R E N J A - Subang

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan KS.TUBUN No.10 Tlp.( 0260 ) 7605373 subang

R E N J A

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2020

Renja BPBD 2020 Kabupaten Subang

DAFTAR ISI

Daftar Isi………………………………………………………………………………… i

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 3

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ............................... 5

1.4 Sistematika Penyusunan ................................................................. 6

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................... 7

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............. 15

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ........................... 18

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................................... 19

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................ 20

BAB IV PENUTUP 27

2


3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang

Nomor 72 Tahun 2018 Tanggal 07 Pebruari 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun

2013 – 2018, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan

pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD

dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,

RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam

langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian

RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara

bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai

fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena

memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan

Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.


4

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan

untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta

masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Subang.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang

dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan, oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD

berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan

memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten

Subang dan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo

Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana;


5

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga

internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan

Bencana;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional


14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi

Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor .. . Tahun .....

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;

16. Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun ........ tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Subang;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Subang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program

prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Subang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah

Pusat, Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat

mendorong partisipasi masyarakat.


6

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Subang;

2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan

menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Subang Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi.

Pada Tahun 2019, Program dan kegiatan yang terdapat pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran kegiatan rutin kantor, kegiatan penyediaan barang

peralatan kantor, Program Kedaruratan dan logistik dalam kebencanaan

diantaranya kegiatan Pengadaan Bufferstock ( Logistik ) dan Pendistribusiannya,

Penanganan Kedaruratan dan Pengadaan Perlengkapan Dapur, Progranm

Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasional kegiatannya Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Kebencanaan Daerah .Program

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu penyajian kebutuhan pasca bencana,

monitoring/pendataan pasca bencana, bintek penilaian dan kerusakan dampak

bencana. Sedangkan untuk Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

menyelengarakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana

alam, Pembentukan Desa Tangguh ( Siaga Bencana berbasis Masyarakat Terpadu

) GANASMADU , simulasi penanganan bencana, Rapat koordinasi dan konsultasi

pencegahan dan kesiapsiagaan serta peningkatan kesiapsiagaan dan

penangulangan bencana.

). Untuk masa yang akan datang, evaluasi terhadap Renja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program &

kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Subang Nomor..... Tahun ........... Tanggal ......

................ Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang.


8

A. Tugas BPBD.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Aceh dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi

darurat bencana;

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Sumber Penerimaan

lainnya; dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

B. Fungsi BPBD.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPDB memiliki fungsi sebagai :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

4. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau

institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan


9

5. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik

dari SKPK, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka

penanganan darurat bencana.

Secara Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari unsur

pengarah dan unsur pelaksana, unsur pelaksana mempunyai tugas

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

a. Pra Bencana

b. Saat tanggap darurat

c. Pasca Bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian.

Pengkoordinasian merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui

kegiatan koordinasi dengan SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga

usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana

dan pasca bencana.

b. Pengkomandoan

Pengkomandoan merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui

kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari

SKPK dan Instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan pihak lain serta

langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat

bencana

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara

terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait

yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Bidang.

1. Kepala Pelaksana.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

a. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara

operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang

penanggulangan bencana;


10

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai

dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah ; dan

d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau

lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;

b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan,

kesiapsiagaan, kedaruratan,logistic, rehabilitasi dan rekonstruksi

bencana di Kabupaten Subang;

d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang

pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana di Kabupaten Subang;

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program

kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik,

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Subang;

f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan,

kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di

Kabupaten Subang;

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau

lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan,

kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di

Kabupaten Subang; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati dan

Kepala DPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sekretariat.

Kepala Sekretariat mempunyai tugas :

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian,

penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat,

pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian

secara evaluasi dan pelaporan.


11

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan,

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. Pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK,

APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan

peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah

tangga;

d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol;

e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah

penanggulangan bencana;

f. Pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di

wilayah Kabupaten Subang;

g. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan

bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan,

jangka menengah dan jangka panjang;

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau

lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan

arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset,

perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

Mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring,

evaluasi dan analisa data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan

penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan BPBD,


menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati dan Laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah serta penyajian data dan informasi.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.

Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu

Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi

resiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan

dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Fungsi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.

Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan

mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan,

mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait

dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana

serta pemberdayaan masyarakat.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesipasiagaan dalam

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui

kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan

masyarakat.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesipasiagaan dalam


kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan

masyarakat.


