Home >Government & Nonprofit >R bdan tatakelola dalam rpjmn 2015-2019

R bdan tatakelola dalam rpjmn 2015-2019

Date post:28-Nov-2014
Category:
View:328 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. POKOK-POKOK PIKIRAN AWAL Reformasi Birokrasi & Tata Kelola dalam RPJMN 2015-2019 Oleh: Dwi Wahyu Atmaji Direktur Aparatur Negara, Bappenas
  • 2. SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 Aparatur negara yang profesional di pusat dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional CAPAIAN DAN EVALUASI: Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja ASPIRASI PUBLIK: Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Kinerja Pelayanan yang berkualitas ISU STRATEJIK RPJMN 2015-2019 GLOBALISASI Ketidakpastian Integrasi Ekonomi Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century) GLOBALISASI Ketidakpastian Integrasi Ekonomi Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century) REVOLUSI ICT Dampak e-Govt Faster, Cheaper, Better Keterbukaan Informasi REVOLUSI ICT Dampak e-Govt Faster, Cheaper, Better Keterbukaan Informasi Faktor EksternalFaktor Eksternal - DEMOKRATISASI - DESENTRALISASI Partisipasi Pro Rakyat Keadilan Sosial - DEMOKRATISASI - DESENTRALISASI Partisipasi Pro Rakyat Keadilan Sosial BIROKRASI KKN Tidak Efisien/ Efektif Kapasitas Rendah Politisasi Birokrasi BIROKRASI KKN Tidak Efisien/ Efektif Kapasitas Rendah Politisasi Birokrasi Faktor InternalFaktor Internal PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Rancangan Teknokratik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalamRPJMN 2015-2019 DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 2
  • 3. 1. Peningkatan integritas birokrasi 2. Peningkatan kompetensi, integritas, dan independensi pengawasan 3. Peningkatan penerapan SPIP 4. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah 5. Peningkatan kualitas penerapan pengadaan barang/jasa SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang akan dicapai melalui arah kebijakan: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 3
  • 4. Inisiatif Strategis: 1.Pengembangan dan penerapan sistem integritas nasional 2.Penguatan integritas antara lain melalui: a.Penerapan kode etik dan perilaku b.Penanganan konfik kepentingan c.Peningkatan efektifitas penanganan LHKPN d.Penguatan whistle blowing system e.Penanganan gratifikasi Penerapan sistem integritas nasional yang efektif ARAH KEBIJAKAN 1: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 4
  • 5. Inisiatif Strategis: 1.Penguatan pengawasan eksternal: kompetensi dan integritas auditor, perluasan pemeriksaan kinerja, percepatan penerapan e-audit, transparansi hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya 2.Penguatan pengawasan internal : peningkatan kompetensi, integritas, dan independensi APIP, transparansi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya 3.Peningkatan sinergi antara pemeriksaan dan pengawasan intern 4.Penguatan sistem pengaduan masyarakat Penerapan pengawasan yang profesional, berintegritas, independen dan sinergis ARAH KEBIJAKAN 2: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 5
  • 6. Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda Pembinaan dan penerapan fraud control plan Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mendukung efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ARAH KEBIJAKAN 3: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 6
  • 7. Inisiatif Strategis: 1.Peningkatan kualitas pengelolaan BMN: 2.Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengelola keuangan: 4.Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Penyempurnaan kebijakan Penerapan SAKIP pada K/L/Pemda Transparansi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Percepatan penerapan manajemen kearsipan berbasis TIK Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja ARAH KEBIJAKAN 4: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 7
  • 8. Inisiatif Strategis: 1.Peningkatan kualitas dan standarisasi e- procurement: Fasilitasi dan asistensi kualitas dan standarisasi e- proc (LPSE): Perluasan cakupan e-catalog Penyempurnaan sistem e-procurement 2.Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional: Pengembangan jabatan fungsional pengadaan Peningkatan kapasitas SDM pengadaan melalui pendidikan dan pelatihan 3.Pengembangan kelembagaan pengadaan barang dan jasa: Pembentukan ULP dan peningkatan efektifitas fungsinya Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, dan terkendali resikonya ARAH KEBIJAKAN 5: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 8
  • 9. 1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis 2. Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government 3. Menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja 4. Menerapkan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif 5. Mewujudkan pengelolaan kebijakan yang efektif dan efisien 6. Mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang berkomitmen tinggi, dan transformatif 7. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi 8. Memantapkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda. 9. Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, yang akan dicapai dengan arah kebijakan: SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 9
  • 10. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis ARAH KEBIJAKAN 1: Inisiatif Strategis: 1.Penetapan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS): 2.Penataan kelembagaan pemerintah, pusat dan daerah: -Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan -Penyederhanaan struktur vertikal dan horisontal -Penguatan sinergitas antar lembaga (well interconnected governance system) DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 10
  • 11. Inisiatif Strategis: 1.Review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 4.Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi: penguatan kebijakan (RUU tentang e-gov, grand design, dan road map e-gov), penguatan kelembagaan pengelola e-gov, penguatan kompetensi SDM pengelola e-gov, penguatan infrastruktur e-gov (data center, government service bush, broadband), pengendalian pengadaan sistem informasi dan pengadaan infrastruktur e-gov (efisiensi dan sinergi) 3.Peningkatan keterbukaan pemerintah (open government): 4.Memastikan implementasi UU KIP; 5.Fokus: transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, monev pembangunan, perumusan kebijakan dan peraturan perundangan 6.Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government ARAH KEBIJAKAN 2: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 11
  • 12. Inisiatif Strategis: 1.Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai 2.Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT 3.Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat berbasis kompetensi 3.Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 6.Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai 7.Penerapan kebijakan penggajian dan tunjangan yang adil, layak, dan berbasis kinerja -- serta perbaikan sistem pensiun 8.Perlindungan implementasi merit system dalam manajemen ASN (KASN?), termasuk penguatan supervisi pelaksanaan manajemen ASN (BKN?) 9.Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja, melalui: ARAH KEBIJAKAN 3: DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id 12
  • 13. Inisiatif Strategis: 1.Penguatan fungsi dan peningkatan sinergi perencanaan, penganggaran, implementasi, monev, dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan belanja pembangunan yang berkualitas 2.Penetapan log frame, termasuk indikator dan sasaran pembangunan nasional s