Home >Documents >R E N S T R A - bakesbangpol.jakarta.go.id

R E N S T R A - bakesbangpol.jakarta.go.id

Date post:16-Oct-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DKI JAKARTA
2017-2022
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
i
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
merupakan pedoman yang berdasarkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas kesatuan
bangsa dan politik di Provinsi DKI Jakarta.
Renstra ini merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolak ukur dalam
penyelenggaraan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta agar lebih terarah dan terjamin demi
tercapainya sasaran pembangunan selama lima tahun dengan mempertimbangkan
perkembangan kehidupan masyarakat Jakarta kedepan sebagai bangsa Indonesia yang
dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.
Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta ditetapkan untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan arah dan kebijakan serta program
pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya Renstra ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam Rencana
Kerja (Renja) SKPD sekaligus untuk menyusun RKA-SKPD.
Jakarta, Oktober 2018
Provinsi DKI Jakarta
iii
I.4 Sistematika Penulisan 8
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 10
II.2 Sumber Daya SKPD 35
II.3 Kinerja Pelayanan SKPD 42
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 57
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Wakil Kepala Daerah Terpilih
III.4 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 64
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis 65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
73
BAB VIII PENUTUP 143
iii
Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan 36
Tabel 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan 37
Tabel 2.4 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan 38
Tabel 2.5 Aset/Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta
40
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2013-2017
Jakarta Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017
46
Jakarta Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017
47
Pembangunan Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan Wakil Gubernur
57
Tabel 3.3 Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16 61
Tabel 4.1
Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
66
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 71
Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Program PD 76
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta 2017-
2022
125
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 13
Gambar 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur 35
Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Golongan 36
Gambar 2.4 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 37
Gambar 2.5 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan 38
Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs)
2022
65
Gambar 5.1 Hubungan antara tujuan, sasaran, dan strategi 70
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
2
PENDAHULUAN
Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa
mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan
nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan
dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yaitu penguatan
persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai SKPD yang memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Reposisi dan
reorientasi tersebut akan efektif dilakukan. Segenap jajaran aparatur Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan
fungsinya secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen
rencana strategis (renstra). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Disamping itu, dalam penyusunan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan arahan yang
terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang
menangani urusan dalam negeri.
sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja
Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan
berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kesatuan Bangsa dan
Politik).
3
Sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Nomor 14 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, perumusan
rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan
bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan
rancangan RPJMD. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
bersama-sama dengan Tim Penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan
lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; yang memuat visi, misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan
kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat
(1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk
mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah
proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di
dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik problem
solving, future oriented maupun resource allocation. Secara umum, setiap proses
perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif,
tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut
memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
disusun berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui beberapa
tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta;
BAB I – Pendahuluan
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022
Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2022 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Keberhasilan
pelaksasanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022 tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan
daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah . Selain itu, Renstra ini juga akan menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta setiap tahunnya.
BAB I – Pendahuluan
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mencakup:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
BAB I – Pendahuluan
6
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelengaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah 2005-2025;
24. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda);
25. Peraturan Gubernur Nomor 1354 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan
Kegiatan Orang Asing, Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Tenaga Kerja Asing
di Provinsi DKI Jakarta;
26. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja
Pengembangan Indeks Demokrasi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelengaraan
Kewaspadaan Dini Masyarakat;
BAB I – Pendahuluan
28. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
29. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan
dan Tatacara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja
SKPD/UKPD
31. Peraturan Gubernur Nomor 603 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Penguatan Demokrasi.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017-2022 ditetapkan dengan maksud:
1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam
upaya mewujudkan visi, misi dan program gubernur terpilih;
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu:
1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk
mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa
BAB I – Pendahuluan
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017–2022 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam
pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta.
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi,
misi, dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, telaahan Renstra
K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 sebagai indikasi keberhasilan
kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam
memimpin seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB I – Pendahuluan
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yang diterjemahkan dari strategi dan arah
kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sebagaimana
tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.
BAB VIII PENUTUP
10
PROVINSI DKI JAKARTA
Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
periode tahun 2013-2017 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran
pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017
diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2017-2022 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar
rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik secara efektif dan efisien.
Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta selama
periode 2013-2017 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan
tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-
hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran,
persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
11
kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi
5. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan,
pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi
6. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa
antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya
8. pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran,
wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan
ekonomi dan seni budaya
mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi
10. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing
11. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol
12. pengelolaan ketatausaahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol
13. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol
14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol
Rincian fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol
b. Membina pemahaman ideologi Negara, pembauran kebangsaan dan bela Negara
c. Melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi
masyarakat asing serta pemantauan dan penanggulangan konflik social
d. Melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan
fasilitasi kelembagaan politik.
12
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016, susunan organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
a. Kepala Badan;
2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
3. Subbagian Keuangan.
1. Subbidang Ideologi Negara;
3. Subbidang Bela Negara.
1. Subbidang Kewaspadaan Dini;
2. Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing; dan
3. Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
2. Subbidang Kerukunan Umat Beragama; dan
3. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
1. Subbidang Pendidikan Budaya Politik;
2. Subbidang Demokrasi; dan
g. Suku Badan;
13
Gambar 2.1Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
14
Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, kepala badan membawahi 4 bidang dan 1
sekretaris; termasuk suku badan kota, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun, uraian tugas
dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.
A. Kepala Badan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas
sebagai berikut :
Kesbangpol;
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan
Kesbangpol, Subbidang Kesbangpol Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi
Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol;
dan
Kesbangpol.
tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:
1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
3) pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Badan Kesbangpol;
serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh unit Badan
Kesbangpol;
5) pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Badan
Kesbangpol;
7) pengelolaan ketatausaahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
8) pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
15
10) pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Suku Badan
Kesbangpol;
akuntabilitas Badan Kesbangpol; dan
Sekretariat terdiri atas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
2. anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
4. anggaran Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
5. melaksanakan pengelolaan ketatausaahaan dan kerumahtanggaan Badan
Kesbangpol;
7. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban kantor;
peralatan kerja;
10. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
11. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana
kantor dam peralatan kerja;
13. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan
penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
14. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
15. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan
kompetensi pegawai;
17. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
18. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin
pegawai;
16
widyaiswara dan widyaiswara luar biasa;
20. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan
dokumen umum dan kepegawaian.
Umum.
b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas;
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan
Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan
Kesbangpol sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggarandan dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan;
strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol oleh Unit
Kerja Badan Kesbangpol;
terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
7. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas
Badan Kesbangpol;
Sekretariat; dan
Perencanaan dan Anggaran
c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan
Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan
Kesbangpol sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
4. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
5. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
17
7. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan;
8. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;
9. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi;
10. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan
penerimaan retribusi;
11. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan
pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Badan Kesbangpol;
12. mengoordinasikan tugas Bendahara;
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Keuangan.
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membina
pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara. Untuk
melaksanakan tugas, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai
fungsi :
1) penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dukumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
4) pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan
informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
5) pelaksanaan kajian dan evaluasi bina ideologi dan Wawasan kebangsaan;
6) peningkatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
7) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
18
a. Subbidang Ideologi Negara mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan
sosialisasi ideologi negara;
mengembangkan data dan informasi mengenai kebijakan dan fasilitasi
implementasi ideologi negara;
Negara;
terkait ideologi negara;
8. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
9. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
10. melaporkan dan mempertanggugjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Ideologi Negara.
b. Subbidang Pembauran Kebangsaan, mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan
pembauran kebangsaan;
data dan informasi mengenai pembauran kebangsaan;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi pembauran kebangsaan;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
19
melalui kerjasama forum pembauran kebangsaan;
7. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerjasama dan kemitraan
antara lembaga pemerintah daerah dan forum pembauran kebangsaan serta
kelompok suku/ etnis dalam rangka peningkatan pembauran kebangsaan;
8. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka pembauran
kebangsaan;
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pembauran Bangsa.
c. Subbidang Bela Negara mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pemantapan bela negara;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantapan bela negara;
6. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemantapan bela negara;
7. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerjasama dan kemitraan
dalam rangka pemantapan bela negara;
8. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan sosialisasi bela negara;
melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga
terkait di bidang pemantapan bela negara; dan
9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Bela
Negara.
