Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
IKHTISAR EKSEKUTIF | i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,
merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja 2017
Kabupaten Pulang Pisau ini disusun. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian
indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan
selama tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan juga sebagai pelaksanaan dari Perpres
29 tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan
kinerja. Selain itu Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam
melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara menyeluruh.
Sebagaimana telah dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Pulang
Pisau, maka sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018,
Bupati Pulang Pisau dan Wakil Bupati Pulang Pisau periode Tahun 2013-2018
mengambil cuti di luar tanggungan negara, guna mengikuti kampanye
Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018. Untuk kelancaran roda
pemerintahan, oleh Gubernur Kalimantan Tengah ditunjuk seorang Penjabat
Sementara (Pjs) Bupati Pulang Pisau bernama Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
Laporan Kinerja Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat diikhtisarkan bahwa 8 (delapan)
sasaran berkategori “Sangat Memuaskan”, 8 (delapan) sasaran berkategori
“Memuaskan”, 6 (enam) sasaran berkategori “Baik”, 1 (satu) sasaran
berkategori “Cukup”, dan 4 (empat) sasaran berkategori “Kurang” yaitu
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
IKHTISAR EKSEKUTIF | ii
NO SASARAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
(%)
KATEGORI CAPAIAN
1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah 77,82 Baik
2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
96,64 Memuaskan
3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang 100,00 Memuaskan
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 91,14 Memuaskan
5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat 90,90 Memuaskan
6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan 80,54 Memuaskan
7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 76,80 Baik
8 Meningkatnya Usia harapan Hidup 207,77 Sangat Memuaskan
9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana. 0,00 Kurang
10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat 99,99 Memuaskan
11 Meningkatnya pendapatan masyarakat 79,54 Baik
12 Meningkatnya UMKM 103,76 Sangat Memuaskan
13 Meningkatnya Koperasi Aktif 102,22 Sangat Memuaskan
14 Menurunnya angka kemiskinan 120,66 Sangat Memuaskan
15 Menurunnya tingkat pengangguran 107,14 Sangat Memuaskan
16 Meningkatnya penanaman modal 1.935,71 Sangat Memuaskan
17 Berkembangnya agroindustri 136,36 Sangat Memuaskan
18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) 158,30 Sangat Memuaskan
19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
63,16 Baik
20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 63,19 Baik
21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 50,00 Cukup
22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 0,00 Kurang
23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah 66,67 Baik
24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 100,00 Memuaskan
25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan 100,00 Memuaskan
26 Meningkatnya kesetaraan gender 0,00 Kurang
27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
30,00 Kurang
Rata-rata pencapaian ( % ) 153,27 “SANGAT
MEMUASKAN”
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
IKHTISAR EKSEKUTIF | iii
Dari tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan
capaian indikator sasaran di atas seratus persen, tetapi ada juga yang
capaiannya di bawah seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan
bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau guna memperbaiki
pelaksanaan kerja di masa mendatang.
Pulang Pisau, 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
ARTI LAMBANG | iv
Lambang Daerah Kabupaten Pulang Pisau
a. Bentuk Lambang Segi Empat. b. Warna Lambang Warna dasar adalah hijau daun. Warna bingkai adalah merah. c. Isi Lambang Dalam lambang terdapat 8 (delapan) unsur lambang, yaitu : Bintang; Rumah Betang; Padi; Kapas; Perahu; Rantai Perekat; Sungai, Mandau, Sumpit dan Perisai; Motto Daerah bertuliskan “ HANDEP HAPAKAT ”.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
ARTI LAMBANG | v
d. Arti Lambang Warna dasar hijau daun
Warna dasar hijau daun melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Bintang Bintang berwarna kuning, yang melambangkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah betang Rumah betang adalah rumah panjang bertiang tinggi yang merupakan tempat tinggal keluarga Suku Dayak. Padi Padi adalah pangan, yang melambangkan kemakmuran. Kapas Kapas adalah sandang, yang melambangkan kesejahteraan. Perahu Perahu adalah alat transportasi utama yang digunakan oleh Suku Dayak dan masyarakat yang melambangkan Pulang Pisau sebagai kota Pelabuhan dan keterbukaan. Rantai berwarna merah Rantai berwarna merah, yang melambangkan adanya 6 (enam) Kecamatan yang mulanya berdiri di Kabupaten Pulang Pisau, yang bersatu padu dan bahu membahu dalam kebersamaan membangun dengan dilandasi semangat keberanian dan tekat yang kuat. Garis gelombang Garis gelombang berjumlah 3 (tiga) berwarna biru yang melambangkan air yang melewati Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Motto Motto Kabupaten Pulang Pisau adalah “HANDEP HAPAKAT“ pada pita berwarna merah putih, artinya adanya persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat serta terbuka dengan tidak membedakan agama, suku, dan warna kulit, dalam falsafah hidup gotong royong, sebagaimana kehidupan masyarakat Suku Dayak dalam Rumah Betang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua buah jendela Dua buah jendela kiri kanan dan dua buah lubang angin di atas pintu adalah melambang tahun kelahiran Kabupaten Pulang Pisau (“2002”). Anak tangga Anak tangga sebanyak “10” adalah melambangkan tanggal lahirnya Kabupaten Pulang Pisau. Tiang Rumah Betang Tiang Rumah Betang sebanyak “4” adalah melambangkan bulan lahirnya Kabupaten Pulang Pisau. Butir Kapas Jumlah Butir Kapas sebanyak 42 buah dan butir padi sebanyak 42 buah, sehingga berjumlah 84 buah, adalah melambangkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau pada awal berdirinya. Mandau, Sumpit dan Perisai Mandau, Sumpit dan Perisai yang ada berada di depan pintu rumah betang adalah merupakan senjata khas suku Dayak, yang melambangkan “Semangat Isen Mulang”, yaitu siap menghadapi tantangan apapun (pantang mundur).
DAFTAR ISI | vi
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF i
ARTI LAMBANG iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 2
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3
D. KONDISI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU 4
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 – 2018
16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 28
C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM 32
D. KEBIJAKAN UMUM 32
E. PROGRAM 34
F. URUSAN WAJIB 45
G. URUSAN PILIHAN 55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 57
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 117
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 119
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL | vii
DAFTAR TABEL
No. Teks Halaman Tabel 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang
Perangkat Daerah 8
Tabel 1.2 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau
9
Tabel 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
10
Tabel 1.4 Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau 12
Tabel 1.5 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2015 & 2017
13
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
38
Tabel 3.1 Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja 58
Tabel 3.2 Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program 59
Tabel 3.3 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
61
Tabel 3.4 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 1
63
Tabel 3.5 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 1
64
Tabel 3.6 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 2
66
Tabel 3.7 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 2
66
Tabel 3.8 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 3
67
Tabel 3.9 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 3
68
DAFTAR TABEL | viii
Tabel 3.10 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 4
70
Tabel 3.11 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 4
70
Tabel 3.12 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 5
71
Tabel 3.13 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 5
71
Tabel 3.14 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 6
72
Tabel 3.15 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 6
73
Tabel 3.16 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 7
74
Tabel 3.17 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 7
74
Tabel 3.18 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 8
76
Tabel 3.19 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 8
76
Tabel 3.20 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 9
78
Tabel 3.21 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 9
78
Tabel 3.22 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 10
79
Tabel 3.23 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 10
79
Tabel 3.24 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 11
82
Tabel 3.25 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 11
82
Tabel 3.26 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 12
83
Tabel 3.27 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 12
84
Tabel 3.28 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 13
85
Tabel 3.29 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 13
85
DAFTAR TABEL | ix
Tabel 3.30 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 14
86
Tabel 3.31 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 14
86
Tabel 3.32 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 15
87
Tabel 3.33 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 15
88
Tabel 3.34 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 16
89
Tabel 3.35 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 16
89
Tabel 3.36 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 17
92
Tabel 3.37 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 17
92
Tabel 3.38 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 18
93
Tabel 3.39 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 18
94
Tabel 3.40 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 19
96
Tabel 3.41 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 19
97
Tabel 3.42 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 20
98
Tabel 3.43 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 20
98
Tabel 3.44 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 21
101
Tabel 3.45 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 21
101
Tabel 3.46 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 22
102
Tabel 3.47 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 22
102
Tabel 3.48 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 23
104
Tabel 3.49 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 23
104
DAFTAR TABEL | x
Tabel 3.50 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 24
107
Tabel 3.51 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 24
107
Tabel 3.52 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 25
108
Tabel 3.53 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 25
108
Tabel 3.54 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 26
110
Tabel 3.55 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 26
110
Tabel 3.56 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 27
112
Tabel 3.57 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016-2017 Untuk Sasaran 27
112
Tabel 3.58 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017
114
DAFTAR GAMBAR | xi
DAFTAR GAMBAR
No. Teks Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau 6
Gambar 1.2 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember
2016
11
Gambar 1.3 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember
2017
11
Gambar 1.4 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per
Desember 2016
12
Gambar 1.5 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per
Desember 2017
13
Gambar 2.1 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
(Perubahan)
31
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 1
BAB I
PENDAHULUAN
Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan
tanggung jawab tertentu dan diberikan kewenangan atau mandat untuk
melaksanakan tugas tersebut. Untuk melaksanakan mandat tersebut diperlukan
adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur.
Laporan Kinerja (LKj) merupakan media untuk menyampaikan informasi
sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan
perubahan yang ada di masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2017 adalah adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau untuk mewujudkan Good governance, berlandaskan pada TAP MPR
RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan
pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun
2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Perwujudan Good governance ini diimplementasikan oleh
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam tiga pilar tata pemerintahan yang
baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 2
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa
azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,
asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas
akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas
seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang
memberi mandat/amanah. Oleh karena itu LKj juga berfungsi sebagai
perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan
kepada setiap pejabat publik.
Bagian akhir dari SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj
disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian
kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders (Kementrian PAN dan RB,
DPRD dan Masyarakat).
LKj memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LKj merupakan sarana
bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKJ merupakan sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan
kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi,
distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 3
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dianalisis melalui
pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang
didukung dengan data dan fakta secara aktual, maka disusun dan ditetapkan
sasaran sebagai berikut :
(1) Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah.
(2) Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(3) Menjaga kesesuaian pembangunan dengan tata ruang.
(4) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
(5) Meningkatnya melek huruf di masyarakat.
(6) Meningkatnya aksebilitas pendidikan.
(7) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
(8) Meningkatnya usia harapan hidup.
(9) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
(10) Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat.
(11) Meningkatnya pendapatan masyarakat.
(12) Meningkatnya UMKM.
(13) Meningkatnya Koperasi Aktif.
(14) Menurunnya angka kemiskinan.
(15) Menurunnya tingkat pengangguran.
(16) Meningkatnya penanaman modal.
(17) Berkembangnya agroindustri.
(18) Meningkatnya produktifitas pertanian (arti Luas).
(19) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan.
(20) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
(21) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
(22) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
(23) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 4
(24) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
(25) Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan.
(26) Meningkatnya kesetaraan gender.
(27) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal.
Memperhatikan keseluruhan sasaran itu maka disusun 7 (tujuh) strategi
sebagai berikut :
(1) Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana.
(2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,
kebudayaan dan olah raga.
(3) Pengembangan Sektor Ekonomi.
(4) Intensifikasi komoditi.
(5) Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup.
(6) Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.
(7) Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
D. KONDISI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Pulang Pisau secara geografis terletak di daerah khatulistiwa,
yaitu antara 10o sampai 0o Lintang Selatan dan 110o sampai dengan 120o
Bujur Timur. Secara administratif pemeritahan,wilayah ini berbatasan
dengan :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 5
Luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih 8.997 km2 atau 5,85%
dari luas Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km2).Luasan tersebut
terdiri atas kawasan hutan belantara, kawasan pemukiman, perairan
(sungai, danau dan rawa), daerah pertanian (sawah, ladang dan kebun).
Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu:
1) Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0
sampai 5 m dpl dengan elevasi 0o sampai 8o serta dipengaruhi oleh
pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas
banjir yang cukup besar.
2) Bagian Utara, yang merupakan dataran plateum dan perbukitan
berpasir dengan ketinggian 50 sampai 100 m dpl dengan elevasi 8o
sampai 25o.
Di wilayah ini mengalir 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan
Sungai Sebangau. Selain itu Kabupaten Pulang Pisau memiliki
pantai/pesisir Laut Jawa sepanjang ± 153 km. Peta wilayah administrasi
Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada Gambar 1.1. di bawah ini :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 6
Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 7
2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau
Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, membuka peluang untuk melaksanakan otonomi
daerah yang selama pemerintahan sebelumnya relatif tertutup. Peluang
ini dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah
dan Kabupaten DPRD Kabupaten (Induk), Pemerintah dan DPRD Povinsi
KalimantanTengah, sehingga Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun
2002 tentang Pembentukkan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180).
Kabupaten Pulang Pisau terbentuk melalui UU No. 5 Tahun 2002
tersebut, memberi kesempatan kepada warga masyarakat di Kabupaten
Pulang Pisau untuk lebih berperan dalam meningkatkan harkat, martabat
dan kualitas hidup dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya
daerah sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 22
UU Nomor 5 Tahun 2002, dikatakan bahwa Kabupaten Pemekaran diberi
kesempatan mengembangkan diri selama 3 tahun dan setelah itu tidak
lagi memperoleh dukungan pendanaan dari kabupaten induk. Dengan
demikian periode 3 tahun tersebut merupakan masa kritis dan harus
dimanfaatkan secara maksimal bagi kelangsungan keberadaan
Kabupaten Pulang Pisau.
3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah membentuk lembaga
perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang
meliputi: kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan
kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 8
daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau
dengan pihak ketiga.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).
Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
No Susunan Perangkat Daerah
1 Sekretariat Daerah
2 Sekretariat DPRD
3 Inspektorat
4 Dinas Pendidikan
5 Dinas Kesehatan
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8 Satuan Polisi Pamong Praja
9 Dinas Sosial
10 Dinas Perhubungan
11 Dinas Lingkungan Hidup
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 9
No Susunan Perangkat Daerah
17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22 Dinas Pertanian
23 Dinas Perikanan
24 Dinas Ketahanan Pangan
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30 Kecamatan
Di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan tetap berjumlah 8 (delapan)
dan nama-nama Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel 1.4
Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau
No. Kecamatan Ibu kota
1. Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Basantan
2. Kecamatan Banama Tingang Bawan
3. Kecamatan Pandih Batu Pangkoh Hilir
4. Kecamatan Jabiren Raya Jabiren
5. Kecamatan Maliku Maliku Baru
6. Kecamatan Sebangau Kuala Sebangau Permai
7. Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau
8. Kecamatan Kahayan Tengah Bukit Rawi
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 10
4. Personalia
Jumlah pegawai Kabupaten Pulang Pisau per Desember 2017 adalah
sebanyak 3409 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang jumlah
pegawainya sebanyak 3527 orang, maka dalam hal ini mengalami
pengurangan, dikarenakan adanya PNS yang pindah tugas, purna tugas
dan meninggal dunia pada tahun 2017 yang dapat dikelompokkan
menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :
Tabel 1.5
Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2016 & 2017
Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
Tahun 2016 Jumlah Pegawai
Tahun 2017 1 SD 27 25 2 SMP 37 30 3 SMA/SMK 547 498 4 D – 1 32 28 5 D – 2 194 151 6 D – 3 356 363 7 D – 4 22 26 8 S – 1 2130 2093 9 S – 2 180 193
10 S – 3 2 2 Jumlah 3527 3409
Sumber Data : BKPP Kab. Pulang Pisau
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 11
Gambar 1.2
Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2016
Gambar 1.3
Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2017
SD; 27SMP; 37
SMA; 547
D‐1; 32
D‐2; 194
D‐3; 356
D‐4; 22
S‐1; 2130
S‐2; 180
S‐3; 2
Statistik Jumlah PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Periode Desember 2016
SD; 25
SMP; 30
SMA; 498
D‐1; 28
D‐2; 151
D‐3; 363
D‐4; 26
S‐1; 2093
S‐2; 193 S‐3; 2
Statistik Jumlah PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Periode Desember 2017
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 12
Tabel 1.6
Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2016
No. Ruang Golongan
Jumlah I II III IV
1 A 2 68 495 919 1484
2 B 2 113 570 110 795
3 C 16 249 451 23 739
4 D 8 157 343 1 509
5 E 0 0 0 0 0
Jumlah 28 587 1859 1053 3527
Gambar 1.4
Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember 2016
I/a : 2
I/b : 2I/c : 16
I/d : 8
II/a : 68
II/b : 113
II/c : 249
II/d : 157
III/a : 495
III/b : 570 III/c : 451
III/d : 343
IV/a : 919
IV/b : 110
IV/c : 23IV/d : 1
IV/e : 0
Statistik PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/RuangPeriode Desember 2016
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 13
Tabel 1.7
Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2017
No. Ruang Golongan
Jumlah I II III IV
1 A 3 64 436 791 1294
2 B 1 90 496 216 803
3 C 12 193 502 27 734
4 D 7 193 378 0 578
5 E 0 0 0 0 0
Jumlah 23 540 1812 1053 3409
Gambar 1.5
Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember 2017
I/a : 3
I/b : 1I/c : 12
I/d : 7
II/a : 64
II/b : 90
II/c : 193
II/d : 193
III/a : 436
III/b : 496III/c : 502
III/d : 378
IV/a : 791
IV/b : 216
IV/c : 27
IV/d : 0
IV/e : 0
Statistik PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/RuangPeriode Desember 2017
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB I PENDAHULUAN | 14
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan
dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran
yang tertuang dalam Rencana Stratejik / Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 –
2018 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Kegiatan
tahun 2017 yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah akan dikaitkan
dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
- PERJANJIAN KINERJA
- LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 15
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tahapan perencanaan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
dimulai dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 yang pada hakikatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan,
perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem,
kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan termasuk
pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pemerintah dan
pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas
dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
menetapkan Rencana Strategis 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2013-
2018. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan
dalam rumusan nilai luhur di Bumi Handep Hapakat.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 16
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2013 – 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013 – 2018, pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama
mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta
cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan
tujuan secara efektif dan efisien.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional, Kabupaten Pulang Pisau menetapkan RPJMD
tahun 2013 – 2018 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program,
dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan
program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan
strategis Kabupaten Pulang Pisau.
Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan
dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa
kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis
tersebut telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02
Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.
Komponen-komponen RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 17
1. Pernyataan Visi
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, ke mana Kabupaten Pulang
Pisau hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses
refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholders.
Dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah serta tantangan dan
peluang di masa depan, visi Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan sebagai
berikut :
VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG
DAMAI, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 18
2. Pernyataan Misi
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak
untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan Visi
Pembangunan Daerah tersebut di atas, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi yang
wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 19
3. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2018).
Tujuan utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tercermin dalam tujuan-
tujuan strategis sebagai berikut :
Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak
lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa Renstra.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 20
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan
kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu sasaran strategis
merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan
dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 21
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 22
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau untuk tahun 2017 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera
NO MISI TUJUAN NO SASARAN
1
Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat
6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
8 Meningkatnya Usia harapan Hidup
9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
3
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11 Meningkatnya pendapatan masyarakat
12 Meningkatnya UMKM
13 Meningkatnya Koperasi Aktif
14 Menurunnya angka kemiskinan
15 Menurunnya tingkat pengangguran 16 Meningkatnya penanaman modal
4
Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri
17 Berkembangnya agroindustri
18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
5 Peningkatan kualitas sumber
Meningkatkan pemberdayaan
19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 23
Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera
NO MISI TUJUAN NO SASARAN
daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6
Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
7
Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
26 Meningkatnya kesetaraan gender
27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan
indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang
pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi
stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi
stakeholders internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan indikator
dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan
kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 24
untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
Tujuan 1 : Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta
pemukiman yang mematuhi tataruang
Sasaran 1.1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah
Indikator Kinerja Utama Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi � Sungai � Laut KK pengguna air bersih
Sasaran 1.2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Indikator Kinerja Utama Rumah tangga teraliri listrik Rasio Rumah Layak Huni (%) Rasio permukiman layak huni (%)
Sasaran 1.3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Indikator Kinerja Utama Ketaatan terhadap RTRW
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
Sasaran 2.1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran 2.2. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Indikator Kinerja Utama Angka Melek Huruf
Sasaran 2.3. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Indikator Kinerja Utama Angka partisipasi Sekolah � Usia 7-12 � Usia 13-15 � Usia 16-18 Jumlah Perpustakaan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 25
Sasaran 2.4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Indikator Kinerja Utama Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang bersertifikasi
Sasaran 2.5. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu melahirkan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Sasaran 2.6. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
Indikator Kinerja Utama Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Sasaran 2.7. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Indikator Kinerja Utama Tingkat partisipasi angkatan kerja Tujuan 3 : Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Sasaran 3.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat
Indikator Kinerja Utama PDRB perkapita ADHK (juta) ADHB (juta)
Sasaran 3.2. Meningkatnya UMKM
Indikator Kinerja Utama Jumlah UMKM Aktif � Usaha Mikro � Usaha kecil � Usaha Menengah
Sasaran 3.3. Meningkatnya Koperasi Aktif
Indikator Kinerja Utama Jumlah Koperasi Aktif
Sasaran 3.4. Menurunnya angka kemiskinan
Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan
Sasaran 3.5. Menurunnya tingkat pengangguran
Indikator Kinerja Utama Tingkat pengangguran Terbuka
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 26
Sasaran 3.6. Meningkatnya penanaman modal
Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tujuan 4 : Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri
Sasaran 4.1. Berkembangnya agroindustri
Indikator Kinerja Utama Jumlah usaha agroindustri
Sasaran 4.2. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Indikator Kinerja Utama Pertanian Padi sawah (Ku/ha) Jagung (Ku/ha) Kedelai (Ku/ha) Ubi kayu (Ku/ha) Peternakan Sapi (ekor) Babi (ekor) Unggas (ekor) Perkebunan Karet (Ton/Ha) Kelapa Sawit (Ton/ha) Perikanan Perikanan Tangkap (Ton) Pengolahan hasil perikanan (Ton) Perikanan Budidaya (Ton)
Tujuan 5 : Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan
keseimbangan lingkungan Sasaran 5.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
AMDAL.
Sasaran 5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama Status pencemaran � Udara � air Hutan dan lahan yang terehabilitasi Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Lahan kritis (ribu ha) Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 27
Tujuan 6 : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
Sasaran 6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama Penilaian LAKIP
Sasaran 6.2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Indikator Kinerja Utama Kualifikasi Opini BPK
Sasaran 6.3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Indikator Kinerja Utama Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan � Esselon II � Esselon III � Esselon IV
Tujuan 7 : Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
Sasaran 7.1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Indikator Kinerja Utama Jumlah organisasi kepemudaan
Sasaran 7.2. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
Indikator Kinerja Utama Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
Sasaran 7.3. Meningkatnya kesetaraan gender
Indikator Kinerja Utama Persentase wanita di lembaga pemerintahan Partisipasi angkatan kerja perempuan
Sasaran 7.4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal Indikator Kinerja Utama Jumlah Organisasi Pelaku Budaya
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD
dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini
pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran
strategis ini di tahun 2017 disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan
kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran
strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan
anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh
anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran
strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.
Pada tahun 2017, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang
telah dimodifikasi, perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang
memuat 46 (empat puluh enam) indikator kinerja utama yang digunakan untuk
mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya sarana
dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
75,00
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi:
2,00
� Sungai 2,00 � Laut 0,00 KK pengguna air bersih 12.500,00
2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik (RT)
35.128,00
Rasio Rumah Layak Huni (%) 83,72 Rasio permukiman layak huni (%)
100,00
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW (%) 97,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 29
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 4. Meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,95
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf 99,00
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah � Usia 7-12 98,00 � Usia 13-15 88,50 � Usia 16-18 68,00 Jumlah Perpustakaan (daerah dan sekolah)
52,00
7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (orang)
1.500,00
Guru yang bersertifikasi 1.500,00 8. Meningkatnya Usia
harapan Hidup Usia Harapan Hidup (tahun) 72,40 Angka Kematian Bayi (jiwa) 100,00 Angka Kematian ibu melahirkan (jiwa)
13,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100,00
9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)
36,30
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
70,00
11. Meningkatnya
pendapatan masyarakat
PDRB perkapita ADHK (juta) 7,40 ADHB (juta) 13,50
12. Meningkatnya UMKM Jumlah UMKM Aktif � Usaha Mikro 3.350,00 � Usaha kecil 3.000,00 � Usaha Menengah 400,00
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif 135,00
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan (%) 4,55
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka (%)
3,00
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
14,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 30
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 17. Berkembangnya
agroindustri Jumlah usaha agroindustri 55,00
18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,28 Jagung (Ku/ha) 31,68 Kedelai (Ku/ha) 12,71 Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Peternakan Sapi (ekor) 13.793,00 Babi (ekor) 12.220,00 Unggas (ekor) 1.572.348,00 Perkebunan Karet (Ton/Ha) 0,46 Kelapa Sawit (ton/ha) 0,31 Perikanan Perikanan Tangkap (ton/thn) 24.513,28 Pengolahan hasil perikanan (ton/thn)
1.500,00
Perikanan Budidaya (ton/thn) 4.987,14 19. Meningkatkan
kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)
52,63
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran (%) : � Udara 100,00 � air 100,00 Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha)
250,00
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
98.784,00
Lahan kritis (ribu ha) 18.301,87 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
80,00
21. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP CC
22. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Opini BPK WTP
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 31
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 23. Meningkatnya
kualitas SDM aparatur pemerintah
Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (PNS) :
� Esselon II 0,00 � Esselon III 2,00 � Esselon IV 3,00
24. Meningkatnya peran
serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan
15,00
25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
46,00
Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
33,00
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
5,50
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
30,00
27. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya
10,00
Target di atas merupakan target perjanjian kinerja yang disesuaikan
dengan APBD Perubahan. Pada tanggal 14 November 2017 dilaksanakan kegiatan Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan).
Gambar 2.1
Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan).
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 32
C. Kebijakan dan Program
Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu
suatu cara mengelola resiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan
menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang
dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
D. Kebijakan Umum
Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di
dalam menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas
pembangunan. Kebijakan umum memberikan arahan konkrit bagi penentuan
program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah
ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi
Instansi Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis
(Renstra) Instansi Daerah.
Kebijakan umum yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah:
1. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
2. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
3. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW;
4. Peningkatan Wajib Belajar;
5. Peningkatan Angka Melek Huruf;
6. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah;
7. Peningkatan kualitas pendidikan;
8. Peningkatan kualitas kesehatan;
9. Pengembangan Keterampilan Masyarakat;
10. Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat;
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 33
11. Pengembangan UMKM;
12. Pengembangan Koperasi;
13. Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat;
14. Peningkatan pemerataan pembangunan;
15. Peningkatan penanaman modal;
16. Pengembangan usaha agrobisnis;
17. Pengembangan produktifitas pertanian;
18. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam;
19. Peningkatkan persentase kualitas lingkungan;
20. Peningkatan Nilai LAKIP;
21. Peningkatan Opini BPK;
22. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah;
23. Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial
budaya, dan organisasi kepemudaan;
24. Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 34
E. Program
Program pembangunan merupakan penterjemahan dari visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Program
pembangunan memiliki tujuan, sasaran, dan indikator sehingga keberhasilan
suatu program pembangunan akan dapat dihitung dengan pasti. Program-
program pembangunan tersebut akan dijalankan oleh para Instansi Daerah.
Program-program pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau untuk
periode 2014 -2018 di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati adalah sebagai berikut :
Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
1. Urusan : Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah
8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 35
13. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
14. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
15. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik
17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2. Urusan : Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan sarana dan prasarana permukiman tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Urusan : Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
RTRW
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pemanfaatan Ruang
8. Program Kerjasama Pembangunan
9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
11. Program Kedaruratan dan Logistik
12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 36
4. Urusan : Peningkatan Wajib Belajar
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan Wajib Belajar tersebut adalah :
1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
2. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
3. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
5. Urusan : Peningkatan Angka Melek Huruf
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan Angka Melek Huruf tersebut adalah :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
6. Urusan : Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah tersebut adalah :
1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 37
7. Urusan : Peningkatan kualitas pendidikan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Urusan : Peningkatan kualitas kesehatan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan kualitas kesehatan tersebut adalah :
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
12. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
17. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
18. Program Keluarga Berencana
19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
20. Program Pelayanan Kontrasepsi
21. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 38
9. Urusan : Pengembangan Keterampilan Masyarakat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan Keterampilan Masyarakat tersebut adalah:
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10. Urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat tersebut adalah :
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
3. Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Urusan Pengembangan UMKM
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan UMKM tersebut adalah :
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 39
12. Urusan Pengembangan Koperasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan Koperasi tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
13. Urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat tersebut adalah :
1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan
7. Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
8. Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat
14. Urusan Peningkatan pemerataan pembangunan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan pemerataan pembangunan tersebut adalah :
1. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3
2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
15. Urusan Peningkatan penanaman modal
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan penanaman modal tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 40
16. Urusan Pengembangan usaha agrobisnis
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan usaha agrobisnis tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
17. Urusan Pengembangan produktifitas pertanian
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan produktifitas pertanian tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
6. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 41
18. Urusan Pengembangan pengelolaan sumber daya alam
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan
4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
5. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
19. Urusan Peningkatkan persentase kualitas lingkungan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatkan persentase kualitas lingkungan tersebut adalah :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan
7. Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim
8. Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan
9. Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
13. Program Pendidikan Politik Masyarakat
14. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
16. Program Peningkatan Produksi
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 42
20. Urusan Peningkatan Nilai LAKIP
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan Nilai LAKIP tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9. Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
10. Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
11. Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
12. Program Bantuan Hukum
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
15. Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
18. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
19. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
21. Urusan Peningkatan Kualifikasi Opini BPK
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Peningkatan Kualifikasi Opini BPK tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 43
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22. Urusan Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
6. Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
7. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
8. Program Pendidikan Kedinasan
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
23. Urusan Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan dan peternakan adalah :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 44
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
10. Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)
11. Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15. Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan
24. Urusan Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal tersebut adalah :
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pengembangan Nilai Budaya
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 45
F. Urusan Wajib
1. PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam
Pembangunan 8 Program Pendidikan Anak Usia Dini 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 10 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 11 Program Pendidikan Menengah 12 Program Pendidikan Non Formal 13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 14 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 46
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
16 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
18 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
19 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3. PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (sebelumnya
hanya Dinas Pekerjaan Umum dan program milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan masih ikut serta di dalam program ini)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah 13 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 15 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Milik Daeah 16 Program Perencanaan Tata Ruang 17 Program Pemanfaatan Ruang
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 47
18 Program Kerjasama Pembangunan 19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (sebelumnya hanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 11 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN (sebelumnya Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika kemudian dipisah dan program milik Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian masih ikut serta di dalam program ini)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 8 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 13 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi 14 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 15 Program Peningkatan Pelayanan Publik
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 48
6. LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP (sebelumnya Badan Lingkungan Hidup)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 11 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14 Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan 15 Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim 16 Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan 17 Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 49
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan 9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan 10 Program Keluarga Berencana 11 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 12 Program Pelayanan Kontrasepsi 13 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
9. SOSIAL DINAS SOSIAL (sebelumnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi kemudian dipisah dan program milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih ikut serta di program ini)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 12 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 13 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum
terhadap Norma Kerja dan K3 14 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 50
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 7 Program Kedaruratan dan Logistik 8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (sebelumnya Badan
Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8 Program Pendidikan Politik Masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (sebelumnya Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja sekarang ditingkatkan statusnya menjadi Dinas) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Pengembangan Data/Informasi 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 5 Program Pengembangan Nilai Budaya 6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 51
13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
15 Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
16 Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 17 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur 18 Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan
Daerah Bawahan 19 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan 20 Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 21 Program Bantuan Hukum 22 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 23 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 24 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan
Kemasyarakatan 26 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah 27 Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi
Ekonomi Daerah 28 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi
Daerah 29 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 30 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 31 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 32 Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan 33 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 34 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 8 Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah 9 Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 52
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (sebelumnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan
Daerah 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik
Daerah
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 8 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan 9 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 4 Program Pendidikan Kedinasan 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi
Daerah 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERRPADU SATU PINTU (sebelumnya Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terrpadu Satu Pintu)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 53
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 7 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
11. KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN (sebelumnya Badan Ketahanan Pangan
Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan) 1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 9 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
12. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (sebelumnya
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 11 Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) 12 Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 54
13. KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI (sebelumnya
Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi) 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 8 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 9 Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 55
G. Urusan Pilihan
1. PERTANIAN
DINAS PERTANIAN (sebelumnya Dinas Pertanian Dan Peternakan) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 13 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2. KEHUTANAN (karena Dinas Perkebunan Dan Kehutanan sudah tidak ada, jadi
program di bawah ini pindah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 9 Program Peningkatan Produksi
3. KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN (sebelumnya Dinas Kelautan Dan Perikanan) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 56
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 10 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
4. PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH (sebelumnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 12 Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 13 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 14 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 15 Program Penataan Struktur Industri 16 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 57
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas (accountability) diartikan sebagai kemampuan untuk
menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan
kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sehingga laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari
masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.
