BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Pembangunan kesehatan secara berkesinambungan telah dimulai sejak dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun I pada tahun 1969 yang secara nyata telah berhasil mengembangkan berbagai sumber daya kesehatan, serta melaksanakan upaya kesehatan yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam 20 tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah, dan terintegrasi tersebut didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang telah ditetapkan pada tahun 1982. SKN tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang Kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan juga sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan. Memasuki milenium ketiga, seperti juga terjadi di banyak negara, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasar baik eksternal maupun internal, yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesehatan. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Pembangunan kesehatan secara berkesinambungan telah dimulai sejak
dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun I pada tahun 1969 yang
secara nyata telah berhasil mengembangkan berbagai sumber daya kesehatan,
serta melaksanakan upaya kesehatan yang berdampak pada peningkatan derajat
kesehatan masyarakat.
Dalam 20 tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan
secara berkesinambungan, berkelanjutan, menyeluruh, terarah, dan terintegrasi
tersebut didasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang telah ditetapkan
pada tahun 1982. SKN tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang Kesehatan,
penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan juga
sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arah
pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Memasuki milenium ketiga, seperti juga terjadi di banyak negara,
Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasar
baik eksternal maupun internal, yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan
pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesehatan.
Dalam konteks eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi
adalah berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi, dan
telekomunikasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas.
Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas, mengharuskan
setiap bangsa meningkatkan daya saing. Sejalan dengan itu, demokratisasi, hak
asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tuntutan dunia yang
semakin mendesak. Keterikatan Indonesia dengan berbagai komitmen
internasional seperti Agenda-21 yang mengatur pembangunan berkelanjutan dan
agenda internasional lainnya di bidang kesehatan, perlu dipertimbangkan dalam
penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
1
Dalam konteks internal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi
adalah munculnya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang
menjadi krisis multi dimensi meliputi krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
keamanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Berbagai kondisi tersebut
berdampak luas terhadap peri kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan
bernegara, di antaranya meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk
miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang pada gilirannya
berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia Indonesia.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta dilakukannya amandemen
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada
tahun 2002, juga merupakan perubahan dan tantangan strategis internal lainnya
yang perlu pula diperhatikan.
Sejalan dengan itu, untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan
strategis yang ada, Sidang MPR tahun 1998 telah menetapkan Ketetapan MPR R.I
Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan. Ketetapan
MPR ini mengamanatkan perlu dilakukannya pembaharuan melalui reformasi
total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang kesehatan
pembaharuan tersebut telah berhasil dilaksanakan yakni dengan ditetapkannya visi
pembangunan kesehatan di Indonesia yang baru, yaitu Indonesia Sehat 2010.
Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, telah berhasil ditetapkan pula dasar-
dasar, misi, strategi, dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu
Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai
hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi
titik sentral pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan kebijakan
otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu strategi yang ditetapkan
untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 dan misi pembangunan kesehatan.
Untuk mendukung keberhasilan pembaharuan kebijakan pembangunan
kesehatan yang telah dilakukan tersebut, diperlukan adanya SKN baru yang
mampu menjawab dan merespon berbagai tantangan pembangunan kesehatan,
baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang.
2
Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat
terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai ujung tombak
sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga Puskesmas selain bertanggung
jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat juga
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.
Pada saat ini Puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah
air. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas diperkuat dengan
Puskesmas pembantu serta Puskesmas keliling.
Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari usaha
kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan serta program inovasi. Upaya
kesehatan wajib merupakan usaha kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh
puskesmas di Indonesia.Upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap
keberhasilan pembangunan kesehatan, melalui peningkatan indek pembangunan
manusia (IPM), serta merupakan kesempatan global dan nasional. Yang termasuk
dalam upaya kesehatan wajib adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan,
kesehatan ibu, anak dan KB, serta perbaikan gizi dan masyarakat, serta
pencegahan, pemberantasan dan penularan penyakit serta pengobatan.
Masalah yang dihadapi secara garis besar oleh suatu Puskesmas terdapat 2
jenis yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal dapat berupa
kurangnya tenaga kesehatan, biaya operasional untuk pelayanan masih cukup
tinggi sedangkan dana yang dapat disediakan pemerintah masih kurang, kepuasan
pengguna jasa Puskesmas belum optimal, kurangnya komunikasi, koordinasi antar
bagian, bidang dan unit. Masalah eksternal berupa faktor sosial ekonomi dan
pendidikan masyarakat sekitar Puskesmas serta citra dan tingkat pelayanan yang
mungkin kurang begitu baik sehingga mempengaruhi angka kunjungan secara
signifikan.
1.2. Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis
dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja.
3
Puskesmas merupakan satuan organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata,
dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif
masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat di pikul oleh pemerintah dan
masyarakat.upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan
kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang
optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas adalah pelayanan
kesehatan yang menyeluruh meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif. Upaya ini ditujukan kepada semua penduduk. Dengan demikian
puskesmas dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan dasar yang berfungsi:
1. sebagai pusat pengembangan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat,
3. memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya.
1.3. Wilayah Kerja
Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan.
Tetapi bila satu kecamatan mempunyai satu lebih dari satu puskesmas, maka
tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan
keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan). Masing-masing puskesmas tersebut
secara operasional bertanggungjawab langsung kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota. Untuk perluasan wilayah jangkauan pelayanan kesehatan, maka
puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan yang lebih sederhana yang
disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling ditambah dengan polindes.
1.4. Jenis Pelayanan
Puskesmas harus mampu mendiagnosa masalah kesehatan dan
mengidentifikasi potensi yang tersedia di wilayah kerja. Pelayanan di puskesmas
diselenggarakan dengan prinsip komprehensif, integratif, berkesinambungan, dan
adanya dukungan sistem rujukan yang berurutan.
4
1.5. Fungsi Puskesmas
Dalam mewujudkan peranan Puskesmas, maka fungsi Puskesmas adalah:
a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau
penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia
usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan
kesehatan. Di samping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak
kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah
kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan
puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
b. Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan
kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan
aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya,
serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program
kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial