Home >Documents >R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 · PDF file R E N S T R A P E R U B A H A N 2...

R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 · PDF file R E N S T R A P E R U B A H A N 2...

Date post:12-Nov-2020
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    BAB I

    P E N D A H U L U A N

    1.1. Latar Belakang

    Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :

    700/435/A.2/IJ perihal Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana

    terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi

    kegiatan terdiri dari :

    1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin

    2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah

    3). Pengawalan reformasi birokrasi

    4). Penegakan Integritas

    Meliputi :

    a. Kinerja rutin pengawasan sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu RPJMD, Reviu

    RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan Kinerja OPD,

    pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP dan

    BPK dll.

    b. Pengawasan prioritas nasional sebanyak 7 kegiatan seperti penyerapan

    anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan

    penganggaran responsif gender (PPRG).

    c. Pengawalan reformasi birokrasi sebanyak 3 kegiatan seperti PMPRB,,

    penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik.

    d. Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laoran

    gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK,

    verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas dll.

    Melalui Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Blitar Nomor

    700/188.1/ 21.2./409.207/2017 Inspektorat telah melakukan perubahan

    Rencana Strategis 2016 -2021. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Peraturan

    Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga

    berimplikasi terhadap perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan

    dengan struktur organisasi yang baru sehingga dokumen Renstra perlu

    dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang juga

    mengalami perubahan.

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    Dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal Jenderal Kementrian

    Dalam Negeri telah merumuskan formula Standar Analisa Kegiatan

    Pengawasan berbasis money follow program sehingga kegiatan di Inspektorat

    Kabupaten Blitar perlu disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan reviu dan

    Perubahan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020 – 2021.

    Perubahan tersebut mencakup :

    1. Penyesuaian Tujuan dan Sasaran OPD

    2. Penyesuaian / Perubahan Indikator

    3. Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan.

    Perubahan dokumen Renstra Inspektorat tidak merubah program

    karena penyusunan dokumen Renstra harus berpedoman pada dokumen

    RPJMD dan tidak ada perubahan RPJMD.

    Perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan

    pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

    Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan

    tuntutan tata kepemerintahan yang baik (goood governance), Perencanaan

    juga mempunyai peran yang penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan

    kinerja OPD .

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar harus

    menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

    peraturan perundang-undangan. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat

    Tahun 2020 – 2021 merupakan perubahan kedua selama RPJM Tahun 2016

    – 2021 setelah perubahan pertama yaitu Perubahan Renstra Tahun 2017 –

    2021.

    Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2020 – 2021 merupakan pedoman

    untuk penyusunan Renja Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta dijadikan

    pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat

    untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021.

    1.2. Landasan Hukum

    Dasar Hukum dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra 2020-2021

    ini adalah :

    1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

    Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

    Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

    5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

    6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang

    Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008

    tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );

    10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

    11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

    Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

    Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun

    2016 – 2021.

    12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan

    Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

    Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

    13. Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :

    700/435/A.2/IJ perihal standar prencanaan dan penganggaran

    bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Perubahan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2020-

    2021 ini bertujuan untuk :

    1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat

    sesuai tugas dan fungsi lembaga.

    2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah

    tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan

    tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )

    3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

    penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

    4. Melaksanakan semua kegiatan pengawasan Inspektorat sesuai

    dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan

    Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

    1.4. Sistimatika Penulisan

    Sistimatika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten

    Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

    BAB I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Landasan Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistimatika Penulisan

    BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

    2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi

    2.2. Sumber Daya OPD

    2.3. Kinerja Pelayanan OPD

    2.4. Tantangan,Peluang Pengembangan pelayanan OPD

    BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    4.1. Identifikasi permasalahan

    4.2. Sumber Daya Aparatur pengawas

    4.3. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan

    Wakil kepala daerah

    4.4. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

    4.5. Telaahan RTRW dan KLHS

    4.6. Penentuan Isu-isu Strategis

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

    4.1 Visi, Misi Kepala Daerah.

    4.2. Tujuan dan Sasaran

    4.3. Strategi dan kebijakan.

    BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

    BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA

    RPJMD

    Lampiran

  • R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1

    BAB II

    GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

    Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

    tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya

    dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

    Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

    Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar, Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas

    penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat

    Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya

    bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif

    mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

    Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi

    pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

    pembantuan oleh perangkat daerah. Daerah melaksanakan pembinaan dan

    penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintaha

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended