RENSTRA PERUBAHAN 2020 - 2021
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :
700/435/A.2/IJ perihal Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana
terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi
kegiatan terdiri dari :
1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin
2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah
3). Pengawalan reformasi birokrasi
4). Penegakan Integritas
Meliputi :
a. Kinerja rutin pengawasan sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu RPJMD, Reviu
RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan Kinerja OPD,
pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP dan
BPK dll.
b. Pengawasan prioritas nasional sebanyak 7 kegiatan seperti penyerapan
anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan
penganggaran responsif gender (PPRG).
c. Pengawalan reformasi birokrasi sebanyak 3 kegiatan seperti PMPRB,,
penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik.
d. Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laoran
gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK,
verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas dll.
Melalui Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Blitar Nomor
700/188.1/ 21.2./409.207/2017 Inspektorat telah melakukan perubahan
Rencana Strategis 2016 -2021. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga
berimplikasi terhadap perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan
dengan struktur organisasi yang baru sehingga dokumen Renstra perlu
dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang juga
mengalami perubahan.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal Jenderal Kementrian
Dalam Negeri telah merumuskan formula Standar Analisa Kegiatan
Pengawasan berbasis money follow program sehingga kegiatan di Inspektorat
Kabupaten Blitar perlu disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan reviu dan
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020 – 2021.
Perubahan tersebut mencakup :
1. Penyesuaian Tujuan dan Sasaran OPD
2. Penyesuaian / Perubahan Indikator
3. Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan.
Perubahan dokumen Renstra Inspektorat tidak merubah program
karena penyusunan dokumen Renstra harus berpedoman pada dokumen
RPJMD dan tidak ada perubahan RPJMD.
Perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan
pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan
tuntutan tata kepemerintahan yang baik (goood governance), Perencanaan
juga mempunyai peran yang penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan
kinerja OPD .
Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar harus
menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat
Tahun 2020 – 2021 merupakan perubahan kedua selama RPJM Tahun 2016
– 2021 setelah perubahan pertama yaitu Perubahan Renstra Tahun 2017 –
2021.
Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2020 – 2021 merupakan pedoman
untuk penyusunan Renja Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat
untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra 2020-2021
ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008
tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 – 2021.
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
13. Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor :
700/435/A.2/IJ perihal standar prencanaan dan penganggaran
bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2020-
2021 ini bertujuan untuk :
1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat
sesuai tugas dan fungsi lembaga.
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah
tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.
4. Melaksanakan semua kegiatan pengawasan Inspektorat sesuai
dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya OPD
2.3. Kinerja Pelayanan OPD
2.4. Tantangan,Peluang Pengembangan pelayanan OPD
BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
4.1. Identifikasi permasalahan
4.2. Sumber Daya Aparatur pengawas
4.3. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil kepala daerah
4.4. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
4.5. Telaahan RTRW dan KLHS
4.6. Penentuan Isu-isu Strategis
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
4.1 Visi, Misi Kepala Daerah.
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Strategi dan kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA
RPJMD
Lampiran
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya
dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar, Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat
Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh perangkat daerah. Daerah melaksanakan pembinaan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
serta melaksanakan pemeriksaan / audit keuangan.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi :
a. menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. memimpin pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
c. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;
d. Menetapkan penyusunan hasil pengawasan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
dan
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
SEKRETARIS
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol,
hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program,
perencanaan dan pelaporan Inspektorat Daerah serta meneliti Naskah
Hasil Pemeriksaan ( NHP ) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Sekretaris juga mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Daerah,
pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dan hubungan
masyarakat;
b. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan/anggaran Inspektorat
Daerah;
c. memimpin urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
protokol dan surat menyurat;
d. melaksanakan kerjasama dengan pengawas eksternal;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian
yaitu Sub Bagian penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, dan
Sub Bagian Administrasi dan Umum
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Sub. Bagian Penyusunan Program
Sub.Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam menyelenggaraakan administrasi penyusunan program
dan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan
laporan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub.Bagian Penyusunan
Program mempunyai fungsi :
a. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Daerah;
b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan
menyimpan laporan hasil pengawasan
c. melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun
kegiatan pengawasan;
d. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
e. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
f. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
g. menyusun statistik hasil pengawasan; dan melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan sekretaris.