4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu


penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok

rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera

prasarana dan sarana vital.

Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan

keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana

vital.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan

pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera


3. Melaksanakan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat.

4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan

pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera


5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau

lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik.




Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan

fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan

pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan

perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas :

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan

fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan

pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera


5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu


penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca

bencana.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana pada pasca bencana

3. Pelaksanaan penyusunan program/Perencanaan teknis, pengelolaan

data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana.

4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau

lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana

5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana

dan prasarana umum pasca bencana.

6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan

relokasi.




Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam


kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam


kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menyangkut dengan peran dan fungsi BPBD Kabupaten Subang dalam

melaksanakan program penanggulangan bencana, dihadapkan pada beberapa

kelemahan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

a. SDM Kebencanaan masih terbatas.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana.

c. Belum terbangunnya sarana dan prasarana dalam hal kebencanaan.

d. Kurangnya Personil BPBD Khususnya Pegawai Negeri Sipil.

e. Minimnya informasi kebencanaan sehingga data tentang korban bencana

tidak akurat.

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

Adapun tantangan pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten

Subang adalah :

1. Adanya ancaman potensi bencana yang dihadapi Kabupaten

Subang sehingga perlu adanya strategi dalam menghadapi ancaman

tersebut, Potensi ancaman yang dimiliki antara laian bencana gunung

api, longsor, angin puting peliung, kebakaran dan ancaman banjir

bandang.

2. Alokasi dana untuk pengurangan resiko bencana yang masih minim

akibat belum samanya persepsi dan paradigma baru tentang

penanggulangan bencana, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

3. Perubahan Iklim (Global Warming) yang mengakibatkan cuaca yang

ekstrim sehingga berpotensi menimbulkan bencana.


4. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan mengenai

penanggulangan bencana sehingga Fungsi BPBD belum berjalan

secara maksimal dalam hal (Koordinasi, Komando dan Pelaksana)

dalam penanggulangan bencana.

5. Terbatasnya Sarana prasarana infrastruktur dan peralatan dalam hal

penanggulangan bencana.

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana

dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana.

Adapun Peluang pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten

S u bang adalah :

1. Adanya Forum Masyarakat siaga bencana menjadi suatu forum dalam

pengurangan resiko bencana sehingga diharapkan masyarakat agar

lebih berperan pada saat menghadapi bencana.

2. Adanya dukungan dari instansi vertikal dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) dan dunia usaha sebagai mitra kerja BPBD dalam


3. Adanya upaya pengintegrasian Kurikulum kependidikan di lembaga

pendidikan dalam hal Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

4. Adanya Peran aktif lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam hal

paradigma baru penanggulangan bencana, Pelestarian alam secara

kontinuitas.

5. Adanya budaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara

baik dan benar.

2.3.2. Strategi dalam Pengembangan Pelayanan BPBD.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Subang , ditempuh melalui 7 (tujuh) strategi yaitu :

1. Membangun sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana

Daerah yang mempunyai strategi vision sesuai dengan perubahan dan

perkembangan masyarakat.

2. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh manfaat bagi


kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan

prosedur.

3. Penanggulangan bencana senantiasa mengutamakan partisipasi

masyarakat, karena pada prinsipnya setiap masyarakat mempunyai

hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui

intermediasi, institusi, legitimasi, yang mewakili kepentingannya.

4. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.

5. Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi

dalam rangka menigkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan

bencana.

6. Membangun sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penanggulangan

bencana.

7. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah,

terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.

8. Meningkatnya kesadaran,kemampuan dan kesiapsiagaan (Pemerintah

dan masyarakat) dalam menghadapi bencana melalui pembentukan

forum masyarakat siaga dan pembentukan satuan reaksi cepat


9. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah

pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir.

10. Terlaksananya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik

secara terpadu dan menyeluruh.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok

ukur) kinerja kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan

rencana strategis ini adalah:

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan,

kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,

mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana

meliputi:

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha

mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana dan

b. Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan

dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua

lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah

Indonesia.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan

bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi

terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan kedepan antara lain adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan

masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan

bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.

2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui

peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan

prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding

sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan


rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

A. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai

upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Tujuan yang

ingin diwujudkan disusun dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi

masing-masing institusi, yaitu :

1. Terwujudnya penyusunan rencana dan program kebencanaan, administrasi

bidang kepegawaian, umun dan keuangan secara optimal.

2. Terwujudnya pelayanan kebencanaan yang merata, komprehensip, bermutu

dengan melibatkan pihak-pihak terkait pada saat pra bencana, tanggap

darurat dan pasca bencana.

3. Terwujudnya kegiatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi dan kesadaran

masyarakat dalam hal kebencanaan.

B. Sasaran.

Sedangkan rencana sasaran BPBD Kabupaten Subang adalah peningkatan

peran serta pemerintah dan masyarakat terhadap kebencanaan yang antara lain

dari :

1. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan

Masyarakat) dalam upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana

melalui peningkatan kapasitas.

2. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang terpadu,

terkoordinir, efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi antar

lembaga, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan

sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

3. Mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui

perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal.


3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan masalah dan tantangan penanggulangan bencana di Kabupaten

Subang, sesuai dengan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi antara

lain :

1. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengenalan dan

pengkajian.

2. Program Pengurangan resiko bencana.

Program ini bertujuan untuk pengenalan dan pemantauan resiko bencana.

3. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan.

Program ini bertujuan untuk konsulidasi Renstra pada rencana aksi daerah

pengurangan dampak bencana (RAD PDB).

4. Program Pelaksanaan dan Penegakan Tata Ruang.

Program ini bertujuan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang

dan pengelolaan lingkungan hidup, pemberlakuan peraturan tata ruang.

5. Program Persyaratan Standar Teknis.

Program ini bertujuan untuk memberlakukan peraturan standar

keselamatan, pemantauan dn evaluasi pelaksanaan standar keselamatan.

6. Program Persyaratan Analisa Resiko Bencana.

Program ini bertujuan untuk penelitian, pengkajian kegiatan yang

mempunyai resiko bencana dan penelitian/pengkajian kondisi yang

menimbulkan bencana.

7. Program penyuluhan dan penanggulangan bencana.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

anggota masyarakat dalam penanggulangan bencana.

8. Program pendidikan dan pelatihan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

penanggulangan bencana bagi aparatur, masyarakat dan anak sekolah.

9. Program kesiapsiagaan.

Program ini bertujuan untuk menyusun uji coba rencana penanggulangan

kedaruratan bencana.

10. Program peringatan dini.

Program ini bertujuan untuk mengamati gejala bencana dan pengambilan

tindakan berdasarkan analisa.


11. Program mitigasi bencana.

Program ini bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan penataan

ruang berdasarkan analisa resiko bencana.

12. Program pengkajian secara cepat dan tepat.

Program ini bertujuan untk menganalisa cakupan lokasi dan jumlah

korban.

13. Program penyelamatan dan evakuasi masyarakat.

Program ini bertujuan untuk pencarian dan memberikan pertolongan,

keselamatan kepada masyarakat.

14. Program pemenuhan kebutuhan dasar.

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan sandang, pangan,

papan, air bersih dan sanitasi serta pelayanan physico social dan tempat

hunian.

15. Program perlindungan terhadap kelompok rentan.

Program ini bertujuan untuk penyelamatan pengamanan dan evakuasi.

16. Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana


17. Program rehabilitasi.

Program ini bertujuan untuk memperbaikai lingkungan daerah bencana

dan prasarana dan sarana umum.

18. Program rekonstruksi.

Program ini bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana

peningkatan partisipasi dan peningkatan fungsi pelayanan publik.


20

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Kabupaten Subang Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ribuan)

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

Urusan Wajib

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya dan listrik

Kab. Subang

Pelayanan terhadap Masyarakat

250.000.000 APBD

- Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan

Kendaraan

dinas/Operasional

Kab. Subang

Pelayanan terhadap Anggota Damkar dan Masyarakat

50.000.000 APBD

- Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Kab.

Subang

75.000.000 APBD

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

25.000.000 APBD

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

85.000.000 APBD

- Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan

60.000.000 APBD

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100.000.000 APBD


21

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

40.000.000 APBD

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

-

25.000.000 APBD

- Penyediaan makanan dan minuman

200.000.000 APBD

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

250.000.000 APBD

- Asuransi kendaraan dinas / operasional

25.000.000 APBD

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan NON PNS

80.000.000 APBD

- Penataan Arsip in Aktip 25.000.000 APBD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1.950.000.000 APBD

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

190.000.000 APBD

- Pengadaan peralatan gedung

195.000.000 APBD

- Pengadaan mebeleur 150.000.000 APBD

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

300.000.000 APBD

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

130.000.000 APBD


22

- Penataan Halaman dan tempat parker kendaraan

750.000.000 APBD

Program peningkatan disiplin dan aparatur

- Pengadaan pakaian kerja lapangan

300.000.000 APBD

- Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

150.000.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis aparatur

150.000.000 APBD

- Peningkatan kapasitas pelayanan tenaga operasional NON PNS

1.260.000.000 APBD

Program rehabilitasi dan rekonstruksi

- Monitoring evaluasi

penanganan kejadian

bencana tahun 2018 -

2019

150.000.000

APBD

- Bintek jitu pasna

(kerusakan kerugian

pasca bencana)

100.000.000 APBD

- Bintek dala

100.000.000 APBD

- Bintek psikososial 100.000.000 APBD

- Bintek pemilihan

ekonomi 100.000.000 APBD

- Bintek rancangan

bangun rumah tahan

gempa ( Tisha )

100.000.000 APBD


23

Program

kedaruratan dan

logistik dalam

kebencanaan

- Pengadaan bufferstock

(logistik) dan

pendistribusiannya

750.000.000 APBD

- Pemeliharaan dan

perawatan sarana

prasarana teknis

penanggulangan

bencana

100.000.000 APBD

- Pengadaan peralatan

rescue 400.000.000 APBD

- Tanggap darurat di

daerah terkena bencana 200.000.000 APBD

- Penanganan

kedaruratan 361.000.000 APBD

- Pusat Pengendalian

Operasional

Penanggulangan

Bencana

300.000.000 APBD

- Pengadaan Peralatan

Penanggulangan

Bencana

8.727.500.000 APBD

Program

pencegahan dan

kesiapsiagaan

- Pemantauan dan

Penyebarluasan

informasi bencana

248.000.000 APBD

- Pembentukan Desa

Tangguh ( Siaga

Bencana berbasis

masyarakat terpadu )

400.000.000 APBD


24

- Rapat koordinasi dan

Konsultasi

Penanggulangan

Bencana

250.000.000 APBD

- Peningkatan

kesiapsiagaan dan

mitigasi bencana

250.000.000 APBD

- Simulasi Penanganan

bencana 250.000.000 APBD

- Siaga Bencana saba

desa 100.000.000 APBD

- Seminar Kebencanaan 100.000.000 APBD

- Peningkatan Kualitas

SDM Petugas

Penanganan bencanaan

350.000.000 APBD


25

- Penyusunan Peta

Rawan Bencana 500.000.000

- Pembentukan Posko

Siaga di Daerah Rawan

Bencana

150.000.000

- Pembuatan dan

Pemasangan Rambu

Jalur Evakuasi

250.000.000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

- Penyusunan laporan

keuangan semesteran

SKPD

20.000.000 APBD

- Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun 20.000.000 APBD

- Penyusunan laporan

barang milik daerah 15.000.000 APBD


26

- Penyusunan LAKIP,

Renja , RKA dan DPA

SKPD

50.000.000 APBD

- Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 35.000.000 APBD

- Pembuatan WEB 25.000.000 APBD

- Penyusunan Data

informasi Bencana 25.000.000 APBD

Program Sosial

Kemasyarakatan

- Peringatan Hari Besar

Nasional 50.000.000 APBD

JUMLAH 21.191.500.000 APBD

Subang , Pebruari 2019

Kepala Pelaksana

Badang Penanggulangan Bencana Daerah

H.HIDAYAT,S.Ag.M.Si

Pembina Tk.I ( IV/b )

NIP.19660815 199003 1 002


27

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ribuan)

Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

APBD

APBD

APBD

APBD APBD


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang

merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur

BPBD dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan BPBD pada Tahun 2020.

Rencana Kerja ini berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan,Program dan Kegiatan yang disusun

ini agar dapat dipakai pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang

kebencanaan.

Adanya Renja ini diharapkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Subang serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah,

bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi

terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat

cepat, akurat, transparan dan adil

Subang , Maret 2019

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Subang

H.HIDAYAT.S.Ag.M.SI Pembina Tk.I ( IV/b )

Nip. 19660815 199003 1 002

27

R E N J A - Subang

Documents