Dalam tahun 2017 Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 178 (seratus
tujuh puluh delapan) program, yang termasuk dalam 27 (dua puluh tujuh)
sasaran.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Kabupaten Pulang Pisau ini menyajikan
pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana
yang dituangkan dalam dokumen RKPD 2017. Indikator kinerja dan targetnya
merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat
diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat
keberhasilannya.
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi
kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan
tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output,
indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap
terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 58
terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang
diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya,
Kabupaten Pulang Pisau menetapkan interpretasi/kategorisasi pencapaian
kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima)
kategori sebagai berikut :
Tabel 3.1
Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja
Rentang Capaian Interpretasi
100 Sangat Memuaskan
80 – 100 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
60 – 80
Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
40 – 60
Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak
mendasar.
0 – 40
Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor
dan perbaikan yang mendasar.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 59
Sesuai dengan dokumen RKPD dan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau memiliki 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan 178 (seratus tujuh puluh
delapan) program yang harus dilaksanakan.
Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
dapat diikhtisarkan bahwa 8 (delapan) sasaran berkategori “Sangat
Memuaskan”, 8 (delapan) sasaran berkategori “Memuaskan”, 6 (enam) sasaran
berkategori “Baik”, 1 (satu) sasaran berkategori “Cukup”, dan 4 (empat)
sasaran berkategori “Kurang”, yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 :
Tabel 3.2
Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program
No SASARAN
Rata-rata Capaian Kinerja
(%)
INTERPRETASI Tabel dan
halaman
1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
77,82 Baik Tabel 3.4
Halaman 63-64
2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
96,64 Memuaskan Tabel 3.6
Halaman 66
3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
100,00 Memuaskan Tabel 3.8
Halaman 67
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
91,14 Memuaskan Tabel 3.10
Halaman 70
5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat
90,90 Memuaskan Tabel 3.12
Halaman 71
6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
80,54 Memuaskan Tabel 3.14
Halaman 72-73
7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
76,80 Baik Tabel 3.16
Halaman 74
8 Meningkatnya Usia harapan Hidup
207,77 Sangat Memuaskan Tabel 3.18
Halaman 76
9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
0,00 Kurang Tabel 3.20
Halaman 78
10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
99,99 Memuaskan Tabel 3.22
Halaman 79
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 60
No SASARAN
Rata-rata Capaian Kinerja
(%)
INTERPRETASI Tabel dan
halaman
11 Meningkatnya pendapatan masyarakat
79,54 Baik Tabel 3.24
Halaman 82
12 Meningkatnya UMKM 103,76 Sangat Memuaskan Tabel 3.26
Halaman 83
13 Meningkatnya Koperasi Aktif 102,22 Sangat Memuaskan Tabel 3.28
Halaman 85
14 Menurunnya angka kemiskinan 120,66 Sangat Memuaskan Tabel 3.30
Halaman 86
15 Menurunnya tingkat pengangguran
107,14 Sangat Memuaskan Tabel 3.32
Halaman 87
16 Meningkatnya penanaman modal
1.935,71 Sangat Memuaskan Tabel 3.34
Halaman 89
17 Berkembangnya agroindustri 136,36 Sangat Memuaskan Tabel 3.36
Halaman 92
18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
158,30 Sangat Memuaskan Tabel 3.38
Halaman 93
19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
63,16 Baik Tabel 3.40
Halaman 96
20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
63,19 Baik Tabel 3.42
Halaman 98
21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
50,00 Cukup Tabel 3.44
Halaman 101
22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
0,00 Kurang Tabel 3.46
Halaman 102
23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
66,67 Baik Tabel 3.48
Halaman 104
24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
100,00 Memuaskan Tabel 3.50
Halaman 107
25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
100,00 Memuaskan Tabel 3.52
Halaman 108
26 Meningkatnya kesetaraan gender
0,00 Kurang Tabel 3.54
Halaman 110
27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
30,00 Kurang Tabel 3.56
Halaman 112
Rata-rata pencapaian ( % ) 153,27 “SANGAT
MEMUASKAN”
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 61
Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran
akan diperlihatkan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan
Sejahtera
NO MISI TUJUAN NO SASARAN
1
Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat
6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
8 Meningkatnya Usia harapan Hidup
9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
3
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11 Meningkatnya pendapatan masyarakat
12 Meningkatnya UMKM
13 Meningkatnya Koperasi Aktif
14 Menurunnya angka kemiskinan
15 Menurunnya tingkat pengangguran 16 Meningkatnya penanaman modal
4
Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri
17 Berkembangnya agroindustri
18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 62
Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera
NO MISI TUJUAN NO SASARAN
5
Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6
Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
7
Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
26 Meningkatnya kesetaraan gender
27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya local
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 63
MISI
1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
Tujuan : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta
pemukiman yang mematuhi tata ruang.
Untuk mewujudkan Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah,
Tata Ruang dan Pemukiman dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai,
yaitu:
1. Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah;
2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan;
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang.
Sasaran 1:
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah;
Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan
untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana
antarwilayah tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta
Dinas Perhubungan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator
kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.4
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik % 75,00 34,50 46,00
2 Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi :
- Sungai; Unit 2,00 2,00 100,00
- Laut. Unit 0,00 0,00 0,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 64
3 KK pengguna air bersih Kepala Keluarga
12.500,00 20.659,00 165,27
Rata-rata pencapaian ( % ) 77,82
Tabel 3.5
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 1
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik
% 33,04 34,64 35,95 34,50
2 Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi:
- Sungai; Unit 2,00 0,00 2,00 2,00
- Laut. Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
3 KK pengguna air bersih Kepala Keluarga
2.102,00 2.549,00 6.500,00 20.659,00
Untuk diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi
baik 381,357 km, kondisi sedang 354,954 km, kondisi rusak ringan 231,906, dan
kondisi rusak berat 181,726 km dari jumlah panjang jalan 1.154,321 km tahun
2014, sedangkan untuk tahun 2015 bahwa panjang jalan di Kabupaten Pulang
Pisau dalam kondisi baik 405,542 km, kondisi sedang 340,559 km, kondisi rusak
ringan 231,786, dan kondisi rusak berat 192,780 km dari jumlah panjang jalan
1.170,667 km. Untuk panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah
433.621,7 km. Pada tahun 2017 panjang jalan kondisi baik 413,724 km, kondisi
sedang 338,847 km, kondisi rusak ringan 227,316 km, kondisi rusak berat
219,160 km dari total Panjang jalan 1.199,047 di tahun 2017.
Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa persentase jaringan jalan dalam
kondisi baik mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,84% yakni dari 33,0% di
tahun 2014 menjadi 34,64% di tahun 2015, tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar 3,78%. Dan di tahun 2017 persentase jaringan jalan dalam kondisi baik
mengalami penurunan sebesar 4,03%.
Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak
yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan
wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan
yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 65
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014,
2015-2016 dan 2017 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai sarana
pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.
Sarana prasarana transportasi air dibagi menjadi dua jalur yaitu sungai dan laut.
Sampai tahun 2017, jumlah pelabuhan sungai sebanyak 2 (dua) unit dan laut 0
(nol) unit.
Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam
kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk
keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan
air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum
merupakan hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu
sendiri.
Selama tahun 2014-2017, rumah tangga pengguna air bersih cenderung
meningkat dari 2.102,00KK (tahun 2014) menjadi 2.549,00KK (tahun 2015),
6.500,00KK (2016) dan 20.659,00KK (2017). Peningkatan ini menunjukkan
adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air
bersih bagi kesehatan. Pada tahun 2017 persentase kepala keluarga pengguna
fasilitas air minum sendiri sebesar 165,00% kepala keluarga yang menggunakan
air bersih.
Sasaran 2:
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;
Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang
memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Pembangunan wilayah pemukiman
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 66
Permukiman dan Pertanahan. Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam
beberapa indikator kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.6
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 2
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Rumah tangga teraliri listrik Rumah tangga
35.128,00 31.594,00 89,94
2 Rasio Rumah layak huni % 83,72 83,72 100,00
3 Rasio permukiman layak huni % 100,00 99,97 99,97
Rata-rata pencapaian ( % ) 96,64
Tabel 3.7
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 2
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Rumah tangga teraliri listrik Rumah tangga
29.094,00 30.820,00 31.132,00 31.594,00
2 Rasio Rumah layak huni % 85,90 87,22 83,00 83,72
3 Rasio permukiman layak huni % 35,00 40,00 40,00 99,97
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa
daerah di Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan fasilitas
penerangan yang berasal dari PLN. Selama tahun 2014-2017, rumah tangga yang
menggunakan listrik ada kecenderungan meningkat dari 29.094,00RT (tahun
2014) menjadi 30.820,00RT (tahun 2015) menjadi 31.132,00RT (tahun 2016).
Untuk tahun 2017 meningkat menjadi 31.594,00RT.
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk. Sedangkan rasio permukiman layak huni adalah
perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman
secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang
layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 67
Dari tabel 3.7, bahwa rumah tangga teraliri listrik mengalami peningkatan
sebesar 5,93% dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan meningkat sebesar 1,01% di
tahun 2016 serta meningkat sebesar 1,48% pada tahun 2017.
Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 1,54% dari tahun 2014
ke tahun 2015 dan menurun sebesar 4,84% di tahun 2016, dan pada tahun 2017
meningkat sesar 0,86%.
Sedangkan untuk rasio permukiman layak huni juga mengalami peningkatan
sebesar 14,29% dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan (tetap) di tahun 2016, dan pada tahun 2017
meningkat sebesar 149,92%.
Sasaran 3:
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang;
Proses penyusunan RTRW, baik Propinsi, Kabupaten dan Kota terus berjalan
sampai saat ini. Sejauh ini progress penyusunan RTRW mulai menunjukkan
kemajuan yang cukup signifikan, dan tiap tahapan dalam proses penyusunan
RTRW terdata dengan baik pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
(BKPRN).
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menjaga kesesuai pembangunan
dengan tata ruang tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja
pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.8
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 3
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Ketaatan terhadap RTRW % 97,00 97,00 100,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 100,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 68
Tabel 3.9
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 3
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Ketaatan terhadap RTRW % 0,00 0,00 0,00 100,00
Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan
peruntukkannya dibagi luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW.
Jika diperhatikan pada Tabel 3.9, melalui sasaran Menjaga kesesuaian
pembangunan dengan tata ruang di Kabupaten Pulang Pisau mengalami
perubahan yaitu sebesar 100,00% di tahun 2017.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil ketaatan terhadap RTRW di
Kabupaten Pulang Pisau mulai taat dikarenakan mulai bertambahnya jumlah
persentase ketaatan terhadap RTRW.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 69
MISI
2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,
dan daya saing masyarakat
Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dirumuskan 7 (tujuh) sasaran
yang harus dicapai, yaitu :
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Meningkatnya melek huruf di masyarakat;
3. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan;
4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatnya usia harapan hidup;
6. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana;
7. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat.
Sasaran 4:
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan
pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 70
Tabel 3.10
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 4
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 72,95 66,49 91,14
Rata-rata pencapaian ( % ) 91,14
Tabel 3.11
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 4
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 65,00 65,76 66,49 66,49
Jika diperhatikan pada Tabel 3.11, selama tahun 2013-2017, untuk indikator
indeks pembangunan manusia (IPM) di masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ada
mengalami penurunan sebesar 11,18% dari 73,18% (tahun 2013) menjadi
65,00% (tahun 2014), mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 1,17%
dengan nilai IPM 65,76%, dan meningkat di tahun 2016 sebesar 1,10% dengan
nilai IPM 66,49%, dan tetap/tidak berubah di tahun 2017 dengan nilai IPM
66,49%.
Maka hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang
menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang
Pisau belumlah maksimal.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 71
Sasaran 5:
Meningkatnya melek huruf di masyarakat;
Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah
kemampuan membaca dan menulis yang lebih dikenal dengan Angka Melek
Huruf. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur
keberhasilan program pemberantasan buta huruf.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya melek huruf di
masyarakat adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan dalam
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai
berikut :
Tabel 3.12
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 5
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Angka Melek Huruf % 99,00 90,00 90,90
Rata-rata pencapaian ( % ) 90,90
Tabel 3.13
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 5
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Angka Melek Huruf % 98,87 99,04 99,00 90,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.13, selama tahun 2014-2017, Angka melek huruf
di masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ada kecenderungan meningkat sebesar
0,17% dari 98,87% (tahun 2014) menjadi 99,04% (tahun 2015). Sedangkan di
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,04%, dan mengalami penurunan di
tahun 2017 sebasar 9%.
Angka 98,87% (tahun 2014) diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas dapat baca tulis 87.265 orang dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 72
sebanyak 88.261 orang dikalikan 100. Sedangkan angka 99,04 (tahun 2015)
diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis 88.009
orang dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 88.861 orang
dikalikan 100. Untuk angka 99,00 (tahun 2016) diperoleh dari jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis 88.009 orang dibagi jumlah penduduk usia
15 tahun ke atas sebanyak 88.897 orang dikalikan 100.
