QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dengan peratuan perundang- undangan dan kelembagaan perangkat daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur serta hasil evaluasi terhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
QANUN KABUPATEN ACEH TIMURNOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNISKABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TIMUR,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dankewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masihterdapat ketidaksesuaian dengan peratuan perundang-undangan dan kelembagaan perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuanPasal 73 Ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur serta hasil evaluasiterhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun2008 perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk QanunKabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas QanunKabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisKabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah IstimewaAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentangPedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4857);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan PeraturanPerundang-Undangan;
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe AcehDarussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten AcehTimur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenAceh Timur Nomor 12).
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
danBUPATI ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMURNOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEHTIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJALEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh TimurNomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran DaerahKabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9), diubahsebagai berikut :1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 9, angka 10,
angka 11, angka 13 diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalahKabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PemerintahKabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dankewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebutPemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraPemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atasBupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenAceh Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnyadisingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah Perangkat Daerah padaPemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiridari Setdakab, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah dan Kecamatan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugasBupati.
11. Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalahLembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalahPerangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara danmenyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umumserta menegakkan Qanun Syariat Islam, QanunNonsyariat Islam dan Peraturan Bupati serta peraturanperundang-undangan lainnya.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkatUPTB adalah unit pelaksana teknis pada badan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untukmelaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupatensesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 2
Dengan Qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerjalembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatensebagai berikut:1. Inspektorat;2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Sejahtera;5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam
Kebakaran;6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;7. Kantor Perpustakaan dan Arsip;8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;9. Rumah Sakit Umum Daerah Idi; dan10. Rumah Sakit Rehabilitasi Medik.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakanurusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azasotonomi, penyelenggaraan keistimewaan dankekhususan serta tugas pembantuan.
(2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi:a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk Inspektoratdipimpin oleh Inspektur, lembaga teknis daerah yangberbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, lembagateknis daerah yang berbentuk Kantor dipimpin olehKepala Kantor, lembaga teknis daerah yang berbentukRumah Sakit dipimpin oleh Direktur, dan lembaga teknisdaerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja danWilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan.
(4) Kepala lembaga teknis daerah sebagaimana yangdimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah kecuali Inspektur dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secarateknis administratif mendapat pembinaan dari SekretarisDaerah.
(5) Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk UPTB untukmelaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyaiwilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (3) diubah dan huruf a,huruf b dan huruf c dihapus, ayat (4) diubah dan huruf a, hurufb dan huruf c dihapus, ayat (5) diubah dan huruf a, huruf b danhuruf c dihapus, ayat (6) diubah dan huruf a, huruf b dan hurufc dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4.
(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:a. Inspektur;b. Sekretariat;c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim,
Gampong dan Kemasyarakatan;e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; dang. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari:a. Subbagian Umum;b. Subbagian Keuangan; danc. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.a. dihapusb. dihapusc. dihapus
(4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim,Gampong dan Kemasyarakatan.a. dihapusb. dihapusc. dihapus
(5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset.a. dihapusb. dihapusc. dihapus
(6) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.a. dihapusb. dihapusc. dihapus
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyisebagai berikut:
Pasal 5
(1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsurpengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsungkepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatpembinaan dari Sekretaris Daerah
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 6
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, danpelaksanaan urusan Pemerintahan Mukim dan Gampong.
7. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyisebagai berikut:
Pasal 7
Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah
dan jangka panjang;c. perencanaan program pengawasan;d. pembinaan fungsional auditor dan pejabat pengawas
pemerintah;e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; danf. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan.
8. Ketentuan Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g,huruf i, huruf j dan huruf k diubah, huruf h dihapus, sehinggaPasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, Inspektorat mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten;c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;d. melakukan pembinaan terhadap kinerja SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten;e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan
masyarakat mengenai dugaan penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatpemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi,kolusi dan nepotisme;
g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerjaPemerintah Kabupaten;
h. dihapus;i. melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten;j. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
k. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparatpengawas fungsional di lingkungan PemerintahKabupaten; dan
l. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaranpelaksanaan pengawasan.
9. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyisebagai berikut:
Pasal 9
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorangInspektur Pembantu yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Inspektur sesuai denganbidang tugasnya.
(3) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberada dibawah dan bertanggung jawab kepadaSekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) dihapus.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 10berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat;c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana danPrasarana;
e. Bidang Perencanaan Pembangunan KeistimewaanAceh dan Sumber Daya Manusia;
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;g. UPTB; danh. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari:a. Subbagian Umum;b. Subbagian Keuangan; danc. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian terdiridari:a. Subbidang Pertanian; danb. Subbidang Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana terdiri dari:a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan
Perhubungan; danb. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh
dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:a. Subbidang Pengembangan Kualitas SDM,
Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; danb. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
(6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalianterdiri dari:a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; danb. Subbidang Data dan Pengendalian Pembangunan.
11. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalahperangkat daerah yang merupakan unsur perencanapenyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin olehseorang Kepala Badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyisebagai berikut:
Pasal 12
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakanPemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunandaerah.
13. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga Pasal 13berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmempunyai fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan
pembangunan daerah;d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang
ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana,dan sosial budaya;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanpembangunan di daerah yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN);
f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaanpembangunan di daerah; dan
g. pembinaan UPTB.
14. Ketentuan Pasal 14 huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaPasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmempunyai kewenangan:a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah;b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah;c. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja SKPD
(Renja SKPD);d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbangda);e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD),berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
f. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatandaerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan danAnggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana APBK melalui Tim Anggaran;h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melaluiTim Anggaran; dan
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauanpelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masingSKPD.
15. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 16berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat;c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;e. Bidang Politik Kemasyarakatan;f. Bidang Perlindungan Masyarakat;g. UPTB; danh. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari:a. Subbagian Umum;b. Subbagian Keuangan; danc. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan terdiri dari:a. Subbidang Kesatuan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
danb. Subbidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan
Pembauran Bangsa.(4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan terdiri dari:
a. Subbidang Penyelesaian Konflik dan SARA; danb. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen
dan Pemerintahan.(5) Bidang Politik Kemasyarakatan terdiri dari:
a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu danPilkada; dan
b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan OrganisasiOrang Asing.
(6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:a. Subbidang Partisipasi Masyarakat dan Mitigasi
Bencana; danb. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.
16. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat adalah perangkat daerah sebagai unsurpelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuanbangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yangberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
17. Ketentuan Pasal 19 huruf h diubah, sehingga Pasal 19berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang
kesatuan bangsa dan politik;d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di
lingkungan badan;e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pengembangan sistem politik demokratis serta kajianstrategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, legislatif, Pemilu, Pilkada,Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; danh. pembinaan UPTB.
18. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf j diubah, sehingga Pasal 22berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat;c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
Pedesaan;d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan;g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;h. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;i. Bidang Keluarga Sejahtera;j. UPTB; dank. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari:a. Subbagian Umum;b. Subbagian Keuangan; danc. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaanterdiri dari:a. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pedesaan; danb. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Pedesaan.(4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong
terdiri dari:a. Subbidang Motivasi dan Swadaya; danb. Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan
Budaya.(5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:
a. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; danb. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
(6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan terdiri dari:a. Subbidang Teknologi Tepat Guna; danb. Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.
(7) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan terdiridari:a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
danb. Subbidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
(8) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:a. Subbidang Data dan Kebijakan; danb. Subbidang Advokasi dan Fasilitasi.
(9) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; danb. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Sejahtera adalah perangkat daerah sebagaiunsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidangpemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluargasejahtera.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badanyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Ketentuan Pasal 25 huruf f diubah, sehingga Pasal 25berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Sejahtera mempunyai fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;d. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaanmasyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;
e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkuppemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluargasejahtera; dan
f. pembinaan UPTB.