Sub. Bagian Keuangan.
Kepala Sub.Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris
dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, perencanaan anggaran
pembiayaan, pengelolaan dan menghimpun penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Untuk melaksanakan tugasnya kepala Sub.Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam
rangka penyusunan anggaran keuangan Inspektorat Daerah;
b. mengelola anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja
tidak langsung;
c. menyusun penatausahaan, mengkaji ulang laporan keuangan dan
pembayaran;
d. melaksanakan pengujian, penatausahaan, analisis dan laporan
perintah pembayaran;
e. melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran
kegiatan kebutuhan kantor;
f. menyusun kebutuhan operasional, analisis data dan dokumen
keuanganserta laporan keuangan;
g. melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan
pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;
h. melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistim
informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan
pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan
anggaran; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas
membantu sekretaris dalam penyelnggaraan administrasi
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi
dan tata laksana.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Untuk melaksanakan tugasnya kepala Sub Bagian Umum dan
kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melaksanakan surat menyurat;
b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan kegiatan
tata usaha serta pemeliharaan dan perlengkapan Inspektorat;
c. menyusun perncanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan
keamananan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
d. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
e. memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan
kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
f. menyiapkan bahan untuk menyususn dan menyempurnakan
organisasi tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelols
perpustakaan Inspektorat; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
Inspektur Pembantu Wilayah.
Inspektur Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasi
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai wilayah kerjanya.
Inspektur pembantua juga mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasi dan memverifikasi bahan pengusulan program
pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
b. memverifikasi bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan PKPT;
c. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai
wilayah kerjanya;
d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penugasan
pengawasan;
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
e. memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan
teknis pelaksanaan penugasan pengawasan;
f. mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
g. mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Selain itu Inspektur Pembantu juga :
a. membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah ( P2UPD ) dan Jabatan Fungsional Auditor;
b. membawahi wilayah kerja pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Kecamatan dan Pembinaan kepada Pemerintahan Desa di
Lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar;
c. Penugasan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabartan Fungsional
Auditor ( JFA ) dibawah Inspektur Pembantu dengan Surat
Penugasan Inspektur;
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan tediri dari :
a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
b. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
a. Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah mempunyai fungsi ;
1. Mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Mengawasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Mengawasi dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Mengawasi untuk tujuan tertentu;
5. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
6. Mendampingi / memberikan keterangan ahli dalam proses
penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan;
10.Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain; dan
11.Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu
melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTUR
Sekretaris
Subag Keuangan Subag Adm &
Umum
Subag Perencanaan
& pelaporan
Irban Wilayah II Irban Wilayah IV Irban Wilayah III Irban Wilayah I
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
2.2. Sumber Daya
Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya
sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia keadaan Tahun 2019 sbb :
a. Susunan kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar :
Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten
Blitar saat ini berjumlah 55 orang terdiri dari 30 laki-laki dan
25 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut :
a. Inspektur 1 Orang
b. Sekretaris 1 Orang
c. Inspektur Pembantu 4 Orang
d Kepala Sub.Bagian 3 Orang
e Auditor 13 Orang
f PF. P2UPD 26 Orang
g Staf administrasi 5 Orang
b. Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat
dilihat dari kepangkatan sebagai berikut :
1. Golongan IV : 18 Orang 2. Golongan III : 34 Orang 3. Golongan II : 3 Orang
c. Sumber daya manusia dilihat dari Eselonnya sbb :
1. Eselon II : 1 Orang 2. Eselon III : 5 Orang 3. Eselon IV : 3 Orang
a. Sumber daya manusia di Inspektorat dilihat dari Pendidikan
Formal sebagai berikut :
1. S2 : 8 Orang 2. S1 : 34 Orang 3. Sarjana Muda : - Orang 4. SLTA : 3 Orang 5 SLTP : -
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
b. Sarana dan Prasarana yang dipakai sebagai penunjang tugas
pokok dan fungsi di Inspektorat adalah sbb :
c. N Jenis Barang Jumlah Satuan Ket.
1. Almari 13 Buah Sedang
2. Filing Cabinet 17 Buah Sedang
3. Airphone 7 Buah Rusak
4. Jaringan Telephone 1 Jaringan Baik
5. Jaringan Speedy 1 Jaringan Baik
6. Faximile 1 Unit Baik
7. Komputer 8 Unit Sedang
8. Laptop 29 Unit Baik
9. LCD Proyektor 1 Unit Baik
10. Printer 20 Unit Baik
11. Brankas 1 Buah Baik
12. Air Codotioner 11 Unit 3 Rusak
13. Camera 5 Buah 1 Rusak
14. Rool Mater 4 Buah Baik
15. Televisi 3 Buah Baik
16. Mesin Ketik 6 Buah 2 Rusak
17. Kursi Tamu 2 Set Baik
18. Kursi Lipat 17 Buah Sedang
19. Kursi Pimpinan 9 Buah Sedang
20. Kursi Kerja 88 Buah 13 Rusak
21. Meja Kerja 53 Buah 5 Rusak
22. Ordometer 4 Buah Baik
23. Sepeda Motor 9 Unit Baik
24. Mobil 9 Unit Baik
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
2.3. Kinerja Pelayanan OPD Periode Renstra 2011-2015
Program Indikator
Kinerja
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Targe
t
Rea-
lisasi
Target Rea-
lisasi
Target Rea-
lisasi
Target Rea-
lisasi
Target Rea
-
lisa
si
Peningka -
tan Sistem
pengawa-
san
Internal
dan
pengendali
an
kebijakan
KDH
Persentase
Jumlah Obrik
yang diperiksa
94 100 94 94 94 94 206 100 206 100
Persentase
jumlah
laporan yang
diterbitkan
94 100 94 100 94 100 206 100 206 100
Persentase
Jumlah
Rekomendasi
yang
ditindak
lanjuti
100 100 100 100 100 100 206 100 206 100
Secara umum pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar
pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas
dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat
dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Dilihat pada tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu antara tahun
2011, 2012 dan tahun 2013 Inspektorat mentargetkan 94 OPD yang diadakan
pengawasan dan pembinaan, sedangkan untuk pengawasn desa masih
dilakukan secara sampel pada masing – masing kecamatan dengan capaian baik
sesuai dengan target. Menginjak tahun ke empat Inspektorat mengambil
kebijakan dengan memeriksa/ mengadakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten
Blitar sebanyak 220 desa yang diadakan pengawasan dan pembinaan baru
sebanyak 112 desa. Secara kuantitatif bila dilihat dari tabel diatas bahwa target
telah tercapai dengan baik namun demikian secara kualitatif Inspektorat masih
belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang belum
memadahi
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan
pengendalian kebijakan KDH
Pengawasan Internal secara berkala
425.810 425.291
805.750
805.750 961.945
942.995
868.500
843.580
975.060
934.350
PenanganaKasus
Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah
241.590 170.46
5
276.95
0
276.950 367.63
0
325.33
5
286.60
5
268.14
2
609.26
0
460.92
0
Inventarisasi Pelaporan dan Pemutakhiran data TLHP
15.855 15.855 15.765 15.765 43.850 38.395 38.500 33.419 65.562 36.346
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal
95.950 83.850 84.600 84.480 76.650 76.650 56.800 56.790 164.040
145.150
Rapat Koordinasi Pengawasan
- - - - - - 33.370 27.215
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ( RAD-PPK)
- - - - - - 81.800 77.140 85.490 76.685
Reviu Laporan Keuangan Daerah
55.455 55.455 46.225 46.225 52.955 52.955 40.430 37.380 46.755 46.375
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
(LKD)
Evaluasi LAKIP SKPD
36.466 36.466 42.315 42.315 33.330 33.330 12.600 12.500 54.560 53.640
Kegiatan pengendalian Disiplin Aparatur
10.080 9.420 8.970 8.470 11.950 10.970 9.820 9.820 9.110 8.990
Pengawasan dalam rangka peenrimaan CPNSD
25.441 25.441 - - 28.650 22.585 - - - -
Pelaksanaan Pengawasan Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah
9.840 9.840
-
208.415
205.175
103.980
12.620 194.000
134.370
Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa
- - - - - - 152.200
150.600
593.880
581.750
Pelaporan dan Pemutakhiran Data TLHP
36.480 36.480 - - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
- - - - 551.835
552.079
580.498
566.733
741.796
688.345
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
19.752.5
19.752.49
10.414 10.414 - - - - - -
Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
58.140 32.339 55.500 36.775 - - - - - -
Kegiatan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
17.400 17.400 17.400 17.400 - - - - - -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15.136, 15.136 17.165 17.165 - - - - - -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
27.507 27.507 40.373 40.373 - - - - - -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
110.074 109.674
64.962 64.883 - - - - - -
Penyediaan makanan dan minuman.