Sedangkan di tahun 2017 angka 90,00% diperoleh dari jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas dapat baca tulis 70.695,00 orang dibagi jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas sebanyak 78.549,00 orang dikalikan 100.
Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau
belum mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf
selama tahun 2014-2017.
Sasaran 6: Meningkatnya aksesbilitas pendidikan;
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya
perubahan penduduk terutama usia muda.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya aksesbilitas
pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan dalam
beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017
sebagai berikut :
Tabel 3.14
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 6
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Angka Partisipasi Sekolah :
- SD/MI (usia 7-12) % 98,00 114,80 117,14
- SMP/MTs (usia 13-15) % 88,50 109,97 124,26
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 73
- SMA/MA/SMK/Paket C (usia 16-18) % 68,00 0,00 0,00
2 Jumlah perpustakaan Unit 52,00 42,00 80,77
Rata-rata pencapaian ( % ) 80,54
Tabel 3.15
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 6
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Angka Partisipasi Sekolah :
- SD/MI (usia 7-12) % 58,44 95,38 112,09 114,80
- SMP/MTs (usia 13-15) % 68,37 93,38 102,60 109,97
- SMA/MA/SMK/Paket C (usia 16-18) % 58,44 93,38 134,04 0,00
2 Jumlah perpustakaan Unit 41,00 43,00 226,00 42,00
Selama tahun 2014-2017, APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun
ada kecenderungan meningkat dari 58,44% (tahun 2014) menjadi 93,38% (tahun
2015), 112,09% (tahun 2016), dan 114,80% (tahun 2017).
APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 13-15 tahun ada kecenderungan
meningkat dari 68,37% (tahun 2014) menjadi 93,38% (tahun 2015), 102,60%
(tahun 2016), dan bertambah lagi sebesar 109,97% (tahun 2017).
Untuk APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau 16-18 tahun ada kecenderungan
meningkat dari 58,44% (tahun 2014) menjadi 93,38% (tahun 2015) dan 134,04%
(tahun 2016). Sedangkan untuk APS usia 16-18 tahun, pengumpulan data terpusat
di Provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2017.
APS tahun 2017 untuk penduduk Kabupaten Pulang Pisa usia 7-12 tahun sebesar
114,80%, artinya dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada
114 penduduk yang bersekolah. Dari ketiga kelompok umur tersebut, APS
penduduk usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun adalah yang paling
rendah dibandingkan kelompok umur lainnya, hal ini menunjukkan bahwa
kesadaran penduduk untuk berpendidikan tinggi masih rendah.
Dalam hal peningkatan aksebilitas pendidikan maka perpustakaan yang
merupakan tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang
disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 74
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.
Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang
dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah
pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang
bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan
pustakanya untuk masyarakat umum.
Sebanyak 1 (satu) gedung baru Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
sudah mulai difungsikan setelah selesai tahap akhir pembangunan di tahun
2016.
Sasaran 7:
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.16
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 7
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Orang 1.500,00 1.204,00 80,27
2 Guru yang bersetifikasi Orang 1.500,00 1.100,00 73,33
Rata-rata pencapaian ( % ) 76,80
Tabel 3.17
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 7
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Orang 1.227,00 1.043,00 1.432,00 1.204,00
2 Guru yang bersetifikasi Orang 1.183,00 1.261,00 0,00 1.100,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 75
Jika diperhatikan pada Tabel 3.17, selama periode tahun 2014-2017, melalui
sasaran Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten
Pulang Pisau untuk indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 15,00% dari 1.227,00 orang
menjadi 1.043,00 orang, dan mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu
sebesar 37,30% dari 1.043,00 orang menjadi 1.432,00 orang, sedangkan di tahun
2017 kembali mengalami penurunan sebesar 15,92% dari 1.432,00 orang
menjadi 1.204,00 orang.
Untuk indikator guru yang bersertifikasi mengalami kenaikan di tahun 2015
yaitu sebesar 6,59% dari 1.183,00 orang menjadi 1.261,00 orang, selanjutnya di
tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,77% dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan di Kabupaten Pulang Pisau masih rendah dikarenakan
belum maksimalnya penambahan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-
IV dan guru yang bersertifikasi.
Sasaran 8:
Meningkatnya usia harapan hidup;
Usia harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Usia
harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam
pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor
kesehatan. Usia harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya Usia harapan Hidup
adalah Dinas Kesehatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 76
Tabel 3.18
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 8
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Usia harapan hidup (tahun) Tahun 72,40 67,75 93,58
2 Angka Kematian Bayi (/1.000 kh) Jiwa 100,00 32,00 312,50
3 Angka Kematian Ibu (/100.000 kh) Jiwa 13,00 4,00 325,00
4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 100,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 207,77
Tabel 3.19
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 8
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Usia harapan hidup (tahun) Tahun 65,00 67,44 67,64 67,75
2 Angka Kematian Bayi Jiwa 19,00 12,00 7,00 32,00
3 Angka Kematian Ibu Jiwa 5,00 0,29 5,00 4,00
4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.19, Di dalam data disebutkan bahwa Usia
Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebesar 66,95 tahun, angka
tersebut didapat dari rata-rata penjumlahan realisasi tahun 2014-2017, yang
artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan
mencapai umur 66,95 tahun.
Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-2017
mengalami peningkatan sebesar 2,44 tahun dari 65,00 tahun pada tahun 2014
menjadi 67,44 tahun pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan sebesar 0,30
tahun dari 67,44 tahun pada tahun 2015 menjadi 67,64 tahun pada tahun 2016.
Untuk tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,16 tahun dari 67,64 tahun
pada tahun 2016 menjadi 67,75 tahun.
Angka kematian bayi penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-
2017 mengalami penurunan sebesar 7,00 jiwa dari 19,00 jiwa pada tahun 2014
menjadi 12,00 jiwa pada tahun 2015, dan menurun lagi sebesar 5,00 tahun dari
12,00 jiwa pada tahun 2015 menjadi 7,00 jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2017
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 77
bertambah jumlah kematian bayi sebesar 25,00 jiwa dari 7,00 jiwa pada tahun
2016 menjadi 32,00 jiwa.
Angka kematian ibu penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-2017
mengalami penurunan sebesar 1.624,14% dari 5,00 jiwa pada tahun 2014
menjadi 0,29 jiwa pada tahun 2015, dan meningkat drastis sebesar 94,20% dari
0,29 jiwa pada tahun 2015 menjadi 5,00 jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2017
dapat menekan angka kematian ibu sebesar 25,00% dari 5,00 jiwa pada tahun
2016 menjadi 4,00 jiwa pada tahun 2017.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Pulang Pisau
selama tahun 2014-2016 sebesar 100,00% tidak mengalami penurunan maupun
kenaikan dari 100,00% pada tahun 2014 menjadi 100,00% sampai pada tahun
2016 dan 2017.
Sasaran 9:
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana;
Upaya pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yaitu
dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana
Nasional. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan),
sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pelayanan keluarga
berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2017 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 78
Tabel 3.20
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 9
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
Keluarga 36,30 0,00 0,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 00,00
Tabel 3.21
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 9
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
Keluarga 53,00 0,00 0,00 0,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.21, selama periode tahun 2014-2017, melalui
sasaran Meningkatnya pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pulang Pisau
mengalami penurunan sebesar 100,00% dari 53,00% menjadi 0,00%.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan pelayanan keluarga
berencana di Kabupaten Pulang Pisau masih rendah dikarenakan belum
maksimalnya penambahan jumlah kegiatan keluarga berencana.
Sasaran 10:
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat;
Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk
yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari
pekerjaan. Keterlibatan ini bisasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk
angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya keterampilan kerja
masyarakat adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 79
terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.22
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 10
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 70,00 69,99 99,99
Rata-rata pencapaian ( % ) 99,99
Tabel 3.23
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 10
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 95,72 95,92 74,48 69,99
Berdasarkan pada Tabel 3.23, jika dibandingkan realisasi selama periode tahun
2014-2017, melalui sasaran Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat di
Kabupaten Pulang Pisau bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,21%
dari 95,72% menjadi 95,92%, lalu terjadi penurunan di tahun 2016 menjadi
74,48%. Pada tahun 2017 kembali mengalami kelesuan dalam tingkat partisipasi
angkatan kerja menjadi 69,99%.
Angka 95,72% (tahun 2014) diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja 57.403
orang dibagi jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 59.967 orang dikalikan
100. Sedangkan angka 95,92 (tahun 2015) diperoleh dari jumlah penduduk usia
kerja 57.948 orang dibagi jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 60.411
orang dikalikan 100. Untuk angka 74,48 (tahun 2016) diperoleh dari jumlah
penduduk usia kerja 56.937 orang dibagi jumlah penduduk angkatan kerja
sebanyak 76.443 orang dikalikan 100. Untuk angka 69,99 (tahun 2017) diperoleh
dari jumlah penduduk usia kerja 53.514 orang dibagi jumlah penduduk
angkatan kerja sebanyak 76.460 orang dikalikan 100.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 80
Artinya bahwa pada tahun 2014 dari 100 orang yang masuk kategori usia kerja,
sekitar 95 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara
ekonomis baik bekerja maupun menganggur. Sedangkan untuk tahun 2015
bahwa dari 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar 95 orang
diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja
maupun menganggur. Untuk tahun 2016 bahwa dari 100 orang yang masuk
kategori usia kerja, sekitar 74 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang
aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur.
Pada tahun 2017 bahwa dari 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar
69 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik
bekerja maupun menganggur.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan keterampilan kerja
masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau mulai menurun, dikarenakan kurangnya
penambahan jumlah kegiatan keterampilan kerja.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 81
MISI
3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
Tujuan : Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi
kerakyatan dirumuskan 6 (enam) sasaran yang harus dicapai, yaitu :
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya UMKM;
3. Meningkatnya Koperasi Aktif;
4. Menurunnya angka kamiskinan;
5. Menurunnya tingkat pengangguran;
6. Meningkatnya penanaman modal;
Sasaran 11:
Meningkatnya pendapatan masyarakat;
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pulang Pisau merupakan
salah satu informasi yang sangat diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam
bidang ekonomi untuk mendapatkan gambaran mengenai pergerakan kategori-
kategori perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk penghitungan ini
PDRB perkapita merupakan Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pendapatan
masyarakat tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017* sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 82
Tabel 3.24
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 11
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 PDRB perkapita :
- ADHK juta 7,40 6,06 81,89
- ADHB juta 13,50 10,42 77,19
Rata-rata pencapaian ( % ) 79,54
Tabel 3.25
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 11
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 PDRB perkapita :
- ADHK Juta 2,50 2,70 6,06 6,06
- ADHB Juta 3,25 3,70 10,42 10,42
Jika diperhatikan pada Tabel 3.25, selama periode tahun 2014-2017, melalui
sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau
mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,76Juta dari 2,32Juta (tahun 2013)
menjadi 2,50Juta (tahun 2014) dan 2,70Juta (tahun 2015), di tahun 2016 6,06Juta,
dan di tahun 2017 6,06Juta untuk PDRB-ADHK.
Untuk kategori PDRB-ADHB juga mengalami peningkatan sebesar 15,66Juta dari
2,81Juta (tahun 2013) menjadi 3,25Juta (tahun 2014) dan 3,70Juta (tahun 2015), di
tahun 2016 10,42Juta, dan di tahun 2017 10,42Juta.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 83
Sasaran 12:
Meningkatnya UMKM;
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sediri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya UMKM adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sasaran
tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2017 yaitu data mengenai Jumlah UMKM di Kabupaten
Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.26
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 12
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah UMKM aktif
- Usaha Mikro Unit 3.350,00 3.351,00 100,03
- Usaha kecil Unit 3.000,00 3.300,00 110,00
- Usaha Menengah Unit 400,00 405,00 101,25
Rata-rata pencapaian ( % ) 103,76
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 84
Tabel 3.27
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 12
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah UMKM aktif
- Usaha Mikro Unit 1.730,00 2.186,00 0,00 3.351,00
- Usaha kecil Unit 2.316,00 3.633,00 0,00 3.300,00
- Usaha Menengah Unit 307,00 380,00 0,00 405,00
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah UMKM setiap tahun selalu
mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, baik
Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pada tahun 2017 dalam satu tahun
peningkatan usaha kecil meningkat Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM
akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang
dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM
non BPR/LKM yang berjumlah ribuan dirasa dapat menggerakkan ekonomi
daerah, sehingga dalam pelayanannya terhadap penduduk dapat dioptimalkan
dan meminimalisir barang-barang yang didatangkan dari luar daerah. Peran
pemerintah sebagai pemegang kendali diperlukan dalam rangka
pengambangan UKM melalui berbagai penyaluran dana pengembangan UKM
dan promosi ke berbagai daerah melalui acara-acara yang diselenggarakan
daerah. Sedangkan di tahun 2016 reliasai hanya sebesar 0,00% dikarenakan
Disperindagkop sebagai koordinator peningkatan jumlah UMKM aktif tidak
berperan aktif dalam pendataan dan penyampaian data.
Sasaran 13:
Meningkatnya Koperasi Aktif;
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 85
mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun
terakhir melakukan kegiatan usaha. Data persentase Koperasi Aktif yang
bersumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah yang menjadi penanggung jawab atas pencapaian sasaran
Meningkatnya Koperasi Aktif. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.28
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 13
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah Koperasi Aktif Unit 135,00 138,00 102,22
Rata-rata pencapaian ( % ) 102,22
Tabel 3.29
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 13
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah Koperasi Aktif Unit 113,00 130,00 0,00 138,00
Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya mengalami
peningkatan dari tahun 2014 hingga 2017. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada
tahun 2017, nilai peningkatan sebesar 6,15%. Peningkatan persentase koperasi
aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi
daerah kabupaten menjadi penting. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada
angka yang dapat ditampilkan, dikarenakan Disperindagkop belum maksimal
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar
pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan
perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang
berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang
bertujuan untuk mesejahterakan anggota. Dengan demikian keberadaan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 86
koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi simbiosis
mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi
daerah.
Sasaran 14:
Menurunnya angka kemiskinan;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menurunnya angka kemiskinan
adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.30
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 14
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Angka kemiskinan % 4,55 5,49 120,66
Rata-rata pencapaian ( % ) 120,66
Tabel 3.31
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2013 - 2014 - 2015 - 2016 Untuk Sasaran 14
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
1 Angka kemiskinan % 5,45 5,35 5,65 5,49
Berdasarkan tabel 3.31 di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Pulang Pisau pada tahun 2013 mencapai 6.700 jiwa (5,45%), berkurang
sebanyak 50 jiwa (5,35%) di tahun 2014, sedangkan penduduk miskin pada
tahun 2015 yang berjumlah 7.040 jiwa (5,65%) yang artinya bertambah 390 jiwa
penduduk miskin sebesar 5,31% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2014).
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 87
Di tahun 2016 tidak ada data yang masuk. Sedangkan penduduk miskin pada
tahun 2017 yang berjumlah 6.880 jiwa (5,49%) yang artinya berkurang 160 jiwa
penduduk miskin sebesar 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi
kemiskinan belum memberikan hasil yang positif, yaitu dengan bertambahnya
angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 5,49%, yang
artinya bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 ada
sebanyak 5 jiwa yang berada di garis kemiskinan.
Sasaran 15:
Menurunnya tingkat pengangguran;
Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda pembangunan.
Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan
perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menurunnya tingkat pengangguran
adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut terumuskan
dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.32
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 15
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,00 2,80 107,14
Rata-rata pencapaian ( % ) 107,14
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 88
Tabel 3.33
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 15
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,28 3,29 2,80 2,80
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam usia angkatan kerja (15 sampai
64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.
Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena
mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja
tetapi tidak memperoleh pekerjaan.
Dari tabel 3.33 di atas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun
2014-2017 mengalami tren menurunnya TPT sebesar 23,13% dari 2,28% tahun
2014 menjadi 3,29% tahun 2015, dan mengalami penurunan sebesar 14,89% dari
3,29% tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,80%. Pada tahun 2017
tidak ada perubahan dengan perolehan TPT 2,80%.
Artinya bahwa pada tahun 2014 dari 100 orang yang masuk kategori angkatan
kerja, 2 diantaranya menganggur dan 98 orang lainnya bekerja, sedangkan
untuk tahun 2015 bahwa dari 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 4
diantaranya menganggur dan 96 orang lainnya bekerja, dan untuk tahun 2016
bahwa dari 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 3 diantaranya
menganggur dan 97 orang lainnya bekerja. Pada tahun 2017 bahwa dari 100
orang yang masuk kategori angkatan kerja, 2 diantaranya menganggur dan 98
orang lainnya bekerja.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat
pengangguran belum memberikan hasil yang positif, karena jika semakin
rendah nilai pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi daerah.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 89
Sasaran 16:
Meningkatnya penanaman modal;
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam
negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada
umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing
secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara
langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor
PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN
berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif
berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya penanaman modal
adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran tersebut terumuskan dalam
indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai
berikut :
Tabel 3.34
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 16
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 14,00 271,00 1.935,71
Rata-rata pencapaian ( % ) 1.935,71
Tabel 3.35
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 16
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Investor 0,00 6,00 307,00 271,00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 90
Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah investasi dalam tahun
2014 sampai tahun 2017 di Kabupaten Pulang Pisau telah memberi ijin investasi
sebanyak 271 perizinan, hal ini mengalami penurunan sebesar 11,73%.
Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan
ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan
investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di
Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian
pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi
dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 91
MISI
4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
Tujuan : Mengembangkan agribisnis menjadi
agroindustri
Untuk Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju
agroindustri dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu :
1. Berkembangnya agroindustri;
2. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas);
Sasaran 17: Berkembangnya agroindustri;
Agroindustri merupakan industri yang pada umumnya mengandalkan
sumberdaya alam lokal yang mudah rusak (perishable), bully/volumineous,
tergantung kondisi alam, bersifat musiman, serta teknologi dan manajemennya
akomodatif terhadap heterogenitas sumberdaya manusia (dari tingkat
sederhana sampai teknologi maju) dengan kandungan bahan baku lokal yang
tinggi. Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan
kebutuhan pokok, perluasan kesempatan lapangan kerja dan berusaha,
pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan
sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Berkembangnya agroindustri adalah
Dinas Pertanian. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 92
Tabel 3.36
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 17
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah usaha agroindustri Unit 55,00 75,00 136,36
Rata-rata pencapaian ( % ) 136,36
Tabel 3.37
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 17
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah usaha agroindustri Unit 60,00 62,00 75,00 75,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.37, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Berkembangnya agroindustri di Kabupaten Pulang
Pisau mengalami peningkatan sebesar 3,33% dari 60,00 unit (tahun 2014)
menjadi 62,00 unit (tahun 2015). Untuk tahun 2016 mengalami peningkatan lagi
sebesar 20,97% dari 62,00 unit realisasi (tahun 2015) menjadi 75,00 unit realisasi
(tahun 2016). Di tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dan penurunan
dibandingkan realisasi tahun 2016, karena jumlah usaha agroindustri pada tahun
2016 dan tahun 2017 realisasinya sama 75,00 unit.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil perkembangan agroindustri di
Kabupaten Pulang Pisau sedang berkembang, dikarenakan mulai
bertambahnya jumlah usaha agroindustri.
Sasaran 18: Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas);
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan
manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber
energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 93
untuk mengetahui Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) adalah
dengan melihat Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan. Dalam hal ini yang termasuk sektor pertanian adalah produksi padi
sawah, jagung, kedelai dan ubi kayu. Untuk sektor peternakan adalah populasi
sapi, babi dan unggas. Untuk sektor perkebunan adalah produksi karet dan
kelapa sawit. Serta pada sektor perikanan adalah produksi perikanan tangkap,
pengolahan hasil ikan dan perikanan budidaya.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya produktifitas
pertanian (arti luas) adalah Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; dan Dinas
Perikanan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja
sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.38
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 18
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Pertanian
- Padi sawah Ku/Ha 42,28 31,94 75,54
- Jagung Ku/Ha 31,68 33,44 105,56
- Kedelai Ku/Ha 12,71 11,92 93,78
- Ubi Kayu Ku/Ha 118,39 520,05 439,27
2 Peternakan
- Sapi Ekor 13.793,00 8.629,00 62,56
- Babi Ekor 12.220,00 8.229,00 67,34
- Unggas Ekor 1.572.348,00 2.138.768,00 136,02
3 Perkebunan
- Karet Ton/Ha 0,46 0,50 108,70
- Kelapa Sawit Ton/Ha 0,31 2,00 645,16
4 Perikanan
- Perikanan Tangkap ton/thn 24.513,28 19.121,32 78,00
- Pengolahan hasil perikanan ton/thn 1.500,00 0,00 0,00
- Perikanan budidaya ton/thn 4.987,14 4.372,67 87,68
Rata-rata pencapaian ( % ) 158,30
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 94
Tabel 3.39
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 18
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017
1 Pertanian
- Padi sawah Ku/Ha 37,40 38,30 33,82 31,94
- Jagung Ku/Ha 31,50 32,50 32,72 33,44
- Kedelai Ku/Ha 10,00 10,60 13,04 11,92
- Ubi Kayu Ku/Ha 100,00 119,50 150,47 520,05
2 Peternakan
- Sapi Ekor 10.143,00 8.865,00 9.042,00 8.629,00
- Babi Ekor 9.181,00 9.317,00 8.114,00 8.229,00
- Unggas Ekor 1.192.783,00 1.268.721,00 1.269.561,00 2.138.768,00
3 Perkebunan
- Karet Ton/Ha 298.500,00 0,00 1,00 0,50
- Kelapa Sawit Ton/Ha 26.500,00 0,00 2,00 2,00
4 Perikanan
- Perikanan Tangkap ton/thn 20.949,70 20.725,00 19.114,50 19.121,32
- Pengolahan hasil perikanan ton/thn 998,55 1.112,66 1.146,87 0,00
- Perikanan budidaya ton/thn 2.782,29 2.970,65 3.943,52 4.372,67
Kontribusi sektor pertanian terhadap sasaran Meningkatnya produktifitas
pertanian (arti luas) dari tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan.
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten
Pulang Pisau cenderung meningkat, ini menunjukkan ketahanan pangan serta
kestabilan wilayah terjaga.
Sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Pulang Pisau adalah dari sektor pertanian
yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun
2014-2017 (Tabel 3.39). Sub sektor yang menyumbang terbesar adalah Tanaman
Perkebunan sebesar 645,16% pada tahun 2017 untuk jenis tanaman sawit. Ini
menunjukkan bahwa Tanaman Perkebunan merupakan potensi terbesar di
Kabupaten Pulang Pisau. Sub sektor penyumbang terbesar kedua adalah
Pertanian, Sub Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah Perikanan.
Sementara Sub Sektor Peternakan berada di urutan keempat. Hal ini diwujudkan
dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem
konsumsi.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 95
Untuk sektor perikanan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 adalah
perikanan budidaya dengan realisasi 4.372,67 ton/thn.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 96
MISI
5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam
dan keseimbangan lingkungan
Untuk Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Sasaran 19: Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan adalah Dinas Lingkungan Hidup.
Sasaran ini dimaksudkan agar Sumber Daya Alam yang ada dapat dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang
Pisau dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap kelestarian
lingkungan hidup.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.40
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 19
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
% 52,63 60,00 63,16
Rata-rata pencapaian ( % ) 63,16
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 97
Tabel 3.41
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 19
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
% 100,00 65,00 100,00 63,16
Jika diperhatikan pada Tabel 3.41, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan
sebesar 36% dari 100% di tahun 2016 menjadi 63,16% di tahun 2017.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan kualitas
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau
masih rendah dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan lingkungan yang
baik.
Sasaran 20: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran ini dimaksudkan agar
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ada dapat dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau
dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan
hidup.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 98
Tabel 3.42
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 20
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Status pencemaran
- Udara % 100,00 100,00 100,00
- Air % 100,00 100,00 100,00
2 Hutan dan lahan yang terehabilitasi ha 250,00 188,00 75,20
3 Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani ha 98.784,00 188,00 0,19
4 Lahan kritis ribu ha 18.301,87 0,00 0,00
5 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
% 80,00 83,00 103,75
Rata-rata pencapaian ( % ) 63,19
Tabel 3.43
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 20
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Status pencemaran
- Udara % 50,00 50,00 50,00 100,00
- Air % 50,00 57,14 57,14 100,00
2 Hutan dan lahan yang terehabilitasi Ha 6.000,00 452,00 452,00 188,00
3 Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani
Ha 100,00 150,00 150,00 188,00
4 Lahan kritis ribu ha 0,00 0,00 10,00 0,00
5 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
% 10,91 28,00 99,49 83,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.43, di dalam data disebutkan bahwa status
pencemaran udara di Kabupaten Pulang Pisau dengan rata-rata sebesar 62,50%
(tahun 2014-2017), sedangkan status pencemaran air dengan rata-rata sebesar
66,07% (tahun 2014-2017) yang artinya bahwa secara rata-rata kualitas
lingkungan hidup di Kabupaten Pulang Pisau bertambah tercemar.
Hutan dan lahan yang terehabilitasi di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan
melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman
atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada
lahan kritis dan tidak produktif. Selama tahun 2014-2017 Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RHL) mengalami penurunan luas areal yang terehabilitasi sebesar
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 99
75,20% dari 6.000,00 ha (tahun 2014) menjadi 452,00 ha (tahun 2015 dan tahun
2016) dan 188,00 ha (tahun 2017).
Kebakaran kawasan hutan yang tertangani di Kabupaten Pulang Pisau
mengalami peningkatan sebesar 0,19% di tahun 2017 dari 100,00 ha (tahun
2014) menjadi 150,00 ha (tahun 2015 dan tahun 2016) dan 188,00 ha (tahun 2017).
Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola, produktivitas
lahan kritis sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima
jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Lahan ini bersifat tandus,
gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat
kesuburannya sangat rendah.
Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten
Pulang Pisau mengalami peningkatan sebesar 103,75% di tahun 2017 dari
10,91% (tahun 2014) menjadi 28,00% (tahun 2015 ), 99,49% (tahun 2016) dan
83,00% (tahun 2017).
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 100
MISI
6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
Tujuan : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara
transparan, profesional, dan akuntabel
Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional,
dan akuntabel (Good and Clean Governance) dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang
harus dicapai, yaitu:
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Sasaran 21:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
Implementasi terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) menjadi tanggung jawab semua stakeholders. Penanggung
jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi beserta seluruh
Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini komponen yang
menjadi penilaian dibagi ke dalam 5 (lima) unsur yang memiliki bobot nilai
bervariasi yaitu:
1. Perencanaan Kinerja, bobot nilai 30% (menjadi tanggung jawab penuh
dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan);
2. Pengukuran Kinerja, bobot nilai 25% (menjadi tanggung jawab dari
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dibantu oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
bersama Inspektorat Kabupaten);
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 101
3. Pelaporan Kinerja, bobot nilai 15% (menjadi tanggung jawab dari Bagian
Organisasi pada Sekretariat Daerah);
4. Evaluasi Kinerja, bobot nilai 10% (menjadi tanggung jawab dari
Inspektorat);
5. Capaian Kinerja, bobot nilai 20% (menjadi tanggung jawab
bersama/seluruh stake holders/perangkat daerah);
Sasaran ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
dapat menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.44
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 21
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Penilaian SAKIP d/c/cc/b/bb/a/aa
cc c 50,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 50,00
Tabel 3.45
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 21
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Penilaian SAKIP d/c/cc/b/bb/a/
aa
d c c c
Jika diperhatikan pada Tabel 3.45, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sampai dengan realisasi tahun
2017 mengalami peningkatan sebesar 100,00% yakni dari kategori “D” dengan
interpretasi “Sangat Kurang” menuju kategori “C” dengan interpretasi
“Kurang”.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 102
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan di Kabupaten
Pulang Pisau belumlah maksimal, yang menempatkan sistem dan tatanan kurang
dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
Sasaran 22:
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah. Sasaran ini dimaksudkan agar mendapatkan pernyataan
profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang didasarkan
pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektifitas pengendalian sistem intern.
Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.46
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 22
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Peningkatan Opini BPK tmp/tw/wdp/wtp
wtp 0,00* 0,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 0,00
Tabel 3.47
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 22
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Peningkatan Opini BPK tmp/tw/wdp/wtp
wdp wtp wtp 0,00*
*realisasi tahun 2017 masih dalam proses oleh BPPKAD dengan BPK.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 103
Jika diperhatikan pada Tabel 3.47, selama periode tahun 2013 sampai dengan
tahun 2016, melalui sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Pulang Pisau hanya dapat diukur sampai tahun 2016. Hal
ini disebabkan realisasi tahun 2017 belum mendapatkan penilaian dari BPK
Perwakilan Kalimantan Tengah karena masih dalam proses penilaian.
Untuk pembanding baru dapat disajikan dengan realisasi capaian tahun 2013
sampai dengan realisasi capaian sampai tahun 2016 yang telah mengalami
peningkatan sebesar 100,00% yakni dari opini Wajar Dengan
Pengecualian/qualified opinion (WDP). Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified
opinion (WTP).
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan akuntabilitas
keuangan daerah di Kabupaten Pulang Pisau sudah mampu memenuhi target
pada tahun 2016, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
menargetkan untuk opini BPK diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian/unqualified opinion (WTP).
Sasaran 23:
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;
Reformasi bidang manajemen publik pada gilirannya akan berdampak pada
tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia
aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus
diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur
pemerintah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sasaran ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau melalui pendidikan baik berupa kedinasan struktural
maupun pelatihan teknis.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 104
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.48
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 23
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan :
- Eselon II pns 0,00 0,00 0,00
- Eselon III pns 2,00 2,00 100,00
- Eselon IV pns 3,00 3,00 100,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 66,67
Tabel 3.49
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 23
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan :
- Eselon II pns 0,00 0,00 0,00 0,00
- Eselon III pns 13,00 8,00 27,00 2,00
- Eselon IV pns 9,00 13,00 55,00 3,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.49, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah di
Kabupaten Pulang Pisau belum mampu menunjukkan peningkatan.
PNS eselon II pada tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak terealisasi (tidak ada PNS
yang mengikuti Diklatpim II), untuk PNS eselon III pada tahun 2014 terealisasi
sebanyak 13 PNS, tahun 2015 sebanyak 8 PNS, tahun 2016 sebanyak 27 PNS, dan
tahun 2017 sebanyak 2 PNS, sedangkan PNS eselon IV pada tahun 2014
terealisasi sebanyak 9 PNS, tahun 2015 sebanyak 13 PNS, tahun 2016 sebanyak
55 PNS, dan tahun 2017 sebanyak 3 PNS.
Jika dibandingkan capaian tahun 2014, 2015, 2016 sampai 2017 mengalami
penurunan.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 105
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan kualitas SDM
aparatur pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau tidak mampu terpenuhi
dikarenakan tidak tersedianya dana yang memadai untuk pencapaian target
indikator tersebut.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 106
MISI
7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
Tujuan : Mendorong partisipasi organisasi keagamaan,
sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam
pembangunan daerah
Untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
dirumuskan 4 (empat) sasaran yang harus dicapai, yaitu:
1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
2. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
3. Meningkatnya kesetaraan gender
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Sasaran 24: Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik
adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan
masyarakat.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta pemuda
dalam pembangunan adalah Badan Kesatuan dan Bangsa Politik.
Sasaran ini dimaksudkan untuk dapat mengasah daya kepeloporan dan
kepemimpinan serta peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat, kaum
muda harus diberi stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam
organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi
kepemudaan itu sendiri baik dalam tingkatan lokal maupun nasional. Sebab
dalam organisasi inilah mental, ketangguhan, dan sumbangsih pemikiran
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 107
seorang pemuda dapat diasah melalui program-program nyata di organisasi
tersebut.
Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan
realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.50
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 24
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah organisasi kepemudaan Lembaga 15,00 15,00 100,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 100,00
Tabel 3.51
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 24
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah organisasi kepemudaan Lembaga 4,00 4,00 8,00 15,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.51, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatnya peran serta pemuda dalam
pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau sudah mampu menunjukkan
peningkatan terutama di tahun 2017 dengan jumlah Lembaga kepemudaan
sebanyak 15 lembaga.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 mengalami
peningkatan sebesar 200,00% yakni dari 4,00 di tahun 2015 menjadi 8,00 di
tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 87,50% yakni dari 8,00
lembaga di tahun 2016 menjadi sebanyak 15 lembaga di tahun 2017.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peran serta pemuda dalam
pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau di tahun 2017 sudah meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya (2014-2016) dikarenakan pemuda mulai
mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 108
Sasaran 25: Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan;
Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan
suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis
baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan
masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta
pengembangan lembaga sosial keagamaan.
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pemberdayaan
dibidang keagamaan adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.52
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 25
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
Unit 46,00 46,00 100,00
2 Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
Unit 33,00 33,00 100,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 100,00
Tabel 3.53
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 25
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
Unit 70,00 0,00 40,00 46,00
2 Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
Unit 15,00 0,00 44,00 33,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.53, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 109
di Kabupaten Pulang Pisau sudah belum mampu menunjukkan peningkatan
untuk kedua indikator.
Data tersebut diperoleh dari Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 431 Tahun 2017
tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah untuk Rumah Ibadah dan
Pembinaan Kegiatan Keagamaan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran
2017. Rincian penerima bantuan adalah 28 (dua puluh delapan) Masjid dan
Langgar, 16 (enam belas) Gereja, dan 2 (dua) Pura atau Balai Basarah.
Sedangkan untuk lembaga keagamaan yang menerima bantuan berjumlah 33
(tiga puluh tiga) lembaga.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas pemberian bantuan terhadap
rumah ibadah dan organisasi / lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
di Kabupaten Pulang Pisau tidak mampu terpenuhi dikarenakan tidak
tersedianya dana untuk pencapaian indikator tersebut.
Sasaran 26:
Meningkatnya kesetaraan gender;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kesetaraan gender
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Sasaran ini dimaksudkan agar peran perempuan dan partisipasinya dalam
pembangunan pada Kabupaten Pulang Pisau dapat ditingkatkan lebih baik lagi
sehingga dapat terwujud kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 110
Tabel 3.54
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017* Untuk Sasaran 26
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Persentase wanita di lembaga pemerintahan % 6,00 0,00 0,00
2 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 64,00 0,00 0,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 0,00
Tabel 3.55
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 26
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017*
1 Persentase wanita di lembaga pemerintahan
% 4,95 9,20 9,20 0,00
2 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 27,88 27,96 27,96 0,00
* (angka target tahun 2017 menggunakan target RPJMD, realisasi masih proses penginputan data dari DP3AP2KB)
Jika diperhatikan pada Tabel 3.55, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016, melalui sasaran Meningkatnya kesetaraan gender Kabupaten Pulang
Pisau menunjukkan peningkatan sebesar 85,86% dari 4,95% (tahun 2014)
menjadi 9,20% (tahun 2015), di tahun 2016 tetap atau tidak meningkat atau
menurun yaitu sebesar 100,00% dari 9,20% (tahun 2015) menjadi 9,20% (tahun
2016) untuk persentase wanita di lembaga pemerintahan.
Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan 0,29%
dari 27,88% (tahun 2014) menjadi 27,96% (tahun 2015), dan tetap di tahun 2016
sebesar 27,96%.
Persentase wanita di lembaga pemerintahan menunjukkan angka 4,95% (tahun
2014) diperoleh dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah 1.904
orang dibagi jumlah pekerja perempuan 38.409 orang dikalikan 100. Sedangkan
angka 9,20 (tahun 2015) diperoleh dari jumlah pekerja perempuan di lembaga
pemerintah 1.991 orang dibagi jumlah pekerja perempuan 21.632 orang
dikalikan 100. Artinya bahwa pada tahun 2014 dari 100 orang perempuan yang
masuk kategori wanita di lembaga pemerintahan, 4 diantaranya bekerja di
dalam lembaga pemerintahan dan 96 orang lainnya bekerja di luar lembaga
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 111
pemerintahan, sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 bahwa dari 100
orang yang masuk kategori wanita di lembaga pemerintahan, 9 diantaranya
bekerja di dalam lembaga pemerintahan dan 91 orang lainnya bekerja bekerja
di luar lembaga pemerintahan.
Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan angka 27,88% (tahun 2014)
diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 1.939 orang dibagi
jumlah angkatan kerja perempuan 4.109 orang dikalikan 100. Sedangkan angka
27,96 (tahun 2015 dan tahun 2016) diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan
kerja perempuan 1.984 orang dibagi jumlah angkatan kerja perempuan 4.330
orang dikalikan 100. Artinya bahwa pada tahun 2014-2016 dari 100 orang
perempuan yang masuk kategori wanita di lembaga pemerintahan, 27
diantaranya bekerja di dalam lembaga pemerintahan dan 63 orang lainnya
bekerja di luar lembaga pemerintahan.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil dari persentase wanita di lembaga
pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau semakin berkembang, dan partisipasi
angkatan kerja perempuan belum terjadi peningkatan.
Sasaran 27:
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan
budaya lokal;
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam melestarikan budaya lokal adalah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
Sasaran ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat Kabupaten Pulang Pisau
dalam melestarikan budaya lokal sebagai aset budaya nasional dapat
ditingkatkan lebih baik lagi sehingga dapat terwujud masyarakat yang
berbudaya.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 112
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan
target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.56
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Untuk Sasaran 27
No. Indikator Kinerja Satuan
Target PK
Realisasi % capaian
1 Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Lembaga 10,00 3,00 30,00
Rata-rata pencapaian ( % ) 30,00
Tabel 3.57
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 - 2017 Untuk Sasaran 27
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Realisasi 2017
1 Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Lembaga 30,00 42,00 6,00 3,00
Jika diperhatikan pada Tabel 3.57, selama periode tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017, melalui sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
melestarikan budaya lokal Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan
sebesar 40,00% dari 30,00 (tahun 2014) menjadi 42,00 (tahun 2015), dan
mengalami penurunan 85,71% dari 6,00 organisasi pelaku budaya di tahun 2016,
sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari target 10 pelaku budaya
dengan realisasi 3 pelaku budaya.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil dari pelaku budaya di Kabupaten
Pulang Pisau yang awalnya berkembang lalu di tahun berikutnya menurun, yang
dititikberatkan pada tidak bertambahnya jumlah organisasi pelaku budaya.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 113
Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
yang diinginkan, dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017
menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp.994,151,787,095.46 dan
anggaran belanja sebesar Rp.927,454,451,302.11 sehingga dianggarkan terjadi
defisit anggaran sebesar Rp. 66.697.335.793,35.
Defisit dalam anggaran tersebut akan ditutupi dengan penggunaan SILPA tahun
2016 sebesar Rp.34,154,791,942.36 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar
Rp.54,489,747,606.25. SILPA tahun 2016 tersebut selain untuk menutupi defisit
anggaran juga akan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan
daerah yang terdiri kewajiban berupa utang beban sebesar
Rp.12,320,821,626.34 dan utang jangka pendek lainnya sebesar
Rp.13,112,077,987.00 dan utang perhitungan pihak ketiga sebesar
Rp.3,771,100.00 dengan jumlah keseluruhan kewajiban sebesar
Rp.25,436,670,713.34.
Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun
anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 114
Tabel 3.58
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017
NOMOR URUT
URAIAN Reff JUMLAH TA 2017 (Rp) (%)
REALISASI TA 2016 (Rp)
ANGGARAN REALISASI
1 PENDAPATAN 1.1. 994,151,787,095.46 947,276,341,707.91 95.28 995,212,870,261.54
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1. 36,033,523,500.00 52,149,316,663.45 144.72 38,078,419,843.66
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.1.1. 8,953,965,000.00 9,443,029,235.00 105.46 9,579,309,919.00
1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.1.1.2. 4,418,510,000.00 5,181,753,180.00 117.27 14,514,772,750.00
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.1.3. 4,382,689,177.00 4,382,689,177.00 100.00 2,505,514,712.40
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1.1.4. 18,278,359,323.00 33,141,845,071.45 181.32 11,478,822,462.26
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.1.2. 931,983,544,373.07 893,157,025,044.46 95.83 927,899,493,196.20
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.1.2.1. 773,960,230,824.95 747,346,666,357.00 96.56 844,581,498,164.00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 1.1.2.1.1. 15,335,087,678.00 12,166,453,627.00 79.34 19,429,689,200.00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.1.2.1.2. 22,481,693,000.00 19,271,286,022.00 85.72 18,650,948,971.00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)
-
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 1.1.2.1.3. 568,390,382,000.00 568,390,382,000.00 100.00 576,640,254,000.00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 1.1.2.1.4. 84,905,393,146.95 79,146,531,750.00 93.22 229,860,605,993.00
1 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)
1.1.2.1.5. 82,847,675,000.00 68,372,012,958.00 82.53
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.1.2.2. 126,648,197,000.00 126,648,197,000.00 100.00 60,371,448,000.00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 126,648,197,000.00 126,648,197,000.00 100.00 60,371,448,000.00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 1.1.2.3. 31,375,116,548.12 19,162,161,687.46 61.07 22,946,547,032.20
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.1.2.3.1. 31,375,116,548.12 19,162,161,687.46 61.07 22,946,547,032.20
Dana Bagi Hasil Lainnya 1.1.2.3.2.
Bantuan Keuangan - LRA 1.1.2.4. 0.00 0.00 0.00
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 115
NOMOR URUT
URAIAN Reff JUMLAH TA 2017 (Rp) (%)
REALISASI TA 2016 (Rp)
ANGGARAN REALISASI
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
26,134,719,222.39 1,970,000,000.00 29,234,957,221.68
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 26,134,719,222.39 1,970,000,000.00 - 29,234,957,221.68
2 BELANJA 1.2. 927,454,451,302.11 859,251,623,366.82 92.65 922,290,052,576.86
2 . 1 BELANJA OPERASI 1.2.1. 598,313,880,493.51 548,436,866,056.82 91.66 573,429,344,322.62
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.2.1.1. 351,327,883,927.40 323,304,414,747.73 92.02 348,795,307,432.91
2 . 1 . 2 Belanja Barang 1.2.1.2. 224,986,846,566.11 159,224,154,610.09 70.77 160,379,407,098.71
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 1.2.1.3. 21,989,150,000.00 65,908,296,699.00 299.73 62,358,629,791.00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 1.2.1.4. 10,000,000.00 - 1,896,000,000.00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.2.1.5. - -
2 . 2 BELANJA MODAL 1.2.2. 328,379,433,065.60 310,186,757,310.00 94.46 348,580,737,004.24
2 . 2 . 1 Belanja Tanah 1.2.2.1. - - #DIV/0! 2,847,886,000.00
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 1.2.2.2. 24,210,452,070.60 18,934,215,902.00 78.21 31,369,399,363.24
2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 1.2.2.3. 105,779,657,204.00 102,845,142,792.00 97.23 92,119,872,103.00
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.2.2.4. 193,592,261,113.00 184,436,545,672.00 95.27 216,382,981,779.00
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.2.2.5. 4,797,062,678.00 3,970,852,944.00 82.78 5,860,597,759.00
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 1.2.3. 761,137,743.00 628,000,000.00 82.51 279,971,250.00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 761,137,743.00 628,000,000.00 82.51 279,971,250.00
2 . 4 TRANSFER 1.2.4. 116,187,083,399.60 115,236,064,268.00 99.18 88,333,572,925.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
638,900,000.00 638,900,000.00 100.00 -
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1.2.4.1. 638,900,000.00 638,900,000.00 100.00
2 . 4 . 1 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
115,548,183,399.60 114,597,164,268.00 99.18 88,333,572,925.00
2 . 4 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - - -
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
1.2.4.2. 495,000,000.00 250,000,000.00 50.51 1,422,500,000.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
1.2.4.3. 114,518,455,999.60 113,866,125,000.00 99.43 86,581,668,000.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
1.2.4.4. 534,727,400.00 481,039,268.00 89.96 329,404,925.00
SURPLUS / (DEFISIT) (49,489,747,606.25) (27,211,345,926.91) 54.98 (15,410,755,240.32)
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 116
NOMOR URUT
URAIAN Reff JUMLAH TA 2017 (Rp) (%)
REALISASI TA 2016 (Rp)
ANGGARAN REALISASI
3 PEMBIAYAAN 1.3.
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 54,489,747,606.25 40,916,203,662.71 75.09 60,565,547,182.68
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
31,986,486,618.28 34,154,776,942.36 106.78 60,565,547,182.68
3 . 1 . 1 Pinjaman Dalam Negeri 15,741,834,267.62 -
3 . 1 . 1 Penerimaan Kembali Piutang 6,761,426,720.35 6,761,426,720.35 100.00 -
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 80.00 11,000,000,000.00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 80.00 11,000,000,000.00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang - - -
PEMBIAYAAN NETTO 49,489,747,606.25 36,916,203,662.71 74.59 49,565,547,182.68
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) 1.4. - 9,704,857,735.80 - 34,154,791,942.36
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
Sumber data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB IV PENUTUP | 117
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun
anggaran 2017 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Rencana Stratejik Pembangunan Daerah / RPJM Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2013 – 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini
disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017, juga
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran telah diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian
sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018.
Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui indikator kinerja sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah
8 (delapan) sasaran berkategori “Sangat Memuaskan”, 8 (delapan) sasaran
berkategori “Memuaskan”, 6 (enam) sasaran berkategori “Baik”, 1 (satu)
sasaran berkategori “Cukup”, dan 4 (empat) sasaran berkategori “Kurang”.
Dengan penilaian secara mandiri, pencapaian sasaran strategis sebagian
besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam tahun 2017. Realisasi
tahun 2017 dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dengan keseluruhan 45
(empat puluh lima) IKU, realisasi tahun 2017 yang dapat dirinci sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB IV PENUTUP | 118
Sasaran 1 : dari 3 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 50% ;
2 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 2 : dari 3 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 100%; dan
2 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 3 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 4 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 5 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 6 : dari 2 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100% ; dan
1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 7 : dari 2 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 8 : dari 4 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 50% ;
1 IKU capaiannya = 100%. dan
1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 9 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 0%.
Sasaran 10 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 11 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 12 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 13 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 14 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 15 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 16 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 17 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 18 : dari 4 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya ≥ 50% ; dan
2 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 19 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 20 : dari 5 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya ≤ 50% ;
1 IKU capaiannya ≥ 50% ;
1 IKU capaiannya = 100% ; dan
1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 21 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 50%.
Sasaran 22 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 100%.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB IV PENUTUP | 119
Sasaran 23 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 24 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 100%.
Sasaran 25 : dari 2 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya = 100%.
Sasaran 26 : dari 2 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya = 0%.
Sasaran 27 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 50%.
Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian
tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap Laporan
Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa
yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi
perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan
datang.
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang
berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang
sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil
analisis capaian kinerja pada Tahun 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau
sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada
Tahun Anggaran 2018, yaitu sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih
berfokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis
dan matematis antara input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata
berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG
BAB IV PENUTUP | 120
2. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing SKPD tertuju
pada pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan,
perlu dirumuskan indikator sasaran yang lebih bersifat outcome dan secara
konsisten menjadi fokus kinerja SKPD dalam pelaksanaan kegiatan selama
periode renstra / RPJM, serta dirumuskan sistem pengumpulan data
kinerjanya dan perlunya dilakukan review / evaluasi secara berkala atas
capaian kinerja dari masing-masing SKPD.
3. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah
Kabupaten Pulang Pisau baik dari segi teknis maupun manajerial sehingga
dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan
bebas KKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektiftas dalam setiap pelaksanaan program dan
kegiatan.
5. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk
meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
6. Akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan kepada unit-unit
pelayanan publik yang belum tersedia pada tahun anggaran 2018, agar hasil
penilaian kinerjanya meningkat.
Akhirnya dengan rampunya penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan
dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang
terkait mengenai tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga
dapat memberikan unpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun
berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini telah menjadi motivator untuk
lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap pengembangan tuntutan
stakeholders, sehingga kontribusi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam
pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten
Pulang Pisau pada khususnya dapat lebih bermanfaat.
----o0o----
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
OPD Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (9)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana
antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dinas Perhubungan
� Sungai Dinas Perhubungan � Laut Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf Disdik
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Disdik � Usia 7-12 Disdik � Usia 13-15 Disdik � Usia 16-18 Disdik
Jumlah Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (9)
7.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disdik
Guru yang bersertifikasi Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup Dinkes Angka Kematian Bayi Dinkes Angka Kematian ibu melahirkan Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinkes
9.
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I DP3AKB
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif DisperindagkopUKM ��Usaha Mikro DisperindagkopUKM ��Usaha kecil DisperindagkopUKM ��Usaha Menengah DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri
17. Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian
18.
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Kw/ha) Dinas Pertanian Jagung (Kw/ha) Dinas Pertanian Kedelai (Kw/ha) Dinas Pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (9)
Ubi kayu (Kw/ha) Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) Dinas Pertanian Babi (ekor) Dinas Pertanian Unggas (ekor) Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton) Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton) Dinas Perikanan Perikanan Budidaya (ton) Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Dinas Lingkungan Hidup
20.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran Dinas Lingkungan Hidup
� Udara Dinas Lingkungan Hidup
� air Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK BPPKAD
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja OPD Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (9)
23.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan BKPP
� Esselon II BKPP
� Esselon III BKPP
� Esselon IV BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24.
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan Dispora
25.
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%) DP3AKB
Partisipasi angkatan kerja perempuan DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
OPD Penanggung Jawab 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
78,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi
Dinas Perhubungan
Sungai 25,00 Dinas Perhubungan Laut 3,00 Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih 12.500,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik 29.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%) 88,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
50,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW 100,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,95 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf 98,50 Disdik
6.
Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Disdik Usia 7-12 98,00 Disdik Usia 13-15 88,50 Disdik Usia 16-18 68,00 Disdik
Jumlah Perpustakaan 52,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
2.900,00 Disdik
Guru yang bersertifikasi - Disdik
8. Usia Harapan Hidup 72,40 Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
OPD Penanggung Jawab 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Usia harapan Hidup
Angka Kematian Bayi 4,20 Dinkes
Angka Kematian ibu melahirkan 1,00 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100,00 Dinkes
9.
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
23,00 DP3AP2KB
10.
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja
72,00 Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11.
Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) 7,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) 13,90 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif 4.790,00 DisperindagkopUKM
Usaha Mikro 1.950,00 DisperindagkopUKM Usaha kecil 2.500,00 DisperindagkopUKM
Usaha Menengah 340,00 DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif 160,00 DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan 4,50 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka 2,20 Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
14,00 DPM dan PTSP
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
17. Berkembangnya agroindustri
Jumlah usaha agroindustri 1,00 Dinas Pertanian
18.
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian
Padi sawah (Ku/ha) 42,18 Dinas Pertanian Jagung (Ku/ha) 31,68 Dinas Pertanian
Kedelai (Ku/ha) 12,71 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian
Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 12.300,00 Dinas Pertanian Babi (ekor) 9.500,00 Dinas Pertanian
Unggas (ekor) 1.400.000,00 Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian
Karet (Ton/Ha) 0,90 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (Ton/ha) 3,70 Dinas Pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
OPD Penanggung Jawab 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
Perikanan Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap (ton) 24.513,00 Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton)
1.795,00 Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya (ton) 4.987,08 Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
70,00 Dinas Lingkungan Hidup
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran 100,00 Dinas Lingkungan Hidup Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi
6.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) 430,00 Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
80,00 Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP CC Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK WTP BPPKAD
23.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan
334,00 BKPP
Esselon II 19,00 BKPP Esselon III 110,00 BKPP Esselon IV 205,00 BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24.
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan 44,00 Dispora
25. rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
62,00 Setda / Bagian Kesra
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
OPD Penanggung Jawab 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
39,00 Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
6,00 DP3AP2KB
Partisipasi angkatan kerja perempuan
64,00 DP3AP2KB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya
9,00 Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S. Sos., M.M.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
Lampiran Laporan Kinerja Rencana Aksi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ( tahun 2017 )
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
Penanggung jawab
TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN
2017
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) DPU & PR 78 78
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dishub 28 28
� Sungai Dishub 25 25
� Laut Dishub 3 3
KK pengguna air bersih DPU & PR 12.500 12.500
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik DPRKP2 29.000 29.000
Rasio Rumah Layak Huni (%) DPRKP2 88 88
Rasio permukiman layak huni (%) DPRKP2 50 50 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang Ketaatan terhadap RTRW DPU & PR 100 100
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda dan Litbang 72,95 72,95
Meningkatnya melek huruf di masyarakat Angka Melek Huruf Dinas Pendidikan 98,5 98,5
Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan
� Usia 7-12 Dinas Pendidikan 98 98
� Usia 13-15 Dinas Pendidikan 88,5 88,5
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
Penanggung jawab
TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN
2017
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Usia 16-18 Dinas Pendidikan 68 68
Jumlah Perpustakaan DPAD 52 52
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Dinas Pendidikan 2.900 2.900
Guru yang bersertifikasi Dinas Pendidikan
Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup Dinas Kesehatan 72,4 72,4
Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan 4,2 4,2
Angka Kematian ibu melahirkan Dinas Kesehatan 1 1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan 100 100
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I DP3AP2KB 23 23
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat Tingkat partisipasi angkatan kerja Disnakertrans 72 72
Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda dan Litbang
ADHK (juta) Bappeda dan Litbang 7,30 7,30
ADHB (juta) Bappeda dan Litbang 13,90 13,90
Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif DisperindagkopUKM 4.790 4.790
� Usaha Mikro DisperindagkopUKM 1.950 1.950
� Usaha Kecil DisperindagkopUKM 2.500 2.500
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
Penanggung jawab
TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN
2017
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Usaha Menengah DisperindagkopUKM 340 340
Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM 160 160
Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan Bappeda dan Litbang 4,5 4,5
Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka Disnakertrans 2,20% 2,20%
Meningkatnya penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) DPMPTSP 14 14
Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian
Padi sawah (Ku/ha) Dinas Pertanian 42,18 42,18
Jagung (Ku/ha) Dinas Pertanian 31,68 31,68
Kedelai (Ku/ha) Dinas Pertanian 12,71 12,71
Ubi kayu (Ku/ha) Dinas Pertanian 118,39 118,39
Peternakan Dinas Pertanian
Sapi (ekor) Dinas Pertanian 12.300 12.300
Babi (ekor) Dinas Pertanian 9.500 9.500
Unggas (ekor) Dinas Pertanian 1.400.000 1.400.000
Perkebunan Dinas Pertanian
Karet (Ton/Ha) Dinas Pertanian 0,9 0,9
Kelapa Sawit (Ton/Ha) Dinas Pertanian 3,7 3,7
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
Penanggung jawab
TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN
2017
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
Perikanan Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap (Ton) Dinas Perikanan 24.513 24.513
Pengolahan hasil perikanan (Ton) Dinas Perikanan 1.795 1.795
Perikanan Budidaya (Ton) Dinas Perikanan 4.987 4.987
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. DLH 70% 70%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran DLH 100 100
� Udara DLH 100 100
� Air DLH 100 100
Hutan dan lahan yang terehabilitasi DLH 6.000 6.000
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani DLH 100 Ha 100 Ha
Lahan kritis (ribu ha) DLH 430 430
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk DLH 80% 80%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Penilaian LAKIP Setda / Organisasi CC CC
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini BPK BPPKAD WTP WTP
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan BKPP 334 334
� Esselon II BKPP 19 19
� Esselon III BKPP 110 110
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD
Penanggung jawab
TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN
2017
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Esselon IV BKPP 205 205
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi kepemudaan Dispora 44 44
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda / Kesra 62 62
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan Setda / Kesra 39 39
Meningkatnya kesetaraan gender Persentase wanita di lembaga pemerintahan DP3AP2KB 6 6
Partisipasi angkatan kerja perempuan DP3AP2KB 64 64 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar 9 9
Pulang Pisau, 27 Maret 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
Jabatan : Bupati Pulang Pisau
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pulang Pisau, 27 Maret 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target OPD Penanggung
Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaWilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana
antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi
baik (%)
78,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)
Dinas Perhubungan
Sungai 25,00 Dinas Perhubungan
Laut 3,00 Dinas Perhubungan
KK pengguna air
bersih (kk) 12.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik (rt)
29.000,00
Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak
Huni (%) 88,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
50,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW (%)
100,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4.
Meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
72,95 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf (%)
98,50 Disdik
6. Meningkatnya
aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah (%)
Disdik
Usia 7-12 98,00 Disdik
Usia 13-15 88,50 Disdik
Usia 16-18 68,00 Disdik
Jumlah Perpustakaan(unit)
52,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target OPD Penanggung
Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
7.
Meningkatnya kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D‐IV (orang)
2.900,00 Disdik
Guru yang bersertifikasi (orang)
Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup(tahun)
72,40 Dinkes
Angka Kematian Bayi(jiwa)
4,20 Dinkes
Angka Kematian ibu melahirkan (%)
1,00 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100,00 Dinkes
9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)
23,00 DP3AKB
10. Meningkatnya keterampilan kerja
masyarakat
Tingkat partisipasi
angkatan kerja (%) 72,00 Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya
pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian
dan Pengembangan
ADHK (juta) 7,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) 13,90 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif
(unit) DisperindagkopUK
M
Usaha Mikro 1.950,00 DisperindagkopUK
M
Usaha kecil 2.500,00 DisperindagkopUK
M
Usaha Menengah 340,00 DisperindagkopUK
M
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif (unit)
160,00 DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan(%)
4,50 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka (%)
2,20 Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)
14,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target OPD Penanggung
Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
17. Berkembangnya
agroindustri
Jumlah usaha
agroindustri (unit) Dinas Pertanian
18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian
Padi sawah (Ku/ha) 42,18 Dinas Pertanian
Jagung (Ku/ha) 31,68 Dinas Pertanian
Kedelai (Ku/ha) 12,71 Dinas Pertanian
Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian
Peternakan Dinas Pertanian
Sapi (ekor) 12.300,00 Dinas Pertanian
Babi (ekor) 9.500,00 Dinas Pertanian
Unggas (ekor) 1.400.000,00 Dinas Pertanian
Perkebunan Dinas Pertanian
Karet (Ton/Ha) 0,90 Dinas Pertanian
Kelapa Sawit (ton/ha)
3,70 Dinas Pertanian
Perikanan Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap
(ton)24.513,00 Dinas Perikanan
Pengolahan hasil
perikanan (ton)1.795,00 Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya
(ton)4.387,00 Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan
kualitas pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)
70,00 Dinas Lingkungan Hidup
20. Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
Status pencemaran (%)
Dinas Lingkungan Hidup
Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi
(Ha)
6.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan
Hutan yang tertangani (Ha)
100,00 Dinas Lingkungan
Hidup
Lahan kritis (ribu ha)
430,00 Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
80,00 Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target OPD Penanggung
Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
21.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a)
CCSetda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp)
WTP BPPKAD
23.
Meningkatnya kualitas SDM
aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)
BKPP
Esselon II 19,00 BKPP
Esselon III 110,00 BKPP
Esselon IV 205,00 BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya,
pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun
daerah
24. Meningkatnya peran
serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi
kepemudaan (lembaga)
44,00 Dispora
25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)
62,00 Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)
39,00 Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
6,00 DP3AKB
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
64,00 DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan
budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga)
9,00 Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ( perubahan )
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
Jabatan : Bupati Pulang Pisau
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pulang Pisau, 14 November 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN PULANG PISAU ( Perubahan )
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1. Meningkatnya sarana
dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)
Dinas Perhubungan
� Sungai 2,00 Dinas Perhubungan � Laut 0,00 Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih (kk)
12.500,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik (rt)
35.128,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%)
83,72
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW (%)
97,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
72,95 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf (%) 99,00 Disdik
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah (%)
Disdik
� Usia 7-12 98,00 Disdik � Usia 13-15 88,50 Disdik � Usia 16-18 68,00 Disdik
Jumlah Perpustakaan (unit)
52,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.500,00 Disdik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
kependidikan (orang)
Guru yang bersertifikasi (orang)
1.500,00 Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (tahun)
72,40 Dinkes
Angka Kematian Bayi (jiwa)
100,00 Dinkes
Angka Kematian ibu melahirkan (jiwa)
13,00 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100,00 Dinkes
9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)
36,30 DP3AKB
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
70,00 Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita - Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) 7,40 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) 13,50 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif (unit)
DisperindagkopUKM
� Usaha Mikro 3.350,00 DisperindagkopUKM � Usaha kecil 3.000,00 DisperindagkopUKM � Usaha Menengah 400,00 DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif (unit)
135,00 DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan (%) 4,55 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka (%)
3,00 Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)
14,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
17. Berkembangnya agroindustri
Jumlah usaha agroindustri (unit)
55,00 Dinas Pertanian
18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,28 Dinas Pertanian Jagung (Ku/ha) 31,68 Dinas Pertanian Kedelai (Ku/ha) 12,71 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 13.793,00 Dinas Pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
Babi (ekor) 12.220,00 Dinas Pertanian
Unggas (ekor) 1.572.348,0
0 Dinas Pertanian
Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) 0,46 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) 0,31 Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton)
24.513,28 Dinas Perikanan
Pengolahan hasil perikanan (ton)
1.500,00 Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya (ton)
4.987,14 Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)
52,63 Dinas Lingkungan Hidup
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran (%) Dinas Lingkungan Hidup
� Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
� air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha)
250,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
98.784,00 Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) 18.301,87 Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
80,00 Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a)
CC Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp)
WTP BPPKAD
23. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)
BKPP
� Esselon II 0,00 BKPP
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2017 (1) (2) (3) (4) (5)
� Esselon III 2,00 BKPP � Esselon IV 3,00 BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan (lembaga)
15,00 Kesbangpol
25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)
46,00 Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)
33,00 Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
5,50 DP3AKB
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
30,00 DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga)
10,00 Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 14 November 2017
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1. Meningkatnya sarana
dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
75,00 34,50 46,00
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)
� Sungai 2,00 2,00 100,00 � Laut 0,00 0,00 0,00
KK pengguna air bersih (kk)
12.500,00 20.659,00 165,27
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik (rt)
35.128,00 31.594,00 89,94
Rasio Rumah Layak Huni (%)
83,72 83,72 100,00
Rasio permukiman layak huni (%)
100,00 99,97 99,97
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW (%)
97,00 97,00 100,00
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
72,95 66,49 91,14
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf (%) 99,00 90,00 90,90
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah (%)
� Usia 7-12 98,00 114,80 117,14 � Usia 13-15 88,50 109,97 124,26 � Usia 16-18 68,00 0,00 0,00
Jumlah Perpustakaan (unit)
52,00 42,00 80,77
7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (orang)
1.500,00 1.204,00 80,27
Guru yang bersertifikasi (orang)
1.500,00 1.100,00 73,33
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (tahun)
72,40 67,75 93,58
Angka Kematian Bayi (jiwa)
100,00 32,00 312,50
Angka Kematian ibu melahirkan (jiwa)
13,00 4,00 325,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100,00 100,00 100,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)
36,30 0,00 0,00
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
70,00 69,99 99,99
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita - ADHK (juta) 7,40 6,06 81,89 ADHB (juta) 13,50 10,42 77,19
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif (unit) � Usaha Mikro 3.350,00 3.351,00 100,03 � Usaha kecil 3.000,00 3.300,00 110,00 � Usaha Menengah 400,00 405,00 101,25
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif (unit)
135,00 138,00 102,22
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan (%) 4,55 5,49 120,66
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka (%)
3,00 2,80 107,14
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)
14,00 271,00 1.935,71
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
17. Berkembangnya agroindustri
Jumlah usaha agroindustri (unit)
55,00 75,00 136,36
18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,28 31,94 75,54 Jagung (Ku/ha) 31,68 33,44 105,56 Kedelai (Ku/ha) 12,71 11,92 93,78 Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 520,05 439,27 Peternakan Sapi (ekor) 13.793,00 8.269,00 62,56 Babi (ekor) 12.220,00 8.229,00 67,34 Unggas (ekor) 1.572.348,00 2.138.768,00 136,02 Perkebunan Karet (Ton/Ha) 0,46 0,50 108,70 Kelapa Sawit (ton/ha) 0,31 2,00 645,16 Perikanan Perikanan Tangkap (ton) 24.513,28 19.121,32 78,00 Pengolahan hasil perikanan (ton)
1.500,00 0,00 0,00
Perikanan Budidaya (ton) 4.987,14 4.372,67 87,68
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)
52,63 60,00 63,16
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran (%) � Udara 100,00 100,00 100,00 � air 100,00 100,00 100,00
Hutan dan lahan yang 250,00 188,00 75,20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
terehabilitasi (Ha) Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
98.784,00 188,00 0,19
Lahan kritis (ribu ha) 18.301,87 0,00 0,00 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
80,00 83,00 103,75
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a)
CC C 50,00
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp)
WTP 0,00 0,00
23. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)
� Esselon II 0,00 0,00 0,00 � Esselon III 2,00 2,00 100,00 � Esselon IV 3,00 3,00 100,00
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan (lembaga)
15,00 15,00 100,00
25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)
46,00 46,00 100,00
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)
33,00 33,00 100,00
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
5,50 0,00 0,00
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
30,00 0,00 0,00
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga)
10,00 3,00 30,00
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
OPD Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (9)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana
antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dinas Perhubungan
� Sungai Dinas Perhubungan � Laut Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf Disdik
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Disdik � Usia 7-12 Disdik � Usia 13-15 Disdik � Usia 16-18 Disdik
Jumlah Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (9)
7.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disdik
Guru yang bersertifikasi Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup Dinkes Angka Kematian Bayi Dinkes Angka Kematian ibu melahirkan Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinkes
9.
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I DP3AKB
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif DisperindagkopUKM ��Usaha Mikro DisperindagkopUKM ��Usaha kecil DisperindagkopUKM ��Usaha Menengah DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri
17. Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian
18.
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Kw/ha) Dinas Pertanian Jagung (Kw/ha) Dinas Pertanian Kedelai (Kw/ha) Dinas Pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (9)
Ubi kayu (Kw/ha) Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) Dinas Pertanian Babi (ekor) Dinas Pertanian Unggas (ekor) Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton) Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton) Dinas Perikanan Perikanan Budidaya (ton) Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Dinas Lingkungan Hidup
20.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran Dinas Lingkungan Hidup
� Udara Dinas Lingkungan Hidup
� air Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK BPPKAD
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung
Jawab (1) (2) (3) (9)
23.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan BKPP
� Esselon II BKPP
� Esselon III BKPP
� Esselon IV BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24.
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan Dispora
25.
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
DP3AKB
Partisipasi angkatan kerja perempuan DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1. Meningkatnya sarana
dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi
Dinas Perhubungan
� Sungai 3,00 Dinas Perhubungan � Laut 0,00 Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih 15.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik 35.128,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%) 88,94 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
100,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW 97,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf 99,00 Disdik
6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Disdik � Usia 7-12 99,00 Disdik � Usia 13-15 90,00 Disdik � Usia 16-18 90,00 Disdik
Jumlah Perpustakaan 50,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.500,00 Disdik
Guru yang bersertifikasi 1.500,00 Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup 72,60 Dinkes Angka Kematian Bayi 99,00 Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Angka Kematian ibu melahirkan 12,00 Dinkes Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
22,00 Dinkes
9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
20,00 DP3AKB
10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja
71,00 Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) 7,50 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) 14,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif 550,00 DisperindagkopUKM � Usaha Mikro 320,00 DisperindagkopUKM � Usaha kecil 200,00 DisperindagkopUKM � Usaha Menengah 19,00 DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif 6,00 DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan 4,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka 2,50 Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
15,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
17. Berkembangnya agroindustri
Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian
18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,25 Dinas Pertanian Jagung (Ku/ha) 31,70 Dinas Pertanian Kedelai (Ku/ha) 12,72 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 88.085,00 Dinas Pertanian Babi (ekor) 8.079,00 Dinas Pertanian Unggas (ekor) 1.035.981,00 Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) 0,49 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (Ton/ha) 0,45 Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Perikanan Tangkap (ton) 16.045,00 Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton) 2.036,00 Dinas Perikanan Perikanan Budidaya (ton) 4.380,76 Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
63,16 Dinas Lingkungan Hidup
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran Dinas Lingkungan Hidup � Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup � air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi
250,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
98.596,00 Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
88,00 Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP CC Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK WTP BPPKAD
23. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan
2,00 BKPP
� Esselon II 0,00 BKPP � Esselon III 2,00 BKPP � Esselon IV 0,00 BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan 15,00 Kesbangpol
25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
59,00 Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
8,00 Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
7,00 DP3AKB
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Partisipasi angkatan kerja perempuan
65,00 DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya
10,00 Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA Rencana Aksi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ( tahun 2018 )
SASARAN INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah Penanggung jawab
TARGET KONDISI
AKHIR (2018) TAHUN
2018
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) DPU & PR 75 75
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dishub
� Sungai Dishub 3 3
� Laut Dishub 0 0
KK pengguna air bersih DPU & PR 15.000 15.000
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik DPRKP2 35.128 35.128
Rasio Rumah Layak Huni (%) DPRKP2 88,94 88,94
Rasio permukiman layak huni (%) DPRKP2 100 100 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW DPU & PR 97 97
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda dan Litbang 73 73
Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf Dinas Pendidikan 99 99
Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan
� Usia 7-12 Dinas Pendidikan 99 99
� Usia 13-15 Dinas Pendidikan 90 90
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah Penanggung jawab
TARGET KONDISI
AKHIR (2018) TAHUN
2018
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Usia 16-18 Dinas Pendidikan 90 90
Jumlah Perpustakaan DPAD 50 50
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Dinas Pendidikan 1.500 1.500
Guru yang bersertifikasi Dinas Pendidikan 1.500 1.500
Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup Dinas Kesehatan 72,6 72,6
Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan 99 99
Angka Kematian ibu melahirkan Dinas Kesehatan 12 12
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan 22 22
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I DP3AP2KB 20 20
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja Disnakertrans 71 71
Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda dan Litbang
ADHK (juta) Bappeda dan Litbang 7,5 7,5
ADHB (juta) Bappeda dan Litbang 14 14
Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif DisperindagkopUKM 550 550
� Usaha Mikro DisperindagkopUKM 320 320
� Usaha Kecil DisperindagkopUKM 200 200
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah Penanggung jawab
TARGET KONDISI
AKHIR (2018) TAHUN
2018
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Usaha Menengah DisperindagkopUKM 19 19
Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM 6 6
Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan Bappeda dan Litbang 4,3 4,3
Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka Disnakertrans 2,5% 2,5%
Meningkatnya penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) DPMPTSP 15 15
Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian
Padi sawah (Ku/ha) Dinas Pertanian 42,25 42,25
Jagung (Ku/ha) Dinas Pertanian 31,7 31,7
Kedelai (Ku/ha) Dinas Pertanian 12,72 12,72
Ubi kayu (Ku/ha) Dinas Pertanian 118,39 118,39
Peternakan Dinas Pertanian
Sapi (ekor) Dinas Pertanian 88.085 88.085
Babi (ekor) Dinas Pertanian 8.079 8.079
Unggas (ekor) Dinas Pertanian 1.035.981 1.035.981
Perkebunan Dinas Pertanian
Karet (Ton/Ha) Dinas Pertanian 0,49 0,49
Kelapa Sawit (Ton/Ha) Dinas Pertanian 0,45 0,45
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah Penanggung jawab
TARGET KONDISI
AKHIR (2018) TAHUN
2018
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
Perikanan Dinas Perikanan
Perikanan Tangkap (Ton) Dinas Perikanan 16.045 16.045
Pengolahan hasil perikanan (Ton) Dinas Perikanan 2.036 2.036
Perikanan Budidaya (Ton) Dinas Perikanan 4.380,76 4.380,76
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. DLH 63,16% 63,16%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran DLH 100 100
� Udara DLH 100 100
� Air DLH 100 100
Hutan dan lahan yang terehabilitasi DLH 250 250
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani DLH 98.596 Ha 98.596 Ha
Lahan kritis (ribu ha) DLH 0 0
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk DLH 88% 88%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP Setda / Organisasi CC CC
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK BPPKAD WTP WTP
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan
BKPP 2 2
� Esselon II BKPP 0 0
� Esselon III BKPP 2 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 Lampiran : Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018)
SASARAN INDIKATOR KINERJA Perangkat Daerah Penanggung jawab
TARGET KONDISI
AKHIR (2018) TAHUN
2018
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
� Esselon IV BKPP 0 0
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan Kesbangpol 15 15
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda / Kesra 59 59
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan Setda / Kesra 8 8
Meningkatnya kesetaraan gender Persentase wanita di lembaga pemerintahan DP3AP2KB 7 7
Partisipasi angkatan kerja perempuan DP3AP2KB 65 65
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar 10 10
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
Jabatan : Pjs. Bupati Pulang Pisau
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pulang Pisau, 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN PULANG PISAU
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman
TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang
1.
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
75,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)
Dinas Perhubungan
Sungai 3,00 Dinas Perhubungan Laut 0,00 Dinas Perhubungan
KK pengguna air bersih (kk)
15.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Rumah tangga teraliri listrik (rt)
35.128,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio Rumah Layak Huni (%)
88,94
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rasio permukiman layak huni (%)
100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
Ketaatan terhadap RTRW (%)
97,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat
4.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
73,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
Angka Melek Huruf (%) 99,00 Disdik
6.
Meningkatnya aksesbilitas pendidikan
Angka partisipasi Sekolah (%)
Disdik
Usia 7-12 99,00 Disdik Usia 13-15 90,00 Disdik Usia 16-18 90,00 Disdik
Jumlah Perpustakaan (unit)
50,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (orang)
1.500,00 Disdik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Guru yang bersertifikasi (orang)
1.500,00 Disdik
8. Meningkatnya Usia harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (tahun)
72,60 Dinkes
Angka Kematian Bayi (jiwa)
99,00 Dinkes
Angka Kematian ibu melahirkan (%)
12,00 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
22,00 Dinkes
9.
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)
20,00 DP3AKB
10.
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
71,00 Disnakertrans
MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan
TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11.
Meningkatnya pendapatan masyarakat
PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHK (juta) 7,50 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
ADHB (juta) 14,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
12. Meningkatnya UMKM
Jumlah UMKM Aktif (unit)
550,00 DisperindagkopUKM
Usaha Mikro 320,00 DisperindagkopUKM
Usaha kecil 200,00 DisperindagkopUKM Usaha Menengah 19,00 DisperindagkopUKM
13. Meningkatnya Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi Aktif (unit)
6,00 DisperindagkopUKM
14. Menurunnya angka kemiskinan
Angka Kemiskinan (%) 4,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
15. Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran Terbuka (%)
2,50 Disnakertrans
16. Meningkatnya penanaman modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)
15,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry
TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry
17. Berkembangnya agroindustri
Jumlah usaha agroindustri (unit)
Dinas Pertanian
18.
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)
Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,25 Dinas Pertanian Jagung (Ku/ha) 31,70 Dinas Pertanian
Kedelai (Ku/ha) 12,72 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian
Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 88.085,00 Dinas Pertanian
Babi (ekor) 8.079,00 Dinas Pertanian Unggas (ekor) 1.035.981,00 Dinas Pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Perkebunan Dinas Pertanian
Karet (Ton/Ha) 0,49 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) 0,45 Dinas Pertanian
Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton)
16.045,00 Dinas Perikanan
Pengolahan hasil perikanan (ton)
2.036,00 Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya (ton)
4.380,76 Dinas Perikanan
MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
19.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)
63,16 Dinas Lingkungan Hidup
20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Status pencemaran (%) Dinas Lingkungan Hidup
Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha)
250,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)
98.596,00 Dinas Lingkungan Hidup
Lahan kritis (ribu ha) 0,00 Dinas Lingkungan Hidup
Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)
88,00 Dinas Lingkungan Hidup
MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)
TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel
21.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a)
CC Setda / Bagian Organisasi
22.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp)
WTP BPPKAD
23.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)
2,00 BKPP
Esselon II 0,00 BKPP Esselon III 2,00 BKPP Esselon IV 0,00 BKPP
MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Penanggung Jawab 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah
24.
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan (lembaga)
15,00 Kesbangpol
25.
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)
59,00 Setda / Bagian Kesra
Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)
8,00 Setda / Bagian Kesra
26. Meningkatnya kesetaraan gender
Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)
7,00 DP3AKB
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
65,00 DP3AKB
27.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga)
10,00 Disbudpar
Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2018
Pjs. BUPATI PULANG PISAU,
ttd
Ir. MUHAMMAD HATTA, M.M.