21. Ketentuan Pasal 26 huruf b dan huruf c diubah, huruf fdihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaankelembagaan mukim dan gampong;
b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidangketahanan masyarakat, perempuan dan keluargasejahtera;
c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang usahaekonomi masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;
d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang usahapemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluargasejahtera;
e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidangpemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber dayaalam;
f. dihapusg. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan
koordinasi penelitian dan pengembangan sertapenyusunan perencanaan dibidang pemberdayaanmasyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera;
22. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan PemadamKebakaran adalah perangkat daerah sebagai unsurpendukung Pemerintah Kabupaten dibidang lingkunganhidup, penanggulangan bencana, kebersihan danpemadam kebakaran.
(2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan PemadamKebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Badan yangberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
23. Ketentuan Pasal 31 huruf i diubah, sehingga Pasal 31 berbunyisebagai berikut:
Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan danPemadam Kebakaran mempunyai fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup,
kebersihan dan pemadam kebakaran serta evaluasi;d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian
dampak lingkungan, kebersihan dan pemadamkebakaran;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan,termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan,peningkatan sumber daya manusia dan pengembangankapasitas;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;
g. pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkunganhidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;
h. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaantugas lingkungan hidup, kebersihan dan pemadamkebakaran; dan
i. pembinaan UPTB.
24. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf h, danayat (4), ayat (7) serta ayat (8) diubah, sehingga Pasal 34berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat;c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;d. Bidang Mutasi Pegawai;e. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum;f. Bidang Informasi Kepegawaian;g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;h. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
dani. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari:a. Subbagian Umum;b. Subbagian Keuangan; danc. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari:a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya
Kepegawaian; danb. Subbidang Formasi dan Rekruitmen.
(4) Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:a. Subbidang Kepangkatan dan Jabatan; danb. Subbidang Penggajian dan Pensiun.
(5) Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum terdiridari:a. Subbidang Administrasi dan Kesejahteraan; danb. Subbidang Kedudukan Hukum.
(6) Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari:a. Subbidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
danb. Subbidang Evaluasi Kinerja.
(7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan terdiridari:a. Subbidang Diklat Penjenjangan Umum; danb. Subbidang Diklat Penjenjangan Struktural.
(8) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsionalterdiri dari:a. Subbidang Diklat Teknis; danb. Subbidang Diklat Fungsional.
25. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalahperangkat daerah sebagai unsur pendukung PemerintahKabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan danpelatihan.
(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpinoleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.
26. Ketentuan Pasal 37 huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o,huruf p dan huruf r diubah, sehingga Pasal 37 berbunyisebagai berikut:
Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 36, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanmempunyai fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan serta evaluasi;d. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri
Sipil;f. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan;g. penyiapan penyusunan rancangan qanun dibidang
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan proseduryang ditetapkan pemerintah;
h. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;i. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi Pemerintah
Kabupaten dan penyelesaian konsultasi jabatan strukturalPemerintah Kabupaten;
j. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;k. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatensesuai dengan norma, standar dan prosedur yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerjaPegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten;
m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadappengelolaan manajemen kepegawaian di lingkunganPemerintah Kabupaten;
n. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;o. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta
perumahan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma,standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan;
p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan PegawaiNegeri Sipil;
q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaikinerja aparatur; dan
r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
27. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerahsebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupatendibidang perpustakaan dan kearsipan.
(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorangKepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
28. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalahperangkat daerah sebagai unsur pendukung PemerintahKabupaten dibidang penegakan pelaksanaan Qanun danSyariat Islam, ketentraman, ketertiban umum danpembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbahdipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.
29. Ketentuan Pasal 49 huruf d dan huruf j diubah, sehingga Pasal49 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbahmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang;c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum,
penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan KeputusanBupati;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan danpenyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat di Daerah;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, PeraturanBupati dan Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan danpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumserta penegakan Qanun, Peraturan Bupati danKeputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara,Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparaturlainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi danmentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang ataukelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaanSyari’at Islam;
i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang ataukelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam;
j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkanpengetahuan, pemahaman, kesadaran, sertapengamalan masyarakat (seseorang dan kelompokorang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atauperaturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam;dan
k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi PamongPraja dan Polisi Wilayatul Hisbah.
30. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 53berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan lembaga teknisdaerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikanmedis.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorangDirektur yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
31. Bagian Kesepuluh diubah namanya, sehingga berbunyisebagai berikut:
Bagian KesepuluhRumah Sakit Rehabilitasi Medik
32. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyisebagai berikut:
Pasal 58
Susunan Organisasi Rumah Sakit Rehabilitasi Medik terdiridari:a. Direktur;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pelayanan;d. Seksi Keperawatan;e. Seksi Penunjang Medis; danf. Kelompok Jabatan Fungsional.
33. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggaPasal 59 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59
(1) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik merupakan lembagateknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatanrehabilitasi medik terhadap gangguan fisik dan fungsiyang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakitatau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapianfisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuanfungsi yang optimal.
(2) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dipimpin oleh seorangDirektur yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
34. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyisebagai berikut:
Pasal 60
Rumah Sakit Rehabilitasi Medik mempunyai tugas membantuBupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upayapromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam cakupan yanglebih spesifik yaitu terhadap kecacatan serta melaksanakanupaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutusesuai standar pelayanan rumah sakit.
35. Ketentuan Pasal 61 huruf a dan huruf g diubah, sehinggaPasal 61 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 60, Rumah Sakit Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi:a. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik;b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang
rehabilitasi medik;f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;g. menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dan lintas
program dalam rangka terlaksananya pelayananrehabilitasi medik yang bermutu dengan cakupan yangluas; dan
h. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan olehBupati sesuai dengan bidang tugasnya.
36. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyisebagai berikut:
Pasal 63
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas kegiatan badan secaraprofesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
37. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 65berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
(1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabatstruktural pada lembaga teknis daerah wajib menerapkanprinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internmaupun antarinstansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasibawahannya masing-masing sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
38. BAB V diubah namanya sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA
JABATAN
39. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68
(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat strukturalpada lembaga teknis daerah dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) dihapus(3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat
fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
40. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) danayat (5) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69
(1) Inspektur dan Kepala Badan adalah pemangku jabatanstruktural Eselon II.b.
(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur Rumah SakitUmum, Direktur Rumah Sakit Khusus, Sekretaris padaBadan dan Inspektur Pembantu adalah pemangkujabatan struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang pada Badan adalah pemangku jabatanstruktural Eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTBadalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.
(5) Kepala Subbagian pada UPTB adalah pemangku jabatanstruktural Eselon IV.b.
41. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 70berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentian oleh Bupati.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada badan diangkat dandiberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTBdan Kepala Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dandiberhentikan oleh Bupati.
(4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan danpemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuanyang berlaku.
42. Ketentuan Pasal 72 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah,sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72
(1) Bagan struktur organisasi lembaga teknis daerahmerupakan bagian tak terpisahkan dalam Qanun ini.
(2) Pada organisasi lembaga teknis daerah dapat dibentuk1(satu) atau lebih UPTB.
(3) Pembentukan UPTB, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berdasarkan kebutuhan badan tersebut yangditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhisyarat yang diperlukan untuk itu.
(4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatanstruktural Eselon II dan Eselon III diatur denganPeraturan Bupati.
(5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural EselonIV diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan strukturaldan nonstruktural umum diatur dengan Peraturan Bupati.
43. Ketentuan Pasal 73 ditambah satu ayat yaitu ayat (4),sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73(1) Kepala Bidang pada lembaga teknis daerah yang telah
menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum Qanunini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian danhak administrasi lainnya dalam jabatan struktural EselonIII.a.
(2) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang diaturdalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untukdisesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturanperundang-undangan.
(3) Segala jenis perizinan yang ada pada lembaga teknisdaerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Susunan organisasi Rumah Sakit Rehabilitasi Mediksebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapatdiberlakukan setelah mendapat penetapan Kelas RumahSakit dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
44. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyisebagai berikut:
Pasal 76
Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten AcehTimur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timurmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganQanun ini.
Pasal II
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulaidilaksanakan setelah 3 (Tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idipada tanggal 24 Agustus 2009 M
3 Ramadhan 1430 H
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idipada tanggal 25 Agustus 2009 M 4 Ramadhan 1430 H
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN ACEH TIMUR,
AKMAL SYUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 3
PENJELASANQANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNISKABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa penataan perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sehubungan denganhal tersebut Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timurberdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapatmendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatanserta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraankehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraanpendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di KabupatenAceh Timur.
Perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam QanunKabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupatenyang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupatendan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas danfungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasidibina oleh Sekretaris Daerah.
Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanunini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah PemerintahKabupaten Aceh Timur, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Perubahan yang terjadi pada Qanun ini adalah pada struktur Inspektorat,dimana dalam struktur Inspektorat jabatan Kepala Seksi dihapus. Perubahanlainnya yang terjadi pada lembaga teknis daerah pada tugas dan fungsi.
II. PASAL DEMI PASALPasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 4
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 5
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 6
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 7
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 8
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 9
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 10
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 11
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 12
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 13
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 14
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 22
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 23
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 25
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 26
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 29
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 31
Cukup jelas
Angka 24
Pasal 34
Cukup jelas
Angka 25
Pasal 35
Cukup jelas
Angka 26
Pasal 37
Cukup jelas
Angka 27
Pasal 41
Cukup jelas
Angka 28
Pasal 47
Cukup jelas
Angka 29
Pasal 49
Cukup jelas
Angka 30
Pasal 53
Cukup jelas
Angka 31
Bagian Kesepuluh
Cukup jelas
Angka 32
Pasal 58
Cukup jelas
Angka 33
Pasal 59
Cukup jelas
Angka 34
Pasal 60
Cukup jelas
Angka 35
Pasal 61
Cukup jelas
Angka 36
Pasal 63
Cukup jelas
Angka 37
Pasal 65
Cukup jelas
Angka 38
BAB V
Cukup jelas
Angka 39
Pasal 68
Cukup jelas
Angka 40
Pasal 69
Cukup jelas
Angka 41
Pasal 70
Cukup jelas
Angka 42
Pasal 72
Cukup jelas
Angka 43
Pasal 73
Cukup jelas
Angka 44
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 24
LAMPIRANQANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNISKABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
INSPEKTUR
INSPEKTUR PEMBANTUBIDANG KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT
INSPEKTUR PEMBANTUBIDANG PEMBANGUNAN
INSPEKTUR PEMBANTUBIDANG PEMERINTAHAN
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIANPERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
INSPEKTUR PEMBANTUBIDANG PEMERINTAHANMUKIM, GAMPONG DAN
KEMASYARAKATAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT KABUPATENACEH TIMUR. --------------------------------------------------
KEPALA BADAN
BIDANGKESEJAHTERAAN DANKEDUDUKAN HUKUM
SEKRETARIAT
BIDANGINFORMASI
KEPEGAWAIAN
BIDANGMUTASI PEGAWAI
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIANPERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUBBIDANGKEPANGKATAN DAN
JABATAN
SUBBIDANGPENGGAJIAN DAN
PENSIUN
SUBBIDANGADMINISTRASI DANKESEJAHTERAAN
SUBBIDANGKEDUDUKAN HUKUM
SUBBIDANGSISTEM INFORMASIDAN PENGOLAHAN
DATA
SUB BIDANGEVALUASI KINERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
BIDANGPEMBINAAN DANPENGEMBANGAN
SUBBIDANGPENGEMBANGAN
SUMBER DAYAKEPEGAWAIAN
SUBBIDANGFORMASI DANREKRUITMEN
SUB BAGIANKEUANGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHANKABUPATEN ACEH TIMUR.-------------------
BIDANGPENDIDIKAN DAN
PELATIHANPENJENJANGAN
BIDANGPENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNISFUNGSIONAL
SUBBIDANGDIKLAT
PERJENJANGANUMUM
SUBBIDANGDIKLAT
PERJENJANGANSTRUKTURAL
SUBBIDANGDIKLAT TEKNIS
SU BIDANGDIKLAT FUNGSIONAL
SEKSIPENUNJANG MEDIS
SEKSIKEPERAWATAN
SEKSIPELAYANAN
DIREKTUR
SUBBAGIANTATA USAHA
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DANTATAKERJA RUMAH SAKITREHABILITASI MEDIK KABUPATENACEH TIMUR .------------------------------------
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Related Documents