38.325 34.303 41.162 36.730 - - - - - -
Rapat Koordinasi dan Konsutasi ke luar Daerah
146.694 146.691
181.750
181.602 - - - - - -
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke
10.360 10.355 27.130 24.495 - - - - - -
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
dalam daerah
Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
12.675 12.480 11.275 11.275 176.440
173.067
241.401
208.472
1.007.118
824.970
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45.255 41.301 47.500 34.194 - - - - - -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
12.700 12.700 12.700 12.700 - - - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
49.600 22.455 22.175 19.675 66.449 57.727 271.500
210.230
254.497
192.515
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- - 66.518 66.518 199.219
199.210
- - 198.950
198.950
Pembentukan Satgas SPIP
- - 14.678 14.678 31.151 31.151
Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Kegiatan
peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektoratdan
- - - - - - 338.72
0
334.12
0
398.46
0
374.89
0
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi PP 71 Tahu 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 bagi SKPD -
- - - - - - 180.000
180.000
- -
Bimtek Penyusunan SOP
- - - - 48.470 46.574 - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
1.950 1.950
- - 12.100 12.100 - - - -
Penyusunan
Pelaporan Keuangan semesteran
1.650 1.650 1.650 1.650 - - - - - -
Penyusunan pelaporan keungan akhir tahun
900 900 900 900 - - - - - -
Program Penataan
Kegiatan Kajian tentang Penetapan
- - - - - - - - 207.220
197.800
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Program kegiatan
Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Target (000)
Realisasi
Tar get Real isasi
Tar get Reali sasi
Tar get Reali sasi
Tar get Real isasi
dan Penyempurnaan Kebijakan system dan prosedur
pengawasan
Standart Analisa Biaya Honorarium atas Kegiatan Inspeksi Kabupaten Blitar
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Dilihat dari tabel diatas pemenuhan anggaran di Inspektorat selama
kurun waktu 5 tahun yaitu periode tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 relatif dapat terserap dengan baik.
Terdapat beberapa kegiatan yang muncul ditahun ke 4 yaitu kegiatan
kegiatan yang difokuskan terhadap pemenuhan dan peningkatan
Sumber Daya Aparatur. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan
jabatan dari struktural ke fungsional yang harus dilaksanakan oleh
Inspektorat sehingga munculnya kegiatan kegiatan baru tersebut
sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
2.4. Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
2.4.1 Tantangan :
Tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah
Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsnya
dibidang pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan
kepala daerah adalah sebagai berikut :
a. Masih rendahnya tingkat pemahaman OPD terhadap
peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.
b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel
sehingga pemerintah kabupaten blitar terbebas dari kolusi
orupsi dan nepotisme.
2.4.2 Peluang
a. Tersediannya jaringan SIMDA untuk membantu serta
mendukung pelaporan keuangan daerah.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
b. Komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam
mendukung pelaksanaan program kegiatan yang sudah
tercermin dalam RPJMD
c. Kerjasama antar lembaga seperti Irjen, BPKP dan
Inspektorat provinsi Jawa Timur dalam pengawasan dan
pengendalian intern pemerintah.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB. III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan
Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana dengan adanya perubahan
paradigma dan peraturan-peraturan dalam tata cara pengelolaan
keuangan daerah, Grand Design Reformasi Birokrasi serta penerapan
PP 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) melalui penerapan
kaidah-kaidah yang baik ( best practice ) dalam pengelolaan keuangan
daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas
dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah
meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
Potensi permasalahan yang timbul karena adanya beberapa hal
diantaranya adalah :
1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN ( Korupsi,Kolusi
dan Nepotisme )
2. Optimalisasi dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
3. Peningkatan kualitas pelayan publik oleh OPD.
Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
Internal maupun eksternal antara lain :
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1. Faktor Internal
a. Kualitas SDM yang belum memadahi dalam tugas
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal
b. Banyaknya Obyek pemeriksaan ( Obrik ) yang harus dilakukan
pembinaan dan pengawasan
c. Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana
terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat.
2. Faktor Eksternal
a. Tuntutan masyarakat tarhadap pelayanan masyarakat
terhadap pemerintahan yang bersih bebas korupsi,kolusi dan
nepotisme.
b. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan ketaatan OPD
terhadap peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Inspektorat.
c. Implementasi SPIP OPD belum Optimal.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan roda
pemerintahan memiliki visi yang telah disampaikan pada saat
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi tersebut
memberikan gambaran kearah mana pembangunan dalam kurun
waktu lima tahun kedepan akan tercapai. Adapun visi tersebut adalah
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN
BERDAYA SAING “
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Adapun Misi dari Bupati terpilih adalah
Misi 1 : Meningkatkan Taraf kehidupan Masyarakat
Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat
Berlandaskan Nilai-nilai keagamaan ( religius)
Kearifan lokal dan hukum
Misi III : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Misi IV : Meningatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Misi V : Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Usaha
Ekonomi Masyarakat yang memiliki daya saing
Misi VI Meningkatkan pembangunan Berbasis Desa dan
Kawasan Perdesaan.
Lembaga Inspektorat khususnya akan menjadi salah satu
lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi
pemerintah kabupaten blitar yang telah ditetapkan yaitu misi yang ke
IV adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi
informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang
efektif, efisien dan akuntabel.
Fungsi lembaga Inspektorat adalah sebagai pengawas yang
mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di
masing-masing OPD dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Tahun 2019 merupakan Tahun ketiga dari periode Bupati dan
Wakil Bupati terpilih Tahun 2016 – 2021.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Inspektorat Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
Tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang hampir sama dengan
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur. Sesuai dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018
dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat,
maka seluruh Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
melaksanakan kegiatan sesuai standar tersebut. Kinerja Inspektorat
yang menunjang / mendukung kinerja Inspektorat adalah
Pemeriksaan desa. Hal tersebut dikarenakan Inspektorat Provinsi
memiliki kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.
3.4. Telaah RTRW dan KLHS
Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi telaahan
terhadap RTRW dan KLHS bagi lembaga Inspektorat secara hirarki
juga tidak mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi yang ada di Inspektorat. Untuk itu dalam
Renstra ini tidak ada penjelasan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian,
fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap
kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal
maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung
terhadap kinerja. Penentuan isu strategis adalah melihat hal-hal yang
menjadi prioritas pada OPD terkait. Tidak hanya dalam konotasi
negatif melainkan juga yang sifatnya positif. Penentuan isu strategis
juga turut memberikan sumbangsih terhadap perumusan strategi yang
dilakukan melalui analisis SWOT.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab
sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat,
maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut:
1. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik
2. Sumber daya personil yang terbatas
3. Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja
4. Adanya bantuan audit dari K/L
5. Peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis
6. Lokasi Obrik yang cukup jauh mengingat luasnya Kabupaten Blitar
7. Didukungnya tupoksi inspektorat dengan sarana dan prasarana
yang memadai
8. Adanya Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018
dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat
yang harus dilaksanakan.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 TELAAHAN TERHADAP VISI, MISI DALAM RPJMD YANG TERKAIT
TUGAS POKOK FUNGSI OPD.
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar periode Tahun 2020 – 2021 harus tetap memperhatikan RPJMD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian
Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi serta program
pembangunan jangka menegah daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah
melaksanakan Misi ke IV dari Visi Misi Bupati Blitar yang tertuang dalam
RPJMD yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan
sasarannya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi dan
keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai Tugas Pokok Fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar adalah mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa serta melaksanakan
pemeriksaan atau audit keuangan.
Sesuai dengan Standar Prencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31
jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :
1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu
RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan
Kinerja OPD, pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP
dan BPK
2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah sebanyak 7 kegiatan seperti
penyerapan anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan
perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
3). Pengawalan reformasi birokrasi meliputi 3 kegiatan seperti PMPRB,,
penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan publik
4). Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laoran
gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK,
verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH
4.2.1 Linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-
pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar OPD secara
langsung dapat mendukung ketercapaian Visi Misi Kabupaten Blitar,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengawasan
internal.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat memiliki 3 tujuan
yaitu peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional dan
mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin dalam pengelolaan anggaran
dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang undangan yang
berlaku. Tujuan tersebut tentunya dikerucutkan menjadi beberapa
sasaran yaitu adalah sebagai berikut :
1). Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2). Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional
3). Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengeolaan anggaran
dan disiplin dalam penerpan peraturan perundang - undangan
Secara keseluruhan berikut tabel linieritas Tujuan dan Sasaran
Inspektorat sebagai berikut :
Tabel : 4.1 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD
Misi RPJMD
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran
Misi 4:
Meningkatkan tata kelola pemerinta
Mewujudka
n Pemerintahan daerah yang efektif,
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkata
n kualitas pelayanan administrasi
Meningkatn
ya kualitas pelayanan administrasi
Prosentase
ketercukupan administrasi perkantoran
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
han yang baik melalui reformasi
birokrasi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah
yang efektif, efisien dan akuntabel
efisien dan akuntabel.
perkantoran.
perkantoan
Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Peningkata
n tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional
Meningkatkan tata
kelola organisasi yang akuntabel dan profesional
Prosentase ketercukupa
n sarana prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian
kinerja
Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang
– undangan yang berlaku
Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang
– undangan
Presentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan
Tabel yang menunjukkan Tujuan SKPD, Sasaran SKPD, dan Indikator Sasaran (IKU)
SKPD
No. Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran
Sasaran Kinerja Pada Tahun ke –
(%)
1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran
100 100 100 100 100
2 Peningkatan tata kelola organisasi
Prosentase ketercukupan sarana
100 100 100 100 100
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
yang akuntabel dan profesional
prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
100 100 100 100 100
Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
100 100 100 100 100
3 Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang – undangan
Presentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan
85 85 100 100 100
4.2.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2018 - 2021
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 bahwa Inspektorat
Kabupaten Blitar melakukan perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan target
mulai tahun 2018 – 2021.
Secara keseluruhan berikut tabel linieritas Perubahan Tujuan dan Sasaran
Inspektorat sebagai berikut :
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Tabel : 4 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD
Misi RPJMD
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Indikator Tujuan
Sasaran OPD
Indikator Sasaran
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
Mewujdkan Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
Meningkatkan efektifitas dan efisisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
Nilai SAKIP
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
Persentase OPD yang bebas temuan material
Persentase Desa yang bebas temuan material
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak
lanjuti.
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak
lanjuti. Persentase
kasus pengaduan
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas ( ZI )
Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RPJMD
No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun ke-
( % )
2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
100% 100% 100%
100%
Persentase OPD yang bebas temuan material
40%
40%
40%
40%
Persentase Desa yang bebas temuan material
20%
20%
25%
25%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
90%
90%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
90%
90%
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Persentase OPD yang ditetapkan pembangunan Zona Integritas ( ZI )
3% 3% 3% 3%
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
4.2.3. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2020 - 2021
Untuk perubahan kedua Renstra Tahun 2020 – 2021 ini berpengaruh pada
perubahan sasaran dan nomenklatur kegiatan serta indikator kegiatan namun tidak
merubah tujuan Inspektorat Tahun 2018 – 2021. Secara keseluruhan berikut tabel
linieritas Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagai berikut :
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RPJMD
No Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran Target Kinerja
Tahun ke-
2020 2021
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
100%
100%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat
(internal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100%
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan
kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah OPD , dan target kinerja hasil (outcome) program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan
kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi OPD.
A. Strategi
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program.
Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan
strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan
terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan
lingkungan yang dihadapi.
Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu
strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan
faktor internal maupun eksternal OPD, Strength (Kekuatan) dan Weakness
(Kelemahan) merupakan faktor internal OPD , sedangkan Opportunity
(O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi
OPD dari luar. Berikut analisis SWOT Inspektorat Kabupaten Blitar.
SWOT
Strength Weakness
Dukungan Dana, sarana dan prasarana
Sumberdaya personil yang terbatas Latar
belakang pendidikan personil bervariasi
Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja
Opportunity
Menciptakan sistem pengawasan internal melalui peningkatan disiplin kinerja,
Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan isue-isue strategis antara lain Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Opini Badan
Bantuan audit dari K/L
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
pengelolaan anggaran, dan penerapan peraturan
perundang-undangan
Pemeriksa Keuangan WTP, Kapabiltas APIP Lavel 3 dan Pembangunan Zona Integritas ( ZI ).
Treat Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill
Peraturan perundang-undangan yang dinamis
Lokasi obrik yang jauh
Tabel diatas menunjukkan Strength (Kekuatan), Weakness
(Kelemahan), Opportunity (Penluang), dan Threat (Ancaman) dari Inspektorat
Kabupaten Blitar. Secara keseluruhan hal tersebut didapatkan melalui permasalahan,
kinerja pelayanan OPD , Isu strategis, dan dukungan penghambat terhadap kinerja
Inspektorat. Berdasarkan data diatas menghasilkan 3 alternatif strategi sebagai
berikut:
1. Melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan secara terus menerus
kepada Obrik pengawasan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia / Aparatur pengawas melalui
pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP
4. Meningkatkan maturitas SPIP
B. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi
dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan
pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan.
Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk
menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat
dilaksanakan.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan,
serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan
dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun
2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing
perspektif adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat
mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,
kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi
operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses
penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan
penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong
upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada
perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi
peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi
upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-
upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung
strategi pembangunan daerah.
Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut
dapat dirincikan sebagai berikut
No Perspektif
Strategi 1: meningkatkan kualitas pengawasan internal
Kebijakan Program
1 Perspektif Masyarakat
Peningkatan pelayanan Publik
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH
2 Perspektif Proses Internal
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
3 Perspektif Kelembagaan
Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4 Perspektif Keuangan
Pengalokasian anggaran pengawasan
3 Perspektif Kelembagaan
Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam
perencanaan dan pelaporan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
4 Perspektif Keuangan
Alokasi anggaran untuk Diklat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
APARATUR
No Perspektif
Strategi 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan Program
1 Perspektif Masyarakat
2 Perspektif Proses Internal
3 Perspektif Kelembagaan
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH
4 Perspektif Keuangan
Berdasarkan analisis BSC dapat dilihat Inspektorat memiliki 3 Kebijakan
yaitu meliputi:
1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Kapabilitas APIP)
3. Pengelolaan Anggaran Inspektorat.
Berikut juga dipaparkan pohon kinerja yang bertujuan melihat linieeritas
SKPD yang mendukung RPJMD dan tanggung jawab SKPD. Selain itu pohon
kinerja ini juga membuktikan bahwa Renstra dan RPJMD linier, sehingga
capaian Renstra merupakan sumbangsih capaian RPJMD.
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yan Baik
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
pengendalian Kebijakan KDH
Keg.Pengawasan
Internal Inventarisasi
Data TL hasil
Pengawasan
Evaluasi
Tindak Lanjut
Temuan
Pengawasan
Penanganan
Kasus
pengaduan
masyarakat
Misi IV
RPJMD
Sasaran
RPJMD
Eselon
2
Eselon
3
Eselon
IV
IMPACT
OUT
COME
OUTPUT
POHON KINERJA
Sasaran
Renstra
Sasaran
Program
Sasaran
kegiatan
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi OPD Sedangkan kegiatan merupakan apa yang akan
dilakukan oleh OPD dalam setiap tahunnya hingga masa Renstra ini berakhir.
