuluhan kepada

masyarakat

Terlaksananya

penyuluhan kepada

masyarakat

% 10.000.000

105 10501 21 03 Koordinasi forum-forum

diskusi politik

Terlaksananya

koordinasi forum-

forum diskusi politik

% 70 15.000.000

105 10501 21 09 Sosialisasi Pemilihan Umum Terlaksananya

Sosialisasi Pemilihan

Umum

% 73 12.242.217

105 10501 21 Sosialisasi pendidikan

politik bagi Ormas Wanita

Terlaksananya

Sosialisasi pendidikan

politik bagi Ormas

Wanita

% 70 15.000.000

105 10501 21 08 Peningkatan budaya politik

bagi Parpol dan Ormas

Terlaksananya

Peningkatan budaya

politik bagi Parpol

dan Ormas

% 73 10.000.000

105 10501 21 10 Verifikasi Bantuan

Keuangan Partai Politik

Terlaksananya

Verifikasi Bantuan

Keuangan Partai

Politik

% 10.000.000

105 10501 21 Sosialisasi Perundang-

undangan Bidang Politik

bagi Parpol, Ormas dan LSM

Terlaksananya

Sosialisasi Perundang-

undangan Bidang

Politik bagi Parpol,

Ormas dan LSM

% 12.429.458 73 10.000.000

105 10501 21 Bintek mekanisme

pengelolaan dan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ)

Bantuan Keuangan Partai

Politik

Terlaksananya Bintek

mekanisme

pengelolaan dan

Laporan

Pertanggungjawaban

(LPJ) Bantuan

Keuangan Partai

Politik

% 70 10.000.000

105 10501 21 Sarasehan generasi muda

dalam rangka membangun

budaya politik berwawasan

kebangsaan

Terlaksananya

Sarasehan generasi

muda dalam rangka

membangun budaya

politik berwawasan

kebangsaan

% 70 16.304.930

105 10501 21 Pendidikan politik

masyarakat untuk pemilih

pemula

Terlaksananya

Pendidikan politik

masyarakat untuk

pemilih pemula

% 73 11.000.000 73 15.000.000

Meningkatkan

presentase pertisipasi

masyarakat dalam

Pemilihan Umum

Prosentase

partisipasi

masyarakat

dalam

pemilihan

umum

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat akan

wawasan kebangsaan

dan nilai-nilai

nasionalisme

Meningkatkan

pemahaman

wawasan

kebangsaan pada

Ormas, LSM dan

OKP

Peningkatan

kesadaran

wawasan

kebangsaan

pada Ormas,

LSM dan OKP


105 10501 24 Program Kerukunan

Umat Beragama

Meningkatkan

Kerukunan Antar

Umat Beragama

% 100 100 100 227.539.353 500 246.950.232 100 268.630.489 100 285.183.423 100 320.163.231


Kerukunan Umat Beragama

Terlaksananya

Pembinaan Forum

Kerukunan Umat

Beragama

% 100 50.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000

105 10501 24 01 Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama Bagi Generasi

Muda

Terlaksananya

Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama Bagi

Generasi Muda

% 100 40.000.000 100 50.000.000 100 70.000.000

105 10501 24 01 Pembinaan Penghayat

Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa

Terlaksananya

Pembinaan

Penghayat

Kepercayaan

Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa

% 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 55.000.000

105 10501 24 Jambore Pemuda Lintas

Agama

Meningkatkan

Toleransi Pemuda

Antar Umat

Beragama

% 100 50.000.000 100 58.630.489 100 100.000.000 100 100.000.000

105 10501 17 26 Monitoring dan Pembinaan

Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

Terlaksananya

monitoring dan

Pembinaan

Penghayat

Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

% 100 30.000.000 100 36.950.232 100 50.163.231


Kerukunan Umat Beragama

Pembinaan Forum

Kerukunan Umat

Beragama

% - - - 100 40.000.000 100 40.183.423

105 1051 17 01 Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

Terlaksaanya

peningkatan toleransi

dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

% 100 57.539.353 100 70.000.000 100 40.000.000

Terciptanya

keamanan,

kenyamanan serta

kondusifitas wilayah

Prosentase

antisipasi

konflik sosial


R E S T R A - grobogan.go.id fileterjadi di masyarakat. Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tertuang dalam

Documents