20
pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan
penanganan konflik sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang
Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Kewaspadaan;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Bidang Kewaspadaan;
3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kewaspadaan
dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan
dan penanganan konflik sosial;
5) pelaksanaan kajian dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang
asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik
sosial;
6) pemantauan kerawanan sosial terkait ideologi, politik, sosial dan budaya;
7) pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
8) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan
non perizinan pada bidang kewaspadaan;
9) penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang
kewaspadaan;
11) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang
kewaspadaan; dan
Kewaspadaan.
a. Subbidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
21
Kewaspadaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
kewaspadaan dini;
dan informasi dini;
6. memfasilitasi peningkatan kewaspadaan dini melalui kerjasama intelijen daerah
dan forum kewaspadaan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA);
kemasyarakatan di bidang kewaspadaan dini;
9. melaksanakan kegiatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan
SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/ataunpihak terkait lainnya dalam rangka
pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan
informasi dini;
dan non perizinan pada kewaspadaan dini;
11. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan
dini; dan
Kewaspadaan Dini
b. Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing mempunyai
tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan. anggaran Bidang
Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Kewaspadaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pemantauan
dan evaluasi kerawanan sosial akibat orang asing, tenaga kerja asing dan
organisasi masyarakat asing;
22
4. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data
mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan
organisasi masyarakat asing;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan organisasi masyarakat asing;
6. menyusun alternatif solusi penanganan kerawanan sosial berdasarkan hasil
analisis data dan informasi akibat orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi
masyarakat asing;
7. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga
terkait di bidang pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi
masyarakat asing;
dan non perizinan pada pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat
asing;
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pemantauan
orang asing dan organisasi masyarakat asing; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing
c. Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Kewaspadaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Kewaspadaan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pemantauan dan penanganan konflik sosial;
4. menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data
dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan dan penanganan konflik sosial;
6. menyusun bahan alternatif solusi penyelesaian permasalahan pemantauan dan
penanganan konflik sosial;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
23
anggaranit lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian,
pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai pemantauan dan
penanganan konflik sosial;
9. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Kewaspadaan;
akuntabilitas Bidang Kewaspadaan; dan
Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial.
E. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni,
Budaya, Agama dan - Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan
Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan
ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
4) pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan, dan pengembangan data
dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan;
5) pelaksanaan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan;
7) fasilitasi pelaksanaan kerukunan umat beragama;
8) fasilitasipelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan;
9) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni,
budaya, agama dan kemasyarakatan;
24
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Bidang
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai
dengan Iingkup tugasnya;
pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
4. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan
data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
6. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi
meliputi perilaku perekonomian masyarakat, organisasi kemasyarakatan
perekonomian serta kerawanan sosial akibat kesenjangan perekonomian;
7. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dalarn rangka ketahanan
ekonomi, seni dan budaya;
terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
9. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan;
Kemasyarakatan; dan
Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
25
b. Subbidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
Iingkup tugasnya;
pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
4. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan
data dan informasi mengenai kerukunan umat beragama;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi kerukunan umat beragama;
6. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan kerukunan umat
beragama, harmonisasi dan toleransi antar umat beragama;
7. memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi antara lembaga pemerintah
daerah dan forum kerukunan umat beragama dalam rangka peningkatan
persatuan dan kesatuan bangsa;
pengembangan kerukunan umat beragama;
9. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga
terkait di bidang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Kerukunan Umat Beragama.
c. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sesuai
dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis hubungan organisasi
kemasyarakatan;
26
data dan informasi mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi
kemasyarakatan;
6. memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
7. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring danevaluasi perizinan
dan non perizinan pada organisasi kemasyarakatan;
8. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada organisasi
kemasyarakatan;
10. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi organisasi
kemasyarakatan;
terencana kerja dan anggaran dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan;
dan
Organisasi Kemasyarakatan.
Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai fungsi:
1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Politik dan
Demokrasi;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Politik
dan Demokrasi;
3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan
pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
4) pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan
informasi mengenai politik dan demokrasi;
5) pelaksanaan kajian dan evaluasi budaya politik, demokrasi dan fasilitasi
kelembagaan politik;
27
7) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan budaya
politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
8) fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
9) pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelembagaan politik dan demokrasi; dan
10) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik
dan Demokrasi.
a. Subbidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Politik dan Demokrasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pendidikan
budaya politik;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi pendidikan budaya politik;
6. melaksanakan kegiatan pendidikan budaya politik;
7. memfasilitasi dan sosialisasi pendidikan budaya politik dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap
warga negara;
terkait di bidang pendidikan budaya politik;
9. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Politik dan Demokrasi;
10. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Politik dan Demokrasi;dan
11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pendidikan Budaya Politik.
b. Subbidang Demokrasi, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
28
Politik dan Demokrasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis fasilitasi demokrasi
dan pemilihan umum;
data dan informasi mengenai fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
5. melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan demokrasi;
6. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan
umum sebagai dokumen negara;
penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
pemilihan umum; dan
Demokrasi.
c. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Politik dan Demokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Politik dan Demokrasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan
hubungan kelembagaan politik;
data dan informasi mengenai kelembagaan pemerintah dan politik;
5. melaksanakan kajian dan evaluasi kelembagaan politik;
6. memfasilitasi kegiatan kelembagaan pemerintah dan partai politik serta
mengoordinasikan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
8. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan pemerintah dan partai politik;
dan
Fasilitasi Kelembagaan Politik
29
G. Suku Badan Kesatuan Bangsa Bangsa dan Politik Kota Administrasi
Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis
pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang
meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi,
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Untuk
melaksanakan tugas, Suku Badan menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
3) fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan
pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;
4) fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya,
agarna dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
5) fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
6) fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik
dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
7) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan
non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi;
8) penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan
bangsa dan politik Kota Administrasi;
9) fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
10) pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD dan pihak
terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi;
11) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan;
12) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
13) pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan; dan
14) penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Badan.
Suku Badan merupakan Unit Kerja Badan Kesbangpol pada Kota Administrasi. Suku
Badan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
30
tugas :
1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan;
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;
3) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi
pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan; dan
4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Badan.
a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku
Badan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Badan;
5. melaksanakan pengelolaan ketatausaahaan dan kerumahtanggaan Suku
Badan;
prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
7. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban Suku Badan;
kerja Suku Badan;
10. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan;
11. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan;
12. menghimpun, menganalis dan mengajukan kebutuhan penyediaan dan
pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
13. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja
Suku Badan;
31
15. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen
pelaksanaan anggaran Suku Badan;
akuntabilitas Suku Badan; dan
Tata Usaha.
b. Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemahaman ideologi negara,
pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi;
4. meningkatkan pemahaman ideologi negara;
5. meningkatkan pembauran kebangsaan dan bela negara;
6. melaksanakan kajian dan evaluasi bidang bina ideologi, wawasan
kebangsaan, politik dan demokrasi;
8. memfasilitasi dan mensosialisasikan pengembangan politik dan demokrasi
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban
politik setiap warga Negara;
penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
pemilihan umum;
umum sebagai dokumen negara;
instansi/lembaga terkait di Bidang Politik dan Demokrasi;
12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan
pengembangan data dan informasi mengenai ideologi Negara, pembauran
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
32
Administrasi;
Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik.
c. Subbidang Kewaspadaan mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
sesuai dengan Iingkup tugasnya;
dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan
organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
4. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan
kewaspadaan;
terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan;
6. memfasilitasi forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini
masyarakat dan komite intelejen daerah;
7. melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan
orang asing dan organisasi masyarakat asing;
8. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan
non perizinan pada kewaspadaan;
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Kewaspadaan.
mempunyai tugas:
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
33
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
sesuai dengan Iingkup tugasnya;
dan informasi mengenai pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama
dan kemasyarakatan;
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di
bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
6. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi,
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
7. memfasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, kerukunan umat
beragama dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
8. menghimpun dan menyusun keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi
kemasyarakatan;
non perizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
10. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada ketahanan
ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
H. Kelompok Jabatan Fungsional
dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan Kesbangpol dan Subkelompok
Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
34
II.2 Sumber Daya SKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber
daya manusia, aset, maupun modal. Berikut uraian singkat tentang sumber daya yang
dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sampai dengan
Desember 2017.
Berdasarkan data Subbagian Umum dan Kepegawaian bulan Desember
2017, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 136 orang. Pegawai tersebut ditugaskan pada Badan, dan 5 (lima) Suku
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wilayah Kota Administrasi. Penempatan
pegawai di Badan yaitu berjumlah 67 orang (49,26 %) dan sebanyak 69 orang
(50,74 %) tersebar di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wilayah Kota
Administrasi pada kisaran jumlah pegawai 12-16 orang.
a. Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta paling
banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun, yaitu 38,24 persen atau 52
orang. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di
bawah 25-30 tahun, yaitu sebanyak 4 orang sebesar 2,94 persen.
Tabel 2.1 Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur
Range Tahun Jumlah Orang Persentase
25-30 tahun 4 orang 2,94 %
31-35 tahun 15 orang 11,03 %
36-40 tahun 23 orang 16,91 %
41-45 tahun 19 orang 13,97 %
46-50 tahun 23 orang 16,91 %
>50 tahun 52 orang 38,24 %
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
35
Gambar 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur
Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat
41 persen pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan
menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2017-2022.
b. Distribusi Pegawai Menurut Golongan
Jika ditinjau berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta berada pada golongan III, yakni sebesar
59,55 persen dari total pegawai atau sebanyak 136 orang. Urutan kedua terbesar
adalah Golongan IV sebesar 21,32 persen. Data ini menunjukkan 80,88 persen
pegawai berada pada golongan III dan IV sehingga memiliki kesempatan untuk
mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan
karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.
Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur
25-30 Tahun = 2.94%
31-35 Tahun = 11.03%
36-40 Tahun = 16.91%
41-45 Tahun = 13.97%
> 50 Tahun = 38.24%
36
Golongan Jumlah Orang Persentase
Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Golongan
c. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Distribusi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur
yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 45,59
persen, S2 dan S3 sebesar 19,11 persen. Dengan kata lain, 64,71 persen pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah mereka yang telah menyelesaikan
pendidikan S1, S2, dan S3, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi
permalasahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan
masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam
merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan
Distribusi Pegawai Menurut Golongan
37
relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Tabel 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan
Pendidikan Jumlah Persentase
S1 62 45,58 %
S2 25 18.38 %
S3 1 0,74 %
D3 10 7,35 %
SMA 36 26,47 %
SMP 1 0,74 %
SD 1 0,74 %
Sementara, sebanyak 27,20 persen pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik berpendidikan SMP sampai dengan SMA. Pegawai Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik yang berpendidikan SD dan SMP sebanyak 2 orang (1,48%),
SMA sebanyak 36 orang (26,47%), dan D3 sebanyak 10 orang (7,35 %). Jumlah
pegawai yang berada pada jenjang pendidikan ini relatif kecil dibandingkan
Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
S1 = 45.58%
S2 = 18.38%
S3 = 0.74%
D3 = 7.35%
SMA = 26.47%
SMP = 0.74%
SD = 0.74%
38
pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sesuai dengan kebutuhan.
d. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
Berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta, jumlah jabatan struktural ada 46 jabatan. Seluruh jabatan tersebut
terisi penuh, yang menandakan bahwa tidak terdapat permasalahan penjenjangan
karir pegawai. Selebihnya, yaitu sebanyak 90 orang adalah fungsional perencana
dan pejabat pelaksana (staf).
No. Jabatan Jumlah
TOTAL 136
Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
39
persen pegawai berada pada golongan III dan 64,71 persen pegawai
berpendidikan S1 ke atas, dapat disimpulkan bahwa peluang pegawai
meningkatkan jenjang karir sangat tinggi. Akan tetapi, mengingat jumlah jabatan
struktural yang tersedia hanya sebanyak 46 jabatan atau 33,82 persen dari jumlah
pegawai, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta perlu
mengarahkan pengembangan karir hal yang harus dilakukan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2017-2022 adalah
menyiapkan kompetensi pegawai.
Selain sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan
dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Jenis sarana dan prasarana
kerja yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi
ruangan kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruangan
kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 6 lokasi, yaitu Lantai 15
Blok H Gedung Balaikota Jakarta Pusat, dan 5 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Wilayah Kota Administrasi di setiap Gedung Walikota. Ruang kerja yang
ditempati oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Suban Bakesbangpol
berkondisi baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan.
Adapun untuk sarana dan prasarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Kendaraan dinas operasional yang
digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1
sedan dan 1 mini bus. Kendaraan ini digunakan di Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta.
40
Tabel 2.5 Aset/Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
No. Jenis Aset/Modal Jumlah
7 Mini Bus 2
Sumber: KIB-B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja
yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
mencukupi kebutuhan. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah komputer
dengan jumlah pegawai, yaitu 51 buah komputer banding 136 orang pegawai.
Dengan demikian, tidak semua pegawai mendapat fasilitas komputer. Fasilitas
printer dan proyektor tersedia pada setiap subbidang/subbagian.
Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar tahun perolehannya
adalah di bawah tahun 2013. Aset seperti komputer masa manfaatnya adalah lima
tahun, sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak
dapat digunakan. Hal ini berimplikasi pada adanya perbedaan antara data aset
dengan kebutuhan di lapangan, sehingga beberapa pegawai belum mendapatkan
fasilitas komputer. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengurus barang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan tambahan komputer sebanyak 25 unit,
Note book atau laptop sebanyak 20 unit, printer sebanyak 25 unit, proyektor
sebanyak 6 unit, kamera sebanyak 6 unit, dan nantinya kebutuhan ini dipenuhi
dengan pengadaan komputer. Selain itu, dibutuhkan pengadaan komputer untuk
peremajaan komputer secara berkala sesuai dengan masa pakainya.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
41
II.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2022
Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
periode tahun 2013-2017 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan
membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu,
capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun
waktu 2013-2017.
II.3.1 Capaian Indikator Kinerja
Bagian ini mengulas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2013-2017 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.4.
BAB II – Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 42
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No.
Indikator
Kinerja
SKPD
Target
SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(=capaian/target x 100%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Cakupan
ormas etnis
konflik
13 konflik 10 konflik 22 konflik 19 konflik 16 konflik 13 konflik 10 konflik 100
% 100
%
legislatif
- 100% -
10 partai 10 partai 10 partai 10 partai 10 partai 9 partai 10 partai 10 partai 9 partai 9 partai 90% 100
% 100% 90% 90%
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 43
No.
Indikator
Kinerja
SKPD
Target
SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(=capaian/target x 100%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5 Indeks
Demokrasi di
Provinsi DKI
5%
100
8%
74% 88% 97%
Sumber: LKIP Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta dan LKPJ Prov. DKI Jakarta berbagai tahun
BAB II – Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022
Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2013-2017 secara umum sudah
menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target
kinerja yang ditetapkan.
Walaupun capaian indikator kinerja pada Tabel 2.4 menunjukkan capaian kinerja
yang baik, perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan.
Terutama mengenai kualitas indikator, apakah dapat mengukur kinerja dengan tepat
dan akurat. Selain itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atas belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beberapa capaian indikator menunjukkan terjadi
selisih antara target dengan realisasi. Belum ada indikator yang dapat mengukur kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tugas evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atas,
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup baik, namun masih
menyisakan beberapa kekurangan dan permasalahan yang perlu perbaikan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan pada lima tahun yang akan datang. Dalam rangka
melakukan peningkatan tersebut, perlu dibuat perencanaan strategis jangka menengah
yang mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi.
II.3.2 Realisasi Anggaran
Kinerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
periode 2013-2017 dapat dilihat dari rencana anggaran dan realisasi anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Perbandingan
rencana anggaran degan realisasi anggaran menurut kelompok belanja dapat dilihat
pada Tabel 2.5. Selama kurun waktu 2013-3017, Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013-2017 mengalami
perkembangan yang fluktuatif. Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022
bahwa rasio antara Realisasi dan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
dari tahun 2013-2017, sebesar 92,81 persen pada tahun 2013; 58,04 persen pada tahun
2014; 95,06 persen pada tahun 2015; 85,33 persen pada tahun 2016: dan 89,39 persen
pada tahun 2017
Kinerja anggaran Badan Kesbangpol dapat dilihat lebih rinci melalui kelompok
belanja, yaitu Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). Persentase
realisasi BTL minimal berada pada 75 persen dan maksimal pada 99 persen. Hal ini
menggambarkan bahwa kinerja penyerapan BTL sudah baik. Dapat dikatakan bahwa
tidak ada permasalahan dalam perencanaan maupun penyerapan anggaran BTL,
sedangkan penyerapan pada BL lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan BTL.
Penyerapan BL paling rendah berada pada angka 54 persen dan paling tinggi sebesar 91
persen dengan rata-rata 72 persen.
BAB II – Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 46
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode
perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Belanja Tahun 2013-2017
Uraian Rencana Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan
(dalam persen)
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Belanja
Tidak
Langsung
(BTL)
15.906 21.633 44.184 64.891 52.802 15,697 16.343 42.537 56.601 48.869 0.99 0.76 0.96 0.87 0.93
2 Belanja
Langsung
(BL)
59.914 98.861 17.966 13.343 10.162 54.677 53.596 15.031 10.161 7.419 0.91 0.54 0.84 0.76 0.73
Total Belanja 75.821 120.494 62.150 78.240 62.965 70.375 69.939
57.569 66.763 56.289 0.93 0.58 0.93 0.85 0.89
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Kesbangpol Tahun 2013-2017
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 47
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Belanja Tahun 2013-2017
Uraian Rencana Anggaran pada Tahun ke-
(dalam juta rupiah)
(dalam juta rupiah)
Rata-rata
Pertumbuhan
(dalam
persen)
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Angga
ran
Realis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Belanja
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang
fluktuatif. Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara Realisasi dan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
dari tahun 2013-2017, sebesar 92,81 persen pada tahun 2013; 58,04 persen pada tahun 2014; 95,06 persen pada tahun 2015; 85,33 persen pada tahun
2016: dan 89,39 persen pada tahun 2017.
BAB II – Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 48
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta meliputi: Potensi Kerawan Sosial Provinsi DKI Jakarta,
Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Lembaga Politik dan Hukum.
Karakteristik DKI Jakarta sebagai ibu kota negarayang merupakan puat
pemerintahan juga merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya
dan lain lain. Berbagai suku , agama, ras, golongan dan agama (dihuni oleh
masyarakat yang heterogen). Masyarakat yang pluralistik serta jumlah penduduk
yang besar (sekitar 10 juta) menjadikan Jakarta mempunyai potensi kerawanan
sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang
berdimensi vertikal dan horisontal sehingga hambatan signifikan bagi
terwujudnya pembangunan di DKI Jakarta.
2. Berkembangnya Paham Radikalisme dan Terorisme
Dengan kondisi masyarakat yang majemuk serta kemajuan teknologi informasi
(dunia digital) yang begitu pesat serta himpitan sosial di masyarakat maka
paham gerakan radikalisme dan terorisme mudah menyusup di lingkungan
masyarakat. Sebagian besar kejadian aksi teror bom di Indonesia sasarannya
adalah kota Jakarta bahkan pelakuknya adalah warga DKI Jakarta. Bersatunya
seluruh komponen masyarakat bersama dengan pemerintah menjadi modal utama
dalam mencegah berkembangnya faham dan gerakan radikalisme di DKI Jakarta.
3. Intoleransi Kerukunan Umat Beragama
Keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang
kompleks. Dengan keberagaman agama dari satu sisi menjadi alat pemersatu
keberagamaan namun di satu sisi mengandung potensi kerawanan dalam
membangun kerukunan umat beragama di masyarakat (intoleransi). Selain nilai-
nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi
dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 49
4. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum
Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan
justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan
terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan
hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme
yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap
dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia
kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum
Indonesia.
5. Mengikisnya Wawasan Kebangsaan
Dengan derasnya arus globalisasi dan dunia teknologi yang tidak mengenal batas
dan sekat, membawa dampak positif maupun negatif. Salah satunya adalah
mengalirnya arus informasi yang kadang tidak selaras dan sesuai dengan akar
dan budaya Indonesia. Dari hasil pengamatan penelitian para pakar akademisi
bahwa semangat wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda
kecenderungannya mulai mengikis sebagai dampak masuknya arus globalisasi
dan budaya luar yang sulit di bendung melalui dunia digital. Sebagai contoh
seperti: HOAK, kekerasan/premanisme, narkoba dll.
B. Peluang
Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok
dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan
untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:
1. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan
Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan
dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat
dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi
dini atau early warning system untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial
politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 50
stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial
politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi
lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk
meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.
terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara indonesia dalam
kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai
slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.
2. Penguatan Kelembagaan Politik
Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan
optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan
ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan
kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-Iembaga penyelenggara negara,
utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap
partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-Iembaga kemasyarakatan,
mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta
melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi
negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.
3. Pemulihan Wilayah Konflik
Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya
mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha
yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa
permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan ekses yang
potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan
perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang
demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu,
upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap di pelihara.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 51
4. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stake
holder (Partai Politik, aorganisasi akemasyarakatan, tokoh politik, tokoh
masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih
aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan
dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :
a. Partai Politik
masyarakat;
dan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik,
santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk
berpartisipasi aktif dalam proses politik
c. Forum Masyarakat, Tokoh politik dan tokoh masyarakat
Forum-forum masyarakat, Para tokoh politik dan tokoh masyarakat
diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara
berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga
masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.
5. Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi
Masyarakat DKI Jakarta sangatlah beranekaragam, termasuk didalamnya sistem
religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam
membangun sikap multicultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan
menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu
kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.
6. Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, namun perkembangan saat ini
mulai bermunculan Ormas/LSM dengan menunjukkan peran aktif dan
partisipatif dalam memberdayakan sektor-sektor masyarakat menuju ke arah
terbentuknya masyarakat yang berperan dalam mendukung pembangunan di DKI
Jakarta. Sampai saat in Ormas yang sudah terdaftar kurang lebih sebanyak 650
organisasi dengan berbagai aktivitas dan bidang kerjanya.
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 52
7. Iklim Ekonomi Kompetitif
Sebagai pusat perekonmian indonesia maka maka persaingan hidup di Jakarta
dari segi ekonomi yang semakin ketat dan iklim usaha yang semakin kompetitif
membuat posisi pemerintah DKI Jakarta mencari terobosan terobosan dalam hal
peyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keterlibatan
masyarakat disini dapat membantu dan meringankan beban pemerinah dengan
cara membedayakan dan mendorong potensi masyarakat menjadi mandiri, kreatif
dan inovatif dalam menciptakan lapangan kerja baru.
8. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat
Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang
lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan
suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan
dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang
ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi
terdapat sebagaian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di
luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi
memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.
9. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik
Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya
paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik.
Dengan adanya perubahan perundang undangan, terjadi pergeseran fungsi utama
Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah
menjadi “Pelayan Masyarakat”.
pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik.
Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan
hierarkhis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan
heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).
10. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam mewujudkan harmonisosial masyarakat, Pemerintah berupaya
meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat
mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut
baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat
maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk
BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 53
memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain
pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum
Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).
Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka
program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi
dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut
tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah
kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol
Perkembangan isu-isu strategis, baik di tingkat nasional, maupun lokal,
membawa tuntutan akan perbaikan pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut juga memberikan dorongan
terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil, termasuk
SDM di bidang kesatuan bangsa dan politik, secara luas. Hal ini menjadikan
ekosistem Kesbangpol saat ini, secara nasional memiliki kapasitas yang sudah
jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Hal tersebut terjad karena program-
program peningkatan kapasitas yang semakin baik.
13. Sarana dan Prasarana
Perkembangan teknologi, baik dalam bidang teknologi informasi dan
komunikasi, maupun teknologi mekanis dan elektronika, membawa perubahan
yang cukup signifikan di seluruh sektor kehidupan. Termasuk dalam hal ini
adalah hal-hal yang terkait dengan kinerja Kesbangpol secara umum. Teknologi-
teknologi yang sebelumnya sulit diperoleh, baik karena biayanya yang masih
mahal ataupun ketiadaan SDM yang menguasainya seperti teknologi
telekomunikasi seluler berbasis internet ataupun teknologi berbasis komunikasi
satelit, saat ini sudah lebih mudah untuk dimiliki dan digunakan oleh apparatus
Kesbangpol. Hal ini merupakan peluang tersendiri bagi pelaksanaan tugas-tugas
di bidang Kesbangpol secara luas.
BAB III – Permasalahan dan Isu-isu Strategis
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 54
BAB III
penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang
menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Dengan
demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif
menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk
menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesbangpol lima tahun
mendatang.
Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta periode
2017-2022 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDG’s).
Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II,
Kajian terhadap Visi Misi Gubernur dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah
permasalahan-permasalahan pelayanan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa
kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
1 Semakin
berkurangnya rasa
persatuan dan
kesatuan bangsa
Kurangnya
pemahaman
politik masyarakat
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam
dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah:
Adapun Visi berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 yaitu:
“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam
mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.
BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 56
Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari,
dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses
pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang
beradab, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya
yang dirumuskan ke dalam misi. Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan
sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 yaitu :
1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui
kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur,
kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya,
mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan
warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata
kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan
Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.
BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Renstra Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta | Tahun 2017-2022 57
Berdasarkan pada visi
of 130/130
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA R E N S T R A 2017-2022
Embed Size (px)
Recommended