RPJMD Kabupaten Blitar sebagai acuan dari disusunya rentra ini, memiliki 2
tipe susunan program yang berbeda untuk Inspektorat. Pertama adalah program
pada tahun 2016 dan kedua program yang berlaku pada tahun 2016 – 2021.
Perbedaan tersebut disadari bahwa pada tahun 2016 adalah masa transisi dari
RPJMD periode sebelumnya, ke RPJMD periode baru. Selain itu pada tahun 2016
juga mengalami efektif dan efisiensi penggunaan program.
Dalam penyajiannya pada bab ini juga menyajikan target capaian dan
kerangka pendanaan OPD hingga periode Renstra ini berakhir. Berikut Program
dan Kegiatan tahun 2016 beserta target dan kerangka pendanaan.
Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Blitar yang bersumber pada APBD Kabupaten Blitar untuk kegiatan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 6.360.941.600 ( enam milyar tiga ratus
enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah )
2. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.427.148.900,- ( enam milyar empat ratus
dua puluh tujuh juta seratus empat pulu delapan ribu sembilan ratus rupiah
)
3. Tahun anggaran 2018 dengan pagu sebesar Rp.6.955.366.000,-( Enam milyar
sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah
)
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
4. Tahun Anggaran 2019 pagu sebesar Rp. 6.880.366.000,- ( enam milyar
delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )
5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.230.000.000,-( Tujuh milyar dua ratus
tujuh puluh juta rupiah )
6. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.280.000.000,- ( Tujuh milyar dua
rautus delapan puluh juta rupiah ).
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya, Inspektorat sebagai perangkat daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar tentunya secara langsung akan
mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Memperhatikan hal tersebut
tentunya disadari bahwa sangat penting linieritasnya dokumen perencanaan disetiap
level pemerintahan. Menindak lanjuti hal tersebut, Inspektorat mengacu terhadap Misi
RPJMD ke 4, Tujuan 1, Sasaran 1, dan memiliki 3 indikator sasaran. Berikut
indikator sasaran RPJMD yang dipengaruhi oleh capaian indikator Renstra
Inspektorat sebagai berikut.
Tabel 1
Indikator sasaran RPJMD Misi IV. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan Indikator
Kinerja
Tujuan
Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Kondisi Awal Target Indikator Kinerja
Mewujudkan
pemerintahan
daerah yang
efektif,efisien
dan
akuntabel
Indeks
Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya
efektivitas
dan efisiensi
serta
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nilai
SAKIP
C CC CC B BB BB A
Nilai
LPPD
2,8841 3,0515 3.0525 3.0530 3.0535 3.0540 3.0542
Opini
BPK
WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Tabel 2
Indikator sasaran SKPD/IKU
Sasaran OPD Indikator Sasaran OPD / IKU Target
2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
100% 100% 100%
100%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
90%
90%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
90%
90%
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Blitar merupakan
garis-garis besar yang memuat segala aspek dan lingkup program bidang
pengawasan. Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat, diperlukan langkah-
langkah yang sistimatis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun
ke tahun. Untuk itulah maka disusunlah Rencana Strategis periode tahun 2020
– 2021. Selain itu penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar organisasi
dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-
undangan dapat diwujudkan.
Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis perubahan
Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun 2020 – 2021 dapat memberikan
arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat.
Blitar, Maret 2019
INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR
ACHMAD LAZIM,SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600805 198903 1 013
R E N S T R A P E R U B A H A N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 – 2021
Misi RPJMD Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Tujuan OPD
Indikator Tujuan
Sasaran OPD
Indikator Sasaran
Target Kinerja Tahun ke-
2020 2021
Misi IV.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif,efisie
n dan akuntabel
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan
pemerintah daerah.
Nilai SAKIP
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaa
n dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B”
100%
100%
Persentase Rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK (eksternal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (internal) yang ditindak lanjuti.
90%
90%
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100%